PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO , Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 dipandang perlu untuk ditinjau kembali ; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1.

:

2.

3.

4.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

-2-

5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

12. 13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kelurahan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO.

-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo ; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo ; c. Bupati adalah Bupati Ponorogo ; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo ; e. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo ; f. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kabupaten Ponorogo ; BAB II KECAMATAN Pasal 2 (1)

(2)

(3)

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, memberikan pembinaan administrasi serta pelaporan di bidang tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang - undangan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat diaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ; b. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ; c. Pelaksanaan tugas - tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan (UPTD, UPTB dan instansi vertikal di wilayah kecamatan);

-4d.

e.

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan kepada Bupati ; pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Pasal 3

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat ; b. Perangkat Kecamatan, terdiri dari : 1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari : a) Subbag Umum dan Kepegawaian; b) Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan ; c) Subbag Pelayanan Umum. 2) Seksi Tata Pemerintahan ; 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5) Seksi Kesejahteraan Masyarakat; 6) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 4 Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 terdiri dari : a. Kecamatan Ponorogo; b. Kecamatan Jenangan;. c. Kecamatan Babadan; d. Kecamatan Siman; e. Kecamatan Kauman; f. Kecamatan Sukorejo; g. Kecamatan Sampung; h. Kecamatan Badegan; i. Kecamatan Jambon; j. Kecamatan Balong; k. Kecamatan Slahung; l. Kecamatan Bungkal; m. Kecamatan Ngrayun; n. Kecamatan Sambit; o. Kecamatan Sawoo; p. Kecamatan Mlarak; q. Kecamatan Jetis; r. Kecamatan Pulung; s. Kecamatan Ngebel; t. Kecamatan Sooko; u. Kecamatan Pudak.

-5BAB III KELURAHAN Pasal 5 (1)

(2) (3)

(4)

(5)

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat ; Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas yang disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil ; Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Dalam melakanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ; b. Pemberdayaan masyarakat ; d. Pelayanan masyarakat ; e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Pasal 6

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari : a. Lurah; b. Perangkat Kelurahan, terdiri dari : 1) Sekretariat Kelurahan ; 2) Seksi Pemerintahan ; 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5) Seksi Kesejahteraan Masyarakat; 6) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 7 Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 terdiri dari : a. Kelurahan Paju; b. Kelurahan Brotonegaran; c. Kelurahan Pakunden; d. Kelurahan Kepatihan; e. Kelurahan Surodikraman; f. Kelurahan Purbosuman; g. Kelurahan Tonatan; h. Kelurahan Bangunsari;

-6-

i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

Kelurahan Taman Arum; Kelurahan Kauman; Kelurahan Tambak Bayan; Kelurahan Pinggirsari; Kelurahan Mangkujayan; Kelurahan Banyudono; Kelurahan Nologaten; Kelurahan Cokromenggalan; Kelurahan Keniten; Kelurahan Jingglong; Kelurahan Beduri; Kelurahan Setono; Kelurahan Singosaren; Kelurahan Kertosari; Kelurahan Kepatihan Wetan; Kelurahan Kadipaten; Kelurahan Ronowijayan; Kelurahan Mangunsuman. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Setiap kelompok dipimpin/dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati ; (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA Pasal 9 (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya; (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan; (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

-7Pasal 10 (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah lain bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional; (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional; (3) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan ; (4) Hubungan kerja kecamatan dengan desa bersifat koordinatif dan fasilitasi ; (5) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 11 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; Pasal 12 (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil ; (2) Syarat – syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c) ; b. masa kerja minimal 10 tahun terhitung sejak diangkat menjadi CPNS ; c. kemampuan teknis administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

-8BAB VII PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 13 Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan serta unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 5, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 14 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya dan/atau ditugaskannya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 17 Dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kecamatan dan Kelurahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

-9Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 19 Nopember 2008 BUPATI PONOROGO, Ttd Diundangkan di Ponorogo Pada tanggal 19 Nopember 2008

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO Ttd Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 510 046 985 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2008 NOMOR 12

- 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO

I.

UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan organisasi perangkat daerah, sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai - nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan.

- 11 -

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan. Pembentukan, kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dalam peraturan tersendiri (dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan). II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Pertanggungjawaban Camat melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Camat. Dengan demikian, Camat bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

- 12 -

Ayat (3) Yang dimaksud dengan pembinaan teknis dan pengawasan Camat meliputi : a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan; b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan asset daerah yang dikelola oleh kelurahan; c. memfasilitasi penerapan dan penegakkan peraturan perundangundangan; d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan Perangkat Kelurahan; e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan; g. memfasilitasi pembangunan partisipatif; h. memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas

==============

LAMPIRAN I

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN PONOROGO

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR : 12 Tahun 2008 TANGGAL : 19 Nopember 2008

CAMAT

SEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SUBBAG PELAYANAN UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BUPATI PONOROGO, Ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO

LAMPIRAN II

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR : 12 Tahun 2008 TANGGAL : 19 Nopember 2008

LURAH

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BUPATI PONOROGO, Ttd

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si