PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging di wilayah kota Pontianak ; b. bahwa dalam rangka usaha memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang bersih, sehat dan halal maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging dalam wilayah Kota Pontianak ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan, Pengangkutan Daging dan Penjualan Daging dalam Wilayah Kota Pontianak; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;

-25. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat dan Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Potong Hewan dan Lalu Lintas Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 74 Seri C Nomor 9 ).

-3Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMOTONGAN HEWAN, PENJUALAN DAN PENGANGKUTAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pontianak ; 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Pontianak ; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Urusan Pangan dan pertanian ; 6. Dinas adalah Kepala Dinas yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Urusan Pangan dan pertanian; 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ; 8. Hewan adalah hewan sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi peliharaan , unggas dan kelinci ; 9. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem ; 10. Pemeriksaan ante mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong ;

-411. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelihnya; 12. Penyembelihan darurat adalah penyembelihan yang dilakukan apabila hewan yang akan dipotong dapat menimbulkan bahaya penularan penyakit pada hewan lain ataupun manusia serta dapat mengganggu ketentraman umum atau dalam keadaan darurat ; 13. Penyelesaian penyembelihan adalah kegiatan lebih lanjut setelah penyembelihan hewan guna memungkinkan pemeriksaan daging dan hasil ikutannya ; 14. Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian penyembelihan ; 15. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia ; 16. Karkas adalah bagian dari hewan yang disembelih setelah kepala dan kaki dipisahkan, dikuliti, serta isi rongga perut dan dada dikeluarkan ; 17. Hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan hewan berupa darah, kulit, bulu, lemak, tanduk, tulang dan kuku ; 18. Limbah adalah buangan dari proses pemotongan hewan dan hasil ikutannya yang tidak dimanfaatkan ; 19. Petugas pemeriksa adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan ; 20. Penanganan daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya ; 21. Tukang sembelih adalah mereka yang menjalankan pekerjaan menyembelih hewan ; 22. Kandang adalah tempat penyimpanan semua hewan meliputi : a. kandang penampung adalah kandang tempat penyimpanan dan pemeriksaan hewan sebelum dilakukan pemotongan ; b. kandang karantina adalah kandang untuk penampungan hewan yang setelah diperiksa ternyata sakit atau bunting ; 23. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas; 24. Tempat pemotongan hewan adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat; 25. Pengangkutan daging adalah proses distribusi daging dari rumah potong hewan ke pasar serta distribusi daging dari maupun ke dalam wilayah Kota Pontianak. 26. Tempat penjualan daging adalah setiap bangunan yang khusus diperuntukkan sebagai tempat menjual daging. 27. Penjual daging adalah mereka yang menjalankan pekerjaan penjualan daging. 28. Penjual daging keliling adalah mereka yang menawarkan atau menjual daging, dari rumah ke rumah.

-529. Zoonosa adalah penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia. 30. Daging illegal adalah daging yang masuk tanpa persetujuan Kepala Daerah dan tanpa disertai dengan dokumen yang lengkap. 31. Cold storage adalah tempat / ruang pendingin untuk menyimpan bahan makanan sehingga kwalitasnya dapat bertahan lama. B A B II TEMPAT PEMOTONGAM HEWAN Pasal 2 (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penyembelihan hewan wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan; (2) Penyembelihan hewan di luar rumah pemotongan hewan, dibenarkan dalam hal keadaan darurat; (3) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan atau mempergunakan suatu bangunan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan di rumah pemotongan hewan; (4) Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan di luar rumah pemotongan hewan, pekerjaan lanjutan seperti menguliti, melepaskan kepala dari badan, mengeluarkan isi perut, isi dada dan lain-lain, tidak boleh dilakukan sebelum mendapatkan pemeriksaan dari juru periksa daging; (5) Penyembelihan di luar rumah pemotongan hewan dapat dilakukan untuk kepentingan acara hajatan, hari besar keagamaan dan acara adat istiadat, setelah mendapat izin dari Kepala Dinas ; (6) Demi keamanan dan kesehatan konsumen, maka hewan yang akan disembelih d luar rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini harus tetap diperiksa oleh Dinas ; (7) Pemeriksaan dimaksud ayat (6) dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku ; (8) Penyembelihan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah ; Pasal 3 (1) Selain petugas-petugas yang telah ditunjuk, dilarang memasuki rumah pemotongan hewan tanpa izin dari Kepala Dinas ; (2) Yang dimaksud dengan izin dari Kepala Dinas dalam ayat (l) Pasal ini adalah Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas yang dilengkapi dengan pas foto pengunjung; (3) Kepala Dinas dapat mencabut izin dalam ayat (l) dan (2) pasal ini dengan menyebutkan alasan-alasannya; (4) Bagi mereka yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya kepada Kepala Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal hari pencabutannya.

-6Pasal 4 Penetapan waktu-waktu dibukanya rumah pemotongan hewan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 5 Di rumah pemotongan hewan dilarang : a. Mengganggu ketentraman b. Meludah dalam ruangan c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan tertutupnya selokan atau saluran air d. Membuang limbah kotoran hewan disembarang tempat e. Membuka, membersihkan, merebus dan menyimpan jeroan hewan yang dipotong kecuali dalam ruangan yang disediakan untuk keperluan tersebut. Pasal 6 (1) Memasukkan dan mengeluarkan hewan dari rumah pemotongan hewan atau kandang hewan harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk; (2) Jika didalam rumah pemotongan hewan terdapat hewan yang berpenyakit menular maka atas perintah Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, hewan tersebut bisa diasingkan, disembelih atau dibunuh untuk selanjutnya dimusnahkan; (3) Hewan yang didalam rumah pemotongan hewan menjadi sakit atau mendapat luka, ditempatkan di kandang pengasingan, disembelih atau dibunuh. B A B III PEMOTONGAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN DAGING Pasal 7 (1) Penyembelihan hewan di rumah pemotongan hewan wajib dilakukan pemeriksaan hidup oleh petugas pemeriksa ; (2) Hewan potong yang telah dilakukan pemeriksaan hidup, diberikan izin untuk disembelih dan diberi surat keterangan sehat dan boleh disembelih setelah semua retribusi dilunasi; (3) Hewan yang sudah dilakukan pemeriksaan hidup tidak disembelih dalam waktu paling lama 24 jam maka pemeriksaan hidup harus diulangi kembali; (4) Hewan potong dalam pemeriksaan hidup yang ditolak, harus dikeluarkan dari rumah pemotongan hewan dalam waktu paling lama 24 jam setelah mendapat surat penolakan. Pasal 8 (1) Penyembelihan hewan dilakukan oleh seorang tukang sembelih yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dibawah pengawasan petugas pemeriksa dan harus disaksikan oleh pemilik hewan atau wakilnya; (2) Penyembelihan hewan harus memperhatikan cara-cara penyembelihan menurut syariat dan keyakinan agama islam kecuali pemotongan hewan yang dikhususkan untuk umat non islam; (3) Kecuali ketentuan dalam ayat (2) maka penyembelihan dilakukan setelah hewan dipingsankan

-7Pasal 9 (1) Hewan yang telah disembelih setelah dikuliti secepat mungkin harus diperiksa dagingnya; (2) Dilarang mengadakan pengeratan atau iris-irisan dari bagian hewan yang disembelih itu sebelum diadakan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa; (3) Tata cara pemeriksaan hewan yang telah dipotong diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 10 Daging yang diperiksa oleh petugas pemeriksa dapat dinyatakan diterima atau ditolak Pasal 11 (1) Daging yang diterima dalam keadaan baik diberi tanda menurut model yang ditentukan oleh Peraturan Kepala Daerah. (2) Setelah pemeriksaan daging dilakukan, harus segera dicap menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 12 Daging yang ditolak adalah : a. Daging yang dianggap membahayakan atau mengganggu kesehatan b. Daging yang kotor yang dianggap tidak layak dikonsumsi oleh umum sebagai bahan makanan. c. Daging yang menurut Peraturan Daerah ini harus dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2). d. Daging anak hewan yang mati dalam kandungan, daging anak hewan yang mati dilahirkan dan anak sapi/ kerbau yang berumur kurang dari tujuh hari, anak kambing, domba, babi yang berumur kurang dari tiga puluh hari. Pasal 13 Dilarang mengeluarkan daging dari rumah pemotongan hewan yang belum diberi cap atau ditolak oleh petugas pemeriksa. Pasal 14 Daging yang ditolak dimusnahkan atas biaya Pemerintah Daerah. Pasal 15 Keterangan Kepala Dinas atau petugas pemeriksa mengenai hasil pemeriksaan daging yang dinyatakan ditolak bersifat final. Pasal 16 Atas permintaan pemilik daging oleh petugas pemeriksa dapat diberikan keterangan bukti tertulis tentang hasil pemeriksaan dengan mencantumkan tanggal dan jam pemeriksaan.

-8BAB IV PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING Pasal 17 (1) Daging yang diedarkan tidak boleh ditambahkan bahan atau zat yang dapat merubah warna aslinya ; (2) Tata cara pengangkutan dan penjualan daging diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah; Pasal 18 (1) Setiap pengangkutan daging dengan tujuan Kabupaten/Kota, Provinsi atau Negara lain, harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan asal daging yang dikeluarkan oleh petugas pemeriksa yang berwenang ; (2) Dalam hal pengangkutan antar pulau atau eksport harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan hewan yang berlaku. Pasal 19 (1) Kendaraan pengangkut daging tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, selain untuk pengangkutan daging ; (2) Persyaratan kendaraan pengangkut daging diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 20 (1) Tempat penjualan daging harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. terpisah dari tempat komoditas lain; b. bangunannya permanen dengan lantai kedap air, ventilasi cukup, langit-langit tidak mudah lepas bagian-bagiannya, dinding tembok permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porcelain putih/keramik/bahan stainless steel, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kawat kasa atau alat lain untuk mencegah masuknya lalat atau serangga lainnya serta dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup ; c. disediakan meja berlapis porcelain putih dan tempat serta alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat d. selalu tersedia air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan e. selalu dalam keadaan bersih (2) Daging beku dan daging dingin yang ditawarkan untuk dijual di toko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam : a. alat pendingin; b. kotak pamer (etalase) berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging dan dilengkapi dengan lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna daging. (3) Daging yang dijual dengan menjajakannya keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. terpisah dari komoditas lain; b. mempunyai tutup ; c. sedapat-dapatnya berwarna putih; d. bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak mudah berkarat.

-9(4) Daging yang dijual di warung/kios harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. terpisah dari komoditas lain; b. posisi daging dalam keadaan tergantung dengan alat penggantung yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat; c. peralatan penjualan daging harus berbeda dan terpisah dari peralatan penjualan komoditas daging lainnya. Pasal 21 (1) Setiap penjualan daging wajib mendapatkan izin dari Kepala Daerah. (2) Tata cara dan persyaratan penjualan daging diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. (3) Kepala Daerah dapat mencabut izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ini, jika : a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh izin. b. melakukan pelanggaran atau ketentuan-ketentuan kewajiban yang harus dipenuhi, c. Pemegang izin menghentikan usahanya. Pasal 22 (1) Tempat penjualan daging berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah. (2) Tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 23 Bagi si pemotong hewan atau penjual daging yang mengangkut daging tidak memakai kendaraan pengangkut, maka dilarang memakai gerobak atau keranjang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; Pasal 24 Penjual daging dilarang : a. memiliki, mengirimkan atau memperdagangkan daging yang telah diafkirkan atau belum diperiksa oleh petugas pemeriksa ; b. melakukan pekerjaan jika ia berpenyakit luka terbuka bernanah, berpenyakit menular atau penyakit lain yang dapat menimbulkan penularan. BAB V LALU LINTAS DAGING DARI DAN KELUAR KOTA PONTIANAK Pasal 25 (1) Dilarang memasukan daging dalam Daerah tanpa persetujuan dari Kepala Daerah (2) Persetujuan dimaksud ayat (1) dapat diterima apabila : a. Daging tersebut berasal dari daerah yang telah bebas dari penyakit hewan menular yang bersifat zoonosa. b. Wajib dilakukan pemeriksaan ulang; c. Masuk secara legal. d. Ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari daerah asal daging.

- 10 BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku-buku, cacatan-cacatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penutut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) pasal ini adalah pelanggaran.

- 11 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Retribusi Tempat Pemotongan Hewan, Penjualan Dan Pengangkutan Daging Dalam Wilayah Kodya Pontianak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2008 WALIKOTA PONTIANAK

H. BUCHARY ABDURRACHMAN Diundangkan di Pontianak pada tanggal 10 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

Drs. HASAN RUSBINI Pembina Utama Madya NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E NOMOR 5

- 12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

I.

UMUM bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging di wilayah kota Pontianak ; bahwa dalam rangka usaha memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang bersih, sehat dan halal maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging dalam wilayah Kota Pontianak ;

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Cukup Jelas Pasal 14 : Cukup Jelas Pasal 15 : Cukup Jelas Pasal 16 : Cukup Jelas Pasal 17 : Cukup Jelas Pasal 18 : Cukup Jelas Pasal 19 : Cukup Jelas Pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 : Cukup Jelas Pasal 22 : Cukup Jelas Pasal 23 : Cukup Jelas Pasal 24 : Cukup Jelas Pasal 25 : Cukup Jelas Pasal 26 : Cukup Jelas Pasal 27 : Cukup Jelas Pasal 28 : Cukup Jelas Pasal 29 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR

- 13 -