PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMENEP
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Sumenep.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
2.
3.
4.
5.
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP Dan BUPATI SUMENEP MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesaatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Bupati adalah Bupati Sumenep. 7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2 (1) Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang menjadi kewenangan Daerah;
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 3 (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. Pasal 4 (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah. (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian.
Pasal 5 (1) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang. (2) Rincian seluruh bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 6 (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen. Pasal 7 Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijadikan pedoman dalam: a. penyusunan dan penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah; b. penyusunan/penyempurnaan susunan organisasi perangkat daerah yang rasional dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah; c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya; d. perencanaan dan penetapan urusan pemerintahan yang diprioritaskan berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah; e. perencanaan dan penyusunan alokasi biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 8 Selain urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintahan daerah dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Propinsi berdasarkan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 9 Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintahan daerah dapat: a. menyelenggarakan sendiri;
b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan; c. menugaskan kepada Pihak Ketiga. BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH Pasal 10 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas dengan Daerah lain, dikelola bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. (2) Tata Cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana maksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA Pasal 11 (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, menjadi kewenangan daerah yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan daerah setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya. BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 12 Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah terdapat urusan pemerintahan yang tidak dan/atau belum dapat dilaksanakan, maka urusan pemerintahan tersebut dapat diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, wajib menyesuaikan dan berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.
Pasal 14 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.
Ditetapkan di pada tanggal
: Sumenep : 25 September 2008
BUPATI SUMENEP
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM Diundangkan di : Sumenep pada tanggal : 30 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.Si,MM Pembina Utama Muda NIP. 510 087 567
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN SUMENEP I.
UMUM Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintah atau kongruen. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan sehingga senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Untuk itu dalam rangka memberikan ketegasan pengakuan atas urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep agar dapat dijadikan pedoman peningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi dan keragaman daerah maka perlu pengaturan mengenai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sumenep sebagai Daerah Otonom.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari
penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Rincian lebih lanjut dari sub bidang dan/atau sub sub bidang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah no departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri guna dilakukan pembahasan bersama unsur-unsur pemangku kepentingan terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Sebelum ditetapkan Standart Pelayanan Minimal, norma, standart, prosedur dan kriteria pada masing-masing bidang oleh Pemerintah, penyelenggaraan urusan pemerintahan mengacu pada pengaturan yang telah ada sebelum ditetapkan Standart Pelayanan Minimal, norma, standart, prosedur dan kriteria pada masing-masing bidang oleh Pemerintah, penyelenggaraan urusan pemerintahan mengacu pada pengaturan yang telah ada Ayat (2) Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam kurun waktu tertentu belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Sebagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat didelegasikan kepada Camat. Huruf b Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.
LAMPIRAN :
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 2 Tahun 2008 Tanggal : 25 September 2008
DAFTAR RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP I
BIDANG PENDIDIKAN A. SUB BIDANG KEBIJAKAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN STANDAR a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. c. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan. d. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. e. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. f. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. g. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. h. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah i. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi j. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. k. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional. B. SUB BIDANG PEMBIAYAAN 1. SUB-SUB BIDANG PEMBIAYAAN a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. C. SUB BIDANG KURIKULUM a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. d. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. e. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. D. SUB BIDANG PRASARANA DAN SARANA a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. c. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
E.
F.
II
SUB BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di daerah. d. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. e. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. f. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundangundangan. SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN 1. SUB-SUB BIDANG PENILAIAN HASIL BELAJAR a. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah. c. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah. 2. SUB-SUB BIDANG EVALUASI a. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 3. SUB-SUB BIDANG AKREDITASI Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal. 4. SUB-SUB BIDANG PENJAMINAN MUTU a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan.
BIDANG KESEHATAN A. SUB BIDANG UPAYA KESEHATAN 1. SUB-SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT a. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa. b. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu. d. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah. 2. SUB-SUB BIDANG LINGKUNGAN SEHAT a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. b. Penyehatan lingkungan. 3. SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
a. b. c. 4.
Penyelenggaraan survailans gizi buruk. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
SUB-SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji. b. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder. c. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan. d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. e. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. f. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara
B.
SUB BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN 1. SUB-SUB BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT a. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
C.
SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN JUMLAH, MUTU DAN PENYEBARAN TENAGA KESEHATAN a. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. b. Pendayagunaan tenaga kesehatan c. Pelatihan teknis. d. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. e. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. f. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
D.
SUB BIDANG OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. SUB-SUB BIDANG KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN KETERJANGKAUAN HARGA OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN a. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin. b. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. c. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. d. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. e. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. f. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). g. Pemberian izin apotik, toko obat.
E.
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT BERPERILAKU HIDUP SEHAT DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) Penyelenggaraan promosi kesehatan.
F.
SUB BIDANG MANAJEMEN KESEHATAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang
kesehatan.
2.
3. 4.
5.
III
SUB-SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan. b. Pengelolaan surkesda. c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan. SUB-SUB BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI a. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS a. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) a. Pengelolaan SIK.
BIDANG PEKERJAAN UMUM A. SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air. b. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. c. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. d. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai. e. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di daerah dan/atau pada wilayah sungai. f. Pembentukan komisi irigasi. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN a. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. b. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. d. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi. e. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. f. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN/PENGELOLAAN a. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai. b. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai. c. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala daerah. d. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air. e. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi. f. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha. g. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
B.
SUB BIDANG BINA MARGA 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN JALAN KABUPATEN/KOTA a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN JALAN KABUPATEN a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN JALAN KABUPATEN a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN JALAN KABUPATEN a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
C.
SUB BIDANG PERKOTAAN DAN PERDESAAN 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN a. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). b. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN a. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan. b. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN a. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. b. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan. c. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan. d. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN a. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan. b. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
D.
SUB BIDANG AIR MINUM 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN a. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum. b. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. c. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. d. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN a. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di daerah b. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN a. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM. b. Pengembangan SPAM untuk pemenuhan SPM. c. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. d. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM. e. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air. f. Penanganan bencana alam. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN a. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM. b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
E.
SUB BIDANG AIR LIMBAH 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN a. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. b. Pembentukan lembaga tingkat daerah sebagai penyelenggara PS air limbah. c. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. d. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN a. Penyelesaian masalah pelayanan di daerah. b. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah. c. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN a. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah dalam rangka memenuhi SPM. b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah. c. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten). 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN a. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah. b. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah. c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
F.
SUB BIDANG PERSAMPAHAN 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN a. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. b. Penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggara pengelolaan persampahan. c. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. d. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN a. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan. b. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN a. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan. b. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan. 4.
SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN a. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan. b. Evaluasi kinerja penyelenggaraan. c.
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
G.
SUB BIDANG DRAINASE 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. b. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN a. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN a. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. b. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase. c. Penyusunan rencana induk PS drainase. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN a. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di daerah. b. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir. c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
H.
SUB BIDANG PERMUKIMAN 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG BERDIRI SENDIRI: a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba. b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG BERDIRI SENDIRI
3.
4.
5.
6. 7.
8.
9.
10. 11. 12.
I.
SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG BERDIRI SENDIRI a. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba. b. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. c. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN KAWASAN SIAP BANGUN (KASIBA) DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN (LISIBA) YANG BERDIRI SENDIRI a. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba. b. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba. c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN PERMUKIMAN KUMUH/ NELAYAN a. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di daerah. b. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PERMUKIMAN KUMUH/ NELAYAN a. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KUMUH/ NELAYAN a. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan. b. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PERMUKIMAN KUMUH/ NELAYAN a. Melaksanaan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh. b. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN PEMBANGUNAN KAWASAN a. Penetapan Peraturan Daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan. b. Penetapan Peraturan Daerah NSPK pembangunan kawasan. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN a. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KAWASAN a. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN a. Melaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan. b. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan. c. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
SUB BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN a. Penetapan peraturan daerah, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. b. Penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan. c. Penetapan kelembagaan bangunan gedung. d. Penyelenggaraan IMB gedung. e. Pendataan bangunan gedung. f. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. g. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN a. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
b. 3.
4.
J.
IV
Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN a. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. b. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah. c. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN a. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. b. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung c. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
SUB BIDANG JASA KONSTRUKSI 1. SUB-SUB BIDANG PENGATURAN Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan 2. SUB-SUB BIDANG PEMBERDAYAAN a. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi. b. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi. c. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi. d. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi. e. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan. f. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. 3. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN a. Pengawasan tata lingkungan. b. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
BIDANG PERUMAHAN A. SUB BIDANG PEMBIAYAAN 1. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. b. Penyusunan NSPM bidang pembiayaan perumahan. c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. d. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di daerah. e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di daerah. f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan. h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan. 2. SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN a. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. b. Penyusunan NSPM bidang pembiayaan perumahan. c. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. d. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di daerah. e. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di daerah. f. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. g. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
h. B.
Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan.
SUB BIDANG PEMBINAAN PERUMAHAN FORMAL 1. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
c.
2.
3.
Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan di daerah. d. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan. e. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. f. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. g. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang. h. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU. i. Melaksanakan hasil sosialisasi. j. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. k. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan. l. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. m. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. n. Perumusan RPJP dan RPJM. o. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan. p. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi. q. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. r. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan, penyediaan tanah, PSU umum. s. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan. SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN a. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan. b. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. c. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil. d. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. e. Penetapan harga sewa rumah. f. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan. SUB-SUB BIDANG PEMANFAATAN a. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. b. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus.
c. d. e. f. g.
C.
Pengelolaan PSU bantuan pusat. Pembentukan kelembagaan perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
SUB BIDANG PEMBINAAN PERUMAHAN SWADAYA 1. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU a. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. b. Penyusunan RPJP dan RPJM tentang perumahan swadaya. c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 2. SUB-SUB BIDANG PEMUGARAN a. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya. c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 3. SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN a. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya. c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan
e.
f.
g.
4.
5.
6.
peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. SUB-SUB BIDANG PERLUASAN a. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya. c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN a. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. b. Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya. c. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. e. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. g. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. h. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. SUB-SUB BIDANG PEMANFAATAN a. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
b. c. d.
e.
f.
g. h.
Penyusunan RPJP dan RPJM perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya. Pengkajian kebijakan dan Peraturan Daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
D. SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN 1. SUB-SUB BIDANG SISTEM PENGEMBANGAN KAWASAN a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan. b. Penyusunan Rencana dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D). c. Pembinaan teknis penyusunan RP4D. d. Penyusunan RP4D. e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D. f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D. 2. SUB-SUB BIDANG KAWASAN SKALA BESAR a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 3.
4.
SUB-SUB BIDANG KAWASAN KHUSUS a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. c. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. SUB-SUB BIDANG KETERPADUAN PRASARANA KAWASAN a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. c. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan
prasarana kawasan. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 5. SUB-SUB BIDANG KESERASIAN KAWASAN a. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. b. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. c. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. e. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. SUB BIDANG PEMBINAAN HUKUM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERTANAHAN UNTUK PERUMAHAN 1. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan. b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan. h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan. i. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. j. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan. e.
E.
2.
SUB-SUB BIDANG PEMUGARAN a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan. b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan. c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan. h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan
perumahan. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah. j. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan. i.
3.
4.
SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan. b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan. c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan. h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan. i. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. j. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan. SUB-SUB BIDANG PERLUASAN a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan. b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan. c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan. h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan. i. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai
dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. m. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan. SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan. b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan. j.
5.
c.
Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan. h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan. i. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. j. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. k. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan. 6.
SUB-SUB BIDANG PEMANFAATAN a. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangundangan bidang perumahan. b. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan terkait di bidang perumahan. c. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. d. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. e. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. f. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan. g. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan. h. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan. i. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten/kota. j. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
k.
Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. m. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan. F.
SUB BIDANG PEMBINAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI 1. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
c.
d.
Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
2.
SUB-SUB BIDANG PEMUGARAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
3.
SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
4.
SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya,
d.
5.
G.
serta PSU pendukung perumahan. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
SUB-SUB BIDANG PEMANFAATAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. c. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN, PERANSERTA MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA 1. SUB-SUB BIDANG PEMBANGUNAN BARU a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat. 2. SUB-SUB BIDANG PEMUGARAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. SUB-SUB BIDANG PERBAIKAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan
4.
5.
pemerintah, swasta dan masyarakat. SUB-SUB BIDANG PERLUASAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat. SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. c.
6.
V
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat. SUB-SUB BIDANG PEMANFAATAN a. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. e. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. f. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat.
BIDANG PENATAAN RUANG A. SUB BIDANG PENGATURAN SUB-SUB BIDANG a. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang. b. Penetapan-penetapan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. c. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. d. Penetapan kawasan strategis. B.
SUB BIDANG PEMBINAAN SUB-SUB BIDANG a. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. b. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. c. Pendidikan dan pelatihan. d. Penelitian dan pengembangan. e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang. f. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
g.
VI
Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
C.
SUB BIDANG PEMBANGUNAN SUB-SUB BIDANG 1. Perencanaan Tata Ruang a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 2. Pemanfaatan Ruang a. Penyusunan program dan anggaran di bidang penataan ruang. b. Pemanfaatan kawasan strategis c. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. e. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. g. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. h. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis. i. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis. 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang. a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis. c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang.
D.
SUB BIDANG PENGAWASAN SUB-SUB BIDANG Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN A. SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.
SUB-SUB BIDANG PERUMUSAN KEBIJAKAN a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. d. Pelaksanaan SPM. e. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. g. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. h. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. i. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan. j. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan. k. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
l. m. n. o. p. q. 2.
VII
pengembangan wilayah dan kawasan. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan.
SUB-SUB BIDANG BIMBINGAN, KONSULTASI DAN KOORDINASI a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. b. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. c. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri. d. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri. e. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. f. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. g. Konsultasi pelayanan perkotaan. h. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ desa. i. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan. j. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa. k. Pengembangan wilayah tertinggal. l. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan. m. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa n. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan. o. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 3. SUB-SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri. e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan. f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal. g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan. i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan. BIDANG PERHUBUNGAN A. SUB BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
1.
SUB-SUB BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. b. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. c. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. e. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. f. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. g. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. h. Pembangunan terminal angkutan barang. i. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. j. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. k. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. l. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. m. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. n. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. o. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. p. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. q. Pemberian izin usaha angkutan barang. r. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota/pedesaan. s. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. t. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. u. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten. v. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. w. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. x. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. y. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. z. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. dd. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran: (1) Perda bidang LLAJ. (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. (3) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. (4) Perizinan angkutan umum ee. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. ff. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. gg. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor. hh. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten. ii. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. jj. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. kk. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
2.
B.
ll. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. SUB-SUB BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN (LLASDP) a. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau. b. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. c. Penetapan lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. d. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. e. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan nasional. f. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. g. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan h. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. i. Pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi. j. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau. k. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. l. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam daerah. m. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. n. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan kabupaten o. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau.
SUB BIDANG PERKERETAAPIAN 1. SUB-SUB BIDANG a. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah. b. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi : (1 Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem ) perkeretaapian daerah yang jaringannya berada di wilayah kabupaten; (2 Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada ) pengguna dan penyedia jasa; dan (3 Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian daerah. ) c. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. d. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten. e. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kabupaten. f. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah. g. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu daerah. h. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten. i. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten. j. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang
k.
l.
C.
lintas pelayanannya dalam satu kabupaten. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
SUB BIDANG PERHUBUNGAN LAUT 1. SUB-SUB BIDANG a. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) yaitu pemberian surat izin berlayar. b. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau): (1) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. (2) Pelaksanaan pengukuran kapal. (3) Penerbitan pas perairan daratan. (4) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. (5) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. (6) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. (7) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. (8) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. (9) Penerbitan dokumen pengawakan kapal. (10) Pemberian surat izin berlayar. c. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal. d. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum. e. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. f. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal. g. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal. h. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. i. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. j. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal. k. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten). dd. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal. ee. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. ff. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat. gg. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu daerah.. hh. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat. ii. Izin usaha tally di pelabuhan. jj. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal. kk. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder. ll. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas daerah mm. Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah.
D. SUB BIDANG PERHUBUNGAN UDARA 1. SUB-SUB BIDANG ANGKUTAN UDARA 2. SUB-SUB BIDANG PESAWAT UDARA 3. SUB-SUB BIDANG BANDAR UDARA a. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum. b. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara c. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk. 4. SUB-SUB BIDANG KESELAMATAN PENERBANGAN (KESPEN) VIII BIDANG LINGKUNGAN HIDUP A. SUB BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) a. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3. b. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas. c. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. d. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat. e. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3. f. Izin lokasi pengolahan limbah B3. g. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan. 2.
3.
4.
SUB-SUB BIDANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) a. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. b. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. c. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. d. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR a. Pengelolaan kualitas air. b. Penetapan kelas air pada sumber air. c. Pemantauan kualitas air pada sumber air. d. Pengendalian pencemaran air pada sumber air. e. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. f. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya g. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. h. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. i. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA. a. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak. b. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. c. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
d. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak. e. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 5.
SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT a. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. b. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. c. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. d. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten/kota e. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten/kota. f. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten/kota. g. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten/kota atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
6.
SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN TANAH AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN a. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. b. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan. c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak. d. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN TANAH UNTUK KEGIATAN PRODUKSI BIOMASSA a. Penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. b. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. c. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak. d. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa. SUB-SUB BIDANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT BENCANA a. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana. b. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana. c. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan. SUB-SUB BIDANG STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN STANDAR KOMPETENSI PERSONIL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP a. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERANGKAT EKONOMI LINGKUNGAN a. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. b. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. c. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SUB-SUB BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN a. Penegakan hukum lingkungan.
16.
SUB-SUB BIDANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN a. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan. b. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.
17.
SUB-SUB BIDANG PERUBAHAN IKLIM DAN PERLINDUNGAN ATMOSFIR a. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim. b. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan. c. Pemantauan dampak deposisi asam. SUB-SUB BIDANG LABORATORIUM LINGKUNGAN Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
18.
B.
IX
dan lingkungan. SUB-SUB BIDANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, EKOLABEL, PRODUKSI BERSIH, DAN TEKNOLOGI BERWAWASAN LINGKUNGAN a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. SUB-SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) a. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat. b. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup. SUB-SUB BIDANG PELAYANAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP a. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BIDANG LINGKUNGAN
SUB BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (SDA) 1. SUB-SUB BIDANG KEANEKARAGAMAN HAYATI a. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. b. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. c. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati. d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati. e. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. f. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
BIDANG PERTANAHAN A. SUB BIDANG IZIN LOKASI a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
f.
Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten. i. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. B.
SUB BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.
C.
SUB BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkahlangkah penanganannya e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
D. SUB BIDANG PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN a. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. b. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan E.
SUB BIDANG PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia f. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
F.
SUB BIDANG PENETAPAN TANAH ULAYAT a. Pembentukan panitia peneliti b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
e. f.
Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
G. SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH TANAH KOSONG a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. H. SUB BIDANG IZIN MEMBUKA TANAH a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. (Tugas Pembantuan)
I.
X
SUB BIDANG PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH WILAYAH KABUPATEN a. Pembentukan tim koordinasi. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : (1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. (2) Rencana Tata Ruang Wilayah (3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati. i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL A. SUB BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk. 2. SUB-SUB BIDANG SOSIALISASI
3.
4.
5.
6.
B.
Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN a. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk. b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan, meliputi: (1) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); (2) Pendaftaran perubahan alamat; (3) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; (5) Pendaftaran pindah datang Antarnegara; (6) Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; (7) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; (8) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; (9) Penatausahaan pendaftaran penduduk. SUB-SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
SUB BIDANG PENCATATAN SIPIL 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penetapan kebijakan pencatatan sipil. 2.
3.
4. 5.
6.
SUB-SUB BIDANG SOSIALISASI Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN a. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil. b. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi: (1) Pencatatan kelahiran; (2) Pencatatan lahir mati; (3) Pencatatan perkawinan; (4) Pencatatan perceraian; (5) Pencatatan kematian; (6) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; (7) Pencatatan perubahan nama; (8) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; (9) Pencatatan peristiwa penting lainnya; (10) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; (11) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; (12) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil SUB-SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil.
C.
SUB BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 2. SUB-SUB BIDANG SOSIALISASI Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 3. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN a. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. b. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data. c. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. d. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. e. Pembangunan replikasi data kependudukan di daerah. f. 1) Pembangunan bank data kependudukan kabupaten. 2) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. g. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. h. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. i. 1) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten. 2) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 4. SUB-SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. 5. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan. 6.
SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
D. SUB BIDANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN a. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan. b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk. 2. SUB-SUB BIDANG SOSIALISASI 3. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN a. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. b. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan c. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. d. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan
4.
5. 6.
E.
SUB BIDANG PERENCANAAN KEPENDUDUKAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan. 2. SUB-SUB BIDANG SOSIALISASI 3. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN a. a) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. b) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan. b. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan. c. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. d. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
4.
5. 6.
XI
persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan. SUB-SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN FASILITASI SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan.
e. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk. SUB-SUB BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK A. SUB BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG. b. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG. 2. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN PUG a. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah . b. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. 3. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN PUG a. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif
gender, dan pengembangan materi KIE PUG a. b.
c. B.
SUB BIDANG KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. 2. SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN KEBIJAKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. 3. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya. 4. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penyelenggaraan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. 5. SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana. 6.
C.
Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin.
SUB-SUB BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
SUB BIDANG PERLINDUNGAN ANAK 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak. b. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. SUB-SUB BIDANG PENGINTEGRASIAN HAK-HAK ANAK DALAM KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan. 3. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
D. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 1. SUB-SUB BIDANG PENGUATAN LEMBAGA/ ORGANISASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA UNTUK PELAKSANAAN PUG DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.
E.
XII
Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN JARINGAN KERJA LEMBAGA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA UNTUK PELAKSANAAN PUG, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak. b. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak.
SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK 1. SUB-SUB BIDANG DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN DARI DI SETIAP BIDANG TERKAIT Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak dengan merujuk pada kebijakan nasional. 2. SUB-SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. 3. SUB-SUB BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) a. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak. b. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak. c. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGAN SEJAHTERA A. SUB BIDANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN REPRODUKSI 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN DAN PELAYANAN KB, PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA, PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KELANGSUNGAN HIDUP IBU, BAYI DAN ANAK a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit. d. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. e. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. f. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
g. h. i. j. k.
l. m.
n.
o.
p. q. r.
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak. Pemantauan tingkat drop out peserta KB. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Pembinaan penyuluh KB. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
B.
SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN KRR DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK REPRODUKSI a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA. c. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA. d. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. e. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. f. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM). g. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. h. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM. i. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. j. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA. k. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM.
C.
SUB BIDANG KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan
b. c. d.
e. f. g. h.
i. j. k.
keluarga. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga.
D. SUB BIDANG PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS DAN JEJARING PROGRAM a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program. d. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
e. f. g. h. i.
j. k. l. m. n. o. p. q. r. s.
Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di daerah. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program
peningkatan kinerja SDM E.
SUB BIDANG ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ADVOKASI DAN KIE a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE. c. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE. d. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE. e. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. f. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. g. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. h. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
F.
SUB BIDANG INFORMASI DAN DATA MIKRO KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN DATA MIKRO KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. c. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. d. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga. e. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. f. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. g. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
h. i.
Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi
G. SUB BIDANG KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 1. SUB-SUB BIDANG PENYERASIAN DAN KETERPADUAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN a. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah. c. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah. d. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah. H. SUB BIDANG PEMBINAAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PEMBINAAN
Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di daerah. XIII
BIDANG SOSIAL A. SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL Penetapan kebijakan bidang sosial mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional. B.
SUB BIDANG PERENCANAAN BIDANG SOSIAL Penyusunan perencanaan bidang sosial.
C.
SUB BIDANG KERJASAMA BIDANG SOSIAL Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial.
D. SUB BIDANG PEMBINAAN BIDANG SOSIAL a. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial. b. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. c. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. d. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial. E.
SUB BIDANG IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial.
F.
SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) a. Penggalian dan pendayagunaan PSKS. b. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS.
DAN
G. SUB BIDANG PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial. H. SUB BIDANG PENGAWASAN BIDANG SOSIAL Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.
I.
SUB BIDANG PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BIDANG SOSIAL Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
J.
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA SOSIAL Penyediaan sarana dan prasarana sosial.
K.
SUB BIDANG PEMBINAAN TENAGA FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL a. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial. b. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial. c. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial.
L.
SUB BIDANG SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
M. SUB BIDANG PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN a. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. b. Pemberian penghargaan di bidang sosial. N. SUB BIDANG NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN
KEJUANGAN
DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 1. SUB-SUB BIDANG PELESTARIAN NILAI-NILAI Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi. 2. SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP) Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di daerah. 3. SUB-SUB BIDANG PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL (MPN) 4. SUB-SUB BIDANG PENGANUGERAHAN GELAR PAHLAWAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. 5. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI PAHLAWAN DAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat daerah. O. SUB BIDANG PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA 1. SUB-SUB BIDANG Penanggulangan korban bencana. P.
SUB BIDANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (SUMBANGAN SOSIAL) a. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang. b. Pengendalian pengumpulan uang atau barang.
Q. SUB BIDANG UNDIAN a. Pemberian rekomendasi izin undian bila diperlukan. b. Pengendalian dan pelaksanaan undian di daerah.
XIV
R.
SUB BIDANG JAMINAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT FISIK DAN MENTAL, DAN LANJUT USIA TIDAK POTENSIAL TERLANTAR, YANG BERASAL DARI MASYARAKAT RENTAN DAN TIDAK MAMPU Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sk.
S.
SUB BIDANG PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK Pemberian rekomendasi pengangkatan anak.
BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI A. SUB BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN a. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. b. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. c. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. d. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan. e. Perencanaan tenaga kerja, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
3.
4.
APARATUR a. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. b. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. c. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan. d. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan. e. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja. b. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas. c. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas. d. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. e. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja. f. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan. g. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan. h. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair . i. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan. j.
5.
Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). k. Penerbitan SPP AKL. l. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) daerah. m. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela. n. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. o. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten. p. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten. q. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna. r. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI.
6.
7.
b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI. c. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten. d. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten. e. Penerbitan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/alamat calon TKI. f. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI. g. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri. h. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. i. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI. j. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten. k. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. d. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. e. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. f. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan. g. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. h. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter. i. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten. j. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan. k. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur. l. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja. m. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan. n. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial. o. Verifikasi keanggotaan SP/SB. p. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh dan melaporkannya kepada provinsi. q. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan. b. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan. c. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan. d. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan.
e. Pelaksanaan penerapan SMK3. f. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3. g. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis. h. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis. i. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan. j. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan. k. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. l. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. m. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah. n. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan kepada pemerintah. o. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan kepada pemerintah. B.
SUB BIDANG KETRANSMIGRASIAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN a. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian b. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian c. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian d. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah e. Perancangan pembangunan transmigrasi, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian f. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SDM APARATUR a. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian b. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian c. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian d. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian e. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian 3.
SUB-SUB BIDANG PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN a. (1) Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT (2) Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT (3) Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT (4) Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi b. (1) Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT (2) Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT c. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT
d. e.
f.
g. h.
i. j. k.
KIE ketransmigrasian (1) Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT (2) Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT (1) Penjajagan kerjasama dengan daerah lain (2) Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar (1) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran (2) Penetapan status calon transmigran berdasarkan kriteria pemerintah Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran Pelayanan penampungan calon transmigran Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran
4.
SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI a. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi b. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar c. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar d. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar e. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar f. (1) Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT (2) Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi
5.
SUB-SUB BIDANG PENGARAHAN DAN FASILITASI PERPINDAHAN TRANSMIGRASI a. (1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian (2) Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian (3) Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi (4) Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian b.
c. d.
(1) Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan (2) Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi (3) Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang (1) Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi (2) Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi (3) Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi (4) Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi (5) Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan
e.
XV
konsoliasi penempatan transmigrasi Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi.
BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH A. SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI a. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. b. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi. (Tugas Pembantuan) c. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten/kota. d. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi. e. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai dengan pedoman pemerintah. f. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi. g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi (Tugas Pembantuan). B.
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI a. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: (1) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat sesuai dengan kebijakan pemerintah; (2) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP ; (3) Pembinaan KSP dan USP; Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP; (4) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya; b. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. c. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi. d. Perlindungan kepada koperasi.
C.
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN UKM a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil meliputi: (1) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; (2) Persaingan; (3) Prasarana;
b.
c.
(4) Informasi; (5) Kemitraan; (6) Perijinan; (7) Perlindungan. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi: (1) Produksi; (2) Pemasaran; (3) Sumber daya manusia; (4) Teknologi. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM meliputi: (1) Kredit perbankan; (2) Penjaminan lembaga bukan bank; (3) Modal ventura; (4) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
(5) Hibah; (6) Jenis pembiayaan lain. D. SUB BIDANG PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM. XVI
BIDANG PENANAMAN MODAL A. SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL a. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. b. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. c. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi: (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah. (4) Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan daerah. d. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. B.
SUB BIDANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 1. SUB-SUB BIDANG KERJASAMA PENANAMAN MODAL a. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal. b. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal.
2.
3.
SUB-SUB BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal. b. Melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. c. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi. SUB-SUB BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. b. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.
c.
4.
5.
6.
Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah. d. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. SUB-SUB BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL a. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal. b. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi. SUB-SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL a. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal. b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. c. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal. d. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. SUB-SUB BIDANG PENYEBAR-LUASAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANAMAN MODAL a. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. b. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
XVII BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A. SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBUDAYAAN a. Rencana induk pengembangan kebudayaan. b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan / anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.
2.
3.
SUB-SUB BIDANG TRADISI a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. SUB-SUB BIDANG PERFILMAN a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman. b. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing. c. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD),
4.
5.
6.
pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. e. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. f. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman. g. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film. h. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman. SUB-SUB BIDANG KESENIAN a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. b. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri. c. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba. d. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian. e. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. f. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian. g. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni). h. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian. i. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. j. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian. SUB-SUB BIDANG SEJARAH a. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. b. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. c. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. d. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. e. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan. f. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan. g. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. h. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah. i. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah. SUB-SUB BIDANG PURBAKALA a. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional
"Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on
Cultural and Natural Heritage". b. c. d. e. f. g. B.
Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs. Penetapan BCB/situs. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum . Penerapan pedoman penelitian arkeologi. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
SUB BIDANG PELAKSANAAN BIDANG KEBUDAYAAN 1. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN a. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, meliputi: (1) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. (2) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. (3) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. (4) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat (5) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. b. Monitoring dan evaluasi kegiatan meliputi: a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal. c. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah. d. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni. e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern. f. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman. g. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat daerah. h. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing. i. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film. j. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman. k. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video. l. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman. m. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi. n. Penyebarluasan informasi sejarah lokal. o. p. q. r. s. t. u. v. w.
Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah. Pemetaan sejarah. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia.
x. y. z. aa. bb. cc. dd. ee. ff. C.
SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEPARIWISATAAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN a. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan : (1) RIPP daerah. (2) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. (3) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. (4) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata. (5) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata. (6) Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran. (7) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata.
b. c. d. b. D.
Registrasi BCB/situs dan kawasan. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah. Registrasi museum dan koleksi di daerah. Penyelenggaraan akreditasi museum. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.
(8) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata. (9) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran. Pemberian izin usaha pariwisata. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata.
SUB BIDANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIDANG KEPARIWISATAAN 1. SUB-SUB BIDANG PENYELENGGARAAN a. Penyelenggaraan promosi : (1) Penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. (2) Peserta / penyelenggara pameran / event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah / provinsi. (3) Pengadaan sarana pemasaran.
b. c.
(4) Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri. (5) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata. (6) Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata.
E.
SUB BIDANG KEBIJAKAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional. b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata. d. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.
XVIII BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA A.
SUB BIDANG KEPEMUDAAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DI BIDANG KEPEMUDAAN Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan : (1) Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. (2) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. (3) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. (4) Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. (5) Kemitraan dan kewirausahaan. (6) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). (7) Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. (8) Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. (9) Peningkatan prasarana dan sarana. (10) Pengembangan jaringan dan sistem informasi. (11) Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. (12) Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. (13) Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif. 2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan : (1) Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. (2) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan. (3) Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. (4) Pendidikan dan pelatihan kepemudaan. (5) Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional. 3. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI Koordinasi bidang kepemudaan : (1) Koordinasi antar dinas instansi terkait. (2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. (3) Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten. 4. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan : (1) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. (2) Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. (3) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. (4) Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. (5) Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. (7) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
(8) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. B.
SUB BIDANG OLAHRAGA 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN DI BIDANG KEOLAHRAGAAN a. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan : (1) Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. (2) Penyelenggaraan keolahragaan (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. (4) Pengelolaan keolahragaan. (5) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. (6) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. (7) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. (8) Pendanaan keolahragaan (9) Pengembangan IPTEK keolahragaan. (10) Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. (11) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. (12) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. (13) Pengembangan manajemen olahraga. (14) Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. (15) Pengembangan IPTEK olahraga. (16) Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga (17) Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. (18) Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga (19) Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. (20) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. (21) Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. (22) Kriteria lembaga keolahragaan. (23) Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 2.
SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN a. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan : (1) Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. (2) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten. (3) Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional. (4) Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. (5) Pendanaan keolahragaan (6) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. (7) Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga
3.
SUB-SUB BIDANG KOORDINASI Koordinasi bidang keolahragaan : (1) Koordinasi antar dinas/instansi terkait. (2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. (3) Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan : (1) Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. (2) Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
4.
(3) Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. (4) Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. (5) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan. (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. (7) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. (8) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan (9) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. (10) Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. (11) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana XIX
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LUAR NEGERI A. SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 5. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. B.
SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. 2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan
4.
5.
C.
konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 5. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
D. POLITIK DALAM NEGERI 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan
2.
3.
4.
5.
E.
pilkada. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
KETAHANAN EKONOMI 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian. 2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian sk. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian. 5.
SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR a. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
XX
BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN A. SUB BIDANG OTONOMI DAERAH 1. SUB-SUB BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN a. Kebijakan (1) Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (1) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. (2) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan. c. Harmonisasi (1) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. (2) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (1) Penyusunan LPPD (2) Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. e. Database (1) Pengolahan database LPPD. 2. SUB-SUB BIDANG PENATAAN DAERAH DAN OTONOMI KHUSUS (OTSUS) a.Kebijakan (1) Pengusulan penataan daerah. (2) Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. (3) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. b.Pembentukan Daerah (1) Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. (2) Pembentukan kecamatan. (3) Pengusulan perubahan batas daerah, nama dan pemindahan ibukota daerah (4) Pelaksanaan perubahan batas, nama daerah dan pemindahan ibukota kabupaten. c.Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus (1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. (2) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus d.Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus (1) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus. (2) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus. e.Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus (1) Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus.
(2)
Penyampaian data dan informasi penataan daerah ke provinsi dan pemerintah. f.Pelaporan (1) Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. (2) Pengolahan database laporan penataan daerah. (3) Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. 3.
SUB-SUB BIDANG FASILITASI DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (DPOD) DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (HAL) a.DPOD (1) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah untuk sidang DPOD. (2) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. b.Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) (1) Penyusunan Perda. (2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. (3) Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. c.Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah (1) Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
4.
SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN EVALUASI KINERJA DAERAH a.Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM. (2) Pembinaan Penerapan SPM. b.Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: c.Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (a) Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. (b) Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. (2) Pelaksanaan (a) Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah. (b) Fasilitasi implementasi rencana tindak. (3) Pembinaan Koordinasi pengembangan kapasitas daerah.
5.
SUB-SUB BIDANG PEJABAT NEGARA a.Tata Tertib DPRD: (1) Kebijakan Penetapan pedoman tata tertib DPRD. (2) Pembinaan b.Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD
c.Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: (1) Kebijakan
(2)
Pelaksanaan Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati. d.Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: (1) Kebijakan Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD. (2) Pembinaan e.Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: (1) Kebijakan Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati. (2) Pembinaan f.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: (1) Kebijakan Pelaksanaan pedoman LKPJ. (2) Pembinaan g.Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah : (1) Kebijakan (2) Pembinaan B.
SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 1. SUB-SUB BIDANG FASILITASI DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN KERJASAMA a.Fasilitasi Dekonsentrasi b.Fasilitasi Tugas Pembantuan (1) Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. (2) Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa c.Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (1) Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. (2) Pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga (a) Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. (b) Pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. (c) Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi. d.Kerjasama Antar Daerah (1) Pelaksanaan kerjasama antar daerah. (2) Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi. e.Pembinaan Wilayah (1) Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. (2) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antarkecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. (3) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. (4) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah. (5) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa. f.Koordinasi Pelayanan Umum (1) Pelaksanaan pelayanan umum
2.
SUB-SUB BIDANG TRANTIBUM DAN LINMAS a.Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (1) Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional
dalam bidang: (a) Penegakan Perda/Peraturan Bupati. (b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat (2) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (3) Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS. (4) Pelaksanaan perlindungan masyarakat. (5) Koordinasi dengan instansi terkait. b.Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) (1) Koordinasi penegakan HAM. 3.
SUB-SUB BIDANG WILAYAH PERBATASAN . Pengelolaan Perbatasan Antar Negara (1) Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. (2) Dukungan koordinasi antar kecamatan /desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain. bPerbatasan Daerah (1) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di daerah. . Toponimi dan Pemetaan Wilayah (1) Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten. (2) Pengelolaan toponimi dan pemetaan daerah (3) Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan daerah Pengembangan Wilayah Perbatasan (1) Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan. (2) Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan (3) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan. Penetapan Luas Wilayah (1) Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. (2) Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya
4.
SUB-SUB BIDANG KAWASAN KHUSUS a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam. b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan. c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum. d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan.
5.
SUB-SUB BIDANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA a. Mitigasi Pencegahan Bencana Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana.
b.
Penanganan Bencana
c.
d.
e.
C.
Penetapan kebijakan, bencana. Penanganan Pasca Bencana Penetapan kebijakan, pasca bencana. Kelembagaan Penetapan kebijakan, penanganan bencana. Penanganan Kebakaran Penetapan kebijakan, kebakaran.
koordinasi, dan fasilitasi
penanganan
koordinasi, dan fasilitasi
penanganan
koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan
koordinasi, dan fasilitasi penanganan
SUB BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 1. SUB-SUB BIDANG ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah. 2.
SUB-SUB BIDANG ANGGARAN DAERAH a. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. b. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. c. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan daerah. d. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. e. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. f. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa g. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. h. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara daerah dan desa. i. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. j. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.
3.
SUB-SUB BIDANG PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH a. Pajak dan Retribusi Daerah (1) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. (2) Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. (3) Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. (4) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. (5) Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. b. Investasi dan Aset Daerah (1) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah. (2) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah (3) Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah (4) Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro (1) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro. (2) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. (3) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa d. Pinjaman Daerah (1) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. (2) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU. (3) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU.
4.
SUB-SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN
a.
b.
c.
5.
Dana (1) (2) (3) Dana (1) (2)
Alokasi Umum (DAU) Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU. Pengelolaan DAU. Pelaporan pengelolaan DAU. Alokasi Khusus (DAK) Usulan program dan kegiatan daerah untuk didanai dari DAK. Pengelolaan DAK (bagi daerah yang menerima DAK). (3) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. Dana Bagi Hasil (DBH) (1) Penyiapan data realisasi penerima DBH. (2) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD a. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. b. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD daerah dan APB desa. c. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent). e. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
D.
SUB BIDANG PERANGKAT DAERAH 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN a. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah. b. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah c. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah. d. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah. e. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah. 2. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS a. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. b. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. 3. SUB-SUB BIDANG FASILITASI 4. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. 5. SUB-SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI a. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. b. Penyediaan bahan database perangkat daerah.
E.
SUB BIDANG KEPEGAWAIAN 1. SUB-SUB BIDANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) a. Penyusunan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran. b. Penetapan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran c. Usulan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran. 2. SUB-SUB BIDANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) a. Pelaksanaan pengadaan PNSD b. Usulan penetapan NIP 3. SUB-SUB BIDANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) a. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD. b. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP. c. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. 4. SUB-SUB BIDANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) a. Penetapan CPNSD menjadi PNSD.
5.
SUB-SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) a. Penetapan kebutuhan diklat PNSD. b. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat. c. Pelaksanaan diklat.
6.
SUB-SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. b. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
7.
SUB-SUB BIDANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN a. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda. b. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekda. c. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS daerah
8.
SUB-SUB BIDANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ANTAR INSTANSI Penetapan perpindahan PNSD.
9.
SUB-SUB BIDANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN NEGERI Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di daerah.
10.
SUB-SUB BIDANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) AKIBAT TINDAK PIDANA Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
11.
SUB-SUB BIDANG PEMBERHENTIAN EGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ATAU CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) aPenetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan . pemberhentian sebagai CPNSD. SUB-SUB BIDANG PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di daerah. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS.
12.
13.
14.
F.
SUB BIDANG PERSANDIAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN a. Penyelenggaraan persandian. b. Penyelenggaraan palsan. c. Penyelenggaraan sissan. d. Penyelenggaraan kelembagaan persandian. 2.
SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SDM a. Perencanaan kebutuhan SDM persandian. b. Rekrutmen calon SDM persandian c Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
3.
SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PALSAN
a. b. c. d.
XXI
Perencanaan kebutuhan palsan. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra. Pemeliharaan palsan tingkat O. Penghapusan palsan.
4.
SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN SISSAN a. Perencanaan kebutuhan sissan. b. Pengadaan sissan untuk jaring persandian. c. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan. d. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian.
5.
SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten/kota.
6.
SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL)
7.
SUB-SUB BIDANG PENGKAJIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA A. SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
B.
2.
SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
3.
SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
4.
SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
5.
SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. 2.
3.
4.
5.
C.
SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 2. SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 3. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 4. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan. 5. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
D.
E.
POLITIK DALAM NEGERI 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada. 2.
SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
3.
SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
4.
SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
5.
SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada.
KETAHANAN EKONOMI 1. SUB-SUB BIDANG PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian. 2.
SUB-SUB BIDANG PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian sk.
3.
SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan
4.
5.
evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian. SUB-SUB BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
XXII
BIDANG STATISTIK A. SUB BIDANG STATISTIK UMUM 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik. B. SUB BIDANG STATISTIK DASAR 1. SUB-SUB BIDANG STATISTIK DASAR a. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar b. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus c. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat d. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi. C. SUB BIDANG STATISTIK SEKTORAL 1. SUB-SUB BIDANG KOORDINASI STATISTIK ANTAR SEKTORAL Penyelenggaraan statistik sektoral. D. SUB BIDANG STATISTIK KHUSUS 1. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING STATISTIK KHUSUS Pengembangan jejaring statistik khusus.
XXIII
BIDANG KEARSIPAN A. SUB BIDANG KEARSIPAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : (1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis sesuai dengan kebijakan nasional (2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis sesuai dengan kebijakan nasional (3) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional (4) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional. (5) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional (6) Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan sesuai dengan kebijakan nasional. 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, kecamatan dan desa/kelurahan 3. SUB-SUB BIDANG PENYELAMATAN, PELESTARIAN DAN PENGAMANAN
4.
Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perorangan SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN/SUPERVISI Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan
XXIV
BIDANG PERPUSTAKAAN A. SUB BIDANG PERPUSTAKAAN 1. SUB-SUB BIDANG KEBIJAKAN Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : (1) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional (2) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan sesuai kebijakan nasional (3) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan sesuai kebijakan nasional (4) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional (5) Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan sesuai kebijakan nasional 2. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN TEKNIS PERPUSTAKAAN Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan : (1) Pengelolaan perpustakaan sesuai standar (2) Pengembangan SDM (3) Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar (4) Kerjasama dan jaringan perpustakaan (5) Pengembangan minat baca 3. SUB-SUB BIDANG PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL a. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional b. Koordinasi pelestarian 4. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUGSIONAL PUSTAKAWAN a. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional b. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda 5. SUB-SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) TEKNIS DAN FUNGSIONAL PERPUSTAKAAN Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan
XXV
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. SUB BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI 1. SUB-SUB BIDANG POS a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 2. SUB-SUB BIDANG TELEKOMUNIKASI a. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. b. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten. c. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. d. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
e.
3.
4.
5.
B.
XXVI
Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. f. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. g. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi. SUB-SUB BIDANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT (ORSAT) a. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. b. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi. c. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). d. Pemberian izin instalansi penangkal petir. e. Pemberian izin instalansi genset. SUB-SUB BIDANG BIDANG STANDARISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI a. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. b. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN INTERNASIONAL POS DAN TELEKOMUNIKASI Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
SUB BIDANG SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI 1. SUB-SUB BIDANG PENYIARAN a. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. b. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. 2. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI SOSIAL Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial. 3. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH 4. SUB-SUB BIDANG KELEMBAGAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH Pelaksanaan diseminasi informasi nasional. 5. SUB-SUB BIDANG KEMITRAAN MEDIA Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media.
BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN A. SUB BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1. SUB-SUB BIDANG LAHAN PERTANIAN a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian. d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian. e. (1). Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian. Pengembangan lahan pertanian. (2). f. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu. g. Penetapan sentra komoditas pertanian. h. Penetapan sasaran areal tanam. i. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada.
2.
3.
4.
5.
6.
SUB-SUB BIDANG AIR IRIGASI a. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. b. (1). Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air (2). dan air irigasi. c. (1). Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi. (2). d. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. SUB-SUB BIDANG PUPUK a. Bimbingan penggunaan pupuk. b. (1). Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. (2). Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. (3). c. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. d. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. SUB-SUB BIDANG PESTISIDA a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida b. (1). Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. (2). Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. (3). c. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. d. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. SUB-SUB BIDANG ALAT DAN MESIN PERTANIAN a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian. c. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar d. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian. e. (1). Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. (2). Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin (3). pertanian. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin (4). pertanian sesuai kebutuhan lokalita. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin (5). pertanian. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan (6). mesin pertanian. SUB-SUB BIDANG BENIH TANAMAN Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman. a. (1). Penyusunan kebijakan benih antar lapang. (2). b. Pemantauan benih dari luar negeri. c. Bimbingan penerapan standar mutu benih. d. Pengaturan penggunaan benih. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. e. (1). Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan (2). penggunaan benih. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. (3). Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi (4). sarana, tenaga dan metode. Pemberian izin produksi benih. (5). Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik (6). lokasi.
(7). (8). (9). (10). (11).
8.
9.
10.
11.
12.
benih
Pembangunan dan pengelolaan balai benih. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. SUB-SUB BIDANG PEMBIAYAAN Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber (1). pembiayaan/kredit agribisnis. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis (2). Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro (3). pedesaan. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian (4). kredit. SUB-SUB BIDANG PERLINDUNGAN TANAMAN a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman. SUB-SUB BIDANG PERIZINAN USAHA a. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura. SUB-SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA a. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. SUB-SUB BIDANG PEMBINAAN USAHA a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura. d. Bimbingan pelaksanaan amdal. e. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah. f. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura. SUB-SUB BIDANG PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura. c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura. d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
f. 7.
Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan tanaman. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk Penetapan sentra produksi benih tanaman. Pengembangan sistem informasi perbenihan. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
(1). (2).
penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca f.
13.
14.
15.
16.
B.
panen dan pengolahan hasil. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
SUB-SUB BIDANG PEMASARAN a. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura. b. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. c. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota. d. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura. SUB-SUB BIDANG SARANA USAHA a. Bimbingan pengembangan sarana usaha. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan. SUB-SUB BIDANG PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA a. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. b. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura. SUB-SUB BIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI -
SUB BIDANG PERKEBUNAN 1. SUB-SUB BIDANG LAHAN PERKEBUNAN a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan. b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan. d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan. e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan f. Pengembangan lahan perkebunan. g. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu. h. Penetapan sentra komoditas perkebunan. i. Penetapan sasaran areal tanam. 2. SUB–SUB BIDANG PEMANFAATAN AIR UNTUK PERKEBUNAN a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. d. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. e. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. f. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan. 3. SUB – SUB BIDANG PUPUK a. Bimbingan penggunaan pupuk. b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. c. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. e. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. f. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 4. SUB – SUB BIDANG PESTISIDA a. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida. b. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. c. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. f. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. SUB – SUB BIDANG ALAT DAN MESIN PERKEBUNAN a. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan. c. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. d. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan e. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan. f. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. g. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. h. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. i. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan. j. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan. SUB – SUB BIDANG BENIH PERKEBUNAN a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan. b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan. c. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. d. Pemantauan benih impor. e. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan. f. Pengaturan penggunaan benih perkebunan. g. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan h. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan i. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan j. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. k. Pemberian izin produksi benih perkebunan. l. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. m. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. n. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. o. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. p. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. q. Pembangunan dan pengelolaan balai benih. r. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. SUB – SUB BIDANG PEMBIAYAAN a. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan. b. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan c. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. d. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit. SUB – SUB BIDANG PERLINDUNGAN PERKEBUNAN a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim. b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim. c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya. d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim. e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten/kota. f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim. g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan
d. e. 5.
6.
7.
8.
penyakit menular tanaman. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota. SUB – SUB BIDANG PERIZINAN USAHA a. Pemberian izin usaha perkebunan. b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan. SUB – SUB BIDANG TEKNIS BUDIDAYA Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan.
h. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
C.
SUB – SUB BIDANG PEMBINAAN USAHA a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan. c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan. d. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan. SUB – SUB BIDANG PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan. b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan. c. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan. d. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan. e. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. f. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil. SUB – SUB BIDANG PEMASARAN a. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan. b. Promosi komoditas perkebunan. c. Penyebarluasan informasi pasar. d. Pengawasan harga komoditas perkebunan. SUB – SUB BIDANG SARANA USAHA a. Bimbingan pengembangan sarana usaha. b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan. SUB – SUB BIDANG PENGEMBANGAN STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA a. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura. b. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura. SUB – SUB BIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI -
SUB BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1. SUB – SUB BIDANG KAWASAN PETERNAKAN a. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan. b. Penetapan peta potensi peternakan. c. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat d. Pengembangan lahan hijauan pakan e. Penetapan padang pengembalaan. 2. SUB – SUB BIDANG ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
c. d. e.
Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. g. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita. h. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. i. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. j. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. k. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. l. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. SUB – SUB BIDANG PEMANFAATAN AIR UNTUK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET a. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. b. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet. SUB – SUB BIDANG BIOLOGIS OBAT HEWAN, VAKSIN, SERA DAN SEDIAAN c. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan. d. Penerapan standar mutu obat hewan. e. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. f. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. g. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan. h. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan. i. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab. j. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. k. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan. l. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan. m. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu). n. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan. o. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik. p. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/ pabrikan. q. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI). SUB – SUB BIDANG PAKAN TERNAK a. Penerapan kebijakan pakan ternak. b. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak. c. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak. d. Bimbingan standar mutu pakan ternak. e. Pengawasan mutu pakan ternak. f. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan. g. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
f.
3.
4.
5.
Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat . Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement). k. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry). l. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi. m. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat n. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement). o. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak. p. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak. SUB – SUB BIDANG BIBIT TERNAK a. Bimbingan seleksi ternak bibit. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak e. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak. f. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak. g. Penetapan penggunaan bibit unggul. h. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan. i. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku. j. Pelaksanaan inseminasi buatan. k. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. l. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik). m. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik). n. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode. o. Bimbingan peredaran mutu bibit. p. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta. q. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan. r. Bimbingan kastrasi ternak non bibit. s. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit. t. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah. u. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak. v. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta. w. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek. x. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik). y. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri. z. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul. dd. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul. ee. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi ff. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan SUB – SUB BIDANG PEMBIAYAAN a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program. c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program. SUB – SUB BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN HEWAN (KESWAN), KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN
h. i. j.
6.
7.
8.
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r.
s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ee. ff. gg. hh. \
ii. jj.
Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular Pencegahan penyakit hewan menular. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan). Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.
kk. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
ll. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular. mm.Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan.
nn. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. oo. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. pp. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.
qq. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner. rr. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan
9.
10.
dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. ss. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. qq. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. uu. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. SUB – SUB BIDANG PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta c. Pemantauan lalu lintas ternak d. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan. e. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta f. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak g. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak. h. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak i. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh j. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi k. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh l. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh m. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak n. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak. SUB – SUB BIDANG PERIZINAN/ REKOMENDASI a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. e. Pendaftaran usaha peternakan f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan h. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan. i. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar. j. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop. k. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor. l. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. m. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. n. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan. o. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan.
Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV. SUB – SUB BIDANG PEMBINAAN USAHA dan pengawasan pelaksanaan pedoman a. Penerapan kerjasama/kemitraan usaha peternakan b. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan c. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal hewan.
p. q. r. 11.
Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan. e. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan. f. Promosi komoditas peternakan. g. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan. h. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. i. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. j. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan. k. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. l. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan. pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang m. Bimbingan dan peternakan. n. Bimbingan pelaksanaan amdal. o. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan. SUB – SUB BIDANG SARANA USAHA a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan. SUB – SUB BIDANG PANEN, PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. b. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan. c. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan. d. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan. e. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan SUB – SUB BIDANG PEMASARAN a. Bimbingan pemasaran hasil peternakan. b. Promosi komoditas peternakan. c. Penyebarluasan informasi pasar. SUB – SUB BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM STATISTIK DAN INFORMASI PETERNAKAN DAN KESWAN a. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan. b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan. c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan. d. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan. SUB – SUB BIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI -
d.
12.
13.
14.
15.
16.
D.
SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN 1. SUB – SUB BIDANG KETAHANAN PANGAN a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. e. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. f. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu. g. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. h. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan. i. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. j. Identifikasi kelompok rawan pangan. k. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan. l. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan. m. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. n. Informasi harga. o. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat. p. Identifikasi pangan pokok masyarakat. q. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. r. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. s. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. t. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat u. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. v. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat. w. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat. x. Pengembangan ”trust fund” di daerah. y. Pengalokasian APBD untuk ketahanan pangan. z. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan. 2. SUB – SUB BIDANG KEAMANAN PANGAN a. Penerapan standar BMR. b. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan c. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan. d. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima. SUB BIDANG PENUNJANG 1. SUB – SUB BIDANG KARANTINA PERTANIAN 2. SUB – SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PERTANIAN a. Penetapan kebijakan SDM pertanian b. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian c. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat). d. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
d.
E.
3.
SUB – SUB BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN a. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian b. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. c. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai norma dan standar. d. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian
e. f. g. 4.
SUB – SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
5.
SUB – SUB BIDANG PERLINDUNGAN VARIETAS a. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten. b. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten. SUB – SUB BIDANG SUMBER DAYA GENETIK (SDG) a. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya. SUB – SUB BIDANG STANDARISASI DAN AKREDITASI a. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah b. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah. c. Koordinasi standarisasi sektor pertanian. d. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. e. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. f. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi. g. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian. h. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian. i. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian. j. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian. k. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di daerah. l. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di daerah.
6.
7.
XXVII
Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
BIDANG KEHUTANAN A. SUB BIDANG INVENTARISASI HUTAN 1. SUB – SUB BIDANG Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS. B. SUB BIDANG PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU C. SUB BIDANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN, HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru. D. SUB BIDANG PENATAAN BATAS DAN PEMETAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
E.
F.
G.
KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU SUB BIDANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, KAWASAN SUAKA ALAM DAN TAMAN BURU SUB BIDANG KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan dengan pertimbangan gubernur.
SUB BIDANG PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. H. SUB BIDANG PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan. I. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUA PULUH TAHUNAN) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP. J. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH (LIMA TAHUNAN) UNIT KPHP Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP. K. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) UNIT KPHP Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP. L. SUB BIDANG RENCANA KERJA USAHA DUA PULUH TAHUNAN UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi. M. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi N. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi. O. SUB BIDANG PENATAAN BATAS LUAR AREAL KERJA UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi. P. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN (JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL. Q. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT KPHL Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL. R. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT KPHL Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE. FF. GG
SUB BIDANG RENCANA KERJA USAHA (DUA PULUH TAHUNAN) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN TAHUNAN (JANGKA PENDEK) UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung. SUB BIDANG PENATAAN AREAL KERJA UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN DUA PULUH TAHUNAN (JANGKA PANJANG) UNIT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK) Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN LIMA TAHUNAN (JANGKA MENENGAH) UNIT KPHK Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (TAHUNAN) UNIT KPHK Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (DUA PULUH TAHUNAN) CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA MENENGAH CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru. SUB BIDANG RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK CAGAR ALAM, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru SUB BIDANG PENATAAN BLOK (ZONASI) CAGAR ALAM, SUAKA MARGA SATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN WISATA ALAM DAN TAMAN BURU SUB BIDANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya. SUB BIDANG RENCANA KEHUTANAN Penyusunan rencana-rencana kehutanan. SUB BIDANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN (NUMERIK DAN SPASIAL) Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial). SUB BIDANG PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI
. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. HH. SUB BIDANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. II. SUB BIDANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN PADA HUTAN PRODUKSI Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. JJ. SUB BIDANG INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL HUTAN Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu. KK. SUB BIDANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan. LL. HSUB BIDANG PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PADA HUTAN LINDUNG Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. MM. SUB BIDANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG KEHUTANAN Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak. NN. SUB BIDANG PERENCANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TERMASUK HUTAN MANGROVE a. Penetapan lahan kritis b. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS c. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya d. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan. OO. SUB BIDANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS. PP SUB BIDANG PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN . TERMASUK HUTAN MANGROVE a. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya. b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan. QQ. SUB BIDANG REKLAMASI HUTAN PADA AREAL YANG DIBEBANI IZIN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan RR. SUB BIDANG REKLAMASI HUTAN AREAL BENCANA ALAM Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam. SS. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SE-TEMPAT DI DALAM DAN DI SEKITAR HUTAN Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan TT. SUB BIDANG PENGEMBANGAN HUTAN HAK DAN ANEKA USAHA KEHUTANAN
Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan. UU. SUB BIDANG HUTAN KOTA Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota. VV. SUB BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan. WW. SUB BIDANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM PADA KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN PENGUSAHAAN TAMAN BURU, AREAL BURU DAN KEBUN BURU Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru.
XX. SUB BIDANG PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU YY. SUB BIDANG PENGAWETAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR ZZ. SUB BIDANG PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES. AAA. SUB BIDANG LEMBAGA KONSERVASI Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari). BBB. SUB BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN a. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya. b. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat. CCC. SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus. DDD. SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEHUTANAN EEE. SUB BIDANG PENYULUHAN KEHUTANAN Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. FFF. SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KEHUTANAN Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan. GGG. SUB BIDANG PENGAWASAN BIDANG KEHUTANAN Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan. XXVIII
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL A. SUB BIDANG MINERAL, BATU BARA, PANAS BUMI, DAN AIR TANAH a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah. b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan
provinsi Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten/kota j. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi k. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP l. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP m. Penetapan wilayah konservasi air tanah n. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten/kota o. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah p. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan q. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara r. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional SUB BIDANG GEOLOGI a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi g. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi i. Pengelolaan informasi bencana geologi j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional k. Pengelolaan data dan informasi geologi SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN a. Penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan b. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) c. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya d. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah e. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah f. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya g. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh daerah h. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha f.
B.
C.
D.
dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri i. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh daerah j. Penyediaan listrik pedesaan k. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI 1. SUB-SUB BIDANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS a. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah b. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas c. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas 2.
3.
E.
XXIX
SUB-SUB BIDANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI a. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir b. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM c. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas d. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) SUB-SUB BIDANG KEGIATAN USAHA JASA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI a. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi b. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional.
SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) a. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM b. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN A. SUB BIDANG KELAUTAN 1. SUB-SUB BIDANG a. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten. b. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten. c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten. d. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten. e. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten. f. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. g. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten. h. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi
sumberdaya
dalam
rangka
optimalisasi
pemanfaatan
sumberdaya
kelautan di wilayah kewenangan kabupaten. i.
j.
k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x.
y. z. aa. bb. cc.
B.
Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).
SUB BIDANG UMUM a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. b.
Koordinasi
penyelenggaraan
program,
pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan teknologi di bidang perikanan. c.
Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan.
d.
Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan
e. f.
g.
perairan untuk kepentingan perikanan. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan.
h.
Pelaksanaan sistem informasi perikanan.
i.
Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
j. k. l.
C.
SUB BIDANG PERIKANAN TANGKAP a. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten. b. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten. c. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan.
d.
Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten. e. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. f. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten. g. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten. h. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. i. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten. j. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten. k. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten. l. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). m. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain. n. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. o. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. p. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. q. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan. r. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan. s. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT. t. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten. u. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten. v. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan. D.
SUB BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA a. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
b.
Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. c. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. d. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. e. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. f. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. g. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. h. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan i. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. j. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. k. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. l. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam. m. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing. n. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan. o. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya
p.
q. r. s. t. u. v.
Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum
E.
SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN a. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan. b. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. c. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. d. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya. e. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. f. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. g. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulaupulau kecil. h. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
F.
SUB BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN a. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. b. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. c. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi
d.
e. f.
G.
XXX
dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
SUB BIDANG PENYULUHAN DAN PENDIDIKAN a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan. b. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan. c. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan.
BIDANG PERDAGANGAN A. SUB BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI a. Pemberian izin usaha perdagangan. b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.
c.
d. e.
f.
g. h. i. j. k. l. m . n. o. p. q.
Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau). Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang). Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen. Pengusulan pembentukan BPSK di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
r. s. t. u. v. w . x. y.
Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan.
B.
SUB BIDANG METROLOGI LEGAL a. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi. b. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi. c. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. d. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah. e. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal. f. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI. g. Pembinaan operasional reparatir UTTP. h. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
C.
SUB BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI a. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. b. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor. c. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. d. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. e. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. f. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor. g. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi: a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. h. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB i. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. j. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di daerah. k. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. l. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. m. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. n. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional. o. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan. p. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
D.
SUB BIDANG KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL a. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional.
kerjasama
b. c. d.
XXXI
Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perdagangan internasional. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perdagangan bilateral. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.
kerjasama kerjasama
E.
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL a. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor. b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor.
F.
SUB BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, ALTERNATIF PEMBIAYAAN SISTEM RESI GUDANG, PASAR LELANG a. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasuskasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. b. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. c. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang.
BIDANG PERINDUSTRIAN A. SUB BIDANG PERIZINAN a. Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi c. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten B.
SUB BIDANG USAHA INDUSTRI Penetapan bidang usaha industri prioritas
C.
SUB BIDANG FASILITAS USAHA INDUSTRI Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM
D.
SUB BIDANG PERLINDUNGAN USAHA INDUSTRI Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri
E.
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PROGRAM a. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri b. Penyusunan RPJM SKPD di bidang industri c. Penyusunan rencana kerja di bidang industri
F.
SUB BIDANG PEMASARAN Promosi produk industri
G.
SUB BIDANG TEKNOLOGI a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri b. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri c. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
H.
SUB BIDANG STANDARISASI a. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan b. Kerjasama bidang standarisasi
I.
SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) a. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri
J.
K.
L.
b. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri SUB BIDANG PERMODALAN a. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank. SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP a. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri b. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri SUB BIDANG KERJASAMA INDUSTRI a. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya b. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha c. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri
M.
SUB BIDANG KELEMBAGAAN a. Pembinaan asosiasi industri/dewan b. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat
N.
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA Penyusunan tata ruang kabupaten/kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)
O.
SUB BIDANG INFORMASI INDUSTRI Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri dan pelaporan kepada provinsi
P.
SUB BIDANG PENGAWASAN INDUSTRI Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri
Q.
SUB BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
BUPATI SUMENEP
KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM
