-1-
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, perlu dialokasikan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa;
b. untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12) ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaam Keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 20 ) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Dan BUPATI GRESIK
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
GRESIK
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik; 2. Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik ; 4. Bupati adalah Bupati Gresik ;
-4-
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik ; 6. Camat adalah Camat dalam wilayah Daerah ; 7. Desa adalah Desa-Desa di Daerah ; 8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Pemerintahan pemerintahan
Desa oleh
Permusyawaratan
adalah
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
dalam
Desa
mengatur
urusan
dan dan
Badan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ; 11. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa; 12. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa; 13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan
Desa
yang
ditetapkan
dengan
peraturan desa. 15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
oleh
Kabupaten/Kota
untuk
Desa
dalam
rangka
-5-
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. 16. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
Perimbangan
Keuangan
Nomor Antara
33
Tahun
Pemerintah
2004
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah 17. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah besaran bagian ADD yang sama untuk setiap Desa dengan persentase 60 % (Enam puluh persen) dari Total ADD se Kabupaten. 18. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah besaran bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 40 % (Empat puluh persen) dari total ADD Kabupaten. 19. Tim fasilitasi adalah Tim yang dibentuk di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati, terdiri dari pejabat di tingkat daerah yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 20. Tim Pendamping adalah Tim yang dibentuk di Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat terdiri dari pejabat di Kecamatan yang bertugas memberikan pendampingan terhadap Tim Pelaksana Desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 21. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk di tingkat desa dengan keputusan Kepala Desa terdiri dari perangkat desa yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 3
Tujuan dari ADD adalah : a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
-6-
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa ; c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g. Mendorong
peningkatan
keswadayaan
dan
gotong
royong
masyarakat; h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
BAB III SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 4 (1) Penyediaan ADD dan biaya pengelolaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran. (2) ADD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) ; (3) Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai. (4) Besaran Alokasi Dana Desa untuk desa-desa di Kabupaten Gresik ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
BAB IV RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA Pasal 5 (1) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah : a. Azas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal yaitu sebesar 60 % (Enam puluh per seratus) dari besaran ADD yang ditetapkan;
-7-
b. Azas Adil, yaitu bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional yaitu sebesar 40 % (Empat puluh per seratus) dari besaran ADD yang ditetapkan. (2) Besaran ADDM untuk tiap Desa ditetapkan sama berdasarkan pembagian antara besaran ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan jumlah Desa di Kabupaten Gresik. (3) Besaran
ADDP
untuk
tiap Desa ditetapkan
berdasarkan
perkalian antara Besaran ADDP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan nilai bobot tiap Desa yang bersangkutan.
Pasal 6 (1) Nilai bobot tiap desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), didasarkan pada variabel independent yang terdiri atas : a. Variabel Independent Utama diperhitungkan sebesar 60 % (enam puluh per seratus), terdiri dari : 1) kemiskinan; 2) pendidikan; 3) kesehatan; dan 4) keterjangkauan. b. Variabel Independent Tambahan, Yaitu : 1) jumlah penduduk; 2) luas wilayah; 3) potensi ekonomi; dan 4) jumlah unit komunitas di desa. (2) Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dihitung
berdasarkan
perbandingan
antara
jumlah
kepala
keluarga (KK) miskin di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah kepala keluarga (KK) miskin se Kabupaten dan dikalikan dengan bobot kemiskinan yang ditetapkan; (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelulusan SD/MI di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah kelulusan SD/MI se Kabupaten dan dikalikan dengan bobot pendidikan yang ditetapkan;
-8-
(4) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dihitung
berdasarkan
perbandingan
antara
jumlah
Angka
Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), gizi buruk dan jumlah penderita penyakit menular di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), gizi buruk dan jumlah penderita penyakit menular di daerah dan dikalikan dengan bobot kesehatan yang ditetapkan; (5) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dihitung berdasarkan perbandingan antara jarak ibukota desa dengan ibukota kecamatan dan jarak antara ibukota desa dengan ibukota daerah dibanding dengan penjumlahan jarak antara ibukota desa dengan ibukota kecamatan dan jarak antara ibukota desa dengan ibukota daerah dan dikalikan dengan bobot keterjangkauan yang ditetapkan; (6) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk di Desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah penduduk di daerah dan dikalikan dengan bobot penduduk yang ditetapkan; (7) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah luas wilayah di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah luas wilayah di daerah dan dikalikan dengan bobot luas wilayah yang ditetapkan daerah; (8) Potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan pengklasifikasian nilai bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk desa yang bersangkutan dibanding
dengan
jumlah
pengklasifikasian
nilai
bobot
Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk seluruh desa di daerah dan dikalikan dengan bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) yang ditetapkan daerah; (9) Jumlah unit komunitas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah dusun, RW/RT di desa yang bersangkutan dibanding dengan jumlah dusun, RW/RT di daerah dan dikalikan dengan bobot unit komunitas di desa yang ditetapkan daerah ;
-9-
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran ADDM, ADDP, nilai bobot masing-masing variabel ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
BAB V INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA Pasal 7
(1) Institusi pengelola ADD terdiri dari : a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; c. Tim Pelaksana Tingkat Desa. (2) Susunan dan tugas Institusi Pengelola ADD sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA Pasal 8
(1) Untuk keperluan penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Dana ADD disalurkan pada Rekening masing-masing Desa dari Pemerintah Kabupaten Gresik pada setiap tahap pencairan. (3) Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan dalam 2 (dua) Tahap; (4) Setiap penarikan dana ADD dilakukan oleh 2 (dua) pejabat desa yaitu Kepala Desa dan Bendahara Desa melalui Rekening masing-masing desa. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyaluran dan pencairan ADD diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
BAB VII PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- 10 -
Pasal 9
(1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Peraturan Desa tentang APBDesa. (2) Bagian ADD yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD yaitu paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus). (3) ADD untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk : a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ; b. Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ; c. Biaya sekretariat desa; d. Biaya sekretariat BPD; e. Biaya pemeliharaan sarana pemerintahan desa. (4) ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat dapat gunakan antara lain untuk : a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil; b. Pinjaman modal usaha masyarakat ; c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan; d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman; e. Teknologi tepat guna; f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan; g. Pengembangan sosial budaya; h. Lain-lain yang dianggap penting. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dengan peraturan bupati.
Pasal 10
(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa;
- 11 -
(2) Tim Pelaksana Desa terdiri dari Pemerintah Desa dibantu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 11
(1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban
APBDesa,
sehingga
bentuk
pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. (2) Pertanggungjawaban pengelolaan ADD sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat (3) Kepala
Desa
wajib
memberikan
keterangan
laporan
pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu forum musyawarah pemerintahan desa disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Kepala Desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa.
Pasal 12 (1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap tahapan. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD; b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- 12 -
(3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota; (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD). (5) Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa diatur dengan Keputusan Bupati
BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 13 (1) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Tim Teknis Fasilitasi Kabupaten secara berkala melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa terhadap Desa-Desa di Daerah. (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah.
BAB X PENGHARGAAN DAN SANGSI Pasal 14 (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa yang berprestasi dalam Alokasi Dana Desa. (2) Bagi Desa yang dalam mengelola alokasi dana desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sangsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (3) Kriteria penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 13 -
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur
mengenai
pengelolaan
Alokasi
Dana
Desa
harus
menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di Gresik Pada tanggal
24 Agustus 2009
BUPATI GRESIK
Dr. K.H. ROBBACH MA’SUM, Drs, M.M Diundangkan di : Gresik Pada tanggal : 24 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK
Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs. MM Pembina Utama Madya Nip. 19590814 199003 1 003 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009 NOMOR 10
- 14 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DANA DESA
I.
PENJELASAN UMUM Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.. Alokasi dana Desa merupakan sumber pendapatan desa, agar desa dapat melaksanakan
otonomi
desa
dengan
seluas-luasnya
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Pemberian Alokasi Dana Desa diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khusus di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Daerah ini menetapkan hal-hal yang pokok untuk memberikan pedoman, kebijakan dan arahan bagi desa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan sekaligus mengatur secara umum tentang penggunaan Alokasi Dana Desa. Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi dana Desa. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 4 :
Cukup Jelas
Pasal 5
Rumus yang digunakan untuk menentukan besaran
:
ADD adalah rumus sebagaimana Surat menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman ADD dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Pasal 6 s/d Pasal 17 :
Cukup Jelas
