PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG DESA TEGAK
PERATURAN DESA TEGAK NOMOR : 1 TAHUN 2004 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TEGAK
TAHUN 2004
-1PERATURAN DESA TEGAK NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TEGAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KLUNGKUNG.
Menimbang
:
bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Tegak secara
berdaya
perkembangan peraturan tentang
guna
pembangunan
Daerah tata
pemberhentian
dan
maka
Kabupaten
cara
berhasil
perangkat
dalam
Klungkung
pencalonan, desa
guna
sesuai
rangka
Nomor
8
dengan
pelaksanaan Tahun
2002
pemilihan,
pengangkatan,
dan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Klungkung Tahun 2002 Nomor 12 seri D Nomor 13) Mengingat
:
1.
Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2.
Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Daerah
(Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
4.
Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
64
Tahun
1999
12
Tahun
tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa; 5.
Peraturan 2000
Daerah
Kabupaten
Klungkung
Nomor
tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian
Kepala
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Klungkung Tahun 2000 Nomor 24 Seri D Nomor 16); 6.
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Klungkung
Nomor
13
Tahun
2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2000 Nomor 25 Seri D Nomor 17);
-27.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Peraturan
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Klungkung Tahun 2000 Nomor 11 Seri D Nomor 11); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2002 Nomor 12 seri D Nomor 13).
Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DESA TEGAK
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN
DESA
TEGAK
PEMILIHAN
PENGANGKATAN
TENTANG DAN
MEKANISME PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA TEGAK
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan : (1) Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegak (2) Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan Desa Tegak yang
terdiri
atas
pemuka-pemuka
desa
yang
berfungsi
mengayomi
adat
istiadat,
membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan-penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (3) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Tegak; (5) Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tegak sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (6) Dusun adalah bagian wilayah desa Tegakmerupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
-3BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA DUSUN
Pasal 2 Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan berkewarganegaraan Republik Indonesia yang : 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, 3. Berkelakuan Baik, 4. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 6. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, 7. Sekurang-kurangnya berumur 20 tahun dan setinggi-tingginya 46 tahun, 8. Sehat Jasmani dan Rohani, 9. Sekurang-kurangnya berijazah SLTP, 10. Kepala Dusun yang telah ditetapkan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab diwilayah dusunnya serta masuk setiap hari kerja.
Pasal 3 PNS/TNI-POLRI/Pegawai Honor Daerah yang diangkat menjadi Kepala Dusun harus mengajukan permohonana berhenti menjadi Pegawai Negeri/TNI-POLRI/Pegawai hoor Daerah setelah mendapat surat keputusan pengangkatannya.
BAB III MEKANISME PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DUSUN
Pasal 4 1. Sebelum diadakan pemilihan Kepala Dusun, Kepala Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh anggota BPD dan perangkat Desa untuk : a. Membentuk Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun; b. Membahas mengenai rencana biaya pemilihan. 2. Panitia sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a terdiri dari : a. Perangkat Desa; b. Anggota masyarakat / pemuka masyarakat.
-43. Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat 2 minimal 5 orang. 4. Susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota panitia.
Pasal 5 Panitia sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 4 mempunyai tugas : a. Mengajukan rencana biaya Pemilihan kepada Kepala Desa; b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Calon Kepala Dusun sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; c. Melaksanakan pendaftaran dan pengumuman pemilih; d. Melaksanakan pemungutan suara; e. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun kepada Kepala Desa; f.
Membuat Berita Acara Pemilihan;
g. Mempersiapkan pelaksanaan Pelantikan Kepala Dusun.
Pasal 6 1. Apabila diantara panitia ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon Kepala Dusun, yang bersangkutan diharuskan mengundurkan diri dari keanggotaan panitia; 2. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat 1, keanggotaannya sebagai panitia akan di isi dari perangkat Desa atau pemuka masyarakat lainnya.
BAB IV HAK MEMILIH DAN DIPILH
Pasal 7 Yang berhak memilih Calon Kepala Dusun adalah Penduduk Desa Tegak dalam Dusun yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat :
a. Terdaftar sebagai penduduk pada Dusun yang bersangkutan secara sah, tinggal sekurangkurangnya 6 bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan terdaftar sebagai pemilih; b. Telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau meskipun belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin.
Pasal 8 1. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa pada Dusun yang bersangkutan dan telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan;
-52. PNS / TNI – POLRI / Peg. Honor Daerah yang dicalonkan/mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun, selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, juga harus mendapat ijin dari atasannya; 3. PNS / TNI – POLRI / Peg. Honor terpilih menjadi
Kepala Dusun harus mengajukan
permohonan berhenti sebagai PNS / TNI – POLRI / Peg. Honor Daerah, setelah mendapat surat pengangkatannya.
Pasal 9 Setiap penduduk pada Dusun yang bersangkutan yang telah terdaftar sebagai pemilih, wajib hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun. BAB V PENCALONAN KEPALA DUSUN
Pasal 10 1. Kepala Desa memberitahukan Kepada Kepala Dusun mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Dusun yang bersangkutan secara tertulis 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan; 2. Setelah menerima secara tertulis dari Kepala Desa, Kepala Dusun mengajukan permohonan berhenti karena berakhir masa jabatannya kepada Kepala Desa; 3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kepala Desa segera memberikan
persetujuan kepada
yang
bersangkutan
dan
lanjut
membentuk panitia
Pemilihan Kepala Dusun. 4. Panitia sebagaimana dimaksud ayat 3 membuat rencana dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan calon Kepala Dusun sesuai dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pasal 4.
Pasal 11 Masa jabatan Kepala Dusun adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 12 1. Panitia mengajukan bakal calon yang telah memenuhi syarat dari hasil penjaringan sedikitdikitnya dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih; 2. Calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan urutan abjad.
-6Pasal 13 1. Setelah menerima penetapan calon yang berhak dipilih, panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Dusun setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa. 2. Calon Kepala Dusun yang ditetapkan oleh Kepala Desa, segera diumumkan kepada masyarakat Desa.
Pasal 14 Calon yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon Kepala Dusun.
Pasal 15 1. Pemilihan calon Kepala Dusun dilaksanakan dalam rapat Pemilihan calon Kepala Dusun yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, dimulai sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan 2. Apabila rapat pemilihan calon Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat 1 jumlah pemilih yang telah memberikan suara belum mencapai 2/3 dari jumlah pemilih, pemimpin rapat dapat menunda 3 jam dari waktu yang telah ditetapkan. 3. Setelah penundaan 3 jam, ternyata belum mencapai 2/3 dari jumlah pemilih, maka ketua panitia pemilihan berhak menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan CXalon Kepala Dusun.
Pasal 16 Para anggota Panitia Pemilihan yang terdaftar sebagai pemilih dan calon Kepala Dusun mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Calon Kepala Dusun.
Pasal 17 1. Pemilihan Calon Kepala Dusun dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. 2. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar atau foto Calon Kepala Dusun dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. 3. Seorang pemilih hanya boleh memberikan suara kepada satu orang calon Kepala Dusun. 4. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak boleh mewakilkan dengan cara apapun.
-7Pasal 18 1. Untuk
kelancaran
pelaksanaan
pemilihan
calon
Kepala
Dusun,
panitia
pemilihan
menyediakan ; a. Papan tulis yang memuat nama-nama Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih. b. Surat suara. c. Kotak suara berikut kuncinya yang jumlah dan besarnya dibuat sesuai dengan kebutuhan d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara. 2. Bentuk atau model surat suara sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b, diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan.
Pasal 19 1. Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun, panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat panggilan pemberian suara kepada para pemilih yang terdaftar. 2. Dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus disebutkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat pemberian suara.
BAB IV PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 20 Untuk kepentingan pelaksanaan
pemungutan
suara, panitia
pemilihan dapat
membentuk
Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan kondisi Dusun yang bersangkutan.
Pasal 21 Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, dan menyegel dengan kertas segel yang dibubuhi cat atau stempel Panitia Pemilihan.
Pasal 22 1. Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut kehadiran pemilih.
-82. Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara yang diterima. 3. Apabila surat suara yang diterima dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak, kepada Panitia Pemilihan.
Pasal 23 1. Pemilihan Calon Kepala Dusun dilaksanakan dalam bilik suara dengan memcoblos salah satu tanda gambar atau Foto calon Kepala Dusun yang dipilih, yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. 2. Pemilih yang masuk kedalam bilik suara adalah pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
Pasal 24 1. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban menjmin pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan dengan tertib, lancer, aman bebas rahasia. 2. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Dusun harus berada di Tempat pelaksanaan pemungutan suara. 3. Panitia Pemilihan menjaga agar setiap pemilih yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun,
Pasal 25 Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan keputusan panitia. BAB VII PERHITUNGAN SUARA Pasal 26 1. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan menyegel kotak suara dan lanjut membawanya ketempat penghitungan suara. 2. Tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 27 1. Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, Panitia menetapkan masingmasing saksi di masing-masing TPS bagi setiap calon, yang diambil dari pemilih yang memberikan suaranya, yang ditentukan sendiri oleh para Calon Kepala Dusun selambatlambatnya sebelum hari dan tanggal pemilihan dilaksanakan.
-92. Saksi sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara. 3. Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk selembar demi selembar disaksikan oleh para saksi dan pemilih yang hadir.
Pasal 28 1. Suara dianggap tidak sah apabila : a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan. b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara. c. Ditanda tangani, memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih. d. Surat suara yang rusak atau cacat. e. Mencoblos diluar tanda gambar/foto calon. 2. Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 diumumkan kepada pemilih sesaat sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 3. Suara yang sah adalah : a. Memakai surat suara yang telah ditentukan. b. Surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan. c. Tidak terdapat coretan atau tanda yang menunjukkan identitas pemilih. d. Memakai alat coblos yang telah disediakan panitia. e. Mencoblos didalam kotak tanda gambar/ foto.
Pasal 29 Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
BAB V III PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH
Pasal 30 1. Setelah penghitungan suara selesai , pelaksana pemilihan membuat Berita Acara pemilihan dan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih serta menyatakan sahnya pelaksanaan pemilihan. 2. Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Dusun terpilih dan mengajukan kepada Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara pemilihan untuk mendapat pengesahan.
- 10 3. Calon Kepala Dusun terpilih sebagaimana dimaksud ayat 2 disahkan oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan Calon Kepala Dusun terpilih menjadi Kepala Dusun terpilih.
Pasal 31 1. Apabila terdapat lebih dari satu orang calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 26 dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang hanya terhadap calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan suara terbanyak yang sama. 2. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan. 3. Dalam hal Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud ayat 2 hasil tetap sama, Kepala Desa menetapkan Penjabat Kepala Dusun selama-lamanya 1 tahun 4. Kepala Dusun yang dimaksud ayat 3 diangkat dari Perangkat Desa.
Pasal 32 1. Pelantikan Kepala Dusun dilaksanakan pada akhir masa jabatan Kepala Dusun yang bersangkutan dan sekaligus ditetapkan sebagai tanggal pelantikan. 2. Kepala Dusun dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa. 3. Kepala Dusun mulai melaksanakan tugas sejak dilantik.
Pasal 33 Apabila
pelaksanaan
pelantikan
Kepala
Dusun
jatuh
pada
hari
libur,
maka
pelantikan
dilaksanakan sehari sebelumhari libur.
Pasal 34 Pelantikan Kepala Dusun yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan, Kepala Dusun terdahulu tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- 11 -
BAB IX MEKANISME PENCALONAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN KEPALA URUSAN DESA
Pasal 35 1. Kepala
Desa
memberikan
kesempatan
kepada
masyarakat/warga
Desa
Tegak
untuk
melamar menjadi calon sekretaris Desa dan atau Kepala Urusan dengan kriteria sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 8 Tahun 2002. 2. Kepala Desa membentuk panitia atau tim penguji. 3. Kepala Desa mengajukan calon sekretaris desa dan atau Kepala Urusan kepada Badan Perwakilan Desa terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggidari hasil tes. Diadakan uji ulang bagi yang memperoleh nilai tertinggi yang sama.
BAB X MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 36 1. Apabila Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang berhenti karena meninggal dunia atau mengajukan permohonan berhenti, maka Kepala Desa segera mengajukan calon pengganti kepada Badan Perwakilan Desa. 2. Apabila Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang berhenti karena meninggal dunia atau mengajukan permohonan berhenti, Kepala Desa segera membentuk patau tim penguji.
Pasal 37 1. Perangkat ditetapkan
Desa
yang
dengan
berhenti
keputusan
atas Kepla
permintaan Desa
sendiri,
setelah
proses
mendapat
pemberhentiannya persetujuan
Badan
Perwakilan Desa. 2. Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf e, f, g, h dan I Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No 8 Tahun 2002, selain harus
mendapat
persetujuan
Badan
Perwakilan
Desa
pemberhentian
tersebut
harus
didukung oleh Putusan Pengadilan yang telak memiliki kekuatan hukum tetap. 3. Berdasarkan keputusan pemberhentian tersebut, Kepala Desa segera melaksanakan proses pergantian Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Desa ini.
- 12 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Kepala Desa.
Pasal 39 1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; 2. Perangkat Desa yang
ada pada saat mulai
melaksanakan tugasnya dengan mengikuti
berlakunya
peraturan Desa ini tetap
ketentuan – ketentuan dalam peraturan Desa ini.
Ditetapkan di Desa Tegak Pada tanggal : 29Juli 2004
KEPALA DESA TEGAK,
I PUTU MERTANA, SE.
