1
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu payung hukum yang mengatur bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pontianak; b. bahwa untuk memenuhi maksud seperti tersebut huruf a di atas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lambaran Negera Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK Dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; 3. Daerah adalah Kota Pontianak; 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak; 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3 6. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pontianak yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak; 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak; 10. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat; 11. Kebijakan Daerah adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. BAB II URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 2 (1) Urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintahan Daerah terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pembedayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; o. koperasi, usaha kecil dan menengah; p. penanaman modal; q. kebudayaan dan pariwisata; r. kepemudaan dan olahraga; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat; v. statistik; w. kearsipan; x. perpustakaan; y. komunikasi dan informatika; z. pertanian dan ketahanan pangan; aa. kehutanan; ab. energi dan sumber daya mineral; ac. kelautan dan perikanan; ad. perdagangan; dan ae. perindustrian.
4 (2) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang. (3) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah kepada daerah yang disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian. Pasal 4 Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 5 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
5 (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. Pasal 6 (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. (2) Pemerintahan daerah tidak melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya tidak dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Pasal 7 Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah. BAB III PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH Pasal 8 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA Pasal 9 (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini untuk menjadi kewenangan Pemerinrtahan Daerah; penentuannya menggunakan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian lingkungan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. (2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
6 BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 10 (1) Pemerintahan Daerah dapat menerima penugasan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, Kepala Daerah dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada Kecamatan dan Kelurahan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Semua produk hukum daerah yang berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 12 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2008 WALIKOTA PONTIANAK
H. BUCHARY ABDURRACHMAN Diundangkan di Pontianak pada tanggal 10 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
Drs. HASAN RUSBINI Pembina Utama Madya NIP. 520007946
LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI E NOMOR 7
7 PENJELASAN UMUM ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK I. U M U M bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu payung hukum yang mengatur bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pontianak; II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup jelas Pasal 11 : Cukup jelas Pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
8
