PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Ketahanan Pangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

sebagai

Daerah

Otonom,

maka

dipandang

perlu

membentuk suatu lembaga yang rnenangani permasalahan pangan di Propinsi Jawa Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur dan menuangkan ketentuan-ketentuanya dalam suatu Peraturan Daerah. Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950. Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam UndangUndang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Uomor 72);

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

4. Peraturan Pomerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ); 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

Bentuk

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR,

MEMUSTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tirnur; b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; d. Badan Ketahanan Pangan, adalah Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Katahanan Pangan Propinsi Jawa Timur; f. Wakil Kepala Badan, Wakil Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur;


2

g. Pangan adalah, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan/ minuman ; h. Ketahanan Pangan adalah, kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau ; i.

Mutu Pangan adalah, nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman ;

j.

Gizi Pangan .idalah, zat atau senyawa yang terdapat dalam makanan yang terdiri dari karbohidrat. protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan;

k. Ketersediaan Pangan, adalah tersedianya bahan pangan dalam jumlah, mutu, waktu dan harga yang terjangkau sampai di tingkat rumah tangga ; l.

Kewaspadaan Pangan adalah, upaya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan

yang

meliputi

mewaspadai,

timbulnya

kerawanan pangan, kelaparan dan keamanan serta mutu pangan juga

merumuskan

langkah-langkah

pencegahan

dan

penanggulangannya; m. Pola Konsumsi Pangan adalah, susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang dikonsumsi masyarakat yang di dasarkan atas pertimbangan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa ; n. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah, pemilihan bahan pangan yang tidak tergantung pada salah satu jenis bahan pangan saja tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan di tingkat individu atau rumah tangga ; o. Konsumsi Pangan adalah; sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya ;


3

p. Penyediaan Pangan adalah, jumlah panngan yang disediakan di suatu wilayah mencakup produksi, import/eksport, bibit/benih bahan baku industri baik pangan dan non pangan penyusutan / tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi; q. Distribusi Pangan adalah, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan atau pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan atau tidak ; r. Rawan Pangan adalah, situasi daerah atau masyarakat yang tingkat ketahanan dan keamanan pangannya rentan terhadap ancaman atau gangguan internal maupun eksternal.

BAB II KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Badan

Ketahanan

Pangan

merupakan

unsur

penunjang

Pemerintah Propinsi di bidang ketahanan pangan ;

(2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung j.iwab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup dan tugas di bidang ketahanan pangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan

Ketahanan

Pangan

mempuayai

fungsi

koordinasi

dan

sinkronisasi dalam : a. penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijaksanaan teknis dalam bidang ketahanan pangan ;


4

b. pengidentifikasian

ketersediaan dan konsumsi pangan serta

pemantauan pengelolaan cadangan pangan ; c. pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas Kabupaten/Kota ; d. pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis ; e. pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan ; f. pelaksanaan penyuluhan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan penganekaragaman pangan; g. pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan gizi serta norma dan standard bahan pangan ; h. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

BAB

III

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri atas : a. Kepala Badan ; b. Wakil Kepala Badan ; c. Sekretariat; d. Bidang Penyusunan Program ; e. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan ; f. Bidang Pengendalian Pangan ; g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan .


5

Bagian Kedua Kepala dan Wakil Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pemantauan dalam penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan.

Pasal 7

Wakil Kepala Badan mempunyai tugas : a. mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan ; b. memimpin kegiatan pengawasan intern ; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, kelembagaan, serta tugas-tugas hubungan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi: a. pengelolaan administrasi umum dan urusan umum ; b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; c. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. pengelolaan administrasi perlengkapan; e. pengelolaan urusan rumahtangga ; f. pengelolaan produk hukum dan peraturan perundangan; g. pelaksanaan tugas-tugas hubungan masyarakat; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.


6

Pasal 10

(1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan ; c. Sub Bagian Kepegawaian .

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris .

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. melakukan

pengelolaan

surat

menyurat,

pengetikan,

penggandaan ; b. mengurus administrasi dan pengelolaan arsip serta mengurus administrasi kebutuhan rumah tangga ; c. melakukan kegiatan keprotokolan dan perjalanan Dinas serta menyelengyarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor; d. melakukan pemberian dan penyajian informasi serta tugastugas di bidang hubungan masyarakat . e. melakukan

penataan

kelembagaan,

ketatalaksanaan

dan

hukum serta peraturan perundangan di bidang ketahanan pangan ; f. menghimpun

dan

mengelola

data

perlengkapan

serta

menyelenggarakan analisa kebutuhan perlengkapan Dinas. g. menyelenggarakan pengadaan perlengkapan ; h. menyelenggarakan

tata usaha

penyimpanan dan distribusi

barang-barang inventaris Dinas ; i.

mengurus pemeliharaan, perbaikan

peralatan dan kebutuhan

barang serta mengurus barang-barang Dinas ; j.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .


7

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

anggaran

keuangan ; b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai ; c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a. melakukan tata usaha kepegawaian ; b. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

melakukan

upaya

peningkatan disiplin pegawai, kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan pegawai ; c. menyiapkan bahan dalam rangka memproses kedudukan hukum pegawai ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Bidang Penyusunan Program

Pasal 12

Bidang

Penyusunan

Program

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian urusan Badan Ketahanan Pangan di bidang penyusunan program, rencana kegiatan, evaluasi kegiatan serta pelaporan .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penyusunan Program mempunyai fungsi: a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rencana program kegiatan kerja; b. pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kegiatan kerja; c. pelaksanaan survei dan penelitian dalam rangka penyusunan rencana dan progran kegiatan kerja;


8

d. penyusunan rencana, program kegiatan kerja serta penyusunan anggaran kegiatan kerja; e. pelaksanaan evaluasi, monitoring, pengendalian serta penyusunan laporan program kegiatan kerja; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Bidang Penyusunan Program terdiri atas : a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. Sub Bidang Perumusan Program ; c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyusunan Program.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas: a. mengumpulkan

dan

menyiapkan

bahan

dalam

rangka

pengolahan data; b. melakukan pengelolaan administrasi pengolahan data; c. melakukan penyimpanan dan mensistematisasikan data; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program.

(2) Sub Bidang Perumusan Program, mempunyai tugas : a. mengumpulkan

dan

menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan rencana kegiatan survei dan penelitian; b. melakukan kegiatan survei dan penelitian; c. melakukan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi terkait dalam rangka perumusan rencana dan program kerja; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program.


9

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas : a. melakukan monitoring kegiatan pelaksanaan program ; b. melakukan evaluasi kegiatan program ; c. melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan program serta

menyusun

tindak

lanjut

hasil

evaluasi

kegiatan

pelaksanaan program ; d. menyusun laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyusunan Program .

Bagian Kelima Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 16

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan .

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

untuk

mengidentifikasi kebutuhan pangan ; b. pelaksanaan

pemantauan

ketersediaan

pangan

disetiap

Kabupaten/ Kota; c. pelaksanaan koordinasi pemantauan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan strategis ; d. pengumpulan dan penyusunan data dasar mengenai ketersediaan pangan ; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


10

Pasal 18

(1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas : . a. Sub Bidang Kebutuhan dan Pengadaan Pangan ; b. Sub Bidang Distribusi Pangan ; c. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pangan .

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan .

Pasal 19

(1) Sub Bidang Kebutuhan dan Pengadaan Pangan, mempunyai tugas: a. melakukan survey dan mengindentifikasi standar kebutuhan pangan serta pola pengadaan dan cadangan pangan ; b. menyusun perencanaan kebutuhan, pengadaan dan cadangan pangan ; c. menyusun sistem pemantauan dan pengamanan ketersediaan pangan, pengadaan pangan dan cadangan pangan lintas Kabupaten / Kota secara periodik ; d. melakukan pengembangan terhadap upaya pengadaan dan cadangan pangan serta pemerataan pangan ; e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

(2) Sub Bidang Distribusi Pangan, mempunyai tugas : a. melakukan

identifikasi,

pemantauan

dan

koordinasi

pengamanan terhadap distribusi pangan, kebijakan harga dasar gabah, serta harga bahan pangan yang layak bagi masyarakat; b. melakukan pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan ; c. melakukan fasilitasi terhadap kelembagaan distribusi pangan; d. melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan kegiatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan .


11

(3) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pangan, mempunyai tugas: a. melakukan

koordinasi

dalam

rangka

identifikasi

dan

pengembangan teknologi pangan lokal dan bahan pangan pokok alternatif; b. melakukan pemantauan dan fasilitasi pengembangan teknologi pangan; c. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pangan ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan .

Bagian Keenam Bidang Pengendalian Pangan

Pasal 20

Bidang Pengendalian Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan Ketahanan Pangan di bidang pengendalian pangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengendalian Pangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan Koordinasi dengan mstansi terkait dalam sistem kewaspadaan Pangan ; b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dalam rangka pemantauan dan pengamatan indikator rawan pangan ; c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan pedoman penanganan masalah rawan pangan ; d. pelaksanaan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

rangka pemantauan keamanan pangan untuk mengantisipasi pencemaran bahan pangan ; e. pengkajian dan analisa pola konsumsi pangan dan mutu pangan ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


12

Pasal 22

(1) Bidang Pengendalian Pangan, terdiri atas : a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi; b. Sub Bidang Konsumsi Pangan dan Gizi; c. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pangan.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, mempunyai tugas : a. menyusun rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi; b. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis sistem kewaspadaan pangan dan gizi; c. melakukan survey dan mengindentifikasi serta menyusun peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi; d. mengevaluasi dan menindak lanjuti kerawanan pangan dan gizi; e. mendorong

terwujudnya

pengembangan

kelembagaan

kewaspadaan pangan dan gizi; f. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pangan.

(2) Sub Bidang Konsumsi Pangan dan Gizi, mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

rencana

pengembangan konsumsi pangan dan gizi; b. melakukan

survey

dan

mengidentifikasi

pola

konsumsi

masyarakat; c. melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap pola konsumsi masyarakat; d. meiakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala f. Bidang Pengendalian Pangan.


13

(3) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi, mempunyai tugas : a. menyusun, menetapkan dan mengendalikan standarisasi mutu konsumsi pangan dan gizi; b. memberikan fasilitasi dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran mayarakat dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan ; c. mensosialisasikan konsumsi pangan yang bermutu dan bergizi; d. melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan kegiatan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pangan .

Bagian Ketujuh Bidang Penganekaragaman Pangan

Pasal 24

Bidang Penganekaragaman Panggn mempunyai tugas melaksanakan sebagianurusan Badan Ketahanan Pangan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan pola pangan ; b. pelaksanaan koordinasi dalam peiaksanaan penyuluhan dan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan ; c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penganekaragaman pangan ; d. pelaksanaan koordinasi dalam mengembangkan, memantau pola penganekaragaman pangan ;

e. pengakajian potensi pengembangan pangan lokal dan produk olahannya ; f. pengakajian referensi dan pola pangan masyarakat; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


14

Pasal 26

(1) Bidang Bidang Penganekaragaman Pangan terdiri atas : a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; b. Sub Bidang Pengembangan Penganekaragaman Pangan ; c. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal

(2) Masing-masinrj Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kapala Sub Bidang yang oerada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidan j Bidang Penganekaragaman Pangan.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : a. melakukan identifikasi pola pemberdayaan masyarakat dalam rangka penganekaragaman pangan ; b. meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

rangka

penganekaragaman pangan ; c. memasyarakatkan jenis pangan alternatif; d. menetapkan standar bimbingan massal penganekaragaman pangan ; e. mengembangkan sistem informasi pangan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan ;

(2) Sub

Bidang

Pengembangan

Penganekaragaman

Pangan

mempunyai tugas : a. melakukan identifikasi pola pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan , b. meningkatkan

peran

serta

masyarakat

dalam

rangka

penganekaragaman pangan ; c. menyiapkan jenis pangan alternatif; d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pola bimbingan dan penyuluhan penganekaragaman pangan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan ;


15

(3) Sub Bidang Pt-ngembangan Pangan Lokal, mempunyai tugas : a. menyiapkan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

rencana

pengembangan pangan lokal; b. menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

pengembangan

produk-produk olahan pangan non beras ; c. menyiapkan bahan rencana pengembangan jenis pangan alternatif berdasarkan potensi wilayah ; d. menyusun pola konsumsi pangan lokal dan tradisional; e. melakukan penggalian potensi sumber pangan

lokal sebagai

penyedia pangan alternatif; f. melakukan pemetaan pangan lokal dan tradisional; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penganekaragaman Pangan.

Bagian Kedelapan Kelornpok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Ketahanan Pangan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


16

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

Semua Unit Kerja dilingkungan Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 31

(1) Setiap pimpin.m unit kerja dalam lingkungan Badan Ketahanan Pangan berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;

(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan

wajib

diolah

dan

dipergunakan

sebagai

bahan

penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;

(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setinp pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;

(2) Setiap pimpinan unit kerja mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


17

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 33

(1) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas

usulan

Sekretaris

Daerah

sesuai

denggn

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap oramj dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daeral mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tipur Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Desember 2000 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO. S


18

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari 2001 Nomor 17 Tahun 2001 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi Pembina Utama Madya NIP 510 040 479


19


20

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

I.

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan rumusan GBHN Tahun 1999 - 2004 bahwa pembangunan pertanian dalam mengembangkan ketahanan pangan adalah : "mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budidaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan petani/nelayan serta produkci yang diatur dengan undang-undang".

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap manusia. Untuk membentuk manusia-manusia yang tangguh pemenuhan kebutuhan pangan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam tubuh yang sehat akan didapatkan kekuatan dan pemikiran yang sehat pula.

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, mutunya, merata dan terjangkau. Pengembangan ketahanan pangan mempunyai prespektif pembangunan yang sangat mendasar, karena : 1. Akses pangan dan gizi seimbang sebagai pemenuhan dasar pangan merupakan hak yang paling azazi bagi manusia ; 2. Keberhasilan dalam proses pengembangan sumberdaya manusia terletak pada keberhasilan memenuhi kecukupan pangan dan perbaikan pola konsumsi; 3. Ketahanan pangan merupakan unsur strategis dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu lembaga yang berfungsi sebagai dapur untuk mempersiapkan bahan-bahan kebijakan operasionalnya.


1

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

: Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 16 huruf a dan b

huruf c

: Cukup jelas

: Cadangan pangan adalah persediaan di seluruh pelosok wilayah Popinsi Jawa Timur untuk konsuksi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan diupayakan berada di dalam wilayah Propinsi dan harua senantiasa cukup untuk mengatasi masalah kekurangan pangan atau terjadinya berbagai kebutuhan yang mendadak akibat bencana, atau fluktuasi harga.

huruf d sampai

: Cukup jelas

dengan f


: Cukup jelas

Pasal 19

Pasal 20 huruf a dan b

huruf c

: Cukup jelas

: Yang dimaksud dengan kerawanan pangan adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan aspek penyediaan pangan yang

diakibatkan

oleh

rendahnya

produksi,

keadaan

kesuburan tanah, keadaan geografi, iklim, bencana alam, kekeringan, serangan hama serta penyakit dan sebagainya.

huruf d

: Cukup jelas


2

huruf e

: Yang dimaksud dengan pola konsumsi pangan adalah spesifikasi

atau

persyaratan

teknis yang dibakukan

tentang mutu konsumsi pangan, misalnya dari segi bentuk, warna atau komposisi yang disusun berdasarkan tertentu

yang

kriteria

sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan tehnologi serta aspek lain yang terkait. Standar mutu tersebut mencakup baik pangan olahan maupun yang tidak diolah.

huruf f


: Cukup jelas

: Cukup jelas

Pasal 36


3

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents