PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan Raden Mas Said No. 2 Wonogiri 57601 Telp. (0273) 321147, Faks. (0273) 321147 Email :
[email protected] website : www.hubkominfo.wonogirikab.go.id
TERM OF REFERENCE (TOR) WORKSHOP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PELAKSANAAN UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 I.
PENDAHULUAN
Hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tataran kehidupan demokrasi di mana rakyat merupakan puncak kedaulatan, rakyat berhak melihat,
mengawasi
dan
mengkritisi
penyelenggara pemerintahan. Lembaga
apa
yang
dilakukan
oleh
pemerintah
penyelenggara pemerintahan
sendiri
dan harus
menerapkan kebijakan yang sesuai dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat banyak. Disisi lain lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memperkuat mandat bagi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting demokrasi yang harus terus diperjuangkan. Bahkan, keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan di mata rakyatnya. Dalam payung besar demokrasi, hanya pemerintah yang senantiasa terbuka kepada rakyatnyalah yang dipandang memiliki legitimasi dalam arti yang lebih substantif. Pengesahan UU No. 14 Tahun 2008 menjadi pertanda pergeseran pengelelolaan informasi di badan publik. Bila semula informasi tentang badan publik atau informasiinformasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kepentingan hajat orang banyak (common good) bersifat tertutup dengan beberapa yang terbuka, maka dewasa ini semua informasi bersifat terbuka dengan beberapa hal dianggap tertutup. Dengan kewajiban menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diperintahkan UU No. 14 Tahun 2008, badan publik tengah membangun budaya transparansi sekaligus mengikis ekslusifisme informasi. Dampak yang diharapkan adalah penyelenggaraan badan publik menjadi lebih terbuka dan terkontrol oleh masyarakat, dan disisi lain transparansi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan atau pengambilan keputusan-keputusan badan publik. Bila kondisi ideal semacam itu dapat diwujudkan, maka penyalahgunaan kewenangan penyelenggaraan badan publik dapat
ditekan. Termasuk penyalahgunaan kewenangan yang berakibat kepada munculnya praktek-praktek kolutif yang merugikan keuangan negara. Bagi badan publik di lingkungan Kabupaten Wonogiri, pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik
seharusnya dapat menjadi
penguat bagi mewujudnya penyelenggaran badan publik yang transparan. Meski demikian, kesadaran badan publik di lingkungan Kabupaten Wonogiri untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Wonogiri No 1 Tahun 2014 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemeringkatan badan publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dimana Kabupaten Wonogiri hanya menempati peringkat 6 dari 35 kabupaten. Indikator lain, Daftar Informasi Publik baik informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat dimasing-masing PPID Pembantu belum sepenuhnya lengkap serta belum didukung sarana dan prasarana berupa Meja layanan Informasi yang memadai. Selain itu masih ada ketakutan PPID Pembantu dalam memberikan informasi yang dimohon pemohon informasi, karena belum adanya penetapan informasi yang dikecualikan. Kondisi tersebut menggambarkan beberapa hal, pertama, badan publik di lingkungan Kabupaten Wonogiri belum dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya atau, kedua, para pejabat penyelenggara badan publik tidak atau belum memahami secara komprehensif keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud UU No. 14 tahun 2008. Ketiga, pejabat pengelola informasi masih gamang dalam memilah dan memilih jenis dan kategori informasi-informasi yang bersifat serta merta, berkala dan dikecualikan, dan keempat, publik tidak atau belum mengetahui tata cara memperoleh akses atas informasi yang berakibat kepada faktor keenam, yaitu apatisnya kontrol publik terhadap badan publik. Memperhatikan faktor-faktor di atas, dan sebagai upaya menegaskan Badan publik dalam pengelolaan dan Pelayanan Infornmasi, PPID Kabupaten Wonogiri memandang perlu untuk mensosialisasikan kewajiban-kewajiban Badan Publik dengan mengadakan workshop Keterbukaan Informasi yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
II.
Dasar Kegiatan: 1) 2) 3)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Daerah.
4) 5) 6) 7)
III.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Daerah N0. 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016. Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
Maksud dan Tujuan : Maksud dan tujuan diadakannya Seminar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Terwujudnya Keterbukan Infomasi Publik menuju Good Governance di Kabupaten Wonogiri” dan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan adalah : Maksud Kegiatan : 1. menyamakan pola pikir dalam mensikapi peraturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Mengetahui secara umum kesiapan dan kemauan politik negara dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP); 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimana terwujudnya Pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya ; 4. Mewujudkan kebebasan masyarakat dalam memperoleh akses informasi (public acces to information) sebagai salah satu syarat guna menciptakan pemerintahan yang terbuka (open government) ; 5. Sebagai sarana Sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Perarturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan Kegiatan : 1. Memberikan pemahaman yang jelas dan konprehensif kepada seluruh peserta mengenai pemaknaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang selaras dengan tujuan pembentukannya, yakni menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi ; 2. Mendorong badan-badan publik untuk menyediakan informasi yang karena sifatnya harus di buka ke publik ; 3. Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai adanya mekanisme pemberian informasi mana yang boleh diberikan dan mana yang bersifat tertutup (dikecualikan), penyelesaian sengketa informasi dan adanya lembaga independent yang menyelesaikan sengketa informasi.
IV.
Waktu dan tempat Kegiatan: Adapun kegiatan ini akan diselenggarakan pada : a. Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2016 b. Jam : 08.30 WIB s/d selesai. c. Tempat : Ruang Girimanik Setda Kabupaten Wonogiri.
V.
Nara Sumber Adapun narasumber dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Mewujudkan Keterbukan Infomasi Publik menuju Good Governance di Kabupaten Wonogiri” dan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan adalah sebagai berikut : 1. Fb. Fx. Handoko Agung S, S.Sos, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) dengan tema : “Evaluasi DIP dan
Tatacara Uji Konsekuensi“
2. Rosihan Widi Nugroho , Praktisi keterbukaan Informasi Publik dari Pusat Telaah Informasi Regional Semarang dengan tema ; “ Praktek Keterbukaan Informasi
Publik di Kabupaten Wonogiri”
VI.
Peserta Kegiatan: Peserta Workshop Keterbukaan Informasi Publik dengan Tema “Keterbukaan Informasi Publik menuju Good Governance di Kabupaten Wonogiri “ dan dilanjutkan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan terdiri dari para Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/ Sekretaris Dewan, Ketua KPU, Kepala/ Direktur BUMD / BLUD dan para Camat se Kabupaten Wonogiri selaku Tim Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 310 Tahun 2013.
VII.
PENUTUP. : Demikian Term of Reference (TOR) ini di buat sebagai gambaran pelaksanaan Workshop Keterbukaan Informasi Publik
Dalam Rangka Uji Konsekuensi Terhadap
Informasi yang dikecualikan dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik menuju Good Governance di Kabupaten Wonogiri”.
Wonogiri, 9 Agustus 2016. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WONOGIRI Selaku Ketua PPID Kabupaten Wonogiri
ISMIYANTO, S.H., M.H Pembina Utama Muda NIP. 19611001 199203 1 003
