PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI DIFABEL DALAM PEMILUKADA 2015 (Studi tentang Aksesibilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh: FERRY YUHANDA NIM: C.100.110.013
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016
i
ii
iii
PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI DIFABEL DALAM PEMILUKADA 2015 (Studi tentang Aksesbilitas Difabel dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Sragen)
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dasar yuridis perlindungan hukum bagi difabel dalam rangka pemenuhan aksesibilitas hak atas politiknya dalam Pemilihan Umum Kepala daerah serentak di Kabupaten Sragen tahun 2015. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi difabel di lapangan seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan carayaitumelaluistudikepustakaandanwawancara secara langsung terhadap para narasumber dan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan studi kepustakaan. Kata Kunci: Aksesibilitas, Pemenuhan hak politik Difabel, Kabupaten Sragen. ABSTRACT This research was conducted with the aim to determine the legal basis of legal protection for the disabled in order to meet the accessibility of their political rights in the election in the area simultaneously in Sragen 2015.Determine the extent of ensuring that compliance with the accessibility of political rights for the disabled in the field as it has been mandated by legislation in force. This research uses descriptive method with non - doctrinal approach is qualitative. Data collection techniques in a way that is through the study of literature and interviews directly to the speakers and the parties related to the issues discussed and the study of literature. Keywords: Accessibility, Fulfillment political rights Disability, Sragen. 1. PENDAHULUAN Salah satu aktualisasi hak penyandang difabel adalah hak memilih dalam pemilihan umum. Hanya saja, secara umum pelaksanaan praktek demokrasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan jumlah kalangan difabel adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia, sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk 1
menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu.1 Kualitas sebuah pemilu sekurang-kurangnya ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, rahasia, damai, dan demokratis. Juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Yang juga sama pentingnya ialah apakah hak-hak politik pemilih itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu.2 Tidak semua pemilih difabel yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam pemilu terpenuhi jaminan atas hak-haknya, Untuk turut serta dalam pesta demokrasi, penyandang difabel masih menghadapi banyak kendala terutama masalah aksesbilitas dalam penggunaan hak pilih.3Meskipun dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah banyak yang mengatur tentang
regulasi aksesibilitas namun dalam realitannya di
lapangan masih banyak hak-hak difabel terabaikan. Pentingnya perhatian dan pengawasan dari berbagai pihak dalam keikutsertaan partisipasi difabel sebagai pemilih adalah sebuah awal untuk mengusahakan hak dasar penyandang disabilitas.Itu baru dari sisi hak untuk memilih, lalu bagaimana dengan hak dipilihnya, Hak untuk dipilih, maju dalam pemilihan
bursa
kekuasaan
merupakan
jalan
panjang
bagi
difabel.
Ketidaksempurnaan fisik difabel seharusnya tidak menghalangi untuk masuk dalam pemerintahan dan birokrasi.Perjuangan hak politik difabel untuk dalam keikutsertaan berpolitik sebenarnya adalah pintu gerbang yang megah sekaligus menantang bagi difabel. Di satu sisi, apabila sudah ada difabel yang masuk kepemerintahan dan memperjuangkan sensitivitas difabel dalam setiap advokasi kebijakan akan sangat baik. Namun, di sisi lain juga menantang, pasalnya perlu kesadaran seluruh
1
Putu Ratih Kumala Dewi, 2015 , Aksesbilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar, http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/fisip2015/fisip2015_50_puturkd.pdf 2 Syamsuddin Haris, 2015, “Executive Summary Pemilu Legislatif 2014”, Jakarta; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal.1. 3 ,Teguh Purnomo,Ceramah: “Difabel dalam Pemilu”, di seminarkan di Hotel Prameswari, Surakarta,09 Juni 2014,hal 2
2
masyarakat untuk menerima difabel sebagai orang normal yang juga berkualitas. Langkah-langkah yang ditempuh selain melulu harus mendesak pemerintah memasukkan isu sensitivitas akses difabel dalam pemilu, juga mesti melibatkan difabel sendiri dan masyarakat luas.4 Demikian uraian singkat latar belakang penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ada dua yang akan dijawab di hasil penelitian dan
pembahasan,
yakni:(1)
Bagaimanakah
Undang-undang
melindungi
pemenuhanaksesibilitas hak atas politik bagi difabel dalam pemilu? (2) Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak atas politik bagi difabel di Kabupaten Sragen? Tujuan Penelitian yakni (1) untuk mengetahui hak apasaja yang dimiliki difabel dalam aksesbilitas menggunakan hak pilih pemilukada serentak pada tahun 2015 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sragen yang diatur oleh perundangundangan yang berlaku, (2) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas hak atas politik bagi difabel di kabupaten Sragen sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum juga bermanfaat terhadap penulis agar lebih merngerti tentang bidang ilmu Hak Azazi Manusia khususnya di bidang Hak Sipil dan Politik. penelitian ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. METODE PENELITIAN Data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pada tahap awal, disamping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan
4
https://britbrita.wordpress.com/tag/pemilu/Diunduh pada hari sabtu tanggal 17 Oktober 2015, pukul 22:45 Wib.
3
perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya. Lalu akan dilakukan wawancara terhadap para informan yang telah ditentukan,yang ditujukan terhadap beberapa orang informan. Kedua cara yang dilakukan ini dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada fokus permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif
yang lebih menekankan analisisnya pada
proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.5 Proses analisis terhadap penelitian ini yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan dari bidang tertentu yang menjadi pusat perhatian dari peneliti, analisa dilakukan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Proses dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian dikelompokan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang diharapkan akan menemukan fakta yang relevan di masyarakat
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dasar Yuridis Perlindungan Hukum Pemenuhan Aksesibilitas Hak Atas Politik Bagi Difabel dalam Pemilukada 2015 di Kabupaten Sragen. Dalam penelitian skripsi ini penulis mencoba menginventarisasi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemenuhan aksesibilitas difabel dalam pemilukada serentak tahun 2015 pada tanggal 9 Desember 2015. Peraturan tersebut ditegaskan di dalam berbagai instrumen Internasional, khususnya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas(Convention On The Rights Of Persons With Disabilities), dan Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil And Political Rights) dan dipertegas
5
M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press, hal.133.
4
dalam instrumen peraturan-peraturan yang mengatur tentang terjaminnya memperoleh kesamaan dan kesetaraan dalam hak politik.6 Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak peraturan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah dalam menyelenggarakan pemenuhan hak politik bagi kaum difabel dalam hal ini aksesbilitas dalam penggunaan hak pilih dalam pemilukada 2015, dasar atau landasan yuridisnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur sangatjelasterdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV. Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi adalah persamaan dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi sebagaimanayang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal ini memberikan jaminan kehidupan berpolitik yang setara kepada setiap warga negara termasuk didalamnya kaum difabel. Selain telah adanya jaminan dari konstitusi, Hak politik bagi difabel dalam mendapatkan perlindungan hukum lebih diatur secara tegas dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal-pasal berikut: a) Pasal 28D ayat 1, b) Pasal 28D ayat 3, c) Pasal 28E ayat 3, d) Pasal 28H ayat 2, e) Pasal 28I ayat 2, f) Pasal 28I ayat 4, g) Pasal28I ayat 5. Dari uraian di atas maka memang sudah jelas bahwa konstitusi mengamanatkan kepada negara terutama pemerintah untuk bertanggungjawab memenuhi hak politik tanpa adanya diskriminasi dan berhak untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus bagi difabel dalam memperoleh kesempatan yang sama menggunakan hak pilih dalam pemilu yang dilaksanakan di kabupaten Sragen. Pedoman pelaksanaan dari amanat konstitusi akan dibahas lebih lanjut dalam berbagai peraturan di bawahnya. Yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2Sedangkan dasar hukum yang menjiwai tentang adanya perlakuan khusus yang diperoleh bagi difabel dalam pemenuhan Hak Politik dalam pemilu terdapat dalam pasal 5 ayat 3.
6
Hernowo, 2015, ” Pembelajaran Adaptif Tunanetra.” https://herspasinowo.wordpress.com /2015/06/13/makalah-pembelajaran-adaptif-tuna-netra/ Diunduh pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2016, pukul 19:45 Wib.
5
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011TentangPengesahanConvention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mengatur beberapa pasal-pasal dalam CRPD yang berkaitan dengan hak-hak politik bagi penyandang cacat atau difabel dalam pemilu sebagai disebutkan dalam pasal 29 Tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik huruf a dan b dan di Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik)di dalam isi Konvenan terdapat kandungan Jaminan bagi setiap manusia untuk terpenuhinya haknya seperti Hak hidup, Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, Hak untuk berkumpul dan berserikat, Hak untuk turut serta dalam pemerintahan, artinya, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan haknya dengan perlindungan dan fasilitas tanpa perbedaan atas dasar persamaan dari negara. Dan aturan yang mendasari tersebut telah tersurat dalam pasal 25 huruf a,b dan c. Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran serta penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. tak terkecuali dengan kesempatan difabel dalam memperoleh dan ikut serta mewujudkan upaya peningkatan dalam segala aspek sebagai wujud terpenuhinya hak dan kesempatan yang sama, terutama dengan aspek politik dalam keikut sertaanya dalam pemilu. Hal tersebut tersurat didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacatpada pasal 9 serta pada pasal 6 huruf 3 dan 4 serta pasal yang mengandung terpenuhinya hak penyandang cacat dalam kaitannya aksesibilitas dalam segala bidang terdapat pada ayat-ayat di Pasal 10. Dan didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden di dalam Pasal 113juga disebutkan bahwa Di dalam Pengaturan aksesibilitas bagi difabel dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih pemilu agar tidak menyulitkan akses gerak dalam memberikan kemudahan dalam pemberian suara.
6
Salah satu bentuk pemenuhan hak politik bagi difabel adalah mendapatkannya aksesibilitas non fisik yang berupa pendidikan pemilu, penyampaian
informasi
terkait
pemilukada
(seperti
ketentuan-ketentuan
perundang-undangan tentang pelaksanaan Pilkada, pengenalan Visi dan Misi dan program-program yang ditawarkan oleh para calon Kepala Daerah), calon serta sosialisasi.Juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam hal sosialisasi bagi tunanetra sebaiknya memperoleh akses ke informasi dalam bentuk Braille, rekaman audio, format elektronik (untuk diakses dengan computer) serta bagi tunarungu untuk memperoleh layanan penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk memahami pidato yang terkait dengan Pilkada seperti orasi kampanye atau penjelasan dari panitia pelaksana pemilu. Dalam hal pemilih tuna netra, lembaga penyelenggara pemilu wajib memberikan alat bantu (template) sebagai salah satu wujud literasi politik bagi pemilih tuna netra yang mempunyai keterbatasan penglihatan dalam penyampaian suara. Beberapa ketentuan tersebut diatur dalam peraturan ini didalam Pasal 25 tentang alat bantu Tunanetra di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pemerintah kabupaten juga memiliki komitmen kuat dalam perlindungan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitasyang dapat mempertegas diberikannya hak-hak secara adil dan tidak diskriminasi. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas yang meliputi kesamaan kesempatan dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, senibudaya,
7
olahraga, berusaha, pelayanan umum, politik, hukum, informasi publik dan kesejahteraan sosial serta aksesibilitas penyandang disabilitas. Berikut beberapa pasal yang menjadi acuan sesuai dengan tulisan ini adalah sebagai berikut:a) Pasal 5, b) Pasal 47. Kaitannya jaminan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam pemilu dalam perlakuan kesetaraan dalam hak politiknya, ditegaskan pula dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) dn juga Pasal 55. Peran serta masyarakat dalam membantu gerak akses difabel sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena sebagai mahkluk sosial manusia tidak hidup sendiri di muka bumi dan pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan saling tolong-menolong dalam segala hal, begitu pula dalam upaya peningkatan kesempatan yang sama bagi kaum difabel dalam segala aspek, tak terkecuali dalam penyampaian hak politik dalam pemilu.
Hal tersebut
tertuang dalam Pasal 72 ayat (1). Pelaksanaan Pemenuhan Aksesibilitas Hak Atas Politik Bagi Difabel dalam Pemilukada 2015 di Kabupaten Sragen Menurut sensus BPS Tahun 2014 Kabupaten Sragen merupakan salah satu kota sepuluh besar dengan jumlah difabel terbanyak di provinsi Jawa Tengah. Data terkini yang disampaikan oleh
Dinas Sosial Kabupaten Sragen bahwa
jumlah difabel pada tahun 2014 adalah sejumlah 4.582 yang terdiri dari difabel Tuna Daksa sebanyak 1.825 jiwa, difabel Tuna Netra sebanyak 547 Jiwa, Difabel Tuna Rungu Wicara sebanyak 661 Jiwa, Difabel Tuna Grahita sebanyak 1302 Jiwa serta difabel Ganda Sebanyak 247 Jiwa yang terdiri dari kelompok umur anak-anak sampai dewasa dengan jumlah total keseluruhan berjumlah sebanyak 4.582 jiwa. Sedangkan dari jumlah difabel dan penggolongan berdasarkan jenis kecacatan tersebut. Di luar Dinas Sosial sebagai Steckhholde dalam pemberdayaan difabel di kabupaten Sragen, Ada beberapa organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat bagi penyandang cacat yang terdaftar untuk menaungi penyaluran aspirasi kepentingan mereka ada: a) PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) yang bergerak di bidang Advokasi Difabel,
b) Bina Aksesyang
bergerak di bidang aksesibilitas Difabel, c) ITMI ( Ikatan Tuna netra Muslim 8
Indonesia), d) NPC (National Paragames Championship) bergerak di bidang keolahragaan bagi Difabel di Kabupaten Sragen, e) perkumpulan di bidang
GERKATIN sebagai
tuna rungu dan tuna wicara,
f) SHG sebagai
perkumpulan bagi Tuna Daksa dan g) YPCS (Yayasan Penyandang Cacat Sukowati) sebagai lembaga swadaya bagi penyandang Tuna daksa. Pada dasarnya para penyandang cacat yang berorganisasi atau telah terlembagakan lebih aktif dalam penyampaian hak politiknya karena lebih mendapatkan sosialisasi, pemberian Infgormasi dan edukasi atau pendidikan pemilih dari Pemerintah ataupun Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Sragen sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Sedangkan data dari Komisi Pemilihan Umum di
Kabupataen
Sragen
sendiri Pemilih Difabel yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT pada pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di Kabupaten Sragen 2015 terdata ada sejumlah sejumlah 7057 jiwa yang terdapat di 1644 tempat pemungutan suaraatau TPS yang terdiri dari difabel Tuna Daksa sebanyak 220 jiwa, difabel Tuna Netra sebanyak 126 Jiwa, Difabel Tuna Rungu Wicara sebanyak 159 Jiwa, Difabel Tuna Grahita sebanyak 161 Jiwa serta difabel Ganda Sebanyak 6391 Jiwa. Dari data tersebut menunjukan bahwa angka jumlah penyandang difabel berdasarkan Data Pemilih Tetap di Kabupaten Sragen cukup banyak, hal ini menunjukan betapa pentingnya aksesibilitas bagi difabel mengingat banyaknya jumlah pemilih difabel yang menggunaan hak pilih dalam pemilukadaBupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sragen pada Tahun 2015. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sragen sebagai lembaga yang berkewajiban melakukan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di Kabupaten Sragen lalu telah berupaya dengan berkomitmen menjadikan pemilih Difabel sebagai sasaran konsentrasi suara dari lima segmen yang ada di wilayah kabupaten Sragen, KPUD sendiri menargetkan penaikan angka pemilih lebih dari 75% suara dan menekan angka Golput pada pemilukada serentak 2015 di Kabupaten Sragen. Dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada, KPUD Sragen melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak kepercayaan dan kesadaran masyarakat terutama difabel dengan cara (1) Pemberian informasi kepada pemilih difabel, (2) Mengadakan kegiatan sosialisasi 9
dengan melibatkan audensi khusus Penyandang Cacat yang berada di Kabupaten, (3) Mengkoordinasi Bina Akses selaku LSM yang bergerak dibidang aksesibilitas difabel dalam segala kegiatan pemilu di kabupaten Sragen sendiri, (4) KPUD sendiri juga bekerjasama dengan Radio-radio yang ada di Kabupaten terutama radio milik Pemerintah Kabupaten untuk menyiarkan berita tentang Pemilukada di Kabupaten Sragen dan memutar Jingle Pemilukada sesering mungkin dengan harapan dapat memberikan penjelasan tentang visi-misi calon dan tatacara pencoblosan terhadap pemilih difabel khususnya pemilih Tuna Netra agar diharapkan dapat menjadikan Peningkatan Partisipasi Pemilih difabel pada Pemilukada serentak di Kabupaten Sragen sendiri.7 Namun segala upaya yang telah dilakukan tersebut haruslah tepat guna dan tepat sasaran di lapangan. Berbeda dengan pernyataan Ketua PPCI (Persatuan Penyandang Cacat Indonesia) Cabang Sragen Ibu Suhartiningsih bahwa difabel yang diberi kesempatan adalah 80 peserta Se-Kabupaten Sragen dari sekitar 4000 lebih penyandang cacat dari 20 kecamatan dan dari 4 jenis kecacatan yang ada dan disayangkan bahwa dalam sosialisasi tersebut tidak dilibatkannya peserta dari jenis kecacatan penyandang Tunanetra yang seharusnya lebih mendapatkan sosialisasi dan pemberian informasi berkaitan dengan keterbatasannya.8 Peraturan-peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban Negara terhadap jaminan
perlindungan
Politik
bagi
penyandang
cacat
dalam
rangka
keikutsertaannya dalam Pemilu memang telah banyak dan selalu mengalami kemajuan dalam setiap regulasinya. Namun, pelaksanaan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.9 Hal tersebut dibuktikan berdasarkan sampel dari beberapa TPS di Kabupaten Sragen dari hasil pantauan yang dilakukan Bina Akses Kabupaten Sragen dengan ditemukannya sebagian pelanggaran di tempat pemungutan suara, seperti contoh di: (1) TPS 02 yang berlokasi diPuskesmas Perum Plumbungan 7
Dodok Sartono,Anggota KPUD Kabupaten Sragen Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, wawancara, Sragen, Rabu tanggal 24 februari 2016. 8 Suhartiningsih, Ketua PPCI Kabupaten Sragen, Wawancara Pribadi, Sragen, hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2015. 9 Yadiman, ,2013,Konflik Sosial dan Anarkisme,Yogyakarta:Andi Offset, hal.187.
10
Indah, RT 31, RW 08 Kelurahan Plumbungan, Sragen dengan adanya 1 orang pengguna kursi roda dengan ditemui hambatan tidak terdapat lubang pada bilik suara, jalan menuju bilik suara bertangga, serta tidak dibantunya pemilih oleh petugas KPPS. (2) Di TPS 13 yang berada di desa Bangunrejo, RT 28, RW 07, Karangmalang, Kabupaten Sragendengan adanya 2 orang yang menggunakan penyangga badandan masih ditemui hambatan TPS berada di tempat bertangga dan tdk diberikan formulir C6, (3)TPS 09yang berada di desa Mageru RT 03, RW 01, Kelurahan Plumbugan, Karangmalang, Kabupaten Sragendengan adanya 1 orang pengguna kursi roda dan 1 orang yang menggunakan penyangga badandan masih ditemukan hambatan berupa pintu menuju TPS terlalu sempit (hanya bisa dimasuki 1 orang), tidak didahulukan nya pengguna kursi roda dan TPS berada di tempat naikkan sekitar 45 derajat dan setinggi 2 meter, (4) TPS 04berada di desa Sidomulyo, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen dengan adanya 1 orang pengguna kursi roda dan 2 orang Tuna Daksa (Cacat fisik kaki)Tidak terdapat lubang pada bilik suara, dan tidak diberikan formulir C6, (5)TPS 02yang bertempat di desa Mojo Wetan, kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Sragenadanya 2 orang Tunanetra dan 1 orang pengguna Kursi rodadengan tidak di dahulukan penyandang Tuna netra (menunggu sekitar 20 menit) untuk menggunakan hak suaranya di tempat bilik suara. Tidak hanya masalah fisik di lapangan dalam pelaksanaan pemilu yang menjadi sorotan urgensi yang menghambat gerak aksesibilitas Difabel. Terpenuhinnya hak untuk mendapatkan informasi dan sosialaisasi juga menjadi hal terpenting dalam pelaksanaan Pemilu bagi penyandang Difabel terutama penyandanag Tunanetra. Bapak Dayat adalah seorang penyandang Tuna Netra dan menjadi ketua di Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia DPD perwakilan Sragen dalam kesempatan yang berbeda ketika diwawancarai juga menyesalkan terhadap pihak terkait tentang tidak dilibatkanya penyandang Tunanetra di Kabupaten Sragen dalam sosialisasi, beliau mengatakan kenapa untuk sosialisasi yang diundang hanya khusus penyandang cacat daksa maupun tuna rungu wicara yang notabene untuk penyampaian informasi dan tata cara pemilihan mereka lebih dapat mengerti dan gampang memperoleh dengan melihat gambar, pamflet ataupun media lainnya. 11
Padahal bagi Tunanetra informasi pemilu sangatlah penting mengingat mereka mempunyai keterbatasan visual yang hanya mampu memahami sesuatu dengan cara mendengar. Sementara ini disinggung masalah pelaksanaan ketika pencoblosan beliau menyebutkan untuk penyediaan alat bantu Template di pemilukada serentak 2015 di Kabupaten Sragen ini ada dan dalam melakukan pencoblosan dibantu serta dijelaskan oleh petugas KPPS ketika akan membuka kertas suara dan didampingi petugas KPPS di TPS, Hanya saja beliau mengungkapkan masih disuruh menunggu antrian sekitar 20 menit. Padahal di beberapa peraturan yang ada terutama PKPU menyebutkan bahwa untuk penyandang cacat, ibu hamil dan orang tua harus didahulukan dalam ketika di tempat pemungutan suara.10 Pelaksanaan aksesibilitas dalam rangka pemenuhan hak politik bagi Difabel dalam pemilukada serentak 2015 yang berjalan pada tanggal 9 Desember 2015 kemarin memang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hambatan-hambatan yang timbul tidak lain seperti yang terjadi pada kegiatan pemilu yang telah lalu, hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur untuk perbaikan pada kegiatan Pemilukada serentak 2015 yang telah terlaksana kemarin. Hambatan lainnya adalah dari faktor internal penyandang Difabel sendiri, sifat acuh tak acuh dan tidak mau tahu tentang pentingnya pemilukada. Mereka berangapan bahwa kaum minoritas seperti mereka tidak akan merubah suara dan adanya rasa malu terhadap keterbatasan fisik para penyandang cacat tampil di hadapan orang banyak untuk mengikuti kegiatan Pemilukada 2015, seharusnya para difabel lebih membuka diri dan merasa sama seperti orang pada umumnya dan tidak perlu menutup diri atau merasa malu terhadap fisik yang mereka alami. Karena pada dasarnya semua orang sama di mata hukum dan agama. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah bukan hanya dengan sosialisasi dan penyampaian informasi saja, namun lebih perlunya pendidikan pemilu agar para penyandang difabel mengerti tentang hak-hak nya dalam Pemilu selain itu juga mempunyai kepercayaan diri dan sadar akan penggunaan haknya 10
Dayat, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia DPDSragen, WawancaraPribadi, Sragen, hari KamisTanggal 10 Desember 2015.
12
dalam pemilukada serentak 2015 dan penekanan bimbingan kepada petugas KPPS terhadap pelayanan dan penyambutan terhadap Penyandang Difabel ketika akan melakukan pencoblosan di TPS dan pembuatan TPS yang ramah Difabel serta perlunya simulasi pencoblosan bagi penyandang Tuna netra agar mengerti tata cara melakukan pencoblosan. Karena untuk aksesibilitasdalam pemenuhan hak-hak politik para penyandang Difabel, bukan hanya menjadi tugas Pemerintah semata, seluruh lapisan masyarakat haruslah juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para penyandang Difabel merupakan Hak Asasi Manusia. Seperti apa yang telah diamanatkan oleh Konvensi-konvensi Internasional dan Undangundang Dasar 1945 serta peraturan lain di bawahnya. Karena para penyandang cacat dalam keberadaannya sebagai bagian yang tak terpisahkan sebagai warga negara Indonesia yangmempunyai hak kedaulatan untuk memilih dalam pemilukada serentak 2015 di Kabupaten Sragen.Dengan demikian, peran Pemerintah
serta
kita
sebagai
masyarakatlah
yang
dapat
menciptakan
terselenggaranya Hak Asasi Manusia, terkhusus Hak politik bagi penyandang Difabel dalam kegiatan Pemilu berikutnya.
4. PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang judul di atas maka penulismemperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, pemenuhan hak politik bagi difabel kaitannya terlaksananya aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih pemilukada 2015 di kabupaten Sragen telah terinventarisasi dengan jelas. Mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Internasional HAM hingga diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya hingga Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas di Kabupaten Sragen sebagai wujud kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum kaum difabel sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa segala kebijakan yang ada bertujuan untuk melindungi, 13
memihak dan memberikan akses demi memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami. Kedua, sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan Pemilukada serentak di Kabupaten Sragen Tahun 2015, ternyata peraturan yang telah ada belumlah sepenuhnya menjadi acuan dalam implementasi aturan pelaksanaanya, hal ini dibuktikan dengan adanya temuan di lapangan bahwa tidak semua pemilih Difabel dengan jenis kecacatan tertentu mendapatkan aksesibilitas terhadap hak-hak politiknya dan tidak semua Tempat pemungutan suara di Kabupaten Sragen memenuhi kriteria sebagai TPS akses dan ramah difabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi difabel sebagai pemilih dinilai masih kurang merata dan masih kurang pengawasan yang matang.hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber. 4.2 Saran Pertama, lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi dan simulasi pemilu harus dipersiapkan dan diselenggarakan secara matang dengan menggunakan metode dan cara yang sesuai dengan kebutuhan pemilih difabel berdasarkan jenis kecacatannya. Kedua,pemerintah Pusat maupun pemerintah Kabupaten Sragen harus meningkatkan anggaran penyediaan alat bantu tuna netra agar alat bantu tuna netra juga tersedia untuk lembar surat suara pemilihan anggota legislatif. Ketiga,partisipasi dan kerjasama secara efektif dan penuh antara individu, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah harus lebih ditingkatkan agar sarana, prasarana, informasi, mekanisme dan materi pemilu mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pemilih penyandang difabel. Keempat, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) ataupun instansi sejenisnya yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu harus menaruh perhatian khusus pada pelanggaran-pelanggaran terkait difabel sehingga hak berpolitik penyandang disabilitas tidak dirugikan. Kelima,kepada semua pihak pemangku kepentingan (steackholder) yang berwenang yaitu merevisi peraturan perundang-undangan terkait yang tidak berpihak pada kaum difabel agar pemenuhan hak-haknya lebih terjamin.
14
4.3 Persantunan Pertama, saya mengucapkan terimakasih kepadaorangtua penulis yang telah memberikan doa, restu dan petuah hidup, Kedua, kepada para pembimbing sekaligus penguji dalam menyelesaikan penelitian ini. Ketiga, kepada semua Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keempat, kepada semua narasumber dan pihak yang telah banyak membantu memberikan ijin riset dan wawancara guna terselesainya penelitian skripsi ini.
DAFTAR PUSTAKA Buku, Jurnal, Makalah Haris, Syamsuddin, 2015, “Executive Summary Pemilu Legislatif 2014”, Jakarta; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yadiman, 2013,Konflik Sosial dan Anarkisme,Yogyakarta:Andi Offset. Website, Putu Ratih Kumala Dewi, 2015, Aksesbilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar, http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/fisip2015/fisip2015_50_puturkd.pdf https://britbrita.wordpress.com/tag/pemilu/Diakses pada hari sabtu Oktober 2015, pukul 22:45 Wib.
tanggal 17
Hernowo, 2015, ”Pembelajaran Adaptif Tunanetra.” https://herspasinowo. wordpress.com /2015/06/13/makalah-pembelajaran-adaptif-tuna-netra/ Diakses pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2016, pukul 19:45 Wib. Ceramah, Purnomo,Teguh,Ceramah: “Difabel dalam Pemilu”,diseminarkan di Hotel Prameswari, Surakarta, pada tanggal 09 Juni 2014.
15
