PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TAMIANG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sejak penyerahan aset dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, maka Perusahaan Daerah Air Minum dimaksud menjadi milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

b.

bahwa untuk kelangsungan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dalam pemberian pelayanan bidang penyediaan/penyaluran air minum kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan status kepemilikan, pengelolaan dan bentuk hukumnya;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172;

4.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

-28.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; 18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 22. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 7);

-3Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TAMIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang; 2.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

5.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

6.

Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu badan usaha milik daerah yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah kabupaten dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah.

7.

Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah bergerak di bidang pelayanan air minum.

8.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tamiang adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

9.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang;

10. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Tamiang; 11. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan PDAM Tirta Tamiang; 12. Pegawai adalah pegawai PDAM Tirta Tamiang; 13. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Qanun ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang. Pasal 3 PDAM Tirta Tamiang berkedudukan dan berkantor pusat di Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

-4BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) PDAM Tirta Tamiang didirikan dengan maksud memberikan pelayanan penyediaan dan penyaluran air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Pendirian PDAM Tirta Tamiang bertujuan untuk : a. menjamin ketersediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat; b. menyediakan air minum yang memenuhi syarat kualitas kesehatan kepada masyarakat; c. memperoleh laba dan/atau keuntungan dengan memperhatikan aspek sosial dan kemampuan masyarakat; d. memberikan konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten. BAB IV PERMODALAN Pasal 5 (1) Modal dasar PDAM Tirta Tamiang terdiri atas kekayaan/aset yang dimiliki PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta modal Perusahaan sendiri. (2) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua Aktiva dan Pasiva dalam bidang pengusahaan air minum. (3) Modal PDAM Tirta Tamiang sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditambah melalui penyertaan modal yang bersumber dari APBK, Kapitalisasi Cadangan dan sumber lainnya. (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang. (5) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Penyertaan Modal yang bersumber dari APBA dan APBN dan dalam rangka kerja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan atas persetujuan Bupati dan dikonsultasikan dengan DPRK Aceh Tamiang. (7) Semua alat likuide disimpan pada Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank-bank Pemerintah lainnya. BAB V ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 6 PDAM Tirta Tamiang adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Pasal 7 PDAM Tirta Tamiang mempunyai tugas melakukan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum berdasarkan azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia.

-5Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PDAM Tirta Tamiang mempunyai fungsi: a. perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan air minum; b. pelaksanaan pengurusan PDAM Tirta Tamiang sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pengkoordinasian penyusunan program bidang pengelolaan air minum daerah; d. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi program bidang pengelolaan air minum daerah; e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, humas, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Susunan Organisasi PDAM Tirta Tamiang terdiri dari : a. Bupati selaku Pemilik Modal; b. Dewan Pengawas; c. Direktur; d. Bagian Umum dan Keuangan; e. Bagian Teknik; f. Satuan Pengawas Intern; g. Sub Bagian; h. Cabang; i. Unit- unit pelayanan/Ranting. (2) Bagan struktur Susunan Organisasi PDAM Tirta Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Bagian Ketiga Bupati Selaku Pemilik Modal Pasal 10 Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemilik Modal PDAM Tirta Tamiang. Pasal 11 (1) Bupati berwenang memberikan persetujuan atas pengelolaan dan pengembangan usaha PDAM Tirta Tamiang yang diusulkan Direktur, setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan Anggaran Dasar PDAM Tirta Tamiang. Pasal 12 Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum PDAM Tirta Tamiang dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PDAM Tirta Tamiang melebihi nilai kekayaan daerah yang telah dipisahkan ke dalam PDAM Tirta Tamiang, kecuali apabila Bupati : a. memanfaatkan PDAM Tirta Tamiang secara langsung atau tidak langsung semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya; b. melibatkan PDAM Tirta Tamiang dalam perbuatan melawan hukum; atau c. menggunakan kekayaan PDAM Tirta Tamiang secara langsung atau tidak langsung dengan cara melawan hukum.

-6Bagian Keempat Dewan Pengawas Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 13 (1) Dewan Pengawas adalah dewan untuk membantu Bupati di bidang pengawasan dan pengelolaan PDAM Tirta Tamiang; (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari pejabat Pemerintah Kabupaten, perorangan dan masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan. (3) Dewan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati; (4) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati; Pasal 14 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. mempunyai akhlak dan moral yang baik; d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti organisasi terlarang; g. tidak dalam proses perkara di pengadilan; h. pendidikan minimal S-1; i. batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; j. menguasai manajemen PDAM; k. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; l. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang. (2) Dari Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota. Pasal 16 (1) Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dibuktikan dengan kinerja baik dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM Tirta Tamiang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat. (3) Anggota Dewan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati.

-7Pasal 17 Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas. Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Pasal 18 Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan PDAM Tirta Tamiang. b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Tamiang dalam : 1. pengangkatan Direktur; 2. program kerja dan pengembangan usaha yang diajukan oleh Direktur; 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Tamiang; 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain. c. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; d. menyetujui dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/copporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran/Perubahan Anggaran Perusahaan yang disampaikan Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dewan Pengawas wajib memperhatikan efisiensi dan efektitas PDAM Tirta Tamiang, serta pemisahan tugas pengawasan dan tugas pengurusan PDAM Tirta Tamiang yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direktur. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, Dewan Pengawas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengawasan terhadap program kerja perusahaan; b. pelaksanaan pengawasan sistem akuntansi manajemen perusahaan; c. pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja perusahaan; d. pelaksanaan kegiatan lain yang menyangkut pengawasan sesuai dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 21 Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM Tirta Tamiang; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Tamiang; dan d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

-8Paragraf 3 Rapat-Rapat Pasal 22 (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PDAM Tirta Tamiang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewajibannya. (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat. Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 23 (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya telah berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah kabupaten telah berakhir; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas; f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Tamiang; g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 24 (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 25 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan untuk diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan hurup g tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

-9Paragraf 5 Penghasilan dan Jasa Pengabdian Pasal 26 Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan berupa uang jasa setiap bulannya, hasil keuntungan jasa produksi setiap tahunnya dan uang jasa pengabdian. Pasal 27 (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur. (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur. (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur. Pasal 28 Hasil keuntungan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan secara proporsional kepada Dewan Pengawas apabila PDAM Tirta Tamiang memperoleh keuntungan. Pasal 29 Besarnya uang jasa dan hasil keuntungan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM Tirta Tamiang. Pasal 30 (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Tamiang. (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir. Bagian Kelima Direktur Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 31 (1) PDAM Tirta Tamiang dipimpin oleh seorang Direktur. (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (3) Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; (4) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM Tirta Tamiang pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (5) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM Tirta Tamiang pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (6) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- 10 (7) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; (8) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirta Tamiang dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun. (9) Apabila Direktur berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian yang senior dalam jabatannya. (10) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila salah seorang Kepala Bagian diangkat menjadi Direktur sampai dengan ditetapkannya Direktur definitif. Pasal 32 (1) Calon Direktur PDAM Tirta Tamiang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1); b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; e. bersedia bekerja penuh waktu; f. tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direktur sebelumnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Propertest) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Pengangkatan Direktur PDAM Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 33 (1) Direktur PDAM Tirta Tamiang dilarang memangku jabatan rangkap : a. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada Instansi/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM Tirta Tamiang; dan/atau d. jabatan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur PDAM Tirta Tamiang tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM Tirta Tamiang. Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 34 Direktur PDAM Tirta Tamiang mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM; b. membina pegawai: c. mengelola kekayaan PDAM Tirta Tamiang; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) 5 (lima) tahunan; f. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran/Perubahan Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Tamiang.

- 11 Pasal 35 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati; (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Tamiang ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. (6) Anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Pasal 36 Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai wewenang : a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM Tirta Tamiang berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM; b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. menunjuk pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; d. menetapkan kebijakan perusahaan atas persetujuan Bupati; e. mewakili PDAM Tirta Tamiang di dalam dan di luar Pengadilan: f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Tamiang; g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Tamiang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Tamiang. Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 37 (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Paragraf 4 Penghasilan dan Hak-Hak Direktur Pasal 38 Penghasilan Direktur terdiri dari gaji, tunjangan dan hasil keuntungan jasa produksi yang ditetapkan oleh Bupati.

- 12 Pasal 39 (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari: a. tunjangan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten; b. tunjangan kemahalan; c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas. (2) Hasil keuntungan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan setiap tahun apabila PDAM Tirta Tamiang memperoleh keuntungan. (3) Besarnya tunjangan dan hasil keuntungan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM Tirta Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jumlah seluruh penghasilan Direktur, penghasilan Badan Pengawas, penghasilan pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang berjalan. (6) Pensiun Direktur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun bersama (Dapenmapamsi). Pasal 40 Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Tamiang, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun. Paragraf 5 Cuti Pasal 41 (1) Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Tamiang. (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Tamiang. (4) Ketentuan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 6 Pemberhentian Pasal 42 (1) Direktur berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia; (2) Direktur diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;

- 13 e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan f. tidak dapat melaksanakan tugasnya. (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 43 (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati; (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 44 (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 45 (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diberhentikan dengan hormat; (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b disamping hak-haknya sebagai Direktur juga diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan akhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional; (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) tidak menerima penghasilan dan hak-haknya sebagai Direktur; (4) Direktur yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, tidak menerima penghasilan dan hak-haknya sebagai Direktur selama dalam proses pemeriksaan; (5) Direktur yang diberhentikan karena berakhirnya masa jabatan dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Tamiang. Pasal 46 (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir; (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Surat Tugas Bupati untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat perpanjangan untuk satu kali masa tugas. Bagian Keenam Bagian Umum Dan Keuangan Pasal 47 Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- 14 Pasal 48 Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian keuangan serta pelayanan langganan. Pasal 49 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi pelayanan langganan; b. perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan, belanja dan kekayaan perusahaan; c. pengendalian pendapatan, hasil penagihan rekening, penggunaan air dan pelayanan langganan; d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur. Pasal 50 (1) Bagian Umum dan Keuangan membawahi; a. Sub Bagian Administrasi Umum ; b. Sub Bagian Pelayanan Langganan; c. Sub Bagian Pembukuan; d. Sub Bagian Kas dan penagihan. e. Sub. Bagian Kepegawaian. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 51 (1) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas: a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan; b. melaksanakan urusan perjalanan dinas dan urusan rumah tangga perusahaan; c. menyusun ketatalaksanaan dan mempersiapkan masalah peraturan pelaksanaan dan instruksi serta menghimpun peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran barang-barang digudang/ perusahaan; e. mengurus penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengeluaran barang-barang digudang/perusahaan; f. mengurus administrasi pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan; (2) Sub Bagian Pelayanan Langganan mempuyai tugas : a. memeriksa dan mencatat data penggunaan air pelanggan untuk diteruskan kepada pembuat rekening; b. memberikan pelayanan yang baik kepada para pelangan dan calon pelanggan; c. memberikan informasi proses permohonan menjadi pelanggan, permohonan perbaikan layanan dan keluhan dari pelanggan; d. memeriksa dan meneliti serta menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan rekening air; dan e. melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bagian Umum dan Keuangan. (3) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas : a. membuat inventarisasi data langganan dan data tunggakan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perusahaan; c. menyusun dan pengusulan Anggaran Perusahaan dan perubahannya; d. membuat laporan neraca rugi/laba perusahaan secara berkala; e. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan keuangan yang menyangkut dengan bidang keuangan; dan

- 15 f. membuat laporan tertulis dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan. (4) Sub Bagian Kas dan penagihan mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan kas dan perbendaharaan keuangan perusahaan; b. menerima, mengeluarkan dan membukukan uang perusahaan; c. melakukan penagihan rekening air minum dari pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan; d. membuat laporan situasi keuangan perusahaan; dan e. melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bagian Umum dan Keuangan. (5) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pencatatan data, pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan kepegawaian; b. menyiapkan laporan kepegawaian secara berkala dan menyiapkan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, pensiun dan sebagainya; c. membuat daftar gaji dan penghasilan lainnya serta perhitungan pajak dan pengeluaran lainnya; d. melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Umum. Bagian Ketujuh Bagian Teknik Pasal 52 Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Pasal 53 Bagian Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan operasional dibidang teknik instalansi/produksi, peralatan/perawatan dan perencanaan teknis air minum. Pasal 54 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Teknik mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan perawatan instalasi air minum; b. pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan administrasi teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknik; c. pengkoordinasian dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan kegiatan, produksi, distribusi dan perawatan teknik; d. pengkoordinasian dan pengendalian pemeliharaan instalasi produksi sumber air; e. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia; dan f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 55 (1). Bagian Teknik terdiri dari : a. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi; b. Sub Bagian Produksi dan Perawatan; c. Sub Bagian Perencanaan Teknik; d. Sub Bagian Meter Air dan Pengendalian Kehilangan Air. (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

- 16 -

Pasal 56 (1) Sub Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas : a. menjamin kelancaran penyaluran air minum dari reservoir serta melaksanakan pendistribusian yang merata kepada pelanggan; b. menjaga berfungsinya seluruh pipa transmisi dan distribusi, peralatan serta memelihara kebersihan lingkungan di sekitar jalur pipa transmisi; c. melakukan pemutusan sambungan aliran air pelanggan baik atas permintaan sendiri atau karena pelanggaran; d. melakukan pemeliharaan serta pengamanan keseluruhan jaringan pipa dan peralatannya; e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik;dan f. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik. (2) Sub Bagian Produksi dan Perawatan mempunyai tugas: a. menjamin kualitas dan kuantitas serta kelancaran air minum dari instalasi/treatment plant; b. menjalankan, memelihara dan mengamankan peralatan instalasi pengolahan air dan menjaga kebersihan diruangan instalasi; c. melaksanakan kegiatan pengujian bahan kimia yang dipergunakan; d. melaksanakan analisa bakteriologis serta mengawasi volume air dari sumber sebagaimana tercatat pada panel peralatan teknik agar kualitas pengolahan dapat dicapai secara optimal; e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik; f. Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik. (3) Sub Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja dalam bidang produksi, perpipaan dan teknik sipil lainnya; b. membuat gambar-gambar sesuai dengan perencanaan teknik dan detail jaringan pipa distribusi yang ada; c. menyelenggarakan administrasi, inventaris dan dokumentasi teknik dan data harga yang diperlukan untuk perencanaan; d. membuat/menetapkan spesifikasi teknik dan standar harga perencanaan; e. memberikan saran teknik dan pengawasan dalam perencanaan pemberian pekejaan dan mempersiapkan naskah-naskah dalam pemberian tugas pekerjaan; f. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik. (4) Sub Bagian Meter Air dan Pengendalian Kehilangan Air mempunyai tugas : a. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengolahan air minum (meter air, mesin dan pompa dan lain-lain); b. pengujian, penelitian dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan; c. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan meter air pelanggan; d. melakukan penyegelan dan pembongkaran meter air; e. melakukan pemeriksaan peralatan teknik dan pendataan meter air; f. melakukan pengendalian dan pengawasan kehilangan dan kebocoran air. Bagian Kedelapan Satuan Pengawas Intern Pasal 57 (1) Satuan Pengawas Intern adalah unsur pembantu Direktur dibidang pengawasan intern perusahaan; (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- 17 Pasal 58 Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melakukan pengawasan intern perusahaan yang meliputi pengawasan terhadap teknik operasional dan hubungan langganan, sistem akuntansi manajemen, lingkungan dan kepegawaian PDAM Tirta Tamiang. Pasal 59 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi : a. pelaksanan pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang meliputi efisiensi dan efektifitas serta operasional dan hubungan langganan perusahaan; b. pelaksanaan pengawasan terhadap prosedur dan sistem akuntansi dan manajemen perusahaan; c. pelaksanaan pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perusahaan; d. pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian perusahaan; e. melakukan pemeriksaan yang meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen yang menyangkut aspek efisiensi dan efektifitas perusahaan; f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugasnya; g. melaporkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang perlu untuk dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan Direktur. Pasal 60 (1) Satuan Pengawas Intern terdiri dari : a. Kepala Sub Satuan Teknik Operasional dan Hubungan Langganan. b. Kepala Sub Satuan Lingkungan dan Administrasi Umum Keuangan. (2) Masing-masing Sub Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Intern sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 61 (1) Sub Satuan Teknik Operasional dan Hubungan Langganan mempunyai tugas: a. melakukan pengawasan pelaksanaan prosedur dan penerapan teknik operasional perusahaan; b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pelangganan; c. melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur yang sudah diterapkan; d. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Pengawas Intern; e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan Kepala Satuan Intern. (2) Sub Bagian Lingkungan dan Administrasi Umum Keuangan mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perusahaan; b. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan perusahaan, c. melaksanakan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur yang sudah diterapkan; d. pengawasan pelaksanaan pengamanan kekayaan milik perusahaan, e. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Pengawas Intern; f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern. Bagian Kesembilan Cabang Pasal 62 (1) Cabang merupakan unsur pelayanan PDAM Tirta Tamiang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- 18 (2) Cabang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PDAM Tirta Tamiang. (3) Cabang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang membantu Direktur PDAM Tirta Tamiang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PDAM Tirta Tamiang. Pasal 63 Cabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas yang diberikan Direktur PDAM Tirta Tamiang dalam mengelola administrasi umum dan teknik; Pasal 64 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, cabang mempunyai fungsi meliputi : a. perencanaan program kerja cabang, b. pelaksanaan pengelolaan cabang; c. pengawasan kegiatan operasional cabang. Pasal 65 (1) Cabang terdiri dari : a. Urusan Administrasi Umum; b. Urusan Teknik. (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 66 (1) Urusan administrasi umum mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, tata usaha dan kebutuhan cabang; b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perusahaan; c. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan calon pelanggan; d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Cabang. e. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Cabang. (2) Urusan teknik mempunyai tugas : a. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengolahan air minum meliputi meter air, mesin dan pompa dan lain-lain; b. melakukan pemeriksaan peralatan teknik dan pendataan meter air milik perusahaan; c. menjamin kelancaran pengaliran air minum dari reservoir serta melaksanakan pendistribusian yang merata kepada pelanggan; d. menjaga berfungsinya seluruh pipa transmisi dan distribusi, peralatan serta memelihara kebersihan lingkungan di sekitar jalur pipa transmisi; e. menyelenggarakan administrasi, inventaris dan pengamanan barang dan peralatan teknik milik perusahaan; f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Cabang. g. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Cabang. Bagian Kesepuluh Unit Pelayanan/Ranting Pasal 67 (1) Unit Pelayanan/Ranting merupakan unsur pelayanan PDAM Tirta Tamiang yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan. (2) Unit Pelayanan/Ranting berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PDAM Tirta Tamiang.

- 19 (3) Unit Pelayanan/Ranting dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan/Ranting yang membantu Direktur PDAM Tirta Tamiang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelayanan/Ranting. Pasal 68 Unit Pelayanan/Ranting mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas yang diberikan Direktur PDAM Tirta Tamiang dalam mengelola Unit Pelayanan/Ranting yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan teknik. BAB VI PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 69 (1) Pengangkatan pegawai PDAM Tirta Tamiang harus memenuhi persyaratan; a. Warga Negara Republik Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah di hukum; c. mempunyai pendidikan , kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; f. lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai PDAM Tirta Tamiang. (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian yang dilakukan meliputi: a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; f. prestasi kerja; g. kejujuran. (4). Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 70 (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direktur berpedoman pada Upah Minimun Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural PDAM Tirta Tamiang. Pasal 71 (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 ( lima puluh enam ) tahun. (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

- 20 Bagian kedua Penghasilan dan Cuti Pasal 72 (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tunjangan jabatan; b. tunjangan kesehatan; c. tunjangan pelaksana; d. tunjangan keahlian; e. tunjangan perumahan; f. tunjangan transport; g. tunjangan pangan; h. tunjangan kemahalan; i. tunjangan anak; j. tunjangan Istri/Suami; k. tunjangan pengganti pemakaian air; l. tunjangan lain–lain. (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan. (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaanya ditetapkan dengan keputusan Direktur. (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Tamiang. Pasal 73 (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM Tirta Tamiang mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Tamiang. (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 74 (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok. (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di berikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak. Pasal 75 (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya di himpun dari usaha PDAM Tirta Tamiang.yang ditetapkan dengan keputusan Direktur. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

- 21 Pasal 76 Dalam hal PDAM Tirta Tamiang.memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Tamiang dapat diberikan bagian dari hasil keuntungan jasa produksi setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM Tirta Tamiang. Pasal 77 (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan gaji berkala. (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 78 (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi : a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin;dan g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Tamiang. (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Tamiang. (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan. Bagian Ketiga Penghargaan dan tanda jasa Pasal 79 (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM Tirta Tamiang.. (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM Tirta Tamiang. (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur. Bagian keempat Kewajiban dan Larangan Pasal 80 Setiap pegawai wajib : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mengutamakan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan. c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan . Pasal 81 Pegawai dilarang : a. mencemarkan nama baik Perusahaan, Daerah dan/atau Negara;

- 22 b. melakukan kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan perusahaan, Daerah dan/atau Negara; c. menggunakan jabatan dan/atau kedudukannya di perusahaan untuk memberi keuntungan diri sendiri atau orang lain dan/atau corporated, yang secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan perusahaan; d. memberi keterangan lisan dan/atau tertulis kepada seseorang atau badan di luar perusahaan tanpa izin dari Direktur.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian Pasal 82 (1) Pegawai PDAM Tirta Tamiang dapat dikenakan hukuman. (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. teguran lisan: b. teguran tertulis; c. penundaan kenaikan gaji berkala; d. penundaan kenaikan pangkat; e. penurunan pangkat; f. pembebasan jabatan; g. pemberhentian sementara; h. pemberhentian dengan hormat; dan i. pemberhentian dengan tidak hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur. Pasal 83 (1) Pegawai PDAM Tirta Tamiang diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan/atau tindak pidana. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 84 (1) Pegawai PDAM Tirta Tamiang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya gajinya diberikan 50% (lima puluh persen). (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima. (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 85 (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena; a. meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. tidak dapat melaksanakan tugas; d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau f. reorganisasi.

- 23 (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direktur. (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf b pelaksanaanya berlaku pada akhir bulan berikutnya. Pasal 86 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena: a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan; b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau. c. merugikan keuangan PDAM Tirta Tamiang.

BAB VII DANA PENSIUN Pasal 87 (1) Direktur dan Pegawai PDAM Tirta Tamiang wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan Pegawai PDAM Tirta Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM. BAB VIII ASOSIASI Pasal 88 (1) Setiap pegawai PDAM Tirta Tamiang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). (2) Pegawai PDAM Tirta Tamiang dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai Asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX TATA KERJA Pasal 89 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala unit pelayanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan serta instansi lain diluar PDAM Tirta Tamiang sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi melaksanakan pengawasan melekat.

dilingkungan

PDAM

Tirta

Tamiang

wajib

- 24 Pasal 90 (1) Direktur melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan PDAM Tirta Tamiang. (2) Direktur berkewajiban membina, membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang lain yang berada dilingkungan PDAM Tirta Tamiang. (3) Direktur secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun berjalan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. (4) Apabila dipandang perlu Direktur dapat mengadakan perubahan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rapat Dewan Pengawas dan diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan. Pasal 91 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PDAM Tirta Tamiang wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PDAM Tirta Tamiang wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masingmasing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (3) Laporan penyelenggaraan tugas pada masing-masing satuan organisasi disampaikan kepada pejabat setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu. (4) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan. Pasal 92 (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kwalitas. (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bagian menurut bidang tugasnya menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya. (3) Dalam hal kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Cabang, Kepala Unit Pelayanan/ Ranting tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka dapat menunjuk salah seorang pejabat setingkat dibawahnya untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kwalitasnya. Pasal 93 Masing-masing pejabat dalam lingkungan PDAM Tirta Tamiang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU Pasal 94 Tahun buku perusahaan adalah Tahun Takwin mulai dari tangal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- 25 BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal 95 (1) Direktur mengajukan rancangan Anggaran Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. (2) Anggaran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk disahkan. (3) Rancangan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) 5 (lima) Tahunan. Pasal 96 (1) Penyesuaian Anggaran Perusahaan dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama Dewan Pengawas dengan Direktur dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Perusahaan tahun buku yang bersangkutan, apabila terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Perusahaan; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. (2) Direktur mengajukan rancangan Perubahan Anggaran Perusahaan tahun buku yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebelum tahun buku yang bersangkutan berakhir. (3) Perubahan Anggaran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sudah harus disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku. (4) Perubahan Anggaran Perusahaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku. BAB XII PENGELOLAAN BARANG MILIK PDAM Pasal 97 (1) Pengelolaan barang milik PDAM Tirta Tamiang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan barang milik PDAM Tirta Tamiang meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; d. penggunaan a. penatausahaan; b. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan;

- 26 i. pengawasan dan pengendalian; j. pembiayaan; dan k. tuntutan ganti rugi. (3) Tata cara pengelolaan barang milik PDAM Tirta Tamiang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KERJA SAMA ANTARA PDAM DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 98 (1) Kerja sama PDAM Tirta Tamiang dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direktur PDAM Tirta Tamiang dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas. (2) Kerja sama PDAM Tirta Tamiang dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 99 (1) Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas, Bupati dan DPRK yang terdiri dari Neraca Perhitungan Laba/Rugi tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir tahun buku. (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Direktur mengirimkan hasil pemeriksaan serta pandangan Direktur tentang masa depan PDAM Tirta Tamiang kepada Bupati, Dewan Pengawas dan DPRK atau badan lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan akuntan selesai. (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pengawas dan DPRK. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud diterima, Bupati tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perhitungan itu dianggap sah. BAB XV PENGGUNAAN LABA Pasal 100 (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut: a. untuk anggaran belanja daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen); b. untuk cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen); c. untuk sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen); d. untuk jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen); e. untuk sumbangan dana pensiun dan pesangon sebesar 10% (sepuluh persen). (2) Penggunaan dana untuk cadangan umum dapat dialihkan kepada penggunaan lain apabila telah tercapai tujuannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (3) Tata cara penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

- 27 BAB XVI PENGAWASAN Pasal 101 (1) Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten dalam pemeriksaan atas pengelolaan PDAM Tirta Tamiang,

melakukan

pengawasan

dan

(2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati; (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan PDAM Tirta Tamiang. BAB XVII PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN Pasal 102 (1) Pembentukan akte pendirian PDAM Tirta Tamiang sebagai badan hukum harus mendapat persetujuan dari Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Nama yang tercantum dalam Akte pendirian perusahaan adalah Nama Jabatan. (3) Uraian jabatan, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Direktur dalam akte pendirian harus sesuai dengan ketentuan Qanun ini; (4) Pembentukan Akte pendirian PDAM Tirta Tamiang paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Qanun ini. Pasal 103 (1) Pembubaran PDAM Tirta Tamiang ditetapkan dengan Qanun. (2) Dalam likuidasi Direktur dan Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan kepada DPRK atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. BAB XVIII PEMBIAYAAN Pasal 104 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan PDAM Tirta Tamiang dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Tamiang dan pendapatan lain yang sah. BAB XIX TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 105 (1) Setiap kerugian PDAM Tirta Tamiang akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik PDAM Tirta Tamiang diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur atau pegawai PDAM Tirta Tamiang dalam kedudukan selaku karyawan perusahaan, yang diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barangbarang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian PDAM Tirta Tamiang, wajib mengganti kerugian.

- 28 (3) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas. (4) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian PDAM Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Semua surat bukti dan surat lainnya termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan dan ditempatkan pada Kantor PDAM Tirta Tamiang.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 106 (1). Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Bagian, Kepala Satuan, Kepala Cabang dan Kepala Unit Pelayanan/Ranting di lingkungan PDAM Tirta Tamiang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. (2). Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural di lingkungan PDAM Tirta Tamiang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 107 Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008 Nomor 19) dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dinyatakan tidak berlaku. Pasal 108 Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir Diundangkan di Karang Baru 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BUPATI ACEH TAMIANG, dto ABDUL LATIEF

dto SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR 8

- 29 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TAMIANG I. UMUM Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum, mempunyai peran strategis dengan orientasi; (1) Pelayanan Umum (publik-service oriented) yaitu pelaksanaan pelayanan penyediaan dan penyaluran air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan kualitas baik dan terjangkau. (2) Mendapatkan keuntungan (profit oriented) yaitu memberikan konstribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten. Untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut diatas dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, PDAM perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan perusahaan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen dan keuangan. Dalam Qanun ini, disusun sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas, serta restrukturisasi organisasi guna meningkatkan kinerja dan nilai (value) perusahaan serta menghidari dari tindakantindakan diluar asas tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). juga dipertegas peran dan posisi pemerintah kabupaten sebagai pemilik modal, II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 ayat (1) Cukup jelas ayat (2)  Yang dimaksud dengan “Aktiva” adalah kekayaan (harta) baik berupa uang atau kekayaan lain yang dapat dinilai dengan uang, maupun kekayaan yang tidak berwujud secara nyata seperti hak paten.  Yang dimaksud dengan “Pasiva” adalah saham atau kekayaan yang tidak memberi bunga atau keuntungan.

- 30 ayat (3) Yang dimaksud dengan “Kapitalisasi Cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain keuntungan revaluasi asset. ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah ke dalam modal PDAM hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung dan ditetapkan dengan Qanun. ayat (6) Cukup jelas ayat (7) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Kedudukan Bupati adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direktur atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Qanun ini. Pasal 11 ayat (1) Bupati selaku Kepala Daerah sebagai pemilik modal PDAM menetapkan kebijakan pengembangan PDAM bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Bupati harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas. ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Mengingat modal PDAM pada dasarnya merupakan kekayaan daerah yang telah dipisahkan, pemilik modal hanya bertanggung jawab sebesar nilai penyertaan yang disetor dan tidak meliputi harta kekayaan daerah diluar modal tersebut. Jika terjadi tindakan diluar mekanisme korporasi sebagaimana diatur dalam pasal ini, tanggung jawab secara terbatas tersebut menjadi hilang. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas

- 31 Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Yang dimaksud dengan “risalah rapat” adalah risalah rapat bersama antara Direktur, Dewan Pengawas dan Bupati dan/atau yang mewakilinya selaku pemilik modal. Risalah rapat merupakan dokumen resmi yang memuat halhal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat serta merupakan bukti yang melatar belakangi diambilkannya suatu keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 ayat (1) huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Cukup jelas

- 32 huruf d Cukup jelas huruf e Cukup jelas huruf f Cukup jelas huruf g  Uji kelayakan dan kepatutan diperlukan untuk menyeleksi calon Direktur yang terbaik yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.  Unsur keanggotaan “tim ahli” dapat berasal dari kalangan professional, independen dan/atau perguruan tinggi. ayat (2) Cukup jelas Pasal 33 ayat (1) Larangan jabatan rangkap dimaksudkan agar Direktur benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PDAM serta menghindari timbulnya benturan kepentingan. ayat (2) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas ayat (6) Alasan anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani perlu dijelaskan secara tertulis kepada Bupati agar Bupati dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberi pengesahan laporan tersebut. Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas

- 33 Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas

- 34 Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas

- 35 Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 ayat (1) Kerjasama yang dimaksud pada ayat ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan usaha PDAM dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ayat (2) Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas

- 36 Pasal 90 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 21