PETIKAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN LOKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUKOMUKO, Menimbang : a.
bahwa sebagai upaya pengendalian agar penggunaan tanah dalam rangka investasi memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, keadilan dan kemanfaatan maka perlu adanya regulasi berkaitan dengan penggunaan tanah;
b.
bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang pertanahan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian izin lokasi maka regulasi perizinan berkaitan dengan penggunaan tanah dituangkan melalui penerbitan izin lokasi;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi;
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.
Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Mengingat
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;
7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal 12. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; 13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Perubahan Penggunaan Tanah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH IZIN LOKASI.
TENTANG
PENYELENGGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 3. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko. 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk penerbitan Izin Lokasi. 6. Instansi yang berwenang adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko atau sebutan lainnya. 7. Tim Teknis adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait di bidang perizinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati. 8. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 10. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. 11. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Mukomuko. 12. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 13. Pemeriksaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang diberi wewenang khusus oleh peraturan Perundangundangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati. 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang penyelenggaraan dan retribusi izin lokasi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK Pasal 2 (1)
Nama Izin adalah Izin Lokasi
(2)
Subjek Izin adalah orang pribadi atau perusahaan yang mengajukan permohonan Izin Lokasi
Pasal 3 Objek Izin Lokasi adalah Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang peruntukan tanah tersebut harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko. Pasal 4 (1)
Perluasan Izin Lokasi, baik oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama maupun berlainan namun masih dalam satu kelompok usaha atau sahamnya dimiliki oleh orang pribadi atau perusahaan yang sama dengan kegiatan pemanfaatan sebelumnya, maka perluasan kegiatan tersebut bersama kegiatan sebelumnya merupakan objek Izin Lokasi.
(2)
Ketentuan bagi kegiatan perumahan/permukiman dan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 antara lain : a. Bagi kegiatan perumahan mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Siap Bangun (kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (lisiba); b. Bagi kegiatan industri mengikuti ketentuan mengenai Kawasan Industri. BAB III PENYELENGGARAAN IZIN LOKASI Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 5
(1)
Setiap orang atau perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib memiliki izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)
Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperlukan dalam hal : a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham, b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri, d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut, e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan, f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau
g.
(3)
Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanahtanah tersebut terletak dilokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
Dalam hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bagian Kedua Jangka Waktu Pasal 6
(1)
Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (Dua) tahun c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (Tiga) tahun
(2)
Perolehan tanah oleh Pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
(4)
Izin Lokasi dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
(5)
Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berakhirnya izin lokasi beserta alasannya. Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 7
(1)
Syarat-syarat pengajuan izin lokasi sebagai berikut : a. Surat permohonan izin lokasi yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko atau sebutan lain; b. Identitas Pemohon; c. Surat Kuasa apabila dikuasakan; d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; e. Foto copy Akte Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum; f. Foto copy Izin Usaha (bagi yang telah memiliki usaha); g. Sketsa letak lokasi yang dimohon; h. Proposal teknis rencana kegiatan yang dimohon; i. Foto copy Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Instansi yang berwenang; j. Persetujuan Prinsip dari Bupati; k. Pernyataan luas tanah yang telah dimiliki pemohon; l. Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah.
(2)
Setelah syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, pemohon wajib melakukan presentasi Proposal teknis rencana kegiatan. BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI Bagian Kesatu Proses seleksi Pasal 8
(1)
Setiap rencana kegiatan Izin Lokasi harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati yang diterbitkan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko atau sebutan lain.
(2)
Permohonan izin Lokasi hanya dapat diproses setelah melengkapi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 7.
(3)
Tanah yang dimohon peruntukkannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maka KPTSP atau sebutan lain selaku unit pemberi izin membuat surat penolakan atas nama Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.
pemohon
Bagian Kedua Tim Teknis Pasal 9 (1)
Tim Teknis adalah unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)
Tim teknis harus melakukan peninjauan ke lapangan yang dituangkan dalam berita acara hasil peninjauan lapangan dan Apabila diperlukan tim teknis dapat meminta tambahan informasi atau persyaratan teknis serta administratif lain dari pemohon, untuk kepentingan pengkajian.
(3)
Keputusan tim teknis berupa rekomendasi untuk diizinkan tanpa syarat, diizinkan dengan syarat, atau ditolak, dan rekomendasi diizinkan maupun ditolak harus dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh tim teknis.
(4)
Apabila berita acara tim teknis mengizinkan tanpa syarat, maka Kantor pelayanan terpadu satu pintu (KPTSP) atau sebutan lain segera memproses izin lokasi.
(5)
Apabila berita acara tim teknis mengizinkan dengan syarat, maka kantor pelayanan terpadu satu pintu (KPTSP) atau sebutan lain harus segara menyampaikan persyaratan tersebut kepada pemohon.
(6)
Apabila pemohon sanggup memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dibuktikan dengan surat diatas materai/kertas segel, kantor pelayanan terpadu satu pintu segera memproses izin lokasi tersebut.
(7)
Apabila pemohon keberatan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka permohonannya ditolak.
(8)
Permohonan dapat langsung ditolak apabila setelah ditinjau kelapangan atau setelah dikaji oleh tim teknis ternyata rencana lokasi yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)
Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan (8) cukup ditandatangani oleh kepala kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau sebutan lain atas nama Bupati dengan tembusan kepada dinas/instansi/lembaga/wilayah terkait.
(10) Proses pemberian/penolakan izin lokasi tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kelengkapan dan persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi oleh pemohon. (11) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kerja surat penolakan belum selesai, kantor pelayanan terpadu satu pintu atau sebutan lain wajib memberitahukannya kepada pemohon disertai alasan-alasan keterlambatan. (12) Perpanjangan waktu pemrosesan paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Bagian Ketiga Perubahan Nama dan Jenis Usaha Pasal 10 (1)
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin Lokasi yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko atau sebutan lain selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
(2)
Selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko atau sebutan lain mengeluarkan Persetujuan Perubahan. Pasal 11
Bagi Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin lokasi yang akan melakukan perubahan dan perbaharuan kegiatan usaha dan atau komoditi, maka terlebih dahulu mendapatkan izin perubahan dan pembaharuan kegiatan usaha dan atau komoditi. Bagian Kempat Perluasan Izin Lokasi Pasal 12 (1)
Setiap permohonan perluasan izin lokasi wajib melampirkan dokumen rencana perluasan izin lokasi.
(2)
Permohonan Perluasan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko atau sebutan lain.
(3)
Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan perluasan izin lokasi secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Tim Teknis harus meninjau ke Lapangan.
(4)
Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim teknis.
(5)
kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) atau sebutan lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus segera memproses penerbitan perluasan izin lokasi yang akan ditandatangani oleh Bupati. BAB V PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH Pasal 13
(1)
Pemegang izin lokasi harus membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak dan atau pihak yang menguasai tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)
Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah.
(3)
Apabila tidak terjadi kesepakatan pembebasan tanah dalam area izin lokasi antara Pemegang Izin dengan Pemegang Hak atau Kepentingan pihak lain, maka tanah tersebut di Enclave.
(4)
Pemegang izin wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat sekitar lokasi , dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
(5)
Apabila tanah tersebut sudah dibebaskan penerima izin lokasi agar mengajukan hak atas tanahnya atas nama penerima izin lokasi.
(6)
Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegan izin lokasi.
(7)
Terhadap tanah-tanah yang sudah diperoleh, pemegang izin lokasi agar memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana peruntukannya dan dilarang untuk menelantarkannya.
(8)
Pemegang izin lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Terkait mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut. BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14
Setiap Pemegang izin Lokasi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa: a. Peringatan tertulis yang diberikan maksimal 3 (tiga) kali untuk masa 3 (tiga) bulan; dan/atau b. Pencabutan izin lokasi, apabila peringatan tertulis tidak juga di taati.
BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1)
Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
(2)
Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 16
Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dalam rangka penegakan Peraturan-Peraturan yang ada di Daerah. Pasal 17 (1)
Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPNS berwenang : a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebennaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana; g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana; h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
(2)
Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai : a. Pemeriksaan tersangka; b. Penyitaan benda atau barang; c. Pemeriksaan surat; d. Pemeriksaan saksi; e. Pemeriksaan tempat kejadian.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
(1)
Izin lokasi yang telah dimiliki perusahaan sebelum ditetapkanya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang pemilik izin lokasi yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
(2)
Permohonan izin lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB X PENUTUP Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko. Ditetapkan di Mukomuko Pada tanggal 31Desember 2013 BUPATI MUKOMUKO, TTD ICHWAN YUNUS Diundangkan di Mukomuko Pada tanggal 31 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO, TTD SYAFKANI, SP. Pembina Utama Muda IVc/ NIP. 19591124 198003 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR: 14
