PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG IZIN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN HIBURAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TAMIANG,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999, antara lain dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan Daerah;
b.
bahwa dalam upaya pengaturan, pengawasan serta pengendalian di bidang penyelenggaraan hiburan yang merupakan bagian dari seni kehidupan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang perizinan bagi penyelenggaraan hiburan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Izin dan Tata Cara Penyelenggaraan Hiburan.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893 );
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-25.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.
Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
11.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
12.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
13.
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
14.
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2005 Nomor 15);
Dengan persetujuan bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG Dan BUPATI ACEH TAMIANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
QANUN TENTANG IZIN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN HIBURAN.
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2.
Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.
Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengawasan hiburan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5.
Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
6.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang.
7.
Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang baik dipungut bayaran maupun tidak.
8.
Penyelenggara Hiburan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9.
Penyelenggaraan hiburan adalah setiap kegiatan menyelenggarakan hiburan yang mengundang/bersifat menimbulkan keramaian baik dengan tujuan komersil maupun non komersil;
10.
Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, baik pelaksana karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11.
Surat Izin Hiburan adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai tanda bukti bahwa hiburan itu layak diselenggarakan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pemberian Izin dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta menata kegiatan penyelenggaraan hiburan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Pasal 3 Izin Penyelenggaraan Hiburan bertujuan untuk menertibkan penyelenggaraan hiburan. BAB III OBJEK DAN SUBJEK Pasal 4 (1)
Izin ini disebut Izin Penyelenggaraan Hiburan.
(2)
Objek Izin Penyelenggaraan Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan.
(3)
Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
-4a. Pertunjukan Film; b. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya; c. Pergelaran Musik dan Tari; d. Permainan Bilyard; e. Permainan ketangkasan; f.
Permainan olahraga;
g. Pertunjukan video kaset dan VCD; h. Tempat rekreasi. Pasal 5 (1)
Subjek Izin adalah orang atau badan yang melaksanakan penyelenggaran hiburan.
(2)
Wajib Izin adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan. BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH IZIN Pasal 6
(1)
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Syari’at Islam.
(2)
Setiap pengajuan permohonan izin hiburan harus terlebih dahulu memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Syari’at Islam.
(3)
Syarat-syarat untuk memperoleh izin hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
a. Hiburan rakyat (non komersil) dengan melampirkan : 1. Surat Permohonan; 2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3. Rekomendasi Datok Penghulu.
b. Hiburan rakyat (komersil) dengan melampirkan : 1. 2. 3. 4.
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan/usaha; Surat keterangan domisili usaha; Surat keterangan izin usaha; Tanda lunas pajak hiburan; Pasal 7
Ketentuan penyelenggaraan hiburan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 8 (1)
Permohonan Izin harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis manusia. Pasal 9
(1)
Izin diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu pertunjukan hiburan sesuai dengan permohonan.
(2)
Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Syariat Islam.
-5-
Pasal 10 Kepala Dinas Syariat Islam berwenang mencabut Izin apabila ternyata pemohon memberikan keterangan palsu dan/atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 . Pasal 11 Selain Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggara hiburan wajib memiliki Izin Keramaian dari Kepolisian setempat. . BAB V TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN Pasal 12 (1)
Wajib Izin dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas Syariat Islam.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
(3)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak tanggal diterbitkannya Izin dimaksud.
(4)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak anggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan Pasal 13
(1)
Kepala Dinas Syariat Islam dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)
Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagiannya saja.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Syariat Islam tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 14
(1)
Wajib Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
BAB VII PENYIDIKAN Pasal 15 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
-6(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Qanun ; b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ; c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 17 Pada saat Qanun ini mulai berlaku segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 18 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal 24 Desember 2008 M 26 Dzulhijjah 1429 H Diundangkan di Karang Baru pada tanggal 24 Desember 2008 M 26 Dzulhijjah 1429 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,
BUPATI ACEH TAMIANG, Dto ABDUL LATIEF
Dto SYAIFUL ANWAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2008 NOMOR 11
