PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN, Menimbang
: a. bahwa
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memerlukan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Peraturan Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005–2025; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Bangka
Selatan,
Kabupaten
Bangka
Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pengelolaan
Pemerintah
Nomor
Keuangan
Daerah
58
Tahun
(Lembaran
2005 Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN dan BUPATI BANGKA SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2005–2025. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disebut BP3MD. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan
yang
tepat,
melalui
urutan
pilihan,
dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (Dua puluh) tahun. 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 12. Penataan
ruang
adalah
proses
perencanaan
tata
ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bangka Selatan adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten yang mengatur pola dan struktur tata ruang Kabupaten
yang
merupakan penjabaran
dari strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Bangka Selatan. 14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 15. Kebijakan
adalah
arah/tindakan
yang
diambil
Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
oleh
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 17. Arah
Kebijakan
pelaksanaan
adalah
hak
dan
pedoman kewajiban
dan
gambaran
daerah
dalam
dari
rangka
penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat diukur. 18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 19. Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu progam atau kegiatan. 20. Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
yang
selanjutnya
disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
Rencana
Pembangunan
Nasional
dan
Rencana
Pembangunan Daerah. BAB II ASAS PENYUSUNAN Pasal 2 RPJP Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan, informatif, partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah daerah, elemen masyarakat dan dunia usaha sesuai kondisi dalam masyarakat Bangka Selatan. Pasal 3 (1) RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut ke dalam RPJMD yang memuat
rancangan
kerangka
ekonomi
daerah,
prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Maksud penyusunan RPJP Daerah adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. (2) Tujuan penyusunan RPJP Daerah adalah sebagai berikut : a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah; b. menjadi acuan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJMD Kabupaten; c. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional; dan d. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja 5 (lima) tahunan daerah. BAB IV SISTEMATIKA Pasal 5 RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Memuat
aspek
geografi
dan
demografi,
aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Memuat analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
BAB V : STRATEGI
DAN
ARAH
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
DAERAH Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. BAB VI : TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Memuat pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan. BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN Menguraikan kaidah pelaksanaan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan. BAB VIII : PENUTUP Memuat
harapan,
ajakan
dan
komitmen
seluruh
pemangku kepentingan. BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 6 (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pembangunan jangka panjang daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN dan memperhatikan RPJPD Provinsi. (2) RPJP Daerah memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJP Daerah bertahap. (3) Rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. (4) RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Pemerintah
daerah
melakukan
pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan RPJP Daerah. (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
Ditetapkan di Toboali pada tanggal Agustus 2012 BUPATI BANGKA SELATAN,
JAMRO H. JALIL Diundangkan di Toboali pada tanggal Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
AHMAD DAMIRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR
TAHUN 2012
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2005-2025
I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bangka
Selatan
Tahun
2005-2025
Daerah (RPJPD) Kabupaten
merupakan
dokumen
perencanaan
pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat mandat, visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat halhal
yang
mendasar
sehingga
memberi
keleluasaan
yang
cukup
bagi
penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah ditetapkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yaitu "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Visi pembangunan nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut kedalam RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dengan pendanaannya, baik yang diaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.
Kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahapan
perencanaan
pembangunan
Tahun 2005-2025 terbagi dalam pada
periodisasi
perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam : a. RPJM Daerah I Tahun 2005-2010; b. RPJM Daerah II Tahun 2010-2015; c. RPJM Daerah III Tahun 2015-2020; d. RPJM Daerah IV Tahun 2020-2025. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran
perekonomian
secara
menyeluruh
termasuk
arah
kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJP Daerah ini mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional serta merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Bangka Selatan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Istilah-istilah dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini. pasal ini. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup Jelas.
Pasal 6 RPJP Daerah Kabupaten Bangka Selatan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam lingkup kebijakan pembangunan nasional. Pasal 7 Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan SKPD Kabupaten Bangka Selatan terhadap implementasi arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJP Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Perencaanaan Pembangunan Daerah Selatan
Kabupaten Bangka
mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan
dan
evaluasi dari masing-masing SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, menjadi bahan untuk
menyusun RPJP Daerah Kabupaten Bangka
Selatan periode berikutnya. Pasal 8 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR
