PEMERINTAH KOTA CIREBON BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH Alamat : Bappeda Kota Cirebon Jalan Brigjend Dharsono Bypass Cirebon 45131 Telp. (0231) 203588 GEMAH RIPAH LOH JINAWI
PENGUMUMAN PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN PRINSIP Nomor : 02/PP-BKPRD/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, bersama ini kami sampaikan beberapa pengajuan permohonan izin prinsip : Nomor Berita Acara Tim BKPRD
NAMA PEMOHON
NOMOR 06/BABKPRD/II/2015
SOEPENO
PERUNTUKAN Pembangunan Toko
REKOMENDASI BKPRD B. Keserasian Tata Ruang
I.
Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK III dengan peruntukan : Perumahan, dengan: a. Fungsi Utama : Perumahan dan Pendidikan. b.Fungsi Pendukung : Pemerintahan,perdagang an dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga dan fasilitas pendidikan. 2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl. Jendral Sudirman RT.05 RW.08 CIleres Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti. 3. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf b. bahwa Kelurahan Kalijaga ditetapkan dengan fungsi pusat pelayanan skala kecamatan. II. Rencana Pola Ruang : Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna jingga tua yang berarti peruntukan bagi kawasan Perdagangan. III.
Rencana kegiatan untuk membangun : Toko sesuai/tidak sesuai dengan RTRW.
C. Rekomendasi Tim sepakat merekomendasi permohonan izin prinsip atas nama Saudara Soepeno dengan kegiatan pemanfaatan ruang di
lokasi tersebut dikabulkan/ditolak.
diatas
Dengan Catatan:
1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Toko; 2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Perdagangan dan Jasa sesuai dengan lampiran VII Perda No.8 Tahun 2012 Tentang RTRW, dengan syarat: a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), (3,2x1.325=4.240 m2) atau empat ribu dua ratus empat puluh meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80% (delapan puluh persen), (80%x1.325=1.060 m2) atau seribu enam puluh meter persegi; dan c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), (20%x1.325= 265 m2) atau dua ratus enam puluh lima meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: a. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. Harus menerapkan sumur resapan dan biopori. b. Rekomendasi Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin). 4. Pemohon wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara terpilah; 5. Untuk lahan parkir diwajibkan menggunakan bahan menyerap air; 6. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan
kecamatan dalam proses persetujuan warga; 7. Sisa lahan yang belum terbangun dari total luas KDB agar digunakan untuk pendukung kegiatan utama (apabila ada gudang tidak boleh melebihi luas toko); dan 8. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat. NOMOR 08/BABKPRD/II/2015
TATANG SURYANA
Pembangunan Perumahan
B. Keserasian Tata Ruang I. Rencana Struktur Ruang 1. Rencana kegiatan berada di SWK II dengan peruntukan : Perdagangan dan jasa, dengan: a. Fungsi Utama : Pelayanan Perdagangan dan Jasa b. Fungsi Pendukung : Pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau. 2. Lokasi yang dimohonkan berada Jl.Dr.Cipto M Kusumo No.133 RT.008 RW.03 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi. 4. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 19 ayat (4) huruf q bahwa Kelurahan Kesambi dengan fungsi perumahan, pendidikan dan kesehatan skala kecamatan. 5. Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 pasal 62 ayat (3) huruf c KSK Gunung Sari-Cipto dengan arahan penanganan penataan pengembangan pusat perdagangan dan jasa berskala kota dan regional berwawasan lingkungan; II.
Rencana Pola Ruang Berdasarkan Perda RTRW Nomor 8 Tahun 2012 Lampiran III Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, lokasi yang dimohonkan berada pada kawasan dengan warna Jingga Muda yang berarti peruntukan bagi fungsi jasa.
III.
Rencana kegiatan untuk membangun : Ruko dan Kantor sesuai/tidak sesuai dengan RTRW
C. Rekomendasi Tim sepakat permohonan izin prinsip dari Saudara Rudy Susanto Wijaya dengan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tersebut diatas dikabulkan/ditolak
Dengan Catatan: 1. Ijin yang diberikan adalah ijin prinsip untuk pembangunan Ruko dan Kantor;
2. Kawasan yang dimohon masuk kedalam kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa dengan syarat: a. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3,2 (tiga koma dua), (3,2x818=2.618 m2) atau dua ribu enam ratus delapan belas meter persegi; b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 80% (delapan puluh persen), (80%x818=654 m2) atau enam ratus lima puluh empat meter persegi; dan c. Koefisen Dasar Hijau (KDH) Minimum adalah 20% (dua puluh persen), (20%x818=164 m2) atau seratus enam puluh empat meter persegi dan wajib berupa vegetasi/ ruang non terbangun/ pohon peneduh. 3. Setelah izin prinsip keluar pemohon wajib menyusun dan melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam: c. Dokumen Lingkungan diantaranya difokuskan pada: Penerapan prinsip ramah lingkungan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi yaitu air dan sampah, pada tahap pra konstruksi hingga pasca operasional. Agar pemohon menerapkan biopori
dan sumur resapan. d. Dokumen Analisa Dampak Lalu lintas (Andal lalin). 4. Pemohon agar tidak melaksanakan pembangunan fisik di lapangan sebelum seluruh proses perizinan dipenuhi; 5. Pemohon wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat setempat serta kelurahan dan kecamatan dalam proses persetujuan warga; dan 6. Pemohon wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.
Terhadap
pengajuan
pemohon
ijin
prinsip
tersebut,
BKPRD
memohon
tanggapan/keberatan dari masyarakat atas permohonan tersebut. Tanggapan masyarakat agar disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat BKPRD Jalan Brigjend Dharsono Bypass Kota Cirebon (Kantor Bappeda Kota Cirebon), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 Hari kerja sejak pengumuman ini dibuat. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan Terimakasih. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON SELAKU KETUA BKPRD KOTA CIREBON,
Drs. ASEP DEDI, MSi Pembina Utama Muda NIP.19610105 198603 1 016
