PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa pembentukan dinas-dinas daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006, yang penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

b.

bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugastugas pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu mengatur kembali Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

c.

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

: 1.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

6.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gunungkidul.

7.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

8.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

9.

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. 11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : a. b.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan;

c.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

d.

Dinas Peternakan;

e.

Dinas Kelautan dan Perikanan;

f.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

g.

Dinas Pekerjaan Umum;

h.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

i.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan;

j.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

l.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan

m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. BAB III DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 3 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga.

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;

c.

pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;

d.

pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan;

e.

pembinaan tenaga pendidik;

f.

pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga;

g.

penyusunan dan pengembangan kurikulum;

h.

pembinaan administrasi sekolah;

i.

peningkatan manajemen mutu pendidikan;

j.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;

k.

pengelolaan UPT; dan

l.

pengelolaan kesekretariatan dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 6

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

:

Kepala Dinas;

b. c.

Unsur Pembantu Pimpinan Unsur Pelaksana

: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian; : 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi; 2. Unit Pelaksana Teknis;

d.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 2) Subbagian Kepegawaian; 3) Subbagian Umum; c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari : 1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2) Seksi Kurikulum; 3) Seksi Bina Pendidik;

d.

e.

f.

h.

i. j.

Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama terdiri dari : 1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2) Seksi Kurikulum; 3) Seksi Bina Pendidik; Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari : 1) Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana; 2) Seksi Kurikulum; 3) Seksi Bina Pendidik; Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari : 1) Seksi Pendidikan Masyarakat; 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari : 1) Seksi Pemuda; 2) Seksi Olahraga; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 7 (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 8 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; c. pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan; d. pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang kesehatan; e. pelaksanaan pelayanan kesehatan; f.

pelaksanaan pengendalian pelayanan kesehatan;

g. pelaksanaan promosi kesehatan dan jaminan kesehatan masyarakat; h. pelaksanaan survailans, imunisasi, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, dan penyehatan lingkungan;

i.

pelaksanaan upaya peningkatan derajad kesehatan masyarakat;

j.

pelayanan kesehatan ibu, anak, dan usia lanjut;

k. pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat; l.

pelaksanaan pembinaan tenaga kesehatan;

m. pengelolaan farmasi dan perbekalan kesehatan; n. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kesehatan; o. pengelolaan UPT; dan p. pengelolaan kesekretariatan dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 10 (1) Dinas Kesehatan terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.

Unsur Pembantu Pimpinan

: Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;

c.

Unsur Pelaksana

: 1. 2.

d.

Bidang-Bidang yang terdiri dari Seksi-seksi; Unit Pelaksana Teknis;


(2) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum;

c.

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian Penyakit; 2) Seksi Survailans dan Imunisasi; 3) Seksi Kesehatan Lingkungan;

d.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1) Seksi Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2) Seksi Bina Kesehatan Keluarga; 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta;

e.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari : 1) Seksi Promosi Kesehatan; 2) Seksi Bina Gizi Masyarakat;

f.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari : 1) Seksi Bina Tenaga Kesehatan; 2) Seksi Farmasi, Obat, dan Perbekalan Kesehatan;

g.

Unit Pelaksana Teknis;

h.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 11 (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura. (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 12 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c.

pelaksanaan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d.

peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;

e.

pembinaan dan pengembangan usaha tanaman pangan dan hortikultura;

f.

pengendalian tata guna lahan dan pembinaan pemanfaatan air irigasi;

g.

pelaksanaan perlindungan tanaman ;

h.

pengkajian dan penerapan teknologi anjuran ;

i.

pengelolaan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura

j.

pembinaan perbibitan dan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;

k.

pengawasan standar mutu alat, mesin, pupuk dan pestisida pertanian;

l.

pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;

m. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang tanaman pangan dan hortikultura; n.


o.

pengelolaan kesekretariatan dinas; Bagian Kedua Organisasi Pasal 14

(1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana

: 1. 2.

d.

Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi; Unit Pelaksana Teknis;


(2) Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Keuangan; 3)

c.

Subbagian Umum;

Bidang Bina Produksi terdiri dari : 1) Seksi Budi Daya Tanaman Pangan; 2) Seksi Budi Daya Hortikultura;

d.

Bidang Bina Usaha terdiri dari : 1) Seksi Kelembagaan; 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

e.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1) Seksi Alat dan Mesin; 2) Seksi Pupuk dan Pestisida;

f.

Bidang Pengendalian dan Perlindungan terdiri dari : 1) Seksi Penatagunaan Lahan dan Air; 2) Seksi Perlindungan Tanaman;

g.


h.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI DINAS PETERNAKAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 15 (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang peternakan. (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 16 Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan.

Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Peternakan mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang peternakan;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;

c.

pelaksanaan pembinaan budi daya di bidang peternakan;

d.

pembinaan dan pengembangan usaha di bidang peternakan;

e.

peningkatan produksi dan produktivitas peternakan;

f.

pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit hewan;

g.

pembinaan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan;

h.

pengelolaan sarana dan prasarana peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;

i.

pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang peternakan;

j.

pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi peternakan;

k.

pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;

l.

pengelolaan pusat kesehatan hewan;

m. pengelolaan pengolahan pakan ternak; n.

pengelolaan perbibitan ternak;

o.

pembinaan dan pengendalian usaha bidang peternakan;

p.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang peternakan;

q.


r.


(1) Dinas Peternakan terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana

: 1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi; 2. Unit Pelaksana Teknis;

d.


(2) Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Keuangan; 3)

c.

Subbagian Umum;

Bidang Bina Produksi terdiri dari :

1) Seksi Budi Daya Ternak Ruminansia; 2) Seksi Budi Daya Ternak Non Ruminansia; d.


e.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1) Seksi Alat dan Mesin; 2) Seksi Vaksin, Obat, dan Pakan;

f.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari : 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

g.


h.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 19 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 20 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kelautan dan perikanan;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;

c.

pelaksanaan pembinaan budi daya dan tangkap di bidang kelautan dan perikanan;

d.

pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan;

e.

pembinaan dan pengendalian usaha di bidang kelautan dan perikanan

f.

peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;

g.

pengamatan, penyelidikan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan, dan pemetaan penyakit ikan;

h.

pembinaan kebaharian masyarakat;

i.

pelaksanaan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan;

j.

pengelolaan perairan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

k.

pelaksanaan rehabilitasi sumber daya, penanggulangan kerusakan, dan pencemaran perairan;

l.

pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik;

m. pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; n.

pengelolaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;

o.

pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang kelautan dan perikanan;

p.

pengelolaan dan pengembangan statistik dan sistem informasi kelautan dan perikanan;

q.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kelautan dan perikanan;

r.


s.


(1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana


d.


(2) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.


c.

Subbagian Umum;

Bidang Bina Produksi terdiri dari : 1) Seksi Perikanan Tangkap; 2) Seksi Perikanan Budi Daya;

d.


e.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1) Seksi Alat dan Mesin; 2) Seksi Obat dan Pakan;

f.

Bidang Pendayagunaan dan Perlindungan terdiri dari : 1) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Laut dan Ikan; 2) Seksi Perlindungan Sumber Daya Laut dan Ikan;

g.


h.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VIII DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 23 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 24 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;

c.

pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang kehutanan dan perkebunan;

d.

pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, dan konservasi tanah dan air;

e.

pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan hak dan hutan kemasyarakatan;

f.

pembinaan teknis budi daya tanaman perkebunan;

g.

pembinaan perbenihan dan perbibitan tanaman kehutanan dan perkebunan;

h.

pembinaan dan pengendalian usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;

i.

penatausahaan hasil hutan;

j.

pengelolaan kawasan lindung ;

k.

perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

l.

perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan;

m. pengelolaan pembenihan dan pembibitan; n.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kehutanan dan perkebunan;

o.


p.

pengelolaan kesekretariatan dinas.

Bagian Kedua Organisasi Pasal 26 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana


d.


(2) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.


c.

Subbagian Umum;

Bidang Kehutanan terdiri dari : 1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 2) Seksi Pemanfaatan Hutan;

d.

Bidang Perkebunan terdiri dari : 1) Seksi Budi Daya Tanaman; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi;

e.


f.

Bidang Pengendalian dan Perlindungan terdiri dari : 1) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan; 2) Seksi Perlindungan;

g.


h.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS PEKERJAAN UMUM Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 27 (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum. (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;

c.

pelaksanaan pembinaan di bidang pekerjaan umum;

d.

pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya, perumahan, dan tata ruang;

e.

perencanaan teknis penataan ruang;

f.

pengendalian teknis perumahan dan penataan ruang;

g.

pelaksanaan pembinaan di bidang perumahan dan penataan ruang;

h.

pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, sarana, dan prasarana perkotaan dan perdesaan;

i.

pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;

j.

pengelolaan laboratorium dan alat-alat berat;

k.

pengelolaan kebersihan dan pertamanan;

l.

pelaksanaan kerja sama di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, sarana, dan prasarana perkotaan dan perdesaan;

m. penanganan bencana alam di bidang pekerjaan umum; n.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pekerjaan umum;

o.


p.


(1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

:

Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana

: 1. 2

d.



(2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.


c.

Bidang Pengairan terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan; 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan; 3) Seksi Bina Manfaat;

d.

Bidang Bina Marga terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; 3) Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan;

e.

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari : 1) Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan; 2) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan; 3) Seksi Tata Ruang;

f.


g.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB X DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 31 (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian. (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 32 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian. Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

c.

pelaksanaan pembinaan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

d.

pelaksanaan penyuluhan di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

e.

pelaksanaan pembinaan organisasi sosial;

f.

pelaksanaan pelayanan sosial;

g.

pelaksanaan pembinaan sosial;

h.

pelaksanaan pemberian bantuan dan jaminan sosial;

i.

pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial;

j.

pelaksanaan upaya kesejahteraan sosial;

k.

pengelolaan taman makam pahlawan;

l.

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;

m. pelaksanaan bimbingan pendayagunaan tenaga kerja; n.

pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;

o.

penyelenggaraan transmigrasi;

p.

pengendalian di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

q.

penyelenggaraan kerja sama bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

r.

penyelenggaraan pelatihan kerja;

s.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian;

t.


u.


(1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

:

Kepala Dinas;

b.


:

Sekretariat subbagian;

c.

Unsur Pelaksana

:

1.

Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;

2.


d.

yang

terdiri


(2) Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.


Subbagian Umum;

dari

Subbagian-

c.

Bidang Sosial terdiri dari : 1) Seksi Bina Sosial; 2) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; 3) Seksi Rehabilitasi Sosial;

d.

Bidang Pendayagunaan Tenaga Kerja terdiri dari : 1) Seksi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas; 2) Seksi Pengembangan dan Perluasan; 3) Seksi Penyediaan dan Penempatan;

e.

Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari : 1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan;

f.

Bidang Transmigrasi terdiri dari : 1) Seksi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; 2) Seksi Pendaftaran dan Penempatan;

g.


h.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PERTAMBANGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 35 (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pertambangan, dan Energi. (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, pertambangan, dan energi. Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pertambangan dan energi; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; c. pelaksanaan pembinaan pengembangan sarana industri, usaha industri, produksi industri; d. pelaksanaan bimbingan teknis manajemen usaha mikro, kecil, dan menengah serta kemitrausahaan dan koperasi; e. pelaksanaan bimbingan teknologi peningkatan mutu produksi dan diversifikasi/inovasi teknologi; f. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis perdagangan, perlindungan konsumen, kemetrologian, promosi, pemasaran, geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; g. pengawasan produk dan pengendalian terhadap industri mikro, kecil, dan menengah; h. penyediaan informasi teknologi, pemasaran, dana, dan pengembangan ekspor daerah; i. penerapan hak atas kekayaan intelektual; j. pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dan regional industri mikro, kecil, dan menengah, serta pertambangan dan energi; k. pelaksanaan monitoring industri mikro, kecil, dan menengah, koperasi, dan perdagangan; l. pelaksanaan penataan wilayah dan lingkungan geologi, pertambangan, dan air tanah; m. pelaksanaan penelitian dan pemetaan geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; n. pelaksanaan pengembangan potensi dan teknologi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; o. pelaksanaan pengelolaan data, informasi dan promosi geologi, pertambangan, air tanah, dan energi; p. pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi; q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan; r. pengendalian usaha pertambangan dan energi serta pemanfaatan sumber tenaga listrik; s. penghitungan dan realisasi lifting minyak dan gas bumi bersama pemerintah; t. pengendalian teknis pengeboran, penggalian, dan penurapan air tanah; u. pembinaan peningkatan nilai tambah usaha pertambangan; v. penetapan wilayah konservasi air tanah; w. penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah; x. pengelolaan informasi bencana geologi; y. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi; z. penyediaan listrik perdesaan; å. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pertambangan dan energi; ä. pengelolaan UPT; dan ö. pelaksanaan kesekretariatan dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 38

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana


d.


(2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.


c.

Subbagian Umum;

Bidang Perindustrian terdiri dari : 1) Seksi Usaha Industri; 2) Seksi Sarana Industri;

d.

Bidang Perdagangan terdiri dari : 1) Seksi Promosi, Sarana, dan Prasarana; 2) Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen;

e.

Bidang Koperasi terdiri dari : 1) Seksi Kelembagaan; 2) Seksi Bina Usaha dan Kemitraan;

f.

Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari : 1) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan; 2) Seksi Energi; 3) Seksi Pertambangan.

g.


h.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 39 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 40 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pasal 41 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c.

penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

d.

pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil;

e.

pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

f.

pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

g.

penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan;

h.

pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil;

i.

pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan persebaran penduduk;

j.

pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

k.

penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;

l.

penetapan indikator kependudukan;

kependudukan,

proyeksi

penduduk,

dan

analisis

dampak

m. penyelenggaraan kerja sama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; n.

penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;

o.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

p.


q.

pelaksanaan kesekretariatan dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 42

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana


d.


(2) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Keuangan; 3)

Subbagian Umum;

c. Bidang Kependudukan terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran Penduduk; 2) Seksi Perencanaan Kependudukan; d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1) Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pengangkatan Anak; 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak; e. Bidang Data dan Informasi terdiri dari : 1) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi; 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data; f. Unit Pelaksana teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XIII DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 43 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi, dan Informatika. (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 44 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi, dan Informatika. Pasal 45 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;

c.

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;

d.

pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas;

e.

pengelolaan terminal, pelabuhan lokal, dan perparkiran;

f.

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan;

g.

pembinaan ketertiban dan keselamatan lalu lintas;

h.

pembinaan pos dan telekomunikasi;

i.

pelaksanaan operasi dan pengendalian lalu lintas;

j.

pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;

k.

pengujian kendaraan bermotor;

l.

pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan kemitraan media;

m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data; n. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika; o.


p.

pelaksanaan kesekretariatan dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 46

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana

: 1. 2.

d.



(2) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.


c.

Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari : 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2) Seksi Prasarana Lalu lintas; 3) Seksi Perparkiran;

d.

Bidang Transportasi terdiri dari : 1) Seksi Angkutan; 2) Seksi Operasi dan Pengendalian;

e.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari : 1) Seksi Informatika; 2) Seksi Media dan Peliputan;

3) Seksi Pos dan Telekomunikasi. f.


g.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 47 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 48 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Pasal 49 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi : a.

penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;

c.

pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;

d.

pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;

e.

pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;

f.

pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya;

g.

perlindungan benda-benda cagar budaya;

h.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kebudayaan dan kepariwisataan;

i.


j.


(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana


d.


(2) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.


c.

Subbagian Umum;

Bidang Kebudayaan terdiri dari : 1) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya; 2) Seksi Perlindungan Benda Cagar Budaya;

d.

Bidang Pengembangan Produk Wisata terdiri dari : 1) Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; 2) Seksi Sarana Wisata;

e.

Bidang Usaha dan Pemasaran Wisata terdiri dari : 1) Seksi Bina Usaha Wisata; 2) Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;

f.


g.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XV DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 51 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah. Pasal 53 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;

b.

perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;

c.

pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;

d.

pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah;

e.

pembinaan pendapatan daerah;

f.

pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan;

g.

penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

h.

penyusunan pertanggungjawaban APBD;

i.

pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah;

j.

pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

k.

penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

l.

pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

m. pengelolaan barang milik daerah; n.

pengesahan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-SKPKD, dan DPPA-SKPKD;

o.

pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD;

p.

pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset;

q.

pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;

r.


s.


(1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari : a.

Unsur Pimpinan

: Kepala Dinas;

b.



c.

Unsur Pelaksana


d.


(2) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari : a.

Kepala Dinas;

b.

Sekretariat terdiri dari :

1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Keuangan; 3) Subbagian Umum; c.

Bidang Pendapatan terdiri dari : 1) Seksi Pendataan dan Penetapan; 2) Seksi Pemungutan dan Penagihan; 3) Seksi Bina Pendapatan;

d.

Bidang Anggaran terdiri dari : 1) Seksi Penyusunan Anggaran; 2) Seksi Pengendalian Anggaran;

e.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari : 1) Seksi Perbendaharaan Pendapatan; 2) Seksi Perbendaharaan Belanja Non Gaji; 3) Seksi Perbendaharaan Belanja Gaji;

f.

Bidang Akuntansi terdiri dari : 1) Seksi Akuntansi Pendapatan; 2) Seksi Akuntansi Belanja; 3) Seksi Akuntansi Aset dan Selain Kas;

g.

Bidang Aset terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan; 2) Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan; 3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;

h.


i.


(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 55 (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundangan yang berlaku. (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas. (3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII TATA KERJA Pasal 56

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 57 (1) Setiap bawahan di lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya. BAB XVIII KEPEGAWAIAN Pasal 58 Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVIII URAIAN TUGAS Pasal 59 Uraian tugas Dinas dan UPT diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 60 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen ( P3D ) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini. (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009. (3) Sebelum ditetapkannya uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, maka segala Pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul. Ditetapkan di Wonosari pada tanggal BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

MOHAMAD JOKO SASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR .... SERI D.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS DINAS-DINAS DAERAH I.

UMUM Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah dilakukan dengan pendekatan urusan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Penataan kembali Dinas-Dinas disesuaikan dengan visi, misi, potensi, dan karakteristik daerah, serta aspek normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan pembentukan dan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal

1 Cukup jelas.

Pasal

2 Cukup jelas.

Pasal

3 Cukup jelas.

Pasal

4 Cukup jelas.

Pasal

5 Cukup jelas.

Pasal

6 Cukup jelas.

Pasal

7 Cukup jelas.

Pasal

8 Cukup jelas.

Pasal

9 Cukup jelas.

Pasal

10 Cukup jelas.

Pasal

11 Cukup jelas.

Pasal

12 Cukup jelas.

Pasal

13 Cukup jelas.

Pasal

14 Cukup jelas.

Pasal

15 Cukup jelas.

Pasal

16 Cukup jelas.

Pasal

17 Cukup jelas.

Pasal

18 Cukup jelas.

Pasal

19 Cukup jelas.

Pasal

20 Cukup jelas.

Pasal

21 Cukup jelas.

Pasal

22 Cukup jelas.

Pasal

23 Cukup jelas.

Pasal

24 Cukup jelas.

Pasal

25 Cukup jelas.

Pasal

26 Cukup jelas.

Pasal

27 Cukup jelas.

Pasal

28 Cukup jelas.

Pasal

29 Cukup jelas.

Pasal

30 Cukup jelas.

Pasal

31 Cukup jelas.

Pasal

32 Cukup jelas.

Pasal

33 Cukup jelas.

Pasal

34 Cukup jelas.

Pasal

35 Cukup jelas.

Pasal

36 Cukup jelas.

Pasal

37 Cukup jelas.

Pasal

38 Cukup jelas.

Pasal

39 Cukup jelas.

Pasal

40 Cukup jelas.

Pasal

41 Cukup jelas.

Pasal

42 Cukup jelas.

Pasal

43 Cukup jelas.

Pasal

44 Cukup jelas.

Pasal

45 Cukup jelas.

Pasal

46 Cukup jelas.

Pasal

47 Cukup jelas.

Pasal

48 Cukup jelas.

Pasal

49 Cukup jelas.

Pasal

50 Cukup jelas.

Pasal

51 Cukup jelas.

Pasal

52 Cukup jelas.

Pasal

53 Cukup jelas.

Pasal

54 Cukup jelas.

Pasal

55 Cukup jelas.

Pasal

56 Cukup jelas.

Pasal

57 Cukup jelas.

Pasal

58 Cukup jelas.

Pasal

59 Cukup jelas.

Pasal

60 Cukup jelas.

Pasal

61 Cukup jelas.

Pasal

62 Cukup jelas. ------ // -----

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Recommend Documents