PEMERINTAH KOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG

PEMERINTAH KOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN, Menimbang : a.

bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diganti;

b.

bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Mengingat

: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan KotaKota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan

Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

1

Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun

2005

Pengawasan

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan

Pembinaan

Pemerintah

dan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593); 8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007

tentang

Organisasi

Perangkat

Daerah

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007

tentang

Pengesahan,

Pengundangan

dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN TATA

DAERAH

KERJA

TENTANG

INSPEKTORAT,

PEMBANGUNAN

DAERAH

ORGANISASI

BADAN

DAN

DAN

PERENCANAAN

LEMBAGA

TEKNIS

DAERAH KOTA PASURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Pasuruan. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan. c. Walikota adalah Walikota Pasuruan. d. Sekretaris

Daerah

adalah

Sekretaris

Daerah

Kota

Pasuruan. e. Inspektur adalah inspektur Kota Pasuruan

3

f. Kepala

Badan

adalah

Kepala

Badan

dilingkungan

Kantor

dilingkungan

Pemerintah Kota Pasuruan. g. Kepala

Kantor

adalah

Kepala

Pemerintah Kota Pasuruan. h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pasuruan; i. Jabatan

Struktural

adalah

suatu

kedudukan

yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seseorang

Pegawai

Negeri

Sipil

dalam

rangka

memimpin suatu satuan organisasi negara. j. Jabatan

Fungsional

adalah

kedudukan

yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi

yang

dalam

didasarkan

pada

keahlian

pelaksanaan dan

atau

tugasnya ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri. k. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan.

BAB

II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Inspektorat Pasal 2

(1) Inspektorat

merupakan

unsur

pengawas

penyelenggaraan pemerintahan daerah. (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah . (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a.

perencanaan program pengawasan;

b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan c.

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

(4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

4

(5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif

mendapat

pembinaan

dari

Sekretaris

Daerah.

Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 3

(1) Badan

perencanaan

merupakan

unsur

pembangunan perencana

daerah

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. (2) Badan

perencanaan

mempunyai

tugas

pembangunan

melaksanakan

daerah

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. (3) Badan

perencanaan

pembangunan

daerah

dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : a.

perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b. pengoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan; c.

pembinaan

dan

pelaksanaan

tugas

di

bidang

perencanaan pembangunan daerah; dan d. pelaksanaan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Badan

perencanaan

pembangunan

daerah

dipimpin

oleh kepala badan. (5) Kepala

badan

berkedudukan

di

bawah

dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Bagian Ketiga Lembaga Teknis Daerah Pasal 4

(1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas walikota.

5

(2) Lembaga

teknis

daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pemberian pemerintahan

dukungan daerah

atas

penyelenggaraan

sesuai

dengan

lingkup

tugasnya; c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. (5) Lembaga

teknis

daerah

yang

berbentuk

badan

dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur, (6) Kepala dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

BAB III PEMBENTUKAN Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagai berikut : a.

Inspektorat;

b.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c.

Badan Kepegawaian Daerah;

d.

Badan Pemberdayaan Masyarakat;

e.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik;

6

f.

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana; g.

Badan Lingkungan Hidup;

h.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

i.

Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perijinan

Terpadu; j.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

k.

Kantor Ketahanan Pangan;

l.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Inspektorat Pasal 6

Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Evaluasi Pelaporan; 3. Subbagian Administrasi dan Umum. c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Kemasyarakatan. d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi

Pengawas

Pemerintah

Bidang

Kemasyarakatan.

7

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari : 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Badan Kepegawaian Daerah Pasal 7

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. c. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari : 1. Subbidang Pembinaan Pegawai; 2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai. d. Bidang Mutasi, terdiri dari : 1. Subbidang Mutasi Jabatan Struktural; 2. Subbidang Mutasi Jabatan Fungsional. e. Bidang Data dan Formasi, terdiri dari : 1. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian; 2. Subbidang Formasi. f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari : 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural; 2. Subbidang

Pendidikan

dan

Pelatihan

Teknis

Fungsional. g. Kelompok Jabatan Fungsional.

8

Bagian Ketiga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 8

Susunan

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. c. Bidang Statistik dan

Penelitian Pengembangan, terdiri

dari : 1. Subbidang Statistik; 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan. d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, terdiri dari : 1. Subbidang Ekonomi; 2. Subbidang Sosial Budaya. e. Bidang Prasarana Perkotaan, terdiri dari : 1. Subbidang Prasarana Ekonomi; 2. Subbidang Prasarana Sosial Budaya. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat Pasal 9

Susunan

organisasi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. c. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;

9

2. Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat. d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang Ekonomi Rakyat; 2. Subbidang Sosial Budaya. e. Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari : 1. Subbidang Pengelolaan SDA; 2. Subbidang Teknologi Tepat Guna. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 10

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. c. Bidang

Ideologi,

Wawasan

Kebangsaan

dan

Kewaspadaan Nasional, terdiri dari : 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional. d. Bidang

Ketahanan

Bangsa

dan

Kemasyarakatan,

terdiri dari : 1. Subbidang Ketahanan Bangsa; 2. Subbidang Kemasyarakatan. e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari : 1. Subbidang Pembinaan Politik; 2. Subbidang Kelembagaan Politik. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

10

Bagian Keenam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pasal 11

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. c. Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak, terdiri dari : 1. Subbidang

Pengarusutamaan

Gender

dan

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; 2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak. d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari : 1. Subbidang

Pelayanan

KB

dan

Kesehatan

Reproduksi; 2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja. e. Bidang

Keluarga

Sejahtera

dan

Pemberdayaan

Keluarga, terdiri dari : 1. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; 2. Subbidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. f. Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, terdiri dari : 1. Subbidang Advokasi; 2. Subbidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi g. Kelompok Jabatan Fungsional.

11

Bagian Ketujuh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pasal 12

Susunan

organisasi

Badan

Penanaman

Modal

dan

Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. c. Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1. Subbidang Administrasi; 2. Subbidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan. d. Bidang Informasi dan Pengaduan, terdiri dari : 1. Subbidang Informasi ; 2. Subbidang Pengaduan; e. Bidang Data dan Pengembangan, terdiri dari : 1. Subbidang Data dan Penelitian; 2. Subbidang Pengembangan Kinerja; f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : 1. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi; 2. Subbidang Pengembangan Promosi Investasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Badan Lingkungan Hidup Pasal 13

Susunan

organisasi

Badan Lingkungan Hidup, terdiri

dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan.

12

c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terdiri dari : 1. Subbidang Penilaian AMDAL; 2. Subbidang Pemantauan AMDAL. d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari : 1. Subbidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara; 2. Subbidang Pengendalian Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun. e. Bidang Penataan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari : 1. Subbidang Penataan Lingkungan; 2. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pasal 14

Susunan organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan. c. Bidang Anggaran, terdiri dari : 1. Subbidang Pendapatan dan Pembiayaan;dan 2. Subbidang Belanja. d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari : 1. Subbidang Perbendaharaan; 2. Subbidang Akuntansi. e. Bidang Aset, terdiri dari : 1. Subbidang Pengadaan dan Penataan; 2. Subbidang Pengendalian dan Pemeliharaan. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

13

Bagian Kesepuluh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Pasal 15

Susunan

organisasi

Kantor

Perpustakaan,

Arsip

dan

Dokumentasi, terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Arsip dan Dokumentasi; d. Seksi Perpustakaan; e. Seksi Layanan dan Informasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesebelas Kantor Ketahanan Pangan Pasal 16

Susunan

organisasi

Kantor Ketahanan Pangan, terdiri

dari : a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Bimbingan dan Intensifikasi; d. Seksi Ketersediaan dan Kewaspadaan; e. Seksi Penganekaragaman Pangan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduabelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Pasal 17

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono, terdiri dari : a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 3. Subbagian Keuangan.

14

c. Bidang Pelayanan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan; 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis. d. Bidang Keperawatan, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; 2. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan. e. Bidang Pengembangan dan Pengaduan, terdiri dari : 1. Seksi Diklat dan Pengembangan; 2. Seksi Pengaduan . f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TATA KERJA Pasal 18

(1)

Dalam

melaksanakan

organisasi

dan

menerapkan

tugas

kelompok

prinsip

setiap

tenaga

pimpinan

unit

fungsional

wajib

integrasi

dan

koordinasi,

sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun

antar

satuan

organisasi

di

lingkungan

Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah

Daerah

sesuai

dengan

tugas

masing-

masing. (2)

Penjabaran perangkat

Tatakerja daerah

masing-masing

ditetapkan

unit

dalam

kerja

Peraturan

Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masingmasing perangkat daerah. (3)

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing

penyimpangan yang

agar

diperlukan

dan

mengambil sesuai

bila

terjadi

langkah-langkah

dengan

peraturan

perundang-undangan. (4)

Setiap

pimpinan

memimpin

dan

masing-masing

dan

organisasi

bertanggung

mengkoordinasikan memberikan

jawab

bawahan

bimbingan

serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

15

(5)

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi

kepada

petunjuk

atasan

dan

bertanggung

masing-masing

dan

jawab

menyiapkan

laporan berkala tepat pada waktunya. (6)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dari

dipergunakan laporan

bawahannya

sebagai

lebih

wajib

diolah

bahan

untuk

penyusunan

dan

untuk

memberikan

lanjut

dan

petunjuk kepada bawahan. (7)

Dalam

penyampaikan

laporan

masing-masing

kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (8)

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan

kepada

bawahan

masing-masing,

wajib

mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19

Bagan

struktur

organisasi

Lembaga

Teknis

Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XII

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Jenjang

jabatan

kepegawaian

dan

diatur

kepangkatan sesuai

serta

Peraturan

susunan Perundang-

undangan yang berlaku.

16

Pasal 21

Penjabaran

tugas

dan

fungsi

masing-masing

satuan

organisasi Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan

Daerah

Organisasi

dan

Nomor

Tata

Kerja

10

tahun

Lembaga

2008

tentang

Teknis

Daerah

(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

17

Pasal 23 Peraturan

Daerah

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Mei 2011 WALIKOTA PASURUAN, Ttd, HASANI Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 20 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN Ttd, Drs. H. BAHRUL ULUM, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600528 198403 1 005

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011, NOMOR 20

SALINAN Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd, MIMIN D. JUSUF, Bc.HK Pembina NIP. 19570324 198503 2 002

18

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PASURUAN

A. UMUM Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik perlu dilakukan perubahan guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah. Penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditangani, serta sarana dan prasarana penunjang tugas. B. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

: : : : : : : : : : : : :

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

19

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

: : : : : : : : : :

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 14

20

LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT

INSPEKTUR

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PERENCANAAN

SUBBAGIAN EVALUASI & PELAPORAN

SUBBAGIAN ADMINISTRASI & UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN




WALIKOTA PASURUAN Ttd, HASANI

21

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN


SUBBAGIAN PERENCANAAN & EVALUASI

BIDANG STATISTIK PENELITAN & PENGEMBANGAN

BIDANG EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA

SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PRASARANA PERKOTAAN

SUBBIDANG STATISTIK

SUBBIDANG EKONOMI

SUBBIDANG PRASARANA EKONOMI

SUBBIDANG PENELITIAN & PENGEMBANGAN

SUBBIDANG SOSIAL & BUDAYA

SUBBIDANG PRASARANA SOSIAL BUDAYA


22

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KEPALA BADAN



BIDANG PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI

BIDANG MUTASI


BIDANG DATA & FORMASI

SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI

SUBBIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL

SUBBIDANG DATA & INFORMASI KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUBBIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG FORMASI

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN

SUBBIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN STRUKTURAL

SUBBIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL


23

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEPALA BADAN



BIDANG KELEMBAGAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT

SUBBIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT

SUBBIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT

BIDANG EKONOMI, SOSIAL & BUDAYA MASYARAKAT


SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGELOLAAN SDA & TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUBBIDANG EKONOMI RAKYAT

SUBBIDANG PENGELOLAAN SDA

SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA

SUBBIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA


24

LAMPIRAN V


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN



BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN & KEWASPADAAN NASIONAL

BIDANG KETAHANAN BANGSA & KEMASYARAKATAN


SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

SUBBIDANG IDEOLOGI & WAWASAN KEBANGSAAN

SUBBIDANG KETAHANAN BANGSA

SUBBIDANG PEMBINAAN POLITIK

SUBBIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

SUBBIDANG KEMASYARAKATAN

SUBBIDANG KELEMBAGAAN POLITIK


25

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN & EVALUASI

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

SUBBIDANG PENGARUS UTAMAAN GENDER & PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN SUBBIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK

BIDANG KELUARGA BERENCANA & KESEHATAN REPRODUKSI


BIDANG KELUARGA SEJAHTERA & PEMBERDAYAAN KELUARGA

SUBBIDANG PELAYANAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI

SUBBIDANG KETAHANAN & PEMBERDAYAAN KELUARGA

SUBBIDANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

SUBBIDANG PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG ADVOKASI,KOMUNIKASI, INFORMASI & EDUKASI

SUBBIDANG ADVOKASI

SUBBIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI & EDUKASI


26

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

KEPALA BADAN



BIDANG PELAYANAN

BIDANG INFORMASI & PENGADUAN


BIDANG DATA & PENGEMBANGAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

SUBBIDANG ADMINISTRASI

SUBBIDANG INFORMASI

SUBBIDANG DATA & PENELITIAN

SUBBIDANG PENGAWASAN & PENGENDALIAN INVESTASI

SUBBIDANG KOORDINASI & PENELITIAN LAPANGAN

SUBBIDANG PENGADUAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN KINERJA

SUBBIDANG PENGEMBANGAN PROMOSI INVESTASI

UPT

SUBBAGIAN TATA USAHA


27

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA BADAN



BIDANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN


SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN & KONSERVASI SDA

SUBBIDANG PENILAIAN AMDAL

SUBBIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR & UDARA

SUBBIDANG PENATAAN LINGKUNGAN

SUBBIDANG PEMANTAUAN AMDAL

SUBBIDANG PENGENDALIAN LIMBAH PADAT& B3

SUBBIDANG KONSERVASI SDA


28

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KEPALA BADAN



BIDANG ANGGARAN

SUBBIDANG PENDAPATAN & PEMBIAYAAN

SUBBIDANG BELANJA

BIDANG PERBENDAHARAAN & AKUNTANSI

SUBBIDANG PERBENDAHARAAN

SUBBIDANG AKUNTANSI


SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG ASET

SUBBIDANG PENGADAAN & PENATAAN

SUBBIDANG PENGENDALIAN & PEMELIHARAAN


29

LAMPIRAN X


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KEPALA KANTOR

SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI ARSIP & DOKUMENTASI

SEKSI PERPUSTAKAAN

SEKSI LAYANAN & INFORMASI


30

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

KEPALA KANTOR

SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI BIMBINGAN & INTENSIFIKASI

SEKSI KETERSEDIAAN & KEWASPADAAN

SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN


31

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO

DIREKTUR

BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


BIDANG PELAYANAN

BIDANG KEPERAWATAN


SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN & PENGADUAN

SEKSI PELAYANAN MEDIS & RUJUKAN

SEKSI PELAYANAN & ASUHAN KEPERAWATAN

SEKSI DIKLAT & PENGEMBANGAN

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS & NON MEDIS

SEKSI ETIKA & MUTU KEPERAWATAN

SEKSI PENGADUAN


32

PEMERINTAH KOTA PASURUAN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG

Recommend Documents