PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Salinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 6
TAHUN 2010
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, Menimbang
: a. bahwa dengan dibentuknya Lembaga Lain yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro akan berdampak pada fungsi kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
- 2 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007. Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN BOJONEGORO Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro yang telah diundangkan pada tanggal 10 Nopember 2008 Nomor 5 diadakan perubahan sebagai berikut : A. BAB II Pembentukan, Pasal 2 pada angka 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut : 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil B. BAB IV Bagian Kedua Pasal 8 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 8 sebagai berikut :
- 3 -
BAB IV Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja 1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 2. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Norma Kerja 3. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Kerja d. Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Seksi Informasi Pasar, Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 2. Seksi Perluasan dan Produktifitas Tenaga Kerja 3. Seksi Transmigrasi e. Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 1. Seksi Pendataan, Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial 2. Seksi Kesejahteraan Sosial 3. Seksi Bina Swadaya Masyarakat dan Bantuan Sosial f. Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial 1. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Peribadatan 2. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Keagamaan 3. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Sosial g. UPTD (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
C. BAB V diubah, sehingga bunyi keseluruhan BAB V sebagai berikut : BAB V DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 9 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas. (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 4 -
Pasal 10 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (4) Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pendaftaran Penduduk 1. Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan 2. Seksi Perpindahan Penduduk 3. Seksi Pemeliharaan Data Penduduk d. Bidang Pencatatan Sipil 1. Seksi Kelahiran dan Kematian 2. Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak 3. Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan. e. Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan 1. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan 2. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi 3. Seksi Penyajian Analisa Kependudukan f. Bidang Pengawasan dan Penyuluhan 1. Seksi Pengawasan Kependudukan 2. Seksi Pengawasan Pelayanan 3. Seksi Penyuluhan g. UPTD (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- 5 -
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Disahkan di Bojonegoro pada tanggal 5 Nopember 2010 BUPATI BOJONEGORO ttd. H. S U Y O T O Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 31 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600131 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 6. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Muda NIP. 19600131 198603 1 008
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 6 TAHUN 2010 TANGGAL : 5 NOPEMBER 2010
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL
KEPALA DINAS SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA
BIDANG BIMBINGAN, REHABILITASI SOSIAL DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BIDANG PENGEMBANGAN, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKSI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
SEKSI INFORMASI PASAR, BURSA KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSI PENDATAAN, BIMBINGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
SEKSI KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN NORMA KERJA
SEKSI PERLUASAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN KERJA
SEKSI TRANSMIGRASI
SEKSI BINA SWADAYA MASYARAKAT DAN BANTUAN SOSIAL
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN
BIDANG KEAGAMAAN DAN ORGANISASI SOSIAL
SEKSI BINA SARANA DAN PRASARANA PERIBADATAN
SEKSI BINA LEMBAGA DAN ORGANISASI KEAGAMAAN
SEKSI BINA LEMBAGA DAN ORGANISASI SOSIAL
UPTD = GARIS KOMANDO =
GARIS KOORDINASI
BUPATI BOJONEGORO ttd H. SUYOTO
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 6 TAHUN 2010 NOMOR : TANGGAL : 5 NOPEMBER 2010 TANGGAL :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA DINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN
BIDANG PENCATATAN SIPIL
BIDANG PENGELOLAAN DATA INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN
SEKSI PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN
SEKSI PENGAWASAN KEPENDUDUKAN
SEKSI PERPINDAHAN PENDUDUK
SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN PENGAKUAN, PENGANGKATAN PENGESAHAN ANAK N
SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI PENGAWASAN PELAYANAN
SEKSI PEMELIHARAAN DATA PENDUDUK
SEKSI PENYIMPANAN, PEMELIHARAAN DAN PERUBAHAN
SEKSI PENYAJIAN ANALISA KEPENDUDUKAN
BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
= GARIS KOMAND O = GARIS KOORDINASI
UPTD
SEKSI PENYULUHAN
BUPATI BOJONEGORO
ttd H. S U Y O T O
