PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dipandang perlu mengatur kembali berbagai urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL dan BUPATI GUNUNGKIDUL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5.
Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul.
6.
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul.
7.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.
Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.
Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, karakteristik, dan potensi unggulan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10.
11.
Urusan sisa adalah urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
12.
Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
13.
Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH Pasal 2 (1)
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
(2)
Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanahan; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan.
(3)
Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian. Khusus untuk urusan wajib bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) (5)
Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari sub bidang dan dibagi menjadi sub-sub bidang.
(6)
Rincian bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 3 (1)
Urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(2)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala lembaga pemerintah non departemen yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
(3)
Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat : a. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya; b. menyerahkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada Desa;
(4)
c. menugaskan urusan pemerintahan daerah kepada desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala lembaga pemerintah non departemen.
(5)
Penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dengan mendasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Desa.
(6)
Pemerintahan Daerah dapat memberikan penugasan sebagian urusan pemerintahan daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Pasal 4
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain melalui kerja sama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1)
Urusan sisa tetap dilaksanakan oleh Pemerintahan daerah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
(2)
Urusan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Pemerintahan Daerah, dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 11 Maret 2008 BUPATI GUNUNGKIDUL, ttd. SUHARTO Diundangkan di Wonosari pada tanggal 11 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, ttd. BAMBANG HARIANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 01 SERI E.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I.
UMUM Urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, disusun berdasarkan pembagian urusan yang concurrent secara proporsional antar tingkatan pemerintahan melalui kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan daerah, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau daerah dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau daerah, sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Kriteria tersebut guna mendukung terwujudnya keserasian hubungan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah yang bersifat saling berhubungan (inter-koneksi), saling tergantung (inter-dependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan. Adapun urusan pemerintahan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, setiap tingkat pemerintahan juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa. Pengelolaan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, melalui 4 (empat) paket kebijakan daerah yang meliputi :
Pertama, menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; Kedua, pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah sebagai wadah urusan yang perlu ditangani oleh Pemerintahan Daerah; Ketiga, sarana pendukung pelaksanaan otonomi desa melalui penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa; Keempat, memberikan peran kepada Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal
1
Pasal
Cukup jelas. 2 Cukup jelas.
Pasal
3 ayat
(1) Cukup jelas.
ayat
(2) Cukup jelas.
ayat
(3) Cukup jelas.
ayat
(4) Cukup jelas.
ayat
(5) Pemerintahan daerah dalam menyerahkan urusan pemerintahan daerah kepada Desa, wajib memberikan pembinaan dan pengawasan, yang meliputi : a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang diserahkan kepada Desa; b. melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa.
ayat
(6) Pengelolaan tugas pembantuan baik dari Pemerintah dan Pemerintahan daerah Provinsi kepada Pemerintahan Daerah maupun dari Pemerintahan Daerah kepada desa, diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
Pasal
4 Cukup jelas.
Pasal
5 Cukup jelas.
Pasal
6 Cukup jelas.
Pasal
7 Cukup jelas. ------- // ------
