ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009 PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI SURAKARTA MENUJU KOTA LAYAK ANAK Eva Agustinawati Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 57126 ABSTRACT Proper City for Children (PCC) is a city which has appreciation of child’s rights as citizen. They have freedom for speech and opportunity in taking role in social life. They are also having access in health, education and high quality of city’s infrastructure services. Surakarta in 2006 elected as a Developing Model of Proper City for Children in Indonesia. As a region of Developing Model of Proper City for Children, Surakarta has authority, task, and obligation to establish a task force in conducting basic data, deciding focus program which implementing in plan of action as PCC, mobilizing resources, conducting surveillance, evaluation and reporting implementation developing model for PCC. Developing Model of Proper City/ Regency for Children should take policy document of developing model of PCC developed by Women Empowerment Ministry as a reference. Based on this document, cities/regencies could develop PCC that compatible with their certain condition and in line with local government policy unit.
Key word : City, child’s rights A. Latar Belakang Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan telah mencanangkan 5 (lima) kabupaten/kota di Indones ia s ebagai percontohan kota yang layak untuk anak. Kabupaten/kota t ersebut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Sidoarjo, Kota Jambi, Kabupaten Kutai Katanegara dan Kabupaten Gorontalo. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan, kota dinyatakan layak untuk anak apabila kota t ersebut memiliki sejumlah tempat ruang public unt uk bermain, mas yarakat nya memberikan perhatian terhadap kecukupan gizi, dan juga memberikan t empat yang sehat ba gi pertumbuhan mental, serta jaminan perlindunga n terhadap diskriminasi sert aancama n kekerasan. (www.tempointeraktif.com).
Terpilihnya Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak menurut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan karena pemerintahnya telah s iap unt uk melaksanakannya baik dari segi dana maupun kebijakan yang mengintergrasikan pemenuhan hak-hak anak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota. Penyusunan AP BD juga harus responsive terhadap kepentingan anak, serta menjadikan upaya perlindungan anak sebagai arus utama dalam pembangunan di wilayah s etempat. . (www.tempointeraktif.com). Komit me nt P emerintah Ko ta Surakarta dita ndai dengan t elah ditandatangani MoU dari berbagai SKPD di Kota Surakarta pada tanggal 30 Desember 2008 untuk mendukung terwujudnya Kota Layak anak ( KLA) tahun 2015. Program
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
21
Jurnal Sosiologi DIL EMA kerja dari masing-asing SKPD telah disusun dan diharapkan dapat terlaksana sampai tahun 2015 dan sebagai wujud pemenuhan hak-hak anak sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat. B. Perumusan masalah 1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak Surakarta untuk menuju Kota Layak Anak? 2. Program kerja apa yang dilakukan dinas-dinas yang terkait dengan maslah anak untuk pemenuhan hak-hak anak di Surakarta? C. Kerangka Pemikiran Anak merupakan masa depan bangsa dan oleh karenanya kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan perlu dipelihara serta dijamin secara baik. Anak termasuk salah satu anggota keluarga yang diharapkan untuk mempertahankan dan melanjutkan harapan keluarganya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa : “anak adalah (1) turunan kedua, (2) orangorang yang termasuk dalam keluarga”. Adapun anak menurut Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak ( UUPA ) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ada beda batasan usia anak yang tercantum dalam UUPA dan Konvensi Hak Anak( KHA ). Dalam UUPA penentuan batas usia anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan sementara dalam KHA tidak secara tegas dinyatakan demikia n. Pengertian yang terdapat dalam UUPA ini didasarkan pada Pasal 2 Kitab UndangUndang Hukum (KU H) Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada anak apabila anak me ninggal pada waktu dilahirkan”. Sementara itu di dalam Undangundang yang lain yakni Undang-Undang 22
Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, definisi anak dibatasi dengan syarat “dan belum pernah kawin”. UUPA tidak mensyaratkan “belum pernah kawin” dalam menentukan batas usia anak agar undang-undang ini dapat memberikan perlindungan kepada anak secara utuh tanpa adanya diskriminasi antara yang sudah kawin dan yang belum pernah kawin dimana persyaratan tersebut lebih menekankan pada segi legalist iknya, s edangkan dalam perlindungan anak penentuan batas usia anak lebih dititikberatkan pada aspek untuk melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 yang di Indonesia kemudian telah meratifikasinya dalam Kepres 39 tahun 1990, setiap anak tanpa memandang ras, suku bangs a, jenis kelamin, as al us ul keturunan, agama maupun bahasa mempunyai hak yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh perlindungan serta hak untuk berpartisipasi. Pada tahun 2002 di Indonesia telah memiliki Undang-undang No 23 tahun 2002 yang mengat ur Perlindungan Anak (UUPA) dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan matabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi t erwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera. Undang-undang ini merupakan suatu alat dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan serta perlindungan. Sebagai kelanjutan dari perlindungan anak yang diberlakukan di Indonesia maka dikembangkan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Kota Layak Anak
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009 adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Dimana anak memiliki kebebasan dalam berpendapat, mempunyai kesempatan berperan dalam kehidupan bermasyarakat (sosial) serta mendapat akses baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan sarana kota yang berkualitas. Selama anak dipenuhi haknya didalamnya tanpa memandang suku bangs a, agama, kekayaan, gender dan kecacatan. dengan kata lain dilakukan mainstreaming hak-hak anak melalui Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Anak sebagai warga kota berarti: 1. Memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara pribadi maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan kota, fasilitas kota dan pelayanan kota. 2. Mempunyai kesempatan unt uk berperan se rt a dalam kehidupan keluarga, komuniti sosial lainnya. 3. Menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. 4. Memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kota yang berkualitas (sarana air bersih, rumah bermain, jalur sekolah) persyarat an keselamat an, persyaratan kesehatan, persyarat an kemudahan dan pers yarat an kenyamanan. 5. Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacata n. (Kement erian Pemberdaya an Perempuan Republik Indonesia 2007) Tujuan dari Kota Layak Anak adalah : 1. Mengembangkan kebijakan tentang lingkungan yang layak anak. 2. Memobilisasi sumberdaya dan semua mitra kerja potensial di kota. 3. Menyusun kerangka kerja pemerintah kota yang layak anak dengan mekanisme yang berkelanjutan
4.
Menyusun st rategi, kebijaka n, program, kegiatan dan anggaran untuk mengembangkan kemampuan pemerintah kota dalam mewujudkan KLA.
Kota Layak Anak diwujudkan dengan: 1. Menyediaka n akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan. 2. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak. 3. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga memungkinkan anak dapat berkembang. Anak dapat berekreasi, belajar, berinteraksi sosial, berkembang psikososial dan ekspresi budayanya. 4. Keseimbangan dibidang s osial, ekonomi dan terlindungi dari pengaruh kerus akan lingkungan dan bencana alam. 5. Memberikan perhatian khusus kepada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua. 6. Adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan se rt a dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan mereka. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia 2007) Berdasarkan Konvens i Hak Anak (KHA), Kementerian Negara Pemberdayaan menetapkan 7 aspek dalam pengembangan KLA yang meliputi : Kesehatan, Pendidikan, Sos ial, Hal sipil dan part is ipasi, Pe rlindungan hukum, P erlindungan ketenagakerjaan dan Infrast ruktur. Sedangkan pelaksanaan Kota Layak Anak mempunyai prinsip : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, setiap anak mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang maksimal serta mendengar dan menghormati pandangan anak.
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
23
Jurnal Sosiologi DIL EMA Pemenuhan kebutuhan anak dilakukan diberbagi sektor dimana seharusnya anak terlibat didalamnya. Suara anak perlu didengar dan dihormat i. H al ini dimaksudkan agar nant inya dalam pelakanaan program sesuai kebutuhan anak. Kebutuhan anak berbacam-macam dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perlindunga n hukum, ekonomi, s erta fasilitas pendukung lainnya. D. Metode Penelitian 1. Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surakarta. Pemilihan tempat dan lokasi dalam penelit ian ini didas arkan pada disebutnya Surakarta sebagai Kota Layak Anak. 2. Jenis Penelitian Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe dis kriptif. Tujuannya untuk membuat penggambaran tentang suatu subyek secara dis kriptif s ituas i dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi data dan analisis data. 3. Teknik Pengambilan sampel Pe ngambila n sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam. 4. Sumber data a. Da ta primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui observasi langsung dan wawancara yaitu (1) Unsur eks ekut if : dinas yang menangami urus an anak, dinas terkait dengan KLA antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapermas PP, PA dan KB, Kantor Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja. (2) Unsur legislatif : DPRD, Partai Politik yang peduli dengan
24
kesejahteraan dan perlindungan anak. (3) Unsur yudikat if : Kejaksaa n, Kehakiman, Kepolisian, Lembaga Kemasyarakatan. (4) Unsur masyarakat : tokoh agama, LSM, orang tua, FAS ( Forum Anak Surakarta ) b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, dokumen dan arsip yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini berupa hasil statis tik yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta yang berkait dengan persoalan anak, seperti kesehatan, pendidikan serta bidang lain yang menjadi indikator Kota Layak Anak. 5. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi Dalam penelitian ini akan digunakan observasi langsung dengan cara terbuka maupun tertutup (Moleong, 1994). b. Wawancara Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara langsung dengan melakukan percakapan terhadap informan yang mengerti betul persoalan anak dan mereka yang menangani persoalan anak. Wawancara dilakukan secara informal yang disesuaikan dengan waktu dan konteks yang tepat sehingga kejelasan penelitian tentang persoalan anak dan upaya perlindungan yang mungkin diberikan dapat ditemukan. c. Dokumentasi Dokumentasi mengambil hal utama yakni arsip statistik tentang data yang berkaitan dengan keberadaan anak di kota Surakarta baik itu yang dicatat dalam kantor pemerintahan (dinas) maupun dalam LSM pemerhati anak di Kota Surakarta. 6. Validitas Data Dalam penelitian ini maka validitas data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009 teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut guna keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain (Moleong, 1988). Metode triangulasi yang diterapkan dalam hal ini adalah triangulasi data dengan menggunakan beberapa s umber unt uk mengumpulkan data yang s ama dan kemudian melakukan kros cek dengan beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. 7. Teknik Analisa Data Data yang berupa kata-kata, kalimat yang dikumpulkan melalui obs ervas i, wawancara diolah dan dianalisa supaya menghas ilkan kesimpulan yang valid (Sutopo, 1988). E. Pembahasan Kota Surakart a pada tahun 2006 ditunjuk s ebagai s alah sat u Ko ta Pengembangan Model Kota Layak Anak di Indonesia selain Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten. Sidoarjo, dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Kelima kota tersebut merupakan Kab/Kota pertama sebagai pilot proyek Pengembangan Model Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. SK-49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota sebagai wilayah kerja pengembangan model Kota Layak Anak mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk membentuk gugus tugas, menyusun data dasar, menentukan fokus program yang dijabarkan dalam rencana aksi daerah tentang Kota Layak Anak, memobilisasi sumber daya, melakukan pemanta uan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan model Kota Layak Anak. Pengembangan model Kota
Layak Anak Kab/Kot a mengacu pada dokumen kebijakan pengembangan model KLA yang disusun oleh K ementerian Pemberdayaan P erempuan dan dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing serta kebijakan dari masing-masing SKPD. Untuk menjadi Daerah Pengembangan Model Kota Layak Anak, maka Pemerintah Kot a S urakart a bersama masyarakat mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam memperhatikan akan hak-hak anak sebagai warga kota. Pengembangan Kota Layak Anak diimplement asikan melalui Pemerintah dan komunit as kota yang tergabung dalam mekanisme dan kerangka kerja institusi yang ada melalui Tim/Gugus Tugas P elaksana P engembangan Kota Layak Anak Kota Surakarta dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 130.05/ 08/1/ 2008 t ent ang Tim Pelaksa na Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksana an pengembangan Kota Layak Anak, menyus un mekanis me kerja, mens osialisas ikan konse p KLA, menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya, menyiapkan dan mengusulkan Perda dan peraturan lainnya yang terkait dengan KLA, melakukan kegiatan monitoring/evaluasi dan pelaporan secara periodik kepada Walikota Surakarta, Gubernur Jateng dan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Tahap Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta: 1. Pembentukan Tim Pengembangan Kota Layak Anak Berdasar Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta maka dis us un Tim P elaks ana pengembangan KLA terdiri dari unsur
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
25
Jurnal Sosiologi DIL EMA Pemerintah Kota, DPRD, Organisasi Masyarakat, Organisasi non Pemerintah, sector swasta, orang tua, dan anak, serta unsur perguruan tinggi. Tim pelaksana Pengembangan KLA ini dibagi menjadi 4 POKJA yaitu : Pokja Kesehatan, Pokja Pendidikan, Pokja Perlindungan Anak, Pokja Partisipasi. Tugas dari Tim Pengembangan Kota Layak Anak Kota Surakarta adalah : 1. Mensosialisas ikan konsep kota layak anak. 2. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan kota layak anak, yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan sumber daya. 3. Bertindak sebagai inisiator dalam menyiapkan dan mengus ulkan Perda tentang Kota Layak Anak 4. Bertindak sebagai inisiator untuk kegiatan monitoring, evaluasi serta pelaks anaan pelaporan secara periodik. (Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta) 2. Pengumpulan Baseline Data Penyusunan Baseline Data bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif anak di Kota S urakarta. Bas eline da ta digunakan untuk perencanaan dan pengembangan program Kota Layak Anak. Pengumpulan Baseline Data dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan anak, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pengumpulan baseline data disesuaikan dengan dengan indikator KLA antara lain bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, hak sipil dan partisipasi, perlindungan hukum, ketenagakerjaan, serta infrastruktur. 3. Pelaksanaan Kota layak Anak : Untuk mengetahui program-program apa yang s udah dilaksanakan oleh ins tansi P emerintah, LSM, s erta lembaga-lembaga lain, maka dilakukan identifikasi program kegiatan yang telah 26
dilakukan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan s erta s ejauh mana keberhasilannya. Hasil identifikasi tersebut dituangkan ke dalam program pengembangan KLA. S elain itu juga dilakukan kegiatan antara lain : a. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber pada data b. Melakukan konsultasi dengan anak pada proses pengembangan Kota Layak Anak. c. Melakukan kons ultas i dengan Pemerintah, DPRD, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Sektor swasta, Orang tua, dan anak. d. Menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sebagai landasan operasional. e. Mengarusutamakan kepentingan anak dalam perencanaan, pelaksaan, dan monitoring-evaluasi pembangunan. 4. Monitoring dan Evaluasi : a. Monitoring dilakukan dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. b. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk melihat kemajuan yang telah dicapai dalam kurun waktu 1 tahun sebagai masukan perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya. c. Laporan dibuat secara berjenjang be rdas arkan format baku yg dikembangkan kelompok kerja yang dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan Pokok Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta didasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI 2015) dan Pedoman Pengembangan KLA dari Kementerian PP yang berisi indikator KLA, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Surakart a dalam rangka
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
ISSN : 0215 - 9635, Vol 21. No. 2 Tahun 2009 pemenuhan hak anak, maka disusun suatu program unggulan Pengembangan KLA yaitu dengan mengangkat empat bidang sesuai indikator KLA yaitu : 1. Bidang Kesehatan, 2. Bidang Pendidikan, 3. Bidang Perlindungan anak 4. Bidang Patisipasi. 1.
Bidang Kesehatan: Bidang Kesehatan mempunyai unggulan dalam mendukung Anak Sehat yaitu Rumah sakit ramah anak, dan Puskesmas ramah anak. Kegiatan lain dari Kesehatan antara lain Pondok Kasih Ibu (P OKAS I) merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk Ibu hamil keluarga miskin, serta meningkatkan Posyandu. Program perbaikan gizi untuk anak sekolah SD dengan PMT ( Program Makanan Tambahan ) untuk 4000 anak sekolah di SD pinggiran. Pemeriksaan Hb/anemia untuk anak sekolah, Program Kesehatan Reproduksi untuk anak SMP, Gerakan Sayang Ibu (GSI) disetiap Kelurahan dan terbentuknya RSD “ Ibu dan Anak “ di RSD Banjarsari 2. Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan mempunyai unggulan dalam mendukung Bebas buta aksara, Pendidika Wajar 9 tahun,dan Sekolah Ramah Anak. Kegiatan lain dari Pendidikan antara lain Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ), Zona Selamat Sekolah( ZOSS ) merupakan Program Pengamanan bagi anak-anak ketika berangkat dan pulang sekolah, Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) yaitu anakanak dihimbau untuk belajar antara jam 18.30 s/d 21.30 WIB s erta Pendidikan Anak Sebaya. P rogram Pe ndidikan adil gender yaitu menerapkan pendidikan menuju keadilan dan kesetaraan gender kepada anak-anak di TK, SD, SLTP, SLTA. Pada tingkat S LTP dan S LTA diberikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi yaitu
Program Kesehatan Reproduksi untuk anak yang di masukkan kekurikulum IPA/Biologi. Untuk pendidikan diluar sekolah diadakan Sanggar Kegiatan Belajar. Bagi pelajar yang berprestasi diberikan Beasiswa untuk anak SD, SLTP, SLTA. Anak-anak yang tidak mampu ditampung di Sekolah Terbuka be rada di SM P 16 Surakarta. Pembangunan Taman Anak Cerdas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak untuk bermain dan belajar. Setiap ta hu di Kota Surakarta diadakan Jambore antar umat beragama yang diikuti oleh anak-anak serta jambore dolanan anak. Pemenuhan kebutuhan anak untuk membaca dipenuhi dengan adanya Perpustakaan Keliling (dengan mobil perpustakaan keliling). 3. Bidang Perlindungan Anak Bidang perlindungan Anak mempunyai unggulan dalam mendukung Anak bebas da ri permasalahan social yaitu adanya tempat rehabilitasi yang ramah anak. Kegiatan lain dari Perlindungan anak antara lain Penghapusan ESKA( Eksploitasi Seks Komersial Anak) dengan adanya Perda Penghapusan ESKA. Perlindungan Anak Terlantar dengan Penyediaan Panti As uhan, P anti Rehabilitas i. Sedangkan Perlindungan Anak jalanan/ pengamen anak-anak dilakukan dengan membangun kemitraan dengan LSM yang peduli anak jalanan dan anak pengamen. Pemeliharaan Anak Defable dengan pemberian dana stimulan kepada defable. Untuk melindungan anak dari beban kerja yang berlebihan maka disusun Program Penghapusan Pekerja Terburuk Anak. Pemenuhan hak anak akan identitas diri maka dilakukan program Akte Kalahiran Gratis. Untuk perlindungan perempuan dan anak di Kota Surakarta juga telah dibentuk KIPPAS (Komisi Independen Perlindungan Perempuan dan Anak
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
27
Jurnal Sosiologi DIL EMA Surakarta) dan P TPAS (P elayanan Terpadu Perempuan dan A nak Surakarta) 4. Bidang Partisipasi Bidang Partisipasi dilaksanakan dengan terbentuknya FAS (Forum Anak Surakarta) pada tanggal 3 Desember 2006 dan dilaunching oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan tanggal 19 Juli 2007 bertepatan Hari Anak Nasional 2007. Anggota FAS terdiri dari anak sekolah formal, kelompok anak jalanan, kelompok anak pengamen, pekerja anak, anak defable, anggota Pramuka, anak panti asuhan, kelompok keagamaan, kelompok Etnis, dll, Jumlah Anggota saat ini 50 anak. Kegiatan masing-masing bidang dijabarkan dalam program kerja SKPD Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam MoU untuk menuju Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta Tahun 2015 serta pemenuhan ahak anak. F. Kesimpulan Kota Layak Anak adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Dimana anak memiliki kebebasan dalam berpendapat, mempunyai kesempatan berperan dalam kehidupan bermasyarakat (sosial) serta mendapat akses baik dalam bidang kes ehat an, pendidikan, s erta pelayanan sarana kota yang berkualitas.
Kota Surakart a pada tahun 2006 ditunjuk s ebagai s alah sat u Ko ta Pengembangan Model Kota Layak Anak di Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. SK-49/MEN.PP/IV/2007 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak. Pengembangan Kot a Layak Anak diimplementasikan melalui Pemerintah dan komunitas kota yang tergabung dalam mekanisme dan kerangka kerja institusi yang ada melalui Tim/Gugus Tugas Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak Kota Surakarta dalam Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta, Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta didasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI 2015) dan Pedoman Pengembangan KLA dari Kementerian PP yang berisi indikator KLA, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi Kota Surakarta dan pemenuhan hak anak, maka disusun suatu program unggulan Pengembanga n KLA ya it u dengan mengangkat empat bidang sesuai indikator KLA yaitu : Bidang Kes ehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Perlindungan anak dan Bidang Patisipasi.
DAFTAR PUSTAKA
Hartiningsih, Maria. 2003, “10 Tahun Rativikasi Konvensi Hak Anak: Persoalan Anak Masih Terus Dimarjinalkan” dalam ST Sularto, Seandainya Aku Bukan Anakmu, Jakarta: Gramedia _____________.2003, Perlindungan Anak, Jakarta, UNICEF dan Pemerintah Republik Indonesia. _____________. 2003, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta, UNICEF dan Pemerintah Republik Indonesia. _____________.Dunia Yang Layak Bagi Anak-Anak, UNICEF dan Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, tt. _____________.2002 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia. -
28
www.tempointeraktif.com)
Ev a Agustinawati Pemenuhan Hak-Hak Anak di Surakarta Menuju Kota Layak Anak
