PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar _Perusahaan di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ; 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
2 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 16. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003, Nomor 02/C).
3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN LAMONGAN Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003, Nomor 02/C), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi : Pasal 5 (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP. (2) TDP, IUI/TDI, dan TDG berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharuhi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. 2. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi : Pasal 9 Dengan nama retribusi surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya administrasi daftar ulang surat izin usaha perdagangan dan atau pembaharuan tanda daftar perusahaan. 3. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, e dan huruf f diubah, sehingga berbunyi : Pasal 15 (1) Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya. Sedangkan setiap Perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan pendaftaran ulang dikenakan biaya : - SIUP kecil, sebesar Rp. 75.000,00 - SIUP menengah, sebesar Rp. 150.000,00 - SIUP besar, sebesar Rp. 300.000,00 b. TDI dengan investasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dikenakan retribusi sebesar Rp. 250.000,-
4 e. Setiap perusahaan yang mengajukan pendaftaran perusahaan baru, tidak dikenakan biaya. Sedangkan setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP dikenakan biaya : - Perseroan Terbatas, sebesar Rp. 500.000,00 - Koperasi, sebesar Rp. 100.000,00 - Persekutuan Komanditer, sebesar Rp. 250.000,00 - Firma, sebesar Rp. 250.000,00 - Perusahaan Perseorangan, sebesar Rp. 100.000,00 - Bentuk Perusahaan lain, sebesar Rp. 250.000,00 - Bentuk Perusahaan Asing, sebesar Rp. 1.000.000,00 f.
TDG - Luas 36 m2 s/d 2.500 m2, sebesar Rp. 100.000,00 - Luas > 2.00 m2 s/d 10.000 m2 sebesar Rp. 200.000,00 - Luas > 10.000 m2, sebesar Rp. 300.000,00
4. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi : Pasal 17 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun. 5. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi : Pasal 23 (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggai surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 6. Setelah Pasal 26, ditambah Pasal baru yaitu Pasal 26A, yang berbunyi : Pasal 26A Setiap orang atau badan hukum yang dalam melakukan usahanya tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dikenakan sanksi administrasi berupa : a. peringatan tertulis ; b. penutupan sementara atau penutupan. 7. Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi : (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
5 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 4 Juni 2006 BUPATI LAMONGAN ttd, MASFUK Diundangkan di Lamongan Pada tanggal 21 Agustus 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Ttd, FADELI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008 NOMOR 13 Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd, AGUS SUGIARTO
6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DI KABUPATEN LAMONGAN I.
UMUM Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian perusahaan atau menjalankan perdagangan serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Lamongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
