PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588 GEMAH RIPAH LOH JINAWI

PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP Nomor : 13/PP-BKPRD/VIII/2015 Tanggal 14 Agustus 2015 Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip : Nomor Berita Acara Tim BKPRD

NAMA PEMOHON

NOMOR 42/BABKPRD/VIII /2015

PT. Bangun Sarana Mutiara Permai/ Ahmad Fathoni

PERUNTUKAN Pembangunan Perumahan

REKOMENDASI BKPRD Keserasian Tata Ruang I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman, dengan: a. Fungsi Utama : Perumahan dan Pendidikan. b.Fungsi Pendukung :Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Blok Wanacala RT.005 RW.08 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf a. bahwa Kelurahan Harjamukti ditetapkan dengan fungsi pelayanan perumahan skala kecamatan. II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna kuning yang berarti peruntukan bagi kawasan Perumahan kepadatan sedang. III.

Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 848 (delapan ratus empat puluh delapan) hektar dengan KDB 45-60% (empat puluh lima

sampai dengan enam puluh persen), KLB maksimum 1 diarahkan di Kelurahan Harjamukti. IV. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 43 ayat (2) huruf d bahwa sungai tak bertanggul di kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 15(lima belas) meter dihitung dari tepi sungai meliputi kali suba, kali kesunean, kali lunyu, kali cilakong, kali kedung Menjangan, Kali Kedung Jumbleng, Kli Kedung Mnedeng, Kali Surapandan, dan Kali Cadas Ngampar; V.

Rencana kegiatan untuk membangun : Perumahan sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.

C. Rekomendasi Tim sepakat permohonan izin prinsip dari PT. Bangun Sarana Mutiara Permai melalui Saudara Ahman Fathoni dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak. Dengan Catatan: 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan perumahan;

2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat: a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2 (satu koma dua), (1,2x 9,998=11.998 m2) atau sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60% (enam puluh persen), 2 (60%x9,998=5.999 m ) atau lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi; dan c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 40% (empat

puluh persen), (40%x9,998=3.999 m2) atau tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:  Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional.  Harus membuat instalasi pengolah air limbah sebelum dibuang ke saluran badan air penerima, yang dimungkinkan dengan model sistem komunal. b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin). 4. Pemohon dilarang membangun pada kawasan sempadan sungai; 5. Pemohon wajib menyediakan lahan Tempat Pengelolaan Sampah (minimal 6m x4m); 6. Pemohon wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang proporsional dengan jumlah penghuni; 7. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 8. Pemohon wajib menyelesaikan hak status kepemilikan lahan; 9. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; 10. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; 11. Pemohon agar menyediakan lahan atau kompensasi untuk lahan pemakaman yang dikoordinasikan dengan camat/ lurah setempat (2% dari luas lahan yang dibebaskan);

12. Pemohon agar memproses izin pengambilan air bawah tanah, memperjelas sistem pembuangan air hujan disesuaikan dengan memperhatikan elevasi dan peil banjir; 13. Pemohon menyediakan sistem pencegahan kebakaran (tandon air, apar); 14. Pemohon jika dimungkinkan untuk menyediakan lahan untuk rencana pembangunan SANIMAS; dan 15. Pemohon agar membuat lingkungan pemukiman yang bernuansa arsitektur Cirebonan. NOMOR 44/BABKPRD/VIII/ 2015

Hendriyanto Liem

Pembangunan Toko Material dan Tempat Penyimpanan Bahan Bangunan (gudang)

Keserasian Tata Ruang I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Permukiman, dengan: a. Fungsi Utama : Perumahan dan Pendidikan. b.Fungsi Pendukung :Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Wisata, Pergudangan, Pemakaman, Fasilitas Sosial, Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Olah Raga dan Fasilitas Pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada di Jl. Penggung raya 66 RT.002 RW.04 Tugu Dalam Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti. 4. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf b. bahwa Kelurahan Kalijaga ditetapkan dengan fungsi pusat pelayanan skala kecamatan. II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi kawasan Perdagangan. III.

Rencana kegiatan untuk membangun : Toko dan Tempat Penyimpanan dan bahan bangunan sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.

C. Rekomendasi Tim sepakat

permohonan

izin

prinsip dari Saudara Hendriyanto Liem dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak. Dengan Catatan: 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Toko dan Tempat Penyimpanan bahan bangunan;

2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan perdagangan sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat: a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), (3,2x2.250=7.200 2 m ) atau tujuh ribu dua ratus meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), (80%x2.250=1.800 m2 ) atau seribu delapan ratus meter persegi; dan c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), (20%x2.250=450 m2) atau empat ratus lima puluh meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada:  Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin). c. Peil Banjir 4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpilah;

5. Pemohon dilarang melaksanakan kegiatan konstruksi sebelum diterbitkannya Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; 7. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat; 8. Pemohon agar menyediakan sistem pencegahan kebakaran (apar); dan 9. Pemohon agar membuat lingkungan pemukiman yang bernuansa arsitektur Cirebonan. Terhadap

pengajuan

pemohon

ijin

prinsip

tersebut,

BKPRD

memohon

tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON SELAKU KETUA BKPRD KOTA CIREBON,

Drs. ASEP DEDI, MSi Pembina Utama Madya NIP.19610105 198603 1 016