PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI SLEMAN, Menimbang
: a.
bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan
nilai
tambah
secara
nyata
kepada
pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan; b.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan
dan
perlu
dilakukan
penyesuaian; c.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pertambangan Kabupaten
Nomor
4
Mineral
Tahun
dan
berwenang
untuk
2009
Batubara,
tentang
Pemerintah
membuat
Peraturan
Daerah di bidang mineral; d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Peraturan
Daerah
tentang
Usaha
Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Batuan;
Mengingat
: 1.
Pasal
18
ayat
(6)
Undang-Undang
Dasar
Negara
1950
tentang
Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) 3.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
Daerah
Tahun
32
Tahun
(Lembaran
2004
2004
Negara
Nomor
125,
tentang Republik
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang
Nomor
4
Tahun
2009
tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah
dengan
Tahun
2012
Peraturan
tentang
2
Pemerintah
Perubahan
Atas
Nomor
24
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5282); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan
dan
Pengawasan
Pengelolaan
Usaha
Penyelenggaraan
Pertambangan
Mineral
dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan
Pascatambang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 10.
Peraturan Tahun
Daerah
2008
Kabupaten
tentang
Urusan
Sleman
Nomor
Pemerintahan
8
yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Sleman.
4.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
6.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pertambangan mineral dan batubara atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pertambangan mineral dan batubara atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
8.
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi
penyelidikan
umum,
eksplorasi,
studi
kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 9.
Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu.
10. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
4
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha swasta, koperasi. 13. Penduduk setempat adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau koperasi di wilayah desa setempat. 14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, Studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. 15. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. 16. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. 17. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemilik IUP. 18. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 20. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 21. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 24. Eksplorasi
adalah
tahapan
kegiatan
usaha
pertambangan
untuk
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, 5
dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang. 26. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan
dan
penjualan,
serta
sarana
pengendalian
dampak
lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 28. Penambangan
adalah
bagian
kegiatan
usaha
pertambangan
untuk
memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 29. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan
mutu
mineral
dan/atau
batubara
serta
untuk
memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara. 32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan
dan
ekosistem
agar
dapat
berfungsi
kembali
sesuai
peruntukannya. 33. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh
kegiatan
usaha
pertambangan
untuk
memulihkan
fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 34. Pemberdayaan
masyarakat
adalah
usaha
untuk
meningkatkan
kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun secara kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
6
35. lnspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang. 36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN Bagian Kesatu Jenis usaha dan Komoditas pertambangan Pasal 2 (1)
Setiap orang atau badan dapat melakukan usaha pertambangan.
(2)
Usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh penduduk setempat.
(3)
Usaha pertambangan digolongkan atas: a.
pertambangan mineral bukan logam;
b.
pertambangan batuan. Pasal 3
(1)
Setiap orang atau badan dalam melakukan usaha pertambangan sesuai dengan komoditas mineral bukan logam, dan batuan.
(2)
Komoditas mineral bukan logam, dan batuan terdiri atas: a.
mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen; dan
b.
batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu 7
apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Bagian Kedua Wilayah Pertambangan Paragraf 1 Jenis WP Pasal 4 (1)
Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan hanya dilakukan di dalam WP.
(2)
(3)
WP dapat terdiri atas: a.
WUP;
b.
WPR.
Peta wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat disahkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 WUP Pasal 5
(1)
WUP ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan WP.
(2)
WUP merupakan dasar pemberian WIUP.
(3)
WUP dapat terdiri dari 1 (satu) WIUP atau beberapa WIUP.
8
(4)
WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
WIUP mineral bukan logam; dan
b.
WIUP batuan. Pasal 6
(1)
WIUP ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari orang atau badan.
(2)
Bupati menetapkan WIUP berdasarkan kriteria: a.
letak geografis;
b.
kaidah konservasi;
c.
daya dukung Iingkungan;
d.
optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan; dan
e.
tingkat kepadatan penduduk. Paragraf 3 WPR Pasal 7
(1)
WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)
WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: c.
WPR mineral bukan logam; dan
d.
WPR batuan.
(3)
WPR merupakan dasar pemberian IPR.
(4)
WPR dapat terdiri dari 1 (satu) IPR atau beberapa IPR. Pasal 8
(1)
Bupati menetapkan WPR berdasarkan kriteria: a.
mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
b.
merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
c.
WPR ditetapkan paling luas 25 (dua puluh lima ) hektare; 9
d.
jenis komoditas yang akan ditambang;
e.
merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
f.
WPR tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan/atau
g.
merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
(2)
Bupati
melakukan
pengumuman
mengenai
rencana
WPR
kepada
masyarakat secara terbuka. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan WPR diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB III KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu Izin Usaha Pasal 9 (1)
Setiap orang atau badan atau penduduk setempat yang melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha dari Kepala OPD.
(2)
Izin usaha terdiri dari: a.
IUP; dan
b.
IPR.
(3)
IUP diberikan dalam WIUP.
(4)
IPR diberikan dalam WPR.
Pasal 10 IUP diberikan melalui tahapan: a.
pemberian WIUP;
b.
pemberian IUP: 1.
IUP Eksplorasi; dan
2.
IUP Operasi Produksi.
10
Pasal 11 Pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya. Pasal 12 Izin usaha diberikan hanya untuk 1 (satu) komoditas tambang. Pasal 13 Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan. Pasal 14 Izin usaha bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Bagian Kedua Pemberian WIUP Pasal 15 (1)
Setiap orang atau badan hanya diberikan 1 (satu) WIUP.
(2)
Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP. Pasal 16
(1)
Orang atau badan yang telah mendapatkan WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan WIUP harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Kepala OPD.
(2)
Permohonan IUP Eksplorasi dapat diajukan oleh orang atau badan yang bukan pemilik WIUP apabila orang atau badan yang telah mendapatkan WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari tidak mengajukan IUP Eksplorasi.
11
(3)
Apabila
orang
menyampaikan
atau
badan
permohonan
yang IUP
telah
mendapatkan
Eksplorasi
dalam
WIUP
jangka
tidak waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Daerah. (4)
Dalam hal orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka. Pasal 17
Masa berlaku WIUP berakhir sesuai dengan masa berlaku IUP Operasi Produksi. Pasal 18 (1)
WIUP yang IUP Operasi Produksi-nya akan berakhir sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali.
(2)
Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi pemilik IUP Operasi Produksi sebelumnya. Bagian Ketiga IUP Paragraf 1 Jenis dan Kegiatan Pasal 19
(1)
IUP terdiri atas: a.
b.
IUP Eksplorasi meliputi kegiatan; 1.
penyelidikan umum;
2.
eksplorasi; dan
3.
studi kelayakan.
IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan: 1.
konstruksi;
2.
penambangan;
3.
pengolahan dan pemurnian; dan/atau
4.
pengangkutan dan penjualan.
12
(2)
Pemberian IUP Eksplorasi diberikan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)
IUP Operasi Produksi untuk kegiatan konstruksi dan penambangan hanya dapat diberikan kepada pemilik IUP Eksplorasi.
(4)
IUP Operasi Produksi untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian, dan/atau pengangkutan dan penjualan dapat diberikan kepada pihak lain. Pasal 20
(1)
Pihak lain yang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, dan/atau pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) adalah pihak lain yang memiliki:
(2)
a.
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
b.
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.
c.
IUP Operasi Produksi.
IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mendasarkan pada WIUP. Pasal 21
(1)
Badan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam atau batuan yang tergali wajib memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
(2)
IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan tanpa memperhatikan WIUP.
(3)
IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.
(4)
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral bukan logam atau batuan yang tergali kepada Kepala OPD.
13
Pasal 22 IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berikan oleh Kepala OPD. Paragraf 2 Dasar Pertimbangan Pemberian IUP Pasal 23 (1)
IUP diberikan kepada orang atau badan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(2)
a.
administratif;
b.
teknis;
c.
lingkungan; dan
d.
finansial.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan IUP diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Pemberian IUP Pasal 24
Pemberian
IUP
Eksplorasi
diberikan
oleh
Kepala
OPD
berdasarkan
permohonan dari orang atau badan yang telah mendapatkan WIUP. Pasal 25 (1)
IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada orang atau badan sebagai peningkatan dari IUP Ekplorasi.
(2)
Pemilik IUP Eksplorasi diprioritaskan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi. Paragraf 4 Luas Wilayah
14
Pasal 26 (1)
Pemilik IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
(2)
Pemilik IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 ( lima ribu) hektare. Pasal 27
(3)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
(4)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberi WIUP paling luas 1.000 (seribu) hektare. Paragraf 5 Masa Berlaku Pasal 28
(1)
IUP
Eksplorasi
untuk
pertambangan
mineral
bukan
logam
dapat
diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi tahapan sebagai berikut:
(2)
a.
penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun;
b.
eksplorasi paling lama 1 (satu) tahun;
c.
studi kelayakan paling lama 1 (satu) tahun.
IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi tahapan sebagai berikut:
(3)
a.
penyelidikan umum paling lama 1 (satu) tahun;
b.
eksplorasi paling lama 1 (satu) tahun;
c.
studi kelayakan paling lama 1 (satu) tahun.
Pemberian IUP Eksplorasi diberikan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
15
Pasal 29 (1)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
(2)
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Bagian Keempat IPR Paragraf 1 Pemberian IPR Pasal 30
Bupati memberikan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan penduduk setempat. Paragraf 2 Dasar Pertimbangan Pemberian IPR Pasal 31 (1)
IPR diberikan kepada penduduk setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(2)
a.
administratif;
b.
teknis; dan
c.
finansial.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Luas Wilayah
16
Pasal 32 Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada penduduk setempat meliputi: a.
orang pribadi paling banyak 1 (satu) hektare;
b.
kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
c.
koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare. Paragraf 4 Masa Berlaku Pasal 33
IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui. Paragraf 5 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pasal 34 Dokumen
lingkungan,
perencanaan
reklamasi,
dan
pascatambang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR Bagian Kesatu Permohonan WIUP Pasal 35 (1)
Permohonan WIUP disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)
Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(3)
Keputusan pemberian WIUP dalam bentuk peta WIUP mineral bukan logam atau batuan yang memuat batas dan koordinat WIUP.
17
(4)
Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pemberian WIUP diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Permohonan IUP Eksplorasi Pasal 36
(1)
Permohonan IUP Eksplorasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)
Kepala OPD menerbitkan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(3)
Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Permohonan IUP Operasi Produksi Pasal 37
(1)
Permohonan IUP Operasi Produksi disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)
Kepala OPD menerbitkan IUP Operasi Produksi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(3)
Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Kepala OPD paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi.
(4)
Kepala OPD dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemilik IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemilik IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
(5)
Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pemberian IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati. 18
Bagian Keempat Permohonan IPR Pasal 38 (1)
Permohonan IPR Operasi Produksi disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
(2)
Kepala OPD menerbitkan IPR dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(3)
Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR pada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pemberian IPR Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati BAB V PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN Pasal 39
(1)
Hak atas WIUP atau WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
(2)
Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40
Pemilik IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemilik hak atas tanah dan pemilik WIUP. Pasal 41 (1)
Pemilik IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemilik hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
(2)
Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemilik IUP.
(3)
Pemilik IUP wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemilik hak atas tanah.
(4)
Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilik IUP harus memberitahukan kepada Bupati untuk dilakukan mediasi.
(5)
Pemilik IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, harus memberi kesempatan kepada pemilik IUP yang lain untuk melintasi jalan tambang atau WIUPnya
dalam
rangka
mendukung
pelaksanaan
kegiatan
usaha
pertambangan pemilik IUP yang lain. Pasal 42 Pemilik izin diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan
wilayah
penambangan
maupun
diluarnya
dengan
tidak
memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu. BAB VI LAPORAN HASIL EKSPLORASI DAN OPERASI PRODUKSI Pasal 43 Pemilik IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati melalui Kepala OPD. Pasal 44 (1)
Pemilik IUP menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap tahun sekali atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam atau batuan kepada Bupati melalui Kepala OPD.
20
(2)
Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim. Pasal 45
(1)
Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
(2)
Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemilik IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan laporan hasil eksplorasi dan operasi produksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 46
(1)
Pemilik IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
(2)
Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
(3)
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemilik IUP.
(4)
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
(5)
Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
21
(6)
Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dibiayai
dari
alokasi
biaya
program
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemilik IUP setiap tahun. (7)
Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemilik IUP. Pasal 47
Pemilik IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. Pasal 48 Setiap pemilik IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati. Pasal 49 Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pelaksanaan
pengembangan
dan
pemberdayaan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG Bagian Kesatu Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pasal 50 (1)
Pemilik IUP Eksplorasi dan wajib melaksanakan reklamasi.
(2)
Pemilik IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
(3)
Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
22
(4)
Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
(5)
a.
penambangan terbuka; dan
b.
penambangan bawah tanah.
Pemilik
IUP
dalam
melaksanakan
reklamasi
dan
pascatambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetor uang jaminan reklamasi dan pascatambang yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah teknis pertambangan, rencana pascatambang dan umur tambang. (6)
Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang serta besarnya jaminan reklamasi dan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Jaminan Reklamasi dan Pascatambang Paragraf 1 Penyediaan Jaminan Pasal 51
(1)
(2)
Pemilik IUP wajib menyediakan: a.
jaminan reklamasi; dan
b.
jaminan pascatambang.
Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.
jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
b.
jaminan reklamasi tahap operasi produksi. Paragraf 2 Jaminan Reklamasi
23
Pasal 52 (1)
Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
(2)
Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
(3)
Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati. Pasal 53
(1)
Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.
(2)
(3)
Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.
rekening bersama pada bank pemerintah;
b.
deposito berjangka pada bank pemerintah;
c.
bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
d.
cadangan akuntansi.
Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati. Pasal 54
Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemilik IUP untuk melaksanakan reklamasi. Pasal 55 Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.
24
Pasal 56 (1)
Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemilik IUP.
(2)
Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemilik IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Pasal 57
Pemilik IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi. Paragraf 3 Jaminan Pascatambang Pasal 58 (1)
Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
(2)
Jaminan
pascatambang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. (3)
Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati. Pasal 59
Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemilik IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang. Pasal 60 Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.
25
Pasal 61 Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemilik IUP Operasi Produksi. Pasal 62 Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemilik IUP Operasi Produksi wajib
menyediakan
jaminan
pascatambang
sesuai
dengan
yang
telah
ditetapkan. Pasal 63 Pemilik IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang. BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 64 (1)
Pemilik izin berhak: a.
pemilik IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
b.
pemilik IUP dan IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
pemilik IUP berhak memiliki mineral bukan logam dan batuan, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif;
26
d.
pemilik IUP dan IPR dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e.
mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
f.
pemilik IPR mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Pemilik izin berkewajiban: a.
memenuhi
ketentuan
keselamatan
dan
kesehatan
kerja
pertambangan; b.
menjamin keselamatan operasi pertambangan;
c.
pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
d.
upaya konservasi sumber daya pertambangan;
e.
pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
f.
mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
g.
meningkatkan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
h.
melaksanakan
pengembangan
dan
pemberdayaan
masyarakat
setempat; i.
mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
j.
menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
k.
menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; l.
menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.
menyediakan
dana
jaminan
reklamasi
dan
dana
jaminan
pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; n.
meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan;
27
o.
melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p.
mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam
negeri
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan; q.
menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
r.
menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi Bupati;
s.
menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan/atau pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati;
t.
setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemilik IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional;
u.
Pemilik
IUP
Operasi
Produksi
dalam
jangka
waktu
paling
lama 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP, pembuatan tanda batas harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi; v.
Pemilik IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP
Operasi
Produksi
sebanyak
2
(dua)
kali
dalam
jangka
waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral bukan logam atau batuan pada WIUP-nya; w.
melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan bagi pemilik IPR. Pasal 65
Pemilik IUP Operasi Produksi dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi atau IPR. Bagian Kedua Sanksi Administrasi Pasal 66 (1)
Orang
atau
badan
yang
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1),
28
Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 64 ayat (2), dan Pasal 65 dikenakan sanksi administrasi. (2)
Sanksi administasi dikenakan bagi yang tidak memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a.
peringatan tertulis;
b.
pembekuan sementara izin;
c.
penyegelan;
d.
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
e. (3)
pencabutan izin.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diatur
dengan
Peraturan Bupati. BAB X PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN Pasal 67 (1)
Bupati atau Kepala OPD melakukan pembinaan, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemilik IUP atau IPR.
(2)
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.
pengadministrasian pertambangan;
b.
teknis operasional pertambangan; dan
c.
penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a.
teknis pertambangan;
b.
pemasaran;
c.
keuangan;
d.
pengolahan data mineral dan batubara;
e.
konservasi sumber daya mineral dan batubara;
f.
keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
g.
keselamatan operasi pertambangan;
h.
pengelolaan
lingkungan
hidup
pertambangan,
reklamasi,
dan
pascatambang; i.
pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
29
j.
pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
k.
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
l.
penguasaan,
pengembangan,
dan
penerapan
teknologi
pertambangan; m.
kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
(4)
n.
pengelolaan IUP dan IPR; dan
o.
jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dilakukan oleh inspektur tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 68
(1)
Selain penyidik umum Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai negeri Sipil Tertentu dilingkungan Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral
dan
Batubara
sesuai
dengan
Peraturan
Perundang-undangan. (2)
Wewenang pejabat Pegewai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
b.
melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.
menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
30
h.
melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.
melakukan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. (3)
Penyidik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum
melalui
penyidik
Pejabat
Polisi
Negara
Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 69 Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tidak memiliki IUP atau IPR di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 70 Pemilik IUP atau IPR di Daerah yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf r dan huruf s dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu diancam pidana penjara paling
lama
10
(sepuluh)
tahun
dan
denda
paling
banyak
Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 71 (1)
Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP Eksplorasi di Daerah diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu diancam dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000 000,00 (dua ratus juta rupiah). 31
(2)
Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi
produksi
di
Daerah
diancam
dengan
hukuman
pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000 000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 72 Setiap orang atau pemilik IUP Operasi Produksi di Daerah yang menampung, memanfaatkan,
melakukan
pengolahan
dan
pemurnian,
pengangkutan,
penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemilik IUP diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu diancam pidana penjara
paling
lama
10
(sepuluh)
tahun
dan
denda
paling
banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 74 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Sleman Nomor 16 tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1997 Nomor 13 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
32
Pasal 75 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 12 April 2013 BUPATI SLEMAN, ttd SRI PURNOMO Diundangkan di Sleman pada tanggal 12 April 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, ttd SUNARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI B
33
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN I.
UMUM Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam, dan batuan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian usaha pertambangan melalui pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Pengendalian pemberian izin sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C. Peraturan tersebut disusun berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
1967
tentang
Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sesuai dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C perlu untuk disesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten berwenang untuk membuat Peraturan Daerah di bidang mineral. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang dapat memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam, dan batuan di Daerah. Selain itu juga untuk menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan
34
batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat. Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1.
Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang diberikan oleh Bupati.
2.
Pengelolaan
pertambangan
mineral
bukan
logam
dan
batuan
dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 3.
Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat.
4.
Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
5.
Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Batuan. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas.
35
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Penetapan WPR didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay steak) dalam suatu meander sungai. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Pengumuman
rencana
WPR
dilakukan
dilakukan
di
kantor
desa/kelurahan dan kantor/instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat dan dilengkapi daftar pemilik hak atas tanah yang berada dalam WPR.
36
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Permohonan IUP Eksplorasi yang diajukan oleh orang atau badan yang bukan pemilik WIUP wajib melampirkan WIUP di wilayah tersebut disertai dengan hubungan hukum antara pemohon dengan pemilik WIUP. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
37
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) IUP Operasi Produksi untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian diberikan setelah pemohon dapat menunjukan secara tertulis bukti hubungan hukum pemilik IUP dengan pihak ketiga. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah IUP Operasi Produksi komoditas lain yang ada di dalam WIUP. Ayat (2) WIUP yang telah diberikan dan menjadi objek dari pemberian IUP Operasi Produksi. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan 1 (satu) kali penjualan didasarkan pada volume komoditas tambang yang akan dijual. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi antara lain: a.
permohonan;
b.
profil usaha;
c.
akta pendirian;
38
d.
susunan kepengurusan;
e.
nomor pokok wajib pajak;
f.
keterangan domisili.
Huruf b Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain: a.
daftar riwayat hidup;
b.
tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi;
c.
peta yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
d.
laporan lengkap eksplorasi;
e.
laporan studi kelayakan;
f.
rencana reklamasi dan pascatambang;
g.
rencana kerja dan anggaran biaya;
h.
rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi.
Huruf c Yang dimaksud dengan persyaratan lingkungan antara lain: a.
kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan
di
bidang
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup; b.
persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d Yang dimaksud dengan persyaratan finansial antara lain: a.
bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi yaitu biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi;
b.
bukti pembayaran pencetakan peta mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah;
c.
laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
d.
bukti
pembayaran
lainnya
yang
ditentukan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Cukup jelas.
39
oleh
Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi antara lain: a.
permohonan;
b.
identitas pemohon;
c.
akta pendirian;
d.
nomor pokok wajib pajak;
e.
komoditas tambang yang dimohon;
f.
keterangan domisili.
Huruf b Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain: a.
sumur pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima ) meter;
b.
menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR;
c.
tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
Huruf c Yang dimaksud dengan persyaratan finansial antara lain laporan
keuangan
1
(satu)
dipersyaratkan bagi koperasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
40
tahun
terakhir
dan
hanya
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas.
41
Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas.
42
Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 68
43
