PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
17
TAHUN 2002
TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka Otonom Daerah, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha hotel dan penginapan menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten;
b.
bahwa untuk mengatur perizinan dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
-2-
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Kepariwisataan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 2); 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 seri D Nomor 3 ) ; 17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
-3-
18. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi No.KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang peraturan Usaha dan penggolongan losmen; 19. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KM.70/PW.304 MPPT—84 tentang perubahan istilah Losmen, 20. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi Nomor KM.74 /PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pokok Wisata ; 21. Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan telekomunikasi Nomor KM.75/PW.304/MPPT-85 tentang peraturan Usaha Penginapan Remaja ; 22. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.94/KH.103/MPPT-87 tentang ketentuan usaha dan Pengolongan Hotel ; 23. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT-89 tentang Perubahan Istilah Losmen, Pasal 22 dan 24 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-25 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan losmen ; 24. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 104/PW.105/MPPT-89 tentang Perubahan Pasal 6 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan telekomunikasi Nomor 74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata ; 25. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : Kep012/MKP/IV/2001 tentang pedoman perizinan usaha Pariwisata. 26. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang penggolongan kelas hotel.
:
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
-4-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Pontianak; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak; c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak; d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ; e. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa dan lainnya f. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku g. Usaha penginapan adalah usaha penginapan yang meliputi usaha penginapan remaja, usaha pondok wisata dan usaha rumah kost; h. Penginapan Remaja adalah usaha penginapan yang diarahkan pada pengembangan wisata remaja dan tidak semata-mata bertujuan komersial atau mementingkan laba, yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan untuk keperluan pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain; i.
Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang/wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian;
j. Rumah kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan ; k. Tamu Hotel adalah setiap orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh Hotel ; l.
Remaja adalah mereka yang berusia antara 13-21 tahun baik yang masih dalam Pendidikan maupun tidak ;
-5-
m. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol ; n. Jasa lainnya adalah semua jenis sarana dan kemudahan yang disediakan oleh Hotel untuk melayani kebutuhan Tamu Hotel yang dapat berupa jasa pemenuhan sehari-hari, kebutuhan profesi, kebutuhan olah raga, kebutuhan rekreasi dan liburan umum ; o. Sanitasi dan hygiene lingkungan adalah sanitasi dan hygiene yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan. p. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk untuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha; q. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang lingkup perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha Hotel Bintang, usaha Hotel Melati, usaha Penginapan Remaja, usaha Pondok Wisata dan usaha rumah kost ; (2) Pembedaan usaha hotel didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan hotel .
BAB III BENTUK USAHA Pasal 3 (1) Usaha Hotel Bintang maupun Usaha Hotel Melati diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuannya berusaha dibidang Hotel ;
-6-
(2) Usaha Penginapan Remaja dan usaha pondok wisata dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha maupun usaha perorangan; (3) Usaha rumah kost merupakan usaha perorangan .
BAB IV PENGATURAN USAHA HOTEL BINTANG, PENGINAPAN REMAJA, PONDOK WISATA DAN RUMAH KOST Bagian Pertama Penggolongan Hotel (1) Golongan kelas hotel terdiri dari : a. Hotel Berbintang b. Hotel Melati Pasal 4 (2) Pengusahaan Hotel bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya sesuai dengan ketentuan dan persyataran teknis yang ditetapkan. Pasal 5 Pengolongan kelas Hotel Bintang ditetapkan setelah Hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel. Pasal 6 (1) Golongan kelas hotel bintang yang tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda 5 (lima) bintang dan golongan kelas hotel yang terendah dinyatakan dengan Piagam bertanda 1 (satu) bintang ; (2) Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang 1 ( satu ) digolongkan kedalam kelas Hotel Melati ; (3) Dalam hal hotel bintang dapat melampaui persyaratan golongan kelas hotel dengan tanda 5 (lima) bintang, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Piagam Khusus Golongan Kelas Hotel.
-7-
Pasal 7 (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (2) Penetapan Golongan Kelas Hotel Bintang setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi ; (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi piagam golongan kelas Hotel bintang akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 8 Piagam Golongan Kelas Hotel Bintang harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
Bagian kedua Hotel Melati Pasal 9 (1) Usaha Hotel Melati adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan. (2) Tidak termasuk dalam pengertian hotel Melati menurut Peraturan Daerah ini adalah jenis akomodasi lainnya seperti : a. Penginapan Remaja ( youth hostel ), pondok wisata dan perkemahan. b. Asrama Haji, Asrama dan Rumah pemondokan mahasiswa dan pelajar. c. Tempat penginapan yang dikelola oleh Instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawannya Pasal 10 Golongan kelas hotel melati dapat ditingkatkan menjadi hotel Bintang, setelah memenuhi persyaratan sebagai Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini. Pasal 11 (1) Piagam Golongan Kelas Hotel Melati berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
-8-
(2) Penetapan Golongan Kelas Hotel Melati setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk disesuaikan dengan persyaratan yang dapat dipenuhi; (3) Tata cara mendapatkan piagam, bentuk dan isi Piagam golongan kelas hotel melati akan diatur dalam keputusan Kepala Daerah. Pasal 12 Piagam Golongan Kelas Hotel Melati harus dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum. Pasal 13 (1) Setiap Hotel bintang dan Hotel Melati dapat diberikan penghargaan ( award ) tambahan berupa tanda berlian. (2) Penghargaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek-aspek : a. Ramah lingkungan ; b. Sanitasi dan hygiene ; c. Sumber daya manusia ; d. Pengunaan produk dalam negeri : dan e. Pemberdayaan Masyarakat setempat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan memperoleh penghargaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah. Bagian Ketiga Penginapan Remaja Pasal 14 (1) Pengusahaan Penginapan Remaja pada pokoknya menyediakan fasilitas penginapan bagi Remaja, pelajar dan Mahasiswa ; (2) Pengusahaan penginapan Remaja harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Bagian Keempat Pondok Wisata Pasal 15 (1) Usaha pondok wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau peristirahatan bagi setiap orang/wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian ;
-9-
(2) Usaha Pondok wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai Jasa tambahan ; (3) Pengusahaan pondok wisata harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Bagian Kelima Rumah Kost Pasal 16 (1) Usaha Rumah Kost adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan atau tempat tinggal sementara bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan ; (2) Usaha rumah kost dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan ; (3) Pengusahaan rumah kost harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. BAB V PERIZINAN Pasal 17 Untuk menjalankan kegiatan usaha hotel, penginapan remaja, pondok wisata dan rumah kost harus memiliki Izin Usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 18 (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang kembali kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setiap tahun, serta akan dilakukan evaluasi . (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipindahtangankan atas izin tertulis Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perUndangUndangan yang berlaku.
-10-
Pasal 19 Penyediaan jasa lainnya di lingkungan hotel, pondok wisata dan penginapan remaja yang tidak menjadi bagian dari Izin Usaha, wajib diselenggarakan atas dasar Izin Usaha tersendiri sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pasal 20 Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB VI KEWAJIBAN Pasal 21 (1) Pimpinan Hotel, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, dan rumah kost dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk ; a. Memberikan perlindungan kepada tamu; b. Mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan Norkoba, Anti Psycotropika, Zat Adiktif dan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum ; c. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu tersebut sekurang-kurangnya selama 6 (enam) Bulan. d. Menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga secara khusus untuk usaha Hotel dan memberitahukan kepada Tamu hotel untuk menyimpan barang-barang berharga di tempat penyimpanan barang berharga yang disediakan ; e. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ; f. Menyelenggarakan Pembukuan Perusahaan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku ; g. Menyampaikan Laporan berkala kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Untuk usaha pondok wisata, usaha penginapan remaja, dan usaha rumah kost tidak diwajibkan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan barang-barang berharga sebagaimana yang diwajibkan dalam usaha hotel.
-11-
(3) Pimpinan Usaha Hotel, usaha Pondok wisata, usaha Penginapan remaja dan usaha rumah kost berhak mengambil tindakan terhadap tamu atau pengguna jasa yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Pasal 22 (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, Pimpinan Hotel, Pondok Wisata dan Penginapan Remaja wajib; a. Untuk usaha Hotel harus mencegah penjualan dan penyerahan minuman beralkohol kepada mereka yang belum dewasa serta penjualan minuman beralkohol oleh Hotel hanya dilakukan secara eceran untuk diminum dilingkungan Hotel, sedangkan untuk usaha Pondok wisata, Penginapan Remaja dan Rumah Kost dilarang menyediakan dan menjual minuman beralkohol . b. Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan lingkungan ; c. Menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum; d. Memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap barangbarang milik tamu dikamar dari kemungkinan pencurian dan atau kerusakan. (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pasal 23 Dalam hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat(1) huruf c Peraturan Daerah ini melampaui 6 (enam) bulan, maka pimpinan Hotel, dapat melepaskan tangung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijaksanaan untuk penyelesaian. Pasal 24 (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah ini adalah ; a. Laporan Tingkat Hunian Kamar dikirimkan setiap bulan, selambat-lambatnya pada minggu kedua pada bulan berikutnya ; b. Laporan Tahunan Statistik Usaha, dikirimkan selambat lambat nya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
-12-
(2) Tata cara penyampaian, bentuk dan isi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
Pasal 25 (1) Pimpinan hotel, pondok wisata dan penginapan remaja wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, siaran Video di dalam bangunan sendiri, penggunaan Antena Parabola untuk penyiaran acara TV dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan teknis yang ditetapkan. (2) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 26 Pimpinan hotel, pondok wisata, penginapan remaja dan rumah kost menetapkan peraturan yang berlaku di dalam usahanya, untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 27 Pimpinan hotel, pondok wisata, penginapan remaja dan rumah kost dapat mengambil tindakan-tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tamu yang menurut pertimbangan tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sehubungan dengan jasa yang telah dan atau akan diberikan. Pasal 28 (1) Pemindahan atas pemilikan hotel, pondok wisata penginapan remaja dan rumah kost wajib dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dearah atau pejabat yang ditunjuk ; (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi hotel, pondok wisata, penginapan remaja, dan rumah kost harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ; (3) Untuk pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan atau lokasi hotel, pondok wisata, penginapan remaja dan rumah kost diwajibkan memperbaharui izin sebagaimana izin baru.
-13-
BAB VII PENCABUTAN IZIN Pasal 29 Izin usaha dapat dicabut, karena salah satu hal sebagai berikut : a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pengusahaan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini; b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
Pasal 30 (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut : a. jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja; b. jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja; c. terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut. (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII PEMBATALAN IZIN Pasal 31 (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila : a. pengusaha tidak meneruskan usahanya; b. pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar; c. dipindahtangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha; e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini; f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus; g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
-14-
(2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.
BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 32 (1) Pembinaan , pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Organisasi dan Instansi lain yang terkait; (2) Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha; (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha atau tempat lain dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya ; (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33 (1) Perizinan bagi penanaman modal asing ( PMA) atau penanaman modal dalam negeri ( PMDN ) disesuaikan dengan peraturan PerUndangUndangan yang berlaku ; (2) Dalam memelihara hubungan kerja dengan karyawan , pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenenagakerjaan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku; (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
-15-
BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 34 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelangggaran.
BAB XII PENYIDIKAN Pasal 35 (1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang : a. b.
c. d. e.
f. g.
h.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini; mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
-16-
i. j.
k.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggugjawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 36 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha hotel dan penginapan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 38 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
-17-
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontinanak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2002 WALIKOTA PONTIANAK
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK
Drs. HASAN RUSBINI Pembina Utama Muda NIP.520007946
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2002 NOMOR 23 SERI E NOMOR 12
-18-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN I. U M U M Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan Kepariwisataan khususnya yang mangatur mengenai Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Untuk menyelenggarakan kewenangan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Ayat (1)
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
: Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Koperasi yang dapat menyelenggarakan usaha hotel dan penginapan adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Instansi yang membidangi koperasi Dalam Akte pendirian koperasi, maksud dan tujuan Koperasi Usaha hotel dan penginapan harus dicantumkan secara jelas, disamping jenis usaha lainnya ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ; : Cukup Jelas ;
-19-
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ayat (1)
: : : : : : : : : :
Ayat (2)
: : : : : : : :
25 26 27 28 29 30 31
Ayat (1)
Ayat (2) Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
32 33 34 35 36 37 38
: : : : : : : :
Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Huruf a. Laporan Tingkat Hunian Kamar Bulanan dibuat setiap bulan, namun penyampaiannya boleh tidak setiap bulan tapi secara triwulan, paling lama pada minggu kedua bulan pertama triwulan berikutnya ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Huruf a. yang dimaksud dengan pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut usaha hotel dan penginapan tidak ada kegiatan usaha. Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ;
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14
