PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PONTIANAK, Menimbang : a. bahwa guna melakukan perlindungan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8 ; 14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2001 Nomor 4 Seri D Nomor 4 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
3
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak. 5. Instansi terkait adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan tugas pokok dan fungís di bidang pelayanan perizinan. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan. 8. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 10. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan swasta di bidang Medik adalah merupakan bagian integral dan jaringan pelayanan Medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutamanya upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). 11. Izin Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan swasta di bidang medik. 12. Sertifikasi bidang kesehatan adalah sertifikat yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan usaha yang harus memenuhi syarat kesehatan. 13. Pelayanan medis dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi. 14. Pelayanan Medis spesialistik adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. 15. Praktek Bidan ( pelayanan kebidanan ) adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. 16. Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan sistem klien dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok.
4
17. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan penunjang medis yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan. 18. Fungsi sosial adalah pemberian pelayanan medis dengan mempertimbagkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 19. Rumah Sakit Umum adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi, pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 20. Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. 21. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir. 22. Praktek dokter perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medis oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis. 23. Praktek dokter berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga profesional kesehatan lainnya dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis. 24. Balai Pengobatan umum dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar seperti balai asuhan keperawatan, balai konsultasi gizi, dan balai khitan secara rawat jalan, dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti balai asuhan gigi secara rawat jalan. 25. Klinik Spesialistik adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis yang bersifat spesialistik secara rawat jalan; 26. Apotik adalah suatu tempat tertentu dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat; 27. Toko obat adalah tempat untuk memberikan pelayanan berupa mengusahakan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat-obatan bebas dan bebas terbatas untuk dipergunakan oleh umum. 28. Optik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa kacamata dan kontak lensa. 29. Pengobatan Tradisional ( Battra ) adalah orang yang memberikan pelayanan penunjang medis dengan alat, cara dan pengobatan tradisional. 30. Klinik Radiologi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa radiologi; 31. Klinik komputer tomography Scanner (CT Scan) adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa computer tomography scanner;
5
32. Upaya Pelayanan Haemodialisis Di Luar Institusi Rumah Sakit Oleh Swasta adalah pelayanan kesehatan mandiri milik swasta yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik rawat jalan dan mempunyai kerjasama dengan rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. 33. Klinik fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioterapi; 34. Tukang Gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pesanan yang berkaitan dengan laboratorium gigi dan membuat protesa gigi tanpa penyulit. 35. Laboratorium adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pemeriksaan laboratorium klinis dan/atau pemeriksaan laboratorium lingkungan. 36. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ( PP – IRT ) yang mempunyai tenaga yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diperlukan untuk produksi makanan dalam kemasan ; 37. Surat Tanda Registrasi adalah surat tanda registrasi yang diterbitkan oleh Konsul Kedokteran Indonesia. 38. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 39. Surat izin Praktek bidan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bidan yang akan menjalankan praktek kebidanan setelah memenuhi persyaratan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dibuat Peraturan Daerah ini adalah : a. Untuk mengarahkan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan. b. Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi bidang : 1. tenaga kesehatan; 2. sarana kesehatan; 3. perbekalan kesehatan; 4. pembiayaan kesehatan; 5. pengelolaan kesehatan; 6. penelitian dan pengembangan kesehatan. c. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta dibidang medis yang meliputi pelayanan medis dasar, pelayanan medis spesialistik, dan pelayanan penunjang medis dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak Pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan Standart Pelayanan Medik dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional. Pasal 3 Tujuan pengaturan, pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pengendalian penyelenggaPraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta dibidang medis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :
6
a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan atau bahaya terhadap kesehatan; d. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan. BAB III PERIZINAN Pasal 4 Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta bidang medis dan usaha yang harus memenuhi syarat kesehatan dalam daerah harus atas izin Kepala Daerah. Pasal 5 (1) Izin pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Izin memberikan pelayanan medis dasar; b. Izin sarana pelayanan kesehatan; c. Izin pelayanan kesehatan penunjang medis; d. Sertifikasi di bidang kesehatan; e. Izin mendirikan rumah sakit. (2) Semua tenaga kesehatan yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, maupun perorangan wajib memiliki Surat Izin Kerja ( SIK ), Surat Izin Praktik ( SIP ), Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ; (3) Surat izin praktek perorangan dokter atau dokter gigi hanya diberikan paling banyak 3 ( tiga ) tempat; (4) Untuk kepentingan kedinasan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan, Dinas dapat memberikan Surat Tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di Rumah Sakit selain izin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud ayat (3). Pasal 6 (1) Izin memberikan pelayanan medis dasar sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk : a. Praktek perorangan dokter umum; b. Praktek perorangan dokter gigi; c. Praktek dokter spesialis; d. Praktek dokter gigi spesialis; e. Praktek Bidan; f. Praktek keperawatan ; g. Praktek keperawatan gigi. (2) Izin sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk : a. Rumah Sakit Umum b. Rumah Sakit Khusus c. Rumah Bersalin d. Klinik spesialistik e. Puskesmas, Balai Pengobatan dan sarana pelayanan medis dasar lainnya (2) Izin pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari pemberian izin untuk :
7
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
izin operasional Apotik; izin operasional Toko Obat; izin operasional Optik; Izin operasional Battra (Pengobatan Tradisional); izin operasional klinik radiologi; izin operasional klinik komputer tomography scanner (CT Scan); izin operasional klinik fisioterapi; izin perpanjangan operasional tukang gigi; izin operasional laboratorium klinik. 1. Klinik pratama; 2. Klinik utama dan khusus; Pasal 7
Permohonan izin pelayanan kesehatan swasta bidang medis sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Instansi yang ditunjuk. Pasal 8 (1) Izin pelayanan kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini, berlaku untuk 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (2) Sertifikasi dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d untuk makanan berlaku 3 (tiga) tahun dan untuk minuman air isi ulang berlaku 1 (satu) tahun. (3) Izin sarana kesehatan dan izin mendirikan rumah sakit seperti dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b, c dan e akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah. (4) Khusus untuk izin tenaga medis dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis, masa izinnya berlaku 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 9 Persyaratan permohonan izin pelayanan kesehatan dan sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. BAB IV SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN Pasal 10 (1) Sertifikasi bidang kesehatan terdiri dari : a. Sertifikat industri rumah tangga (P-IRT) b. Sertifikat laik sehat hotel; c. Sertifikat laik sehat Kolam Renang; d. Sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga/catering; e. Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan; f. Sertifikat laik hygiene sanitasi restoran. g. Sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum. (2) Tata Cara pemberian Sertifikasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
8
BAB IV PELAYANAN KESEHATAN Pasal 11 (1) Upaya pelayanan kesehatan swasta bidang medis diselenggarakan dengan memperhatikan Fungsi Sosial dan prinsip kelayakan tanpa memandang status sosial dan ekonomi pasien. (2) Upaya pelayanan kesehatan swasta yang dilengkapi sarana rawat inap harus menyediakan minimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar. (3) Upaya pelayanan kesehatan bidang medis harus memberikan pertolongan pertama pada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu Pasal 12 (1) Pelayanan kesehatan swasta bidang medis wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan. (3) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas. Pasal 13 (1) Upaya pelayanan kesehatan swasta wajib membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan Keluarga Berencana. (2) Upaya pelayanan kesehatan swasta dapat bekerjasama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah daerah dibidang rujukan medis, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan pelayanan peralatan medis canggih. (3) Pendayagunaan tenaga medis Pemerintah Daerah hanya diperkenankan di luar jam kerja Pemerintah Daerah dengan seizin Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Setiap penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini berkewajiban mengawasi, membimbing, bertanggungjawab dalam bidang teknis medis dan pengelolaan obat. (2) Kewajiban sarana pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf e, kecuali Rumah Bersalin adalah : a. Memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan dasar dan gawat darurat ; b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha lain dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan; d. Membantu program Pemerintah Daerah dalam menangani KLB dan wabah serta melaporkannya dalam 24 jam; e. Menyelenggarakan rujukan ;
9
(3) Kewajiban rumah bersalin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini adalah : a. Memberikan pelayanan kepada bayi, anak balita dan anak pra sekolah, ibu hamil dan masa nifas; b. Memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak; c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; d. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan; e. Membantu program Pemerintah Daerah dalam menangani KLB dan wabah serta melaporkannya dalam 24 jam; f. Menyelenggarakan rujukan; g. Memberikan pembinaan terhadap dukun bersalin atas petunjuk puskesmas. (4) Kewajiban rumah sakit swasta meliputi : a. Memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan dasar dan gawat darurat ; b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat; c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha lain dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan; d. Membantu program Pemerintah Daerah dalam menangani KLB dan wabah serta melaporkannya dalam 24 jam; e. Menyelenggarakan rujukan; f. Menyelenggarakan pelayanan spesialistik. (5) Penyelenggaraan operasional pelayanan kesehatan penunjang medis, non medis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dan d Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan fungsinya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1) Pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan swasta bidang medis dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas. (2) Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah melalui kepala dinas wajib memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis kepada pemegang izin pelayanan kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Organisasi profesi dapat memberikan peringatan tertulis kepada pemegang izin pelayanan kesehatan swasta bidang medis sepanjang menyangkut etika profesi. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin paling lama 1 (satu) tahun.
10
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 17 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku-buku, cacatan-cacatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa pembukuan, pencatatan dan/atau dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pasal ini; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
11
j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang berlaku. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan/atau menyampaikan hasil penyidikan kepada penutut umum, melalui penyidikan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sudah ada harus mengadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini. (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 7 April 2008 WALIKOTA PONTIANAK,
H. BUCHARY ABDURRACHMAN
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 10 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK
Drs. HASAN RUSBINI Pembina Utama Madya NIP. 520007946 LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR SERI NOMOR
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN
I.
UMUM bahwa guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) : Cukup Jelas Ayat (3) : Cukup Jelas Ayat (4) : Selain izin praktek yang hanya diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat, Dinas dapat memberi Surat Tugas kepada dokter atau dokter gigi di Rumah Sakit lain jika pada suatu daerah terjadi atau mengalami bencana seperti bencana alam. Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 : Cukup Jelas Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Ayat (1) : yang dimaksud dengan Pencatatan dan pelaporan, bahwa pelayanan kesehatan swasta tersebut mencatat dan melaporkan tentang kasus-kasus yang ditangani kepada dinas, agar supaya dinas dapat mengikuti dan dapat memantau kasus atau penyakit dalam suatu wilayah. Ayat (2) : Cukup Jelas Ayat (3) : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas Pasal 13 : Ayat (1) : Cukup Jelas Ayat (2) huruf a : Cukup Jelas huruf b : Cukup Jelas huruf c : Cukup Jelas huruf d : Yang dimaksud dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah seperti kecelakaan massal, musibah kebakaran. huruf e : Cukup Jelas
13
Ayat Ayat Ayat Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
(3) : (4) : (5) : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR
14
