BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SUMBER DAYA AIR . Kolonel Sugiyono No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55712 Telp. (0274) 367446 Fax. (0274) 367446 Website http://sda.bantulkab.go.id E-mail:
[email protected]
Nomor : Lamp. : 1 bendel.
Bantul, 21 Maret 2016
Kepada Yth. ____________ di __________ Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI) pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut: 1. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan Lingkup pekerjaan Nilai total HPS Sumber pendanaan
: Pembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI) : Pengadaan bahan pemeliharaan Jaringan Irigasi : Rp. 98.301.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah). : APBDKabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016
2. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat : DinasSumber Daya Air Kabupaten Bantul Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Bantul Telepon/Fax : (0274) 367446 Website : http://sda.bantulkab.go.id Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No a.
Kegiatan Pemasukan Dokumen Penawaran
b.
Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Penandatanganan SPK
c.
Hari/Tanggal 23 s/d 30 Maret 2015
Waktu 09.00s.d.14.00
30 s/d 31 Maret 2015 05 April 2015
09.00 wib
Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui. Pejabat Pengadaan Barang pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
Karyana, ST, MSi NIP. 197105241998031003
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA (IKP) A.UMUM 1. Lingkup Pekerjaan
1.1
Penyedia menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2
Nama paket dan uraian singkat pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.
lingkup
2. Sumber Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
4. Larangan Pertentangan Kepentingan
4.1
Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4.2
Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 antara lain meliputi: a. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan, merangkap sebagai Pejabat Pengadaan atau PPK b. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan penyedia.
4.3
Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi penyedia kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
B. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG 5. Isi Dokumen Pengadaan
5.1
Dokumen Pengadaan Langsung, meliputi : a. Undangan Pengadaan Langsung b. Instruksi Kepada Penyedia (IKP); c. Lembar Data Pengadaan; d. Spesifikasi Teknis dan Gambar; e. Daftar Kuantitas dan Harga;
f. Bentuk Dokumen Penawaran: g. Pakta Integritas h. Formulir Isian Kualifikasi; Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK); C. PENYIAPAN DOKUMENPENAWARAN 6. Dokumen Penawaran
6.1
Dokumen Penawaranterdiri dari Penawaran Administrasi dan Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
6.2
Dokumen Penawaran Administrasi a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan : 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran; 3) harga penawaran(dalam angka dan huruf); dan 4) tanda tangan oleh : a) direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat. b.
6.3
Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
DokumenPenawaran Teknis:
a. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan,
b. identitas (jenis, tipe dan merek) yang
ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan); c. layanan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila dipersyaratkan); d. tenaga teknis pengoperasian barang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (apabila diperlukan); e. [jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal serah terima pekerjaan] (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; 6.4
DokumenPenawaran Harga harus terdiri dari: a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga) b. Jumlah total harga penawaran; c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran;
6.5
Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2.
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN 7. Penyampaian Dokumen Penawaran
Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung
E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI 8. Pembukaan Penawaran
8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada waktu dan tempat sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung. 8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi: a. Surat penawaran b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); c. Dokumen penawaran teknis; d. Dokumen penawaran harga; e. Pakta Integritas; dan f. Formulir Isian Kualifikasi
9. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi
9.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metoda evaluasi gugur. 9.2 Pejabat Pengadaanmelakukan penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga dan d. evaluasi kualifikasi
evaluasi
9.3 Evaluasi Administrasi : a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 1) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut : a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan 6.2 b) mencantumkan penawaran harga; c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; e) bertanggal. 2) Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; b. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain. 9.4 Evaluasi Teknis : a. evaluasi teknis dilakukan terhadap penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi; b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi; c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur; d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi; e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap: 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar yang memuat identitas barang ( jenis, tipe dan merek) 2) jangka waktu jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau jadwal
serah terima pekerjaan (dalam hal serah terima pekerjaan dilakukan per termin) sebagaimana tercantum dalam LDP; 3) layanan purna jual (apabila dipersyaratkan); 4) Tenaga teknis operasional/penggunaan barang (apabila dipersyaratkan); dan 5) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana tercantum dalam LDP. f. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain. 9.5 EvaluasiHarga a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuanharga satuan penawaranyang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga satuan dalam HPS. g. harga penawaran terkoreksi yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur. Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain. 9.6 Evaluasi Kualifikasi a. Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; b. Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi, meliputi: 1) memiliki surat izin usaha sesuai LDP; 2) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa badan usaha yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 3) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam
daftar hitam; 4) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Penyedia dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai emasukan Dokumen Kualifikasi 5) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 6) memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai c. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang penyedia lain 10. Klarifikasi dan Negosiasi
11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
10.1
Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
10.2
Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS;
10.3
Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
10.4
Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaanmenyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulangmengundang penyedia lain.
11.1 BAHPL merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan. 11.2 BAHPL harus memuat hal-hal sebagai berikut: a. Nama dan alamat penyedia; b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
d. hasil negosiasi harga (apabila ada) e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pengadaan Langsung; dan f. tanggal dibuatnya Berita Acara. F.
PENANDATANGANAN SPK
12. PenandatangananSPK
12.1 Pejabat Pengadaanmenyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan SPK. 12.2 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. 12.3 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari: 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 12.4 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 6.2
BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP) LEMBAR DATA PENGADAAN A. LINGKUP PEKERJAAN
1. Pejabat Pengadaan : Pejabat Pengadaan
kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul 2. Alamat Pejabat Pengadaan : Dinas
Sumber Daya Air Kabupaten Bantul, Jl. Kolonel Sugiyono No. 1 Bantul 3. Website : http://sda.bantulkab.go.id 4. Nama paket pekerjaan: Pembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI) 5. Uraian singkat pekerjaan: Pengadaan bahan pemeliharaan Jaringan Irigasi 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 45 (empat puluh lima) hari kalender. B. SUMBER DANA
C. MASA
BERLAKUNYA PENAWARAN
D. DOKUMEN PENAWARAN E. SYARAT PENYEDIA
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016 Masa berlaku suat penawaran: 15(lima belas) hari kalender Bagian Pekerjaan yang Disubkontrakkan : Memiliki izin usaha bidang Perdagangan Berbagai Macam Barang dan Jasa
BABIV. SPESIFIKASI TEKNIS Kegiatan Pekerjaan
: Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun : Pembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI). : DI. Kadisono, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, DI. Karangjati, Desa Argorejo, Kec. Sedayu, DI. Mejing, Desa Srihardono, Kec. Pundong, dan DI. Balong, Desa Trirenggo, Kec. Bantul : 2016
Lokasi T.A
A. RINGKASAN PEKERJAAN 1) Lingkup Pekerjaan : Lingkup pekerjaan dari kontrak ini meliputi pelaksanaan pengadaan bahan untuk rehabilitasi jaringan irigasi di pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI) yaitu : -
DI. Kadisono
-
DI. Karangjati
-
DI. Mejing
-
DI. Balong
2) Lingkup
pekerjaan
ini
juga
mengharuskan
penyedia
barang/jasa
untuk
menyediakan bahan/barang sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, B. PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Pelaksanaan pekerjaan Pembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI)di atas harus selesai dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. 2. Pengiriman bahan/barang sesuai dengan jadwal pengiriman bahan/barang yang dibuat oleh Penyedia Barang. C. JAMINAN KUALITAS 1. Barang yang diserahkan dalam keadaan baik, 2. Apabila terjadi kerusakan barang, Penyedia barang/jasa sanggup untuk mengganti. 3. Semua barang harus dalam kondisi baru.
D. SPESIFIKASI BARANG
No.
Jenis Barang
Spesifikasi
1
Paku
Tidak berkarat
2
Batu putih
Belah/setempat
3
PC 40 kg/zak
SII
4
Pasir pasang
Berbutir tajam, keras, bersifat kekal
5
Bambu
Bambu Apus, dia 10 cm
6
Ember
Plastik, tahun benturan
7
Benang
Knur
8
Kaso 5/7
Kayu kelas II
9
Papan 3/20 cm kayu kelas II
Papan Kayu kelas II
10
Kerikil
Kerikil beton
11
Besi dia. 12cm
U23
12
Besi dia. 8cm
U23
BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
Kegiatan Pekerjaan Lokasi T.A
No.
: Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun : Pembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI). : DI. Kadisono, Desa Sendangsari, Kec. Pajangan, DI. Karangjati, Desa Argorejo, Kec. Sedayu, DI. Mejing, Desa Srihardono, Kec. Pundong, dan DI. Balong, Desa Trirenggo, Kec. Bantul : 2016
Jenis Barang
A
UPT PENGAMATAN BEDOG WINONGO KECIL (BWK)
I
DI. KADISONO
1
Paku
2
Batu putih
3
PC 40 kg/zak
4
Pasir pasang
Kuantitas
Satuan Ukuran
Harga Satuan
Total Harga (Rp)
Jumlah Sub-Total I
35.739.000
0,40
Kg
73,00
m3
274,00
Zak
35,00
m3
5
Bambu
6,00
buah
6
Ember
12,00
buah
7
Benang
9,00
Roll
I
DI. KARANGJATI
1
Paku
2 3
0,20
Kg
Batu putih
11,00
m3
PC 40 kg/zak
42,00
Zak
Pasir pasang
6,00
m3
5
Bambu
1,00
buah
6
Ember
5,00
buah
7
Benang
2,00
Roll
4
Jumlah Sub-Total II Jumlah A
B
UPT PENGAMATAN WINONGO
35.739.000
I
DI. MEJING
1
Paku
2
Batu putih
3
PC 40 kg/zak
4
Pasir pasang
0,20
Kg
78,00
m3
288,00
Zak
38,00
m3
5
Bambu
5,00
buah
6
Ember
10,00
buah
7
Benang
5,00
Roll
II
DI. BALONG
1
Kaso 5/7
0,02
m3
2
Papan 3/20 cm kayu kelas II
1,00
lbr
3
Paku
0,50
Kg
4
Batu putih
48,00
m3
5
PC 40 kg/zak
175,00
Zak
23,00
m3
Kerikil
0,10
m3
Besi dia. 12 cm
1,00
btg
Besi dia. 8 cm
1,00
btg
10
Bambu
2,00
buah
11
Ember
12,00
buah
12
Benang
5,00
Roll
6 7 8 9
Jumlah Sub-Total I
Pasir pasang
Jumlah Sub-Total II Jumlah B JUMLAH TOTAL ( A + B ) (Sudah termasuk PPN 10%)
35.739.000
35.739.000 98,301,000.00
Total HPS : Rp. 98.301.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah).
BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A.
BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA BADAN USAHA
[Kop Surat Badan Usaha] Nomor : Lampiran :
CONTOH
_______, _____________ 20___
Kepada Yth.: Pejabat Pengadaan Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul Di Bantul Perihal
: Penawaran PekerjaanPembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI).
Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _________________ tanggal ______________dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pembelian Bahan Pihak Ketiga Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Swakelola) Bahan Pemeliharaan Pengamatan BWK dan Pengamatan Winongo (4 DI)sebesar Rp_______________ (___________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. PT/CV/Firma/Koperasi _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
.......................... Jabatan
B.
BENTUK SURAT PENAWARAN PENYEDIA PERORANGAN CONTOH
Nomor : Lampiran :
_______, _____________ 20___
Kepada Yth.: Pejabat Pengadaan pada __________ [K/L/D/I]
[diisi oleh Pejabat Pengadaan]
di ______________________________ Perihal
: Penawaran Pekerjaan_______________ [nama pekerjaan diisioleh Pejabat
Pengadaan]
Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _________________ tanggal ______________dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________[diisi oleh Pejabat Pengadaan]sebesar Rp_______________ (___________________). Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (________________) hari kalender. Penawaran ini berlaku selama ____ (__________________) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan. Penyedia
.......................... Nama Lengkap
BAB VII. PAKTA INTEGRITAS [Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan] PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: __________[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas
: __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan
: __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi _____________[pilih yang sesuai
dancantumkan nama]
dalam rangka pengadaan __________[isi nama paket] pada __________ [isi sesuai denganK/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada APIP _________ [isi sesuai dengan[Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]
[Nama Penyedia] [tanda tangan],
____________
[nama lengkap]
BAB VIII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
__________[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas
:
__________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan
:
__________[diisi sesuai jabatan]
Bertindak untuk dan atas nama
:
____________________[diisi nama badan usaha]
Alamat
:
__________
Telepon/Fax
:
__________
Email
:
__________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO
untuk dan berdasarkan
atas nama __________[akta
pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti
diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”];
3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usahayang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha
:
__________
2. Status
:
Pusat
Alamat Kantor Pusat No. Telepon 3. No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang No. Telepon 4. No. Fax E-Mail
: : : : : : : :
__________ __________ __________ __________
Cabang
__________ __________ __________ __________
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : __________ b. Tanggal : __________ c. Nama Notaris : __________ d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT) 2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor : __________ b. Tanggal : __________ c. Nama Notaris : __________ C.Pengurus Badan Usaha No. Nama
No. Identitas
Jabatan dalam Badan Usaha
D.Izin Usaha 1. No. Surat Izin Usaha ________ 2. Masa berlaku izin usaha 3. Instansi pemberi izin usaha
: _______Tanggal ______ : __________ : __________
E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] 1. No. Surat Izin ____________ 2. Masa berlaku izin 3. Instansi pemberi izin
: _______Tanggal ______ : __________ : __________
F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma) No.
Nama
No. Identitas
Alamat
Persentase
2. Pajak a. Nomor Pokok Wajib Pajak
:
__________
b. Bukti laporan Pajak Tahun : No.______tanggal _______ terakhir c. Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21; 2) PPh Pasal 23; 3) PPh Pasal 25/Pasal 29; 4) PPN
: : : : :
No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______ No. ________tanggal ______
d. [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b : No. ________tanggal ______ dan c)] G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan] Jabatan Pengalaman Tgl/bln/ Tingkat Profesi/ No Nama dalam Kerja thn lahir Pendidikan keahlian pekerjaan (tahun) 1 2 3 4 5 6 7
Tahun Sertifikat/ Ijazah 8
H. DataFasilitas/Peralatan/Perlengkapan[apabila diperlukan] Jenis No. Fasilitas/Peralatan/ Jumlah Perlengkapan 1
2
3
Kapasitas atau Merk Tahun Kondisi Lokasi Bukti Status output dan pembuatan (%) Sekarang Kepemilikan pada tipe saat ini 4 5 6 7 8 9
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih).Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.
Nama No. Paket Pekerjaan
Lokasi
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen Nama
1
2
3
Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan
Kontrak
Alamat/ No/ Nilai Kontrak Telepon Tanggal
4
5
6
7
BA Serah Terima
8
9
J. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket pengalaman sesuai bidang yang dipersyaratkan dalam Kurun Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir)
No.
Nama Bidang Paket Pekerjaan Pekerjaan
Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen
Lokasi
Nama 1
2
3
4
Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan
Kontrak
Alamat/ No/ Nilai Kontrak Telepon Tanggal
5
6
7
8
9
BA Serah Terima 10
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksiadministratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[tempat],
[tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp 6.000,tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]
BAB IX. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
SATUAN KERJA : ________________ NOMOR DAN TANGGAL SPK : __________________________
Halaman ____ dari _____ NOMOR DAN TANGGAL PENGADAAN LANGSUNG:
SURAT
UNDANGAN
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :
PAKET PEKERJAAN : ________
_____________________________________
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini. SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA
__________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN:_________________ (__________) hari kalender/bulan/tahun NILAI PEKERJAAN No.
Uraian Pekerjaan
Kuantitas
Satuan Ukuran
Harga satuan (Rp. )
Total (Rp.)
Jumlah PPN 10% Nilai TERBILANG : ______________________________________________________ INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan [tentukan dasar pengenaan denda : total atau bagian SPK]. Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen
Untuk dan atas nama Penyedia __________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat
1.
materai Rp 6.000,- )]
Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap] [jabatan]
[nama lengkap] [jabatan]
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2.
HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3.
HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan). c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
4.
HAK KEPEMILIKAN a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5.
CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
6.
PERPAJAKAN Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7.
PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
8.
JADWAL a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9.
ASURANSI a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil; 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang
menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 12. PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan. 14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 15. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. c.
d.
e.
Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
16. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja. b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang. c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual. d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia. f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam. 17. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
18. PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi. 19. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan
c. d.
e.
f.
ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personil. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) penyedia membayar denda; dan/atau 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. PEMBAYARAN a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ; b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c.
d.
PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
22. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia. 23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
