PEMERINTAH ACEH B A D A N I N V E S TA S I D A N P R O M O S I A C E H 2 014

PEMERINTAH ACEH

B A D A N I N V E S TA S I D A N P R O M O S I A C E H 2014

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan “Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi Tahun 2012-2017” yang diupayakan sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pembangunan Aceh melalui bidang penanaman modal. Penyusunan Rencana Strategis suatu instansi pemerintah mutlak dilakukan untuk menjadi pedoman dalam bekerja guna tercapainya cita-cita pembangunan dalam rentang waktu lima tahun. Karena itu, Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi Tahun 2012-2017 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan Aceh Tahun 2012-2017, yaitu “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”. Dalam pelaksanaan kegiatan tahunan selama lima tahun ke depan, Rencana Strategis ini menjadi acuan wajib Badan Investasi dan Promosi dalam meningkatkan realisasi investasi. Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi sehingga cita-cita menjadikan Aceh sebagai salah-satu daerah tujuan investasi utama di tahun 2017 dapat tercapai. Akhirnya, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Banda Aceh, Januari 2014 KEPALA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI

Ir. Iskandar, M.Sc. Pembina Utama Madya NIP. 19600229 198603 1 003

Renstra 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

|

ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR …................................................................................................

ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………..….....…

iii

BAB I

PENDAHULUAN ……………………………………………………….………………......……

1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………….……………….…....……..

1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………………….…..…….

2

1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………….…………………….………......

3

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………….……..……..

3

GAMBARAN PELAYANAN BADAN INVESTASI DAN PROMOSI

5

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Investasi dan Promosi …….......….......….......….......….......…..........….......………..........

5

2.2 Sumber Daya Badan Investasi dan Promosi ………….…….………..………

6

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Investasi dan Promosi ……………….…….……

6

2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Badan Investasi dan Promosi ….......….......….......….......….......….......……….….......….....

7

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………………..

8

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Investasi dan Promosi …………..………………..…………

8

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ……………………………….....……………………………………..…

8

3.3 Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra......………..……

10

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ……………………….……………………………………………………

11

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………..……..…...…

12

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ……………………..…………..

13

4.1 Visi dan Misi Badan Investasi dan Promosi ……………..……….……….....

13

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Investasi dan Promosi ………………………………………………………………………….…………….

15

4.3 Strategi Kebijakan Badan Investasi dan Promosi ………………….………

16

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ………….……….……..

17

INDIKATOR KINERJA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA .…………….…… …........

19

PENUTUP .……………………………………………………………………..…………..…..…

21

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V BAB VI BAB VII

LAMPIRAN

Renstra 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

|

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor-impor. Diantara faktor-faktor tersebut, hanya investasi yang dapat dipacu pertumbuhannya tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Karenanya, peningkatan investasi perlu diupayakan semaksimal mungkin, dengan meningkatkan minat calon investor untuk berinvestasi di Aceh. Iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, adalah faktor utama yang dapat meningkatkan minat calon investor. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh untuk diupayakan serta dijabarkan dalam suatu Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi. Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah stabilitas politik dan keamanan. Dari pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal pada tahun-tahun sebelumnya dapat disimpulkan bahwa salah-satu penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di Aceh adalah karena masih adanya pemahaman yang tidak sama dari masyarakat akan arti pentingnya investasi bagi pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ini ditandai oleh adanya gangguan-gangguan dari sebagian masyarakat; harga tanah yang tidak rasional; serta penolakan lainnya yang menyebabkan penanam modal tidak dapat melakukan kegiatan investasi atau perluasan usaha di Provinsi Aceh. Karena faktor ini tidak dapat langsung dikendalikan oleh badan nasional/daerah bidang penanaman modal, diperlukan koordinasi aktif dengan kepolisian, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah di tingkat desa/kampung hingga dengan masyarakat luas secara berkesinambungan. Bahkan, peran masyarakat melalui partai politik nasional dan lokal di Aceh menjadi begitu penting pasca MoU Helsinki yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No, 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah tahun 2012 secara damai maka daya tarik calon-calon penanam modal di Aceh diharapkan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ketiga yang menjadi faktor utama bagi kegiatan penanaman modal adalah kebijakan pemerintah. Prinsip dasarnya adalah bahwa kegiatan penanaman modal akan semakin besar kualitas dan kuantitasnya jika pemerintah mempermudah perizinan dan pelayanan lain di bidang penanaman modal. Karena itu, upaya perbaikan regulasi untuk meningkatkan minat calon-calon penanam modal baru perlu terus dilakukan berdasarkan masukan dari dunia usaha dan belajar dari pengalaman negara lain. RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

| 1

Demikian juga terhadap tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai, perlu terus disediakan oleh pemerintah. Koordinasi yang intensif dengan instansi teknis terkait untuk sinkronisasi perencanaan infrastruktur dengan kebutuhan penanaman modal juga perlu ditingkatkan agar sarana dan prasarana ke sentra-sentra produksi dapat terpenuhi. Sebagaimana telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, berbagai investasi di Aceh perlu didorong untuk terus berkembang, baik investasi berfasilitas, investasi nonfasilitas, investasi rumah tangga, maupun investasi pemerintah. Investasi pihak swasta perlu ditumbuhkembangkan karena investasi dari pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor non-profit yang tidak diminati oleh pihak swasta, seperti penyediaan sarana dan prasarana umum (infrastruktur). Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal untuk mengisi pasar tenaga kerja lokal juga dilakukan secara beriringan agar kegiatan penanaman modal di Aceh dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan terbentuknya pemerintahan yang lebih otonom, maka Pemerintah Aceh melalui Badan Investasi dan Promosi dapat bertugas lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan Penanaman Modal secara makro; mengidentifikasi potensi unggulan daerah; melakukan kegiatan promosi investasi; menyusun regulasi perizinan penanaman modal; sekaligus melakukan pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal. Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Aceh, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Investasi dan Promosi, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang digunakan adalah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Investasi dan Promosi. Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi dapat memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan. Rencana Strategis ini perlu ditunjang oleh keterpaduan, kebersamaan, tanggung jawab, dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas dari aparatur bidang penanaman modal untuk tercapainya keberhasilan dan tugas pokok Badan Investasi dan Promosi.

1.2

Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi Tahun 2012-2017 adalah 1. 2. 3. 4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN); Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

| 2

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

1.3

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden No. 11 tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tangal 11 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah; Qanun No. 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal; Qanun No. 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Antarprovinsi di Aceh; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017; dan Peraturan Gubernur Aceh No. 71 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2012-2017.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana dan Strategis Badan Investasi dan Promosi Tahun 20122017 dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2012-2017. Sedangkan tujuannya adalah 1.

2. 3.

1.4

Sebagai acuan bagi setiap bidang dan aparatur Badan Investasi dan Promosi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan; Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Provinsi Aceh; dan Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi Tahun 2012-2017 ini disusun dalam tujuh bab, dimana pada:  

Bab I Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari Rencana Strategis; Bab II Gambaran Pelayanan Badan Investasi dan Promosi, menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Investasi dan Promosi, Sumberdaya Badan Investasi dan Promosi, Kinerja Pelayanan Badan Investasi dan Promosi serta Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Badan Investasi dan Promosi;


| 3





 

Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi, menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Investasi dan Promosi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis; Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, menjelaskan Visi dan Misi Badan Investasi dan Promosi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Investasi dan Promosi serta Strategi dan Kebijakan Badan Investasi dan Promosi; Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; dan Bab VI Indikator Kinerja Badan Investasi dan Promosi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.


| 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN INVESTASI DAN PROMOSI

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Investasi dan Promosi

Badan Investasi dan Promosi mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi dan promosi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas di atas, Badan Investasi dan Promosi memiliki fungsi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan; Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan promosi; Peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang investasi dan promosi; Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang investasi dan promosi; Pembinaan dan pengembangan investasi dan promosi; Pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan investasi; Promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan investasi; dan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis badan (UPTB).

Untuk menyelenggarakan fungsi dimaksud, Badan Investasi dan Promosi mempunyai kewenangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Menyediakan dukungan pengembangan kawasan investasi; Merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang investasi dan promosi; Melaksanakan pelatihan bidang investasi; Melakukan kerjasama dalam bidang investasi dengan kabupaten/kota; Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar; Melaksanakan promosi dan menyelenggarakan pameran, kerjasama luar negeri bagi keperluan investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan investasi dan promosi; dan Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan kawasan investasi serta merencanakan kawasan investasi.

Semua tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutkan di atas dikelola melalui struktur organisasi berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepala Badan; Sekretariat; Bidang Program dan Pelaporan; Bidang Promosi; Bidang Perizinan; Bidang Pengembangan Investasi; Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan Kelompok Jabatan Fungsional. RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

| 5

2.2

Sumber Daya Badan Investasi dan Promosi

Dalam menjalankan roda organisasi, Badan Investasi dan Promosi didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 77 orang, terdiri dari 61 orang pegawai negeri sipil dan 16 orang tenaga honor. Juga dilengkapi beberapa sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas kantor, yaitu bangunan perkantoran dan beberapa kendaraan operasional.

2.3

Kinerja Pelayanan Badan Investasi dan Promosi

Untuk menggerakkan penanaman modal, Badan Investasi dan Promosi merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing memiliki indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan program-program yang ada pada Rencana Strategis sebelumnya, yaitu dari tahun 2007 hingga 2012, berupa: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; ProgramPeningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah.

Sedangkan indikator kinerja pada Rencana Strategis 2007-2012 adalah 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor; Meningkatnya jumlah aparatur penanaman modal yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis penanaman modal; Tersedianya data rill potensi daerah dan kajian-kajian proyek investasi; Terlaksananya promosi investasi dalam dan luar daerah serta luar negeri; dan Terlaksananya pengawasan, pemantauan dan pembinaan serta penyelesaian permasalahan penanam modal.

Secara umum, hampir semua rencana anggaran dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari sisi keluaran (output). Sedangkan dari sisi manfaat (outcome), beberapa kegiatan perlu diperbaiki kualitasnya atau diganti dengan kegiatankegiatan lain agar bermanfaat dalam mencapai visi Badan Investasi dan Promosi di masa mendatang. Selain itu, pembatalan kegiatan karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dapat menjadi salah-satu faktor persentasi realisasi yang menurun. Karena itu, dalam lima tahun ke depan, peningkatan kualitas perencanaan kegiatan bidang penanaman modal perlu ditingkatkan. Lebih jelas tentang kinerja Badan Investasi dan Promosi selama tahun 2007-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 (terlampir).


| 6

2.4

Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Badan Investasi dan Promosi

Tantangan merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/ organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja Badan Investasi dan Promosi adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kepastian hukum belum terwujud akibat masih adanya regulasi yang tidak selaras, baik di tingkat nasional maupun daerah; Koordinasi antarsektor masih lemah dalam menyusun rencana pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang penanaman modal; Sarana dan prasarana minimal, seperti listrik dan jalan, masih belum terpenuhi; Keterampilan kerja masih kurang dimiliki oleh tenaga kerja lokal; Lahan untuk sektor perkebunan masih susah didapatkan; Upah Minimum Provinsi (UMP) terbilang tinggi untuk ukuran Indonesia; Sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat; Rendahnya kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Badan Investasi dan Promosi adalah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

Kondisi keamanan yang semakin baik di Aceh; Penambahan alokasi anggaran setiap tahun ; Perencanaan pembangunan jalan highway lintas Sumatera; Perencanaan pembangunan pembangkit listrik berdasarkan potensi alam Aceh; Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN Kesempatan kerjasama luar negeri yang semakin terbuka dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 11 tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; Berlakunya visa on arrival di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda; Terselenggaranya penerbangan langsung langsung Banda Aceh-Penang dan Banda Aceh – Kuala Lumpur; Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha.


| 7

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Investasi dan Promosi Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Investasi dan Promosi, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu saat ini. Isu-isu tersebut dapat dijaring pada saat seminar atau pertemuan-pertemuan dengan stokeholder atau calon-calon penanam modal. Beberapa masalah yang penting adalah 1.

Kegiatan promosi, baik dari segi kualitas informasi dan penyajian bahan pameran maupun jangkauan lokasi pameran masih perlu ditingkatkan. 2. Infrastruktur (listrik, jalur transportasi, komunikasi) untuk menarik minat penanam modal baru masih perlu ditingkatkan. 3. Kepastian hukum perlu terus diwujudkan untuk mendukung peningkatan minat investasi. 4. Kepatuhan penyampaian LKPM perlu ditingkatkan karena belum semua penanam modal melaporkan kegiatannya dan belum semua sesuai dengan kondisi realisasi investasi yang sebenarnya. 5. Koordinasi bidang penanaman modal (promosi dan program) lintas sektoral masih perlu ditingkatkan. 6. Hubungan erat dan selaras antara pemerintah, bisnis, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan agar sumberdaya manusia yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. 7. Kewirausahaan (enterpreneurship) perlu didorong sehingga menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. 8. Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi perlu terus didukung untuk memainkan peran penting dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat lokal. 9. Pemberian insentif kepada masyarakat berupa peningkatan kompetensi dan bantuan permodalan perlu dilakukan dalam rangka peningkatan komoditas lokal. 10. Ketersediaan lahan yang clean and clear perlu diupayakan dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat/individu yang menguasai lahan. 11. Kantor-kantor perusahaan yang beroperasi di Aceh belum menjadi representatif dari investasi yang ada, sehingga menyulitkan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan investasi.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Aceh 2012-2017 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi Tahun 2012-2017. Visi yang dimaksud berbunyi: “Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan dan mandiri berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”. Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program semua SKPA sehingga dapat mengoptimalkan segala RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

| 8

sumberdaya yang ada untuk memperoleh manfaat (outcome) dan dampak (impact) yang dicita-citakan.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 adalah 1.

2.

3.

4.

5.

Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UU PA untuk menjaga perdamaian yang abadi. Untuk keberhasilan misi ini, program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur bidang penanaman modal dibuat dan dievaluasi sepanjang tahun sehingga mencapai target yang direncanakan. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan misi ini, nilai-nilai agama menjadi panduan dalam memajukan investasi. Nilai-nilai itu antara lain, integritas (siddiq), akuntabilitas (amanah), transparan dan informatif (tabligh), serta kerja keras dan cerdas (fathanah) dengan berpijak pada model ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkerakyatan. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia. Untuk kesuksesan misi ini, bidang penanaman modal memainkan peran yang penting karena menjadi salah-satu penggiat roda ekonomi daerah melalui peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk menjalankan misi ini, program dan kegiatan-kegiatan bidang penanaman modal perlu terus dikoordinasikan lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam. Misi ini memastikan bahwa pelaku usaha dan tenaga kerja yang ada perlu dibina dengan baik yang melingkupi lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota sehingga mampu meningkatkan nilai tambah (value-added) potensi unggulan daerah untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Aceh.

Misi-misi di atas ditindaklanjuti oleh Badan Investasi dan Promosi dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014 dan Prioritas Pembangunan Aceh 2012-2017 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014

Prioritas Pembangunan Aceh 2012-2017

1. Reformasi birokrasi dan tata laksana;

1.

2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan;

2. 3. 4.

5. Ketahanan pangan; 6. Infrastruktur;

5. 6.

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Keberlanjutan perdamaian; Dinul Islam, sosial, adat dan budaya; Ketahanan pangan dan nilai tambah pertanian; Penanggulangan kemiskinan; Pendidikan;


| 9

7. Iklim investasi dan iklim usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

7. Kesehatan; 8. Infrastruktur yang terintegrasi; 9. Sumberdaya alam berkelanjutan; dan 10. Lingkungan hidup dan kebencanaan.

Tabel 3.1. Prioritas Pembangunan Nasional dan Aceh.

Walaupun RPJM Aceh tidak menyebutkan secara eksplisit bidang penanaman modal sebagaimana yang ada dalam RPJM Nasional; namun, Badan Investasi dan Promosi sebagai koordinator bidang penanaman modal di Aceh memandang semua prioritas di atas sebagai satu kesatuan dalam memajukan Aceh, terutama melalui investasi di berbagai bidang. Karena itu, fungsi koordinasi SKPA ini sangat penting dioptimalkan dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi lintas sektoral untuk kemajuan Aceh. Apalagi, jika dilihat dari sumber pendanaan pembangunan Aceh tahun 2012-2017, penanaman modal memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan dana pembangunan sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

No 1 2 3 4

Sumber Pendanaan APBN APBA APBK Investasi Swasta TOTAL

Tahun

TOTAL

2013 8.582 10.687 11.007

2014 9.441 11.756 11.043

2015 10.385 12.932 11.079

2016 11.423 14.225 11.116

2017 12.566 15.647 11.152

52.399 65.249 55.399

6.350

7.302

8.397

9.677

11.106

42.814

36.627

39.543

42.795

46.442

50.473 215.882

Catatan: Nilai dalam jutaan rupiah.

Tabel 3.2. Rencana anggaran dan belanja Aceh tahun 2012-2017.

3.3

Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pengembangan bidang penanaman modal di Aceh tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2010-2014 sebagaimana tersebut di atas. Dari sebelas prioritas pembangunan Indonesia hingga tahun 2014, iklim investasi dan iklim usaha merupakan salah-satu di antaranya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Aceh melalui Badan Investasi dan Promosi adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk peningkatan realisasi investasi di masa yang akan datang. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah-satu panduan dalam menyusun program dan kegiatan bidang penanaman modal di Aceh. Badan Investasi dan Promosi juga ikut secara langsung memberi kontribusi dalam mendukung program-program BKPM di Aceh, seperti dukungan pada kegiatan-kegiatan promosi, kerjasama regional, RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

| 10

dan kegiatan perbantuan untuk meningkatkan pelaksanaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Untuk itu, Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi diselaraskan dengan Rencana Strategis BKPM yang diwujudkan dengan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan yang serasi dengan mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dan RTRW Kabupaten/Kota akan menjadi acuan dalam pengembangan investasi Aceh ke depan. Pola ruang yang terbagi atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya akan menjadi pedoman penentuan lokasi investasi yang akan ditawarkan kepada calon-calon penanam modal. Menurut RTRW Aceh, penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk: a.

b. c. d.

Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap; Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal; Meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan; Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

RTRW Aceh Tahun 2010-2020 juga telah menetapkan 4 kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi: a.

Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi; 1. Zona Pusat: Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar 2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Bireuen. 3. Zona Timur: Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Tamiang. 4. Zona Tenggara: Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Tenggara.


| 11

5.

b. c. d.

Zona Selatan: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Selatan. 6. Zona Barat: Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat. Kawasan agrowisata yang tersebar di 12 (dua belas) kabupaten yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industry; Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan Kawasan khusus.

Penataan ruang investasi dalam suatu kawasan sebagaimana tertuang dalam RTRW Aceh dapat mempermudah pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal di Aceh. Diharapkan dalam lima tahun seluruh kawasan investasi dapat dikaji secara komprehensif untuk ditawarkan kepada calon-calon investor potensial, baik dari dalam maupun luar negeri.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari permasalahan yang dikemukakan di atas, dapat ditentukan isu-isu strategis yang menjadi perhatian Badan Investasi dan Promosi, yaitu 1. Belum lengkap dan detil informasi proyek-proyek investasi yang ditawarkan kepada dunia usaha. 2. Belum optimal pemantauan, pengawasan, permasalahan kegiatan penanaman modal.

dan

advokasi

penyelesaian

3. Belum membaiknya pelayanan perizinan untuk kemudahan masuknya investor baru. 4. Belum optimal perencanaan penanaman modal yang meliputi berbagai sektor terkait.


| 12

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Badan Investasi dan Promosi

Dalam mewujudkan peran Badan Investasi dan Promosi sebagai perangkat penunjang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditentukan arah dan tujuan dari organisasi Badan Investasi dan Promosi yang terfokus pada hasil yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dirumuskan visi dan misi Badan Investasi dan Promosi yang merupakan cita-cita apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2012-2017. Adapun Visi Badan Investasi dan Promosi adalah “Aceh Menjadi Salah-Satu Daerah Investasi Utama Tahun 2017”. Visi ini memiliki pengertian bahwa iklim investasi Aceh semakin membaik yang ditandai dengan pertambahan persetujuan izin penanaman modal, peningkatan realisasi investasi dan peningkatan rasio penyerapan tenaga kerja. Diharapkan Aceh menempati 10 besar dari 34 provinsi di Indonesia dalam pencapaian indikator-indikator tersebut. Untuk mewujudkan visi Badan Investasi dan Promosi ditetapkan beberapa misi yang merupakan pedoman dan arahan jangka menengah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Investasi dan Promosi. Misi-misi tersebut adalah 1. 2. 3.

Meningkatkan percepatan reformasi birokrasi bidang penanaman modal. Membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi. Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, swasta, perbankan, dan masyarakat.

Misi-misi yang di atas dijalankan oleh Badan Investasi dan Promosi dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat, hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Perencanaan bidang penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di bidang penanaman modal dan lintas kabupaten/kota. Ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang penanaman modal di seluruh Aceh. Selain itu, pemilihan investasi yang kurang tepat oleh kabupaten/kota dapat berakibat kerugian bagi daerah itu sendiri dan pihak penanam modal sehingga pemilihan investasi sangat perlu dikoordinasikan dengan Badan Investasi dan Promosi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan identifikasi potensi unggulan daerah. Ketersediaan informasi yang valid tentang potensi unggulan daerah dan prospeknya di masa mendatang akan meningkatkan minat para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Aceh. RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

| 13

Menarik penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya di Provinsi Aceh perlu pula didukung dengan promosi yang baik dan kualitas penyajian promosi tersebut. Promosi yang dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga kepada penanam modal di luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena secara prioritas para penanam modal dengan mudah mengetahui apa potensi Provinsi Aceh serta potensi yang akan dikembangkan untuk saat ini. Promosi merupakan sarana yang sangat baik dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Aceh. Usaha menarik para penanam modal baru perlu didukung oleh iklim berusaha yang kondusif sebab salah-satu persyaratan yang menonjol adalah tidak adanya gangguan keamanan. Kondisi keamanan yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan penanaman modal dan terjaminnya usaha yang dilaksanakan selama kurun waktu operasional perusahaan itu. Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang jelas dan tidak merugikan. Peraturan-peraturan tersebut perlu dipahami baik oleh aparatur Badan Investasi dan Promosi maupun pihak dunia usaha, sehingga persepsi akan peraturan tersebut sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang tindih karena akan menimbulkan keraguan bagi pihak dunia usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor. Peningkatan pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam mengukur keberhasilan bidang penanaman modal. Untuk ini, Badan Investasi dan Promosi berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh guna mendorong peningkatan kecepatan pemberian izin, kemudahan prosedur, ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, dan keterbukaan informasi. Kewirausahaan juga perlu didorong untuk menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang diharapkan adalah berasal dari Aceh sendiri. Untuk itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Aceh akan merata dan meningkat. Selain penanaman modal asing/dalam negeri berskala nasional, UMKM dan koperasi adalah bentuk lain investasi lokal yang perlu ditingkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi Aceh. Ini adalah bagian dari pemupukan semangat kewirausahaan bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas namun ingin menciptakan sendiri lapangan bagi dirinya dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Hal lain yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali (triwulan). Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan penanaman modal di daerahnya.


| 14

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Investasi dan Promosi

Tujuan dari masing-masing misi Badan Investasi dan Promosi di atas dirumuskan sebagai berikut 1. 2. 3.

Meningkatkan efektifitas promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal. Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi. Meningkatkan kualitas perencanaan bidang penanaman modal.

Setelah tujuan ditetapkan, kemudian ditentukan pula sasaran yang akan ditempuh agar tujuan dimaksud dapat tercapai. Adapun sasaran jangka menengah dari Badan Investasi dan Promosi adalah 1. 2. 3.

Meningkatnya jumlah penanam modal. Meningkatnya realisasi investasi. Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif.

Dari sasaran di atas, ditetapkan pula indikator sasaran Badan Investasi dan Promosi, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.

Jumlah penanam modal asing/dalam negeri. Jumlah nilai rencana investasi berskala nasional. Rasio daya serap tenaga kerja. Kenaikan nilai rencana realisasi penanaman modal. Persentase penyelesaian perencanaan bidang penanaman modal.

Tabel 4.1 (terlampir) memperlihatkan tujuan, sasaran, dan target kinerja jangka menengah dari Badan Investasi dan Promosi sesuai indikator di atas. Khusus untuk jumlah penanam modal asing/dalam negeri dan jumlah nilai rencana investasi berskala nasional, secara detil dapat dilihat pada tabel berikut. PMDN

PMA

Tahun

Jumlah Perusahaan

Rencana Investasi (Rp)

Jumlah Perusahaan

Rencana Investasi (Rp)

TOTAL (Rp)

2013 2014 2015 2016 2017

52 60 69 79 91

1.850.000.000.000 2.127.500.000.000 2.446.625.000.000 2.813.618.750.000 3.235.661.562.500

17 20 22 26 30

4.500.000.000.000 5.175.000.000.000 5.951.250.000.000 6.843.937.500.000 7.870.528.125.000

6.350.000.000.000 7.302.500.000.000 8.397.875.000.000 9.657.556.250.000 11.106.189.687.500

Total

351

12.473.405.312.500

115

30.340.715.625.000

42.814.120.937.500

Catatan: Proyeksi pertumbuhan pertahun adalah sebesar 15%.

Tabel 4.2. Target rencana investasi Aceh tahun 2012-2017.

Adapun hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran ditunjukkan dalam tabel berikut. Misi 1: Meningkatkan percepatan reformasi birokrasi bidang penanaman modal. Tujuan 1.1: Meningkatkan efektifitas Sasaran 1.1.1: Meningkatnya jumlah dan promosi dan kualitas pelayanan kualitas proyek investasi dan realisasi penanaman modal. investasi.


| 15

Misi 2: Membentuk citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi. Tujuan 2.1: Meningkatkan iklim investasi Sasaran 2.1.1: Meningkatnya nilai dan realisasi investasi. rencana investasi. Misi 3: Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendalian penanaman modal dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, swasta, perbankan dan masyarakat. Tujuan 3.1: Meningkatkan kualitas Sasaran 3.1.1: Tercapainya perencanaan perencanaan bidang penanaman modal. bidang penanaman modal yang komprehensif. Tabel 4.2. Hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran.

4.3

Strategi dan Kebijakan Badan Investasi dan Promosi

Untuk mencapai target di atas, Badan Investasi dan Promosi menyusun strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. 2.

3. 4.

1.

2.

3.

4.

Sasaran 1.1: Meningkatnya jumlah penanam modal. Strategi Kebijakan Peningkatan kuantitas dan kualitas 1. Persebaran penanaman modal di infrastruktur penanaman modal; seluruh Aceh; Peningkatan kualitas dan kapasitas 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja sumber daya manusia penanaman lokal; dan modal; 3. Promosi penanaman modal yang Reposisi aparatur sesuai kompetensi difokuskan pada detailed planed. yang dimiliki; dan Penerapan berbagai metode dan peningkatan kualitas isi promosi penanaman modal; Sasaran 2.1: Meningkatnya realisasi investasi. Strategi Kebijakan Penelaahan dan perumusan regulasi 1. Perbaikan iklim penanaman modal; bidang penanaman modal yang 2. Fokus pada pengembangan menarik bagi calon investor potensial; agroindustri, infrastruktur, energi, Peningkatan sosialisasi regulasi yang industri manufaktur, pariwisata, dan terkait dengan penanaman modal; ekonomi berbasis ilmu pengetahuan; dan 3. Penanaman modal yang berwawasan Peningkatan pemantauan dan lingkungan; pembinaan pelaporan kegiatan 4. Fasilitasi koperasi dan usaha mikro, penanaman modal; kecil dan menengah (UMKM); Pengkajian komoditas unggulan dan 5. Pemberian fasilitas, insentif, dan kawasan-kawasan investasi. kemudahan penanaman modal.

Sasaran 3.1: Tercapainya perencanaan bidang penanaman modal yang komprehensif. Strategi Kebijakan 1. Peningkatan koordinasi antar lembaga 1. Konsolidasi dan sinkronisasi pemerintah lintas sektoral; perencanaan penanaman modal di 2. Perencanaan bidang penanaman tingkat nasional, provinsi, dan modal yang komprehensif; dan kabupaten/kota. 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas data bidang penanaman modal. Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Investasi dan Promosi.


| 16

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Investasi dan Promosi, baik rutin maupun yang spesifik bidang penanaman modal, dirancang di awal periode RPJM Aceh 2012-2017. Semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun program dan kegiatan rutin adalah 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini dimaksudkan untuk penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

2.

Penyediaan jasa surat-menyurat; Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; Penyediaan jasa kebersihan kantor; Penyediaan alat tulis kantor; Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; Penyediaan makanan dan minuman; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; dan Penyediaan jasa keamanan kantor.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dimaksudkan untuk penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu: a. b. c. d. e. f. g. h.

Pembangunan gedung kantor; Pengadaan peralatan gedung kantor; Pengadaan mebeler; Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parker dan halaman kantor; dan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Sedangkan program dan kegiatan yang spesifik bidang penanaman modal adalah:

1.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program ini diadakan dalam rangka menarik calon-calon penanam modal untuk berinvestasi di Provinsi Aceh. Adapun kegiatan-kegiatannya adalah a. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja dan Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah.


| 17

b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan pelayanan investasi. d. Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah. 2.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program ini terdiri atas kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;

3.

Program Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah. Program ini terdiri atas kegiatan Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi.

4.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program ini diwujudkan dalam kegiatan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.

Lebih rinci tentang program dan kegiatan yang direncanakan oleh Badan Investasi dan Promosi dapat dilihat pada Tabel 5.1 (terlampir).


| 18

BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN INVESTASI DAN PROMOSI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Indikator kinerja Badan Investasi dan Promosi mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017. Namun, ada beberapa perbaikan nomenklatur indikator yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kementerian Dalam Negeri atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal. Walaupun demikian, pengukuran kinerjanya tetap menggunakan apa yang termaktub dalam RPJMA 2012-2017. Adapun indikator kinerja Badan Investasi dan Promosi 2012-2017 adalah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Jumlah nilai realisasi investasi. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi. Jumlah penanam modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM (dalam RPJMA tertulis: Peningkatan jumlah penanam modal asing/dalam negeri). Rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah frekuensi pengawasan ke kabupaten/kota. Jumlah Buku Analisis Jabatan & Angka Beban Kerja. Jumlah Buku Agenda Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh. Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Frekuensi pemantauan perusahaan penanaman modal. Frekuensi pengawasan perusahaan penanaman modal. Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Frekuensi fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan penanaman modal. Frekuensi publikasi informasi terkait LKPM. Jumlah talkshow investasi. Jumlah penerima penghargaan investasi. Jumlah peserta bimbingan ketentuan/kebijakan penanaman modal. Jumlah peserta kursus-kursus singkat. Jumlah proyek investasi yang ditawarkan. Jumlah kegiatan promosi investasi. Jumlah judul buku peluang investasi. Jumlah buku peluang investasi. Jumlah leaflet promosi. Jumlah tabloid. Jumlah display elektronik investasi dan promosi. Jumlah lokasi rak display investasi dan promosi. Jumlah media penyimpan digital bahan promosi. Persentase publikasi informasi perizinan investasi. RENSTRA 2012-2017 Badan Investasi dan Promosi Aceh

| 19

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Jumlah perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal. Jumlah nilai rencana investasi. Persentase kenaikan nilai rencana investasi. Jumlah judul buku regulasi bidang penanaman modal. Jumlah buku regulasi penanaman modal. Frekuensi sosialisasi regulasi penanaman modal. Jumlah peserta sosialisasi regulasi penanaman modal. Persentase ketersedian data kawasan investasi. Jumlah kajian perencanaan kawasan investasi. Jumlah kajian pengembangan investasi. Jumlah buku hasil kajian investasi. Jumlah media penyimpan data elektronik hasil kajian. Frekuensi sosialisasi hasil kajian investasi. Persentase penyelesaian perencanaan bidang penanaman modal. Jumlah Dokumen Perencanaan Investasi dan Laporan. Jumlah judul buku data/perkembangan investasi. Jumlah buku data/perkembangan investasi. Frekuensi koordinasi perencanaan penanaman modal. Jumlah peserta koordinasi perencanaan penanaman modal. Frekuensi sosialisasi rencana bidang penanaman modal. Jumlah peserta sosialisasi rencana bidang penanaman modal. Jumlah pusat data dan informasi investasi. Jumlah website.

Di antara semua indikator di atas, dipilih enam indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Investasi dan Promosi, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah nilai realisasi investasi. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi. Rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal. Jumlah nilai rencana investasi. Persentase kenaikan nilai rencana investasi.

IKU dihitung mengikuti ketentuan pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lebih rinci tentang indikator kinerja Badan Investasi dan Promosi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada Tabel 6.1 (terlampir).


| 20

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Badan Investasi dan Promosi Aceh Tahun 20122017 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Aceh di bidang penanaman modal yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap Bidang yang ada di Badan Investasi dan Promosi Aceh dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2012-2017. Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur penanaman modal dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja Badan Investasi dan Promosi guna peningkatan investasi bagi kesejahteraan rakyat Aceh.


| 21

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Investasi dan Promosi dalam Renstra Tahun 2007‐2012

No.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2008

2009

2010

2011

2012

3

4

5

6

7

8

9

10

Target Renstra SKPA Tahun

Realisasi Capaian Tahun 2008

Rasio Capaian Tahun

2009

2010

2011

2012

12

13

14

15

2010

2011

2012

17

18

19

20

2 Jumlah judul video presentasi investasi.

2

Jumlah website yang online.

1 (satu) buah

3

Jumlah studi/kajian potensi/ peluang investasi.

1(satu) sektor bidang usaha/tahun

4

Jumlah penerbitan buletin/media informasi tentang regulasi , kegiatan‐ kegiatan update per triwulan (Aceh Invesment News)

5

Jumlah peserta Sosialisasi Penanaman Modal

6

Jumlah peserta Sosialisasi SIPID

7

Jumlah peserta Bimbingan Penyuluhan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal.

8

Bimbingan Manajemen Perusahaan PMA/PMDN 3 angkatan.

90 orang

9

Jumlah peserta Penyuluhan Pengisian LKPM

30 orang

10 Jumlah peserta Forum Kawasan Industri.

30 orang

30 orang

100

30 orang

100

4 kajian

1 buah

1 buah

1 buah

6 kajian

1 kajian

2 kajian

1 buah

1 buah

1 buah

4 kajian

6 kajian

1 buah

1 buah

170 orang

140 orang

164 orang

11 Jumlah peserta Pertemuan PMA/PMDN dengan UKM dalam rangka kemitraan.

1 (satu) kali /tahun

30 orang

12 Jumlah peserta Bimbingan Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal.


150 orang

13 Jumlah kabupaten/kota yang dieksplorasi potensi unggulannya.

23 kabupaten 23 kabupaten /kota /kota

14 Jumlah buku profil proyek investasi.

300 buku

100

170 orang

100

100

140 orang

150 orang

114 orang

164 orang

100

100

30 orang

32 orang

150 orang

23 kabupaten /kota

23 kabupaten 23 kabupaten /kota /kota

200 buku

300 buku

1

100 100

150 orang

100

90 orang

30 orang

100

100

40 orang

23 kabupaten /kota

100

4 kali

40 orang 114 orang

100

2 kajian

4 kali


16 100

2009

1 1

1 judul

11 1 judul

2008

100

100

100

30 orang

100

32 orang

100

23 kabupaten /kota

23 kabupaten /kota 100

200 buku

100

100

100

100

100

100

100

No.


1 2 15 Jumlah buku peluang/potensi investasi unggulan daerah.

Target SPM

Target IKK


3

4

5

Target Renstra SKPA Tahun 2008 6 1500 buku

16 Jumlah booklet/leaflet peluang/potensi investasi unggulan daerah.

Realisasi Capaian Tahun

2009

2010

2011

7

8

9 400 buku

10 1124 buku

900 buku

2012

33000 lembar

1000 lembar

5425 lembar

2300 lembar

2008 11 1500 buku

2009

2010

12 900 buku

13

Rasio Capaian Tahun 2011

2012

14 400 buku

15 1124 buku

33000 lembar

1000 lembar

5425 lembar

2300 lembar

2008 16 100

2009 17 100

2010 18

2011

2012

19 100

20 100

100

100

100

100

17 Jumlah CD/DVD peluang/potensi investasi unggulan daerah.

480 keping

1000 keping

1000 keping

1000 keping

549 keping

480 keping

1000 keping

1000 keping

1000 keping

549 keping

100

100

100

100

100

18 Frekuensi koordinasi rencana kerja dengan BKPM dan PDKPM.

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100

100

100

100

100

200 buah

100 buah

100 buah

250 buah

200 buah

100 buah

100 buah

250 buah

100

100

100

100

19 Jumlah buku perkembangan investasi PMA/PMDN. 20 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan investasi.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

100

100

100

100

100

21 Jumlah acara forum/ pertemuan/ rapat/ seminar/ lokakarya dengan instansi terkait dan dunia usaha.

3 pertemuan

4 pertemuan

1 pertemuan

2 pertemuan

2 pertemuan

3 pertemuan

4 pertemuan

1 pertemuan

2 pertemuan

2 pertemuan

100

100

100

100

100

22 Jumlah kabupaten/kota yang kinerja aparaturnya dimonitor dan dievaluasi.

23 kabupaten/kota

23 kabupaten/kota

100

23 Jumlah buku laporan dan analisis jabatan.

125 buah

125 buah

100

24 Jumlah perusahaan yang dipantau dan dibina di kabupaten/kota.

23 perusahaan

12 perusahaan

52.17

25 Frekuensi koordinasi, konsolidasi, konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

26 Jumlah orang Rakornis pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

8 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

60 orang

8 kali

100

100

100

100

60 orang

100

100

27 Jumlah penanam modal asing/dalam negeri.

20 perusahaan

25 perusahaan

50 perusahaan

129 perusahaan

3 perusahaan

15 perusahaan

33 perusahaan

54 perusahaan

15

75

66

42

28 Rasio daya serap tenaga kerja.

1:100

1:200

1:300

1:400

1:104

1:721

1:351

1:440

104

361

117

110

29 Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp).

294,881,269,359 589,762,538,719 1,179,525,077,437 2,359,050,154,874

83,216,774,449

86,756,041,620

489,132,060,405

28.22

15

41.47

53.80

1,269,203,702,854

30 Persentase kenaikan nilai realisasi penanaman modal (PMDN).

10

10

10

11

2

6.67

110

20

67

31 Jumlah peserta bimbingan Penyusunan Peluang Investasi.

32 orang

35 orang

40 orang

32 orang

35 orang

40 orang

100

100

100

2

No.


1 2 32 Jumlah peserta bimbingan pelayanan SPIPISE.

Target SPM 3 1 (satu) kali /tahun

Target IKK


2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Target Renstra SKPA Tahun

30 orang

Realisasi Capaian Tahun

30 orang

33 Jumlah peserta bimbingan Kewirausahaan bagi UKM.

40 orang

2010 13 30 orang

Rasio Capaian Tahun 2011

14 30 orang

40 orang

2012

2008

2009

15

16

17

40 orang

2010 18 100

2011 19 100

40 orang

2012 20 100 100

1 (satu) kali 34 Jumlah pameran/expo/misi investasi dalam dan luar negeri /tahun yang diikuti.

10 pameran /expo

18 pameran /expo

18 pameran /expo

16 pameran /expo

9 pameran /expo

10 pameran /expo

18 pameran /expo

18 pameran /expo

16 pameran /expo 8 pameran/expo

100

100

100

100

88,89

35 Jumlah Surat Persetujuan Penanaman Modal yang masuk ke IPMP/IPMK.

20 buah

20 buah

30 buah

50 buah

60 buah

24 buah

28 buah

36 buah

146 buah

120

140

120

292

211.67

36 Jumlah regulasi penanaman modal yang disusun. 37 Jumlah buku regulasi penanaman modal. 38 Jumlah brosur regulasi penanaman modal.

1 buah

1 buah

300 buku

250 buku

4500 lembar

1600 lembar

4220 lembar

1 buah

127 buah

1 buah

300 buku

100

250 buku

4500 lembar

1600 lembar

4220 lembar

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

tabel_renstra1317_binves.xlcx ‐‐ sheet: table 2.1 Catatan: Indikator telah diperbaiki sesuai saran Inspektorat Aceh dan Biro Organisasi Setda Aceh.

Banda Aceh, Januari 2014 Kepala Badan Investasi dan Promosi

Ir. Iskandar, M.Sc Pembina Utama Madya NIP. 19600229 198603 1 003

3

100

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan investasi dan Promosi dalam RENSTRA Tahun 2007‐2012

Anggaran tahun ke ‐

Uraian 1 Belanja Daerah

10,000,000,000

2 22,433,962,000

3

Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke ‐

Realisasi Anggaran pada tahun ke ‐ 4

5

11,190,000,000 11,381,256,761 12,521,463,546

1 9,009,483,379

2

3

4

5

17,772,979,658 9,933,441,737 9,967,827,720 11,056,818,926

3

Rata ‐ Rata Pertumbuhan

1

2

4

5

Anggaran

90%

79% 89%

88%

88%

504,292,709

2,047,335,542

Realisasi 1,974,560,928

Belanja Tidak Langsung

3,215,000,054

5,230,174,511

5,230,175,374

5,310,016,336

5,283,916,826

2,871,177,413

4,293,919,046 4,528,817,021 4,716,252,107

4,845,738,346

89%

82% 87%

89%

92%

413,783,354

Belanja Langsung

6,784,999,946

17,203,787,489

5,959,824,626

6,071,240,425

7,237,546,720

6,138,305,966

13,479,060,612 5,404,624,716 5,251,575,613

6,211,080,580

90%

78% 91%

86%

86%

90,509,355

72,774,609

885,642,246

1,619,007,989

1,415,699,200

1,430,418,505

1,384,048,000

754,119,391

1,259,757,749 1,271,924,501 1,287,789,463

1,272,142,847

85%

78% 90%

90%

92%

99,681,151

518,023,451

718,813,000

892,144,300

147,025,000

185,897,960

329,174,720

707,324,000

852,508,140

180,064,400

326,732,415

98%

96% 97%

97%

99%

(77,927,656)

(380,591,590)

100,551,000

43,000,000

43,200,000

86,400,000

79,860,000

95,243,000

38,500,000

65,700,000

95%

90%

‐

91%

82%

(4,138,200)

(29,543,005)

3,189,209,000

10,697,752,700

3,274,663,026

4,206,823,960

5,244,464,000

2,810,382,825

Program 78,320,000 dibatalkan 7,917,254,223 3,122,623,005 3,546,992,750

4,357,775,318

88%

74% 95%

84%

83%

411,051,000

1,547,392,488

691,088,000

1,461,475,000

682,415,000

161,700,000

200,000,000

579,688,100

1,186,460,800

664,521,500

188,730,000

84%

81% 97%

98%

94%

(98,217,600)

(390,958,105)

1,199,696,700

2,490,407,500

396,822,400

1,191,548,650

2,224,579,700

203,274,400

99%

89% 51%

‐

‐

(267,624,767)

(329,424,750)

‐ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. ‐ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. ‐ Program Peningkatan Disiplin Aparatur. ‐ ProgramPeningkartan Promosi dan Kerjasama Investasi. ‐ Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. ‐ Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah.

Tidak diprogramkan

Tidak diprogramkan

142,281,310

158,409,000

Tidak diprogramkan

Tidak diprogramkan

tabel_renstra1317_binves.xlcx ‐‐ sheet: table 2.2



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Investasi dan Promosi

No. 1 1

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

2 3 4 Meningkatkan efektifitas promosi Meningkatnya jumlah a. Jumlah nilai realisasi dan kualitas proyek investasi. dan kualitas pelayanan investasi dan realisasi penanaman modal. investasi. b. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi. c.

Jumlah penanam modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM.

d. Rasio daya serap tenaga kerja. 2

Meningkatkan iklim investasi dan Meningkatnya nilai nilai investasi. rencana investasi.

a.

Persentase publikasi informasi perizinan investasi.

b. Jumlah perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal. c.

Jumlah nilai rencana investasi. Persentase kenaikan nilai rencana investasi.

3

Mencapai sasaran pembangunan Tercapainya ekonomi Aceh melalui penanaman perencanaan pengembangan modal. investasi.


2013 5 2,000,000,000,000 rupiah

Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2015 7 2,645,000,000,000 rupiah

2014 6 2,300,000,000,000 rupiah

2016 8 3,041,750,000,000 rupiah

15 %

15 %

15 %

69 perusahaan

80 perusahaan

91 perusahaan

1:130

1:140

2017 9 3,498,013,000,000 rupiah

15 %

1:150

15 %

105 perusahaan

121 perusahaan

1:160

1:170

66 %

72 %

78 %

84 %

90 %

72 perusahaan

72 perusahaan

72 perusahaan

72 perusahaan

72 perusahaan

6,350,000,000,000 rupiah

7,302,500,000,000 rupiah

8,397,875,000,000 rupiah

9,657,556,250,000 rupiah

11,106,189,687,500 rupiah

101 %

15 %

15 %

15 %

15 %

d. Persentase ketersedian data kawasan investasi.

56 %

62 %

68 %

74 %

80 %

Persentase penyelesaian perencanaan bidang penanaman modal.

48 %

56 %

64 %

72 %

80 %

0

0

0

0 Banda Aceh, Januari 2014 Kepala Badan Investasi dan Promosi


0

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Investasi dan Promosi

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

4

3 1

Program dan Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan dan Kegiatan (Output) 6

5 Urusan Wajib

1 16

Penanaman Modal Daerah

1 16 1

Badan Investasi dan Promosi

Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7

Tahun 2013

SKPD Penanggung Jawab

Lokasi

19

20

21

108,690,190,661

Badan Investasi dan Promosi

Banda Aceh

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPA

Tahun 2017

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19,529,643,114

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015 Tahun 2016

Tahun 2014

5,280,000,000 14,249,643,114

19,883,755,551

80 orang

5,512,000,000 14,371,755,551

21,388,899,259

82 orang

6,063,200,000 15,325,699,259

23,048,019,539

85 orang

6,669,520,000 16,378,499,539

24,839,873,199

71 orang

77 orang

87 orang

7,336,472,000 17,503,401,199

89 orang

30,861,192,000 77,828,998,661

13 kegiatan

13 kegiatan

1,236,000,000

13 kegiatan

1,700,000,000

13 kegiatan

1,780,000,000

13 kegiatan

1,958,000,000

13 kegiatan

2,153,800,000

13 kegiatan

8,827,800,000

4 kegiatan

4 kegiatan

846,321,000

5 kegiatan

1,300,000,000

5 kegiatan

1,430,000,000

5 kegiatan

1,573,000,000

5 kegiatan

1,730,300,000

5 kegiatan

6,879,621,000

Program/Kegiatan Rutin

Program/Kegiatan Spesifik SKPA Meningkatkan Meningkatnya a. Jumlah nilai realisasi citra postif efektifitas investasi. promosi dan dan realisasi investasi. kualitas pelayanan penanaman modal.

1 16 1 16 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tercapainya Kelancaran Administrasi dan Operasional Kantor.

1 16 1 16 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Terpenuhinya Fasilitas dan Kenyamanan Kerja Bidang Penanaman Modal.

Program Meningkatnya Peningkatan realisasi investasi. Promosi dan Kerjasama Investasi.

1,269,203,702,854 rupiah

7%

b. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi. c. Jumlah penanam modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM.

105 perusahaan

d. Rasio daya serap tenaga kerja.

1:104

1 16 1 16 01 15 07 Pengawasan a. Jumlah frekuensi dan Evaluasi pengawasan ke Kinerja dan kabupaten/kota. Aparatur b. Jumlah Buku Badan Analisis Jabatan Penanaman & Angka Beban Modal Kerja. Daerah. c. Jumlah Buku Agenda Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh. 1 16 1 16 01 15 08 Peningkatan a. Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

b. Frekuensi

2,000,000,000,000 rupiah

9,308,079,798

2,300,000,000,000 rupiah

9,387,845,467

2,645,000,000,000 rupiah

15 %

15 %

15 %

69 perusahaan

80 perusahaan

91 perusahaan

1:130

1:140

1:150

10,010,975,750 3,041,750,000,000 rupiah

10,698,680,624

15 %

3,498,013,000,000 rupiah

15 %

105 perusahaan

1:160

15 kali

15 kali

70 buku

70 buku

70 buku

70 buku

70 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

2 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

7 kali

9 kali

11 kali

13 kali

1

466 perusahaan

1:170

15 kali

0

15 kali

4.022.714.000.000 rupiah

15 %

121 perusahaan

14 kali

pemantauan perusahaan penanaman modal.

11,433,483,196

1:170

0

50,839,064,833

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


6 d. Frekuensi


Tahun 2013


Tahun 2014 Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

35 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

0 kali

0 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0 penerima

0 penerima

5 penerima

5 penerima

5 penerima

pengawasan perusahaan penanaman modal. e. Jumlah peserta

bimbingan teknis/sosialisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

f. Frekuensi

koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. g. Frekuensi

fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan penanaman modal. h. Frekuensi

publikasi informasi terkait LKPM. i. Jumlah talkshow

investasi. j. Jumlah penerima

penghargaan investasi. 1 16 1 16 01 15 09 Peningkatan a. Jumlah peserta kualitas bimbingan sumberdaya ketentuan/kebija manusia kan penanaman guna modal. peningkatan pelayanan b. Jumlah peserta investasi. kursus‐kursus singkat.

40 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

20 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

1 16 1 16 01 15 18 Peningkatan a. Jumlah proyek promosi, investasi yang kerjasama ditawarkan. investasi dan pengembang an potensi unggulan daerah.

15 proyek

15 proyek

15 proyek

20 proyek

20 proyek

14 kali

20 kali

20 kali

20 kali

20 kali

b. Jumlah kegiatan

promosi investasi. c. Jumlah judul

3 judul

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

500 buah

10,000 buah

10,000 buah

10,000 buah

10,000 buah

buku peluang investasi. d. Jumlah buku

peluang investasi. e. Jumlah leaflet


Tahun 2017

Target

40,000 lembar

40,000 lembar

40,000 lembar

40,000 lembar

f. Jumlah tabloid.

24,000 eksemplar

2,000 lembar

40,000 eksemplar

40,000 eksemplar

40,000 eksemplar

40,000 eksemplar

g. Jumlah display

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

promosi.

elektronik investasi dan promosi.

2


Lokasi

20

21

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


6


h. Jumlah lokasi rak

Tahun 2013


Tahun 2014


Tahun 2017

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

display investasi dan promosi. i. Jumlah media

0 keping/buah

6,000 keping/buah

6,000 keping

6,000 keping

6,000 keping

penyimpan digital bahan Meningkatkan Meningkatnya a. Persentase publikasi iklim investasi nilai rencana investasi. informasi dan nilai perizinan investasi. investasi.

1 16 1 16 01 16

b. Jumlah perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal.

Program Meningkatnya Peningkatan informasi prosedur Iklim regulasi dan Investasi dan perizinan investasi Realisasi kepada Investasi. masyarakat.

Meningkatnya minat investasi yang tercermin pada jumlah permohonan izin investasi.

60 %

105 perusahaan

3,158,652,086,174 rupiah

c. Jumlah nilai rencana investasi.

(‐13) %

d. Persentase kenaikan nilai rencana investasi. 1 16 1 16 01 16 06 Penyederhan a. aan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Jumlah judul buku regulasi bidang penanaman modal.

b. Jumlah buku

66 %

1,364,143,728

72 perusahaan

72 %

1,375,833,769

72 perusahaan

6,350,000,000,000 rupiah

1,467,156,500

72 perusahaan

7,302,500,000,000 rupiah

101 %

78 %

1,567,942,947

72 perusahaan

8,397,875,000,000 rupiah

15 %

84 %

1,675,631,788

72 perusahaan

9,657,556,250,000 rupiah

15 %

90 %

42,814,720,937,500 rupiah

15 %

3 buku

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

900 buku

2,000 buku

2,000 buku

2,000 buku

2,000 buku

7,450,708,733

360 perusahaan

11,106,189,687,500 rupiah

15 %

90 %

1,255 %

regulasi penanaman modal. c. Frekuensi

0 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

sosialisasi regulasi penanaman modal. d. Jumlah peserta

0 orang

sosialisasi regulasi penanaman modal. e. Persentase 1 16 1 16 01 17 ketersedian data kawasan investasi.

Program Meningkatnya Penyiapan ketersediaan data Potensi potensi Sumberdaya, sumberdaya sarana Sarana dan dan prasarana Prasarana daerah. Daerah.

a. 1 16 1 16 01 17 01 Kajian Potansi Sumber Daya yang terkait Investasi.

50 %

56 %

1,424,964,311

62 %

1,437,175,555

68 %

1,532,569,926

74 %

1,637,849,954

80 %

Jumlah kajian perencanaan kawasan investasi.

1 kajian

1 kajian

0 kajian

0 kajian

2 kajian

b. Jumlah kajian

0 kajian

0 kajian

2 kajian

2 kajian

4 kajian

pengembangan investasi. c. Jumlah buku

200 buku

400 buku

400 buku

hasil kajian investasi.

3

400 buku

400 buku

1,750,340,120

80 %

7,782,899,866


Lokasi

20

21

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


6


d. Jumlah media

Tahun 2013 Target 8 200 keping/ buah

Rp 9

penyimpan data elektronik hasil kajian. e. Frekuensi


Tahun 2014

0 kali

Target 10 400 keping/ buah

Target

Rp 11

12 400 keping

1 kali

Rp 13

1 kali

Target 14 400 keping


Tahun 2017 Rp 15

1 kali

Target 16 400 keping

Rp

Target

Rp

17

18

19

1 kali

sosialisasi hasil kajian investasi.

Meningkatkan Tercapainya perencanaan kualitas perencanaan bidang penanaman bidang penanaman modal yang komprehensif. modal.

Persentase penyelesaian perencanaan bidang penanaman modal.

1 16 1 16 01 18

Program Meningkatnya Perencanaan perencanaan Pembangunan pembangunan Ekonomi.

40 %

48 %

2,152,455,277

56 %

2,170,900,760

64 %

2,314,997,083

72 %

2,474,026,014

80 %

2,643,946,095

80 %

11,756,325,230

ekonomi bidang penanaman modal.

1 16 1 16 01 18 01 Perencanaan a. Jumlah Pengembang Dokumen an Perencanaan Penanaman Investasi dan Modal. Laporan.

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

b. Jumlah judul

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

900 buku

1,000 buku

1,000 buku

1,000 buku

1,000 buku

0

buku data/perkemban gan investasi. c. Jumlah buku

data/perkemban gan investasi. d. Frekuensi

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 unit

400 orang

400 unit

400 unit

400 unit

1 kali

1 kali

35 orang

120 orang

1 buah

1 unit

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 kali

1 kali

1 kali

koordinasi perencanaan penanaman modal. e. Jumlah peserta

koordinasi perencanaan penanaman modal. f. Frekuensi

1

1

1

sosialisasi rencana bidang penanaman modal. g. Jumlah peserta

120 orang

120 orang

120 orang

sosialisasi rencana bidang penanaman modal. h. Jumlah pusat

data dan informasi investasi. i. Jumlah website.



Ir. Iskandar, M.Sc Pembina Utama Muda NIP. 19600229 198603 1 003

4


Lokasi

20

21

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Investasi dan Promosi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

No

Indikator

1 1

2 Jumlah nilai realisasi investasi. Persentase kenaikan nilai realisasi investasi. Jumlah penanam modal asing/dalam negeri yang melaporkan LKPM. Rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah frekuensi pengawasan ke kabupaten/kota. Jumlah Buku Analisis Jabatan & Angka Beban Kerja. Jumlah Buku Agenda Kerja Badan Investasi dan Promosi Aceh.

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Frekuensi pemantauan perusahaan penanaman modal. Frekuensi pengawasan perusahaan penanaman modal. Jumlah peserta bimbingan teknis/sosialisasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Frekuensi koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Frekuensi fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan penanaman modal.

Data capaian pada Tahun Awal Periode RPJMA 3 1,269,203,702,854 rupiah 7%

105 perusahaa n

1:104

2013 4 2,000,000,000,000 rupiah

Target Capaian Setiap Tahun 2015 6 2,645,000,000,000 rupiah

2014 5 2,300,000,000,000 rupiah

15 %

15 %

15 %

69 perusahaan

80 perusahaan

91 perusahaan

1:130

1:140

1:150

2016 7 3,041,750,000,000 rupiah

2017 8 3,498,013,000,000 rupiah

15 %

105 perusahaan

1:160

15 %

121 perusahaan

1:170

15 %

466 perusahaan

1:170

14 kali

15 kali

15 kali

15 kali

15 kali

70 buku

70 buku

70 buku

70 buku

70 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

2 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

7 kali

9 kali

11 kali

13 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

35 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

1

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPA 9 4.022.714.000.000 rupiah

No

Indikator

1 14

2 Frekuensi publikasi informasi terkait LKPM. Jumlah talkshow investasi. Jumlah penerima penghargaan investasi. Jumlah peserta bimbingan ketentuan/kebijakan penanaman modal. Jumlah peserta kursus‐ kursus singkat.

15 16

17

18

19

20 21 22 23 24 25

26

27

28

29

30 31

32

Jumlah proyek investasi yang ditawarkan. Jumlah kegiatan promosi investasi. Jumlah judul buku peluang investasi. Jumlah buku peluang investasi. Jumlah leaflet promosi. Jumlah tabloid. Jumlah display elektronik investasi dan promosi. Jumlah lokasi rak display investasi dan promosi. Jumlah media penyimpan digital bahan promosi. Persentase publikasi informasi perizinan investasi. Jumlah perusahaan yang mendapat persetujuan (izin) penanaman modal. Jumlah nilai rencana investasi. Persentase kenaikan nilai rencana investasi. Jumlah judul buku regulasi bidang penanaman modal.

Data capaian pada Tahun Awal Periode RPJMA 3

2013 4 2 kali

2 kali

0 kali

0 kali

0 penerima

0 penerima

3,158,652,086,174 rupiah (‐13) %

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPA 9

2017 8 2 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

5 penerima

5 penerima

5 penerima

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

20 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

15 proyek

15 proyek

15 proyek

20 proyek

20 proyek

14 kali

20 kali

20 kali

20 kali

20 kali

3 judul

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

500 buah

10,000 buah

10,000 buah

10,000 buah

10,000 buah

40,000 lembar

40,000 lembar

40,000 lembar

40,000 lembar

24,000 eksemplar 1 buah





2 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

4 lokasi

0 keping/buah

105 perusahaa n

2016 7

40 orang

2,000 lembar

60 %

Target Capaian Setiap Tahun 2015 6 2 kali

2014 5

6,000 keping/buah

6,000 keping

6,000 keping

6,000 keping

66 %

72 %

78 %

84 %

90 %

72 perusahaan

72 perusahaan

72 perusahaan

72 perusahaan

72 perusahaan

6,350,000,000,000 rupiah 101 %

3 buku

7,302,500,000,000 rupiah

8,397,875,000,000 rupiah

15 %

15 %

4 judul

4 judul

2

9,657,556,250,000 rupiah 15 %

4 judul

11,106,189,687,500 rupiah 15 %

4 judul

90 %

360 perusahaan

42,814,720,937,500 rupiah 1,255 %

No

Indikator

1 33

2 Jumlah buku regulasi penanaman modal. Frekuensi sosialisasi regulasi penanaman modal. Jumlah peserta sosialisasi regulasi penanaman modal. Persentase ketersedian data kawasan investasi. Jumlah kajian perencanaan kawasan investasi. Jumlah kajian pengembangan investasi. Jumlah buku hasil kajian investasi. Jumlah media penyimpan data elektronik hasil kajian. Frekuensi sosialisasi hasil kajian investasi.

34

35

36

37

38

39 40

41

42

43

44

45

46

47

48

Persentase penyelesaian perencanaan bidang penanaman modal. Jumlah Dokumen Perencanaan Investasi dan Laporan. Jumlah judul buku data/perkembangan investasi. Jumlah buku data/perkembangan investasi. Frekuensi koordinasi perencanaan penanaman modal. Jumlah peserta koordinasi perencanaan penanaman modal. Frekuensi sosialisasi rencana bidang penanaman modal.


2013 4 900 buku 0 kali

0 orang

50 %

56 %

2016 7 2,000 buku

2017 8 2,000 buku

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

62 %

68 %

74 %

80 %

1 kajian

1 kajian

0 kajian

0 kajian

2 kajian

0 kajian

0 kajian

2 kajian

2 kajian

4 kajian

200 buku

400 buku

400 buku

400 buku

400 buku

200 keping/ buah

400 keping/ buah

400 keping

400 keping

400 keping

1 kali

1 kali

1 kali

0 kali

40 %

Target Capaian Setiap Tahun 2015 6 2,000 buku

2014 5 2,000 buku

48 %

1 kali

56 %

64 %

72 %

80 %

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

200 buku

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

4 judul

900 buku

1,000 buku

1,000 buku

1,000 buku

1,000 buku

2 kali

2 kali

1 unit

400 orang

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

2 kali

400 unit

400 unit

400 unit

1

3

1

1


80 %

80 %

No 1 49

Indikator


2 Jumlah peserta sosialisasi rencana bidang penanaman modal. 50 Jumlah pusat data dan informasi investasi. 51 Jumlah website. tabel_renstra1217_binves.xlcx ‐‐ sheet: table 6.1

2013 4 35 orang

Target Capaian Setiap Tahun 2015 6 120 orang

2014 5 120 orang

2016 7 120 orang

2017 8 120 orang

1 buah

1 unit

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 kali

1 kali

1 kali




4

PEMERINTAH ACEH B A D A N I N V E S TA S I D A N P R O M O S I A C E H 2 014

Recommend Documents