PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PASURUAN
Menimbang
: a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
46
Tahun
1982
tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241); 6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pembinaan
Pemerintah
Daerah
dan
Pengawasan
(Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pemerintah,
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
antara dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094).
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan ketertiban.
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Pasuruan. b. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. c. Walikota adalah Walikota Pasuruan. d. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. e. Satuan
Polisi
Pamong
Praja,
yang
selanjutnya
disingkat
Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. f. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat. g. Ketertiban
umum
keadaan
dinamis
Pemerintah
dan
Daerah
ketentraman
yang dan
dan
adalah
memungkinkan masyarakat
dapat
suatu
Pemerintah, melakukan
kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. h. Jabatan
Struktural
adalah
suatu
kedudukan
yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
3
seseorang
Pegawai
Negeri
Sipil
dalam
rangka
memimpin
suatu satuan organisasi negara. i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil
dalam
suatu
satuan
organisasi
yang
dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal
Dengan
Peraturan
2
Daerah ini dibentuk organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3
(1)
Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan
Peraturan
Daerah,
ketertiban
umum
dan
satuan
dan
ketenteraman masyarakat. (2)
Satpol
PP
dipimpin
oleh
seorang
kepala
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4
(1)
Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
4
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. penyusunan Peraturan dan
program
Daerah,
ketenteraman
dan
pelaksanaan
penyelenggaraan masyarakat
penegakan
ketertiban
serta
umum
perlindungan
masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; c. pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan
ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan dan
koordinasi
Peraturan
penegakan
Walikota,
Peraturan
penyelenggaraan
Daerah
ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
Bagian Ketiga Wewenang, Hak dan Kewajiban Pasal 5
Polisi Pamong Praja berwenang : a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas
Peraturan
Daerah
dan/atau
Peraturan
Walikota; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu
ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat; c. fasilitasi
dan
pemberdayaan
kapasitas
penyelenggaraan
perlindungan masyarakat;
5
d. melakukan
tindakan
masyarakat,
aparatur,
melakukan
pelanggaran
penyelidikan atau
badan
atas
terhadap hukum
Peraturan
warga
yang
Daerah
diduga
dan/atau
Peraturan Walikota; dan e. melakukan
tindakan
administratif
terhadap
warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas
Peraturan
Daerah
dan/atau
Peraturan
Walikota.
Pasal 6
(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta
fasilitas
lain
sesuai
dengan
tugas
dan
fungsinya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Polisi
Pamong
Praja
dapat
diberikan
tunjangan
khusus
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Polisi Pamong Praja wajib : a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia,
dan
norma
sosial
lainnya
yang
hidup
dan
berkembang di masyarakat; b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c. membantu
menyelesaikan
perselisihan
warga
masyarakat
yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. melaporkan
kepada
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.
6
Pasal 8
(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Polisi
Pamong
Praja
yang
ditetapkan
sebagai
Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
langsung
mengadakan
penyidikan
terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang
dilakukan
oleh
warga
masyarakat,
aparatur,
atau
badan hukum.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9
(1)
Susunan
organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri
dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Kesamaptaan; d. Seksi Penyidikan dan Penindakan; e. Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban; f. Seksi Perlindungan Masyarakat;dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)
Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
(3)
Unit
Pelaksana
dimaksud
pada
Satpol ayat
PP
(1)
di
kecamatan
dipimpin
oleh
sebagaimana
seorang
kepala
satuan. (4)
Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio
dijabat
oleh
Kepala
Seksi
Ketenteraman
dan
Ketertiban Umum pada kecamatan. (5)
Bagan
struktur
organisasi
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
7
(6)
Penjabaran
fungsi
dan
tugas
masing-masing
satuan
organisasi Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 10
Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu : a. pegawai negeri sipil; b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat; c. tinggi
badan
sekurang-kurangnya
160
cm
(seratus
enam
puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan; d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
Pasal 11
(1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena : a. alih tugas; b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja; c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja. (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS.
8
Pasal 12
Pengangkatan
dan
pemberhentian
Polisi
Pamong
Praja
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja.
BAB VI TATA KERJA Pasal 14
(1)
Satuan
Polisi
kewenangannya
Pamong wajib
Praja
dalam
menerapkan
melaksanakan
prinsip
koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal. (2)
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi
Pamong
Praja
bertanggung
jawab
memimpin,
membimbing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3)
Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
9
BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI Pasal 15
(1)
Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
(2)
Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara
Republik
sebagaimana
Indonesia
dimaksud
dan/atau
pada
ayat
(1)
lembaga
lainnya
bertindak
selaku
koordinator operasi lapangan. (3)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.
B A B VIII KEPEGAWAIAN Pasal 16
Susunan
kepegawaian,
jenjang
kepangkatan
dan
jabatan
di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B A B IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah
Kota
Pasuruan
Tahun
2008
Nomor
12)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10
Pasal
18
Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
dapat
Peraturan
mengetahuinya,
Daerah
ini
dengan
memerintahkan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.
Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 2 Mei 2011
WALIKOTA PASURUAN Ttd, HASANI Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 20 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN Ttd, Drs. H. BAHRUL ULUM, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600528 198403 1 005
LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2011, NOMOR 21
11
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR : 27 TAHUN 2011 TANGGAL : 2 Mei 2011
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI KESAMAPTAAN
SEKSI PENYIDIKAN & PENINDAKAN
SUBBAGIAN TATA USAHA
SEKSI OPERASI, KETENTRAMAN & KETERTIBAN
SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT
WALIKOTA PASURUAN, Ttd, HASANI
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
A. UMUM Diberikannya kewenangan pada Sat Pol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 pada huruf c, yang menyebutkan: urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Demikian pula dalam Pasal 148 dan Pasal 149 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta katentraman masyarakat. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja agar sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. B. PASAL DEMI PASAL Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
: : : : : : : : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
13
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
14 15 16 17 18 19
: : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 15
14
