PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG, Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang secara berdayaguna dan berhasilguna, menciptakan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Qanun, perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Qanun Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksanaannya, telah diatur syarat-syarat dan tata cara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Kewenangannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

-26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04.PW.07.03 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10); 9. Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang; 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang; 4. Pejabat Retribusi adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan daerah yang berlaku; 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Kabupaten Aceh Tamiang; 6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 7. Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berkedudukan dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Aceh Tamiang; 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berkedudukan dalam wilayah Hukum Aceh Tamiang;

-39. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; 10. Yustisi adalah operasi penegakan Qanun dan peraturan perundang-undangan; 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 PPNSD dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala SKPD dimana PPNSD yang bersangkutan bertugas. Pasal 3 (1) PPNSD mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNSD berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PPNSD mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran qanun; b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti dan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. memberitahukan kepada penuntut umum bahwa telah dimulainya suatu penyidikan melalui surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP); i.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk atau koordinasi dengan penyidik POLRI dan mendapat persetujuan dari Penuntut Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya;

j.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam melakukan tugasnya, PPNSD tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan kecuali ada peraturan perundang-undangan yang menghendakinya yang membolehkan. (3) Pada SKPD dapat ditempatkan PPNSD dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 (1) PPNSD mempunyai hak dan kewajiban sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan kepegawaian.

-4(2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepada PPNSD dapat diberikan uang insentif yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 6 PPNSD sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban : a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran Qanun dan peraturan perundang-undangan. b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama. c. Dalam hal pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang, Pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian, PPNSD wajib memperlihatkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang. d. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 1 pemeriksaan tersangka; 2. pemasukan rumah; 3. penyitaan barang; 4. pemeriksaan surat; 5. pemeriksaan saksi; 6. pemeriksaan ditempat kejadian. e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui kepala SKPD dimana PPNSD yang bersangkutan bertugas. BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI Pasal 7 (1) Pengangkatan PPNSD diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Nageri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Depertemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur. (2) Pengangkatan PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (3) Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi PPNSD adalah: a. masa kerja sebagai Pegawai Negari Sipil paling sedikit 2 (dua) tahun; b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b); c. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; e. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dibidang penyidikan; f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut- turut; g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; h. Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 (1) Usul Pengangkatan Pejabat PPNSD memuat : a. Nomor, Tahun dan Nama Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pemberian Kewenangan sebagai pejabat PPNSD; dan b. Wilayah kerja Pejabat PPNSD yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas. (2) Usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang oleh Menteri atau pimpinan lembaga Pemerintah non Departemen yang membawahi Pegawai Negeri Sipil tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

-5(3) Usul Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri dengan : a. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang telah dilegalisir. b. fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir. c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisir. d. fotokopi DP3 Pegawai Negeri Sipil 2 ( dua) Tahun terakhir berturut – turut yang dilegalisir; dan e. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani. Pasal 9 Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) telah terpenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNSD dalam waktu paling lama 30 (tiga Puluh) hari terhitung sejak tanggal persyaratan terpenuhi. Pasal 10 (1) PPNSD dapat diberhentikan dari jabatannya karena : a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. atas permintaan sendiri; c. melanggar disiplin kepegawaian atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d. tidak bertugas lagi di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. meninggal dunia; atau f. pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pasal 11 (1) Pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusannya kepada Gubernur. (2) Usulan pemberhentian PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya. (3) Keputusan Pemberhentian PPNSD ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 12 (1) Mutasi PPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bupati.

Aceh Tamiang ditetapkan oleh

(2) Mutasi PPNSD Kabupaten Aceh Tamiang ke kabupaten/kota lain dalam lingkungan Provinsi Aceh ditetapkan oleh Gubernur. (3) Mutasi PPNSD Kabupaten Aceh Tamiang ke Provinsi lain ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. BAB V KARTU TANDA PENGENAL Pasal 13 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNSD diberikan Kartu Tanda Pengenal.

-6(2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang dengan memuat ; a. nama; b. nomor induk pegawai; c. pangkat atau golongan; d. nomor keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNSD; e. jabatan; f. masa berlaku; dan g. pas foto berwarna terbaru ukuran 2x3 (dua kali tiga) sentimeter dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 ( empat ) lembar. (3) Bentuk dan ukuran Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. bentuk empat persegi panjang; b. panjang 9 centimeter dan lebar 6,5 centimeter; (4) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang. (5) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Pasal 14 (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat diusulkan perpanjangan; (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Kepala SKPD PPNSD kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang. (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang. (4) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang atas nama Bupati. (5) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati; (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Aceh; (7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. Pasal 15 (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 usulannya harus disertai dengan : a. fotokopy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya; b. fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNSD; c. fotokopy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan atau pangkat PNS; d. DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir; e. pas photo berwarna terbaru ukuran 2x3 cm (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar. (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a , huruf b, huruf c dan huruf d masing – masing dalam rangkap 2 (dua).

-7BAB VI SUMPAH/JANJI PELANTIKAN Pasal 16 Sebelum dilakukan pelantikan, PPNSD harus mengucapkan sumpah/janji Pasal 17 (1) Pelantikan PPNSD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNSD terdiri dari : a. Pembaca Keputusan pengangkatan PPNSD; b. Mengucapkan sumpah / janji dihadapan Rohaniawan; c. Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji pelantikan; d. Pelantikan.

BAB VII PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIKAN Pasal 18 (1) PPNSD yang telah dilantik dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan dasar hukum dan wilayah kerjanya masing-masing. (2) Ruang lingkup operasional penyidikan PPNSD terdiri dari : a. Rencana dan kegiatan penyidikan; b. Administrasi penyidikan; c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pasal 19 Pelaksanaan operasional penegakan Qanun, hanya dapat dilakukan PPNSD yang memenuhi syarat-syarat: a. mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNSD dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. b. dilantik sebagai PPNSD. c. mempunyai KTP PPNSD yang diterbitkan oleh Bupati dan masih berlaku. d. bertugas pada SKPD yang melaksanakan/mengawal Qanun yang mengandung sanksi pidana. e. tidak bertugas di bidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan. f. ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang. Pasal 20 (1) Pelaksanaan operasi penegakan Qanun dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi. (2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait. (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Qanun merupakan penerimaan daerah.

-8BAB VIII PEMBINAAN Pasal 21 Pembinaan terhadap Pejabat PPNSD meliputi : a. pembinaan umum; b. pembinaan teknis; c. pembinaan operasional. Pasal 22 (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri yang pelaksanaanya dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Depertemen Dalam Negeri bekerjasama dengan Instansi terkait. (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNSD. Pasal 23 Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pasal 24 (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaanya dilakukan oleh Bagian Hukum bekerjasama dengan instansi terkait. (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNSD Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 25 (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-9Pasal 27 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru BUPATI ACEH TAMIANG, pada tanggal 27 Oktober 2009 M 8 Dzulqaidah 1430 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal 27 Oktober 2009 M 8 Dzulqaidah 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

BUPATI ACEH TAMIANG, ABDUL LATIEF Dto ABDUL LATIEF

Dto SYAIFUL ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2009 NOMOR 7

- 10 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

I.

UMUM

Dalam rangka penegakan Qanun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum, dipandang perlu mengatur pedoman penunjukan dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Aceh Tamiang yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka terhadap pelanggaran ketentuan suatu peraturan daerah (Qanun) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Adanya Penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat Aceh Tamiang sehingga kesinambungan pembangunan, pengamanan hasil-hasil pembangunan dan kelancaran kegiatan pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang akan berjalan dengan baik. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) PPNSD dalam pelaksanan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI sehingga dalam hubungannya dengan PPNSD, maka penyidik POLRI wajib memberikan petunjuk, bantuan dan pengawasan sebagai berikut : a. memberikan petunjuk penyidikan kepada PPNSD baik diminta atau tidak untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam rangka melakukan penyidikan b. memberikan bantuan penyidikan kepada PPNSD yang sedang melaksanakan penyidikan berupa tenaga, peralatan dan lain-lain untuk kepentingan penyidikan.

- 11 Pasal 4 ayat (1) Huruf a Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang pada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Hurub b Cukup jelas Huruf c Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung. Huruf d Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Huruf e Cukup jelas Huruf f - Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. - Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Huruf g Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum: 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan: 3. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya: 4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa: 5. Menghormati hak asasi manusia. ayat (2) - Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. - Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. ayat (3) Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas

- 12 Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 ayat (1) Yang dimaksud dengan pembinaan dalam hal ini meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penyidik melalui pendidikan dan latihan. ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas

- 13 Pasal 27 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 10