11/19/2009
AGENDA MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL LEONARD TAMPUBOLON LEONARD TAMPUBOLON DIREKTORAT KEUANGAN NEGARA ‐ BAPPENAS
Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “Pemerintahan Baru dan Percepatan Pembangunan Indonesia” dalam rangka Dies Natalis Unpad ke‐52 19 November 2009 1
OUTLINE 1. 2. 3 3. 4.
5.
Pembukaan Perkembangan Ekonomi Indonesia Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi Sektor Riil Agenda Menggerakkan Sektor Riil - RPJM 2004-2009 - RKP 2010 - Visi dan Mis Presiden terpilih - Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi - Summit November 2008 - Program 5 tahun RPJM 2010-2015 Penutup
2
1
11/19/2009
Sektor Riil: PENGERTIAN SEKTOR RIIL
1
Sektor riil meliputi kegiatan yang terkait dengan permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran aggregate (aggregate supply) dalam perekonomian Sektor riil mengacu pada sektor yang memproduksi barang dan jasa melalui pemanfaatan bahan baku dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, tanah, modal, atau peralatan produksi lainnya. Æ Sektor riil terkait berbagai hal dalam perekonomian yang bukan dalam katagori sektor moneter
Perkembangan Ekonomi Indonesia: EKONOMI INDONESIA PASCA KRISIS
2
Periode 2001-2003, ekonomi tumbuh rata-rata 4,2% jauh dibawah sebelum krisis (7 (7-8%) 8%) didorong utamanya oleh konsumsi. Investasi dan ekspor hanya tumbuh 3,5% dan 2,1% (sebelum krisis 10,4% dan 10%) Di sisi produksi, pertumbuhan industri pengolahan non migas rata-rata tumbuh 5,6% (sblm krisis 12,5%) Pengganguran meningkat menjadi 9,5 juta (2003) dari 4,2 jjuta ((1997)) Jumlah penduduk miskin tercatat 36,1 juta jiwa atau 16,6% penduduk (2004)
2
11/19/2009
Perkembangan Ekonomi Indonesia: PEREKONOMIAN INDONESIA 2004-2009
3
Periode 2005-2008,, ekonomi tumbuh rata-rata 5,9%, , , masih dibawah pertumbuhan ekonomi sebelum krisis (7-8%)
Investasi dan ekspor hanya tumbuh 7,8% dan 9,1% (sebelum krisis 10,4% dan 10%)
Di sisi produksi, pertumbuhan industri pengolahan non migas rata-rata tumbuh 4,8 % (sblm krisis 12,5%)
Jumlah penduduk miskin tercatat 32,5 juta jiwa pada tahun 2009 (perkiraan)
Perkembangan Ekonomi Indonesia: DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA
4
Terjadi kompetisi yg makin ketat antara pemerintah dan swasta utk mendptkn pembiayaan (crowding Out EffectÆ pembiayaan operasional makin sulit/kompetitif dan mahal. Dalam keadaan likuiditas yg mengering, pembiayaan defisit anggaran pemerintah (APBN) meningkat dan semakin mahal. Demikian pula pembiayaan bagi sektor swasta t (k (kredit dit investasi i t i dan d modal d l kerja) k j ) maupun rumah-tangga ht (KPR (KPR, k kredit dit motor, credit card, dll). Negara2 yg terkena dampak krisis keuangan global mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan terkena resesi, bahkan banyak yg mengalami kontraksi Æ permintaan agregat mereka turun, termasuk impor ke negara2 berkembang, shg mempengaruhi ekspor mereka (jg mempengaruhi cadangan devisa) yg pada gilirannya mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Meskipun negara tujuan ekspor sdh makin terdiversifikasi, namun lbh dr 60% adlh negara2 yg terjangkit krisis keuangan global (EU 14%, AS 12%, Jepang 12%, Singapura 10%, Cina 8%, Korsel 4%, dan Australia 2%). Harga dan volume ekspor komoditas primer (pertanian & tambang) cenderung menurun. Negara2 yg kehilangan pasar ekspor, seperti Cina & India, menyerbu pasar domestik Indonesia dgn banting harga, tidak tertutup kemungkinan melalui jalur penyelundupan. Industri padat karya penghasil produk konsumsi (tekstil, produk tekstil, dan komponen elektronik & kendaraan bermotor) mengalami penurunan permintaan, termasuk dari ekspor Æ cenderung mengurangi produksi sedikitnya 30% shg tak sedikit buruh yg dirumahkan dan pemasok bahan baku pun terpaksa mengalami penurunan pesanan/ permintaan. Penerimaan negara mulai terkena imbas dimana pertumbuhan penerimaan pajak Oktober 2008 (22%) agak melambat dibanding bulan sebelumnya (39-40%).
3
11/19/2009
Perkembangan Ekonomi Indonesia: KRISIS EKONOMI GLOBAL
5
CATATAN: PERBANDINGAN KRISIS EKONOMI 1998 DAN 2008
KONDISI
1997
• Politik & Keam • Demo & Krisis • Pertumb ekon • Inflasi • Nilai tukar
• Utang LN • Cad C d devisa d i • Perbankan • SBI • Pangan • Iklim usaha
kepemimpinan • 4,7 persen • 6.5 persen • Melemah 49 persen ( dari Rp2.383 ke Rp4.650 /USD) • 60 persen GDP • USD 17 17,44 miliar ili • Fundamental rapuh • 20,0 persen • Kekurangan, harga meningkat • Memburuk
1998
2008
• Kerusuhan & krisis
• Kondusif dan stabil
kepemimpinan • -13,1 persen • 77,6 persen • Melemah 42 persen menjadi Rp8.065/ USD • 72 persen GDP • USD 23 23,55 miliar ili • Kritis (panik/rushed) • 38,4 persen • Kekurangan, harga tinggi • Buruk (etnis Tionghoa lari ke LN)
• 6,2 persen • 11,06 persen • Melemah 6,1 persen
(dari Rp9.370 ke Rp9.691/USD) • 30,4 persen GDP • USD 50,1 50 1 miliar ili • Fundamental kuat • 9,25 persen • Surplus, harga terkendali • Cukup kondusif
Sumber: BPS, Depkeu dan BI. Data per 31 Desember
6
Perkembangan Ekonomi Indonesia:
Rata-Rata PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 1968-2007 (persen perubahan) Orde Baru Reformasi Periode Periode 1968-1997 1999-2007 2000-2004 2005-2008 6,8 4,6 4,5 5,9 PDB 6,9 5,3 PDB Non-Migas 3,5 3,0 3,3 3,8 Pertanian 6,0 0,7 -1,2 1,4 Pertambangan dan Penggalian 10,9 4,9 5,1 4,3 Industri dan Pengolahan 11,1 5,7 6,0 4,8 -Industri Pengolahan Non-Migas Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan, Js Usaha Jasa-Jasa Konsumsi Rumah tangga Konsumsi Pemerintah PMTB Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa Sumber: BPS
13,0 12,9 8,2 9,3 10,8 5,8 6,9 7,7 13,0 7,8 12,4
7,3 5,8 5,3 10,2 5,0 5,8 3,8 6,9 5,3 5,3 5,4
6,7 5,9 4,8 10,5 7,0 4,2 4,0 8,6 6,5 4,6 6,4
9,0 8,1 7,3 15,0 7,2 6,4 4,5 7,9 7,8 9,1 9,2
4
11/19/2009
7
Perkembangan Ekonomi Indonesia: PERTUMBUHAN EKONOMI 1996 - 2009Q1 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Q1 Rata-Rata* Rata-Rata* 2000-2004 2005-2008
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
7.8
4.7
-13.1
0.8
4.9
3.6
5.7
5.5
6.3
SISI PENGELUARAN Konsumsi Masyarakat Konsumsi Pemerintah Investasi Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa
9.7 2.7 14.5 7.6 6.9
7.8 -6.2 0.1 -15.4 8.6 -33.0 7.8 11.2 14.7 -5.3
4.6 0.7 -18 -32 -41
1.6 6.5 16.7 26.5 25.9
3.5 3.8 3.9 5.0 4.0 7.6 13.0 10.0 4.0 6.6 6.5 4.7 0.6 14.7 10.9 0.6 -1.2 5.9 13.5 16.6 4.2 -4.2 1.6 26.7 17.8
3.2 9.6 2.6 9.4 8.6
5.0 5.3 3.9 10.4 9.4 11.7 8.5 9.5 9.0 10.0
SISI PRODUKSI Pertanian, Perkebunan, Peternakan Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Industri Bukan Migas Listrik Gas dan Air Listrik, Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan, dan Telekomunikasi Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa ICOR
4.5
4.8
5.0
6.1
4.4
4.5
5.9
5.8 19.2 3.5 -19.1 -24.1
4.0 8.6 6.5 4.6 6.4
4.5 7.9 7.8 9.1 9.2
3.1
1.0
-1.3
2.2
1.9
3.3
3.4
3.8
2.8
2.7
3.4
3.4
4.8
4.8
3.3
3.8
6.3 11.6 11.7 13 6 13.6 12.8
2.1 -2.8 5.3 -11.4 6.1 -13.1 12 4 3.0 12.4 30 7.4 -36.4
-1.6 3.9 3.5 83 8.3 -1.9
5.5 6.0 7.0 76 7.6 5.6
0.3 3.3 4.9 79 7.9 4.6
1.0 -1.4 5.3 5.3 5.7 6.0 8 9 4.9 8.9 49 5.5 6.1
-4.5 6.4 7.5 53 5.3 7.5
3.2 4.6 5.9 63 6.3 7.5
1.7 4.6 5.3 58 5.8 8.3
2.0 4.7 5.2 10 3 10.3 8.6
0.5 3.7 4.0 10 9 10.9 7.3
2.2 1.6 1.9 11 4 11.4 6.3
-1.2 5.1 6.0 67 6.7 5.9
1.4 4.3 4.8 90 9.0 8.1
8.2
5.8
-18.2
-0.1
5.7
3.9
4.3
5.7
8.3
6.4
8.4
7.2
0.6
4.8
7.3
8.7
7.0
-15.1
-0.8
8.6
8.1
8.4 12.2 13.4 12.8 14.2 14.0 16.7
16.7
10.5
15.0
6.0 3.4
5.9 3.6
-26.6 -3.8
-7.2 1.9
4.6 2.3
6.8 3.2
6.7 3.8
6.7 4.4
7.7 5.4
6.7 5.2
5.5 6.2
8.0 6.6
8.2 6.4
6.3 6.8
7.0 4.2
7.2 6.4
4.3
7.2
-
-
4.8
5.8
4.7
4.3
4.5
4.2
4.2
3.8
4.1
5.4
* Dihitung dengan compound growth formula
Perkembangan Ekonomi Indonesia: DAYA SAING PEREKONOMIAN INDONESIA
8 2
Ranking Daya Saing (2004 2008) (2004-2008)
IMD World Competitiveness Yearbook
Indonesia
Philippines
Singapura
Thailand
Malaysia
Jumlah Negara Pada Saat Disurvei
2004
49
43
2
26
16
60
2005
50
40
3
25
26
60
2006
52
42
3
29
22
61
2007
54
45
2
33
23
55
2008
51
40
2
27
19
55
Sumber: IMD World Competitiveness Yearbook
5
11/19/2009
Perkembangan Ekonomi Indonesia: DAYA SAING PEREKONOMIAN INDONESIA
9 2
Ranking Daya Saing, 2007 – 2008* N Negara
P i k t 2007 Peringkat
P i k t 2008 Peringkat
Singapore
1
1
Thailand
18
15
Malaysia
25
24
China
93
83
Vietnam
104
91
India
134
120
Indonesia
135
123
*) Survey World Bank/IFC - Doing Business 2008
2007: survey meliputi 175 negara 2008: siurvey meliputi 178 negara
Perkembangan Ekonomi Indonesia: FDI CONFIDENCE INDEX 2007
10 2
The Top 25 Most Attractive FDI Destination 1.
China
14.
Canada
2.
India
15.
Japan
3.
United States
16.
Malaysia
4.
United Kingdom
17.
Others Gulf Countries
5.
Hongkong
18.
South Africa
6.
Brazil
19.
Mexico
7.
Singapore
20.
Turkey
8.
Uni Arab Emir
21.
Indonesia
9.
Russia
22.
Poland
10.
Germany
23.
Middle Asia
11.
Australia
24.
South Korea
12.
Vietnam
25.
Czech Republic
13.
France
Notes: - FDI Confidence Index 2007 is a surveyy to CEO and COO from 1.000 world-class companies in 65 countries, and founded that investors are optimistic about economy of developing countries including Indonesia, and could be a target of FDI destination of their companies in the upcoming years. - Indonesia, Vietnam and Malaysia came back into “Index’s top 25 most attractive FDI destinations”. d ti ti ”
ATKEARNEYSurvey 2007 Æ ATKearney, established in 1926, is a global strategic management consulting firm known for helping clients gain lasting results through a unique combination of strategic insight and collaborative working style. The firm was to provide management advice concerning issues on the CEO’s agenda. Today, ATKearney serves the largest global clients in all major industries.
6
11/19/2009
MASALAH DAN TANTANGAN SEKTOR RIIL
Masalah dan Tantangan Sektor Riil:
1
Keterbatasan Modal
Untuk U t k memulai l i bisnis bi i di Indonesia I d i masih ih kompleks k l k dan tidak kompetitif
Aturan Ketenagakerjaan yang belum kondusif
Biaya Operasional tinggi
Biaya Produksi Manufaktur yang tinggi
Birokrasi Bi k i dan d Kepastian K ti hukum h k yang tidak tid k kondusif k d if
Ketersediaan infrastruktur yang terbatas
Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas
7
11/19/2009
Masalah dan Tantangan Sektor Riil: MEMULAI BISNIS DI INDONESIA MASIH KOMPLEKS DAN TIDAK KOMPETITIF
2
INDONESIA DALAM DOING BUSINESS SURVEY
N Negara Singapore New Zealand United States Thailand Malaysia Vietnam China Filipina Indonesia India Jumlah negara yang disurvey
2006 2 1 3 19 25 98 108 121 131 138 155
Peringkat g 2007 2008 1 1 2 2 3 3 18 15 25 24 104 91 93 83 126 133 135 123 134 120 175 178
2009 1 2 3 19 25 87 90 136 127 120 181
Penilaian Memulai usaha Ijin Bangunan Mempekerjakan tenaga kerja Pendaftaran properti Memperoleh kredit Perlindungan investor Pembayaran pajak Perdagangan lintas batas Melaksanakan kontrak Penutupan usaha
Peringkat g Doingg Business 2009 2008 171 168 80 99 157 153 107 121 109 68 53 51 116 110 37 41 140 141 139 136
Sumber: IFC -WB
Masalah dan Tantangan Sektor Riil: MEMULAI BISNIS DI INDONESIA MASIH KOMPLEKS DAN TIDAK KOMPETITIF
3
Global Competitiveness Index (GCI) of Indonesia
8
11/19/2009
Masalah dan Tantangan Sektor Riil:
4
BIAYA OPERASIONAL TINGGI
• JENIS PUNGUTAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH 1016
PAJAK RETRIBUSI NON PUNGUTAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA 184 23
156
1139
Perda SK Kep DPRD Ranperda
104
1
135
Sumber: Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Masalah dan Tantangan Sektor Riil:
5
BIAYA PRODUKSI MANUFAKTUR YANG TINGGI • Indeks Biaya Produksi Indonesia
Thailand
Malaysia y
Philippine pp
China
100
89.09
79.64
76.67
61.17
Expenses, Tax
33.37
19.25
12.96
11.35
17.06
Depreciation
2.92
9.03
2.70
3.16
1.36
Personnel
5.45
6.74
5.84
4.71
2.86
Material
58.26
54.07
58.12
57.45
39.89
COST INDEX
Gambaran Ilustrasi: Struktur biaya perusahaan dari Japanese subsidiary companies, JBIC Survey FY 2002
9
11/19/2009
Masalah dan Tantangan Sektor Riil:
6
KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG TERBATAS Perbandingan Panjang Jalan (2007)
Jumlah Penduduk (juta)
Luas Area (ribu Km2)
Panjang j g Jalan (ribu km)
Persentase jalan aspal (%)
Vietnam
87
329
222
-
Malaysia
26.5
203
93.1
79.8
Thailand
54.3
215
180
98.5
Philipina
87.9
300
200
-
Indonesia
225.6
1900
391
55
AGENDA MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL:
RPJM 2004-2009 RKP 2010 - Visi, Misi, dan Prioritas Pembangunan 2010-2014 - Summit 2010 - Program 5 tahun (RPJM 2010-2014) 2010 2014)
10
11/19/2009
RPJM 2004-2009: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1
Meletakkan landasan p perekonomian yyang pada g mengacu g p kepentingan nasional yang mendorong mekanisme pasar dengan peran pemerintah yang dapat mewujudkan persaingan sehat. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dan berdaya tahan tinggi melalui percepatan kebangkitan sektor riil dengan penggerak sektor industri dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh. Menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan ketahanan sektor keuangan yang mampu mengenali dan mencegah terjadinya krisis, krisis serta mampu mengendalikan dampak dari krisis yang terjadi. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesempatan berusaha yang dapat mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi penduduk yang kurang mampu.
RKP 2010: TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2010
2
THEMA: PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PRIORITAS PEMBANGUNAN Prioritas 1
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial
Prioritas 2
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia
Prioritas 3
Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional
Prioritas 4
Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi
Prioritas 5
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim
22
11
11/19/2009
RKP 2010: ASUMSI EKONOMI MAKRO 2010 Pertum buhan Ekonom i (%) Inflasi (%) Tingkat bunga SBI rata-rata (%) Nilai Tukar (Rp/US $) Harga Minyak (US $/barel) Lifting (MBCD)
3 5 5 6.5 10000 60 965
Konsumsi Masyarakat 4,3% Konsumsi Pemerintah 6,0% Investasi 8,5% Ekspor 4,1% Impor 6,9%
Visi, Misi dan Agenda Pembangunan, 2010-2014
4
VISI INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN
MISI
3.
MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG
1.
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.
PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3.
PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4.
PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5.
PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
1. 2.
AGENDA
12
11/19/2009
5
Prioritas Nasional/Program Aksi, 2010-2014 Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan “Good Governance” P i it 2 : Pendidikan Prioritas P didik Prioritas 3 : Kesehatan Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 5 : Ketahanan Pangan Prioritas 6 : Infrastruktur Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Bisnis Prioritas 8 : Energi Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Prioritas 10: Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Perkiraan/Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, 2010-2014: SISI PERMINTAAN REALISASI PERKIRAAN 2007 2008 2009
2010
6
PROYEKSI 2010-2014 2011 2012 2013
2014
RATA-RATA 2010-2014
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
63 6.3
61 6.1
43 4.3
5556 5.5-5.6
6063 6.0-6.3
6469 6.4-6.9
6774 6.7-7.4
7077 7.0-7.7
6368 6.3-6.8
SISI PENGELUARAN Konsumsi Masyarakat
5.0
5.3
5.2
5.3-5.4
5.3-5.4
5.4-5.5
5.4-5.5
5.4-5.5
5.4-5.5
Konsumsi Pemerintah
3.9
10.4
15.2
9.3-9.7
10.2-10.5
10.3-11.0
8.9-9.1
8.9-9.1
9.5-9.9
Investasi
9.4
11.7
3.6
7.2-8.6
8.2-10.9
8.4-11.6
10.2-12.0
11.7-12.6
9.1-11.1
Ekspor Barang dan Jasa
8.5
9.5
-14.5
5.1-6.1
10.2-11.7
11.5-12.3
12.2-14.5
13.2-16.5
10.4-12.2
Impor Barang dan Jasa
9.0
10.0
-20.6
7.2-8.2
12.3-15.2
12.8-15.3
16.5-18.7
17.420.1
13.215.5
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Triliun)
986.2
1369.6
1495.5
1667.31689.1
1865.41936.9
2092.82237.2
2352.42555.8
2692.92949.8
10666.511368.8 *
3949.3 4954.0
5401.6
5983.65989.3
6659.86684.9
7404.97467.8
8217.08341.2
9143.99342.8
37400.637826.0 *
PDB NOMINAL (Rp Triliun)
* PDB Nominal dan kebutuhan investasi merupakan jumlah selama 2010-2014
13
11/19/2009
Perkiraan/Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, 2010-2014 SISI PRODUKSI REALISASI PERKIRAAN 2007 2008 2009 PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
6.3
6.1
4.3
SISI PRODUKSI Pertanian, Perkebunan, Peternakan Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Industri Bukan Migas
3.4
4.8
2.0 4.7 5.2
0.5 3.7 4.0
Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran
10.3 8.6 8.4
10.9 7.3 7.2
11.0 6.2 3.5
Pengangkutan, dan Telekomunikasi Keuangan, Real Estat, Keuangan Estat dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
14.0
16.7
8.0 6.6
KEBUTUHAN INVESTASI (Rp Triliun)
PDB NOMINAL (Rp Triliun)
2010
7 PROYEKSI 2010-2014 2011 2012 2013
2014
RATA-RATA 2010-2014
5.5-5.6 6.0-6.3 6.4-6.9 6.7-7.4 7.0-7.7
6.3-6.8
3.4
3.6-3.7 3.6-3.7 3.73.8 3.8-3.9 3.8-3.9
3.7-3.8
2.0 2.7 3.0
2.2-2.3 5.5-6.0 6.1-6.7
11.1
2.1-2.2 4.1-4.2 4.6-4.7 11.211.4 6.9-7.0 6.5-6.6 12.712.8
8.2 6.4
5.0 5.2
5.5-5.7 5.8-6.9 5.8-7.0 6.3-7.0 6.7-7.0 5.4-5.5 5.5-5.7 5.9-6.4 6.1-6.6 6.3-6.6
986.2
1369.6
1495.5
1667.3- 1865.4- 2092.8- 2352.4- 2692.9- 10666.51689.1 1936.9 2237.2 2555.8 2949.8 11368.8 *
3949.3
4954.0
5401.6
5983.6- 6659.8- 7404.9- 8217.0- 9143.9- 37400.65989.3 6684.9 7467.8 8341.2 9342.8 37826.0 *
2.1-2.2 5.2-5.7 5.8-6.4 11.711.9 7.4-7.5 6.8-6.9 12.913.0
2.2-2.3 5.9-6.3 6.5-7.0 12.612.8 7.5-8.0 7.1-7.7 13.213.9
2.3-2.4 6.1-6.8 6.8-7.5 13.814.0 7.7-8.5 7.3-8.0 13.415.6
2.3-2.4 6.1-7.2 7.1-7.8 14.614.8 7.9-8.9 7.5-8.2 13.815.8
12.8-13.0 7.5-8.0 7.0-7.5 13.2-14.2 6.2-6.7 5.8-6.2
* PDB Nominal dan kebutuhan investasi merupakan jumlah selama 2010-2014
Submit 2009: PROGRAM/KEBIJAKAN YANG MENDORONG SEKTOR RIIL
8
INFRASTRUKTUR: - Mengatasi masalah pengadaan tanah [1T] - Menerapkan skema Public Private Partnership (PPP) [QW-1T] - Menyiapkan alternatif pembiayaan infrastruktur [1T] - Revitalisasi peran pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur [ QW-1T] - Menyempurnakan/menyinkronkan berbagai peraturan [1T]
PANGAN - Mengatur ketersediaan lahan [QW-1T] - Menjaga kelancaran arus barang dan jasa dari sentra produksi ke pasar domestik [5T] - Mengupayakan tersedianya dana yang cukup dan terjangkau bagi investasi dan operasional usaha di bidang pertanian [QW-100h]
14
11/19/2009
Submit 2009: PROGRAM/KEBIJAKAN YANG MENDORONG SEKTOR RIIL
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH - Meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan LKM [1T] - Melakukan revitalisasi terhadap KUR [ 100h] - Mengembangkan kapasitas UKM [100 h] KETERNAGAKERJAAN: - Memperbaiki aturan ketenagakerjaan secara lebih adil untuk mendorong produktifitas [100h-5T] BANK DAN PENDANAAN - Membuka akses permodalan, megupayakan bunga dibawah 8 persen, serta mengembangkan perbanka khusus pengembangan industri [100h-5T] INVESTASI - Simplifikasi prosedur pengurusan ijim dan harmonisasi tarif [100h-1T]
Submit 2009: PROGRAM/KEBIJAKAN YANG MENDORONG SEKTOR RIIL
9
10
PERPAJAKAN - Penciptaan sistim perpajakan yang fair dan bussiness friendly [1T] KEPABEANAN - Penciptaan sistim kepabeanan sederhana dan transparan, dan tidak menghambat kelancaran arus barang [QW-1T] PASAR - pengupayaan fair trade di pasar ekspor dan domestik [100h-5T] BAHAN BAKU/STRUKTUR INDUSTRI - Mengupayakan ketersediaan bahan baku dan barang modal dengan harga yang bersaing dan menciptakan industri hulu yan kuat hingga tercipta produk ekspor yang bernilai tambah tinggi [100h-5T] KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) - Pengembangan KEK untuk masing-masing sektor industri [1t]
15
11/19/2009
Summit 2009: CONTOH PROGRAM AKSI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL
11
Iklim Usaha dan Infrastruktur: Perbaikan Prosedur “doing g bussiness” untuk swasta dalam pembangunan infrastruktur - perubahan regulasi (a.l. Perpres 67/2005) untuk menciptakan iklim yang lebih baik [secepat-cepatnya] - Pemerintah memberikan dukungan agar investasi yang tidak layak menjadi layak melalui: (1) pengadaan tanah oleh pemerintah dengan dana APBN,; (b) Biaya pengadaan tanah ditetapkan bukan bagian g dari investasi; ((c)) sistem tender disederhanakan dan dimungkinkan penunjukan langsung; (d) dll [1 tahun] Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan LKM: Merekomendasikan agar RUU LKM segera diselesaikan
Prioritas Nasional Lima Tahun, 2010-2014: PRIORITAS 6: PROGRAM AKSI BIDANG INFRASTRUKTUR
12
TANAH DAN TATA RUANG Æ Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu.
JALAN Æ Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang total 19.370 km pada 2014.
PERHUBUNGAN Æ Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini.
PERUMAHAN RAKYAT Æ Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012.
PENGENDALIAN BANJIR Æ Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013.
TELEKOMUNIKASI Æ Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat.
TRANSPORTASI PERKOTAAN Æ Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014.
16
11/19/2009
Prioritas Nasional Lima Tahun, 2010-2014: PRIORITAS 7: PROGRAM AKSI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
13
KEPASTIAN HUKUM Æ Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.
PENYEDERHANAAN PROSEDUR Æ Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota, yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
LOGISTIK NASIONAL Æ Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi.
SISTEM INFORMASI Æ Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. ekspor Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang.
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) Æ Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema PublicPrivate Partnership sebelum 2012.
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN Æ Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja
TERIMA KASIH
34
17
