PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPR SYARIAH) KABUPATEN SRAGEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas; b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2007 dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Kabupaten Sragen Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3740); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 04); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN dan BUPATI SRAGEN ME MUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
(PD.
PERSEROAN
BPR
SYARIAH)
KABUPATEN
SRAGEN
MENJADI
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH
SUKOWATI SRAGEN. 3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya di sebut PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sukowati Kabupaten Sragen. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 6. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. 7. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus atau memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugas perseroan. 8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. 9. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. 10. Prinsip Syari’ah dalam Perbankan adalah kegiatan yang menganut prinsipprinsip Wadi’ah, Murabahah, Mudharabah, Istishna, Ijarah, Salam, Rahn, Qardh, Qardhul Hasan dan Musyarakah. 11. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud perubahan bentuk badan hukum dan nama PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adalah untuk menyesuaikan ketentuan
(2)
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perubahan bentuk badan hukum dan nama PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adalah : a. memberikan keleluasaan masyarakat bertransaksi sesuai dengan prinsip Syariah;
4
b. memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal; c. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah. BAB III PERUBAHAN BADAN HUKUM DAN NAMA
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 3 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Syariah Kabupaten Sragen diubah bentuk badan hukum dan namanya menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. Perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Akte Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh aset dan kekayaan PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen dialihkan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. Seluruh aset dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan saham Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.
Pasal 4 Dalam rangka perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati berwenang untuk memproses perubahan sesuai dengan prosedur dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN
(1) (2)
Pasal 5 Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen berkantor di Kota Sragen. Untuk pengembangan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk cabang / perwakilan di tingkat kecamatan. BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 6
(1)
Kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen meliputi : a.
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk :
5
1. simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; 2. investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau musyarakah; 2. pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, Salam, atau Istishna’; 3. pembiayaan berdasarkan akad Qardh; 4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik; 5. pengambilalihan utang berdasarkan akad Hawalah. c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad Wadi’ah atau investasi berdasarkan akad Mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sragen yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS); e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. (2)
Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Sukowati Sragen dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain. (3)
Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 7 (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
6
Pasal 8 (1) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. (2) RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dilaksanakan oleh Direksi. (3) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Pasal 9 (1) RUPS dipimpin oleh salah satu Dewan Komisaris. (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
BAB VII DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI Bagian Kesatu Dewan Komisaris Pasal 10 (1)
Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyakbanyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang telah lulus lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2)
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.
(3)
Dewan Komisaris untuk yang pertama kali diangkat oleh Bupati dan pemegang saham.
(4)
Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris Baru ditetapkan berdasarkan RUPS dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar. Bagian Kedua Dewan Pengawas Syariah
(1) (2)
Pasal 11 Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
7
(3)
Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Direksi Pasal 12
(1)
Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari Seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
(2)
Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham.
(3)
Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar. BAB VIII PEGAWAI Pasal 13
(1)
Pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris .
(2)
Hak dan kewajiban pegawai diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen.
BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 14 (1)
Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen wajib mengganti kerugian dimaksud.
(2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
BAB X MODAL DAN SAHAM Pasal 15 (1) Modal dasar Perseroan Terbatas Bank Pembiayan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). (2) Modal disetor Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah). Pasal 16 (1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga. (2) Penyertaan modal di setor oleh Pemerintah Daerah sebesar 90 % (sembilan puluh persen). (3) Penyertaan Modal disetor oleh Pihak Ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen). (4) Penyertaan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (5) Perubahan permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS dengan persetujuan DPRD. (6) Untuk memenuhi modal dasar, Pemerintah Kabupaten Sragen setiap tahun akan menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah melalui RUPS dengan persetujuan DPRD.
Pasal 17 (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah saham atas nama. (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar. (3) Setiap pemegang saham, harus tunduk pada semua keputusan sah yang diambil dalam RUPS. BAB XI KEKAYAAN Pasal 18 (1) Kekayaan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adalah nilai seluruh kekayaan PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen pada saat perubahan bentuk badan hukum termasuk modal yang telah disetor.
9
(2) Nilai keseluruhan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan keuangan. BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 19 (1) Tahun buku Perseroan adalah Tahun Takwim. (2) Rencana kerja dan anggaran Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen diajukan oleh Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan. (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir. Pasal 20 Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB XIII PEMBAGIAN LABA Pasal 21 (1) Pembagian laba ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (2) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak menjadi laba bersih dimasukkan ke dalam rekening masing-masing pemegang saham berdasarkan prosentase saham yang dimiliki.
BAB XIV PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN DAN LIKUIDASI Pasal 22 (1) Pembubaran, penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ditetapkan oleh Bupati setelah melalui RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD. (2) Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen bubar karena: a. keputusan RUPS; 10
b. penetapan Pengadilan. (3) Dalam hal terjadi pembubaran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. (4) Pembubaran dan likuidasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Tata cara pembubaran, penggabungan, pengambilalihan dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Akta Notaris. BAB XV PENGAWASAN Pasal 23 Pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen diawasi oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI PEMBINAAN Pasal 24 (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sebagai alat penunjang Otonomi Daerah dengan membentuk Badan Pembina. (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dengan membentuk Badan Pembina. (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembina ditetapkan oleh Bupati. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Dalam proses perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, maka Dewan Pengawas yang berfungsi sebagai Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PD. BPR Syariah Kabupaten Sragen menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang baru sesuai Peraturan Daerah ini.
11
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2007 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 16 Mei 2009 BUPATI SRAGEN,
UNTUNG WIYONO Diundangkan di Sragen pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
KUSHARDJONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2009 NOMOR 04
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPR SYARIAH) KABUPATEN SRAGEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka untuk
mendorong pertumbuhan
perekonomian rakyat
dan
pembangunan di Kabupaten Sragen dan untuk memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah di Kabupaten Sragen telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2007. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberikan peluang bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Sragen untuk diubah bentuk dan badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. Adapun perubahan bentuk Badan Hukum dan Nama tersebut diatas dimaksudkan untuk : a. meningkatkan fungsi dan peranan perusahaan untuk memperluas jangkauan operasional perusahaan; b. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal; c. meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi; d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah; e. meningkatkan fungsi dan peranan perusahaan untuk memperluas jangkauan operasional perusahaan; f. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk turut serta menanamkan modal; g. meningkatkan daya saing perusahaan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun globalisasi; 13
h. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kabupaten Sragen menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen diharapkan dapat membantu dan menunjang pembangunan dan perekonomian daerah dengan lebih memberdayakan perekonomian rakyat serta menjadikan badan usaha tersebut mandiri dan profesional dalam pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah serta
dapat memberikan kontribusi yang
optimal kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian keberadaan Perseroan sebagai perusahaan komersial dan sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah perlu dikembangkan sesuai dengan tuntutan pembangunan Daerah dan sepanjang Perseroan masih berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka pembinaan umumnya masih tetap berada dibawah Bupati Sragen. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan : 1. akad Wadi’ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. 2. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 3. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan
pengelola
(Mudhorib)
untuk
memperoleh
pendapatan
atau
keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. 14
4. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu’) antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani’). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani’ kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu’) maka hal ini disebut Istishna Pararel. 5. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu’ajir) dengan penyewa (Musta’jir),
setelah masa
sewa
berakhir barang
sewaan
dikembalikan kepada Mu’ajir. 6. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi’ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila Bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi’ih) maka hal ini disebut Salam Pararel. 7. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtafidh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus. 8. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut. ayat (2) Cukup Jelas. ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 ayat (1) RUPS lainya adalah RUPS yang dilaksanakan diluar RUPS Tahunan. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Cukup jelas. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. 15
Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2009 NOMOR 3
16
