PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Menimbang

:

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 - 2031;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 2 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 3 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2011 – 2031.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 4 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya. 7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 5 15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 16. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masingmasing memiliki kekhasan fungsi pengembangan. 17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 19. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 23. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan 24. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan. 25. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 6 dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung. 26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. 28. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL. 29. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. 30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 31. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel 32. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusatpusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis; 33. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 7 34. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 35. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 36. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 2 Penataan ruang Daerah bertujuan untuk menjadikan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai Pusat Unggulan Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Kelautan, Industri dan Pariwisata yang mensejahterakan masyarakat serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3 Kebijakan penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdiri atas: a. pengembangan kawasan agropolitan; b. pengembangan kawasan minapolitan; c. pengembangan kawasan industri; d. pengembangan kawasan pariwisata; dan e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 8 Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 4 (1) Strategi Pengembangan sentra pertanian lahan basah dan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a. meningkatkan kualitas dan produktifitas kawasan pertanian; b. meningkatkan mekanisasi pertanian; c. meningkatkan jaringan irigasi; dan d. meningkatkan teknologi pertanian secara tepat guna. (2) Strategi Pengembangan sentra perikanan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas: a. menyiapkan dukungan infrastruktur; dan b. meningkatkan produktivitas hasil perikanan. (3) Strategi Pengembangan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas: a. menyiapkan areal kawasan industri b. menyiapkan dukungan infrastruktur; dan c. meningkatkan produksi bahan baku industri; (4) Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas: a. melakukan promosi pariwisata; b. menyiapkan dukungan infrastruktur; dan c. mengelola kawasan pariwisata. (5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf e, meliputi: a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 9 d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi: a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 yang tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan Pasal 6 (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas : a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp;) b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); c. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). (2) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Desa Boroko Kecamatan Kaidipang; (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Desa Pimpi, Kecamatan Bintauna; dan b. Desa Bolangitang, Kecamatan Bolangitang Barat. (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Desa Bohabak, Kecamatan Bolangitang Timur;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 10 -

(5)

(6)

(7)

(8)

b. Desa Buko, Kecamatan Pinogaluman; dan c. Desa Sangkub, Kecamatan Sangkub PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Desa Binjeta, Kecamatan Bolangitang Timur; b. Desa Saleo, Kecamatan Bolangitang Timur; dan c. Desa Jambusarang, Kecamatan Bolangitang Barat. PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. Desa Sangtombolang, Kecamatan Sangkub; b. Desa Sangkub I, Kecamatan Sangkub; c. Desa Sangkub II di Kecamatan Sangkub; d. Desa Tuntung, Kecamatan Pinogaluman; e. Desa Tontulow, Kecamatan Pinogaluman; f. Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman; g. Desa Biontong, Kecamatan Bolangitang Timur; h. Desa Biontong I, Kecamatan Bolangitang Timur; i. Desa Bohabak I, Kecamatan Bolangitang Timur; j. Desa Bohabak II, Kecamatan Bolangitang Timur; k. Desa Ollot II, Kecamatan Bolangitang Barat; l. Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat; dan m. Desa Bolangitang II, Kecamatan Bolangitang Barat. PKWp, PKL, PKLp, dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4), dan (5) diatur lebih lanjut di dalam Rencana Detail Tata Ruang. Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 7

(1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; b. sitem jaringan perkeretaapian; c. sistem jaringan transportasi laut; dan d. sistem jaringan transportasi udara;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 11 (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I.b, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 8 (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan. (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Jaringan jalan arteri primer adalah jalan nasional yang menghubungkan antar provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu ruas Jalan Lintas Barat Sulawesi, yang meliputi: 1. Kaiya-Maelang; 2. Maelang-Biontong; dan 3. Biontong-Atinggola (batas Provinsi Gorontalo). b. Jaringan jalan kolektor primer (K-2) adalah jalan provinsi yang menghubungkan Ibukota Provinsi ke Ibukota Kabupaten/Kota di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu ruas jalan: 1. Jalan Bolmut (Boroko) – Bolsel; dan 2. Jalan Bolmut (Boroko) – Bone Bolango. c. Jaringan jalan lokal primer eksisting yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi: 1. Ruas Jalan Kuala – Pontak; 2. Ruas Jalan Pontak – Soligir – Talaga Tomoagu; 3. Ruas Jalan Bolang Itang- Paku; 4. Ruas Jalan Pimpi – Huntuk; 5. Ruas Jalan Sangkub – Sampiro; 6. Ruas Jalan Inomunga – Komus II; 7. Ruas Jalan Boroko – Kuala; 8. Ruas Jalan Bohabak – Binjeita; 9. Ruas Jalan Bigo – Kuala; 10. Ruas Jalan Bohabak – Bohabak IV;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 12 11. Ruas Jalan Pimpi – Padang; 12. Ruas Jalan Bintauna – Bunia; 13. Ruas Jalan Tontulow – Busato; 14. Ruas Jalan Buko – Tontulow; 15. Ruas Jalan Biontong – Sumba; 16. Ruas Jalan Kuhanga – Mome; 17. Ruas Jalan Huntuk – Mome; 18. Ruas Jalan Bintauna – Bintauna Pantai; 19. Ruas Jalan Bigo – Pontak; 20. Ruas Jalan Binjeita; 21. Ruas Jalan Buko Selatan – Tombulang; 22. Ruas Jalan Tontulow – Pantai Tontulow Utara - Tombulang Pantai; 23. Ruas Jalan Jambusarang – Limu; 24. Ruas Jalan Dalapuli Timur – Dalapuli Induk Dalapuli Barat; 25. Ruas Jalan Talaga Tomoagu – Pontak; 26. Ruas Jalan Tote – Ollot; 27. Ruas Jalan Komus I –Tanjung Sidupa; 28. Ruas Jalan Inomunga – Tanjung Sidupa; 29. Ruas Jalan Bohabak – Kopi; 30. Ruas Jalan Paku – Bdg. Paku; dan 31. Ruas Jalan Sangkub II – Sangkub I. d. Rencana peningkatan jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi: 1. Peningkatan Ruas Jalan Ring Road lingkar dalam; 2. Peningkatan Ruas Jalan Ring Road lingkar luar; 3. Peningkatan ruas Jalan Pelabuhan - Keakar – Bigo – Kuala; dan 4. Pembangunan Jalan Wisata Pantai Boroko ke desa Kuala (wisata Pantai Batu Pinagut). e. Jaringan lokal sekunder di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi: 1. Ruas Jalan dalam Kecamatan Sangkub; 2. Ruas Jalan dalam Kecamatan Bintauna; 3. Ruas Jalan dalam Kecamatan Bolangitang Timur; 4. Ruas Jalan dalam Kecamatan Bolangitang Barat; 5. Ruas Jalan dalam Kecamatan Kaidipang; dan 6. Ruas Jalan dalam Kecamatan Pinogaluman.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 13 f.

Jembatan skala besar yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi: 1. Jembatan Sangkub I; 2. Jembatan Hohaso; 3. Jembatan Bintauna; 4. Jembatan Bunia; 5. Jembatan Huntuk; 6. Jembatan Biontong; 7. Jembatan Bohabak; 8. Jembatan Binuanga; 9. Jembatan Saleo; 10. Jembatan Nunuka; 11. Jembatan Wakat; 12. Jembatan Langi; 13. Jembatan Tomuloko; 14. Jembatan Huhuo; 15. Jembatan Keakar; 16. Jembatan Kambaho; 17. Jembatan Tuntung; 18. Jembatan Andagile; 19. Jembatan Tontulow; dan 20. Jembatan Pontak; g. Rencana pengembangan Jembatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri atas: 1. Rencana pembangunan Jembatan Sidupa; 2. Rencana pembangunan Jembatan Ipaho; 3. Rencana pembangunan Jembatan Bigo selatan/Bolas; 4. Rencana pembangunan Jembatan Saleo; 5. Rencana pembangunan Jembatan Biontong I; 6. Rencana pembangunan Jembatan Jambusarang; 7. Rencana pembangunan Jembatan Nunuka; 8. Rencana pembangunan Jembatan Huntuk; 9. Rencana pembangunan Jembatan Goyo. 10. Rencana Pembangunan Jembatan Busato; 11. Rencana pembangunan jembatan dengi; 12. Rencana Pembangunan jembatan inomunga 13. Rencana pembangunan jembatan hutonghutong pontak; 14. Rencana Pembangunan Jembatan Kambaho; dan 15. Rencana pembangunan jembatan minanga.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 14 h. Rincian jaringan jalan arteri primer, kolektor primer (K-1), kolektor primer (K-2), dan Lokal primer dan sekunder Kabupaten, tercantum dalam Lampiran I.c yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Rencana terminal penumpang tipe B meliputi: 1. Terminal di desa Kuala kecamatan Kaidipang; dan 2. Terminal di desa Bolangitang dan Bunia. b. Rencana terminal penumpang tipe C terdapat di Pinogaluman; dan c. Rencana jembatan timbang dan unit pengujian kendaraan bermotor diarahkan di desa Bintauna kecamatan Bintauna. (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Jaringan lintas angkutan barang, meliputi: 1. Boroko – Manado; 2. Boroko – Bitung; 3. Boroko – Doloduo; 4. Boroko – Kotamobagu; 5. Boroko – Inobonto; 6. Boroko – Lolak; 7. Boroko – Amurang; 8. Boroko – Gorontalo; 9. Boroko – Atinggola; 10. Boroko – Gentuma; 11. Boroko – Imana; 12. Boroko – Kwandang; 13. Boroko – Isimu; 14. Boroko – Palu; 15. Boroko – Makassar 16. Boroko – Buol; 17. Boroko – Toli-toli; 18. Boroko – Boalemo; dan 19. Boroko – Pohuwato. b. Trayek angkutan penumpang, meliputi: 1. Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP): a) Trayek Boroko – Manado; b) Trayek Boroko – Kotamobagu; c) Trayek Boroko – Gorontalo; d) Trayek Boroko – Atinggola;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 15 e) Trayek Boroko – Gentuma; f) Trayek Boroko – Imana; g) Trayek Boroko – Kwandang; h) Trayek Boroko – Isimu; dan i) Trayek Boroko – Tapa. 2. Trayek Angkutan Perdesaan (Angdes): a) Angkutan Antar Kecamatan, meliputi: 1) Trayek Boroko – Sangkub; 2) Trayek Boroko – Bintauna (Angkutan Antar Kecamatan); 3) Trayek Boroko – Bolangitang Timur (Angkutan Antar Kecamatan); 4) Trayek Boroko – Bolangitang Barat (Angkutan Antar Kecamatan); dan 5) Trayek Boroko – Pinogaluman (Angkutan Antar Kecamatan). b) Angkutan dalam wilayah Kecamatan/pedesaan, meliputi: 1) Trayek Boroko – Pontak; 2) Trayek Boroko – Bigo; 3) Trayek Boroko – Inomunga; 4) Trayek Boroko – Inomunga Timur; 5) Trayek Boroko – Bolangitang Barat; 6) Trayek Boroko – Talaga Tomoagu; 7) Trayek Bolangitang– Sonuo; 8) Trayek Bolangitang– Ollot I; 9) Trayek Bolangitang– Ollot II; 10) Trayek Bolangitang– Paku; 11) Trayek Bolangitang– Iyok; 12) Trayek Buko – Dalapuli; 13) Trayek Buko – Tombulango; 14) Trayek Buko – Tontulow; 15) Trayek Buko – Batu Bantayo; 16) Trayek Buko – Kayuogu; 17) Trayek Buko – Busato; 18) Trayek Tuntung – Dengi; 19) Trayek Tuntung – Batu Bantayo; 20) Trayek Bohabak – Sumba; 21) Trayek Bohabak– Biontong; 22) Trayek Bohabak– Binjeita; 23) Trayek Bintauna – Huntuk; 24) Trayek Bintauna– Kuhanga; 25) Trayek Bintauna– Mome; 26) Trayek Sangkub II – Busisingo;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 16 27) Trayek Sangkub II – Tombolango; 28) Trayek Sangkub II – Sangkub I; 29) Trayek Sangkub II – Pangkusa; 30) Trayek Sangkub II – Sidodadi; 31) Trayek Sangkub II – Sampiro; dan 32) Trayek Sangkub II – Sang. c. Rencana pengembangan trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi: 1. Trayek Angkutan Bintauna – Kotamobagu; 2. Trayek Angkutan Bintauna – Manado; 3. Trayek Angkutan Kec. Pinogaluman Kotamobagu; 4. Trayek Angkutan Sangkub – Kotamobagu; dan 5. Trayek Angkutan Kec. Pinogaluman – Manado. 5) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dan Perkeretaapian: a. Alur pelayaran sungai, terdiri atas : 1. Rencana pengembangan alur pelayaran angkutan sungai berupa Halte Transportasi sungai Sangkub (Pangkusa – Bintauna Pantai); 2. Rencana pengembangan alur pelayaran angkutan sungai berupa Halte Transportasi sungai Ollot (Goyo – Ollot – Bolangitang); 3. Rencana pengembangan alur pelayanan angkutan sungai berupa halte transportasi sungai andagile; dan 4. Alur pelayaran transportasi pesisir meliputi rencana pengembangan alur pelayaran lokal Tumpaan-Amurang-Inobonto-Labuan UkiBoroko-Tanjung Sidupa (Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara). b. Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas : 1. Rencana Pelabuhan Sangkub di Kecamatan Sangkub; 2. Rencana Pelabuhan Ollot di Kecamatan Bolangitang Barat; dan 3. Rencana pelabuhan tontulow di kecamatan Pinogaluman. c. Pelabuhan penyeberangan, yaitu Rencana Pelabuhan Penyeberangan Tuntung di Kecamatan Pinogaluman; dan

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 17 d. Rencana pengembangan lintas penyeberangan lintas kabupaten/kota, tercantum dalam Lampiran I.d yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Perkeretaapian Pasal 9 Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Jaringan jalur kereta api umum, terdiri atas: 1. jalur KA antar Kota Tutuyan - Kotamobagu - Lolak - Boroko – Gorontalo (Prioritas rendah); 2. jalur KA dalam perkotaan Kawasan Perkotaan KOPANTARA BOLMUT (Pinagoluman, Kaidipang, Bolangitang, Bintauna, Sangkub). 3. jaringan jalur KA antarkota, yang tercantum dalam lembaran Lampiran I.e yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan 4. jaringan jalur KA perkotaan, tercantum dalam Lampiran I.e yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. b. Jalur kereta api lintas utara agar bisa terkoneksi dengan sistem jalur kereta api Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan c. Stasiun kereta api, terdapat di Kecamatan Sangkub dan Boroko di Kecamatan Kaidipang. Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 10 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: a. tatanan kepelabuhanan; dan b. alur pelayaran. (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pelabuhan pengumpan (kedepan sebagai Pelabuhan Pengumpul Tersier/Nasional), yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Sidupa di Tuntung Kecamatan Pinogaluman; dan

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 18 b. Terminal khusus, yaitu Pelabuhan Wisata di Boroko Kecamatan Kaidipang. (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. alur pelayaran nasional, terdiri atas: 1. Tanjung Sidupa-Tolitoli-Tarakan; 2. Tanjung Sidupa-Ternate-Sorong (wilayah Timur Indonesia); 3. Tanjung Sidupa- Bitung - Ternate (Provinsi Maluku Utara); 4. Tanjung Sidupa- Luwuk (Provinsi Sulawesi Tengah); 5. Tanjung Sidupa- Melonguane - Morotai (Provinsi Maluku Utara); 6. Tanjung Sidupa Gorontalo (Provinsi Gorontalo); 7. Tanjung Sidupa – Anggrek – Buol – Toli-toli – Pantoloan (Provinsi Sulawesi Tengah); dan 8. Tanjung Sidupa – Ampana (Sulawesi Tengah) b. Alur pelayaran Lokal, terdiri atas : 1. Tanjung Sidupa– Amurang (Minahasa Selatan); 2. Tanjung Sidupa – Bitung; 3. Tanjung Sidupa-Manado; 4. Tanjung Sidupa- Likupang (Minahasa Utara); 5. Tanjung Sidupa-Labuan Uki (Bolaang Mongondow); dan 6. Tanjung Sidupa – Torosik (Bolaang Mongondow Selatan). Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 11 (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf d, terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. (2) Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rencana Bandar udara pengumpan, yaitu Bandar udara Sangkub di Kecamatan Sangkub.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 19 (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan. (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 12 (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas: a. sistem jaringan energi; b. sistem jaringan telekomunikasi; c. sistem jaringan sumber daya air; dan d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan. (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I.f, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 13 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 20 (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bintauna di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 1,9 MW; (3) Rencana Pengembangan Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. rencana PLTD Bintauna kapasitas kurang lebih 1,9 MW; b. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Sungai Bumiong desa Paku dengan Kec. Bolangitang Barat kapasitas kurang lebih 1,6 MW; c. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), di Sungai Sangkub desa PangkusaKec. Sangkub kapasitas kurang lebih 5 MW; d. rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di Desa Binjeita Kec. Bolangitang Timur kapasitas kurang lebih 2 x 25 MW; e. pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan kapasitas kurang lebih 1,0 MW; dan f. pembangkit Listrik Tenaga Ombak (PLTO), dengan kapasitas kurang lebih 1,0 MW; (4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. sistem jaringan pipa minyak gas bumi; dan b. sistem jaringan transmisi listrik. (5) Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi: a. rencana Depo BBM Bolangitang di Kecamatan Bolaangitang Barat; dan b. rencana Depo BBM Inomunga di Kecamatan Kaidipang; (6) Sistem jaringan transmisi listrik wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas: a. gardu induk, terdapat di Boroko dengan Kapasitas 20 MWA; b. gardu Induk di Kecamatan Bintauna dengan Kapasitas kurang lebih 150 KVA; dan c. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), yaitu yang menghubungkan: SUTT GI. Lolak di Bolaang Mongondow - GI. Buroko di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 105 km.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 21 Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 14 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. sistem jaringan kabel; dan b. sistem jaringan nirkabel (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan serat optik yang mengikuti jaringan jalan dan terintegrasi dengan jaringan eksisiting dan rencana sistem Provinsi. (3) Sistem jaringan nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan mikro digital, terdiri atas: a. sistem jaringan mikro digital (Backbone Transport Radio), meliputi: Jaringan Mikro Digital Gunung Rangopa Bolaang Mongondow Gunung Pamomuntula Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 49,1 km; dan b. sistem jaringan nirkabel dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama, yaitu menara BTS (Base Transceiver System) yang terdapat di Desa Paku Selatan di Kecamatan Bolangitang Timur. Paragraf 3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 15 (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. wilayah sungai; b. Jaringan irigasi; dan c. sistem pengendalian banjir; dan d. Sistem pengamanan pantai (2) Sistem Wilayah Sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi, berupa WS Dumoga – Sangkub yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumoga, DAS

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 22 Sangkub, DAS Buyat, DAS Andagile, DAS Bulawa, dan DAS Tutiawa yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I.g yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini. (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. bendung; b. daerah irigasi; c. saluran irigasi Kewenangan Pengelolaan nasional; dan d. saluran irigasi Kewenangan Pengelolaan provinsi. (4) Bendung/waduk/embung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. Bendung Sangkub di Kec. Sangkub dengan kapasitas 4,02 m3/det untuk pelayanan kurang lebih 3.601 ha; b. Bendung Buko di Kecamatan Pinogaluman untuk pelayanan 1.350 ha; c. Bendung Pontak di Kecamatan Kaidipang untuk pelayanan 653 Ha; d. Bendung Ollot di Kecamatan Bolangitang Barat untuk pelayanan 854 Ha; dan e. Bendung Saleo di Kecamatan Bolangitang Timur untuk pelayanan 150 Ha; (5) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. DI kewenangan nasional, DI kewenangan provinsi dan DI kewenangan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara; b. DI kewenangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa DI nasional utuh kabupaten/kota yang rinciannya tercantum dalam Lampiran I.h yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini; c. DI kewenangan provinsi berupa DI provinsi lintas kabupaten/kota dan DI provinsi utuh kabupaten/kota yang rinciannya tercantum dalam lampiran I.hdan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini; dan d. DI kewenangan kabupaten, berupa DI kabupaten/kota utuh kabupaten/kota tercantum dalam lampiran I.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 23 (6) Saluran irigasi nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, meliputi: a. Saluran Irigasi Primer Sangkub Kanan di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 12,525 km; dan b. Saluran Irigasi Primer Sangkub Kiri di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 11,600 km. (7) Saluran irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d meliputi saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. (8) Saluran irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi saluran irigasi Buko - Tuntung dan Dalapuli di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 8 km; (9) Saluran irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi saluran irigasi Buko - Tuntung di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 8,25 km. (10) Sistem pengendalian banjir dan pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. perlindungan daerah tangkapan air; b. normalisasi sungai; c. perbaikan drainase; d. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir dan longsor; dan e. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir pada garis pantai. (11) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengamanan pantai. (12) Panjang garis pantai di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf e, adalah kurang lebih 153,07 Km, dan rinciannya tercantum dalam Lampiran I.j yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 24 Paragraf 4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 16 (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. sistem jaringan persampahan; b. prasarana air baku untuk air minum; c. Sistem jaringan air minum ke kelompok pengguna; d. sistem jaringan drainase; dan e. jalur evakuasi bencana. (2) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. peningkatan sistem pengolahan sampah di TPA untuk wilayah pelayanan Kecamatan Kaidipang, Pinogaluman dan Bolangitang Barat berada di Desa Komus II Timur Kec. Kaidipang dengan sistem lahan urug (sanitary landfill); dan b. peningkatan sistem pengolahan sampah di TPA untuk wilayah pelayanan Kecamatan Bintauna, Kecamatan Sangkub dan Kecamatan Bolangitang Timur, berada di desa mome di dengan sistem lahan urug (sanitary landfill); (3) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jaringan air minum dan rencana pengembangan jaringan air minum; (4) Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a. Sumber mata air (SMA) Sungai Sangkub (berada di Bolaang Mongondow Utara dan Kotamobagu) dengan debit kurang lebih 30.000 l/dt; dan b. Sumber Air Baku (SAB) Sungai Sangkub - Lolak di Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 10 km. (5) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdiri atas: a. Sumber Air Sungai dan Danau (SASD), meliputi : 1. Sungai Sangkub, debit kurang lebih 200 l/dt; 2. Sungai Bintauna, debit kurang lebih 250 l/dt;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 25 3. Sungai Bolangitang, debit kurang lebih 150 l/dt; 4. Sungai Kaidipang, debit kurang lebih 200 l/dt; 5. Sungai Buko, debit kurang lebih 200 l/dt; dan 6. Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt. b. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Minum meliputi: 1. Sungai Sangkub, debit kurang lebih 200 l/dt; 2. Sungai Bintauna, debit kurang lebih 250 l/dt; 3. Sungai Bolangitang, debit kurang lebih 150 l/dt; 4. Sungai Kaidipang, debit kurang lebih 200 l/dt; 5. Sungai Buko, debit kurang lebih 200 l/dt; dan 6. Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt. (6) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima; b. pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) regional di Desa Komus II Timur Kecamatan Kaidipang. Sistem pengolahan jaringan air limbah pada IPLT dilakukan dengan sistem off site; c. pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada fasilitas-fasilitas kesehatan seperti kawasan Rumah Sakit dan Puskesmas; dan d. rencana sistem jaringan drainase saluran sekunder dan drainase tersier/mikro dimaksudkan untuk menampung aliran air permukaan di kawasan permukiman dan jalanjalan dalam sistem daerah aliran sungai; (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas; a. jalur evakuasi bencana pada jalur sesar; b. jalur evakuasi gerakan tanah/longsor; c. jalur evakuasi gelombang pasang/tsunami; d. jalur evakuasi rawan banjir; dan e. untuk sarana jalur evakuasi kelima bencana diatas diarahkan : di kecamatan Sangkub di desa Pangkusa, di kecamatan Bintauna di desa Mome dan Huntuk, di kecamatan Bolangitang Timur di desa Mokodidek dan desa Biontong, di kecamatan Kaidipang di desa Komus II Timur, dan di Kecamatan Pinogaluman di desa Komus I dan Batu tajam.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 26 BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 18 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas: a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya (masuk lindung); e. kawasan rawan bencana alam; dan f. kawasan lindung geologi. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 19 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, seluas kurang lebih 27.062 Ha yang terdapat di Kecamatan Bintauna, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Kaidipang, Pinogaluman, dan Kecamatan Sangkub.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 27 Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 20 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu kawasan resapan air yang terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Kaidipang dan Pinogaluman seluas kurang lebih 45.358 Ha. Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 21 (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau; d. kawasan sekitar mata air; e. kawasan kearifan lokal; dan f. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di semua kecamatan, meliputi pesisir pantai Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub dan rinciannya tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan: a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, untuk daerah yang belum berpenghuni dan yang sudah berpenghuni minimal 10 meter. untuk kawasan pemukiman eksisting dan kawasan tertentu lainnya akan diatur melalui Peraturan Bupati; b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsion;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 28 c. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai; d. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a atau huruf b tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan; e. pemanfaatan ruang di sempadan pantai pada huruf c diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dan tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai, termasuk gangguan terhadap kualitas visual; f. melakukan perlindungan pantai mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi; g. penataan RTH sempadan pantai sebagai area pengaman dari kerusakan atau bencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut; dan h. pembangunan pesisir pantai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan dan mempersiapkan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami. (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat dikanan dan di kiri sungai-sungai (DAS Ayong, DAS Biontong, DAS Bigo, DAS Pontak, DAS Andagile, DAS Biyou, DAS Bolangitang, DAS Gambuta, DAS Lolak, DAS Maelang, dan DAS Sangkub), dengan ketentuan: a. dataran sepanjang tepian sungai selebar 50 meter di kanan-kiri sungai besar dan kawasan selebar 25 meter di kanan-kiri sungai kecil dikecualikan bagi daerah yang sudah terbangun; b. pada jarak yang ditetapkan pada huruf a tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau didirikan bangunan; c. pemanfaatan ruang di sempadan sungai pada huruf b diutamakan untuk pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan dengan mengacu pada zona-zona yang berfungsi lindung dan budi daya; d. melakukan perlindungan sungai mencakup seluruh garis sungai terutama yang berpotensi erosi;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 29 e. penataan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai; dan f. pembangunan pesisir sungai harus mengutamakan jaringan infrastruktur yang ramah lingkungan. (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna dan Sangkub), dengan ketentuan: a. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 500 meter di lokasi hulu sungai dan mata air; b. melakukan perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya; c. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kawasan sempadan mata air dengan melakukan penanaman pohon lindung/penghijauan berupa tanaman kayukayuan; d. pencegahan kegiatan pengurangan tutupan vegetasi; dan e. mencegah pemanfaatan kawasan sempadan mata air agar tidak menjadi lahan terbuka. (5) Kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Boroko Kecamatan Kaidipang yakni Kompleks Komalig Boroko, dengan ketentuan: a. Pencegahan kegiatan yang sifatnya akan menghilangkan bahkan merusak kearifan kawasan ini; b. Merevitalisasi kawasan ini untuk fungsi edukatif dan fungsi pariwisata yang menunjang ekonomi daerah dengan fasilitas pendukungnya; dan c. Pemanfaatan kawasan ini harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, visual dan tidak mengganggu fungsi kawasan sekitarnya. (6) Ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari kawasan terbangun yang terdiri atas 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh Persen) ruang terbuka hijau privat.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 30 Paragraph 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 22 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas: a. kawasan taman nasional; b. kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah; dan c. kawasan pantai berhutan bakau. (2) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan taman nasional Nani Wartabone yang terdapat di kecamatan Bintauna dan Sangkub, seluas kurang lebih 5.383 ha. (3) Kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. situs budaya Rumah Raja Komalig yang berada di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang; b. makam raja-raja Bintauna (jere) yang berada di Desa Pangkusa Kec. Sangkub dan di Desa Pimpi Kec. Bintauna; c. makam raja-raja Kaidipang (jere) yang berada di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang; dan d. makam raja-raja Bolangitang (jere) yang terdapat di Desa Bolangitang dan Desa Langi Kecamatan Bolangitang Barat. (4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Hutan Bakau di Kec. Bolangitang Barat seluas kurang lebih 140,36 Ha; b. Hutan Bakau di Kec. Bolangitang Timur seluas kurang lebih 318,24 Ha; c. Hutan Bakau di Kec. Kaidipang seluas kurang lebih 670,15 Ha; d. Hutan Bakau di Kec. Pinogaluman seluas kurang lebih 404,20 Ha; e. Hutan Bakau di Kec. Sangkub seluas kurang lebih 37,12 Ha; dan f. Hutan Bakau di Kec. Bintauna seluas kurang lebih 100,74 Ha.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 31 Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 23 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor; b. kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang; c. kawasan rawan abrasi tebing sungai; dan d. kawasan rawan banjir. (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada: a. Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub; b. Desa Bohabak IV di kecamatan Bolangitang Timur; c. Desa Inomunga, Inomunga Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa Komus I di kecamatan Pinogaluman; dan d. Desa Iyok, Tote, Desa Paku, desa Goyo Kecamatan Bolangitang Barat. (3) Kawasan rawan abrasi pantai dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat: a. Desa Sangtombolang, Desa Busisingo dan Desa Sampiro di Kecamatan Sangkub; b. Desa Minanga, Desa Voa’a, Desa Talaga, Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhanga di kecamatan Bintauna; c. Desa Biontong I, Desa Binjeita II, Desa Bohabak II di Kecamatan Bolangitang Timur; d. Desa Wakat, Desa Tote, Desa Iyok, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I, dan Desa Bolangitang II di Kecamatan Bolangitang Barat; e. Desa Kuala Utara, Desa Solo dan Desa Inomunga Utara di kecamatan Kaidipang; dan f. Desa Buko, Desa Dengi, Dalapuli timur, dalapuli barat, dalapuli, Desa Tuntung dan Desa Tanjung Sidupa di Kecamatan Pinogaluman. (4) Kawasan rawan abrasi tebing sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di: a. Desa Nunuka, Desa Biontong, Desa Bohabak II dan Desa Saleo di kecamatan Bolangitang Timur;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 32 b. Desa Sonuo, Paku, Paku Selatan, Desa Ollot, Ollot satu, ollot dua dan Desa Jambusarang, Wakat dan desa bolangitang dua di Kecamatan Bolangitang Barat; c. Desa Inomunga, Pontak, Kuala Utara dan Bigo di kecamatan Kaidipang. d. Desa Bintauna Pantai dan Desa Kuhang Kec. Bintauna; e. Desa Busisingo, Desa Sang dan Desa Sampiro Kec. Sangkub; dan f. Desa Tuntulow, batubantayo, kayuogu dan busato kecamatan pinogaluman. (5) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat: a. Desa Pangkusa di Kecamatan Sangkub; b. Desa Bunia, Desa Kuhanga dan Desa Kopi di kecamatan Bintauna; c. Desa Binuanga, Desa Binjeita, Binjeita dua, Nunuka, Desa Bohabak IV dan Desa Biontong di kecamatan Bolangitang Timur; d. Desa Sonuo, Desa Ollot, Desa Ollot Satu, Desa Ollot Dua, Desa Paku, Desa Jambusarang, Desa Bolangitang, Desa Bolangitang I dan Desa Wakat di Kecamatan Bolangitang Barat; e. Desa Pontak dan Desa Bigo Selatan di kecamatan Kaidipang; dan f. Desa Dalapuli, Batubantayo, Kayuogu dan Busato Kec. Pinogaluman. Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi Pasal 24 (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terdiri atas: a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kawasan rawan gempa bumi, terdapat di Sesar Bolaang Mongondow Utara;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 33 b. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kaidipang luas kurang lebih 8.397 Ha; dan c. kawasan rawan tsunami dan abrasi, terdapat di sepanjang pesisir pantai enam (6) Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan sempadan mata air yang terdapat di hampir semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 25 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawasan peruntukan lainnya. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 26 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas: a. kawasan hutan produksi tetap; b. kawasan hutan produksi terbatas; dan c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman dengan luasan kurang lebih 3.846 Ha.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 34 (3) Kawasan

hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman dengan luasan 58.091,38 Ha. (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di kecamatan Sangkub dan Bintauna dengan luasan kurang lebih 15.988 Ha. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Pasal 27 Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lainlain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Kawasan ini terdapat di Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur dan Pinogaluman kurang lebih 36.844 Ha. Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 28 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas : a. kawasan pertanian tanaman pangan; b. kawasan pertanian hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi yakni : a. padi seluas kurang lebih 8.240 Ha; b. sagu seluas kurang lebih 45 Ha; c. jagung seluas kurang lebih 3.329 Ha; d. ubi kayu seluas kurang lebih 289 Ha; dan e. ubi jalar seluas kurang lebih 224 Ha.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 35 (3) Kawasan pertanian tanaman pangan di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dengan luasan kurang lebih. 13.724 Ha. (4) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, memanfaatkan sebagian lahan sawah yang ada dengan komoditi yakni: a. kacang panjang seluas kurang lebih 86 Ha; b. cabe seluas kurang lebih 329 Ha; c. tomat seluas kurang lebih 49 Ha; d. terong seluas kurang lebih 69 Ha; e. kedele seluas kurang lebih 184 Ha; f. kacang tanah seluas kurang lebih 592 Ha; g. kacang hijau seluas kurang lebih 516 Ha; h. buncis seluas kurang lebih 11 Ha; i. ketimun seluas kurang lebih 85 Ha; dan j. mangga, duku/langsat, durian, pisang dan matoa. (5) Kawasan pertanian perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman, dengan komoditi yakni: a. kelapa seluas kurang lebih 17.065 Ha; b. cengkeh seluas kurang lebih 278 Ha; c. pala seluas kurang lebih 131 Ha; d. kopi seluas kurang lebih 123 Ha; e. kakao seluas kurang lebih 4735 Ha; f. aren seluas kurang lebih 172 Ha; dan g. kelapa sawit seluas kurang lebih 17.500 Ha. (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di hampir semua kecamatan yakni di di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman yang terdiri atas: a. ternak besar, meliputi sapi dan kuda; b. ternak kecil, meliputi Babi dan Kambing; dan c. ternak unggas meliputi ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras dan itik.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 36 (7) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian, berupa Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; c. kawasan pengolahan ikan; d. Kawasan pangkalan pendaratan ikan; dan e. Kawasan cadangan dan konservasi perairan (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di enam Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri dari: a. budidaya perikanan air laut maupun air payau terdapat di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Timur dan Bolangitang Barat dengan budidaya diantaranya keramba jaring apung, rumput laut dan teripang; dan b. budidaya perikanan air tawar terdapat di enam Kecamatan. (4) Kawasan peruntukan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Desa Kuhanga kecamatan Bintauna dengan bentuk pengolahan utama yaitu ikan asap dan di Desa Tanjung Sidupa, tombulang dan buko kecamatan Pinogaluman, dengan bentuk pengolahan utama yakni ikan asin. (5) Kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Boroko kecamatan Kaidipang, Kec. Pinagoluman dan Kec. Sangkub sebagai prasarana kawasan peruntukan perikanan. (6) Kawasan cadangan dan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan di sebagian kawasan perairan di Kec. Pinagoluman dan Kec. Sangkub.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 37 (7) Kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya di kecamatan Sangkub dan Pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan minapolitan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas: a. kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, non logam dan batuan; dan b. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan pertambangan emas tersebar di wilayah pertambangan Emas dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang Timur, Bolangitang Barat, Kaidipang dan Pinogaluman; b. tembaga dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tuntung kecamatan Pinogaluman; c. mangan dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Tanjung Buaya Desa wakat Kecamatan Bolangitang barat; d. biji besi dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Wakat, Tote, Mokoditek dan Iyok kecamatan Bolangitang Timur dan kecamatan bolangitang barat; dan e. pasir besi dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Bintauna kecamatan Bintauna dan di Desa Busisingo kecamatan Sangkub. (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. lanau (tanah liat) dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di enam Kecamatan; b. graywacke (pemadatan pasir yang halus) dengan kriteria eksplorasi terindikasi dan terukur terdapat di enam Kecamatan kabupaten bolaang mongondow utara;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 38 c. pasir kwarsa dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang; d. andesit (batu pasang) dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga Utara kecamatan Kaidipang, Desa Wakat Kecamatan Bolangitang Barat, Desa Komus I Kecamatan Pinogaluman, dan Desa Pontak kecamatan Kaidipang; e. sirtu dengan kriteria eksplorasi terkira terdapat di Desa Inomunga, Desa Pontak Kecamatan Kaidipang, Desa Paku kecamatan Bolangitang Barat, Desa Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur, Desa Busato kecamatan pinogaluman dan Desa Huntuk kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; dan f. batu granit dengan kriteria eksplorasi terukur terdapat di Desa Inomunga kecamatan Kaidipang dan di Desa Ollot kecamatan Bolangitang Barat. (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria eksplorasi terindikasi terdapat di Desa Tote Kecamatan Bolangitang Barat. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas : a. kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukan industri sedang; dan c. kawasan peruntukan industri rumah tangga (2) Untuk Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu rencana: a. industri pengolahan kopra dan minyak kelapa di Kecamatan Bolangitang Timur; dan b. industri pengolahan ikan di Kecamatan Pinogaluman. (3) Untuk Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu rencana industri pembuatan balok es dan cool storage di kecamatan Pinogaluman, kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 39 (4) Untuk Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya meliputi: a. industri kecil Nata de Coco di kecamatan Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Timur; b. industri pengolahan biji kopi di kecamatan Bolangitang Barat; c. industri pembuatan kerupuk dan bakso ikan di kecamatan Pinogaluman; d. industri pembuatan ikan teri di kecamatan Pinogaluman; e. industri anyaman rotan di kecamatan Bintauna; f. industri pembuatan kursi bambu dan kerajinan di kecamatan Pinogaluman; g. industri pembuatan batu bata dan batako di kecamatan Bintauna, Pinogaluman, Kaidipang dan Bolangitang Barat, Bolangitang Timur; h. industri pembuatan gula merah/gula aren di kecamatan Bintauna dan Pinogaluman, Kec. Kaidipang; i. industri pengolahan rumput laut dan teripang di kecamatan Pinogaluman, Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Bolangitang Timur; dan j. Industri Pengolahan Kelapa di Kecamatan Bolangitang Timur, Kec. Bolangitang Barat dan Kec. Pinogaluman. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas: a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; b. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan c. kawasan peruntukan pariwisata buatan. (2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana yang termuat dalam ayat (1), huruf a meliputi: a. situs budaya Rumah Raja Komalig yang berada di Kaidipang; b. makam raja-raja Bintauna (Jere) yang berada di Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 40 c. makam Raja-Raja Kaidipang (Jere) yang berada di Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang; dan d. makam Raja Bolangitang yang terdapat di Kecamatan Bolangitang Barat. (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana yang termuat dalam ayat (1), huruf b meliputi: a. Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone, di sebagian Kecamatan Sangkub dan Bintauna; b. Pantai Batu Pinagut yang berada di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang; c. Pulau Bongkil yang berada di kecamatan Pinogaluman; d. Pantai Air Belanda yang berada di Kecamatan Kaidipang; e. Pantai Bintauna yang berada di Desa Talaga, Kecamatan Bintauna; f. Pantai Kuhanga yang berada di Desa Kuhanga, Kecamatan Bintauna; g. Pantai Busisingo yang berada di Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub; h. Pantai Tanjung Dulang yang berada di Desa Inomunga Utara, Kecamatan Kaidipang; i. Pulau Damar di Boroko kecamatan kaidipang; j. Pulau Keramat di Kecamatan Pinogaluman; k. Pantai Tanjung Haji yang berada di Kecamatan Bolangitang Barat; l. Pantai Batu Buaya yang berada di desa Iyok kecamatan Bolangitang Barat; m. Pantai Batu Meja yang berada di Desa Sampiro, Kecamatan Sangkub; n. Air Terjun Pinosaula yang berada di Desa Huntuk, Kecamatan Bintauna; dan o. Air Terjun Pontak Kecamatan Kaidipang. (4) kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana yang termuat dalam ayat (1), huruf c meliputi: a. Bendung Sangkub yang berada di Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub; b. Bendung Pontak yang berada di Desa Pontak, Kecamatan Kaidipang; c. Bendung Busato yang berada di Desa Busato, Kecamatan Pinogaluman; dan d. Bendung Paku yang berada di Desa Paku, Kecamatan Bolangitang Barat.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 41 Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 33 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan c. kawasan peruntukan untuk permukiman baru skala Kasiba/Lisiba. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: a. klaster Lolak - Bolangitang – Boroko Pinogaluman; b. kawasan ibukota kecamatan; dan c. rencana pengembangan diarahkan di kecamatan Pinogaluman, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Sangkub dan Bintauna dengan luasan pengembangan kurang lebih 271 Ha. (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2; b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman; dan c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (4) kawasan peruntukan untuk permukiman baru skala Kasiba/Lisiba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdapat di: a. kawasan Transmigrasi UPT Ollot 1 dan Ollot 2; b. kawasan minapolitan dan Agropolitan Kecamatan Sangkub dan Pinogaluman; dan c. pemukiman yang terbentuk dari kawasan perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 42 Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 34 (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 huruf i terdiri atas : a. kawasan peruntukan pendidikan; b. kawasan peruntukan ibadah; c. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; d. kawasan peruntukan kesehatan; e. kawasan peruntukan pemerintahan; f. kawasan peruntukan Taman Pemakaman Umum (TPU); g. Kawasan peruntukan Taman Makam Pahlawan (TMP); h. kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi; i. Kawasan Pemerintahan; j. Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan lingkar luar; k. Kawasan resting area; dan l. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. (2) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu rencana pembangunan fasilitas pendidikan tinggi yang terletak di Kecamatan Bintauna dan fasilitas pendidikan tinggi lainnya tersebar di wilayah lain sesuai kebutuhan. (3) Kawasan peruntukan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten. (4) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kawasan perdagangan skala besar diarahkan di sepanjang koridor jalan Kaidipang; b. kawasan perdagangan skala kecil hingga menengah di sepanjang Koridor Jambusarang, Bolangitang, Kuala dan Boroko; c. pasar tradisional (manajemen modern) diarahkan dengan mempertahankan pasar di Bolangitang dengan sistem operasional yang bersifat temporer (2 hari dalam 1 minggu);

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 43 -

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

d. rencana pengembangan pasar baru terkait dengan rencana terminal tipe A di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang; dan e. pasar tradisonal lainnya tersebar di setiap ibu kota kecamatan. Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas peruntukan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Bolangitang Barat di Desa Talaga Tomoagu. Kawasan peruntukan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: kawasan Pusat Pemerintahan, pemerintahan pendukung dan pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan. a. kawasan peruntukan pusat Pemerintahan diarahkan pada Kecamatan Kaidipang, Desa Boroko; dan b. kawasan peruntukan Pemerintahan Desa/kelurahan dan kecamatan diarahkan pada masingmasing Desa/kelurahan dan kecamatan. Kawasan peruntukan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas TPU skala besar yang diupayakan terpusat pada satu atau dua lokasi dengan perkiraan kebutuhan luasan lahan sesuai standar dan perhitungan per penduduk yaitu 11,447 m2/unit lahan pemakaman dan TPU skala kecil yang dapat tersebar di seluruh wilayah Kecamatan dengan ketentuan satu (1) TPU untuk satu (1) atau dua (2) Desa/kelurahan. Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibutuhkan lahan 2 Ha diarahkan di Desa Inomunga Kecamatan Kaidipang. Kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditujukan untuk memberikan kesegaran pada kota, dan netralisasi polusi udara sebagai paru- paru kota dan sarana hiburan serta rekreasi olahraga masyarakat, terdiri dari: a. kawasan peruntukan olahraga dan rekreasi skala kabupaten diarahkan di lapangan kembar Boroko Kecamatan Kaidipang tepatnya di Boroko; b. kawasan peruntukan Olahraga dan Rekreasi lainnya skala Kecamatan diarahkan pada masingmasing kecamatan (Desa dan kelurahan) yang memiliki potensi lapangan dan ruang terbuka;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 44 c. rencana Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) di Boroko Timur Kecamatan Kaidipang; dan d. rencana hutan kota diarahkan di Kecamatan Kaidipang. (10) Kawasan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pusat pemerintahan di Boroko, Kecamatan Kaidipang. (11) Kawasan rencana jalan lingkar dalam dan lingkar luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j di Kecamatan Kaidipang dan Bolangitang Barat (12) Kawasan resting area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang dan Desa Sampiro Kecamatan Sangkub. (13) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi: a.

Rencana pembangunan kawasan Lantamal TNI AL di Nunuka Kecamatan Bolangitang Timur; b. Rencana Pembangunan Posal (Pos TNI AL) di Boroko Kecamatan Kaidipang; c. Rencana lokasi kawasan latihan Militer Angkatan Darat diarahkan Desa Sangtombolang di Kecamatan Sangkub; d. Rencana lokasi markas Kodim di Boroko Kec. Kaidipang; e. Rencana lokasi Polres di Boroko Kecamatan Kaidipang; f. Markas Koramil (Komando Rayon Militer) berada di kecamatan-kecamatan di wilayah kabupaten; dan g. Polsek (Kepolisian Sektor) di setiap kecamatan di wilayah kabupaten.

Pasal 35 (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 45 BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 36

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terdiri atas : a. kawasan strategis nasional; b. kawasan strategis provinsi; dan c. kawasan strategis kabupaten. (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 37 Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kawasan pulau kecil terluar yang merupakan Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia yaitu pulau Bongkil; dan b. untuk pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut diatur dengan zonasi yang meliputi wilayah perairan pesisir sampai dengan sepertiga batas kewenangan pengelolaan laut oleh pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terdiri atas: 1. Kawasan konservasi perairan; 2. Kawasan pemanfaatan umum; 3. Kawasan alur wilayah pelayaran; dan 4. Kawasan strategis nasional tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas. Pasal 38 Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kawasan koridor pantai pesisir utara (pantura) dari Manado sampai dengan Bolaang Mongondow Utara, yang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata, perdagangan dan jasa, yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ekonomi;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 46 b. kompleks Komalig Boroko yang berada di Kecamatan Kaidipang yang merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pengembangan sosialbudaya; dan c. kawasan di sekitar Taman Nasional Nani Wartabone, cagar alam dan suaka margasatwa di Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan Kawasan yang memiliki nilai strategis, dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Pasal 39 (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan e. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pemanfaatan kawasan budidaya lainnya. (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kawasan Koridor Bolangitang Barat – Kaidipang; b. Kawasan Kuliner Kecamatan Sangkub (Busisingo, Tombolango, Sangtombolang, Sampiro); c. Kawasan Kuliner Kecamatan Bolangitang Timur (Bohabak); d. Kawasan Kuliner Kecamatan Pinogaluman (Dengi). e. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Pinogaluman dan Sangkub (Desa Tombolango, Desa Sangkub 3 dan Desa Sangkub 1); dan f. Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Pinogaluman dan Sangkub (Sangkub 1, Busisingo Utara dan Sangtombolang). (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 47 a. Komunitas Adat Terpencil (KAT) di desa Huntuk Kecamatan Bintauna; b. Kawasan Rumah Raja di Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat; dan c. Kawasan Makam Raja (Jere) di desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang, Desa Pimpi Kecamatan Bintauna, Desa Pangkusa Kecamatan Sangkub. (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Kawasan PLTD Boroko di Kec. Kaidipang b. Kawasan Gardu Induk Boroko Kec. Kaidipang; c. Kawasan Rencana Gardu Induk Bintauna; d. Kawasan Tenaga Surya di Tanjung Dulang, Tanjung Sidupa dan Desa Ollot di Kecamatan Bolangitang Barat; e. Kawasan Rencana PLTMH Desa Paku Sungai Bumiong Kecamatan Bolangitang Barat; dan f. Kawasan Bendung Sangkub, Bendung Buko – Tuntung, Bendung Pontak dan Bendung Paku. (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas : a. Kawasan rencana hutan kota di Boroko Kecamatan Kaidipang; b. Kawasan Manggrove di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan c. Kawasan Penanaman turus jalan dalam lingkar ibukota.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 40 (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang. (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya yang meliputi instansi pelaksana program utama yang meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 48 (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan. (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Bagian Kesatu Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 43 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 49 c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas : 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Ketentuan Perizinan Pasal 44 (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah dan Perubahan Penggunaan Tanah; d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 50 Bagian Ketiga Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 46 (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 47 (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. Bagian Keempat Arahan Sanksi Pasal 48 (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang; b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 51 e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar. Pasal 49 (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif. (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pembongkaran bangunan; f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau g. denda administratif.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 50 Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 52 BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 51 (1) Dalam

rangka mengkoordinasikan penyelengggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundangundangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 52 Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah; c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 53 Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 53 Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi: a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum Pasal 54 (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 55 Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 54 Pasal 56 Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai : 1. penentuan arah pengembangan wilayah; 2. potensi dan masalah pembangunan; 3. perumusan rencana tata ruang; dan 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang. b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat. Pasal 57 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dapat berupa: a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang; d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; f. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 55 h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan. Pasal 58 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang; d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang. Pasal 59 (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 60 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 56 Pasal 61 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 62 (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapka denganundang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuakan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan dengan Menteri Kehutanan. (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 57 B A B XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 63 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka: a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuang Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilkasanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3. untuk yang sudah dilkasanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebakibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA - 58 BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ditetapkan di Boroko Pada tanggal BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG Diundangkan di Boroko Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

REKY POSUMAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2012 NOMOR

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012

Recommend Documents