PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14
TAHUN 2002
TENTANG PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten ;
b.
bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ( Lembaran Negraa Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3699);
5.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;
-2-
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12.
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
13.
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9) ;
14.
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 9);
15.
Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 3) ;
16.
Keputusan Menteri Pariwisata , Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.10/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
-3-
Dengan Persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kota Pontianak ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ; c.
Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
d. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah Usaha yang merencanakan kegiatan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata ; e.
Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah unit usaha Biro perjalanan wisata yang berkedudukan di wilayah administrasi yang sama dari kantor /cabang atau diwilayah administratif lainnya yang melakukan kegiatan usaha kantor pusat ;
f.
Usaha Agen perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual dan atau mengurus perjalanan wisata ;
g. Gerai jual atau sales counter adalah unit usaha biro perjalanan wisata yang hanya melakukan bagian tertentu dari kegiatan kantor pusatnya ; h. Paket wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu ; i.
Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolan kegiatan/usaha ;
j.
Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan /usaha.
-4-
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup usaha Biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata adalah sebagai berikut : a. Biro perjalanan wisata dengan lingkup usaha kegiatan yang meliputi : 1. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata ; 2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perseorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya ; 3. Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya 4. Mengurus dokumen perjalanan ; 5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata. b. Agen perjalanan wisata dengan lingkup kegiatan usaha meliputi : 1. Menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat. 2. Mengurus dokumen perjalanan ; 3. Menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi restoran dan sarana wisata lainnya. 4. Menjual paket-paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata.
BAB III BENTUK USAHA Pasal 3 (1) Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata berbentuk Badan Usaha yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. (2) Badan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pasal 4 (1) Biro perjalanan wisata dapat membuka cabang biro perjalanan wisata dan menunjuk perwakilan ; (2) Pembukaan cabang biro perjalanan wisata dan penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditujukan untuk meningkatan penjualan paket-paket wisata dan pelayanan jasa sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a.
-5-
BAB IV PENGGOLONGAN BIRO PERJALANAN WISATA Pasal 5 (1) Tingkat pelayanan biro perjalanan wisata dibagi menjadi 4 (empat) golongan kelas biro perjalanan wisata ; (2) Golongan kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan berdasarkan kemampuan dan kesiapan dalam memberikan pelayanan yang didukung fasilitas dan peralatan sesuai persyaratan yang dimiliki (3) Setiap Biro Perjalanan Wisata wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas Biro perjalanan Wisata berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas Biro Perjalanan Wisata (4) Dalam hal Biro Perjalanan wisata dapat melampaui persyaratan golongan kelas Biro Perjalanan Wisata dengan tanda gambar Cakra 4 (empat), maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan piagam khusus penggolongan Biro Perjalanan Wisata ; (5) Piagam golongan kelas Biro Perjalanan Wisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ; (6) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat ditinjau kembali oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan persyaratan penggolongan kelas yang dapat dipenuhi ; (7) Penggolongan kelas Biro Perjalanan Wisata dapat dicabut apabila Biro Perjalanan wisata yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas Biro Perjalanan Wisata ; (8) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan piagam penggolongan Kelas Biro Perjalanan Wisata ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 6 Piagam golongan kelas Biro perjalanan wisata harus dipasang ditempat yang mudah dilihat serta dibaca umum dan diletakkan berdampingan dengan sertifikat Surat Tanda Izin Usaha (STIU) yang dimiliki.
BAB V PERIZINAN Pasal 7 Untuk menjalankan kegiatan usaha Biro Perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
-6Pasal 8 (1) Izin usaha sebagaimanaa dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftarkan ulang kembali kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setiap tahunnya, serta akan dilakukan evaluasi (2) Izin Usaha sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan. Pasal 9 Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha Biro perjalanan wisata dan agen perjalanan Wisata, yang tidak menjadi bagian dari izin usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen perjalanan wisata wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB VI KEWAJIBAN Pasal 11 (1) Pimpinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata, berkewajiban untuk : a. Memberikan perlindungan kepada para pemakai jasa; b. Menunjuk pramuwisata dan atau pengatur wisata yang ditugasi memimpin, membimbing wisatawan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku; d. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. Penyampaian laporan berkala kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Pimpinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen perjalanan Wisata berhak untuk mengambil tindakan terhadap peserta perjalanan wisata dalam rangka perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 12 (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf e Peraturan Daerah ini adalah Laporan Kegiatan Usaha (LKU), dikirimkan setiap 6 (enam) bulan pada akhir bulan Juni dan Desember tahun pelaporan ;
-7-
(2) Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 13 (1) Biro Perjalanan Wisata harus mengutamakan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata didalam dan keluar negeri. (2) Biro Perjalanan luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Wisata dalam negeri sebagai perwakilannya dan dalam menyelenggarakan kegiatannya tunduk kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 (1) Dalam hal terjadinya perubahan nama, susunan direksi dan lokasi usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan atas pemilikan, perubahan nama dan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1),(2) dan (3) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan Kepala Daerah.
BAB VII PENCABUTAN IZIN Pasal 15 Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dapat dicabut, karena hal-hal sebagai berikut : a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini; b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
Pasal 16 (1) Pencabutan izin usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu sebagai berikut : a. Jangka waktu antara peringatan pertama dan peringatan kedua selama 15 (lima belas) hari kerja; b. Jangka waktu antara peringatan kedua dan peringatan ketiga selama 15 (lima belas) hari kerja; c. Terhitung 15 (lima belas) hari kerja diterimanya peringatan ketiga, peringatan tersebut tidak diindahkan, maka izin usaha dicabut. (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
-8BAB VIII PEMBATALAN IZIN Pasal 17 (1) Izin Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila : a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya; b. Pemegang izin meninggal dunia atau usahanya bubar; c. Dipindahtangankan oleh pemegang Izin usaha tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; d. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang izin usaha; e. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ; f. Hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang /dihapus; g. Alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus. (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu. BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 18 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengalihan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen perjalanan Wisata dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait; (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai halhal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha; (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya; (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19 (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam melakukan hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha melaksanakan peningkatan mutu karyawannya secara terus menerus.
harus
-9BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidikan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
Negeri Sipil
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini; h. Mengambil sidik jari dan memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
-10(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negera Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundangan, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaanya. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2002 WALIKOTA PONTIANAK ttd
dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN Diundangkan di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK ttd Drs.HASAN RUSBINI Pembina Utama Muda NIP. 520007946 LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2002 NOMOR 30 SERI E NOMOR 10
-11-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA
I. U M U M Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya yang mengatur mengenai Perizinan Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diatas, perlu diatur dalam peraturan daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3
: : :
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
: : : : : : : : : : : : :
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Koperasi yang dapat menyelenggarakan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata adalah Koperasi Primer B yang dinyatakan dengan surat Keterangan dari Instansi yang membidangi koperasi. Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata harus dicantumkan secara jelas dalam maksud dan tujuan akte pendirian, disamping jenis usaha lainnya ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ;
-12Pasal 17 Ayat (1)
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
18 19 20 21 22 23 24
:
: : : :
huruf a. yang dimaksud dengan pengusaha tidak meneruskan usahanya yaitu apabila selama enam bulan berturut-turut usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjanan Wisata tidak ada kegiatan usaha ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ; Cukup Jelas ;
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11
