PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang :

Mengingat

a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kemetrologian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta UTTP tertentu ; b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengatur pengelolaan laboratorium kemetrologian dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur.

: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950'Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); . 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-2-

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran 'Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952); 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian ; 13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian; 14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Propinsi adalah Propinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Menteri adalah Menteri yang membidangi dan bertanggungjawab dalam hal kemetrologian. 5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi, Jawa Timur.


-3-

6. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. 7. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan tehnik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. 8. Unit Metrologi Legal adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Propinsi untuk menyelenggarakan kegiatan kemetrologian. 9. Laboratorium Kemetrologian adalah lembaga/instansi yang melaksanakan verifikasi, pengujian, kalibrasi terhadap standar satuan ukuran dan peneraan terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan •Perlengkapannya (UTTP). 10. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, ditera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang. 11. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. 12. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 13. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barangbarang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan harganya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana .yang berlaku atas BDKT. 16. Tempat Usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatankegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 17. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis, yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. 18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keteranganketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-4-

19. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi. 20. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. 21. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur Kemetrologian dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional. 22. Interkomparasi adalah salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium kalibrasi dan laboratorium penguji dengan cara perbandingan antar laboratorium. 23. Bebas Tera dan Tera Ulang adalah UTTP yang dibebaskan dari keharusan tera dan tera ulang. 24. Izin Tanda Pabrik adalah izin yang harus dimiliki oleh perusahaan pembuat UTTP, baik hasil produksi sendiri dan atau hasil rakitan dari komponen-komponen UTTP. 25. Izin Type adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan/perusahaan yang menggunakan UTTP impor. BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN Pasal 2 Pengelolaan laboratorium kemetrologian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Metrologi Legal yang meliputi: a. Verifikasi standar untuk satuan ukuran ; b. Kalibrasi alat-alat ukur; c. Pengelolaan standar, Interkomparasi standar dan Laboratorium Metrologi; d. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta instalasi uji; e. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium ; f. Pengujian UTTP dan BDKT ; g. Menera dan menera ulang UTTP ; h. Pembebasan untuk di tera dan atau di tera ulang ; i. Pembinaan sumber daya manusia metrologi; j. Pembinaan dan peningkatan keterampilan reparatir UTTP ; k. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera ; l. Penyuluhan dan peningkatan keterampilan di bidang kemetrologian terhadap penggunaan UTTP dan BDKT ; m. Perpanjangan Ijin Tanda Pabrik ; n. Rekomendasi perijinan di bidang kemetrologian ; o. Pengawasan dan penyidikan UTTP serta BDKT ; p. Melaksanakan ukur ulang. Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-5-

BAB III STANDAR, VERIFIKASI STANDAR DAN INTERKOMPARASI Pasal 3 Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, c, d, f, g maka diperlukan Standar Satuan dan Standar Kerja : a. Standar Satuan adalah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembanding ; b. Standar Kerja adalah Standar untuk satuan ukuran yang seharihari langsung digunakan untuk menguji, mengkalibrasi, menera, dan atau menera ulang alat-alat ukur milik masyarakat; c. Standar Tingkat III adalah Standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat II; d. Standar Tingkat IV adalah Standar untuk satuan ukuran hasil turunan langsung dan/atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat. Pasal 4 (1) Standar Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus mampu telusur ke tingkat Nasional; (2) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan d dikelola oleh Unit Metrologi Legal. Pasal 5 (1) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; (2) Standar yang diverifikasi diterbitkan sertifikat. Pasal 6 Untuk mengetahui Interkomparasi.

unjuk

kerja

laboratorium

maka

dilakukan

BAB IV PENGUJIAN, KALIBRASI, TERA, TERA ULANG, PEMBEBASAN TERA DAN ATAU TERA ULANG Pasal 7 (1) UTTP Metrologi Legal yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk ; a. kepentingan umum ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-6-

b. c. d. e. f.

usaha ; menyerahkan atau menerima barang ; menentukan pungutan atau upah ; menentukan produk akhir dalam perusahaan ; melaksanakan peraturan perundang-undangan ;

(2) UTTP Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera ulang adalah UTTP Metrologi Legal yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) didalam perusahaan ; (3) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai UTTP Metrologi Legal yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 (1) UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga ; (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diuji pertama kalinya. Pasal 9 (1) Peneraan UTTP harus memenuhi syarat-syarat teknis khusus kemetrologian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) UTTP yang belum diatur dalam syarat-syarat teknis khusus kemetrologian (SSTK) dapat dilakukan pengujian ; (3) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kalibrasi. Pasal 10 Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal dapat dilaksanakan di: a. Laboratorium Metrologi; b. tempat-tempat di luar laboratorium metrologi; c. tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkah atau mempunyai kekhususan ; Pasal 11 (1) Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, tera dan tera ulang UTTP Metrologi Legal di tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c dilakukan atas permintaan yang berkepentingan, kecuali pelaksanaan sidang tera ulang ;


-7-

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui jika memenuhi syarat-syarat: a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan pengujian dan perlengkapannya serta tenaga bantuan ; b. menyediakan ruang kerja yang serasi antara lain rata, cukup luas, terang, tidak terpengaruh angin atau hujan dan menjamin bahwa ruangan tidak dipergunakan untuk keperluan lain ; Pasal 12 Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, Gubernur menentukan tempat dan lokasi sidang tera ulang UTTP Metrologi Legal. Pasal 13 Pegawai yang berhak melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, c, d, f, g, h dan I, adalah sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit Metrologi Legal; b. Lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera ; c. Diberikan hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB V MASA BERLAKU DAN BENTUK CAP TANDA TERA SAH BAGI UTTP Pasal 14 Masa berlaku dan bentuk tanda tera sah bagi masing-masing UTTP diatur oleh Gubernur berdasarkan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlaku. BAB VI IZIN REPARATIR, IZIN TANDA PABRIK DAN IZIN TYPE Pasal 15 (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan reparasi/pelayanan purna jual UTTP harus memiliki izin reparatir dari Gubernur; (2) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 16 (1) Perusahaan yang memproduksi UTTP wajib memiliki Izin Tanda Pabrik yang dikeluarkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-8-

(2) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 17 (1) Perpanjangan Izin Tanda Pabrik diterbitkan oleh Gubernur; (2) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh Perpanjangan Izin Tanda Pabrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 18 (1) Setiap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang di impor dan akan digunakan di wilayah Propinsi wajib memperoleh Izin Type ; (2) Izin Type sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur; (3) Syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAB VII BARANG DAUMVI KEADAAN TERBUNGKUS Pasal 19 (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya. dengan tulisan yang singkat, benar danjelas mengenai: a. nama barang dalam bungkusan itu ; b. ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusan itu dengan satuan atau lambang satuan ; c. jumlah barang dalam bungkusan itu jika barang itu dijual dengan hitungan ; (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan angka arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca. Pasal 20 (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan yang membungkus ;


-9-

(2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya. Pasal 21 Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Pasal 22 Retribusi yang berkaitan dengan tera/tera ulang dan kalibrasi UTTP serta pengujian UTTP dan BDKT diatur dalam peraturan daerah tersendiri BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PEMAKAI UTTP Pasal 23 Hak pemilik atau pemakai UTTP adalah : a. Hak atas jaminan kebenaran terhadap UTTP. b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi UTTP. c. Hak untuk didengar atas pendapat dan keluhannya atas UTTP yang digunakan. d. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pasal 24 Kewajiban pemilik atau pemakai UTTP adalah : a. menggunakan UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku. b. menera ulangkan UTTP yang telah diperbaiki. c. menera ulangkan UTTP yang menyimpang dari nilai seharusnya. d. menggunakan UTTP secara baik dan benar. BAB IX PERBUATAN YANG DILARANG Pasal 25 (1) Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai ditempat-tempat tertentu, alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang : a. bertanda tera batal; b. tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku ; c. tanda teranya rusak ; Dok. Informasi Hukum-JDIH/2006

-10-

d. setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak ; e. panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan ; f. untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud. (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha, tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, tempat melakukan penyerahan-penyerahan, tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan Pasal 26 (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang ; (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai tidak tera atau ditera ulang. Pasal 27 Dilarang pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya : a. dengan cara lain atau dalam kedudukan lain dari pada yang seharusnya ; b. untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya ; c. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah . Pasal 28 Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain satuan Sistim Internasional (SI) pada pengumuman tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusnya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.


-11-

Pasal 29 Dilarang memproduksi atau menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang dinyatakan dalam label atau etiket pada barang tersebut. BAB X PENGAWASAN DAN KOORDINASI Pasal 30 (1) Dinas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap UTTP Metrologi Legal yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); (2) Pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan dilakukan oleh Dinas dan atau instansi yang berwenang. (3) Dinas dapat melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap UTTP dan atau BDKT. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan UTTP dan atau BDKT.

(5) Tata cara pengawasan, koordinasi dan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16'ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dikenakan sanksi pidana dengan ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran


-12-

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 32 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini; (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran kemetrologian ; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kemetrologian ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang kemetrologian ; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kemetrologian ; e. melakukan pemeriksaan diternpat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kemetrologian ; f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kemetrologian . (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada. Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam U.ndang-undang Nomor 8 Tahun 1981. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.


-13-

Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 April 2005 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


-14-

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 26 April 2005 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI E.


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN2005 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN I.

PENJELASAN UMUM Salah satu tuntutan reformasi dan demokratisasi yang berkembang saat ini, ialah demokratisasi dibidang pemerintahan, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan desentralisasi atau secara nyata memberikan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan komitmen birokrat dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaan tugasnya, para pejabat publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip Good Governance yang antara lain mengedepankan pentingya keadilan, akuntabilitas, transparasi, supremasi hukum dan responsibilitas dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan Good Governance salah satunya adalah menciptakan tertib ukur khususnya di bidang alat-alat ukur, takar, timbahg dan perlengkapannya (UTTP) yang rnerupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sektor industri dan perdagangan. Meskipun pada perdagangan modern penjualan ritel cenderung mengurangi penggunaan UTTP akan tetapi hasil pengukuran yang benar dan akurat mutlak diperlukan. Oleh karenanya UTTP masih diperlukan keberadaannya yang sesuai dengan perkembangan tehnologi. Dalam upaya mencapai tertib ukur perlu dilakukan kegiatan pengelolaan laboratorium kemetrologian secara berkesinambungan guna memberikan perlindungan kepada produsen dan konsumen. Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) rnerupakan produk barang dalam bungkusan yang dibuat dan dihasilkan oleh perusahaan untuk mempermudah distribusi dalam pemasarannya. Perkembangan produk yang dibungkus atau dikemas dewasa ini sudah sangat pesat, setiap perusahaan berusaha untuk menjual/memasarkan hasil produksinya dalam bentuk BDKT, karena lebih efisien dalam transaksi perdagangan. Hal ini banyak dijumpai disetiap toko, swalayan super market dan lain-lain. Mengingat industri di Indonesia telah berkembang pesat dengan produk beraneka ragam, maka kebutuhan akan kalibrasi alat ukur semakin meningkat, oleh karena itu diperlukan Laboratorium yang memenuhi persyaratan. Hasil kalibrasi ini harus dapat dipercaya, untuk itu diperlukan suatu system yang dapat memberikan jaminan terhadap kinerja laboratorium. Peranan standar untuk menjamin kebenaran dari suatu alat ukur sangat penting, mengingat kesalahan dari standar akan berpengaruh pada alat ukur yang diuji.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4

: Cukup jelas. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Mampu telusur adalah kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional/internasional untuk satuan ukuran dan/atau sistim pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu mata rantai perbandingan yang tak terputus-putus.


-2-

Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 ayat (1)

Pasal

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

: Cukup jelas. : Cukup jelas. : Yang dimaksud dengan UTTP wajib tera dan tera ulang adalah UTTP yang digunakan untuk : - kepentingan umum adalah UTTP yang dipergunakan di bidang kesehatan, keselamatan dan olah raga. - kepentingan usaha adalah UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan usaha. - menyerahkan atau menerima barang adalah UTTP yang dipergunakan dalam kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti dengan oleh penyerahan atau penerimaan uang. - kepentingan pungutan atau upah adalah UTTP yang dipergunakan untuk menentukan pungutan atau upah. - kepentingan produksi akhir adalah UTTP yang dipergunakan untuk penentuan (isi, berat atau panjang) suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan. ayat(2) : Yang dimaksud dengan pengawasan (kontrol) dalam suatu perusahaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan atau pabrikasi yang meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pengamatan di perusahaan yang tidak menyangkut penentuan pungutan upah dan atau produk akhir dari perusahaan. 8 : Yang dimaksud dengan keperluan rumah tangga adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan pihakpihak lain. 9 : Cukup Jelas. 10 : Cukup Jelas. 11 : Cukup Jelas. 12 : Cukup Jelas. 13 : Cukup Jelas. 14 : Cukup Jelas. 15 : Cukup Jelas. 16 : Cukup Jelas. 17 : Cukup Jelas. 18 : Cukup Jelas. 19 ayat (1) : Selaras dengan pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan, maka barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkus mempunyai peranan dan merupakan suatu usaha untuk memudahkan penjualan dan transport barang dalam penjualannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan yang menentukan keharusan menyatakan ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlah yang sebenarnya bagi barang-barang yang dijual dalam bungkusan. Yang dimaksud barang disini tidak termasuk makanan atau barang lain yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari. 7 (tujuh) hari. Bila suatu barang dijual berdasarkan ukuran berat atau isi dimasukkan dalam bungkusan, akan memberikan kesulitan bagi pembeli untuk mengetahui secara pasti ukuran, berat, isi bersih atau jumlah dalam bungkusan karena tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain daripada membuka bungkusan atau akan


-3-

menerima begitu saja tentang isinya. Ukuran besarnya bungkusan tidak selalu memberikan anggapan yang benar tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlahnya. Tanpa memberitahukan atau menonjolkan ukuran, berat bersih, isi bersih, atau jumlah akan menimbulkan keragu-raguan bagi pemakai barang (konsumen) dalam membeli barang-barang dalam keadaan terbungkus. Oleh karena itu sangat perlu atau diwajibkan pencantuman tentang ukuran, berat bersih, isi bersih atau jumlah yang sebenarnya terhadap barang-barang yang dijual dalam keadaan terbungkus dengan jelas, terang serta mudah dibaca pada setiap bungkusan. ayat(2) : Cukup jelas. Pasal20ayat (1) : Pengawasan terhadap barang-barang dalam Keadaan Terbungkus dapat dilakukan melalui kewajiban bagi pengusaha untuk mencantumkan nama dan tempat perusahaannya. ayat (2) : Cukup jelas. Pasal 21 : Cukup jelas. Pasal 22 : Yang dimaksud dengan peraturan daerah tersendiri adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Pasal 23 : Cukup jelas. Pasal 24 : Cukup jelas. Pasal 25 : Cukup jelas. Pasal 26 : Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada pada alat-alat ukur, takar, timbanga dan perlengkapannya yang sudah deitera aiau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari sarat teknis. Berhubung dengan adanya penambahan ini, maka alat tersebut diperlukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang. Pasal 27 : Sifat dan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan yang benar dan dalam batas-batas kesalahan yang diijinkan terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, tlmbang dan perlengkapannya perlu di taati agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat tersebut. Pasal 28 : Larangan tersebut dimaksud agar benar-benar ditaati dalam usaha mencapai keseragaman penulisan dan penyebutan satuan dan lambing satuan ukuran yang berdasarkan satuan Sistem Internasional (SI). Pasal 29 : Cukup jelas. Pasal 30 : Cukup jelas. Pasal 31 : Cukup jelas. Pasal 32 : Cukup jelas. Pasal 33 : Cukup jelas. Pasal 34 : Cukup jelas.


PEMERINTAH PROPINSI JAWATIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWATIMUR NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

Recommend Documents