PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG

" PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BONE BOLANGO

NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN USAHAMIUKDAERAH

r:

KABUPATEN BONE BOLAN GO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE BOLANGO, Menimbang

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 177 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan

Daerah, Daerah dapat

memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan. b. bahwa untuk menggerakkan

roda ekonomi serta mendukung

Program

Pemerintah Daerah perlu suatu wadah yang menanganinya. c. bahwa berdasarkan

pertimbangan

a dan b, perlu membentuk

---

sebagaimana

Peraturan

,

dimaksud

Daerah tentang

pada huruf

Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah. Mengingat

1. Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan

Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 2. Undanq-Undanq

Nomor

1 Tahun

1987 tentang

Kamar

Dagang dan

Industri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3345); 3. Undang-Undang Negara

Republik

Nomor 7 Tahun 1992 tentang indonesia

Tahun

1992

Perbankan Nomor

31,

(Lembaran Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13); 5. Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2000 tentsnq Pembentukan

Provinsi

Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Nomor 4060);

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan . Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;

7. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

(Lembaran

Negara

Republik

Tambahan

Lembaran

Indonesia

Negara

Tahun

Republik

Indonesia

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang

Penetapan

Peraturan

2004

Pemerintah

Daerah

Nomor Nomor

4437),

Nomor 8 Tahun 2005

Pengganti

Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Lembaran

Negara

Republik

125.,

Nomor

Daerah Menjadi Undang-undang (

Indonesia

Tahun

2005

Nomor

108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang antar

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah

Indonesia

Pusat dan

Tahun

2004

Nomor

Republik Indonesia Nomor 9. Peraturan

Pemerintah

Daerah

( Lembaran

126, Tambahan

Negara RepubHk Lembaran

Negara

4438);

Nomor

25 Tahun

2000 tentang

Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Negara Republik Indonesia Nomor45 78); .

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO

---

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN TATA

DAERAH

KERJA

BADAN

TENTANG USAHA

PEMBENTUKAN

MILIK

DAERAH

ORGANISASI

(BUMD)

DAN

KABUPATEN

BONE BOLAN GO

BABI KETENTUAN UMUM Pasal t Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolanqo ; 2. Pemerintah

Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat

Daerah

Otonom Kabupaten Bone Bolango. 3. Pemerintahan

Daerah adalah penyelenggaraan

Daerah Otonom oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.

;'

4. Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat

DPRD

.. adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango. 5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ; 6. Badan

Usaha Milik Daerah selanjutnya

disingkat

BUMD adalah suatu

Badan Usaha yang pad a prinsipnya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang

seluruh

atau sebagian

besar sahamnya

merupakan

kekayaan

Daerah yang dipisahkan; 7. Perusahaan

Perseroan

PERSERODA

Daerah

yang

selanjutnya

disingkat

adalah BUMD yang seluruh atau sebagian besar (minimal

51 %) sahamnya

dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

8. Dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango; 9. Direktur

Utama

adalah

Direktur

Utama

Badan

Usaha Milik Daerah

Kabupaten Bone Bolango; 10.Direktur

adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone

Bolango; 11. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

BAa II KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal2

---

Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang berkedudukan wilayah bisnis

Kabupaten lainnya

di

Bone Bolango yang bergerak dalam bidanq jasa dan

yang dipimpin

oleh seorang

Direktur

Utarna dan dalarn

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

BAB III

BENTUKDAN

BADAN HUKUM

Pasal3 Badan Usaha Milik Daerah berbentuk

Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal4

Badan

Usaha

mengalihkan

Milik

Daerah

bentuk hukumnya

Peraturan Perundang-undangan.

yang

usahanya

menjadi

bersifat

Perseroan

komersial

Terbatas

dapat

(PT) sesuai

BABIV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal5 Badan Usaha Milik Daerah rnernpunyai tugas melaksanakan usaha di bidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi untuk mencari keuntungan dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat,

dengan

memperhatikan aspek moral dan pelayanan umum.

Pasal6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Badan usaha Milik Daerah mempunyai fungsi : a. Pelayanan umum atau jasa dan bisnis lainnya; b. Membangun Perekonomian Daerah; c. Menjaga stabllltas perekonomian Daerah.

BABV ORGANISASI

Pasal7 (1) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas: a. Dewan Komisaris; b. Direksi; c. Kepala-kepala Bidang dan Kepala-kepala Unit;

_.--

d. Staf. (2) Badan Usaha Milik Daerah diawasi oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada RUPS. (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal8 Dewan komisaris terdiri dari : a. Komisaris Utama; b. Komisaris-komisaris (minimal 2 orang);

Pasal9 Dewan Direksi terdiri dari : a. Direktur Utama. b. Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.

c. Direktur Bidang Operasional.

Pasal 10

(1) Kepala-kepala

Bidang dan Kepala-kepala

Unit dalam

organisasi

Badan

Usaha Milik Daerah terdiri dari : a. Kepala Bidang Tata Usaha; b. Kepala Bidang Keuangan dan ,'\dministrasi; c. Kepala Bidang Umum; d. Kepala Unit Usaha; e. Kepala Unit Perdagangan; f.

Kepala Unit Industri.

(2) Tugas dan Fungsi Dewan Direksi, kepala - kepala

bidang dan kepala unit

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BABVI KEPEGAWAIAN Pasal11

(1) Pegawai

Badan

Usaha

Milik Daerah

merupakan

pekerja yang tunduk

sepenuhnya pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan (2) Pegawai

-

..,--

Badan

Usaha

Milik

Daerah

tidak

berlaku

yang berlaku..

segala

ketentuan

kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaKu bagi Pegawai Negeri. (3) Prosedur,

Persyaratan,

Pengangkatan,

tuqas dan wewenanq

Pegawai

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-~ndangan

yang

berlaku. (4) Jika dipandang dianggap

perlu dapat diperbantukan

cakap dan mampu

Pegawai

guna kelancaran

Negeri Sipil

yang

tugas dan fungsi Badan

Usaha Milik Daerah.

BAB VII TATA KERJA Pasal 12

(1)

Dalam

melaksanakan

dilingkungan

tugasnya

Unit

Organisasi

Badan Usaha Milik Daerah wajib melaksanakan

koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi

Setiap

Pemimpin

baik internal maupun eksternal yang berkaitan

dengan tugas masing - masing. (2)

Setiap

Pimpinan

rnasinq-masinq

Satuan

Organisasi

wajib

dan bila terjadi penyimpangan

mengawasi

bawahannya

agar mengambil langkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Badan usaha Milik Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing, memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VIII MODAL

Pasal 13

(1)

Modal Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari : a. Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; b. Modal Pihak Ketiga.

(2)

Modal Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, dapat berupa asset yang menghasilkan pendapatan (produktif) maupun dalam bentuk dana investasi.

Pasal14 (1)

---

Modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan diatur dengan Peraturan Daerah.

(2)

Penyertaan

Modal Badan Usaha Milik

Daerah dari Pihak Ketiga

sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 13 terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah. (3)

Perubahan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dalam Peraturan

Daerah

ini

dilaksanakan

sesuai

ketentuan

Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

BABIX PENGURUS

Bagian Pertama Direksi Pasal 15 (1)

Badan Usaha Milik Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur.

(2)

Direksi bertanggung jawab kepaaa RUPS dan/atau Kepala Daerah.

(3) ~nggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis RUPS dan/atau Kepala Daerah. (4) Anggota Direksi bertempat tingga\ ditempat kedudukan Badan Usaha Milik Daerah. (5) Antar sesama anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, demikian pula Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, jika setelah pengangkatan diantara mereka terjadi hubungan yang dimaksud, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis RUPS dan/atau Kepala Daerah. (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan atau Usaha lain yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 16

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

-

-".

a.

Mempunyai akhlak serta moral yang baik;

b.

Memiliki keahlian di bidang Perusahaan Daerah;

c.

Melalui fit and propert test,

d.

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;

e.

Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara;

f.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;

g.

Sehat secara jasmani dan rohani.

Pasal 17

(1) Anggota Direksi diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa Jabatan selama-Iamanya 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat

kembali

setelah masa jabatan tersebut berakhir. (2)

Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (Dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(3)

Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal60 Tahun.

(4)

Pengecualian dari ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS dan/atau Kepala Daerah.

,,/

.:

/

8

Pasal 18 Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pasal 19

(1)

Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Pasal20

(1)

Oireksi mewakili Badan Usaha Milik Oaerah didalam maupun diluar Pengadilan.

(2)

Oireksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1) kepada seseorang atau beberapa orang karyawan Badan Usaha Milik Oaerah baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain. Pasal21

---

..

Tata Tertib dan tata cara manjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh RUPS dan/atau Kepala Oaerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal22 Direksi berdasarkan Persetujuan RUPS atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dapat melakukan hal - hal sebagai berikut : a.

Membuka Kantor - kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutut .an, ditetapkan dengan keputusan Kepala Oaerah.

b. _________________

Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang - barang inventaris milik BUMO untuk kepentingan ~IL~.

~

c.

Mengikat SUMO sebagai penanggung, penjamin I kewajiban kepada pihak ketiga.

d.

Menggadaikan barang - barang milik SUMO.

e.

Penyertaan Modal dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Oaerah ini.

Pasal23

(1)

Anggota Oireksi berhenti karena : a. Masa Jabatannya berakhir; b. Meninggal Ounia; c. Permintaan sendiri.

(2) Anggota Oireksi diberhentikan oleh Kepala Oaerah atas usul RUPS dan/atau komisaris Karena :

a. Melakukan tindakan yang merugikan Sadan Usaha Milik Daerah; b. Melakukan

tindakan

atau

bersikap

yang

bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara; c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar. d. Melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (ernpat) tahun dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (3)

-

.....

Komisaris memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut ayat(2) huruf a, b, c dan d.

(4)Pemberhentian

sementara tersebut ayat (3) diberitahukan secara tertulis

oleh Komisaris kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. (5)

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (3) dilakukan hal - hal sebagai berikut : a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara, jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan yang diadakan khusus untuk itu yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh komisaris. b. Dalam sidang tersebut huruf a dewan komisaris memutuskan apakah anggota

Direksi

tetap

diusulkan

untuk

diberhentikan

atau

pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada RUPS dan/atau Kepala Daerah. c. Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang yang dimaksud

dalam

huruf

a,

RUPS

dan/atau

Kepa/a

Daerah

10

memberitahukan Keputusannya terhadap usul dimaksud huruf b secara tertulis kepada anggota Direksi.

Bagian Kedua Dewan Komisaris Pasal24

(1)

Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum Badan Usaha Milik Daerah menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

(2)

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS dan/atau Kepala Daerah. Pasal25

(1) Anggota Dewan Komisaris dicalonkan dan dipilih oleh RUPS. (2) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang. (3) Anggota

Dewan Komisaris yang

berasal dari Pemerintah Daerah

berjumlah 3 (tiga) orang dan yang non Pemerintah Daerah 2 (dua) orang.

Pasal26

-

~-. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang' berlaku.

Pasal27 (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena : a. Masa Jabatan berakhir; b. Meninggal Dunla: c. Permintaan sendiri; d. Melakukan tindakan yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah. e. Melakukan

tindakan

atau

bersikap ,yang

bertentangan

dengan

Kepentingan Daerah atau Negara; f.

Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugastugas secara wajar.

11

r

(2)

Pemberhentian

sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat

.Keputusan RUPS.

BABX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN

LABA

Pasal28

(1)

Laba bersih Badan Usaha

Milik Daerah dipergunakan

deviden dan pengembangan (2)

untuk pernbayaran

usaha.

Deviden Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan

bagian Pemerintah

Daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS.

BABXI RAPATUMUM

PEMEGANG SAHAM (RUPS) Pasal29

(1)

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan.

(2) . RUPS berhak

memperoleh

segala

keterangan

yang berkaitan

dengan

kepentingan Badan Usaha Milik Daerah dari Direksi atau Komisaris.

BAB XII

---

KERJASAMA Pasal30

(1)

Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan

(2)

Tata cara kerja sama sebagaimana

kegiatan usahanya melalui

dengan pihak ketiga.

dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUANPENUTUP Pasal31

Hal-hal ~~

yang

belum

mengenai pelaksanaan ~ __ ~~WM~LThlenaJ~effib.

cukup

diatur

dalam

Peraturan

Daerah

ini sepanjang

akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan dan/atau ~

12

Pasal32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone

Bolango.

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 16 Jtl.li 2007 BUPATI BONE BOLANGO,

Diundangkan di Suwawa pad a tanggal 15 tTttl;·. 200('

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KARIM PATEDA

-

~-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLAN GO TAHUN 2007 NOMOR

7

13

/.

LAMPIRAN

I PERATURAN OAGRAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR,

7 TAHUN 2007 • 16 JUli ,:,: .'-::'," 2007

TANGGAL TENTANG

PEMBENTUKAN

ORGANISASI

DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK

DAERAH KABUPATEN BONE BOLAN GO

STRUKTUR ORGANISASI BUMO

51%

1

2

3

49%

1

2

3

DEWAN KOMI SARIS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN

I KEPALA BID. TATA

DIREKTUR BIDANG OPERASIONAL

I

KEPALABID. KEUANGAN& ADMlNISTRASI

~--------~

I KEPALA UNITUSAHA

KEPALABID. YMUM ~--------~

~

I KEPALA UNIT PERDAGANGAN ~

L

~

KEPALA UNIT lNDUSTRI ~

_

TTSAHA

BUPATI BONE BOLANGO,

&--:: ~------~ ISMETMILE

LAMPIRAN II PERATURAN OAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 7 'TAHUN 2007 TANGGAL ~6 Julf. 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TATA KERJA BUMO

,.-----------. I

+----------..,

RUPS

I I I I I I I I

1

I I I I I I I I I

.,

, ;

,

DEWAN KOMISARIS

DlREKTUR UTAMA

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'.-''''

IT1% 49%

t

I I

+-- ~-------------------------:-~--l I I I

I I I

I

I I I I

I I I

f-----------f---------t I

I

~:

KEPALABID. KEUANGAN& ADMINISTRASI

f-------~-t-I

,

KEPALA BID. TATA USAHA

1

f

i

-

I

DlREKTUR BIDANG OPERASIONAL

DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN

...,...

I~ I~

I~

~! I

KEPALABID. UMUM

I I I

~

,

----~---t

I

I

II I

I

I I

,

KEPALA UNITUSAHA

~

...----=-' ---....,

KEPALA UNIT PERDAGANGAN

KEPALAUNIT INDUSTRI

Keterangan : ---..

: Alur Perintah / Komando

.•.._ _ _ : Alur Koordinasi, Sinkronisasi, Integrasi, Tanggungjawab

BUPATI BONE BOLANGO,

~ __A-

~-----t!f'

ISMET MILE

-