PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANDAK, Menimbang

: a.

b. Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya di bidang kependudukan dan Catatan Sipil dipandang perlu mengenakan biaya retribusi penggatian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil; bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembarab Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagaia Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan

8.

9.

10

11. 12. 13.

14.

Pendaftaran Penduduk Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Dan Peningkatan Pembina Penyelenggaraan Catatan Sipil; Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1983 tentang Pendaftaran Penduduk; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seri D Nomor 01). Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Landak. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak d. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kartu Keluarga, yang selanjutnya KK, adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua Anggota Keluarga. f. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara Asing. g. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan pengakuan anak, Catatan di tepi Akta/Catatan Pinggir dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas/ Badan/ Kantor yang diberi wewenang oleh Kepala Daerah. h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang tujuannya untuk kepentingan dan kemanfaatan umum seta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. i. Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pengantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tersebut. k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Rertribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau penerbitan Akta Catatan Sipil. l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terutama menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. m. Surat Keterangan Catatan Sipil adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Badan / Kantor / Unit Kerja yang berkaitan langsung dengan proses pelayanan Akta Catatan Sipil. n. Surat Keterangan lainnya adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas / Badan /Kantor / Unit Kerja yang berkaitan dengan administrasi kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah dan lain-lain). o. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. p. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan dan atau tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan persidangan. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RERTIBUSI Pasal 2 Dengan Nama Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di punggut Retribusi atas pengantian biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan akta Catatan Sipil. Pasal 3 Objek retribusi meliputi formulir dan atau blangko: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. c. d. e. f. g. h. i.

Kartu Keluarga (KK); Akta Kelahiran; Akta Perkawinan; Akta Perceraian ; Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak; Akta Kematian ; Catatan di tepi Akta/ catatan pinggir ; Surat Keterangan Catatan Sipil. Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan jasa pencetakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi bidang administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dan jenis Retribusi Jasa umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Bagian Pertama Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk menganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal iniadalah biaya cetek perset (4 lembar) Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil yang di bayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Percetakan. Bagian kedua Pasal 8 Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, yaitu : a. Pengantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk………………… b. Pengantian biaya cetak Kartu Keluarga………………………... c. Pengantian biaya cetak Akta Catatan Sipil : 1)

Akta Kelahiran : WNI

Rp. Rp.

5.000,00 7.500,00

   

2)

Anak Kesatu dan Kedua …………………………….. Anak Ketiga dan seterusnya……………………..….. Kutipan Kedua……...……………………………….. Salinan Akta Kelahiran……..………………………..

WNA  Anak Kesatu dan Kedua ……………………………..  Anak Ketiga dan seterusnya……...…………………..  Kutipan Kedua………...……………………………..  Salinan Akta Kelahiran……………………………… Akta Perkawinan: WNI  Pencatatan perkawinan di dalam kantor …………….  Pencatatan perkawinan di luar kantor………………..  Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan di dalam kantor………………………….  Pencatatan perkawinan melalui jangka waktu 1 (satu) bulan di luar kantor ………………………………….  Kutipan akta perkawinan…………………………….  Kutipan akta perkawinan kedua……………………..  Salinan akta perkawinan…………………………….. WNA  Pencatatan perkawinan di dalam kantor …………….  Pencatatan perkawinan di luar kantor………………..  Pencatatan perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan di dalam kantor………………………….  Pencatatan perkawinan melalui jangka waktu 1 (satu) bulan di luar kantor ………………………………….  Kutipan akta perkawinan…………………………….  Kutipan akta perkawinan kedua……………………..  Salinan akta perkawinan……………………………..

3)

4)

Akta Perceraian : WNI  Pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian…..  Pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap…  Kutipan kedua……………………………………….  Salinan akta perceraian …………………………….. WNA  Pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian…..  Pencatatan perceraian melebihi jangka waktu 1(satu) bulan sejak tanggal keputusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap…  Kutipan kedua……………………………………….  Salinan akta perceraian …………………………….. Akta Kematian

Rp. Rp. Rp. Rp.

7.500,00 12.500,00 15.000,00 25.000,00

Rp. Rp. Rp. Rp.

15.000,00 25.500,00 30.000,00 50.000,00

Rp. Rp.

25.000,00 50.000,00

Rp.

50.000,00

Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000,00 20.000,00 50.000,00 100.000,00

Rp. Rp.

50.000,00 100.000,00

Rp.

100.000,00

Rp. Rp. Rp. Rp

200.000,00 40.000,00 80.000,00 100.000,00

Rp.

75.000,00

Rp. Rp. Rp.

150.000,00 75.000,00 100.000,00

Rp.

100.000,00

Rp. Rp. Rp

200.000,00 100.000,00 150.000,00

WNI  Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian …..  Kutipan kedua ………………………………………  Salinan akta kematian……………………………….

5)

6)

7)

8)

9)

WNA  Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian …..  Kutipan kedua ……………………………………….  Salinan akta kematian……………………………….. Pengumuman Perkawinan WNI  Dalam Daerah ……………………………………….  Luar Daerah………………………………………….. WNA  Dalam Daerah………………………………………..  Luar Daerah………………………………………….. Pengakuan/Pengesahan Anak :  WNI…………………………………………………..  WNA…………………………………………………. Surat Keterangan Lainnya :  WNI…………………………………………………..  WNA…………………………………………………. Catatan di tepi Akta / Catatan Pinggir :  WNI…………………………………………………..  WNA ………………………………………………... Lagalisir:  WNI…………………………………………………..  WNA………………………………………………….

Rp. Rp. Rp.

10.000,00 15.000,00 25.000,00

Rp. Rp. Rp

20.000,00 30.000,00 50.000,00

Rp. Rp.

5.000,00 10.000,00

Rp. Rp.

10.000,00 20.000,00

Rp. Rp.

35.000,00 70.000,00

Rp. Rp.

5.000,00 10.000,00

Rp. Rp.

10.000,00 20.000,00

Rp. Rp.

1.500,00 3.000,00

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 10 Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil di keluarkan. BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12 (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD. (2) SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk dan isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dan isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka, untuk 1 (satu) kali masa retribusi. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima balas) hari sejak diterbitkannya SKRDKBT. (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayarannya diatur dengan keputusan Kepala Daerah. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dikenakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII KEBERATAN

Pasal 17 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajub retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 18 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diteriama harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah rertibusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hal ini langsung diperhitungkan untuk melumasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 20 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi. b. Masa retribusi. c. Besarnya kelebihan pembayaran. d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian kekurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemanpuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasisiwa. (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain untuk wajib retribusi yang berusia lanjut atau 60 tahun keatas khusus untuk kartu tanda penduduk (KTP). (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah. BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 23 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang retribusi; (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila : a. Diterbitkannya Surat Teguran atau: b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah); (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran. BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Mendatangkan orang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Masa Retribusi yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Masa Retribusi.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur masalah yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 28 Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang Pada Tanggal 7 April 2003 BUPATI LANDAK Cap/ttd CORNELIS

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I.

PENJELASAN UMUM Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khusus yang bersumber dari sektor Retribusi, harus dipunggut dan dikelola secara bertanggungjawab. Sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, membawa salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari hasil Retribusi. Pungutan retribusi dimaksud harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 secara tegas telah mengatur tentang Retribusi Daerah bidang Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum, dasar penetapan retribusi ini adalah untuk pengantian biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Akta Catatan Sipil dan lain-lain. Pemungutan Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 78 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1991 tentang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka menata mekanisme pemungutan Retribusi tersebut, sehingga dengan mekanisme yang dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan Tertib Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil pada akhirnya dapat memberi kepastian hukum kepada setiap orang yang berkepentingan.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Yang dimaksud dengan legalisir adalah pengesahan atas penggaandaan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil yang telah diterbitkan untuk kepentingan pemakai. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 yang dimaksud dengan penggunaan jasa adalah tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa pengadaan barang cetakan untuk keperluan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil. Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Angka 3

Pasal 9

Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 25 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28

yang dimaksud dengan kutipan kedua adalah penggantian dari kutipan yang telah dikeluarkan. Angka 7 Yang dimaksud dengan surat keterangan lainnya adalah surat yang diterbitkan berkenaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil. yang dimaksud masa masa Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah khusus untuk Kartu Tanda Penduduk, sedangkan bagi Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil bisa masa berlakunya disesuaikan dengan peruntukannya khusus untuk wajib Retribusi yang berusia 60 tahun keatas jangka waktu masa Retribusi untuk Kartu Tanda Penduduk ditetapkan seumur hidup. Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 6