PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekologis perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan pembuangan limbah yang masuk ke media lingkungan hidup dengan melakukan pemeriksaan terhadap limbah di laboratorium lingkungan hidup;

b.

bahwa terhadap pemeriksaan terhadap limbah di laboratorium lingkungan hidup millik pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari kekayaan milik daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dipungut retribusi sebagai bagian dari pendapatan asli daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang;

1.

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3205);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupate Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4179);

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

-26.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 489);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH-LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

-32.

Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

4.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

5.

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang;

6.

Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

7.

Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan;

8.

Sampel adalah contoh limbah yang diambil baik dari inlet atau outlet dari masing-masing kegiatan/usaha;

9.

Baku Mutu Limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar dalam limbah yang boleh dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;

Laboratorium

Lingkungan

Hidup

milik

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 11. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Per Undang – Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pungutan atau pemotong Retribusi tertentu ; 12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati ; 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ; 14. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; 16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi; 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ; 18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang dipungut retribusi atas pemakaian Laboratorium Lingkungan Hidup. Pasal 3 Objek Retribusi adalah pemakaian Laboratorium Lingkungan Hidup.

-4-

.Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan jasa pelayanan pada laboratorium lingkungan hidup Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium Lingkungan Hidup termasuk golongan retribusi jasa usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sampel limbah dan/atau jumlah uji parameter kualitas lingkungan yang diperiksa. Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. . BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan laboratorium dan parameter kualitas lingkungan yang diuji atau diperiksa. (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari belanja operasi, alat dan bahan laboratorium, biaya pemeliharaan serta belanja modal. (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : No 1

PARAMETER

SATUAN

TARIF (RP)

2

3

4

PEGUNJIAN I. I PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN a.

Uji Udara Emisi 1. Total Partikel Debu Metode Isokinetik 2. Total Partikel Debu Metode Isokinetik dan Destruksi Logam 3. Kobalt (Co) Metode SpektrofotometerSerapan Atom (SSA) 4. Kadmium (Cd) Metode SSA 5. Tembaga (Cu) Metode SSA 6. Kromium (Cr) Metode SSA

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

285.000,380.000,45.000, 45.000, 45.000, 60.000, -

-5-

1

b.

c.

2

7. Nikel (Ni) Metode SSA 8. Selenium (Se) Metode SSA 9. Seng (Zn) Metode SSA 10. Stanum (Sn) Metode SSA 11. Timah Hitam (Pb) Metode SSA 12. Arsen (As) Metode SSA 13. Amonia (NH3) Metode Biru Indofenol 14. Klorin bebas (Cl2) & Klorin dioksida (ClO2) Metode Iodometrik 15. Klorin Bebas (Cl2) Metode Ortotoluidin 16. Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanun Alizarin 17. Hidrogen Klorida (HCl) Metode Mercuri Thiosianate 18. Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen 19. NOX Metode Phenol Disulfonic Acid (PDS) 20. Sulfurdioksida (SO2) Metode Turbidimetrik 21. Opasitas 22. Komposisi Gas (CO2, CO, O2) dengan Metode Gas Analyzer, Temperatur, Laju Alir Gas, Kadar Air 23. Komposisi Gas (CO2, CO, O2) Metode Gas Analyzer 24. Kadar Air Metode Gravimetrik 25. Laju Alir Gas 26. Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour – SSA 27. Hidro Carbon (HC)-CH4 Metode Gas ChromatographyFlame Ionized Detector Uji Udara Ambien 1. Amonia (NH3) Metode Biru Indofenol 2. Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen 3. Hidrokarbon (HC, THC, CH4 ) Metode Gas Chromatography-Flame Ionized Detector 4. Karbondioksida (CO2) Metode Infra merah 5. Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red 6. Nitrogendioksida (NO2) Metode Saltzman 7. Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide 8. Sulfurdioksida (SO2) Metode Pararosanilin 9. Timah Hitam (Pb) Metode SSA 10. Total Partikulat (TSP)-Debu Metode Gravimetrik 11. Kecepatan Angin Metode Anemometer 12. Oksigen (O2) Metode Inframerah 13. Temperatur dan Kelembaban Metode Hygrometer 14. Sulfat Indek 15. Dustfall 16. Particulate Matter10 (PM10) 17. Particulate Matter2,5 (PM 2,5) 18. Passive Sampler 19. Pengukuran SO2, NOx, CO, Particulate Matter10 & Ozon dengan Alat Otomatis (Mobile Station) Pengukuran Kebisingan 1. Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam 2. Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan & Kesehatan 3. Kontur Kebisingan : a. Tenaga kerja b. Mapping level bising c. Mapping level bising untuk tiap frekwensi 4. Noise Criteria Indoor 5. Reverberation Time (Waktu Dengung) Ruangan

3

4

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

45.000, 65.000, 70.000, 45.000, 45.000, 214.000, 110.000, 195.000, -


195.000, 220.000, 183.000, 193.000, 197.000, 210.000, 138.000, -

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

225.000, 100.000, 100.000, 244.000, -

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

260.000, -

230.000, 210.000, 220.000, 230.000, -

per-sampel per-sampel

250.000, -

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

213.000, 210.000, 185.000, 192.000, 213.000, 245.000, 213.000, 213.000, 213.000, 200.000, 213.000, 213.000, 173.000, -

per-24 jam

3.000.000, -

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-titik per-100 m2 per-100 m2 per-ruangan per-sampel

250.000, -

138.000,00 480.000,00 120.000,00 90.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00

-6-

1

d.

2

6. Transmition Loss dan Absorption Test 7. Insertion Loss 8. Daya suara sumber bunyi 9. Emisi bising kendaraan bermotor secara statis 10. Emisi bising kendaraan bermotor secara dinamis : a. Sepeda motor b. Mobil Uji Air Limbah dan Limbah Cair 1. pH Metode Elektrometik 2. Daya Hantar Listrik Metode Konduktrometrik 3. Keasaman Metode Titrimetrik 4. Kebasaan Metode Titrimetrik 5. Kekeruhan Metode Nefelometrik 6. Kesadahan Kalsium (CaCO3) Metode Kompleksometrik 7. Kesadahan Magnesium (CaCO3) Metode Kompleksometrik 8. Kesadahan Total (CaCO3) Metode Kompleksometrik 9. Klorin Bebas (Cl2) Metode Dietil Penilin Diamine (DPD) 10. Oksigen Terlarut (DO) Metode Winkler 11. Salinitas Metode Konduktometrik 12. Temperatur (Suhu) Metode Termometrik 13. Warna Metode Spektrofotometrik 14. Zat Padat Terlarut (TDS) Metode Gravimetrik 15. Zat Padat Tersuspensi (TSS) Metode Gravimetrik 16. Zat Padat Total (TS) Metode Gravimetrik 17. Alumunium (Al) Metode SSA 18. Antimoni (Sb) Metode SSA 19. Barium (Ba) Metode SSA 20. Kromium (Cr) Metode SSA 21. Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA 22. Magnesium (Mg) Metode SSA 23. Kalium (K) Metode SSA 24. Kalsium (Ca) Metode SSA 25. Silikat (SiO2) Metode Spektrofotometrik 26. Natrium (Na) Metode SSA 27. Destruksi Arsen (As), Selenium (Se) 28. Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag,Co, Mn 29. Arsenik (As) Metode SSA 30. Selenium (Se) Metode SSA 31. Kadmium (Cd) Metode SSA 32. Besi (Fe) Metode SSA 33. Tembaga (Cu) Metode SSA 34. Nikel (Ni) Metode SSA 35. Seng (Zn) Metode SSA 36. Timbal (Pb) Metode SSA 37. Perak (Ag) Metode SSA 38. Kobal (Co) Metode SSA 39. Mangan (Mn) Metode SSA 40. Amonia (NH3-N) Metode Biru Indofenol 41. Boron (B) Metode SSA 42. Florida (F) Metode Spektrofotometrik 43. Klorida (Cl) Metode Titrimetrik 44. Krom Heksavalen (Cr6+) Metode Spektrofotometrik 45. Krom Trivalen Cr3+ Metode Perhitungan 46. Nitrat ( NO3-N) Metode Brusin Sulfat

3

4


600.000,00 400.000,00 500.000,00 750.000,00


1.500.000,00 2.250.000,00


10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00

per-sampel

40.000,00

per-sampel

40.000,00

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

40.000,00 62.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 133.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 64.000,00 112.000,00 80.000,00 90.000,00 70.000,00 65.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 70.000,00 45.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 80.000,00 120.000,00 80.000,00 56.000,00 100.000,00 90.000,00 52.000,00

-7-

1

e.

f

2

3

47. Nitrat (NO3-N) Metode Reduksi Kadmium 48. Nitrit (NO2-N) Metode Spektrofotometrik 49. Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Metode Titrimetrik 50. Nitrogen Total (TN) Metode Spektrofotometrik 51. Total Fosfor (P) Metode Spektrofotometrik 52. Sianida (CN-) Metoda Spektrofotometrik 53. Silikat (SiO2) Metode Spektrofotometrik 54. Sulfat (SO42-) Metode Spektrofotometrik 55. Sulfida (S 2-) Metode Spektrofotometrik 56. Biological Oxygen Demand (BOD) Metode InkubasiWinkler 57. Chemical Oxygen Demand (COD) Metode Spektrofotometrik 58. Detergen (MBAS) Metode Spektrofotometrik 59. Fenol Metode Spektrofotometrik 60. Karbon Organik Total (TOC) Metode Konduktometrik 61. Karbon Organik Total (TOC) Metode Non Dispersive Infra Red 62. Minyak dan Lemak Metode Gravimetrik 63. Zat Organik sebagai KMnO4 Metode Titrimetrik 64. Potassium Absorption Ratio (PAR) Metode TitrimetrikPerhitungan 65. Residu Sodium Carbonate (RSC) Metode TitrimetrikPerhitungan 66. Sodium Absorption Ratio (SAR) Metode TitrimetrikPerhitungan 67. Pestisida Organofosfat Metode Gas Chromatography 68. Pestisida Organoklorin Metode Gas Chromatography 69. Alkil Organik Halida (AOX) Uji Parameter Biologi 1. Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai 2. Coliform Metode Petrifilm 3. Coliform Metode Most Probably Number 4. E. Coli Metode Most Probably Number 5. Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif) 6. Salmonella Metode Media Selektif 7. Klorofil a Uji Air Laut 1. Kromium (Cr) Metode SSA 2. Antimoni (Sb) Metode SSA 3. Merkuri (Hg) Metode Cold Vapour-SSA 4. Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn 5. Destruksi As, Se 6. Tembaga (Cu) Metode Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom 7. Timbal (Pb) Metode Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom 8. Kadmium (Cd) Metode Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom 9. Nikel (Ni) Metode Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom 10. Besi (Fe) Metode Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom 11. Seng (Zn) Metode Suspended Particulate Reagent – Imuno Diacetic Acid -Spektrofotometer Serapan Atom

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

54.000,00 62.000,00 90.000,00 90.000,00 80.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

per-sampel

150.000,00

per-sampel

80.000,00

per-sampel per-sampel per-sampel

250.000,00 125.000,00 150.000,00

per-sampel

150.000,00


120.000,00 40.000,00

per-sampel

128.000,00

per-sampel

83.000,00

per-sampel

128.000,00


1.200.000,00 1.200.000,00 350.000,00

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

300.000,00 200.000,00 180.000,00 128.000,00 300.000,00 160.000,00 200.000,00


160.000,00 165.000,00 160.000,00 350.000,00 110.000,00

per-sampel

115.000,00

per-sampel

115.000,00

per-sampel

115.000,00


4

115.000,00 115.000,00 115.000,00

-8-

1

g

2

3

12. Perak (Ag) Metode SSA 13. Mangan (Mn) Metode SSA 14. Arsenik (As) Metode SSA 15. Selenium (Se) Metode SSA Uji Limbah Padat dan Limbah B3 1. Destruksi Pb, Cu, Cd, Zn, Mn, Ag, Co, Cr tot, Fe, Ni 2. Destruksi As, Se, Al, Ba, B, Sn, V, Be, Ti, Sb, Bi 3. Destruksi Mg, Na, K 4. Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) untuk Parameter Anorganik 5. Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) untuk Parameter Organik 6. Explosive 7. Reactivity (Sianida, Sulfida, pH) 8. Korosif 9. Titik Nyala Metode Pensky Martin 10. Timbal (Pb) Metode SSA 11. Tembaga (Cu) Metode SSA 12. Kadmium (Cd) Metode SSA 13. Seng (Zn) Metode SSA 14. Mangan (Mn) Metode SSA 15. Perak (Ag) Metode SSA 16. Kobalt (Co) Metode SSA 17. Krom Total (Cr tot) Metode SSA 18. Besi (Fe) Metode SSA 19. Nikel (Ni) Metode SSA 20. Arsen (As) Metode SSA 21. Selenium (Se) Metode SSA 22. Aluminium (Al) Metode SSA 23. Barium (Ba) Metode SSA 24. Boron (B) Metode SSA 25. Stanun (Sn) Metode SSA 26. Berlium (Be) Metode SSA 27. Titanium (Ti) Metode SSA 28. Antimon (Sb) Metode SSA 29. Bismut (Bi) Metode SSA 30. Thalium (TL) Metode SSA 31. Vanadium (V) Metode SSA 32. Magnesium (Mg) Metode SSA 33. Natrium (Na) Metode SSA 34. Kalium (K) Metode SSA 35. Merkuri (Hg) Metode SSA 36. Krom Heksavalen (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik 37. Aromatic Hydrocarbon Metode Gas ChromatographyMass Spectrophotometry 38. Benzena (C6H6) Metode Gas Chromatography 39. Karbon Disulfida (CS2) Metode Gas ChromatographyMass Spectrophotometry 40. Karbon monoksida (CO) Metode Gas Chromatography 41. Letal Dosis (LD50) Metode Thomson Wail 42. Metana (CH4) Metode Gas Chromatography 43. Oksigen (O2) Metode Gas Kromatografi 44. Merkuri Organik Metode Gas Chromatography 45. Organotin Metode Gas Chromatography 46. Pestisida Organofosfat Metode Gas Chromatography 47. Pestisida Organoklorin Metode Gas Chromatography


115.000,00 115.000,00 165.000,00 165.000,00

4


90.000,00 90.000,00 90.000,00

per-sampel

800.000,00

per-sampel

800.000,00

per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel per-sampel

93.000,00 140.000,00 90.000,00 32.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 70.000,00 45.000,00 50.000,00 45.000,00 50.000,00 45.000,00 45.000,00 70.000,00 65.000,00 60.000,00 60.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00

per-sampel

1.100.000,00

per-sampel

256.000,00

per-sampel

256.000,00


156.000,00 7.128.000,00 256.000,00 255.000,00 677.000,00 760.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

-9-

1

a. b. c. d. e. f.

2

3

48. Phenol Metode Gas Chromatography 49. Phenol Metode High Performance Liquid Chromatography 50. Poly Chlorynated Byphenil (PCB) Metode Gas Chromatography 51. Volatile Organic Compound (VOC) Metode Gas Chromatography-Mass Spectrophotometry 52. Kadar Abu Metode Gravimetrik 53. Kadar Air Metode Gravimetrik 54. Minyak Lemak Metode Gravimetrik 55. Orto, Meta, Para (Cressol) Metode High Performance Liquid Chromatography 56. Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH) Metode Gas Chromatography 57. Monosiklik Aromatik Hidrocarbon (MAH) Metode Gas Chromatography PENGAMBILAN CONTOH PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN Pengambilan Contoh Air dan Limbah Cair Pengambilan Contoh Limbah Padat dan Tanah Pengambilan Contoh Udara Ambien Pengambilan Contoh Udara Emisi Pengambilan Contoh Kebisingan Pengambilan Contoh Biologi

4

per-sampel

170.000,00

per-sampel

320.000,00

per-sampel

1.065.000,00

per-sampel

1.065.000,00


32.000,00 32.000,00 91.000,00

per-sampel

289.000,00

per-sampel

639.000,00

per-sampel

639.000,00

per paket per paket per paket per paket per paket per paket

1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.300.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

*Keterangan, Tarif tidak termasuk biaya transportasi pengambilan sampel.

BAB VI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi terutang terjadi pada saat kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan. Pasal 10 Retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat pemeriksaan/pengujian dilakukan. BAB VII PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 11 (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1)

Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2)

SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 10 BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1)

Retribusi dipungut dipersamakan.

dengan

menggunakan

SKRD

atau

dokumen

lain

yang

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

(5)

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14

(1)

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih melalui surat paksa atau surat lain yang disamakan.

(2)

Penagihan retribusi melalui surat paksa atau surat lain yang dipersamakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KEBERATAN Pasal 15

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) (3)

Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4)

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 16

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

- 11 Pasal 17 (1)

(2)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 18

(1) (2) (3)

(4)

Atas keberatan pembayaran retribusi, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. Pasal 19

(1)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(2)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat wajib retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan yang singkat dan jelas. Pasal 21 (1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(2)

Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 22

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- 12 (2)

Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran, atau b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 25

(1) (2) (3)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV PENYIDIKAN Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- 13 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal : 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal : 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto ABDUL LATIEF

dto

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2010 NOMOR 6

- 14 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH TAMIANG

I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sekaligus mendorong terwujudnya kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberi kewenangan menetapkan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satunya adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Laboratorium Lingkungan Hidup. Dalam Qanun ini, ditetapkan retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan sampel limbah dan/atau uji parameter kualitas lingkungan pada laboratorium lingkungan hidup dengan prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Yang dimaksud dengan ”uji parameter kualitas lingkungan” adalah pengujian terhadap unsur-unsur kandungan dari sampel yang diperiksa. Pasal 7 ayat (1) Yang dimaksud dengan “keuntungan yang layak” adalah keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa dimaksud diselenggarakan oleh swasta. ayat (2) Cukup jelas

- 15 Pasal 8 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Yang dimaksud dengan “belanja operasi adalah biaya yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium antara lain biaya penelitian, petugas dan transportasi pengambilan sampel limbah. ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 ayat (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD adalah pembayaran retribusi terutang oleh Wajib Retribusi yang jumlah retribusinya ditetapkan Bupati dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas

- 16 Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 19

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Recommend Documents