PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5
TAHUN 2010
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang :
Mengingat
a.
bahwa Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008;
b.
bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud untuk disesuaikan dengan hasil klarifikasi;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
: 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55/KEP/2009 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Desa, dan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA. Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 Seri E), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 9a, angka 9b, angka 9c, dan angka 9d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8.
Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9a. Komisaris adalah orang yang ditunjuk oleh anggota (pemegang saham) untuk melakukan suatu tugas terutama menjadi anggota pengurus perkumpulan, perusahaan, perseroan, dan sebagainya. 9b. Direksi adalah dewan pengurus atau dewan pimpinan. 9c. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa. 9d. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di desa yang bersangkutan, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa. 10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Lembaga Usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh desa serta bersifat mencari keuntungan. 14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain. 15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi. 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf i, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 (1) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus berbadan hukum. (2) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. bentuk badan hukum; b. maksud dan tujuan; c. organisasi dan kepengurusan; d. jenis usaha; e. kewajiban dan hak; f. permodalan; g. bagi hasil usaha; h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan i. kerja sama dengan pihak ketiga. 3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 16 (1) Masa bakti pengurus BUMDes ditetapkan sebagai berikut: a. Komisaris selama yang bersangkutan menjabat Kepala Desa;
b. Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya. (2) Pengurus BUMDes diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha. 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 19 (1) Dalam rangka pengembangan permodalan BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. 5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 22 BUMDes dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan: a. kerja sama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan BPD. b. kerja sama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada BPD.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 18 Maret 2010 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 18 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. MOHAMAD JOKO SASONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 04 SERI E.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA
I.
UMUM Dalam rangka mewadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dan Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008. Berdasarkan hasil klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan Keputusan Gubernur Nomor 55/KEP/2009 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerjasama Desa, dan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 yang kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal
I Cukup jelas.
Pasal
II Cukup jelas. ------- // ------
