1
PEMERINTAH KOTA SURABAYA SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta aturan pelaksanaannya, maka Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum merupakan jenis retribusi Kota Surabaya ; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut dalam huruf a, serta sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Tarip Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65) ; 2. Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ; 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ; 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42) ; 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
1
2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3692) ; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 ; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ; 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perparkiran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ; 20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2
3
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Surabaya ; b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya ; c. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ; d. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ; e. Dinas Perparkiran, adalah Dinas Perparkiran Kota Surabaya ; f. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; g. Badan, adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; h. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum; i.
Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara ;
j. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum dalah wilayah kota Surabaya ; k. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian ; l.
Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ; m. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum ; n. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
3
4
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; p. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pasal 3 Obyek retribusi adalah penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang dan barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Surabaya. Pasal 4 Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan kegiatan dan jenis kendaraan.
4
5
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarip retribusi berdasarkan atas tujuan untuk penggantian biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu, jaminan atas kehilangan kendaraan, serta biaya operasional.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 8 (1) Tarip retribusi digolongkan berdasarkan kegiatan dan jenis kendaraan ; (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi parkir setiap kali parkir di tempat parkir umum ditetapkan : 1. kendaraan truck dengan gandengannya, trailer dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,- ; 2. kendaraan truck, bus dan alat besar/berat lainnya, sebesar Rp. 2.000,- ; 3. truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 1.500,; 4. kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 1.000,- ; 5. kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 300,- ; 6. kendaraan sepeda, sebesar Rp. 100,-. b. Untuk Kendaraan yang diparkir ditempat-tempat parkir insidentil : 1. Kendaraan truck dengan gandengannya, trailer dan sejenisnya, sebesar Rp. 5.000,- ; 2. Kendaran truck, bus dan alat besar/berat lainnya, sebesar Rp. 4.000,- ; 3. Truck mini dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 3.000,- ; 4. Kendaraan mobil sedan,pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 2.000,- ; 5. Kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 500,- ; 6. Kendaraan sepeda, sebesar Rp. 100,- ;
(3) Besarnya tarip sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk pembayaran premi asuransi kehilangan kendaraan.
5
6
(4) Ketentuan pelaksanaan pembayaran premi asuransi dan tata cara penggantian kehilangan kendaraan sebagaimana tersebut pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ; (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (3) Hasil Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan ; (4) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi yang berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ; (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
6
7
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ; (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; e. malakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakuakan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaiman dimaksud pada huruf e diatas ; h. memotret seseorang yang berkaiatan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; i.
memenggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
menghentikan penyidikan ;
7
8
k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA
Pasal 15 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bukan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
8
9
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.
Disahkan di Surabaya pada tanggal 1 Desember 2000 WALIKOTA SURABAYA ttd H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
Diundangkan di Surabaya pada tanggal 1 Desember 2000 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA ttd Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi. Pembina NIP. 510 029 022
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2000 NOMOR 9/B. Salinan sesuai dengan aslinya an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Kepala Bagian Hukum ttd H. HADISISWANTO ANWAR, SH. Penata Tingkat I NIP. 510 100 822
9
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
I. PENJELASAN UMUM : Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta aturan pelaksanaannya. Peraturan Daerah ini mengatur retribusi parkir di tepi jalan umum wilayah kota Surabaya. Ketentuan tarip sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat dewasa ini dan bagi Pemerintah Kota Surabaya penerima retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut dapat memberikan dukungan pembiayaan untuk pelayanan dan penyediaan fasilitas di tepi jalan umum. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat dicapai keseimbangan antara jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan penerimaan yang diterima oleh retribusi parkir di tepi jalan umum.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
10
Pasal 1
:
Cukup jelas.
Pasal 2
:
Cukup jelas.
Pasal 3
:
Cukup jelas.
Pasal 4
:
Cukup jelas.
Pasal 5
:
Cukup jelas.
Pasal 6
:
Cukup jelas.
Pasal 7
:
Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (2)
:
Yang dimaksud dengan alat besar/berat antara lain, gandengan truck, traktor, buldoser, mesin gilas, mesin pemadat tanah dan lain-lain.
Pasal 9
:
Contoh dokumen lain yang dipersamakan antara lain adalah karcis parkir.
Pasal 10
:
Cukup jelas.
Pasal 11
:
Cukup jelas.
Pasal 12
:
Cukup jelas.
Pasal 13
:
Cukup jelas.
Pasal 14
:
Cukup jelas.
11
Pasal 15
:
Cukup jelas.
Pasal 16
:
Cukup jelas.
Pasal 17
:
Cukup jelas.
Pasal 18
:
Cukup jelas.
11
