PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG Rancangan QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan; b. bahwa untuk tertib administrasi kependudukan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dan dalam upaya memberikan perlindungan, kepastian dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh setiap penduduk perlu dilakukan penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Aceh Tamiang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya,Kabupaten Gayo lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4179 ); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 12. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3563); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :
QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
ADMINISTRASI
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pelaksana yang membidangi kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. 6. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat wilayah Kabupaten Aceh Tamiang; 7. Datok Penghulu adalah Kepala Pemerintah Kampung yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat. 8. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 9. Akta catatan sipil adalah akta otentik kejadian vital yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang. 10. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai akta catatan sipil kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang di terbitkan dan disimpan pada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Aceh Tamiang. 11. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang diterbitkan oleh kantor karena kutipan Akta asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib. 12. Kartu keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 13. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. 14. Pelayanan Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menurut kebutuhan kepada orang peribadi atas permohonan yang bersangkutan. 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan administrasi kependudukan diselenggarakan berlandaskan pada asas: a. keislaman; b. kebangsaan; c. keadilan; d. persamaan kedudukan dalam hukum; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. partisipasi; g. kemanfaatan; h. transparansi; dan i. karakteristik Aceh.
Pasal 3 Administrasi kependudukan diselenggarakan dengan tujuan untuk : a. kepastian status hukum setiap penduduk; b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk; c. tertib administrasi kependudukan; d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan; e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk. BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK dan KTP Paragraf 1 Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk Pasal 4 (1)
Setiap penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang melalui Datok Penghulu dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2)
Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatat biodatanya.
(3)
Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan. Pasal 5
(1)
Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat Pengantar dari Datok Penghulu diketahui Camat setempat. b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain : 1. Kutipan Akta Kelahiran; 2. Ijazah/STTB; 3. KK; 4. KTP; 5. Kutipan Akta Perkawinan / Kutipan Akta Nikah; dan 6. Kutipan Akta Perceraian.
(2)
Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Paspor; atau b. Dokumen pengganti paspor.
(3)
Pencatatan biodata bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Paspor; b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan c. Buku pengawasan orang asing.
(4)
Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Paspor; b. Kartu Izin Tinggal Tetap; c. Buku pangawasan orang asing.
Pasal 6 (1)
(2)
Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Pencatatan biodata penduduk di kampung dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Datok Penghulu menandatangani formulir biodata penduduk; e. Petugas Registrasi menyampaikan Formulir Biodata Penduduk kepada Camat.
(3)
Pencatatan biodata penduduk di kecamatan dilakukan dengan tata cara; a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
(4)
Penerbitan dokumen biodata penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara : a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan system informasi administrasi kependudukan. Pasal 7
(1)
Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
(2)
Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
(3)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan informasi Administrasi Kependudukan. Pasal 8
(1)
(2)
(3)
Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4). Pencatatan biodata orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; b. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata orang asing tinggal tetap; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Petugas registrasi mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapat NIK dengan informasi Administrasi Kependudukan.
Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pasal 10 (1)
Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK ;
(2)
Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
(3)
NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya. Paragraf 3 Penerbitan KK Pasal 11
(1)
Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Datok Penghulu dan Camat;
(2)
Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai dasar penerbitan KK. Pasal 12
(1)
Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Izin tinggal tetap bagi orang asing; b. Fotokopi dan menunjukkan kutipan akta nikah / akta perkawinan; c. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
(2)
Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK lama; dan b. Kutipan akta kelahiran.
(3)
Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk warga negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK lama; b. KK yang akan ditumpangi; c. Surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah datang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau d. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah; e. Surat Pengantar Datok Penghulu diketahui Camat setempat.
(4)
Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK lama atau KK yang akan ditumpangi; b. Paspor; c. Izin tinggal tetap;dan d. Surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
(5)
(6)
Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK lama; b. Surat keterangan kematian; atau c. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat keterangan kehilangan dari Datok Penghulu; b. KK yang rusak; c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;atau d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing. Pasal 13
(1)
Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melapor kepada Datok Penghulu dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
(2)
Proses penerbitan atau perubahan KK di kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Datok Penghulu menandatangani Formulir permohonan KK; dan e. Datok Penghulu/Petugas Registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan. Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara : a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir permohonan KK; c. Petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3)
(4)
Proses penerbitan atau perubahan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilakukan dengan tata cara : a. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK. Pasal 14
(1)
Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan dan perubahan KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas melakukan perekaman data kedalam database kependudukan.
(3)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK. Paragraf 4 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasal 15
(1)
Penerbitan KTP baru bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Surat pengantar Datok Penghulu;
c. Melampirkan Fotokopi : 1. Kartu Keluarga; 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; 3. kutipan akta kelahiran; dan d. Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. (2)
Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Melampirkan Fotokopi : 1. KK; 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun; 3. kutipan akta kelahiran; 4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan c. Surat keterangan catatan Kepolisian. Pasal 16
(1)
Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak; b. Fotokopi KK dan ; c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.
(2)
Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang; dan, b. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. c. Fotokopi KK d. Surat Pengantar Dari Datok Penghulu diketahui Camat setempat
(3)
Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Fotokopi KK; b. KTP lama dan; c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
(1)
Pasal 17 Penduduk wajib melapor kepada Datok Penghulu dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16;
(2)
Proses Permohonan KTP di Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Kependudukan mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Datok Penghulu atas menandatangani formulir permohonan KTP; dan e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.
(3)
Proses Permohonan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan tata cara : a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data. b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan KTP.
(4)
Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dimaksud pada ayat (3) huruf c, lakukan dengan tata cara : a. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP. Pasal 18 (1)
Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16;
(2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara : a. Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi melakukan perekaman data kedalam database kependudukan; d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KTP. Pasal 19
Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP Lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 20 (1)
Dalam hal KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan: a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
(2)
Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab. Pasal 21
Standarisasi dan spesifikasi biodata penduduk, blangko KK, KTP, Surat Ketarangan Kependudukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan PerundangUndangan yang berlaku. Paragraf 5 KTP Khusus Pasal 22 (1)
Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta pencabutan KTP khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus.
(2)
Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(3)
Pencabutan KTP khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk khusus kepada Kepala Dinas.
(4)
Ketentuan lebih lanjut pengaturan KTP Khusus diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Paragraf 1 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Pasal 23
(1)
Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
(2)
Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. dalam satu kampung; b. antar Kampung dalam satu Kecamatan; c. antar Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
d. antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh; e. antar Provinsi. Pasal 24 (1)
Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar Kepala Dusun, KK dan, KTP untuk mendapatkan surat keterangan pindah;
(2)
Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
(3)
Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah;
(4)
Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan. Pasal 25
(1)
Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a, melaporkan kepada Datok Penghulu dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Datok Penghulu atas nama Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan e. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; f. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; g. Datok Penghulu atas nama Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang; dan h. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
(2)
Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk : a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan c. Perekaman kedalam database kependudukan. Pasal 26
(1)
Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b melaporkan kepada Datok Penghulu dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
(2)
Pendaftaran penduduk di Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara ; a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Datok Penghulu atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menadatangani surat keterangan pindah datang; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan f. Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Datok Penghulu tujuan.
(3)
Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar : a. Proses penerbitan KK bagi Kepala/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
b. Perekaman dalam database kependudukan. Pasal 27 (1)
Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melaporkan kedatangannya kepada Datok Penghulu tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah;
(2)
Pendaftaran penduduk di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara ; a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan d. Datok Penghulu atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
(3)
Surat keterangan pindah datang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar : a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan b. Perekaman kedalam database kependudukan. Pasal 28
(1)
Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, melaporkan kepada Datok Penghulu dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
(2)
Pendaftaran penduduk di Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara ; a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; d. Datok Penghulu mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada surat pengantar dari Kepala Dusun; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan f. Datok Penghulu/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud huruf d kepada Camat.
(3)
Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara : a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan keterangan pindah; dan c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar : a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Perekaman kedalam database kependudukan. Pasal 29 (1)
Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 28 melaporkan kedatangannya kepada Datok Penghulu di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
(2)
Pendaftaran penduduk di kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang; b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan
(3)
(4)
d. Datok Penghulu menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada Camat. Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara : a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan b. Camat atas nama Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar : a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan b. Perekaman dalam database kependudukan. Pasal 30
(1)
Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dan huruf e, melaporkan kepada Datok Penghulu dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
(2)
Pendaftaran penduduk di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; d. Datok Penghulu menandatangani surat pengantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi; e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan f. Datok Penghulu/petugas registrasi menreruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
(3)
Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara : a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani surat penghantar pindah antar kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
(4)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan;
(5)
Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar : a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Perekaman kedalam database kependudukan. Pasal 31
(1)
Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 30 melaporkan kedatangannya kepada Datok Penghulu ditempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah;
(2)
Pendaftaran penduduk di kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang; b. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; dan d. Datok Penghulu menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud huruf a kepada camat.
(3)
Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) huruf dilakukan dengan tata cara : a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; b. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan surat keterangan Pindah Datang.
(4)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang;
(5)
Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar : a. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Perekaman kedalam database kependudukan. Paragraf 2 Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi Pasal 32
(1)
Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi : a. Surat pengantar Kepala Dusun; b. KK; c. KTP; d. Kartu seleksi calon transmigran; dan e. Surat pemberitahuan pemberangkatan.
(2)
Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 , Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
(3)
Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi pendataannya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Instansi pelaksana yang menangani urusan Transmigrasi; Paragraf 3 Pendaftaran Penduduk Pindah Datang Bagi Orang Asing Pasal 33
(1)
Orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap atau Tinggal Terbatas yang bermaksud Pindah Datang dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang wajib melaporkan rencana kepindahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) ;
(2)
Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang;
(3)
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap dan Surat Keterangan tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan Terbatas. Paragraf 4 Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara Bagi WNI Pasal 34
(1)
Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke Luar Negeri dengan tujuan menetap untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut–turut atau lebih dari 1(satu) tahun wajib melaporkan kepindahannya kepada Bupati melalui Camat setempat;
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
(3)
Penduduk yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Konsulat Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak kedatangannya. Paragraf 5 Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI Pasal 35
(1)
Setiap Penduduk yang datang dari Luar negeri paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya wajib melapor kepada Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) ;
(2)
SKDLN sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar untuk mengurus KK dan KTP baru atau perubahan. Paragraf 6 Pendaftaran Penduduk Datang Dari Luar Negeri Dan Perubahan Status Dari Tinggal Terbatas Menjadi Tinggal Tetap Bagi Orang Asing Pasal 36
(1)
Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas dari imigrasi (izin tinggal terbatas );
(2)
Syarat pendaftaran bagi Orang Asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang harus memenuhi syarat keimigrasian ;
(3)
Pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). Pasal 37
(1)
Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai penduduk tinggal terbatas ;
(2)
Surat Keterangan Tinggal Terbatas berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas. Pasal 38
(1)
Penduduk orang asing tinggal terbatas, yang ingin mengubah status menjadi penduduk orang asing tinggal tetap wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukaan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin tinggal tetap dari Imigrasi ;
(2)
Surat keterangan perubahan status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap digunakan sebagai syarat dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Paragraf 7 Pendaftaran Penduduk Pindah Keluar Negeri Dan Ganti Nama Bagi Orang Asing Pasal 39
(1)
Orang Asing yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib mendaftarkan diri pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
(2)
Pendaftaran dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
Pasal 40 (1)
(2)
Orang asing yang telah merubah statusnya menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan diri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan ganti nama dari pengadilan ; Surat Keterangan Ganti Nama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) sebagai dasar untuk penerbitan atau perubahan KK dan atau KTP. Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur mengenai pendaftaran peristiwa kependudukan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pasal 42 (1) (2)
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berskala kabupaten dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Pasal 43
(1)
Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan;
(2)
Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati;
(4)
Biaya atas pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dengan sistem informasi administrasi kependudukan dibebankan kepada APBD Kabupaten Aceh Tamiang;
(5)
Hal-hal yang mengenai pelaksanaan pengelolaan SIAK diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pasal 44
(1)
Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan ;
(2)
Petugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di Kabupaten Aceh Tamiang;
(3)
Pengaturan dan ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IV PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Akta Pencatatan Sipil Pasal 45
(1)
Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang berhak mendapatkan pelayanan akta catatan sipil ;
(2)
Akta catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : - Akta Kelahiran ;
- Akta Perkawinan ; - Akta Perceraian ; - Akta Kematian ; - Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. (3)
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang. Bagian Kedua Pelaporan Kelahiran Pasal 46
(1)
Setiap peristiwa kelahiran dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan menyertakan syarat; a. berupa surat kelahiran dari dokter/bidan; b. penolong kelahiran; c. nama dan identitas saksi kelahiran; d. KK orang tua; e. KTP orang tua; dan f. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan;
(2)
Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)
Pembuatan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya untuk usia kelahiran dibawah 60 (enam puluh) hari. Pasal 47
(1)
Setiap peristiwa kelahiran Penduduk Orang Asing wajib dilaporkan oleh orang tua atau kuasanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau Paspor bagi pemegang izin kunjungan;
(2)
Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)
Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 48
(1)
Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya oleh pelapor dilaksanakan dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(2)
Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)
Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 49
(1)
Pelaporan pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri dilaporkan oleh penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
(2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data kelahiran dalam database kependudukan.
Pasal 50 (1)
Pencatatan kelahiran anak diatas kapal laut atau pesawat terbang dilaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh orang tua atau kuasanya dilaksanakan dengan menyertakan surat keterangan kelahiran oleh nahkoda atau kapten pesawat terbang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
(2)
Persyaratan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)
Pencatatan kelahiran yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Bagian Ketiga Pelaporan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Pasal 51
(1)
(2) (3)
Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 60 (enam) puluh hari sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan pengadilan negeri; Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pencatatan Lahir Mati Pasal 52
(1)
Pencatatan Pelaporan lahir mati oleh Datok Penghulu dengan menyertakan surat keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
(2)
Pencatatan lahir mati dilakukan oleh Datok Penghulu dengan menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)
Datok Penghulu berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di kecamatan;
(4)
Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(5)
Prosedur/tata cara dan persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Pencatatan Perkawinan Pasal 53
(1)
Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama/Pendeta selain Agama Islam wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa Perkawinan;
(2)
Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang sudah terdaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(3)
Prosedur/ Tata cara dan Persyaratan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(4)
Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
Pasal 54 (1)
Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan, untuk direkam kedalam database kependudukan;
(2)
Data hasil pencatatan sebagaimana maksud ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan akta perkawinan Pasal 55
(1)
Kutipan akta perkawinan Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
(2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data perkawinan dalam database kependudukan. Bagian Keenam Pembatalan Perkawinan Pasal 56
(1)
Setiap peristiwa pembatalan perkawinan wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
(2)
Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)
Pencatatan pembatalan perkawinan yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register akta perkawinan dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan. Bagian Ketujuh Pencatatan Perceraian Pasal 57
(1)
Setiap peristiwa Perceraian wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
(2)
Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta perkawinan dengan memberikan catatan pinggir serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
(3)
Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Pasal 58
(1)
Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk direkam kedalam database kependudukan;
(2)
Data hasil pencatatan sebagaimana maksud ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan akta perceraian. Pasal 59
(1)
Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indoensia yang terjadi di Luar Negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
(2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data perceraian dalam database kependudukan.
Bagian Kedelapan Pembatalan Perceraian Pasal 60 (1)
(2) (3)
Setiap peristiwa pembatalan perceraian wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan Pengadilan Negeri tentang pembatalan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; Prosedur/ tata cara dan persyaratan pelaporan dan pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Pencatatan pembatalan perceraian yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register akta perceraian dengan memberikan catatan pinggir, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian Pasal 61
(1)
Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
(2)
Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)
Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ; Pasal 62
(1)
Pencatatan pelaporan Kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya;
(2)
Prosedur/ tata cara dan persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kematian dan menerbitkan Surat Keterangan Kematian. Pasal 63
(1)
Pencatatan peristiwa kematian Orang Asing wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dengan menyertakan Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan atau Paspor bagi pemegang izin Kunjungan;
(2)
Persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(3)
Pencatatan kematian yang pelaporannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pasal 64
(1)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima pelaporan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri oleh pejabat konsuler melalui Departemen Dalam Negeri;
(2)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam data kematian dalam database kependudukan.
Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Paragraf 1 Pencatatan Pengangakatan Anak Pasal 65 (1)
Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat- ambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;
(2)
Prosedur/ Tata cara dan persyaratan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati ;
(3)
Pelaporan Pengangkatan Anak dimaksud ayat (1) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran bagi yang belum mempunyai Akta Kelahiran dan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(1)
(2)
Pasal 66 Surat Keterangan Pengangkatan Anak yang didapatkan Warga Negara Indonesia di luar negeri dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang bersangkutan kembali ke Indonesia; Dinas Kependudukan Pengangkatan Anak.
dan
Pencatatan
Sipil
mengukuhkan
Surat
Keterangan
Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak Pasal 67 (1)
Pencatatan Pengakuan Anak wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat Pengakuan Anak dari ayah biologisnya yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan;
(2)
Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pencatatan pengakuan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(3)
Pelaporan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak Pasal 68
(1)
Pencatatan Pengesahan anak wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
(2)
Kewajiban melaporkan sebagaimana maksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah;
(3)
Prosedur/ Tata cara dan persyaratan pencatatan pengesahan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(4)
Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran
Bagian Kesebelas Perubahan Akta Pencatatan Sipil Pasal 69 (1)
Setiap peristiwa perubahan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapatkan Penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau putusan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Departemen Hukum dan HAM atau salinan Putusan Pengadilan;
(2)
Peristiwa perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Status kewarganegaraan ; b. Ganti nama.
(3)
Prosedur/ Tata cara dan persyaratan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati ;
(4)
Pelaporan Pencatatan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil. Bagian Keduabelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 70
(1)
(2)
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri; Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin;
(3)
Prosedur/tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
(4)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Bagian Ketigabelas Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri Pasal 71
(1)
(2) (3)
Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau memintan bantuan kepada orang lain; Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental; Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa. Bagian Keempat belas Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Paragraf 1 Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pasal 72
(1)
Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang terjadi karena kesalahan tulis redaksional;
(2)
Prosedur/tata cara dan persyaratan Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 2 Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pasal 73 (1)
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
(2)
Prosedur/tata cara dan persyaratan Penerbitan Kutipan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)
Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan tata cara : a. Membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil; b. Menarik dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan pembetulan. BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 74
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun; b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ; c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 75
(1)
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan dukumen Kependudukan kepada instansi pelaksana dikenakan pindana sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
(2)
Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah dan mengurangi isi elemen pada data dokumen kependudukan dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
(3)
Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
(4)
Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai anggota keluarga atau sebagai kepala keluarga lebih dari dari 1 (satu) memiliki KK dan KTP dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang;
(5)
Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)
Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana membantu dan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dipidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 76
(1) (2)
Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; Pelayanan Pencatatan Kelahiran warga Negara Indonesia yang peristiwa kelahirannya melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenani sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan pencatatannya baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(3)
Pelayanan Pencatatan Kelahiran warga Negara Indonesia yang peristiwa kelahirannya melampaui batas 1 (satu) tahun dikenani sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) pencatatannya baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri;
(4)
Denda administratif pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan pelaporan peristiwa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikenakan pada penduduk Warga Negara Indonesia adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
(5)
Denda administratif pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan pelaporan peristiwa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lainnya dikenakan pada Orang Asing adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk jasa pelayanan dinas;
(6)
Denda administratif pelanggaran terhadap ketentuan keterlambatan pelaporan peristiwa Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi : a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia; c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing; d. Perubahan status orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yeng memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap; f. Penduduk yang melakukan perubahan KK; g. Penduduk yang memperpanjang KTP; h. Kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; i. Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; j. Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang; k. Lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; l. Perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; m. Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; n. Pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; o. Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; p. Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; q. Pembatalan Perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; r. Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; s. Kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; t. Pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
u. Pengangkatan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia; v. Pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; w. Pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; x. Perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; y. Perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau z. Peristiwa penting lainnya. Pasal 77 (1)
Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(2)
Setiap Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah); Pasal 78
Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 disetor ke Kas Daerah yang selanjutnya dapat dipergunakan langsung untuk mendukung kelancaran Operasional Instansi Pelaksana di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 (1)
Dalam rangka menjamin pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan secara optimal instansi Pelaksana wajib membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2)
Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal 80
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 81 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Ditetapkan di Karang baru pada tanggal : 27 Oktober 2009 M 8 Dzulqaidah 1430 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal 27 Oktober 2009 M 8 Dzulqaidah 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,
BUPATI ACEH TAMIANG, Dto ABDUL LATIEF
Dto SYAIFUL ANWAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2009 NOMOR 6
