PEMBIAYAAN PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA. Laporan Kajian

PEMBIAYAAN PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA Laporan Kajian

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) - 2008 -

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pembiayaan Pencapaian MDGs di Indonesia (Laporan Kajian) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Edisi ke-1, Cetakan ke-1 xvi + 197 hal. 25 cm ISBN 987-979-3764-37-5

Pembiayaan Pencapaian MDGs di Indonesia (Laporan Kajian) Edisi Pertama Cetakan Pertama, April 2008

Tim Penulis Dedi M. Masykur Riyadi (Editor) Tuti Riyati (Ketua Pelaksana) Ade Kuswoyo (Pembiayaan) Gustomi Rudiyanto (Air Minum dan Sanitasi) Mahlil Ruby (Kesehatan) Maliki (Pendidikan, Kemiskinan) Nizhar Marizi (Target MDGs) Pungkas Bahjuri Ali (Kesehatan) Suharti (Pendidikan) Vivi Yulaswati (Kemiskinan)

Desain & Tata Letak R. Adi Nur Setiadi

PEMBIAYAAN PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA Laporan Kajian

Buku ini melaporkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2007. Kajian ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya, dan sekaligus untuk menunjukkan telah diupayakannya, pengarusutamaan tujuan pembangunan milenium (Millennium

Development

Goals

atau

MDGs)

dalam

pembangunan

Indonesia

yang

diselenggarakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang telah disusun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Laporan ini diharapkan dapat mendukung dan melengkapi kepustakaan yang telah ada mengenai MDGs di Indonesia, dan merupakan salahsatu sarana dalam upaya berkesinambungan untuk mencapai MDGs tersebut. Penghitungan prakiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai MDGs telah banyak dilakukan dalam skala global, regional atau nasional. Dalam pembuatan prakiraan tersebut lazim digunakan pendekatan makro untuk menghitung kebutuhan pembiayaan nasional. Angka yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk melihat kemungkinan dan kapasitas pencapaian MDGs serta untuk mendorong peningkatan kapasitas negara berkembang agar mampu mencapai tujuan dimaksud dengan mendayagunakan dukungan dan kerjasama internasional. Kajian ini mencoba menelaah aspek pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai MDGs di Indonesia berdasarkan kapasitas manajemen dan sumber daya nasional yang ada melalui berbagai pendekatan yang mungkin diterapkan. Kajian yang menghasilkan laporan ini dilaksanakan oleh sebuah tim lintas unit kerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas. Dalam pelaksanaan kajian telah dilakukan proses diskusi, seminar, lokakarya, penyusunan dan pembahasan laporan oleh tim secara khusus atau dengan mengikutsertakan stakeholders terkait dari Kementerian/Lembaga dan dari luar pemerintah, khususnya dari Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Pendidikan Nasional.

- i -

Tim Pelaksana Kajian Penanggungjawab : Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) Ketua

: Dra. Tuti Riyati, MA

Anggota

: Dr. Maliki, ST, MSIE Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS Dr. Vivi Yulaswati Ir. Suharti, MA Lenny N. Rosalin, SE, MA Ir. Nugroho Tri Utomo, MRP Ade Kuswoyo, Ssi Nizhar Marizi, STP, MSi Gustomi Rudiyanto, ST

Nara Sumber

: Dr. Ir. Bambang Widianto, MA Dr. Prasetijono Widjojo MJ Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH Dr. Ir. Taufik Hanafi, MURP Ir. Basah Hernowo, MA Dr. dr. Mahlil Ruby, MKes

Kontributor Aktif

:

Ucapan terima kasih patut disampaikan kepada rekan-rekan dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pertemuan, diskusi, seminar dan konsinyasi dalam rangka pelaksanaan kajian ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan khususnya kepada Saudara-saudara Bangkit Hutajulu, Budi Susetyo, Carmelia Basri, Eko Saputro, Eli W., Erna Mulati, Gemala Hatta, Hakimi, Kirana R., Lukman H., Sri Renani P. Astuti, dan Vivi V; serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

- ii -

KATA PENGANTAR Buku ini adalah laporan kajian Pembiayaan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang dilaksanakan dengan biaya APBN tahun 2007 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS. Kajian ini dilaksanakan oleh staf Kementerian Negara PPN/Bappenas dari berbagai Kedeputian dan Staf Ahli, sesuai dengan sifat MDGs yang lintasbidang dan lintassektor. Meskipun MDGs sudah dicanangkan sebagai kesepakatan global sejak tahun 2000, namun banyak hal terkait dengan upaya percepatan dan pembiayaan untuk mencapainya masih merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Dalam laporan mutakhir tentang MDGs dibahas antara lain tentang status pencapaian MDGs di suatu negara apakah mungkin dicapai atau dalam laju sesuai harapan (on-track), ataukah masih jauh dari harapan atau sangat mungkin tidak tercapai (off-track). Status dalam klasifikasi off-track tersebut nampaknya berkaitan erat dengan kendala strategis penempatan upaya pencapaian MDGs sebagai prioritas nasional, atau beratnya upaya untuk mencapai kondisi yang diharapkan karena permasalahan struktural dan operasional. Biaya dan anggaran yang tersedia adalah salah satu faktor dominan yang dihadapi banyak negara berkembang dalam menempatkan upaya pencapaian MDGs sebagai prioritas. Kajian makro untuk menghitung biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan milenium sudah banyak dilakukan, namun belum banyak yang melakukan telaahan atau kajian kebutuhan dan situasi riil secara mikro di tingkat suatu negara. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan landasan kebijakan pembiayaan untuk mencapai MDGs di Indonesia. Kajian ini mencoba melihat pula apakah pendekatan pengarusutamaan upaya pencapaian MDGs juga telah didukung oleh pembiayaan yang sejalan dengan pengarusutamaan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan bermanfaat selain untuk dasar pertimbangan penganggaran juga untuk melengkapi laporan pencapaian MDGs yang sudah dua kali diterbitkan, terakhir pada tahun 2007. Kajian ini dapat terselenggara dan laporan ini dapat diterbitkan karena adanya dukungan penuh dari pimpinan dan staf Deputi Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, Usaha Kecil dan Menengah, Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Deputi Sarana dan Prasarana, Deputi Pendanaan Pembangunan, dan Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemiskinan. Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan sebagai penanggungjawab kajian mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan staf tersebut di atas, khususnya kepada Saudara-saudara Tuti Riyati, Ade Kuswoyo, Maliki, Pungkas Bahjuri Ali, Suharti, Vivi Yulaswati, Gustomi, Nizhar Marizi, Nugroho Triutomo, Lenny NR, Mahlil Ruby sebagai nara sumber, dan para staf pendukung administrasi. Jakarta, Januari 2008. Penanggungjawab Kajian:

Dedi M. Masykur Riyadi

- iii -

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. iii DAFTAR ISI............................................................................................................................................... v DAFTAR TABEL ...................................................................................................................................... ix DAFTAR GAMBAR................................................................................................................................xii DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................................................ xv BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

PENDAHULUAN ...................................................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang................................................................................................................. 1

1.2

Tujuan .............................................................................................................................. 2

1.3

Ruang Lingkup ............................................................................................................... 2

1.4

Sistematika Penulisan .................................................................................................... 3

TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (Millennium Development Goals) DI INDONESIA......................................................................................................................... 7 2.1

Deklarasi Milenium ........................................................................................................ 7

2.2

Tujuan dan Target MDGs .............................................................................................. 8

2.3

Pencapaian MDGs di Indonesia.................................................................................... 9

2.4

MDGs dan RPJMN 2004-2009 ..................................................................................... 10

2.5

Pembiayaan untuk Pencapaian MDGs di Indonesia................................................ 11

PEMBIAYAAN MDGs BIDANG PENDIDIKAN ............................................................. 15 3.1

Pendahuluan ................................................................................................................. 15 3.1.1 Latar Belakang............................................................................................... 15 3.1.2 Studi Pustaka................................................................................................. 16 3.1.3 Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan di Indonesia ............................... 21

3.2

Metodologi..................................................................................................................... 23 3.2.1 Perhitungan Jumlah Murid ......................................................................... 23 3.2.2 Pendekatan Mikro......................................................................................... 25 3.2.3 Pendekatan Makro........................................................................................ 36

3.3

Biaya yang Dibutuhkan ............................................................................................... 40 3.3.1 Metode Mikro................................................................................................ 40 3.3.2 Metode Makro ............................................................................................... 50 3.3.3 Strategi Pembiayaan ..................................................................................... 51

PEMBIAYAAN MDGs BIDANG KESEHATAN............................................................... 59 4.1

Pendahuluan ................................................................................................................. 59 4.1.1 Latar Belakang............................................................................................... 59 4.1.2 Pencapaian MDGs Bidang Kesehatan di Indonesia ................................. 61 4.1.3 Kondisi Pendanaan Kesehatan di Indonesia ............................................. 69

- v -

Daftar Isi

BAB 5

BAB 6

BAB 7

4.2

Metodologi .................................................................................................................... 76 4.2.1 Ruang Lingkup.............................................................................................. 76 4.2.2 Kerangka Pikir dan Alur Perhitungan Biaya ............................................ 77 4.2.3 Langkah Penghitungan Biaya ..................................................................... 83 4.2.4 Asumsi dan Keterbatasan ............................................................................ 86

4.3

Kebutuhan Biaya........................................................................................................... 88 4.3.1 Kebutuhan Kesehatan Utama...................................................................... 88 4.3.2 Rekapitulasi Kebutuhan Biaya MDGs Bidang Kesehatan ................... 121 4.3.3 Kebutuhan dan Kesenjangan Pembiayaan .............................................. 122

PEMBIAYAAN MDGs BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI .............................. 129 5.1

Pendahuluan ............................................................................................................... 129 5.1.1 Latar Belakang............................................................................................. 129 5.1.2 Konsep Dasar dan Pencapaian Sasaran Air Minum dan Sanitasi ....... 130 5.1.3 Dampak Pelayanan..................................................................................... 131 5.1.4 Pencapaian Sasaran Air Minum dan Sanitasi Dasar .............................. 133

5.2

Metodologi .................................................................................................................. 135

5.3

Kebutuhan Biaya......................................................................................................... 137 5.3.1 Asumsi Perhitungan................................................................................... 137 5.3.2 Hasil Perhitungan ....................................................................................... 140

5.4

Strategi Pembiayaan................................................................................................... 151 5.4.1 Kebijakan Pendanaan Air Minum dan Sanitasi ...................................... 151 5.4.2 Kecenderungan Anggaran untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 2003-2005 ....................................................................................... 152

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM YANG TERINTEGRASI.................................................................................................................... 157 6.1

Pendahuluan ............................................................................................................... 157

6.2

Program Penanggulangan Kemiskinan ................................................................... 158 6.2.1 Pembangunan Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Tidak Mampu ......................................................................................................... 158 6.2.2 Pembangunan Kesehatan untuk Keluarga Miskin................................. 161

6.3

Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi: Program Keluarga Harapan (PKH)............................................................................................................................ 162

6.4

Pembiayaan Program Keluarga Harapan (PKH) ................................................... 169

STRATEGI PEMBIAYAAN UNTUK PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA........................................................................................................................... 175 7.1

Pendahuluan ............................................................................................................... 175

7.2

Kebutuhan Pembiayaan............................................................................................. 176

- vi -

Daftar Isi

7.3

Strategi Pembiayaan................................................................................................... 177 7.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Pembiayaan, Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dengan Upaya Pencapaian MDGs, serta Peningkatan Optimalisasi Belanja Negara .............................................. 178 7.3.2 Pembagian Peran Pemerintah – Non Pemerintah dan Peningkatan Peran Masyarakat/ Swasta......................................................................... 182 7.3.3 Peningkatan Kerjasama Pembangunan dan Pembiayaan Internasional ................................................................................................ 185

7.4

Strategi Khusus ........................................................................................................... 186 7.4.1 Bidang Pendidikan ..................................................................................... 186 7.4.2 Bidang Kesehatan ....................................................................................... 187 7.4.3 Bidang Air Minum dan Sanitasi Dasar .................................................... 189

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................................................ 191

- vii -

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Tujuan dan Target MDGs .............................................................................................. 8

Tabel 3.1

Ringkasan Beberapa Studi Perkiraan Pembiayaan Tambahan untuk Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan...................................................................... 17

Tabel 3.2

Contoh Studi Perhitungan Pembiayaan MDGs Bidang Pendidikan Di Beberapa Negara Terpilih dengan Beberapa Hasil Perhitungan............................ 18

Tabel 3.3

Asumsi yang Dipakai untuk Menghitung Pembiayaan MDGs.............................. 19

Tabel 3.4

Biaya Satuan (dalam Rupiah) Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2008... 26

Tabel 3.5

Asumsi yang Dipakai dalam Perhitungan Pembiayaan Pencapaian MDGs ........ 31

Tabel 3.6

Proyeksi Jumlah Murid, Guru, Sekolah, dan Kelas Tingkat SD/MI yang Dibutuhkan untuk Mencapai Target MDGs Tahun 2015 ........................................ 34

Tabel 3.7

Proyeksi Jumlah Murid, Guru, Sekolah, dan Kelas Tingkat SMP/MTs yang Dibutuhkan untuk Mencapai Target MDGs Tahun 2015 ........................................ 35

Tabel 3.8

Rencana Skema Kenaikan Tunjangan Fungsional Berkaitan dengan Implementasi UU No. 14 2005 .................................................................................... 36

Tabel 3.9

Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Miliar Rupiah) ........................................................................................ 37

Tabel 3.10

Satuan Biaya Rata-Rata yang Digunakan untuk Perhitungan Pembiayaan, Harga Tahun 2008......................................................................................................... 38

Tabel 3.11

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Berlaku), 2008-2015 ................. 42

Tabel 3.12

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008), 2008-2015....... 43

Tabel 3.13

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, dalam Miliar Rupiah Harga Berlaku, 2008-2015 ..................... 44

Tabel 3.14

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008, 20082015................................................................................................................................. 45

Tabel 3.15

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Berlaku) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015 ............................................. 46

Tabel 3.16

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015................................. 47

Tabel 3.17

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, (dalam Miliar Rupiah Harga Berlaku) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015 ............................................. 48

- ix -

Daftar Tabel

Tabel 3.18

Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, (dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015 ............. 49

Tabel 3.19

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Biaya yang Dibutuhkan untuk Mencapai MDGs Bidang Pendidikan Metode Mikro................................................................. 50

Tabel 3.20

Hasil Perhitungan dana Untuk Mencapai MDGs Bidang Pendidikan Melalui Metode Makro (dalam Miliar Rupiah)....................................................................... 51

Tabel 3.21

Strategi Pembiayaan Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan (dalam Miliar Rupiah)........................................................................................................................... 52

Tabel Box.

Kelebihan Pendidikan Inklusif Dibandingkan dengan Jenis Pendidikan yang Lain ....................................................................................................................... 55

Tabel 4.1

Jenis dan Persentase Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia Tahun 2004............. 66

Tabel 4.2

Peta Pembiayaan Kesehatan Indonesia 2003-2004 ................................................... 70

Tabel 4.3

Gambaran Belanja Kesehatan Indonesia dan Negara Asean Lainnya.................. 71

Tabel 4.4

Status Kesehatan Negara Asean Dibandingkan dengan Indonesia (Data 1997)................................................................................................................................ 71

Tabel 4.5

Alokasi Anggaran Departemen Kesehatan Tahun 2008 Menurut Program Untuk Belanja Tidak Mengikat ................................................................................... 72

Tabel 4.6

Anggaran Kesehatan Di Beberapa Kabupaten/Kota................................................ 73

Tabel 4.7

Beberapa Daerah yang Telah Mengalokasikan Anggaran Kesehatan Secara Efektif ............................................................................................................................. 75

Tabel 4.8

Paket Program dan Intervensi Kesehatan Anak....................................................... 79

Tabel 4.9

Paket Program dan Intervensi Kesehatan Ibu .......................................................... 80

Tabel 4.10

Paket Program dan Intervensi HIV/AIDS ................................................................. 81

Tabel 4.11

Paket Program dan Intervensi Malaria ...................................................................... 82

Tabel 4.12

Paket Program dan Intervensi TB............................................................................... 82

Tabel 4.13

Jumlah Kasus Asfiksia, BBLR, Infeksi dan Tetanus Neonatorum Menurut Tahun ............................................................................................................................. 89

Tabel 4.14

Biaya Rata-Rata Per Kasus Penanganan Bayi Penderita Asfiksia, BBLR, Infeksi dan Tetanus Neonatorum Menurut Tahun .................................................. 90

Tabel 4.15

Total Biaya Intervensi Langsung Pelayanan Neonatal Menurut Tahun ............... 90

Tabel 4.16

Kebutuhan Safety Box dan Target Cakupan Imunisasi Bayi Menurut Tahun....... 91

Tabel 4.17

Satuan Biaya Imunisasi Menurut Tahun ................................................................... 91

Tabel 4.18

Total Biaya Intervensi Langsung Pelayanan Imunisasi Tahun 2008-2015 ............ 92

Tabel 4.19

Jumlah Kasus yang Menjadi Fokus MTBS Menurut Tahun (Ribuan) ................... 93

Tabel 4.20

Biaya Rata-Rata Per Kasus (dalam Ribuan Rupiah)................................................. 93

Tabel 4.21

Total Biaya Intervensi Langsung Pelayanan MTBS (dalam Jutaan Rupiah)......... 94

Tabel 4.22

Total Biaya Langsung Pelayanan Kesehatan Anak Menurut Tahun ..................... 94

Tabel 4.23

Kebutuhan Biaya Pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak........................... 95

- x -

Daftar Tabel

Tabel 4.24

Kebutuhan Biaya untuk Penguatan Sistem Kesehatan............................................ 96

Tabel 4.25

Total Kebutuhan Biaya Untuk Penurunan Kematian Neonatal, Bayi dan Balita............................................................................................................................... 96

Tabel 4.26

Sasaran dan Cakupan Kesehatan Ibu......................................................................... 97

Tabel 4.27

Perhitungan Kebutuhan Biaya Pelayanan Langsung .............................................. 99

Tabel 4.28

Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan yang Dilatih dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu .................................................................................................. 101

Tabel 4.29

Kebutuhan Biaya Tenaga Kesehatan Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu . 101

Tabel 4.30

Satuan Biaya dan Jumlah Sarana dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu................................................................................................................................. 102

Tabel 4.31

Kebutuhan Biaya Untuk Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Ibu................................................................................................................................. 102

Tabel 4.32

Kebutuhan Biaya Penguatan Sistem ........................................................................ 103

Tabel 4.33

Total Kebutuhan Biaya Pelayanan Kesehatan Ibu ................................................. 103

Tabel 4.34

Estimasi Prevalensi dan Kasus HIV Menurut Tahun ............................................ 104

Tabel 4.35

Kebutuhan Biaya Pelayanan Preventif Menurut Daerah Papua dan Selain Papua............................................................................................................................ 106

Tabel 4.36

Kebutuhan Biaya untuk Pengobatan Menurut Wilayah ...................................... 107

Tabel 4.37

Jenis dan jumlah tenaga yang perlu dilatih dalam penanggulangan HIV/AIDS..................................................................................................................... 108

Tabel 4.38

Kebutuhan Biaya Pelatihan Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga............... 108

Tabel 4.39

Kebutuhan biaya untuk infrastruktur program HIV/AIDS .................................. 109

Tabel 4.40

Kebutuhan Biaya Bagi Penguatan Sistem Penanggulangan HIV/AIDS.............. 109

Tabel 4.41

Total Biaya Pelayanan HIV/AIDS............................................................................. 110

Tabel 4.42

Estimasi Jumlah Kasus Malaria per Tahun ............................................................. 110

Tabel 4.43

Biaya Intervensi Langsung Preventif Penanggulangan Malaria .......................... 112

Tabel 4.44

Kebutuhan Biaya untuk Diagnosa............................................................................ 112

Tabel 4.45

Biaya Pengobatan Malaria Falsiparum, Malaria Vivax, Malaria Berat dan Penyediaan Obat oleh Kader..................................................................................... 113

Tabel 4.46

Kebutuhan Dana untuk Pedoman/Bahan Habis Pakai.......................................... 113

Tabel 4.47

Rekapitulasi Biaya Langsung Program Malaria ..................................................... 114

Tabel 4.48

Kebutuhan Biaya Pelatihan Tenaga Pengelola Malaria......................................... 114

Tabel 4.49

Kebutuhan Biaya untuk Infrastruktur Penanggulangan Malaria ........................ 115

Tabel 4.50

Biaya Penguatan Sistem............................................................................................. 115

Tabel 4.51

Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Program Malaria ................................................... 115

Tabel 4.52

Kebutuhan Biaya Malaria Per Kapita....................................................................... 116

Tabel 4.53

Perkembangan Target Penemuan Kasus TB ........................................................... 117

Tabel 4.54

Total Biaya Intervensi Langsung Penanganan TB DOTS ...................................... 117

- xi -

Daftar Tabel

Tabel 4.55

Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dilatih TB DOTS .................................118

Tabel 4.56

Biaya Pelatihan Menurut Jenis Tenaga yang Menangani TB DOTS .....................118

Tabel 4.57

Kebutuhan Biaya TB Untuk Infrastruktur dan Penguatan Sistem........................119

Tabel 4.58

Rekapitulasi Total Kebutuhan Biaya TB DOTS .......................................................119

Tabel 4.59

Satuan Biaya dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga ...........................................................................................................................121

Tabel 4.60

Kebutuhan Biaya Pre-service Training (dalam Jutaan Rupiah) ...............................121

Tabel 4.61

Kebutuhan Biaya Total dalam Mencapai MDGs Menurut Tujuan .......................122

Tabel 4.62

Kebutuhan Biaya Menurut MDGs Menurut Kategori ............................................122

Tabel 4.63

Kesesuaian antara Intervensi yang dianggap cost effective oleh WHO Di bandingkan dengan Tujuan MDGs ...........................................................................123

Tabel 5.1

Dampak Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Dasar ...............................................132

Tabel 5.2

Definisi Air Minum dan Sanitasi Dasar Terlindungi ..............................................137

Tabel 5.3

Biaya Investasi Awal Per Kapita................................................................................138

Tabel 5.4

Asumsi yang Digunakan untuk Menentukan Biaya Komposisi Operasional dan Pemeliharaan Tahunan .......................................................................................139

Tabel 5.5

Biaya Pemeliharaan Tahunan Per Kapita ................................................................140

Tabel 5.6

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Estimasi Pembiayaan Untuk Pencapaian Target MDGs Air Minum Per Tahun ........................................................................141

Tabel 5.7

Rekapitulasi Penghitungan Estimasi Pembiayaan Tahunan Sanitasi Dasar........147

Tabel 5.8

Ketidaksejalanan antara Reformasi Anggaran dengan Pendanaan Air Minum dan Sanitasi ....................................................................................................152

Tabel 6.1

Program Conditional Cash Transfers (CCT) di Beberapa Negara ............................164

Tabel 6.2

Persyaratan Peserta PKH Kesehatan.........................................................................168

Tabel 6.3

Skenario Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ...........................................169

Tabel 6.4

Rencana Tahapan Cakupan Penerima PKH 2008-2015 (dalam Juta)*) ..................170

Tabel 7.1

Rekapitulasi Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan, Kesehatan, serta Air Minum dan Sanitasi Dasar (Miliar Rupiah).........................176

Tabel 7.2

Anggaran Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi Pendidikan, Kesehatan, serta Perumahan dan Fasilitas Umum (Miliar Rupiah)..........................................177

Tabel 7.3

Penerimaan Negara dan Hibah 2004-2008 (Miliar Rupiah) ...................................178

Tabel 7.4

Situasi Kesehatan Ibu dan Anak Menurut Provinsi................................................188

Tabel 7.5

Pengeluaran Rata-rata Tahunan dalam Pembangunan Sektor Air Minum .........189

- xii -

DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1

Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan Dasar di Indonesia dan Proyeksinya Sampai Tahun 2015....................................................................................................... 22

Gambar 3.2

Jumlah Anak Usia Sekolah yang Terancam Tidak Dapat Bersekolah ................... 23

Gambar 3.3

Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Usia Tunggal .......................... 24

Gambar 3.4

Rata-rata Pertumbuhan Partisipasi Sekolah yang Diperlukan untuk Mencapai MDGs 2015 .................................................................................................. 25

Gambar 3.5

Rata-rata Pengeluaran Pendidikan per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran per Umur Tunggal, 2005 .............................................................................................. 27

Gambar 3.6

Persentase Pekerja Anak dan Anak Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga ......... 29

Gambar 3.7

Bayaran per Bulan untuk Pekerja Swasta dan Kompensasi untuk Pekerja Bisnis Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005................................................................................................................................. 30

Gambar 4.1

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita di Indonesia Tahun 1989 2005................................................................................................................................. 62

Gambar 4.2

Kecenderungan Angka Kematian Neonatus, Bayi dan Balita ................................ 63

Gambar 4.3

Penyebab Kematian Utama Neonatal di Indonesia Tahun 2001 ............................ 64

Gambar 4.4

Kecenderungan Kematian Ibu sejak 1990 sampai 2002 dan Proyeksi 2015........... 65

Gambar 4.5

Penyebab Kematian Ibu (SKRT, 2001)........................................................................ 66

Gambar 4.6

Jumlah Kasus Baru dan Kumulatif Kasus AIDS (sampai dengan tahun 2006)................................................................................................................................ 67

Gambar 4.7

Prevalensi TB dengan Sputum Positif menurut Kawasan dan Nasional .............. 69

Gambar 4.8

Gambaran Belanja Kesehatan Indonesia Pra Krisis ................................................. 69

Gambar 4.9

Sumber Pembiayaan Kesehatan di Indonesia tahun 2004....................................... 70

Gambar 4.10

Jenis-Jenis Intervensi Penurunan Angka Kematian Anak yang Efektivitas Biaya (Cost Effective)...................................................................................................... 78

Gambar 4.12

Perhitungan Akhir Biaya Pencapaian MDGs Kesehatan......................................... 86

Gambar 4.13

Kebutuhan Biaya MDGs Kesehatan 2008-2015...................................................... 123

Gambar 4.14

Kebutuhan Pembiyaan MDGs 2008-2015 menurut Kategori............................... 124

Gambar. 4.15

Alokasi Anggaran Departemen Kesehatan 2006-2008 ........................................... 125

Gambar 5.1

Cakupan Pelayanan Air Minum............................................................................... 133

Gambar 5.2

Cakupan Pelayanan Sanitasi Dasar.......................................................................... 134

Gambar 5.3

Flowchart Penghitungan Pembiayaan MDGs untuk Air Minum dan Sanitasi Dasar .............................................................................................................. 137

Gambar 5.4

Cakupan Pelayanan Air Minum untuk Mencapai Target MDGs 2015................ 138

Gambar 5.5

Cakupan Pelayanan Sanitasi Dasar untuk Mencapai Target MDGs 2015........... 138

- xiii -

Daftar Gambar

Gambar 5.6

Cakupan Air Minum Menurut Pilihan Teknologi.................................................. 142

Gambar 5.7

Cakupan Air Minum Menurut Pilihan Teknologi di Perkotaan .......................... 142

Gambar 5.8

Cakupan Air Minum Menurut Pilihan Teknologi di Perdesaan .......................... 143

Gambar 5.9

Pembiayaan Tahunan Air Minum Menurut Desa-Kota ........................................ 143

Gambar 5.10

Biaya Operasional Tahunan untuk Air Minum...................................................... 144

Gambar 5.11

Biaya Pemeliharaan Tahunan untuk Air Minum ................................................... 144

Gambar 5.12

Total Biaya untuk Air Minum per Tahun................................................................ 145

Gambar 5.13

Proporsi Pembiayaan untuk Air Minum ................................................................. 145

Gambar 5.14

Cakupan Sanitasi Dasar Menurut Pilihan Teknologi............................................. 146

Gambar 5.15

Cakupan Sanitasi Dasar Menurut Pilihan Teknologi di Perkotaan ..................... 146

Gambar 5.16

Cakupan Sanitasi Dasar Menurut Pilihan Teknologi di Perdesaan..................... 148

Gambar 5.17

Pembiayaan Menurut Desa-Kota.............................................................................. 148

Gambar 5.18

Pembiayaan Operasional Sanitasi Dasar ................................................................. 149

Gambar 5.19.

Pembiayaan Pemeliharaan Sanitasi Dasar .............................................................. 149

Gambar 5.20

Jumlah Biaya Berdasarkan Komponen .................................................................... 150

Gambar 5.21

Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Komponen Biaya ........................................... 150

Gambar 5.22

Alokasi Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Menurt Sub-Sektor di Tingkat Daerah............................................................................................................ 153

Gambar 5.23

Alokasi Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Menurut Jenis Kegiatan di Tingkat Daerah............................................................................................................ 153

Gambar 7.1

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah................................................................. 182

Gambar 7.2

Proporsi Pembiayaan Kesehatan dari Pemerintah dan Non Pemerintah di Indonesia...................................................................................................................... 187

- xiv -

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN AKB

: Angka Kematian Bayi, yaitu kematian yang terjadi pada anak usia satu tahun ke bawah dengan satuan per 1.000 kelahiran hidup

AKBA

: Angka Kematian Anak Balita, yaitu kematian yang terjadi pada anak usia 0-5 tahun dengan satuan per 1.000 kelahiran hidup

AKI

: Angka Kematian Ibu, yaitu adalah jumlah kematian maternal yang terjadi dalam periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Yang dimaksud dengan kematian maternal adalah kematian seorang wanita pada saat hamil, pada berapapun usia kehamilan tersebut, yang disebabkan oleh kehamilan atau 42 hari setelah persalinan

AMI

: Annual Malaria Rate (per 1.000 penduduk) TB

ANC

: Pelayanan antenatal care meliputi pelacakan ibu hamil, pelayanan antenatal care empat kali, imunisasi TT ibu hamil, pemberian tabel besi, penanganan ibu hamil kekurangan energi kronik, pemeriksaan Hb dan protein urin,

API

: Annual Parasite Rate (per 1.000 penduduk)

APK

: Angka Partisipasi Kasar, perbandingan jumlah penduduk yang terdaftar sekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah tingkat tertentu (7-12 untuk SD/MI dan 13-15 untuk SMP/MTs)

APM

: Angka Partisipasi Murni, perbandingan jumlah anak sekolah dengan umur yang sesuai dengan tingkat sekolahnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah tingkat tertentu (7-12 untuk SD/MI dan 13-15 untuk SMP/MTs)

ARV

: Anti Retroviral

Asfiksia (Neonatal) : Kondisi bayi yang tidak dapat bernapas spontan dan teratur segera waktu lahir ASI

: Air Susu Ibu

Askeskin

: Asuransi kesehatan bagi penduduk miskin

Balita

: Bawah lima tahun

BBLR

: Bayi dengan berat lahir rendah

Bidan di desa

: Tenaga bidan yang ditempatkan dan tinggal di sebuah desa

BKKBN

: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BPS

: Badan Pusat Statistik

BTA

: Bakteri Tahan Asam

Cat gut (hal 50)

: Jenis benang jahit bagian dalam luka

CDR

: Case Detection Rate

DBD

: Demam Berdarah Dengue

GAVI

: Global Alliance for Vaccines and Immunization

GFATM

: Global Fund for AIDS, Tuberculosis and Malaria

- xv -

Daftar Istilah dan Singkatan

Gizi buruk

: Bila berat badan menurut umur (BB/U) berada di bawah minus 3 standar deviasi (Z_score < -3) dari angka median berat badan baku WHO-NCHS

Gizi Kurang

: Bila berat badan menurut umur (BB/U) berada di antara minus 2 dan minus 3 standar deviasi (-3 Z_score < -2) dari angka median berat badan baku WHO-NCHS.

ISPA

: Infeksi Saluran Pernapasan Akut

IUD

: Intra Uterine Device

Kekurangan Gizi

: Bayi di bawah usia 5 tahun (balita) berat badan menurut umur (BB/U) berada kurang dari -2 standar deviasi (-3 Z_score < -2) dari angka median berat badan baku WHO-NCHS.

Mistblower

: Alat pengembunan yang dapat digunakan untuk membunuh larva insektisida di tempat-tempat mengandung air.

Neonatus

: Bayi berusia 0-28 hari

PONED

: Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Dasar

PONEK

: Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergency Komprehensif

Poskesdes

: Pos Kesehatan Desa

Profilaksis

: Prophylaxis

Reagensia

: Bahan kimia yang berfungsi sebagai pereaksi dan atau katalisator serta fiksasi sediaan bagian dari tubuh (cairan dan jaringan tubuh)

Regimen

: Tatacara pengobatan

RPJMN

: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RS

: Rumah Sakit

SDKI

: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia

SDM

: Sumber Daya Manusia

SKRT

: Survey Kesehatan Rumah Tangga

Spraycan

: Alat penyemprot nyamuk pembunuh nyamuk

dewasa

yang

mengeluarkan

larutan

Spuit

: Alat suntik yang terdiri dari jarum dan tabung suntik

STD

: Sexually Transmitted Diseases

STI

: Sexually Transmitted Infections

Surveilens

: Pengamatan secara teratur dan terus menerus terhadap berbagai kondisi penyakit yang berpotensi wabah (kasus luar biasa) dengan tujua identifikasi kelompok risiko tinggi, cara penularan, dan pemutusan rantai penularan

TB DOTs

: Directly-Observed Treatment Short Course

UCI

: Universal Coverage of Immunization

UKM

: Upaya Kesehatan Masyasrakat

Wanita usia subur : Wanita pada masa reproduksi (usia 14-49 tahun)

- xvi -

Daftar Tabel

PENDAHULUAN

- xvii -

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

P

ada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Pembangunan Milenium. Deklarasi ini menghimpun komitmen untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket. Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs) sebagai kesepakatan bersama. MDGs mencakup delapan tujuan yaitu: (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) Menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan (8) Membangun kemitraan global untuk pembangunan. Pemerintah Indonesia selaku penandatangan Deklarasi Milenium, berkomitmen menjadikan MDGs sebagai salah satu acuan utama dalam penyusunan program pembangunan nasional, dan secara kontinyu melaporkan posisi pencapaian MDGs sampai dengan tahun 2015. Laporan pencapaian yang pertama telah dikeluarkan pada tahun 2004 yang memperlihatkan posisi pencapaian MDGs dari tahun 1990-2003. Dalam laporan MDGs yang pertama, disampaikan bahwa pencapaian MDGs di Indonesia bukan merupakan hal yang mudah. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk melakukan upaya bersama untuk mencapai tujuan-tujuan MDGs. Selain itu, salah satu permasalahan yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian adalah pembiayaan untuk pencapaian MDGs. Upaya pencapaian MDGs memerlukan biaya yang sangat besar. Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan oleh UN Millennium Projects bahwa pencapaian target MDGs akan sulit dilakukan oleh negara miskin dan berkembang tanpa adanya peningkatan bantuan yang signifikan dari negara maju. Berdasarkan perkiraan dalam kajian tersebut, diperlukan adanya peningkatan besaran bantuan sebesar USD 50 miliar untuk membantu pencapaian MDGs di seluruh dunia. Oleh karena itu, komitmen penyaluran 0,7 persen dari Gross National Product (GNP) negara maju menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan. Upaya pencapaian MDGs di Indonesia masih cukup sulit mengingat masih adanya beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia ke depan, yaitu: (i) masih rendahnya pertumbuhan ekonomi; (ii) masih rendahnya kualitas

1

Bab 1. Pendahuluan

sumber daya manusia; (iii) masih kurang menyatunya kegiatan perlindungan lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan; (iv) masih lebarnya kesenjangan pembangunan antar daerah, seperti antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota – desa; (v) belum pulihnya kualitas dan pelayanan infrastruktur dan masih tertundanya pembangunan infrastruktur baru; dan (vi) masih adanya potensi aksi separatisme dan konflik horizontal yang mengganggu kecepatan laju pembangunan dan berkurangnya kesenjangan. Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan Indonesia pada periode 2004-2009, Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu: (i) menciptakan Indonesia yang aman dan damai, (ii) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, serta (iii) meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk agenda yang ketiga yang relevan dengan kajian ini, prioritas pembangunan dan kebijakan diarahkan pada penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; peningkatan investasi; revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan; pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah; peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas; peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial; pembangunan kependudukan yang berkualitas; dan pembangunan infrastruktur. Untuk mengoptimalkan upaya pencapaian MDGs, Bappenas bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan kajian pembiayaan untuk MDGs di Indonesia pada tahun 2007.

1.2 Tujuan Tujuan pelaksanaan kajian adalah untuk menghitung kebutuhan pembiayaan untuk pencapaian MDGs serta menyusun rekomendasi kebijakan mengenai strategi pembiayaan untuk pencapaian MDGs di Indonesia sampai dengan tahun 2015.

1.3 Ruang Lingkup Pelaksanaan program pencapaian MDGs terdiri dari dua pendekatan yaitu melalui program yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor, serta program terintegrasi. Program terintregasi memiliki ciri lintas sektoral yang bertujuan dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam kajian ini dihitung kebutuhan pembiayaan untuk sektor pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi. Selain itu akan dijabarkan secara ringkas mengenai salah satu program teritegrasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemeintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Latar belakang pemilihan sektor pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi yang dibahas dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

2

Bab 1. Pendahuluan

1.

Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam rendahnya kualitas sumber daya manusia utamanya terkait dengan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan air minum dan sanitasi;

2.

Ketersediaan data dibidang pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi dasar cukup memadai untuk menjadi dasar perhitungan kebutuhan pembiayaan; dan

3.

Target dan indikator MDGs dalam ketiga bidang ini mempunyai ukuran pencapaian yang lebih jelas dan terukur dibandingkan dengan target MDGs yang lain sehingga mempermudah dalam perhitungan kebutuhan pembiayaannya.

4.

Kompleksitas tiga bidang yang dikaji tersebut dalam kaitannya dengan bidang lain relatif rendah sehingga kajian terhadap bidang dimaksud relatif bisa dilakukan secara mandiri terhadap bidang yang bersangkutan. Tujuan dan target penurunan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji namun permasalahannya sangat kompleks dan terkait dengan banyak bidang/sektor sehingga tidak dilakukan kajian secara khusus dan mendalam terhadap bidang kemiskinan, tetapi hanya diulas yang berkenaan dengan pembiayaan program penanggulangan terintegrasi.

Namun demikian patut dicatat bahwa ketiga sektor tersebut di atas sudah mencakup lima dari delapan tujuan dalam MDGs. Adapun tujuan-tujuan yang lain seperti kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta lingkungan hidup akan memperkaya analisis setiap bidang tersebut di atas. Pencapaian bidang pendidikan juga di dalamnya terdapat penjabaran yang sangat terkait erat dengan aspek gender. Sedangkan tujuan kedelapan – Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan – akan menjadi salah satu pemicu (trigger) untuk mempercepat upaya pencapaian MDGs di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan kajian ini terdiri atas 8 (delapan) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab 1

Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang perlunya dilaksanakanya kajian mengenai pembiayaan untuk pencapaian MDGs, tujuan kajian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan laporan. Bab pendahuluan ini merupakan dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kajian.

Bab 2

Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) Dalam bab ini, diuraikan penjelasan secara ringkas mengenai MDGs itu sendiri, keterkaitan MDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, dan penjelasan secara singkat mengenai pentingnya suatu analisis mengenai aspek pembiayaan dalam rangka pencapaian MDGs di Indonesia.

3

Bab 1. Pendahuluan

4

Bab 3

Pembiayaan Bidang Pendidikan Bab ini menguraikan pembiayaan pencapaian MDGs di bidang pendidikan mulai dari bagian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang bidang pendidikan, posisi pencapaian dan kajian pustaka. Kemudian dijelaskan pula mengenai metodologi yang digunakan untuk perhitungan, serta hasil penghitungan kebutuhan biayanya.

Bab 4

Pembiayaan Bidang Kesehatan Bab ini menguraikan pembiayaan pencapaian MDGs di bidang kesehatan yang terdiri dari bagian pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang, posisi pencapaian, dan kondisi pendanaan kesehatan di Indonesia. Penjabaran dilanjutkan dengan penjelasan mengenai metodologi perhitungan biaya serta hasil perhitungannya.

Bab 5

Pembiayaan Bidang Air Minum dan Sanitasi Bab ini menguraikan pembiayaan pencapaian MDGs di bidang air minum dan sanitasi dasar yang terdiri dari pendahuluan yang melingkupi latar belakang, konsepsi dasar, dampak pelayanan dan posisi pencapaian sasaran air minum dan sanitasi pada saat ini. Bagian selanjutnya menjabarkan mengenai metodogi serta hasil perhitungan kebutuhan biayanya.

Bab 6

Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Terintregasi Seperti dijelaskan dalam bagian ruang lingkup, bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai program penanggulangan kemiskinan melalui program terintegrasi. Bab ini menjelaskan mengenai bagian pendahuluan, ringkasan program penanggulangan kemiskinan secara umum, dan penjabaran mengenai Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian, penjabaran bab ini berbeda dengan bab yang lain yang menjelaskan mengenai pembiayaan bidang pendidikan, kesehatan dan air minum serta sanitasi. Bab ini tidak mencakup aspek pembiayaan secara detail, melainkan penjabaran mengenai dalam aspek programnya.

Bab 7

Strategi Pembiayaan untuk Mendukung Pencapaian MDGs Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai hasil perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk pencapaian MDGs dalam bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi serta menjabarkan strategi pembiayaannya secara umum.

TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS)

5

BAB 2

TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (Millennium Development Goals) DI INDONESIA

2.1 Deklarasi Milenium

D

alam bulan September tahun 2000, Pemerintah Indonesia berpartisipasi dalam Millennium Summit di New York dan ikut menandatangani Millennium Declaration. Deklarasi ini menyetujui suatu himpunan tujuan-tujuan pembangunan yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). MDGs adalah sebuah agenda global, berisi delapan tujuan pembangunan yang saling berkaitan: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Sebagai pemerintah salah satu negara penanda tangan Deklarasi Milenium, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya untuk mencapai target MDGs dan memonitor perkembangan kemajuan pencapaiannya. Upaya pencapaian MDGs merupakan sebuah rangkaian proses jangka panjang dan berkesinambungan. Hal ini bukan merupakan hal yang mudah, terutama pada saat Indonesia masih berada dalam periode transisi memulihkan diri dari krisis multidimensional yang diawali dengan krisis ekonomi-moneter pada tahun 1997, menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan melaksanakan reformasi di hampir seluruh bidang kehidupan. Meskipun demikian, pemerintah tetap optimistis untuk mencapai tujuan dan target MDGs tersebut. Hal ini membutuhkan banyak upaya dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan – dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dunia politik, dan institusi akademis – yang perlu bekerja sama. Sebagai salah satu manfaat, dan sekaligus tantangan, dengan menggunakan target dan indikator yang tertuang dalam MDGs, pembandingan kemajuan pencapaian hasil pembangunan antara Indonesia dengan negara-negara berkembang yang lain akan lebih mudah dilakukan. Kesepakatan MDGs juga memberikan peluang untuk meningkatkan kerja sama pembangunan antara negara-negara miskin dan berkembang dengan negara-negara maju. Hal ini juga sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lainnya yang telah

7

Bab 2. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals)

dikembangkan oleh berbagai lembaga, konferensi dan pertemuan PBB, termasuk mandat UN Habitat, Konferensi Dunia untuk Anak di New York tahun 1990, Konferensi Dunia mengenai Pendidikan untuk Semua di Jomtien tahun 1990, Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992, Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial di Kopenhagen tahun 1995, dan Konferensi Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002. Di tingkat nasional, MDGs memiliki peranan yang penting dalam mengukur kemajuan pembangunan di sektor-sektor relevan. MDGs merupakan masukan dan pertimbangan yang penting untuk perencanaan pembangunan nasional Indonesia.

2.2 Tujuan dan Target MDGs Delapan tujuan MDGs telah dijabarkan ke dalam target-target yang dapat diukur dan progresnya dapat dipantau dan dilaporkan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat diverifikasi dan diperbandingkan secara internasional. Kepada setiap negara diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dan melakukan lokalisasi terhadap indikator-indikator tersebut. Tabel 2.1 Tujuan dan Target MDGs

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $ 1 PPP per hari menjadi setengahnya antara 1990 – 2015. 2. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 – 2015.

2. Pendidikan Dasar untuk Semua

3. Memastikan pada 2015 semua anak-anak di mana pun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

3. Mendorong Kesetaraan 4. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan Gender dan Pemberdayaan dasar dan lanjutan pada 2005 dan di semua jenjang Perempuan pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. 4. Menurunkan Angka Kematian Anak

5. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990 dan 2015.

5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

6. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan 2015.

6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya

7. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada 2015.

8

8. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada 2015.


Tujuan 7. Memastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Target 9. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. 10. Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015. 11. Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

12. Melakukan pembangunan lebih lanjut sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. 13. Penanggulangan masalah pinjaman luar negeri melalui upaya nasional maupun internasional dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang berkesinambungan dalam jangka panjang. 14. Bekerja sama dengan negara-negara berkembang dalam mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif bagi penduduk usia muda. 15. Bekerja sama dengan sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

2.3 Pencapaian MDGs di Indonesia Untuk memonitor kemajuan pencapaiannya, pada bulan Februari 2004 Indonesia telah meluncurkan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yang pertama. Laporan pertama ini adalah hasil dari suatu proses partisipatoris seluruh kementerian dan institusi yang terkait, dikoordinasikan oleh Bappenas dan didukung oleh perwakilan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia. Laporan ini menyajikan kondisi Indonesia periode 1993 hingga 2003 dan berusaha menampilkan kecenderungan perkembangannya hingga tahun 2015. Dengan demikian laporan ini memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi, dan tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan. Pada bulan September 2005, Indonesia menghadiri Sidang Umum PBB yang membahas mengenai progres pencapaian MDGs di seluruh dunia. Sebagai salah satu bahan untuk menghadiri sidang ini, Pemerintah menyusun MDGs Summary Report pada bulan Agustus 2005. MDGs Summary Report ini merupakan ringkasan laporan MDGs Indonesia yang pertama dengan tampilan yang lebih ringkas dan mudah dipahami sehingga lebih mudah dibaca (reader friendly) oleh masyarakat luas. Pada laporan ini data pada sebagian indikator

9


dimutakhirkan sesuai data yang tersedia dan juga diketengahkan pandangan Indonesia mengenai tujuan kedelapan yaitu Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan. Selanjutnya, pada tahun 2007 ini, Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Seperti laporan sebelumnya, dokumen ini juga dihasilkan oleh pemerintah dengan keterlibatan aktif semua pihak dalam penyusunannya. Dalam laporan itu dikemukakan bahwa pencapaian MDGs Indonesia sampai tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang baik. Namun untuk beberapa target masih harus didorong dengan kerja keras semua pihak. Mengingat beragamnya kondisi Indonesia, dalam laporan ini, telah disajikan data secara ringkas mengenai kondisi pencapaian MDGs di seluruh provinsi sehingga mencerminkan kondisi yang lebih realistis mengenai pencapaian MDGs disetiap daerah di Indonesia. Dalam pemantauan dan pelaporan kemajuan pencapaian tujuan MDGs ini terdapat dua permasalahan yang dianggap perlu diantisipasi untuk penyusunan laporan berikutnya. Pertama, perlunya upaya pelembagaan mekanisme pendataan dengan akurasi dan objektivitas yang teruji. Pelembagaan pendataan ini terutama diperlukan pada indikator-indikator yang selama ini pengumpulan datanya masih bersifat ad-hoc dan sangat tergantung pada kegiatan berbantuan luar negeri seperti data emisi karbondioksida dan jumlah konsumsi bahan perusak ozon. Selain itu, kualitas data yang akurat dan terpercaya juga menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas laporan yang dihasilkan. Hal kedua adalah pengembangan kapasitas aparatur untuk memantau dan mengevaluasi sasaran MDGs serta menyusun rencana kerja yang sistematis dan terukur.

2.4 MDGs dan RPJMN 2004-2009 Sebagai komitmen bersama di tingkat internasional yang sekaligus dipandang penting secara nasional, MDGs perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional. Pada dasarnya, sebelum MDGs dideklarasikan, tujuan-tujuan MDGs telah menjadi tujuan pembangunan nasional, hanya saja belum memiliki target dan indikator yang jelas dan terinci. Dengan adanya MDGs, diharapkan upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut dapat dilakukan dengan lebih fokus dan menjadi sasaran utama pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005, upaya-upaya untuk mencapai MDGs tidak disebutkan secara eksplisit serta tidak mempunyai target dan indikator yang sama persis dengan MDGs. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan pokok pada setiap program pembangunan nasional yang tersebar di berbagai sektor secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya untuk mencapai tujuan MDGs. Bahkan dalam beberapa hal target RPJMN lebih ambisius dibandingkan dengan MDGs, antara lain misalnya dalam hal target penurunan angka kemiskinan, penurunan proporsi anak usia dibawah lima tahun (balita) kurang gizi, dan peningkatan angka partisipasi sekolah tingkat pendidikan dasar. Keterkaitan antara tujuan dan target MDGs dengan program dan kegiatan-kegiatan pokok RPJMN 2004-2009 dapat disimak di dalam lampiran dari dokumen ini.

10


Pemerintah dalam proses perencanaan yang dilakukannya terus menjadikan MDGs sebagai salah satu acuan utama dalam penyusunan rencana program pembangunan nasional baik yang tertuang dalam RPJMN untuk periode jangka menengah maupun setiap tahunnya dalam RKP. Pemerintah juga terus mensosialisasikan MDGs kepada semua pihak baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal ini sangat penting karena upaya pencapaian MDGs membutuhkan adanya dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas internasional.

2.5 Pembiayaan untuk Pencapaian MDGs di Indonesia Sebagaimana telah disinggung dalam bab 1, upaya pencapaian MDGs bukan merupakan hal yang mudah. Pemerintah dihadapkan pada kondisi kebutuhan investasi yang sangat besar dan belum tercukupi oleh sumber pendanaan dari dalam negeri. Meskipun anggaran defisit merupakan hal yang lazim, terdapat kecenderungan publik untuk membiayai pembangunan bertumpu kepada kemampuan sendiri. Dalam RPJMN 2004-2009 dinyatakan bahwa pada tahun 2008 defisit anggaran sudah tidak terjadi dan akan terjadi surplus pada tahun 2009. Namun demikian, berdasarkan kondisi saat ini defisit anggaran diperkirakan masih akan terjadi sampai dengan 2009. Pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata enam persen pada tahun 2004-2009 belum sepenuhnya mampu mendukung pengurangan kemiskinan nasional dan penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut perlu diteruskan dalam RPJMN periode berikutnya, yang sesuai pula dengan MDGs. Besarnya kebutuhan pencapaian MDGs di Indonesia sampai dengan tahun 2015 belum dapat dihitung secara rinci. Beberapa target dalam tujuan tertentu mempunyai indikator yang cukup sulit untuk dinilai pencapaiannya sehingga tidak dapat dihitung kebutuhan biayanya. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dimana Indonesia masih banyak menghadapi banyak kendala terutama dalam hal kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kondisi infrastruktur yang berada dibawah kondisi kelayakan yang dibutuhkan, maka patut diduga bahwa untuk mencapai MDGs di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar. Pembiayaan bidang pendidikan masih belum memenuhi syarat minimum 20 persen seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan kesehatan pemerintah masih kurang dari satu persen dari PDB, masih berada jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar lima persen. Sebagai perbandingan, pendanaan kesehatan di Thailand sebesar lima persen dari GDP, Filipina dua persen, dan Malaysia tiga persen (Gani 2002). Demikian pula halnya dalam bidang air minum dan sanitasi yang juga membutuhkan biaya yang sangat besar, pada saat ini anggaran pembangunannya masih kurang dari 0,5 persen dari total belanja pemerintah. Kajian pembiayaan untuk pencapaian MDGs sangat penting dalam rangka mendukung pengerahan sumber daya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Skema pembiayaanpembiayaan perlu terus dikembangkan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian MDGs.

11

13

BAB 3

PEMBIAYAAN MDGs BIDANG PENDIDIKAN

3.1 Pendahuluan 3.1.1

Latar Belakang

T

arget MDGs bidang pendidikan adalah menjamin bahwa semua anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2015. Karena target tersebut sejalan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang menargetkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs sekitar 95 persen pada tahun 2008 (RPJMN 2004-2009), aspek pembiayaan dalam pencapaian target MDGs tahun 2015 menjadi relevan untuk dikaji. Pertanyaan utama adalah (1) apakah target tersebut akan tercapai tanpa adanya pembiayaan khusus, atau (2) haruskah ada pembiayaan khusus untuk mencapai target tersebut, dan (3) bagaimana sebenarnya strategi pembiayaan yang paling tepat untuk mencapai target tersebut. Untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan untuk mencapai MDGs bidang pendidikan, status pencapaian indikator pendidikan terakhir perlu untuk dicermati. Laporan MDGs yang dipublikasikan pada tahun 2004, 2005 dan 2007 mengupas secara mendalam mengenai pencapaian MDGs di semua sektor yang terkait termasuk sektor pendidikan. Status pencapaian pembangunan di sektor pendidikan tersebut diperlukan untuk mengevaluasi apakah program yang selama ini berjalan telah memadai untuk menarik anak-anak usia sekolah ke pendidikan dasar sembilan tahun. Perlu dilihat bahwa terjadinya kesenjangan partisipasi sekolah sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dan motivasi. Untuk dapat menarik anak-anak miskin yang tidak bersekolah, pemerintah bukan saja perlu untuk memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa tetapi juga tunjangan untuk mengkompensasi hilangnya kesempatan bekerja anak-anak miskin tersebut. Selain itu, faktor yang penting untuk diperhatikan dan didorong adalah motivasi bersekolah. Anak dari keluarga miskin bukan saja tidak mampu untuk bersekolah tetapi juga sebagian besar dari mereka tidak memiliki atau sudah kehilangan motivasi untuk bersekolah. Untuk itu, advokasi mengenai pentingnya bersekolah terutama di kalangan keluarga miskin dinilai sangat perlu. Perlu dipertanyakan apakah perlu diadakan program khusus untuk menarik anak-anak bersekolah sehingga tujuan MDGs dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah adanya analisa strategi program, perhitungan pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan strategi yang telah disepakati atau dipilih/ ditetapkan. Langkah

15

Bab 3. Pembiayaan MDGs Bidang Pendidikan

terakhir adalah analisa kelayakan (feasibility) pembiayaan untuk menelaah apakah dengan hasil perhitungan yang dilakukan skema pembiayaan yang dihasilkan tersebut akan layak, mungkin, dan mudah untuk dijalankan terutama dilihat dari aspek kemampuan pembiayaan pemerintah pusat dan daerah. Dari sisi politik dan strategi pembiayaan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah bantuan/pinjaman khusus dari donor internasional akan dibutuhkan untuk menambah dana yang dapat disediakan oleh pemerintah. Kajian ini akan mencakup tiga aspek yaitu memberikan evaluasi kritis mengenai pencapaian target MDGs bidang pendidikan dibandingkan dengan target yang harus ditempuh pada tahun 2015, menghitung kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pencapaian target MDGs tersebut, dan menganalisis aspek implikasi pembiayaannya. Untuk itu kajian ini mengambil salah satu indikator pendidikan yaitu angka partisipasi sekolah usia tunggal sebagai indikator pencapaian target MDGs tersebut. Diproyeksikan pada tahun 2015 semua anak usia sekolah pendidikan dasar sembilan tahun, kelompok usia 7-15 tahun, sudah bersekolah sehingga angka partisipasi sekolah kelompok usia tersebut mencapai 100 persen. Perhitungan pembiayaan di dalam kajian ini juga menyangkut aspek peningkatan kualitas pendidikan yang direfleksikan dalam bentuk peningkatan kualitas guru. Diproyeksikan sekitar 90 persen dari semua guru pada tahun 2015 sudah tersertifikasi. Untuk itu, diperlukan biaya investasi yang sangat besar selain biaya investasi pembangunan fasilitas pendidikan baru ataupun renovasi sekolah dan/ atau ruang kelas. Konsekuensi dari peningkatan kualitas guru tersebut adalah dari sisi kompensasi atau remunerasi guru yang perlu ditingkatkan. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setelah diakreditasi guru berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya sekitar satu juta rupiah sehingga komponen biaya operasional pun akan meningkat secara signifikan. Perhitungan pembiayaan pencapaian MDGs ini diharapkan dapat mengakomodasikan program-program yang telah dan akan berjalan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

3.1.2

Studi Pustaka

Keberhasilan pencapaian MDGs di bidang pendidikan di berbagai negara sangat beragam, termasuk di negara-negara Asia. Negara tetangga kita, Malaysia, termasuk negara dengan pencapaian partisipasi pendidikan yang tinggi. Pada tahun 2000, Malaysia sudah berhasil mencapai 99 persen partisipasi sekolah dasar, dan 97 persen dari anak-anak usia sekolah sudah dapat menyelesaikan 5 tahun pendidikan dasar. Angka melek huruf Malaysia sekitar 97% pada tahun yang sama. Meskipun terdapat kesenjangan yang lebar antarnegara bagian di Malaysia, perbedaan tersebut dinilai terus mengecil selama dua puluh tahun belakangan ini. Kesuksesan Malaysia tidak terlepas dari keberhasilan program pendidikan Malaysia yang sudah dimulai pada tahun 1970. Mereka secara konsisten memberikan perhatian pada pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan dana sekitar 17 persen dari total pengeluaran pemerintahnya atau 5 persen dari total GDP untuk pendidikan. Beberapa program pendidikan Malaysia dianggap berhasil antara lain program kesehatan sekolah (1967), program pinjam buku (1975), program tambahan makanan anak (1976), dan program pemberian susu kepada anak (1983). Untuk memperluas akses sekolah di pedesaan dan mempermudah akses ke sekolah, pemerintah Malaysia juga membangun asrama untuk anak sekolah yang dimulai tahun 1972.

16


Dari segi perhitungan pembiayaan pencapaian MDGs bidang pendidikan, beberapa organisasi internasional seperti Bank Dunia atau FastTrack Partnership Initiative, sudah banyak melakukan studi pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai MDGs pada tahun 2015 seperti tercantum pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. Perhitungan tersebut pada umumnya menggunakan data dari beberapa negara, terutama negara Afrika atau negara dengan pendapatan per kapita rendah lainnya. Sebagai contoh, FastTrack Partnership Initiative menghitung pembiayaan untuk mencapai Universal Primary Completion (UPC) di negara-negara pendapatan rendah dengan menggunakan skema pembiayaan pencapaian MDGs yang dapat diintegrasikan dengan anggaran pemerintah, anggaran sektoral, maupun pinjaman luar negeri. Tabel 3.1 Ringkasan Beberapa Studi Perkiraan Pembiayaan Tambahan untuk Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan

Study

Covering

Estimate of Additional Resources per year

Devarajan, et al.. "Goals for Development" (World Bank, April 2002)

Global primary education

$ 10 - 15 billion

Colclough (1993)

Primary Education Developing World

$ 5 - 6 billions

Lassibille and Navarro Gomez (1990)

Primary Education Developing World

$ 7.2 billion

"Achieving the MDGs in Africa… " (African Development Bank, June 2002

Sample of 30 African countries

$ 20 - 25 billion

Delamonica et al… (Unicef August 2001)


$ 9.1 billion

Naschold, "Aid and the MDGs" (ODI, Feb 2002)


$ 9 billion

Filmer, "Costing the Goal…" (World Bank, 2002)


$ 9 billion

Brossard and Gacougnalle, "Education Primaire Universelle: Combien?" (Unesco, 2001)

African primary education

$ 2.9 - 3.4 billion

Bruns et al.., A Change for Every Child (World Bank, 2003)

Low-income primary education

$ 9.7 billion ($ 3.7 billion of additional external aid)

Sumber: Clemens (2004)

Menurut hasil perhitungan tersebut, pencapaian MDGs bidang pendidikan akan menelan biaya tambahan sekitar USD 2 miliar per tahun, atau sekitar Rp 20 trilliun, sampai dengan USD 25 miliar (sekitar Rp 250 trilliun) per tahun per negara. Sementara itu, Devarajan (2002) dalam laporannya memperkirakan sekitar 103 juta murid di beberapa negara di Asia dan Afrika harus terdaftar di sekolah untuk mencapai UPC pada tahun 2015. Total kebutuhan biaya diperoleh dengan mengalikan jumlah murid tersebut dengan biaya rata-rata pendidikan

17


di negara berkembang atau median biaya per murid sekolah dasar per region, rata-rata biaya per murid yang dihitung per negara, rata-rata biaya per murid yang ditargetkan untuk setiap negara yaitu sekitar 13% dari GDP per kapita. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa biaya tambahan tersebut masing-masing sekitar USD 11.4 miliar, USD 14.9 miliar, USD 10.4 miliar, dan USD 27.6 miliar, tergantung biaya rata-rata yang dipakai. Perlu diperhatikan bahwa faktor pertumbuhan penduduk selama periode perhitungan (2000-2015) tidak dimasukkan dalam perhitungan. Sementara itu, hasil perhitungan Naschold (2002) dan Filmer (2002) dengan memakai sampel dari negara-negara yang hampir sama memberikan gambaran pembiayaan yang lebih kecil yaitu bahwa pencapaian MDGs akan memerlukan biaya tambahan sebesar USD 9 miliar per tahun. Selain karakteristik khusus per negara, seperti rasio murid terhadap guru, persentasi jumlah sekolah swasta, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, yang menentukan hasil perhitungan yang bervariasi, perbedaan metodologi menyebabkan variasi yang besar terhadap besarnya hasil perhitungan tersebut (dari USD 5 miliar sampai USD 25 miliar). Tabel 3.2 Contoh Studi Perhitungan Pembiayaan MDGs Bidang Pendidikan di Beberapa Negara Terpilih dengan Beberapa Hasil Perhitungan Country Bangladesh

UN Millenium Project

Delamonica et al. (Unicef) (additional cost -not only ODA)

Bruns et al. (The World Bank)

Average 2000-2002 annual ODA to Basic Education US$ millions

1.167

68

84

54,60

Cambodia

143

3

23

23,05

Ghana

208

19

27

9,70

Tanzania

317

52

102

114,30

Uganda

222

24

87

53,40

Sumber: Gurria dan Gershberg (2005)

Hampir semua kajian menggunakan indikator partisipasi murni pendidikan dasar (100% NER) dengan variasi jumlah tahun pendidikan dasar. Asumsi yang dipakai antara lain adalah perbandingan murid terhadap guru yang disesuaikan menjadi 40:1 secara perlahan digunakan sampai tahun 2015, perubahan anggaran rutin komponen non-gaji menjadi 33 persen, dan angka mengulang menurun menjadi 10 persen yang diambil dari angka mengulang di negara-negara dengan pencapaian MDGs terbaik. Ringkasan asumsi-asumsi yang dipakai oleh beberapa studi pembiayaan MDGs terrangkum di dalam Tabel 3.3. Perhitungan pembiayaan pencapaian pendidikan untuk semua (Education for All, EFA) yang digunakan Delamonica, Mehrota, dan Vandermoortele (2001) menggunakan analisa partisipasi sekolah yang tidak secara eksplisit memperhitungkan angka mengulang. Mereka menargetkan angka partisipasi sekolah mencapai 100 persen pada tahun 2015 dengan asumsi bahwa pendapatan per kapita di negara-negara yang dipakai dalam analisa tidak berubah sampai tahun 2015 dan biaya untuk menarik murid-murid yang sedang tidak bersekolah adalah sama dengan biaya per murid yang sedang bersekolah. Delamonica et al (2001) menargetkan percepatan pertumbuhan partisipasi sekolah ‘artifisial’ selama 2000-2015 untuk

18


masing-masing negara. Angka partisipasi sekolah dihitung berdasarkan pertumbuhan partisipasi sekolah tersebut untuk mendapatkan angka jumlah murid per tahun sampai dengan tahun 2015 di setiap negara. Mereka memperkirakan terdapat sekitar 170 juta murid baru yang harus bersekolah pada tahun 2000 sampai 2015 untuk mencapai UPC. Biaya pendidikan per murid dihitung secara terpisah antara biaya rutin dan biaya investasi. Selain itu, Delamonica et al. (2001) memperhitungkan biaya peningkatan kualitas dengan cara peningkatan gaji guru dan biaya rutin lainnya sekitar 15 persen per tahun. Cara lain untuk memperhitungkan peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan menekan angka perbandingan guru per murid di beberapa daerah yang diperkirakan sekitar USD 0,5 miliar. Dengan asumsi-asumsi yang dipakai tersebut, Delamonica et al. (2001) memperkirakan sekitar USD 9,1 miliar biaya rata-rata per tahun yang dibutuhkan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015. Tabel 3.3 Asumsi yang Dipakai untuk Menghitung Pembiayaan MDGs Parameters and Assumptions

UNESCO Cost Study

Delamonica et al

Bruns et al.

Criterion for UPE

100% NER

100% NER

100% Completion Rate

Number of Countries

151

128

47 (extended to all low-income)

Studied Length of Primary span Actual

6 year

5 - 6 years

Assumtions for economic growth

None

Constant per capita income

5%

HIV / AIDS included

Partly

Partly

yes

Projection and Target Parameters

Pupil-teacher ratio

10% improvement

40 / 1

40 / 1

Percentage of non-salary costs in recurrent expenditures

None

15%

33%

Teacher Salaries

70% of 1997 levels

None

3.5 times GDP per capita

Repetition

None

None

10%

Private Enrollment

None

None

10%

Sumber: Gurria dan Gershberg (2005)

Angka mengulang mulai diperhitungkan dalam memperkirakan total biaya pencapaian MDGs oleh Brossard dan Gacougnolle (2001). Perkiraan jumlah penduduk dari PBB (UN) digunakan untuk memperkirakan jumlah anak sekolah sampai tahun 2015 sementara partisipasi sekolah pada tahun 1997 digunakan sebagai basis perhitungan. Glewwe (2005) menggunakan data 66 negara berpendapatan rendah dan 85 negara berpendapatan menengah menurut klasifikasi dari Bank Dunia yang melibatkan jumlah 5.2 miliar penduduk. Negara-negara tersebut diklasifikasikan berdasarkan kemajuan mereka dalam pencapaian universal primary school completion atau mencapai 95% primary completion rate. Tiga negara pendapatan rendah yaitu Azerbaijan, Vietnam, dan Zimbabwe dan 33 negara

19


berpendapatan menengah telah mencapai universal primary school completion pada tahun 2000. Terdapat sekitar 10 negara berpendapatan rendah dan 20 negara berpendapatan menengah tergolong on-track untuk mencapai universal primary school completion 95% atau lebih tinggi sekitar tahun 2015. Sementara itu, 67% penduduk dunia tergolong ‘moderately off-track’ dan 14% penduduk tergolong ‘seriously off-track’. Biaya yang dihitung Glewwe (2005) adalah kebutuhan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk mencapai target MDGs yang difokuskan pada negara-negara yang termasuk off-track. Biaya tersebut termasuk biaya operasional dan biaya investasi pendidikan yang selanjutnya jumlahnya dipakai sebagai total biaya per murid. Sebagai contoh, pengeluaran pemerintah di Asia Selatan untuk biaya sekolah dasar adalah sekitar USD 46 per murid. Di lain pihak, negara-negara di Asia Timur rata-rata mengeluarkan biaya sekitar USD 103 per murid. Negara yang on-track seperti Bangladesh mengeluarkan biaya sekitar USD 25 per murid yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran negara-negara off-track di Asia yaitu sekitar USD 49. Sementara itu, negara yang sudah mencapai UPC seperti Sri Lanka, dan Maldives mengeluarkan total biaya sekitar USD 80 per murid. Biaya pengeluaran rutin untuk gaji guru dan operasional lainnya merupakan biaya utama pendidikan dan menyangkut sekitar tiga perempat total pengeluaran pendidikan. Di negara-negara yang termasuk katagori off-track, biaya rutin gaji guru menghabiskan sekitar 80 persen dari total pengeluaran pendidikan. Secara rata-rata biaya tersebut mencakup sekitar 50 persen dari total biaya. Selain studi pembiayaan pencapaian MDGs yang khusus di bidang pendidikan, pembiayaan pencapaian MDGs sektor lain juga banyak dilakukan, terutama pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan. Bruns et al. (2004) berpendapat bahwa sebagian pembiayaan MDGs dapat dipenuhi oleh pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan dan sebagian kecil saja akan dibiayai secara eksternal (foreign aid). Oleh karena itu, Bruns et al. (2004) mengingatkan bahwa hasil perhitungan pembiayaan MDGs tersebut mensyaratkan pertumbuhan ekonomi minimal 5%. Apabila pertumbuhan ekonomi berada di bawah 5%, pinjaman luar negeri akan sangat diperlukan. Bruns et al. (2004) menggunakan dua alternatif perhitungan; yaitu pertama, pembiayaan pengurangan tingkat kemiskinan dengan asumsi bahwa pengurangan tingkat kemiskinan akan meningkatkan pencapaian MDGs sektor lainnya. Alternatif kedua adalah menghitung pembiayaan di masing-masing sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, yang diperkirakan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pencapaiannya. Perhitungan pencapaian pendidikan sendiri, dengan mengalikan rata-rata biaya pendidikan per murid dan jumlah anak yang tidak di sekolah. Hasilnya adalah sebesar USD 10 miliar sampai USD 15 miliar yang bervariasi menurut negara maupun region. Apabila norma internasional dipakai, yaitu biaya pendidikan setidaknya harus di atas 13 persen dari GDP per kapita, MDGs bidang pendidikan akan memerlukan biaya sebesar USD 28 miliar. Perlu diingat bahwa biaya tersebut hanyalah untuk mempertahankan partisipasi sekolah, tapi tidak untuk meningkatkan partisipasi sekolah. Oleh karena itu, intervensi khusus untuk meningkatkan partisipasi sekolah perlu dilakukan.

20


Filmer (2001) juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sendiri akan meningkatkan partisipasi sekolah dan membantu pencapaian MDGs bidang pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai UPC di tahun 2015, negara-negara tersebut hanya membutuhkan sekitar 70% sampai 80% dari total perkiraaan kebutuhan pencapaian MDGs.

3.1.3

Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan laporan MDGs tahun 2007 pencapaian angka partisipasi murni (APM) jenjang SD/MI untuk anak usia 7-12 tahun adalah sekitar 93,54 persen berdasarkan data dari Departemen Pendidikan Nasional. Data tersebut sudah mencakup pendidikan nonformal. Sementara itu, angka APM pada jenjang pendidikan menengah pertama pada tahun yang sama telah mencapai 66,5 persen. Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan jumlah murid dengan usia sekolah pada jenjang tertentu (7-12 tahun untuk SD/MI dan 13-15 tahun untuk SMP/MTs) dengan jumlah anak pada kelompok usia yang sama. Indikator APM menunjukkan berapa banyak anak usia tertentu telah bersekolah pada jenjang sekolah yang sesuai. Di satu pihak, APM dapat menggambarkan angka partisipasi sekolah pada usia tertentu dengan baik, namun di lain pihak APM tidak dapat memberikan gambaran berapa banyak murid sebenarnya yang telah bersekolah pada jenjang sekolah tertentu karena banyak anak berusia kurang dari 7 tahun atau lebih tua dari 12 tahun telah atau masih sekolah pada jenjang SD/MI. Demikian pula terdapat anak berusia 11-12 tahun telah duduk di SMP/MTs atau lebih tua dari 16 tahun masih duduk di SMP/MTs, atau berusia 15 tahun atau kurang tetapi telah duduk di SMA/SMK/MA. Untuk itu, angka partisipasi kasar atau APK dapat memberikan gambaran yang lebih jelas berapa banyak anak-anak usia sekolah yang termasuk early entry, late entry, atau berapa banyak murid yang mengulang kelas. APK jenjang SD/MI pada tahun 2006 mencapai sekitar 110,8 persen. Untuk jenjang SMP/MTs, APK pada tahun yang sama mencapai sekitar 88,68 persen. Berdasarkan Susenas tahun 2006, terdapat sekitar 2,6 persen anak berusia 7-12 tahun dan 15,9 persen anak usia 13-15 tahun belum pernah masuk sekolah. Sementara itu, terdapat sekitar 8,5 persen anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi sesudah lulus SD/MI. Meskipun APM tidak dapat menggambarkan pencapaian pembangunan bidang pendidikan secara menyeluruh, APM masih dapat memberikan gambaran percepatan pencapaian pendidikan untuk semua. Untuk itu, Gambar 3.1 memperlihatkan dua skenario perkembangan APM sampai tahun 2015. Skenario pertama adalah interpolasi linear berdasarkan kecenderungan perkembangan APM masing-masing tingkat sekolah pada tahuntahun sebelumnya; skenario kedua adalah interpolasi linear berdasarkan target akhir pencapaian tingkat angka partisipasi sekolah murni (APM) pada tahun 2015 sebesar 100%, dalam hal ini percepatan pertumbuhan APM tiap tahun disesuaikan dengan tujuan akhir APM pada tahun 2015. Melalui ilustrasi ini terlihat bahwa pertumbuhan APM yang diperlukan untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015 relatif lebih cepat dibandingkan dengan kecenderungan pertumbuhan APM yang ada pada kedua jenjang, terutama jenjang SMP/MTs. Dengan demikian, apabila tidak terdapat intervensi yang memadai, kesenjangan tersebut akan semakin lebar. Perbedaan antara APM hasil interpolasi dengan APM skenario MDGs

21


menunjukkan banyaknya anak usia sekolah yang berpotensi untuk tidak bersekolah yang cenderung semakin meningkat menurut tahun. Terdapat sekitar 3 juta orang anak usia sekolah yang diperkirakan tidak dapat bersekolah dalam jenjang pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2015. Untuk mencapai APM tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang sesuai dengan skenario MDGs, diperlukan strategi khusus untuk membuat anak-anak tersebut mampu dan mau untuk bersekolah, seperti memberikan beasiswa, tunjangan sebagai kompensasi forgone-earnings atau kompensasi pengeluaran rumah tangga out-of-pocket untuk pendidikan, selain juga menyelenggarakan advokasi mengenai pentingnya bersekolah. Gambar 3.1 Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan Dasar di Indonesia dan Proyeksinya Sampai Tahun 2015

Interpolasi Linear APM SD/MI (2007-2015)

Interpolasi Linear APM SMP/MTs (2007-2015)

(Sumber: Depdiknas, BPS. Interpolasi adalah hasil perhitungan sendiri)

Sementara angka APM dan APK dapat memberikan ilustrasi mengenai pencapaian target MDGs, perhitungan pembiayaan untuk mencapai target tersebut pada tahun 2015 tidak dapat menggunakan indikator APM atau pun APK karena masalah akurasi. Penggunaan indikator APK dan APM untuk perhitungan pembiayaan MDGs ini dinilai kurang tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

22


1.

APM merupakan indikator partisipasi sekolah pada kelompok usia tertentu, sementara untuk menghitung pembiayaan secara lebih akurat dibutuhkan akurasi partisipasi sekolah untuk setiap usia.

2.

APK tidak memberikan kendala (constraint) usia yang diperlukan untuk pencapaian MDGs karena kajian ini hanya memfokuskan pada pencapaian pendidikan dasar sembilan tahun. Sementara itu, angka melek huruf tidak akan dipakai sebagai indikator dalam perhitungan pembiayaan. Gambar 3.2 Jumlah Anak Usia Sekolah yang Terancam Tidak Dapat Bersekolah

(Sumber: hasil perhitungan sendiri berdasarkan selisih kecenderungan APM sampai tahun 2006 yang diinterpolasikan sampai 2015 dengan kecenderungan APM yang harus terjadi untuk mencapai angka 100 persen pada tahun 2015)

Angka partisipasi sekolah per usia tunggal selain dapat memberikan gambaran jumlah murid per tahun per usia tunggal juga dapat memberikan batasan yang jelas mengenai cakupan perhitungan pembiayaan pencapaian MDGs.

3.2 Metodologi 3.2.1

Perhitungan Jumlah Murid

Perkiraan penduduk usia sekolah sampai tahun 2015 diambil dari perkiraan penduduk yang dilakukan oleh PBB dan data jumlah penduduk yang dipakai merupakan jumlah penduduk usia tunggal. Melalui perkiraan penduduk tersebut dihitung jumlah murid pada tahun-tahun mendatang. Perkiraan jumlah murid dari tahun 2008 sampai 2015 akan dijadikan basis perhitungan pembiayaan MDGs dengan menggunakan data partisipasi sekolah masing-masing usia baik SD/MI maupun SMP/MTs yang diambil dari hasil Susenas 2005. Profil angka partisipasi usia tunggal berdasarkan Susenas 2005 diperlihatkan pada Gambar 3.3.

23


Gambar 3.3 Partisipasi Sekolah Tingkat SD/MI dan SMP/MTs Usia Tunggal 120%

100%

80%

60% 40%

20%

0% 5

6

7

Skenario MDG

8

9 SD/MI 2005

10

11

12

13

14

15

SMP/MTS 2005

(Sumber: Susenas 2005)

Angka partisipasi sekolah usia 8 sampai 11 tahun sudah sekitar dari 97 persen pada tahun 2005 dan seharusnya lebih tinggi pada tahun 2007. Namun, angka partisipasi sekolah dasar SD/MI anak umur 7 tahun dan umur 12 tahun hanya masing-masing sekitar 88% dan 74%. Sementara itu, angka partisipasi sekolah dasar SMP/MTs untuk anak usia 12 tahun telah mencapai sekitar 20% yang menjadikan angka partisipasi sekolah anak usia 12 tahun (tanpa melihat jenjang pendidikan mereka) adalah sekitar 94%. Oleh karena itu, permasalahan partisipasi sekolah kemungkinan terletak pada anak usia 7 tahun yang hanya 88% dari mereka terdaftar di sekolah dasar dan sebagian anak usia 7 tahun terlambat masuk sekolah dasar. Lebih jauh lagi, terdapat sekitar 35% dari anak usia 6 tahun bersekolah di SD/MI yang kemungkinan sebagian besar dari mereka telah masuk pendidikan usia dini. Dari angka partisipasi usia tunggal ini, anak usia 6 dan 7 tahun, anak usia peralihan SD/MI dan SMP/MTs, dan anak usia SMP/MTs harus mendapatkan perhatian yang lebih besar tanpa melupakan anak usia sekolah di pendidikan dasar lainnya, untuk memungkinkan pengalokasian biaya secara efisien dalam pencapaian target MDGs. Dari profil partisipasi sekolah usia tunggal tahun 2005 dan partisipasi sekolah berdasarkan skenario MDGs 2015 dapat diperkirakan percepatan pertumbuhan partisipasi sekolah setiap tahun untuk setiap anak usia sekolah pendidikan dasar sembilan tahun dengan menggabungkan jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pertumbuhan partisipasi sekolah yang diperlukan untuk mencapai target MDGs 2015 terlihat pada Gambar 3.4. Gambar tersebut menampilkan juga pertumbuhan partisipasi sekolah usia tunggal pada dua periode yang berbeda, yaitu rata-rata pada tahun 1993-2003 dan 2002-2003. Pertumbuhan partisipasi sekolah terlihat tinggi pada usia yang relatif muda, yaitu 6 dan 7 tahun, terutama pada tahun-tahun terakhir. Percepatan partisipasi sekolah juga terjadi pada kelompok usia 12-14 tahun pada

24


tahun 1993-2003. Rata-rata pertumbuhan partisipasi sekolah pada tahun 1993-2003 terlihat relatif tinggi dan mendekati pertumbuhan partisipasi sekolah yang diperlukan untuk mencapai target MDGs. Namun, tingginya rata-rata pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan partisipasi sekolah yang cepat yang terjadi sekitar awal tahun 1990an. Sementara itu, pertumbuhan partisipasi sekolah tersebut relatif lebih lambat pada tahun 2002-2003, terutama di usia 12-15 tahun. Usia tersebut, padahal, merupakan masa transisi dari SD/MI menuju SMP/MTs. Gambar 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Partisipasi Sekolah yang Diperlukan untuk Mencapai MDGs 2015

.

Pertumbuhan Partisipasi Sekolah

0,07 1993-2003

0,06

Required

0,05

2002-2003

0,04 0,03 0,02 0,01 0 6

7

8

9 10 Umur

11

12

13

14

(Sumber: Susenas beberapa tahun)

Jumlah siswa sekolah tingkat dasar dihitung untuk setiap usia tunggal dari tahun 2008 sampai 2015 untuk memperkirakan jumlah biaya pendidikan yang diperlukan. Perkiraan jumlah siswa tersebut dipakai juga untuk memperkirakan jumlah guru, sekolah, dan ruang kelas yang diperlukan. Perlu diingatkan lagi bahwa perhitungan pembiayaan pencapaian target MDGs 2015 ini berdasarkan angka partisipasi sekolah usia tunggal karena penggunaaan usia tunggal cenderung akan memberikan perhitungan yang lebih akurat.

3.2.2

Pendekatan Mikro

Pendekatan pertama ini memakai satuan biaya (unit cost) yang dipakai oleh Ghozali et al. dalam Bappenas (2006) yang melaporkan hasil studi pendidikan gratis yang dilakukan oleh Staf Ahli SDM dan Kemiskinan, Bappenas. Studi tersebut menggunakan skema pembiayaan yang sama dengan pembiayaan pendidikan dalam APBN selama ini. Biaya pendidikan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Ghozali dalam Bappenas (2006) membagi penggunaan biaya operasional menjadi biaya operasional guru dan biaya operasional bahan sekali habis. Sementara itu, biaya investasi juga dibagi menjadi dua jenis yaitu biaya investasi pengembangan guru dan investasi bangunan sekolah. Harga satuan

25


yang dipakai ditentukan terlebih dahulu dengan memperhitungkan kebutuhan nyata per murid, per guru, atau per unit sekolah (unit sekolah baru ataupun ruang kelas baru). Untuk itu, masing-masing komponen pembiayaan menggunakan harga satuan yang dipakai dalam laporan tersebut di atas. Tabel 3.4 Biaya Satuan (dalam Rupiah) Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2008

Jenis Pengeluaran 1

B

C

SMP/MTs

Pendidik dan tenaga pendidik Professional

per guru

3.424.000

3.663.680

Belum professional

per guru

1.696.000

1.797.760

Professional

per orang

3.745.000

3.745.000

Belum professional

per orang

2.140.000

2.140.000

Penunjang

per orang

1.337.500

1.337.500

Kepala Sekolah

Biaya Investasi a.

b.

3

SD/MI

Biaya operasional a.

2

Satuan

Pendidik dan tenaga pendidik Pendidikan D4/S1

per guru

10.700.000

10.700.000

Pendidikan Profesi

per guru

10.700.000

10.700.000

Sertifikasi

per guru

2.000.000

2.000.000

Pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru

USB

1.938.692.882

2.840.124.523

Ruang Kelas Baru

RKB

85.451.085

88.917.350

Program Percepatan (Kelas 4,5,6) a.

Beasiswa

per siswa

40.000

50.000

b.

Kompensasi forgone earnings

per siswa

40.000

50.000

Keterangan:

Biaya satuan operasional dan investasi diambil dari Ghozali et al. dalam laporan kajian Bappenas (2006); satuan biaya untuk program percepatan diperkirakan dari Susenas (2005)

Tabel 3.4 menampilkan tabulasi biaya satuan tingkat sekolah SD/MI dan SMP/MTs untuk tahun 2008 yang diperoleh dari Ghozali et al. dalam laporan kajian Bappenas (2006). Sebagian dari satuan biaya tersebut memakai angka biaya per satuan guru, selain per satuan murid atau per satuan ruang kelas baru dan ruang sekolah baru. Tingkat inflasi yang akan dipakai adalah sekitar 6% tiap tahun. Penjelasan lebih lengkap mengenai perolehan angka satuan biaya tersebut secara rinci dikupas dalam Ghozali (2005) dan Ghozali et al. dalam laporan kajian Bappenas (2006).

26


Komponen biaya operasional terdiri dari biaya gaji guru dan biaya bahan habis pakai. Gaji guru disesuaikan dengan status sertifikasi mereka. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 mengenai guru dan dosen ditetapkan mengenai tunjangan fungsional dan tunjangan profesi yang akan diberikan kepada guru. Tunjangan profesi akan diperoleh oleh guru yang telah memperoleh sertifikasi yang besarnya adalah satu kali dari gaji pokok guru yang diangkat oleh pemerintah daerah maupun pusat. Sementara itu, tunjangan fungsional akan diterimakan sebesar rata-rata Rp 234 ribu pada tahun 2006, yang besarnya meningkat setiap tahun sehingga menjadi sekitar Rp 500 ribu pada tahun 2009. Biaya operasional bahan habis pakai termasuk di dalamnya adalah alat tulis sekolah, bahan habis pakai, alat habis pakai, daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan siswa, penggandaan soal, penilaian, rapat-rapat pengurus sekolah, dan perjalanan dinas. Biaya operasional ini menggunakan mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah berjalan selama ini. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan sekitar Rp 11,8 triliun untuk 41,9 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, dan pesantren salafiyah atau rata-rata sekitar Rp 283 ribu per siswa. Untuk perhitungan ini diasumsikan terjadi peningkatan biaya operasional dengan penambahan komponen-komponen operasional yang baru dan perbedaan biaya operasional tingkat SD/MI dan SMP/MTs dengan peningkatan harga karena faktor inflasi sebesar 6 persen setiap tahun. Pada tahun 2008 satuan biaya operasional bahan habis pakai adalah sekitar Rp 445 ribu dan Rp 636 ribu masing-masing untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Gambar 3.5 Rata-rata Pengeluaran Pendidikan per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran per Umur Tunggal, 2005

(Sumber: Susenas 2005, APBN 2005, Tabel Input/Output 2000 (perhitungan sendiri))

27


Selain biaya operasional guru serta bahan habis pakai dan biaya investasi sarana dan prasarana, diperlukan program yang mampu menarik siswa, terutama siswa miskin, untuk bersekolah. Program tersebut dapat terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu: a. Beasiswa untuk keluarga miskin yang pada dasarnya merupakan pengganti pengeluaran out-of-pocket untuk pendidikan b. Beasiswa untuk kompensasi pendapatan yang hilang karena anak berhenti bekerja untuk mengikuti sekolah (forgone earnings). Komponen beasiswa dan kompensasi besarnya masing-masing Rp 40.000 dan Rp 50.000 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Dasar pemikiran pemberian beasiswa adalah untuk memberikan keringanan kepada keluarga miskin yang mengirimkan anaknya bersekolah. Pengeluaran rumah tangga per kapita atau per murid untuk pendidikan terlihat pada Gambar 3.5. Gambar tersebut memperlihatkan satuan biaya menurut umur dan biaya per kapita untuk pendidikan. Selain biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, rumah tangga juga harus mengeluarkan uang tunai untuk menyekolahkan anaknya (out-of-pocket). Selama ini pengeluaran out-of-pocket ini dirasakan masih sangat membebani orang tua berpenghasilan rendah untuk menyekolahkan anak. Pada tahun 2005 biaya pengeluaran pendidikan yang dikeluarkan oleh rumah tangga adalah sekitar 50 persen dari total pengeluaran pendidikan. Gambar yang sama juga memperlihatkan bahwa satuan biaya pendidikan untuk rumah tangga relatif lebih tinggi untuk anak yang lebih tua, atau jenjang yang lebih tinggi. Orang tua harus mengeluarkan sekitar Rp 100 ribu per bulan per anak sekolah usia 15 tahun. Biaya tersebut mencakup biaya iuran, pakaian sekolah, buku dan alat tulis menulis, dan biaya lainnya. Oleh karena beban pengeluaran out-of-pocket yang harus ditanggung keluarga miskin dalam menyekolahkan anak maka perlu adanya kompensasi misalnya berupa beasiswa atau conditional cash transfers untuk keluarga miskin. Dengan demikian beban keluarga miskin dapat berkurang dan orang tua maupun anaknya didorong untuk memiliki motivasi untuk bersekolah. Besarnya beasiswa sekarang ini yang diberikan kepada anak sekolah dari keluarga tidak mampu adalah sebesar Rp 300 ribu per tahun atau sekitar Rp 25 ribu per bulan. Melihat besarnya rata-rata pengeluaran out-of-pocket untuk pendidikan adalah sebesar Rp 50 ribu sampai dengan Rp 100 ribu per bulan per anak maka cukup beralasan apabila besarnya beasiswa tersebut dinaikkan sehingga mencakup pula komponen tunjangan kompensasi. Untuk itu dalam perhitungan ini ditetapkan besarnya beasiswa sebesar Rp 40 ribu dan Rp 50 ribu masing-masing untuk tingkat SD/MI (kelas 4,5, dan 6) dan tingkat SMP/MTs (kelas 1, 2, dan 3). Selain adanya biaya out-of-pocket yang harus dikeluarkan keluarga miskin yang menjadi beban mereka, mengirimkan anak ke sekolah berarti berkurangnya pemasukan pendapatan yang berasal dari hasil mempekerjakan anak. Karena keluarga miskin cenderung untuk mengirimkan anak ke lapangan kerja maka menyekolahkan anak berarti mengurangi pendapatan keluarga. Gambar 3.6 menggambarkan situasi perburuhan anak-anak pada tahun 2005. Terlihat bahwa tingginya opportunity cost anak miskin bersekolah termasuk kendala anak usia 13 tahun

28


ke atas untuk bersekolah. Sekitar lebih dari 5 persen anak laki-laki berusia 13 tahun harus bekerja penuh waktu dan lebih dari 15 persen anak perempuan berumur sama harus membantu pekerjaan rumah tangga atau sekitar 5 persen sampai 10 persen harus bekerja. Hal ini kemungkinan dapat menjelaskan tingginya angka putus sekolah pada usia tersebut. Gambar 3.6 Persentase Pekerja Anak dan Anak Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Panel A: Semua pekerja

30% 25% 20% 15%

Laki-laki Perempuan

10% 5% 0% 10

11

12

13

14

15

Panel B: Anak-anak bekerja penuh 30% 25% 20%

Laki-laki

15%

Perempuan

10% 5% 0% 10

11

12

13

14

15

Panel C: Anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah tangga 30% 25% 20%

Laki-laki

15%

Perempuan

10% 5% 0% 10

11

12

13

14

15

(Sumber : Susenas 2005, BPS (perhitungan sendiri))

Besarnya opportunity cost bersekolah anak berusia 10 sampai 15 tahun tersebut digambarkan Gambar 3.7. Gambar tersebut memperlihatkan besarnya pendapatan anak-anak apabila mereka bekerja (rata-rata per pekerja) yang dibedakan menurut jenis pekerjaan, yaitu bekerja secara resmi di sebuah perusahaan atau bekerja di usaha keluarga. Untuk usia 15 tahun, pendapatan anak laki-laki adalah sekitar Rp 25 ribu per bulan apabila bekerja di

29


perusahaan. Sementara anak perempuan akan mendapatkan kompensasi relatif lebih banyak, yaitu sekitar Rp 50 ribu. Apabila anak tersebut bekerja di perusahaan keluarga, anak laki-laki berusia 15 tahun akan mendapatkan jumlah yang cenderung sama yaitu sekitar Rp 22 ribu. Sementara itu anak perempuan berusia sama mendapatkan hanya sekitar Rp 10 ribu. Opportunity cost anak bersekolah adalah penjumlahan dari pendapatan di kedua sektor tersebut karena jumlah masing-masing pendapatan tersebut sudah memperhitungkan tingkat kemungkinan anak pada usia tertentu untuk bekerja pada sektor formal dan informal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan adanya kompensasi yang relatif sama dengan jumlah pendapatan anak-anak tersebut sehingga mereka dapat bersekolah tanpa harus mengurangi pendapatan keluarga. Besarnya biaya beasiswa dan kompensasi diasumsikan sama seperti yang tercantum pada Tabel 3.4, yaitu Rp 40 ribu untuk SD/MI dan Rp 50 ribu untuk SMP/MTs. Gambar 3.7 Bayaran per Bulan untuk Pekerja Swasta dan Kompensasi untuk Pekerja Bisnis Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2005 Panel A: Self-employed returns to labor by gender

Panel A: Earnings by gender 350,000

70,000

300,000

60,000 50,000

250,000 200,000

Male

40,000

Female

150,000

30,000

100,000

20,000

50,000

10,000

Female

-

10-14

15

10-14

16-20

Panel A: Earnings by place of residence 350,000

70,000

300,000

60,000

15

16-20

Panel A: Self-employed returns to labor by place of residence

50,000

250,000 200,000

Male

Rural

Rural

40,000

Urban

150,000

30,000

100,000

20,000

50,000

10,000

-

Urban

10-14

15

16-20

10-14

15

16-20

(Sumber: Susenas 2005, BPS (perhitungan sendiri))

Beberapa asumsi yang dipakai diringkas dalam Tabel 3.5 antara lain adalah: data guru dibagi menjadi dua jenis, yaitu profesional dan non-profesional. Guru non-profesional adalah guru yang belum mendapatkan atau lulus ujian sertifikasi. Jumlah guru yang tersertifikasi disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Depdiknas yang menargetkan 100% guru tersertifikasi pada tahun 2014. Program pendidikan D4/S1 dan pendidikan profesi diberikan kepada 10% total guru yang ada pada tahun bersangkutan ditambah dengan guru baru untuk pendidikan profesi.

30


Biaya operasional termasuk di dalamnya alat tulis sekolah, bahan dan alat habis pakai, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pembinaan siswa sebagai komponen yang paling besar. Sementara itu biaya untuk penggandaan soal dan penilaian, rapat-rapat pengurus sekolah, dan perjalanan dinas juga termasuk ke dalam biaya operasional yang dipakai sebagai acuan dengan nilai yang lebih kecil. Tabel 3.5 Asumsi yang Dipakai dalam Perhitungan Pembiayaan Pencapaian MDGs

Jenis Pengeluaran

Keterangan

1 Biaya operasional a. Pendidik dan tenaga pendidik Professional

Guru yang sudah lulus sertifikasi

Belum professional Guru yang belum mendapatkan sertifikat Pensiun

b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan

Jumlah guru pensiun sebesar 2% pada tahun 2008-2009, 3% untuk tahun 2010-2013, dan 5% untuk tahun 2014-2015. Persentasi berdasarkan data umur guru (kohort analisis) Alat tulis sekolah (19%), bahan dan alat habis pakai (18%), daya dan jasa (10%), pemeliharaan sarana dan prasarana (21%), pembinaan siswa (16%), penilaian dan penggadaan soal (8%), rapat-rapat pengurus sekolah (2%), dan perjalanan dinas (5.4%)

2 Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga pendidik Pendidikan D4/S1

Target 2015 semua guru sudah memiliki pendidikan setidaknya D4/S1, diasumsikan bahwa setiap tahun 10% dari semua guru yang berpendidikan kurang dari S1 mendapatkan pendidikan penyataraan

Pendidikan Profesi

Diasumsikan 10% dari guru non-profesional setiap tahun akan mendapatkan pendidikan profesi untuk mendapatkan sertifikat profesional

Sertifikasi

Jumlah guru yang tersertifikasi berdasarkan target Depdiknas yaitu 8.5% dari total guru tersertifikasi pada tahun 2008, 12.5% (2009), 20% (2010), 15% (2011), 15% (2012), 10% (2013), 10% (2014), dan 10% (2015)

b. Pembangunan gedung baru Unit Sekolah Baru

12 kelas per sekolah SD/MI dan 6 kelas per sekolah SMP/MTs

Ruang Kelas Baru

rata-rata 28 siswa/kelas untuk SD/MI dan 32 siswa/kelas untuk SMP/MTs

Rehabilitasi ruang kelas

Jadwal rehabilitasi ruang kelas SD/MI disesuaikan dengan program rehabilitasi dari Depdiknas yaitu 360219 kelas per tahun 2007 dan 203057 ruang kelas per tahun 2008, untuk tahun-tahun berikutnya (diasumsikan) dijadwalkan 20% dari ruang kelas yang ada direhabilitasi (jadwal rutin)

31


Jenis Pengeluaran

Keterangan

3 Program Percepatan (Kelas 4,5,6 SD/MI dan 1,2,3 SMP/MTs) a. Beasiswa

Besarnya Rp. 40.000 untuk SD/MI dan Rp. 50,000 untuk SMP/MTs yang diberikan pada 10% murid SD/MI dan SMP/MTs yang dikategorikan miskin

b. Kompensasi forgone earnings

Besarnya Rp. 40.000 untuk SD/MI dan Rp. 50,000 untuk SMP/MTs yang diberikan pada 3% murid SD/MI dan 10% murid SMP/MTs

Untuk mengakomodasi jumlah siswa yang diperkirakan akan terus meningkat diperlukan ruang kelas baru atau unit sekolah baru. Sementara ini tidak ada pembangunan unit sekolah baru untuk tingkat SD/MI. Pembangunan unit sekolah baru akan diperlukan untuk tingkat SMP/MTs dengan asumsi terdapat 6 kelas untuk setiap SMP/MTs. Pembangunan unit sekolah baru diasumsikan dilengkapi dengan peralatan penunjang lainnya, seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang serba guna, perpustakaan, dsb. Dengan demikian, aspek peningkatan kualitas juga dipertimbangkan dalam perhitungan pembiayaan ini yaitu peningkatan kualitas pendidik dan juga kualitas sarana belajar mengajar. Oleh karena itu, dalam kajian ini diasumsikan jumlah murid per kelas mendekati ideal yaitu rata-rata sebanyak 32 siswa. Rehabilitasi ruang kelas diperlukan untuk semua tingkat sekolah. Jadual rehabilitasi SD/MI disesuaikan dengan jadual yang telah ditetapkan oleh Depdiknas dengan asumsi bahwa 20% dari ruang kelas akan direhabilitasi dimulai pada tahun 2009 dengan pertimbangan bahwa rehabilitasi ruang kelas dilakukan setiap 5 tahun sekali. Berdasarkan asumsi jumlah siswa per kelas dapat dihitung pula jumlah guru yang diperlukan, jumlah guru yang mendapatkan pendidikan sertifikasi, pendidikan profesi, dan pendidikan D4/S1. Selain itu, jumlah sekolah baru dan kelas baru dapat diperkirakan untuk menghitung nilai investasi bangunan per tahun. Hasil perkiraan jumlah murid, guru, dan ruang kelas yang diperlukan tercantum pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 masing-masing untuk SD/MI dan SMP/MTs. Jumlah siswa SD/MI diperkirakan akan mengalami peningkatan sampai tahun 2014, dan pada tahun 2015 akan menurun sekitar kurang dari 10%. Sementara itu jumlah guru yang ada pada tahun 2007 yaitu sekitar 1.250.032 guru cukup memadai untuk memenuhi syarat perbandingan 28 murid untuk setiap guru. Menurut data yang ada perbandingan murid per guru bahkan sudah mencapai sekitar 23 murid/guru. Apabila pemenuhan tingkat kualitas pendidikan didasarkan pada kriteria perbandingan tersebut, maka diproyeksikan tidak akan ada rekrutmen guru sampai tahun 2014. Perkiraan tersebut telah termasuk guru yang pensiun yang diperkirakan berdasarkan analisa kohor (cohort). Jumlah guru yang pensiun mulai tahun 2013 diperkirakan berjumlah sekitar 5 persen dari jumlah total guru yang ada yang menyebabkan peningkatan kebutuhan guru pada tahun 2014 dan 2015 untuk memenuhi persyaratan 28 murid untuk setiap guru. Untuk itu, jumlah guru yang diperlukan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah murid. Hal ini disebabkan oleh perbandingan jumlah murid terhadap jumlah guru ditetapkan sekitar 25 setiap tahun. Perkiraan jumlah guru pensiun dilakukan melalui analisa

32


kohor data yang diperoleh dari Depdiknas. Jumlah guru yang diperlukan akan mengalami penurunan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2014. Setiap tahun terdapat 10% dari total jumlah guru yang menjalani pendidikan D4/S1 dan pendidikan lainnya. Jumlah guru profesional diperkirakan masing-masing sekitar 27% dan 40% dari total guru SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2008. Melalui program peningkatan kualifikasi guru, yaitu pendidikan profesional dan sertifikasi, jumlah guru profesional akan menjadi sekitar 90% pada tahun 2015. Ruang kelas dan unit sekolah baru diperlukan untuk peningkatan partisipasi sekolah menuju 100% partisipasi sekolah pada tahun 2015. Tidak terdapat pembangunan sekolah baru untuk tingkat SD/MI, namun dialokasikan dana untuk rehabilitasi tingkat SD/MI sebanyak 10 persen dari total bangunan. Sehingga selama sepuluh tahun ke depan seluruh bangunan telah direhabilitasi. Sirkulasi rehabilitasi bangunan SD/MI yang sama akan dilakukan untuk setiap 10 tahun. Berlainan dengan jumlah murid SD/MI, jumlah murid SMP/MTs diperkirakan akan terus meningkat sampai tahun 2015. Jumlah guru yang diperlukan juga menyesuaikan dengan jumlah murid yang bertambah dan cenderung untuk meningkat sampai tahun 2015. Sementara guru yang tersedia masih melebihi jumlah guru yang diperlukan, dengan asumsi bahwa terdapat satu guru untuk setiap 32 murid, maka rekruitmen guru baru perlu diadakan pada tahun 2014 dan 2015. Peningkatan profesionalisme guru SMP/MTs diberlakukan seperti guru SD/MI. Dalam pengembangan kualifikasi guru, diagendakan 100 persen guru akan mendapatkan sertifikasi pada tahun 2015. Biaya pengembangan kualifikasi guru akan termasuk dalam kategori investasi. Sementara pemerintah tidak akan membangun unit sekolah baru untuk tingkat SD/MI, telah diproyeksikan bahwa unit sekolah baru untuk tingkat SMP/MTs masih banyak diperlukan. Diperkirakan bahwa rata-rata sekitar 2300 gedung sekolah baru harus dibangun dari tahun 2008 sampai dengan 2015 untuk memenuhi target MDG bidang pendidikan atau kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Program rehabilitasi kelas tingkat SMP/MTs dilakukan sama dengan rehabilitasi tingkat SD/MI yaitu sekitar 20 persen ruang kelas akan direhabilitasi secara periodik setiap lima tahun sekali. Peningkatan kesejahteraan guru menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui peningkatan insentif tenaga pendidikan dan kependidikan ini diharapkan adanya peningkatan kinerja mereka. Sistem remunerasi menurut Bappenas (2006) menempatkan guru profesional untuk mendapatkan upah yang hampir dua kali lipat dibandingkan guru yang belum profesional. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 tahun 2005. Namun, keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah menjadikan perubahan sistem remunerasi secara bertahap. Untuk menyesuaikan skema tersebut kami membuat skenario perhitungan pembiayaan pencapaian MDGs dengan mengikuti skema tersebut untuk remunerasi guru profesional sebagai skenario kedua. Selain menggunakan satuan biaya gaji guru yang tercantum di dalam Tabel 3.4 untuk mengakomodasikan keterbatasan anggaran pemerintah maka dihitung biaya yang dibutuhkan untuk mencapai MDGs dengan menggunakan skema kenaikan tunjangan fungsional yang sesuai dengan Tabel 3.8.

33


Tabel 3.6 Proyeksi Jumlah Murid, Guru, Sekolah, dan Kelas Tingkat SD/MI yang Dibutuhkan untuk Mencapai Target MDGs Tahun 2015

Komponen Total Murid (dalam ribu)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

27.840

28.067

28.293

28.514

28.734

28.952

29.169

29.384

28

28

28

28

28

28

28

28

994.300

1.002.397

1.010.481

1.018.374

1.026.216

1.034.005

1.041.743

1.049.428

1.319.477

1.286.739

1.252.469

1.221.069

1.188.164

1.150.897

1.103.616

1.047.272

112.156

270.215

513.512

683.799

843.597

932.227

1.004.291

1.047.272

1.207.322

1.016.524

738.957

537.270

344.568

218.670

99.325

-

- Staf Penunjang

35.511

35.800

36.089

36.371

36.651

36.929

37.205

42.834

Guru Pensiun (2%, 3%, 5%)

32.738

34.270

31.400

32.905

37.267

47.281

56.344

63.887

Pendidikan D4/S1

91.875

91.875

91.875

91.875

91.875

91.875

91.875

91.875

Pendidikan Profesi

120.732

101.652

73.896

53.727

34.457

21.867

9.933

-

Sertifikasi

112.156

158.060

243.297

170.286

159.798

88.630

72.064

42.981

28

28

28

28

28

28

28

28

Jumlah ruang kelas yang diperlukan

994.300

1.002.397

1.010.481

1.018.374

1.026.216

1.034.005

1.041.743

1.199.347


203.057

198.860

200.479

202.096

203.675

205.243

206.801

208.349

Ruang Kelas Baru (RKB)

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Unit Sekolah Baru (USB)

-

-

-

-

-

-

-

-

Perbandingan jumlah siswa terhadap guru Jumlah guru yang diperlukan Jumlah guru yang tersedia Jumlah guru yang direkruit setiap tahun - Professional - Non-professional

Jumlah siswa per kelas Jumlah Ruang kelas yang ada

(12 kelas per sekolah)

34


Tabel 3.7 Proyeksi Jumlah Murid, Guru, Sekolah, dan Kelas Tingkat SMP/MTs yang Dibutuhkan untuk Mencapai Target MDGs Tahun 2015

Komponen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.796

12.235

12.673

13.124

13.573

14.022

14.470

14.916

32

32

32

32

32

32

32

32

Jumlah guru yang diperlukan

368.614

382.359

396.041

410.118

424.166

438.184

452.172

466.131

Jumlah guru yang tersedia

654.655

641.562

622.315

603.645

585.536

567.970

539.571

512.593

-

-

-

-

-

-

-

-

55.646

134.728

255.149

338.041

415.731

460.056

491.010

512.593

599.009

506.834

367.166

265.604

169.805

107.914

48.561

-

- Staf Penunjang

61.436

63.727

66.007

68.353

70.694

73.031

75.362

77.688

Guru Pensiun (2%, 3%, 5%)

13.093

19.247

18.669

18.109

17.566

28.398

26.979

25.630

Pendidikan D4/S1

19.443

19.443

19.443

19.443

19.443

19.443

19.443

19.443

Total Murid (dalam ribu) Perbandingan jumlah siswa terhadap guru

Jumlah guru yang direkruit setiap tahun - Professional - Non-professional

Pendidikan Profesi

59.901

50.683

36.717

26.560

16.981

10.791

4.856

-

Sertifikasi

55.646

79.082

120.421

82.892

77.689

44.325

30.954

21.583

32

32

32

32

32

32

32

32

368.614

382.359

396.041

410.118

424.166

438.184

452.172

466.131


70.961

73.723

76.472

79.208

82.024

84.833

87.637

90.434

Ruang Kelas Baru (RKB)

13.809

13.745

13.682

14.077

14.048

14.018

13.988

13.958

2.301

2.291

2.280

2.346

2.341

2.336

2.331

2.326

Jumlah siswa per kelas Jumlah ruang kelas yang diperlukan

Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) (12 kelas per sekolah)

35


Tabel 3.8 Rencana Skema Kenaikan Tunjangan Fungsional Berkaitan dengan Implementasi UU No. 14 2005

Gol.

Rencana Skema Kenaikan Tunjangan Fungsional (berkaitan dengan Implementasi UU NO. 14 2005) Rata-rata Gaji Tunjangan diterimaPokok Kependi- Diterima 2007 Diterima 2008 2009 kan dikan s.d.

diterimakan

II

1.299.550

186.000 1.485.550

286.000 1.585.550

436.000 1.735.550

500.000 1.799.550

III

1.590.150

227.000 1.817.150

327.000 1.917.150

477.000 2.067.150

541.000 2.131.150

IV

1.876.800

289.000 2.165.800

389.000 2.265.800

489.000 2.365.800

562.000 2.438.800

Ratarata

1.588.833

234.000 1.822.833

334.000 1.922.833

467.333 2.056.167

534.333 2.123.167

3.2.3

Pendekatan Makro

Devarajan (2002) dan Bruns (2004) memakai rata-rata biaya pendidikan per jenjang yang dihitung dari angka agregat dalam menghitung kebutuhan pembiayaan pencapaian MDGs di bidang pendidikan. Untuk itu, pendekatan kedua ini akan mengikuti pekerjaan yang telah dilakukan oleh Devarajan (2002) dan Bruns (2004) yang disesuaikan dengan kondisi pembiayaan sektor pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, biaya pendidikan dasar dikelompokkan sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

Biaya operasional untuk membayar gaji guru dan belanja bahan sekali habis. Biaya pembangunan sebagai biaya investasi baik investasi peningkatan kualifikasi guru maupun peningkatan kapasitas sarana dan prasarana sekolah. Biaya pendidikan gratis untuk keluarga miskin dalam bentuk bantuan biaya operasional sekolah yang tadinya merupakan biaya out-of-pocket rumah tangga untuk pendidikan. Biaya beasiswa untuk kompensasi forgone income yang disebabkan oleh putusnya pekerjaan anak karena bersekolah (child labor opportunity cost)

Angka yang menjadi patokan adalah anggaran pendidikan pada tahun 2005 seperti terlihat pada Tabel 3.9. Pengeluaran gaji guru dari pemerintah daerah harus diestimasi karena tidak ada data tersedia, sedangkan data gaji guru yang dibayarkan dari pemerintah pusat tercatat di Departemen Keuangan. Di dalam Tabel 3.9 dana untuk bahan habis pakai sudah termasuk biaya operasional, pemeliharaan, dan block grant untuk sekolah. Anggaran investasi termasuk di dalamnya adalah anggaran investasi untuk bangunan dan dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah. Sementara ini biaya investasi untuk peningkatan guru masih belum termasuk di dalam penganggaran. Hal ini akan menyebabkan perbedaan hasil perhitungan dengan metode sebelumnya, yaitu metode mikro.

36


Tabel 3.9 Anggaran Sektor Pendidikan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Tahun 2005 (Miliar Rupiah) Komponen Pendidikan Pendidikan Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Non-formal Pendidikan Dinas Pendidikan Tinggi

Gaji guru dan tunjangannya

Bahan habis pakai

Investasi bangunan dan DAK

Beasiswa dan kompensasi BBM

3.315,3

229,9

83,1

53,4

34.932,6

9.797,2

2.292,4

921,9

7.703,4

3.825,6

885,0

126,9

851,0

388,4

18,5

9,3

0,4

0,9

3.390,6

3.649,9

1.066,3

435,6

Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan

267,0

2.430,8

178,5

11,7

Litbang Pendidikan

105,2

113,0

7,2

0,4

Pendidikan Lainnya

26,4

45,5

8,6

Sumber:

Kompilasi dari Departemen Keuangan. Gaji guru termasuk termasuk gaji guru pusat dan gaji guru yang didaerahkan. Gaji guru yang didaerahkan diestimasi berdasarkan jumlah guru dan rata-rata gaji minimum. Bahan habis pakai hanya anggaran dari pusat

Berdasarkan anggaran agregat nasional tersebut dihitung satuan harga per program untuk memudahkan perhitungan apabila ada perubahan asumsi. Dengan perhitungan per program tersebut, kita dapat merubah asumsi dalam pembiayaan anggaran rutin ataupun anggaran investasi. Sebagai catatatan, metode perhitungan mikro memperhitungkan adanya perubahan remunerasi guru dan investasi guru melalui peningkatan kualifikasi mereka. Untuk itu, perhitungan dengan metode makro ini harus juga memperhitungkan perubahan remunerasi tersebut. Tabel 3.10 mencantumkan satuan biaya untuk kedua metodologi, makro dan mikro. Untuk metodologi makro perhitungan dilakukan dengan menggunakan tiga alternatif, yaitu; 1.

Alternatif perhitungan pertama adalah bahwa perubahan angka anggaran hanya disebabkan oleh tingkat inflasi (yaitu sebesar 6 persen) dan tidak ada faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan anggaran kecuali jumlah murid yang terus meningkat.

2.

Selain adanya perubahan angka anggaran karena tingkat inflasi dan jumlah murid yang meningkat, terjadi juga peningkatan remunerasi tenaga pendidik dan kependidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri dan penyesuaian besarnya biaya investasi baik komponen guru maupun non-guru. Untuk itu, diasumsikan peningkatan komponen remunerasi rata-rata sebesar 4,3 persen. Angka ini diambil dari peningkatan anggaran belanja operasional guru. Sementara itu, biaya investasi diasumsikan menurun sesuai dengan penurunan jumlah guru yang diharuskan mengikuti program sertifikasi. Biaya investasi komponen non-guru hanya dikonsentrasikan untuk pengalokasian investasi sekolah di tingkat SMP/MTs

37


3.

Peningkatan remunerasi tenaga pendidik dan kependidikan diasumsikan mengikuti skema kenaikan tunjangan fungsional yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Alternatif ini sejalan dengan alternatif kedua metode mikro yang telah didiskusikan sebelumnya. Skenario sesuai dengan skema kenaikan tunjangan fungsional yang telah ditetapkan oleh Depdiknas terhitung sekitar 0,5 persen dan biaya investasi menurun sekitar -0,035 persen.

Tabel 3.10 Satuan Biaya Rata-Rata yang Digunakan untuk Perhitungan Pembiayaan, Harga Tahun 2008 Jumlah Anggaran tahun 2005 (Miliar Rupiah)

Komponen Gaji pendidik dan tenaga kependidikan (pusat dan daerah)

34.933

Bahan habis pakai

6.849

Investasi (Operasional, Investasi bangunan, DAK)

5.240

Beasiswa dan Kompensasi BBM

Makro

Mikro

Asumsi 1

Asumsi 2

Asumsi 3

Asumsi 1

Asumsi 2

112.174

147.978

129.492

156.422

127.235

18.388

24.258

21.227

66.680

66.680

130.562

172.236

150.719

223.102

193.915

922

Total

47.944

Satuan biaya operasional guru maupun bahan habis pakai dan pembangunan dihitung dari total biaya rutin dan biaya pembangunan per jenjang sekolah dibagi dengan jumlah anak sekolah di setiap jenjang pada tahun 2005 yang sementara ini menjadi dasar perhitungan karena datanya relatif lebih lengkap;

cij =

Cij Pi

* gp

dimana i dan j adalah indeks jenjang pendidikan dan indeks jenis biaya pendidikan, Cij adalah biaya rutin atau biaya pembangunan untuk tiap jenjang pendidikan. Pi menunjukkan jumlah penduduk anak sekolah pada jenjang i. Faktor peningkatan produktifitas dibandingkan dengan tahun 2008 dinyatakan dengan gp. Apabila kita membandingkan satuan biaya metode makro dengan rata-rata satuan biaya yang diperoleh dari metode mikro seperti yang terlihat pada Tabel 3.13, satuan biaya mikro cenderung lebih besar dari satuan biaya makro. Hal ini karena metode mikro sudah mengakomodasikan faktor perubahan remunerasi terhadap perhitungan maka secara rata-rata satuan biaya metode mikro untuk operasional guru dan bahan habis pakai cenderung sedikit lebih besar dari satuan biaya metode mikro. Konsekuensinya adalah hasil perhitungan metode mikro untuk komponen operasional guru suatu saat akan lebih besar dari komponen operasional guru pada metode mikro. Satuan biaya komponen investasi metode makro terlihat jauh lebih kecil dibandingkan dengan satuan biaya komponen yang sama yang dihitung

38


dengan menggunakan metode mikro. Untuk itu digunakan asumsi peningkatan remunerasi sebesar 3,1 persen untuk perhitungan makro alternatif ke dua. Proyeksi jumlah murid, seperti yang dilakukan pada metodologi pertama, dihitung dari partisipasi sekolah kasar pendidikan dasar sembilan tahun per umur yang diperoleh dari Susenas 2005 dikalikan dengan jumlah penduduk per umur dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tingkat pertumbuhan partisipasi sekolah dihitung dengan mengambil dasar angka partisipasi sekolah pendidikan dasar pada tahun 2005 dan pencapaian partisipasi sekolah pendidikan dasar 100% pada tahun 2015. Total pembiayaan rutin dan pembangunan dihitung sebagai berikut:

) Cijt = Pit * cij * I t

di mana Cijt adalah total anggaran rutin atau pembangunan pada tahun t, Pit adalah proyeksi anak sekolah pada tahun t, cij adalah biaya satuan rutin atau pembangunan yang dihitung sebelumnya, dan It adalah price indeks hasil proyeksi pada tahun t. Sama halnya dengan metode mikro di atas, dengan metode makro ini juga dihitung besarnya jumlah beasiswa dan kompensasi pendapatan yang hilang untuk anak sekolah dari keluarga miskin. Perhitungan biaya bantuan untuk orang tua miskin dihitung secara sederhana sebagai berikut:

) Ffjt = Pit * h fj * I t * Rt

di mana Ffjt adalah biaya bantuan untuk orang tua miskin tahun t untuk anak umur f, hfj adalah rata-rata biaya satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua atau besarnya beasiswa dan kompensasi yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 40 ribu untuk tingkat SD/MI dan Rp 50 ribu untuk tingkat SMP/MTs, Rt adalah jumlah orang miskin pada tahun t. Jumlah relatif orang miskin diasumsikan konstan selama tahun 2008-2015, yaitu sebanyak 15% dari jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah kebutuhan kompensasi pendapatan yang hilang (forgone income) tersebut dihitung sebagai berikut:

) ) S fjt = Pit * Y fj * I t * Lt

dimana Sfjt adalah jumlah biaya kompensasi yang diperlukan. Yfj adalah besarnya kompensasi, Lt adalah jumlah anak pekerja yang diperkirakan sebagai jumlah anak dari keluarga miskin. Total biaya selama 2008-2015 diperoleh dengan menjumlahkan semua komponen biaya untuk setiap tahun, seperti sebagai berikut;

) ) ⎞ ) ⎛ T2008− 2015 = ∑∑ ⎜ ∑ Cijt + Fft + S ft ⎟ t f ⎝ j ⎠, di mana T2008-2015 adalah total biaya selama period 2008-2015, Cijt adalah total anggaran rutin dan pembangunan pada tahun t, Fft adalah biaya bantuan untuk orang tua miskin tahun t dan Sft adalah biaya kompensasi.

39


3.3 Biaya yang Dibutuhkan 3.3.1

Metode Mikro

Anggaran biaya operasional terhitung hampir dua kali lipat dari anggaran investasi. Biaya operasional terdiri dari anggaran gaji guru dan biaya operasional, bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan. Komponen terbesar adalah anggaran gaji guru yang meningkat dengan pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan. Hal ini adalah konsekuensi dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan juga sebagai konsekuensi pelaksanaan program sertifikasi guru. Guru yang telah memiliki sertifikat berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi yang merupakan peningkatan yang cukup substansial terhadap remunerasi mereka. Sementara itu tidak ada peningkatan biaya untuk bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan kecuali peningkatan nominal karena inflasi. Besarnya gaji guru SD/MI pada tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp 29 triliun. Jumlah ini diperkirakan meningkat secara nominal sekitar dua kali lipat lebih pada tahun 2015 atau secara riil sekitar satu setengah kali lipatnya pada tahun yang sama. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode mikro alternatif satu ini ditampilkan pada Tabel 3.11 dan Tabel 3.12 untuk tingkat SD/MI dan Tabel 3.13 dan Tabel 3.14 untuk SMP/MTs yang masing-masing tampilan adalah berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dengan tahun 2008 sebagai acuan. Peningkatan remunerasi guru yang dilakukan secara bertahap memberikan pengaruh yang besar terhadap kebutuhan pembiayaan. Pada tahun 2015 kebutuhan remunerasi guru adalah sebesar Rp 43 triliun dari kebutuhan sekitar Rp. 28 triliun pada tahun 2008. Kebutuhan terlihat jauh berbeda, namun yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem bertahap akan secara efektif meningkatkan kinerja guru yang akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pendidikan secara menyeluruh. Sementara biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan hanya sekitar Rp 12,4 triliun pada tahun 2008 dan secara nominal meningkat kurang dari dua kalinya atau secara riil tidak banyak mengalami peningkatan (Tabel 3.11 dan Tabel 3.12). Hal yang sama terjadi dengan biaya operasional tingkat SMP/MTs dimana biaya operasional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan meningkat lebih pesat dibandingkan dengan biaya operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan. Secara total dibutuhkan biaya operasional sekitar Rp 63,7 triliun untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2008 dan sekitar Rp 131 triliun pada tahun 2015. Untuk alternatif kedua, biaya operasional adalah sekitar Rp 61 triliun pada tahun 2008 dan sekitar Rp 96,5 triliun pada tahun 2015. Perbedaan kedua alternatif tersebut adalah sekitar Rp 35 triliun. Biaya investasi yang terdiri dari komponen investasi pendidik dan tenaga kependidikan dan biaya pembangunan gedung tingkat SD/MI sekitar Rp 19,6 triliun dan Rp 13,8 triliun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2008. Komponen investasi tingkat SMP/MTs paling besar adalah biaya pembangunan gedung yang hampir mencapai 90 persen dari total komponen biaya investasi. Biaya investasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk SD/MI

40


dan SMP/MTs cenderung turun karena diperkirakan beban untuk meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi guru akan menurun sejak tahun 2010 sehubungan dengan berkurangnya guru tingkat SD/MI dan SMP/MTs yang belum mendapat sertifikat. Sebagai contoh biaya investasi untuk peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru pada tahun 2008 sekitar Rp 2,2 triliun untuk guru tingkat SD/MI dan hanya sekitar Rp 960 miliar untuk guru tingkat SMP/MTs. Sementara itu pada tahun 2015 biaya investasi guru tingkat SD/MI adalah sebesar sekitar Rp 1,6 triliun dan tingkat SMP/MTs sebesar Rp 378 miliar. Biaya tersebut menurun karena adanya semakin bertambahnya guru dengan kualifikasi sarjana dan guru baru guru baru yang diharuskan memiliki kualifikasi setidaknya sarjana. Sementara biaya operasional dan investasi merupakan komponen biaya pendidikan yang besar, program beasiswa dan kompensasi forgone income diproyeksikan akan membebani biaya pendidikan sebesar 5 persen setiap tahunnya. Meskipun biaya ini relatif kecil, komponen beasiswa dan kompensasi ini dianggap biaya yang paling penting dan strategis untuk dapat menarik anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

41


Tabel 3.11 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Berlaku), 2008-2015

Komponen Pembiayaan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 Biaya operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala Sekolah Penunjang

42.153 29.750 4.608 24.571 570

47.562 34.307 11.769 21.930 609

55.419 41.256 23.707 16.898 651

62.312 47.181 33.463 13.023 695

69.517 53.356 43.760 8.853 743

75.269 58.007 51.258 5.956 793

80.683 62.249 58.534 2.867 847

85.420 65.735 64.702 1.034


12.403

13.255

14.163

15.130

16.162

17.261

18.434

19.684

2 Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga kependidikan

19.641 2.290

20.542 2.530

21.788 2.540

22.829 2.261

24.082 2.110

25.336 1.866

26.817 1.750

28.377 1.607

774 1.292 224

1.042 1.153 335

1.105 888 547

1.171 685 406

1.241 465 403

1.316 313 237

1.394 151 204

1.478 129

b. Pembangunan gedung baru atau rehabilitasi Unit Sekolah Baru Rehabilitasi kelas lama

17.351

18.012

19.249

20.568

21.972

23.470

25.067

26.770

17.351

18.012

19.249

20.568

21.972

23.470

25.067

26.770

3 Program Percepatan (Kelas 4,5,6) a. Beasiswa b. Kompensasi forgone earnings (3% dari total murid - fokus kelas 4,5,6)

1.737,24 1.336,34 400,90

1.856,47 1.428,05 428,42

1.983,73 1.525,95 457,78

2.119,18 1.630,14 489,04

2.263,63 1.741,25 522,38

2.417,66 1.859,74 557,92

2.581,89 1.986,07 595,82

2.757,00 2.120,77 636,23

Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi

42


Tabel 3.12 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008), 2008-2015

Komponen Pembiayaan 1 Biaya operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala Sekolah Penunjang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42.153 29.750 4.608 24.571 570

44.870 32.365 11.103 20.688 575

49.323 36.718 21.099 15.039 579

52.318 39.614 28.096 10.935 584

55.064 42.263 34.662 7.013 588

56.245 43.346 38.303 4.450 593

56.878 43.883 41.264 2.021 597

56.809 43.718 43.030 687

12.403

12.504

12.605

12.704

12.802

12.899

12.995

13.091

2 Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Pelatihan Sertifikasi

19.641 2.290 774 1.292 224

19.380 2.387 983 1.088 316

19.392 2.260 983 791 487

19.168 1.899 983 575 341

19.076 1.671 983 369 320

18.933 1.394 983 234 177

18.905 1.233 983 106 144

18.873 1.069 983 86

b. Pembangunan gedung baru atau rehabilitasi Unit Sekolah Baru Rehabilitasi kelas lama

17.351

16.993

17.131

17.269

17.404

17.538

17.671

17.804

17.351

16.993

17.131

17.269

17.404

17.538

17.671

17.804

1.737,24 1.336,34 400,90

1.751,39 1.347,22 404,17

1.765,51 1.358,09 407,43

1.779,30 1.368,70 410,61

1.793,00 1.379,23 413,77

1.806,61 1.389,70 416,91

1.820,13 1.400,10 420,03

1.833,56 1.410,43 423,13


3 Program Percepatan (Kelas 4,5,6) a. Beasiswa b. Kompensasi forgone earnings (3% dari total murid - fokus kelas 4,5,6)

43


Tabel 3.13 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, dalam Miliar Rupiah Harga Berlaku, 2008-2015 Komponen Pembiayaan

TOTAL PENDIDIKAN DASAR Total Biaya Operasional (SD+SMP) Total Biaya Investasi (SD+SMP) Total Biaya Percepatan (SD+SMP)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100.363,60 63.763 33.448 3.153

111.056,72 72.293 35.351 3.413

125.800,98 84.457 37.651 3.692

139.039,39 95.107 39.938 3.995

152.976,63 106.283 42.373 4.320

164.910,69 115.380 44.862 4.669

176.415,10 123.650 47.720 5.045

187.401,69 131.172 50.781 5.448

36.831,99

41.095,69

46.609,68

51.779,49

57.113,30

61.888,30

66.333,55

70.847,59

1. Biaya Operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala sekolah (1 setiap sekolah) Penunjang ( 1 setiap sekolah) b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan

21.610 16.355 2.446 12.922 986

24.731 18.953 6.279 11.590 1.084

29.038 22.694 12.604 8.900 1.190

32.795 25.832 17.701 6.824 1.307

36.766 29.132 23.075 4.625 1.432

40.111 31.751 27.067 3.115 1.569

42.968 33.823 30.621 1.486 1.716

45.753 35.760 33.885 1.875

5.255

5.778

6.344

6.964

7.634

8.360

9.144

9.992

2. Biaya Investasi

13.806

14.808

15.863

17.109

18.291

19.526

20.903

22.404

960 208 641 111

963 221 575 168

946 234 441 271

784 248 338 197

688 263 229 196

552 278 155 119

457 295 74 88

378 313 65

12.846

13.845

14.917

16.325

17.603

18.974

20.446

22.026

6.536

6.897

7.277

7.936

8.395

8.880

9.393

9.935

Ruang Kelas Baru

6.310

6.949

7.640

8.388

9.208

10.094

11.054

12.091

3. Program Percepatan

1.415,48

1.556,35

1.708,77

1.875,68

2.056,32

2.251,73

2.463,03

2.691,41

a. Beasiswa

707,74

778,18

854,38

937,84

1.028,16

1.125,87

1.231,52

1.345,71


707,74

778,18

854,38

937,84

1.028,16

1.125,87

1.231,52

1.345,71

TOTAL

a. Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan Unit Sekolah Baru

44


Tabel 3.14 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008, 2008-2015 Komponen Pembiayaan TOTAL PENDIDIKAN DASAR Total Biaya Operasional (SD+SMP) Total Biaya Investasi (SD+SMP) Total Biaya Percepatan (SD+SMP) TOTAL 1 Biaya Operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala sekolah (1 setiap sekolah) Penunjang ( 1 setiap sekolah) b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan 2 Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan Unit Sekolah Baru Ruang Kelas Baru 3 Program Percepatan a. Beasiswa b. Kompensasi forgone earnings

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100.363,60 63.763 33.448 3.153

104.770,49 68.201 33.350 3.220

111.962,42 75.167 33.509 3.286

116.740,15 79.854 33.532 3.354

121.171,82 84.186 33.564 3.422

123.230,86 86.218 33.523 3.489

124.365,68 87.169 33.641 3.556

124.632,83 87.237 33.772 3.624

36.831,99

38.769,52

41.482,45

43.475,05

45.239,09

46.246,54

46.762,54

47.117,69

21.610

23.331

25.844

27.536

29.122

29.973

30.290

30.428

16.355 2.446 12.922 986

17.880 5.923 10.934 1.023

20.198 11.217 7.921 1.059

21.689 14.862 5.730 1.097

23.075 18.277 3.663 1.135

23.726 20.226 2.328 1.172

23.844 21.587 1.048 1.210

23.783 22.536 1.247

5.255

5.451

5.646

5.847

6.047

6.247

6.446

6.645

13.806

13.970

14.118

14.365

14.488

14.591

14.736

14.900

960 208 641 111

909 208 542 158

842 208 393 241

658 208 284 166

545 208 182 155

412 208 115 89

322 208 52 62

251 208 43

12.846

13.062

13.276

13.707

13.943

14.179

14.414

14.648

6.536 6.310

6.506 6.555

6.476 6.800

6.664 7.043

6.650 7.293

6.635 7.543

6.621 7.792

6.607 8.041

1.415,48

1.468,26

1.520,80

1.574,85

1.628,80

1.682,63

1.736,34

1.789,94

707,74 707,74

734,13 734,13

760,40 760,40

787,43 787,43

814,40 814,40

841,31 841,31

868,17 868,17

894,97 894,97 45


Tabel 3.15 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Berlaku) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015

Komponen Pembiayaan 1. Biaya Operasional a.

Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala Sekolah Penunjang

b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan 2. Biaya Investasi a.

Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi

b.

Pembangunan gedung baru atau rehabilitasi Unit Sekolah Baru Rehabilitasi kelas lama

3. Program Percepatan (Kelas 4,5,6) a.

Beasiswa

b.

Kompensasi forgone earnings (3% dari total murid - fokus kelas 4,5,6)

46

2008

2009

2010

40.469

43.482

28.066 2.925

2011

2012

2013

54.347

2014

57.499

2015

47.201

50.711

60.391

62.989

30.228

33.037

35.581

38.185

40.237

41.957

43.305

7.689

15.489

21.862

28.589

33.489

38.242

42.272

24.571

21.930

16.898

13.023

8.853

5.956

2.867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570

609

651

695

743

793

847

1.034

12.403

13.255

14.163

15.130

16.162

17.261

18.434

19.684

19.641

20.542

21.788

22.829

24.082

25.336

26.817

28.377

2.290

2.530

2.540

2.261

2.110

1.866

1.750

1.607

774

1.042

1.105

1.171

1.241

1.316

1.394

1.478

1.292

1.153

888

685

465

313

151

-

224

335

547

406

403

237

204

129

17.351

18.012

19.249

20.568

21.972

23.470

25.067

26.770

-

-

-

-

-

-

-

-

17.351

18.012

19.249

20.568

21.972

23.470

25.067

26.770

1.737,24

1.856,47

1.983,73

2.119,18

2.263,63

2.417,66

2.581,89

2.757,00

1.336,34

1.428,05

1.525,95

1.630,14

1.741,25

1.859,74

1.986,07

2.120,77

400,90

428,42

457,78

489,04

522,38

557,92

595,82

636,23


Tabel 3.16 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SD/MI (dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015

Komponen Pembiayaan 1. Biaya Operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala Sekolah Penunjang b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan 2. Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi b.

Pembangunan gedung baru atau rehabilitasi Unit Sekolah Baru Rehabilitasi kelas lama

3. Program Percepatan (Kelas 4,5,6) a.

Beasiswa

b.

Kompensasi forgone earnings (3% dari total murid - fokus kelas 4,5,6)

2008

2009

2010

40.469

41.021

28.066

28.517

2.925

7.254

24.571

20.688

-

-

570

2011

42.008

2012

2013

2014

2015

42.578

43.048

42.967

42.573

41.892

29.403

29.874

30.246

30.068

29.578

28.800

13.785

18.356

22.646

25.025

26.959

28.113

15.039

10.935

7.013

4.450

2.021

-

-

-

-

-

-

-

575

579

584

588

593

597

687

12.403

12.504

12.605

12.704

12.802

12.899

12.995

13.091

19.641

19.380

19.392

19.168

19.076

18.933

18.905

18.873

2.290

2.387

2.260

1.899

1.671

1.394

1.233

1.069

774

983

983

983

983

983

983

983

1.292

1.088

791

575

369

234

106

-

224

316

487

341

320

177

144

86

17.351

16.993

17.131

17.269

17.404

17.538

17.671

17.804

-

-

-

-

-

-

-

-

17.351

16.993

17.131

17.269

17.404

17.538

17.671

17.804

1.737,24

1.751,39

1.765,51

1.779,30

1.793,00

1.806,61

1.820,13

1.833,56

1.336,34

1.347,22

1.358,09

1.368,70

1.379,23

1.389,70

1.400,10

1.410,43

400,90

404,17

407,43

410,61

413,77

416,91

420,03

423,13

47


Tabel 3.17 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, (dalam Miliar Rupiah Harga Berlaku) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015

Komponen Pembiayaan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL PENDIDIKAN DASAR Total Biaya Operasional (SD+SMP) Total Biaya Investasi (SD+SMP) Total Biaya Percepatan (SD+SMP) TOTAL

97.752,47 61.152 33.448 3.153 35.904,54

104.706,27 65.943 35.351 3.413 38.825,12

113.024,41 71.681 37.651 3.692 42.051,65

121.037,70 77.105 39.938 3.995 45.378,33

129.461,85 82.769 42.373 4.320 48.768,69

137.352,50 87.821 44.862 4.669 52.099,92

145.049,23 92.284 47.720 5.045 55.259,76

152.717,33 96.488 50.781 5.448 58.593,40

1. Biaya operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala sekolah (1 setiap sekolah) Penunjang ( 1 setiap sekolah)

20.683 15.428 1.519 12.922 986

22.460 16.682 4.008 11.590 1.084

24.480 18.136 8.046 8.900 1.190

26.394 19.430 11.299 6.824 1.307

28.422 20.787 14.730 4.625 1.432

30.322 21.963 17.279 3.115 1.569

31.894 22.749 19.548 1.486 1.716

33.498 23.506 21.631 1.875

5.255

5.778

6.344

6.964

7.634

8.360

9.144

9.992

13.806

14.808

15.863

17.109

18.291

19.526

20.903

22.404

960 208 641 111

963 221 575 168

946 234 441 271

784 248 338 197

688 263 229 196

552 278 155 119

457 295 74 88

378 313 65

12.846

13.845

14.917

16.325

17.603

18.974

20.446

22.026

6.536 6.310

6.897 6.949

7.277 7.640

7.936 8.388

8.395 9.208

8.880 10.094

9.393 11.054

9.935 12.091

1.415,48

1.556,35

1.708,77

1.875,68

2.056,32

2.251,73

2.463,03

2.691,41

a. Beasiswa

707,74

778,18

854,38

937,84

1.028,16

1.125,87

1.231,52

1.345,71


707,74

778,18

854,38

937,84

1.028,16

1.125,87

1.231,52

1.345,71

b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan 2. Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan Unit Sekolah Baru Ruang Kelas Baru 3. Program Percepatan

48

2008


Tabel 3.18 Perkiraan Pembiayaan Pencapaian Target MDGs Bidang Pendidikan Tingkat SMP/MTs, (dalam Miliar Rupiah dan Harga Konstan 2008) Mengikuti Skema Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru, 2008-2015

Komponen Pembiayaan

2008

2009

TOTAL PENDIDIKAN DASAR Total Biaya Operasional (SD+SMP)

97.752,47 61.152

98.779,50 62.210

100.591,33 63.796

101.625,59 64.739

102.545,91 65.561

102.637,78 65.625

102.253,98 65.057

101.565,75 64.170

33.448

33.350

33.509

33.532

33.564

33.523

33.641

33.772

3.153

3.220

3.286

3.354

3.422

3.489

3.556

3.624

35.904,54

36.627,48

37.425,82

38.100,52

38.629,37

38.932,09

38.955,95

38.967,96

20.683 15.428 1.519 12.922 986

21.189 15.738 3.781 10.934 1.023

21.787 16.141 7.161 7.921 1.059

22.161 16.314 9.487 5.730 1.097

22.513 16.465 11.668 3.663 1.135

22.659 16.412 12.912 2.328 1.172

22.484 16.037 13.780 1.048 1.210

22.278 15.633 14.386 1.247

5.255

5.451

5.646

5.847

6.047

6.247

6.446

6.645

13.806 960 208 641 111

13.970 909 208 542 158

14.118 842 208 393 241

14.365 658 208 284 166

14.488 545 208 182 155

14.591 412 208 115 89

14.736 322 208 52 62

14.900 251 208 43

12.846

13.062

13.276

13.707

13.943

14.179

14.414

14.648

6.536 6.310

6.506 6.555

6.476 6.800

6.664 7.043

6.650 7.293

6.635 7.543

6.621 7.792

6.607 8.041

1.415,48 707,74 707,74

1.468,26 734,13 734,13

1.520,80 760,40 760,40

1.574,85 787,43 787,43

1.628,80 814,40 814,40

1.682,63 841,31 841,31

1.736,34 868,17 868,17

1.789,94 894,97 894,97

Total Biaya Investasi (SD+SMP) Total Biaya Percepatan (SD+SMP) TOTAL 1. Biaya operasional a. Pendidik dan tenaga kependidikan Professional Belum professional Kepala sekolah (1 setiap sekolah) Penunjang ( 1 setiap sekolah) b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan 2. Biaya Investasi a. Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan D4/S1 Pendidikan Profesi Sertifikasi b. Biaya Operasional bahan dan alat habis pakai dan pemeliharaan Unit Sekolah Baru Ruang Kelas Baru 3. Program Percepatan a. Beasiswa b. Kompensasi forgone earnings

2010

2011

2012

2013

2014

2015

49


Tabel 3.19 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Biaya yang Dibutuhkan untuk Mencapai MDGs Bidang Pendidikan Metode Mikro

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Perkembangan remunerasi guru sesuai dengan skema Bappenas (2006) Operasional

63.763

72.293

84.457

95.107

106.283

115.380

123.650

131.172

Investasi

33.448

35.351

37.651

39.938

42.373

44.862

47.720

50.781

Beasiswa

1.109

1.207

1.312

1.427

1.551

1.684

1.827

1.982

Kompensasi

2.044

2.206

2.380

2.568

2.769

2.986

3.218

3.466

100.364

111.057

125.801

139.039

152.977

164.911

176.415

187.402

Total

Perkembangan remunerasi guru sesuai dengan skema peningkatan tunjangan fungsional guru Operasional

61.152

65.943

71.681

77.105

82.769

87.821

92.284

96.488

Investasi

33.448

35.351

37.651

39.938

42.373

44.862

47.720

50.781

Beasiswa

1.109

1.207

1.312

1.427

1.551

1.684

1.827

1.982

Kompensasi

2.044

2.206

2.380

2.568

2.769

2.986

3.218

3.466

97.752

104.706

113.024

121.038

129.462

137.353

145.049

152.717

Total

3.3.2

Metode Makro

Perkiraan biaya pencapaian MDGs yang dihasilkan dengan perhitungan metode makro ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan metode sebelumnya. Perbedaan yang paling banyak adalah dari komponen biaya investasi. Komponen investasi pada metode perhitungan sebelumnya bisa mencapai Rp 28 triliun pada tahun 2008, dengan metode makro ini diperkirakan hanya sekitar Rp 5,7 triliun untuk alternatif pertama atau Rp 6,4 triliun untuk alternatif kedua. Perbedaan ini disebabkan oleh tidak adanya komponen investasi pengembangan kualifikasi guru pada tahun 2005 (tahun data anggaran yang dipakai sebagai benchmark). Oleh karena itu, biaya investasi yang dihasilkan cenderung sangat kecil. Biaya operasional yang mencakup biaya gaji pendidik dan tenaga kependidikan cenderung hampir sama pada tahun 2008 yaitu sekitar Rp 53 triliun sampai Rp 59 triliun. Bahkan untuk alternatif kedua biaya operasional cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan biaya operasional hasil perhitungan metode pertama tadi, yang secara total sangat berpengaruh terhadap besarnya kebutuhan biaya pencapaian MDGs tersebut (Tabel 3.20). Alternatif terakhir dengan menggunakan skema peningkatan remunerasi secara bertahap menghasilkan angka yang sama dengan alternatif kedua pada tahun 2008, tetapi perbedaan kebutuhan biaya operasional sangat tinggi pada tahun 2015 yaitu sekitar Rp 15 triliun. Total kebutuhan dengan menggunakan alternatif kedua ini adalah sekitar Rp 124 triliun. Perbedaannya sekitar Rp 30 triliun dengan alternatif kedua metode mikro. Penyebab utama perbedaan ini terutama oleh adanya investasi tenaga pendidik dan kependidikan dan juga program rehabilitasi gedung SD/MI dan SMP/MTs.

50


Untuk diskusi selanjutnya, hasil perhitungan dengan menggunakan metode mikro alternatif kedua dengan menggunakan skema peningkatan remunerasi guru secara bertahap akan dipakai untuk analisis strategi pembiayaan pencapaian MDGs. Tabel 3.20 Hasil Perhitungan dana Untuk Mencapai MDGs Bidang Pendidikan Melalui Metode Makro (dalam Miliar Rupiah)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Makro tanpa ada skenario peningkatan biaya remunerasi dan investasi Operasional

53.354

57.506

61.961

66.755

71.898

77.412

83.326

89.665

Investasi

8.746

9.427

10.157

10.943

11.786

12.690

13.659

14.698

Kompensasi

1.386

1.515

1.626

1.745

1.872

2.008

2.155

2.312

Beasiswa

1.012

1.111

1.212

1.317

1.427

1.542

1.661

1.785

64.498

69.559

74.956

80.759

86.982

93.652

100.801

108.460

Total

Makro dengan peningkatan rumenarasi sebesar rata-rata 4,3% per tahun dan investasi sebesar rata-rata -0.2% per tahun Operasional

59.321

74.853

96.112

101.651

114.644

112.338

115.652

120.889

Investasi

7.440

7.948

9.252

10.105

11.162

12.141

13.771

15.546

Kompensasi

1.535

1.669

1.814

1.969

2.137

2.319

2.515

2.726

Beasiswa

1.112

1.219

1.335

1.461

1.598

1.745

1.905

2.077

69.409

85.689

108.513

115.186

129.540

128.543

133.842

141.238

Total

Makro dengan peningkatan biaya rumenarasi rata-rata 0,5% per tahun (bertahap sesuai dengan skema dari Depdiknas) dan investasi sebesar -0,035% Operasional Investasi

59.321

67.976

78.362

85.168

94.321

98.080

100.774

107.535

6.206

6.833

7.717

8.428

9.310

10.127

11.486

12.967

Kompensasi

1.386

1.535

1.669

1.814

1.969

2.137

2.319

2.515

Beasiswa

1.013

1.112

1.219

1.335

1.461

1.598

1.745

1.905

67.926

77.456

88.967

96.745

107.062

111.941

116.324

124.921

Total

3.3.3

Strategi Pembiayaan

Anggaran untuk pencapaian MDGs jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran bidang pendidikan tahun anggaran 2008 . Seperti yang diilustrasikan pada Tabel 3.21 diperlukan anggaran untuk biaya operasional, beasiswa, dan rehabilitasi maupun pembangunan infrastruktur sekolah sekitar Rp 50 triliun rupiah pada tahun 2008 untuk mengejar target MDGs pada tahun 2015. Pada TA 2008, anggaran pendidikan hanya dialokasikan sebanyak sekitar Rp 25 triliun yang masuk ke dalam sektor pendidikan dan sekitar Rp 7 triliun dalam DAK bidang pendidikan. dan, anggaran gaji guru dibutuhkan sebanyak Rp 46 triliun yang lebih besar sekitar Rp 11 triliun dibanding perkiraan anggaran gaji guru TA 2006. Oleh karena anggaran yang diperkirakan jauh lebih besar diperlukan strategi implementasi yang tepat untuk dapat memenuhi target tersebut.

51


Peningkatan anggaran yang terlalu tinggi dalam jangka waktu yang terlalu pendek dapat menyebabkan pemborosan anggaran karena selama ini efisiensi penyerapan dana di beberapa lembaga pemerintah termasuk lembaga pendidikan masih dinilai rendah. Rendahnya efisiensi tersebut disebabkan oleh lemahnya sistem perencanaan dan kapasitas lembaga di pusat maupun di daerah untuk mengimplementasikan program yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan sistem perencanaan terutama di daerah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga memberikan transisi implementasi program dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bab 7 menampilkan diskusi lebih mendalam mengenai strategi pembiayaan, baik untuk pencapaian MDGs secara menyeluruh maupun secara khusus untuk bidang pendidikan. Tabel 3.21 Strategi Pembiayaan Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan (dalam Miliar Rupiah)

NO

Komponen

RKP 2008 program Usulan penuntasan wajib Mekanisme belajar

1

Gaji guru

43.493

DAU

2

Investasi personil

3.250

Dekon

3

Operasional

17.659

BOS

4

Investasi non-personil

30.198

DAK

5

Beasiswa Total

52

Kebutuhan MDGs 2008

3.153 97.752

DAK 2008

Perkiraan DAU 35.520

25.467

7.015

25.467

7.015

Subsidi langsung 35.520

Pendidikan Inklusif (Inclusive Education): Meningkatkan pendidikan bagi anakanak dengan kecacatan dan keterbatasan/ masalah fisik. Anak usia sekolah baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak memandang suku bangsa berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Demikian yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 1989 Pasal 5 dan juga menjadi salah satu tujuan MDG bidang pendidikan. Berdasarkan laporan pencapaian MDG bidang pendidikan, kondisi saat ini, partisipasi sekolah pendidikan tingkat dasar untuk anak perempuan dan laki-laki untuk tingkat nasional tidaklah terpaut terlalu jauh. Perbedaan partisipasi sekolah antar grup etnis yang kemungkinannya akan berbanding lurus dengan partisipasi sekolah tingkat provinsi memperlihatkan bahwa provinsi di Indonesia bagian Timur terutama provinsi Papua masih ketinggalan di bandingkan dengan provinsi di bagian barat Indonesia baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs. Selain ketimpangan antara bagian barat dan timur Indonesia atau kelompok etnis, terdapat satu kelompok anak usia sekolah yang masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu kelompok anak-anak yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik, seperti cacat kaki atau tangan, keterbatasan melihat atau mendengar, atau anak yang menderita autis. Menurut data Diknas pada tahun ajaran 2006/2007 sekitar 47.654 anak terdaftar di SDLB dan 11.016 anak terdaftar di SMPLB atau hanya sekitar 0,2 persen anak usia 7-12 tahun dan 0,1 persen anak usia 13-15 tahun yang masuk SLB. Sementara, dari Susenas 2005 diketahui bahwa terdapat sekitar 0,2 persen anak usia 6-15 tahun yang berhenti sekolah karena faktor keterbatasan fisik atau cacat. Melalui semangat MDG, perhatian terhadap anak-anak dengan kemampuan fisik yang terbatas tersebut diharapkan meningkat sehingga target sekolah wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun seratus persen tercapai pada waktunya. Keterbatasan anak cacat untuk bersekolah bukan hanya bergantung pada tingkat kecacatan mereka tetapi juga pada motivasi dan kesadaran orang tua akan pentingnya sekolah meskipun dengan kemampuan fisik yang terbatas. Sekolah luar biasa adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak cacat dimana sekolah biasa tidak dapat mengakomodasikan kebutuhan tersebut. Perbedaan kemampuan guru, instrumentasi pengajaran, dan kurikulum sekolah luar biasa membuatnya jelas berbeda dengan

53

BOX : Pendidikan Inklusif (Inclusive Education)

pendidikan biasa. Untuk itu, sekolah luar biasa memerlukan sumber daya manusia maupun modal yang sangat berbeda dengan sekolah umum. Menurut Depdiknas, terdapat sekitar 4.932 sekolah luar biasa jenis A (tunanetra) sampai G (tunaganda) dari jenjang TK sampai dengan SMA. Tingkat kecacatan anak menentukan apakah anak tersebut harus bersekolah di sekolah luar biasa atau masih bisa bersekolah di sekolah umum. Anak cacat yang bersekolah di sekolah luar biasa diusahakan untuk dapat mandiri sehingga apa yang diberikan di sekolah akan menjadi bekal baginya di kemudian hari. Sementara itu, anak dengan cacat ringan dan bersekolah di sekolah umum cenderung lebih mengalami banyak kendala karena keterbatasan fisik tersebut. Keterbatasan fisik seorang anak sering kali membuat anak tersebut, orang tua, murid yang lain, atau bahkan guru kelas sendiri tidak merasa nyaman. Fakta yang paling penting adalah bahwa mereka yang terdaftar di sekolah umum tidak dapat mengikuti pelajaran yang diberikan karena metode pengajaran dan instrumentasi yang dimiliki sekolah ditujukan untuk anak-anak yang relatif lebih normal. Anak-anak dengan keterbatasan fisik tersebut akan mengalami kesulitan mengikuti pendidikan yang diberikan di sekolah apabila tidak ada pelayanan khusus bagi mereka. Selain itu, anak dengan kondisi fisik yang terbatas akan mendapatkan tantangan dari teman-teman sebaya yang memiliki kondisi fisik yang baik. Sebagian anak dengan tingkat keterbatasan fisik masih dimungkinkan untuk belajar di sekolah umum apabila sekolah tersebut lebih fleksibel dalam mengakomodasikan kebutuhan mereka yang cenderung lebih ‘demanding’. Pendidikan inklusif berprinsip bahwa sekolah dapat mengakomodasikan kebutuhan khusus seorang anak tanpa harus merubah anak tersebut. Pendidikan inklusif ini mengintegrasikan anak-anak dengan kemampuan fisik terbatas (cacat ringan) ke dalam sekolah biasa dengan menyediakan fasilitas berupa infrastruktur yang sesuai atau tersedianya guru dengan keterampilan khusus. Secara luas, pendidikan inklusif mengakui keberagaman anak sekolah; bukan saja perbedaan dalam kemampuan fisik, tetapi juga dalam umur, jenis kelamin, kebudayaan, atau daya serap mereka. Secara ideal, pendidikan inklusif dapat mengakomodasikan keberagaman tersebut karena pada dasarnya semua anak dapat belajar dan berhak untuk mendapatkan pengajaran. Berbeda dengan sekolah terpadu (integrated schools), pendidikan inklusif tidak berusaha untuk merubah anak didik menjadi ‘normal’. Pendidikan inklusif membiarkan anak sesuai dengan aslinya tetapi sistem pengajarannya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sekolah terintegrasi hanya dilakukan di sebagian sekolah yang terpilih, sementara pendidikan inklusif diharapkan dapat diaplikasikan hampir di semua sekolah. Dari sisi biaya, pendidikan inklusif ini sangat cost-effective dan relatif lebih murah dibandingkan dengan sistem pendidikan lainnya, yaitu sekolah luar biasa (paling mahal) dan sekolah terintegrasi. Seperti yang ditampilkan dalam Tabel 1, sekolah inklusif cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem yang lain (sekolah luar biasa maupun sekolah terintegrasi). Sistem sekolah yang fleksibel adalah sistem yang mengakui bahwa anak-anak yang datang ke sekolah memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan tersebut tidak saja terbatas

54


oleh kemampuan fisik mereka tetapi juga kemampuan intelejensia dan psikologi mereka. Pendidikan inklusif merupakan alternatif di mana sekolah memberikan kurikulum yang lebih child-centered atau child-focused. Tabel Box. Kelebihan Pendidikan Inklusif Dibandingkan dengan Jenis Pendidikan yang Lain

Pendidikan Khusus

Pendidikan Terintegrasi

Pendidikan Inklusif

Anak

Khusus

Diusahakan menjadi ‘normal’

Diterima apa adanya

Sekolah

Khusus

Sekolah umum tertentu

Semua sekolah umum

Kurikulum

Khusus

Subject centered

Child centered atau child focused

Guru

Guru khusus

Guru kelas, guru khusus dan spesialis

Guru kelas dibantu oleh stafnya

Efektifitas guru

Khusus untuk anak cacat

Tidak berubah; hanya dapat mengajar anak normal

Dapat mengikutsertakan semua anak-anak dalam proses pengajaran

Lingkungan

Terbatas

Tidak berubah

Lebih fleksibel

Biaya

Mahal

Sedikit lebih murah

Paling efektif

Keberlanjutan (Sustainability)

Tidak Tidak berkesinambungan Berkesinambungan berkesinambungan

Kesempatan

Terbatas

Pemenuhan hak Diakui bersekolah

Setengah-setengah

Sama untuk semua anak

Diakui sebagai hak tetapi Teraplikasikan dan tidak teraplikasikan teraktualisasikan

Sumber: UNESCO

Tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah agar anak-anak dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya masih dapat mengikuti pelajaran di sekolah biasa apabila difasilitasi dengan baik. Pendidikan ini merupakan alternatif dari sekolah luar biasa yang menjadi trade mark pendidikan untuk anak-anak dengan keterbatasan fisik. Selama ini anak dengan cacat ringan cenderung untuk tereksklusifkan dalam pembelajaran di sekolah umum. Pendidikan inklusif, untuk itu, membantu anak dengan keterbatasan fisik untuk bersekolah di sekolah umum dan mampu mengikuti pelajaran secara baik. Pengadaan pendidikan inklusif ini akan memberikan dampak yang berbeda dibandingkan dengan pengadaan pendidikan sekolah khusus untuk anak-anak dengan keterbatasan fisik. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak tersebut untuk dapat berbaur dengan anak-anak usia sekolah lainnya yang dianggap lebih normal sehingga mereka tidak merasa dikucilkan dan mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan melalui proses mengajar-belajar yang sama.

55


Dalam menghitung dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sehingga dapat menarik anak-anak dengan keterbatasan fisik bersekolah diperlukan data prevalensi cacat atau keterbatasan fisik secara nasional atau provinsi. Hasil survei yang dilakukan oleh USAID di sejumlah provinsi di Indonesia (Jakarta, NAD, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah) menunjukkan bahwa sekitar 5 persen dari jumlah murid sekolah pendidikan dasar sembilan tahun atau sekitar 66.425 anak di DKI Jakarta memiliki keterbatasan fisik. Lebih dari 70 persen dari anak tersebut terdaftar di sekolah swasta. Sementara itu jumlah total anak yang memiliki keterbatasan fisik adalah sekitar 292 ribu anak, yang berarti lebih dari 70 persen anak tersebut tidak pernah masuk sekolah atau drop out. (Dari survei yang terpisah yang dilakukan oleh Indonesian Society for Special Needs Education (ISSNE) mencatat setidaknya sekitar 2,6 juta lebih anak yang berkebutuhan khusus. Sementara itu menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa terdapat sekitar 1,3 juta anak usia sekolah yang cacat dan hanya sekitar 2 persen yang masuk sekolah khusus untuk anak cacat.) Karena jumlah yang sedemikian besar, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus sehingga anak tersebut dapat bersekolah dengan mudah. Diperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk pendidikan inklusif ini (terbatas untuk biaya operasional guru) adalah sekitar Rp 277 miliar untuk tahun 2008 atau membutuhkan sekitar Rp 2,8 triliun untuk jangka waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Hasil perhitungan tersebut berdasarkan satuan biaya yang dipakai oleh USAID dan Bank Dunia dalam laporan berjudul “Opportunities for Vulnerable Children (OVC): Strengthening efforts towards inclusive education in Jakarta, Indonesia”. Bagi setiap anak diperlukan sekitar 277 USD per tahun untuk sekitar 12 murid per satu guru. Sementara ini prevalensi anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik masih harus diperkirakan lebih akurat. Data tersebut kemungkinan dapat diperkirakan dari survey nasional atau survey khusus. Tidak semua anak-anak dengan keterbatasan fisik tersebut dapat mengikuti pendidikan inklusif. Anak-anak yang memiliki cacat yang kronis dan tidak dapat terakomodasikan dengan fasilitas standar pada pendidikan inklusif dapat disekolahkan di sekolah luar biasa yang dapat mengakomodasikan kebutuhan pendidikan yang lebih spesifik. Sementara ini tercatat sekitar 1.338 sekolah luar biasa dan hanya sekitar 12 ribu anak cacat yang dapat terakomodasikan di dalam sekolah luar biasa tersebut. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan inklusif diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan sumber daya manusia, terutama anak-anak dengan keterbatasan fisik tersebut. Selain itu, kita juga dapat mencapai target MDG dengan tidak mengesampingkan kelompok tertentu.

56

Bab 4. Pembiayaan Bidang Kesehatan

BAB 4 PEMBIAYAAN BIDANG KESEHATAN

57

BAB 4

PEMBIAYAAN MDGs BIDANG KESEHATAN


Latar Belakang

K

esehatan merupakan salah satu tiang utama dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga tujuan MDGs yang berhubungan langsung dengan sektor kesehatan dan dua tujuan yang dapat dikaitkan dengan sektor kesehatan. MDGs menargetkan pengurangan kematian anak, peningkatan kesehatan ibu dan pemberantasan penyakitpenyakit menular. Sementara itu, untuk menunjang hidup yang sehat MDGs juga memberikan penekanan yang sama pada aspek konsumsi pangan (tujuan 1), serta akses kepada air dan sanitasi (target tujuan 7). United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan indikator kualitas sumber daya manusia dengan kesehatan sebagai salah satu kriteria. Indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dikembangkan pada tahun 1990-an. Indikator HDI tersebut meliputi umur harapan hidup (kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan pendapatan per kapita (ekonomi). Dengan demikian, kesehatan merupakan indikator yang lebih mencerminkan pembangunan yang langsung menyentuh atau dirasakan manfaatnya oleh manusia atau rakyat suatu negara (Todaro, 2000) yang sebelumnya hanya terbatas pada konsep penghasilan. Kemiskinan tidak saja berarti rendahnya penghasilan tetapi mencakup juga berbagai keterbatasan kemampuan seseorang seperti rendahnya derajat kesehatan (WHO, 2003; Sen, 1999). Dengan demikian, kemiskinan juga memiliki makna keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan, gizi, dan sanitasi yang baik. Sementara itu, kebijakan pembiayaan kesehatan di Indonesia didominasi oleh pengeluaran langsung (out of pocket) dari rumah tangga yang menyebabkan rawannya rumah tangga di Indonesia untuk jatuh miskin. Kesehatan yang buruk mengakibatkan berkurangnya penghasilan seseorang yang akhirnya menyebabkan seseorang atau suatu rumah tangga jatuh miskin. Hal seperti ini disebut oleh van Damme (2004) sebagai introgenic poverty. Peningkatan kesehatan merupakan prasyarat untuk adanya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial (Sorkin, 1983). Konsep pembangunan MDGs meletakkan pentingnya kesehatan dalam model multidimensional pada pembangunan manusia yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat pada komitmen pembangunan dan pengentasan

59

Bab 4. Pembiayaan MDGs Bidang Kesehatan

kemiskinan yang menempatkan kesehatan sebagai pendekatan pengentasan kemiskinan dimana tiga dari delapan tujuan, delapan dari 18 target, dan 18 dari 48 indikator berhubungan dengan kesehatan. Dalam berbagai publikasi, tujuan MDGs yang berhubungan dengan kesehatan disebut Tujuan Kesehatan Milenium (TKM) atau Millennium Health Goals (WHR, 2003). Goal 1: Mengentaskan kemiskinan dan kelaparan Target 2 : Penurunan setengah antara 1990 dan 2015 proporsi penduduk yang menderita kelaparan Indikator 4: Prevalensi balita berat badan rendah Indikator 5: Proporsi penduduk yang konsumsi di bawah tingkat energi minimum Goal 4: Menurunkan Kematian Anak Target 5 : Reduksi 2/3 dari kematian anak bawah lima tahun (balita) antara 1990 dan 2015 Indikator 13: Angka kematian balita Indikator 14: Angka kematian bayi (usia 0 – 12 bulan) Indikator 15: Proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak Goal 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Menurunkan ¾ dari rasio kematian ibu antara 1990 dan 2015 Indikator 16: Angka kematian ibu Indikator 17: Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga terlatih Goal 6: Memberantas HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lain Target 7: Dihentikannya penyebaran HIV/AIDS pada 2015 Indikator 18: Prevalensi HIV/AIDS wanita hamil usia 15 – 24 tahun Indikator 19: Angka penggunaan kondom terhadap angka prevalensi kontrasepsi Indikator 20: Jumlah anak yang yatim oleh HIV/AIDS Target 8: Dihentikannya penyebaran dan dikurangi insiden Malaria dan penyakit lainnya pada 2015 Indikator 21 : Prevalensi dan kematian akibat Malaria Indikator 22 : Proporsi populasi pada area risiko Malaria yang menggunakan pencegahan dan pengobatan Indikator 23 : Prevalensi dan kematian akibat Tuberkulosis Indikator 24 : Proporsi kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh dibawah directly observed treatment short course (DOTS) Goal 7. Menjamin Lingkungan yang Berkesinambungan Target 9: Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkesinambungan dalam kebijakan negara dan program dan dikurangi kehilangan sumberdaya lingkungan Indikator 29 : Proporsi penduduk menggunakan bahan bakar padat Target 10: Setengah pada 2015 proporsi penduduk tanpa akses air minum yang aman dan sanitasi dasar Goal 8: Pengembangan Kemitraan Global dalam pembangunan Target 17: Bekerjasama dengan perusahaan menyediakan obat esensial dan terjangkau pada negara berkembang Indikator 46 : Proporsi penduduk yang akses terhadap obat esensial dan sebagai dasar kesinambungan

60


Tujuan di dalam MDGs saling tergantung satu dengan yang lain. Penurunan penduduk miskin sebesar 50 persen (tujuan 1, target 1) tidak mungkin tercapai jika tidak diambil langkah peningkatan derajat kesehatan penduduk. Demikian juga tujuan-tujuan pembangunan kesehatan tidak akan tercapai kalau tujuan 3 (persamaan gender) dan pendidikan dasar (tujuan 2) tidak tercapai. Kesehatan juga tidak dapat terjaga dengan baik jika sumber daya alam dan lingkungan tidak dikelola secara berkesinambungan (tujuan 7). Oleh karena itu, pembangunan bidang kesehatan yang dihubungkan dengan MDGs bukanlah sesuatu yang terisolasi melainkan suatu agenda yang harus dilakukan secara bersamaan dengan agenda lainnya. Salah satu tantangan mencapai 2/3 penurunan angka kematian anak (Tujuan 4) membutuhkan intervensi penanganan penyebab utama kematian anak seperti malnutrisi, infeksi dan penyakit parasit. Tetapi efektifitas intervensi yang dimediasi oleh sistem penyelenggaraan pemerintah dan swasta ini tergantung pada kecukupan pembiayaan. Sementara itu, kemampuan pemerintah untuk membiayai usaha ini dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan dukungan internasional. Melalui MDGs kita mengupayakan peningkatan kemajuan pembangunan pada sejumlah prioritas strategis pembangunan dapat dapat dianggap sebagai upaya percepatan dalam pencapaian pembangunan yang berkesinambungan, yang harus dikuti oleh komitmen yang kuat dan upaya sistematis dan konsisten. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen-komitmen yang tinggi terhadap MDGs dalam berbagai bentuk. Namun, komitmen tersebut perlu diperkuat dengan memfokuskan pada intervensi-intervensi yang efektif. Berbagai intervensi tersebut membutuhkan pembiayaan yang memadai. Pada sisi lain, informasi tentang jumlah pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan MDGs tersebut belum diketahui dengan jelas. Informasi tentang kebutuhan biaya yang diperlukan akan membantu seluruh pihak, khususnya pemerintah, dalam memobilisasi memobilisasi sumber daya baik dari dalam negeri (pemerintah, sektor usaha, sektor swasta dan masyarakat) maupun sumberdaya luar negeri. Berpijak pada kondisi di atas, dipandang perlu dilakukan kajian mengenai pembiayaan MDGs yang diharapkan dapat memberikan suatu rujukan bagi para pemangku kebijakan terutama yang berhubungan dengan pencapaian MDGs sehingga kebijakan dalam penganggaran, baik besaran maupun alokasi, lebih efektif dan efisien pada masa-masa mendatang.

4.1.2

Pencapaian MDGs Bidang Kesehatan di Indonesia

Secara umum, pencapaian MDGs bidang kesehatan di Indonesia cukup baik. Kematian bayi dan kematian balita dapat diturunkan dengan relatif cepat. Imunisasi pada anak secara umum juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dengan perkembangan tersebut, kemungkinan besar, target MDGs untuk penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita pada tahun 2015 akan dapat tercapai. Kematian ibu juga menunjukkan penurunan yang cukup berarti dalam satu dekade terakhir. Persalinan oleh tenaga kesehatan secara konsisten menunjukkan peningkatan. Walaupun begitu, diperlukan upaya yang lebih keras untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu untuk mencapai

61


target MDGs. Dalam hal pengendalian penyakit menular, upaya penanggulangan tuberkulosis (TB) telah berhasil menunjukkan hasil yang cukup signifikan antara lain dengan pencapaian target global dan nasional angka keberhasilan penyembuhan TB. Namun perkembangan penyakit HIV/AIDS dan malaria yang cukup mengkhawatirkan masih merupakan persoalan serius dan perlu mendapat penanganan khusus. 4.1.2.1

Tujuan 1 target 2:. Menurunkan Kekurangan Gizi Pada Anak Balita Menjadi Setengahnya Pada Tahun 2015

Kekurangan gizi pada anak balita erat hubungannya dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan rendahnya akses ke pelayanan kesehatan. Kurang gizi pada masa kanakkanak menyebabkan tingginya risiko kematian, hambatan perkembangan kecerdasan (kemampuan kognitif) dan berpengaruh pula pada status kesehatan pada fase kehidupan selanjutnya. Kecukupan dan kualitas gizi merupakan landasan utama untuk perkembangan, kesehatan dan kelangsungan hidup sekarang dan alih generasi. Gizi yang cukup dan seimbang pada wanita hamil dan menyusui juga penting agar anak-anak yang dilahirkan mempunyai perkembangan fisik dan mental yang baik. Jika pertumbuhan anak yang optimal, maka akselerasi pembangunan ekonomi akan berkesinambungan. Pada tahun 1989, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sekitar 37,5 persen. Artinya dari 100 anak berusia antara 0-59 bulan, 37 anak di antaranya menderita kekurangan gizi. Hingga tahun 2000 prevalensi ini terus menurun hingga mencapai 24,7 persen. Namun kemudian angka ini kembali cenderung meningkat, dan pada tahun 2005 adalah menjadi 28 persen (Gambar 1.1), dengan 8,8 persen diantaranya mengalami gizi buruk. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menargetkan prevalensi kekurangan gizi balita pada tahun 2009 sebesar 20 persen, sedangkan tujuan MDGs pada tahun 2015 sebesar 15 persen. Dengan kondisi saat ini, untuk mencapai target MDGs, maka Indonesia harus mampu menurunkan kasus gizi kurang setiap tahun rata-rata 1,35 persen. Dengan melihat kecenderungan yang ada, sasaran RPJM dan MDGs tersebut akan sulit untuk dicapai tanpa upaya khusus. Oleh karena itu Indonesia harus berupaya keras untuk mempercepat penurunan kekurangan gizi pada balita. Gambar 4.1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita di Indonesia Tahun 1989 - 2005 37,5

40 31,2

Persen

30

35,6 31,6

29,5

28,3 20,0

19,0

20 11,6

10

6,3

7,2

10,5

26,4 18,3 8,1

24,7 17,1 7,5

26,1 19,8

6,3

27,3 19,3 8,0

27,5 19,2 8,3

28,0 19,2 8,8

0 1989 1992 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 Tahun Gizi Buruk

62

Gizi Kurang

Kekurangan Gizi


Salah satu faktor utama penyebab kekurangan gizi adalah kurangnya asupan zat gizi yang cukup dan seimbang. Hal ini terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga sehingga mereka dapat mengkonsumsi kalori dan gizi secara cukup. Faktor lain adalah perilaku asuhan keluarga terhadap gizi balita, penyakit infeksi yang diderita secara berulang, dan lingkungan yang tidak sehat. Menurut WHO masalah gizi kurang pada balita merupakan penyebab pokok (underlying causes) yang mencapai sekitar 45 persen dari kematian balita. Selain itu permasalahan gizi juga ditentukan oleh penyebab tidak langsung yang terkait dengan tingkat rendahnya pendidikan masyarakat, kemiskinan dan masalah budaya. 4.1.2.2

Tujuan 4: Menurunkan Kematian Anak

Kematian anak balita (anak usia di bawah 5 tahun) menjadi penting karena mencakup lebih dari 90 persen kematian global anak-anak di bawah usia 18 tahun. Kematian balita merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat anak-anak hidup termasuk perawatan kesehatan mereka. Angka kematian balita sering digunakan untuk mengidentifikasi populasi yang mudah atau rentan (vulnerable) terserang penyakit, karena data insiden dan prevalen penyakit (data morbiditas) sering tidak tersedia dengan baik. Gambar 4.2 Kecenderungan Angka Kematian Neonatus, Bayi dan Balita 120 100

97

80

Sasaran MDGs

68 60 46 35

40 29 20 0

32 23

20 1989

2002 Balita

Bayi

2015 Neonatus

Sumber: SDKI 1989 dan 2002-2003

Menurut SDKI, Angka Kematian Anak Balita (AKBA) pada tahun 1989 sebesar 97 per 1000 kelahiran hidup. AKBA kemudian terus menurun hingga mencapai 46 per 1000 kelahiran hidup (2002-2003). Gambar 4.2 menampilkan kecenderungan penurunan pada tahun 1990 ke 2002 terjadi dengan cukup tajam. Rata-rata penurunan AKBA pada dekade 1990-an adalah sebesar 7 persen (3,2 balita) per tahun, lebih tinggi dari dekade sebelumnya sebesar 4 persen per tahun. Pada tahun 2000 Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan dalam World Summit for Children (WSC) yaitu 65 per 1.000 kelahiran hidup. Untuk pencapaian kematian balita 32 per 1000 kelahiran hidup pada 2015, Indonesia memerlukan penurunan AKBA sebesar 1,75 per tahun. Dengan perkembangan seperti ini, diperkirakan target MDGs sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup akan dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan balita agar tidak terjadi kejadian-kejadian luar biasa yang merenggut nyawa balita. Untuk dapat menekan AKBA tersebut perlu dilakukan intervensi kepada penyebab kematian balita. Penyebab kematian balita antara lain adalah diare (19 persen), ISPA (37 persen), campak (7 persen), dan gizi buruk (54 persen) (SDKI, 2002) .

63


Kematian bayi adalah kematian pada anak usia di bawah satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) sangat relevan untuk merepresentasikan komponen AKBA. AKB juga menggambarkan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan di mana bayi tinggal. Pada tahun 1989 AKB di Indonesia sebesar 68 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini kemudian menurun dengan tajam dan hingga mencapai 35 per 1000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Pada tahun 2007 diproyeksikan AKB telah mencapai 29,4 per 1.000 kelahiran hidup (BPS, Bappenas dan UNFPA, 2005). Target AKB MDGs pada tahun 2015 sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan target RPJM sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2009. Dengan kecenderungan yang ada, diperkirakan target ini dapat tercapai (Gambar 4.2). Diperkirakan sekitar 75 persen dari seluruh kematian anak terjadi pada bulan pertama kelahiran (neonatus). Menurut SDKI, penurunan kematian neonatus relatif lebih lambat dibandingkan dengan kematian bayi dan kematian anak balita. Pada SDKI 1989, kematian neonatus mencapai 29 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 20 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Oleh karena itu, penanganan bayi baru lahir yang memadai sangat penting dalam menurunkan angka kematian anak. Penyebab utama kematian neonatus adalah tetanus (10 persen), berat badan lahir rendah (BBLR) sebesar 28 persen, asfiksia 27 persen, dan infeksi 15 persen (Gambar 4.3) (SKRT, 2001). Upaya penting untuk menurunkan kematian neonatus antara lain adalah meningkatkan persalinan kepada petugas kesehatan terlatih dan pelayanan yang mampu menangani penyebab kematian neonatus. Gambar 4.3 Penyebab Kematian Utama Neonatal di Indonesia Tahun 2001 Tetanus, 10% Lainnya, 20% Bayi berat lahir rendah, 28% Infeksi, 15% Asfiksi, 27%

Angka kematian balita, bayi dan neonatus saling mempengaruhi yang dikenal dengan fenomena duapertiga yaitu: 1. 2. 3.

Kematian bayi baru lahir atau neonatal (0–28 hari) merupakan duapertiga dari kematian bayi. Kematian perinatal (0 – 7 hari) merupakan dua pertiga dari kematian bayi baru lahir. Kematian bayi (0 – 1 hari) merupakan duapertiga dari kematian perinatal

Bila kita perhatikan Gambar 4.2 di atas, kematian bayi (1 – 12 bulan) sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 dan kematian balita 46 per 1.000 kelahiran hidup dapat juga dikelompokkan dalam fenomena duapertiga di atas yaitu kematian bayi merupakan dua pertiga dari kematian balita. Oleh karena itu, intervensi dari pelayanan kesehatan anak harus secara komprehensif dan memiliki prioritas tertentu baik dari aspek usia sasaran maupun jenis intervensi

64


Imunisasi merupakan suatu komponen utama dalam menurunkan kematian bayi dan balita. Status imunisasi menjadi sangat penting pada upaya penurunan kematian bayi dan balita karena imunisasi dapat menghindarkan anak dari penyakit dapat dicegah dengan imunisasi yaitu tetanus neonatorum, campak (komplikasinya pneumonia), pertusis dan difteria. Pemerintah negara-negara sedang berkembang biasanya membiayai imunisasi campak dan DPT (Dipteri, Pertusis, dan Tetanus) sebagai bagian dari paket dasar kesehatan. Dari sisi pendekatan program, imunisasi campak memberikan gambaran bahwa anak yang mendapatkan imunisasi campak telah mendapatkan imunisasi dasar lainnya. Imunisasi campak di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Proporsi anak usia 12-23 tahun yang telah mendapatkan imunisasi campak yang pada tahun 1991 baru mencapai 57,5 persen, meningkat menjadi 71,6 persen pada tahun 2003 (SDKI 2002-2003). Sementara cakupan imunisasi campak pada balita meningkat dari 53,92 persen pada tahun 1995 menjadi 78,23 persen pada 2006 (Susenas 2006). 4.1.2.3

Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Kematian ibu adalah jumlah ibu meninggal karena hamil, bersalin dan nifas (42 hari setelah bersalin). Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia menurun dari 390 (SDKI 1994) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003). Penurunan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan dari 46,13 persen (1995) menjadi 72,4 persen (2006). Meskipun diperkirakan AKI saat ini lebih rendah lagi, untuk dapat mencapai tujuan MDGs, perlu upaya yang lebih keras lagi. Pencapaian target MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup akan dapat terwujud hanya jika dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mempercepat laju penurunannya. Gambar 4.4 Kecenderungan Kematian Ibu sejak 1990 sampai 2002 dan Proyeksi 2015 500 450

404

400

390

384 334 307

300

262

226 207

200

163 129 102

100 0 1980

1985

1990

1995

SKRT

2000 SDKI

2005 RPJM

2010 MDG

2015

102

2020

2025

2030

Proyeksi

Penurunan AKI pada periode 1990 - 1994 adalah sebesar 8 persen per tahun, pada tahun 1994 - 1997 sebesar 14 persen per tahun dan periode 1997 - 2002 sekitar 8 persen per tahun. Penurunan yang tinggi terjadi pada tahun 1994 ke 1997 antara lain karena adanya intensifikasi program bidan di desa. Namun, pada era desentralisasi, program bidan di desa kurang mendapat perhatian sehingga penurunan angka kematian menjadi sangat lambat. Bila

65


pemerintah ingin mengejar ketinggalan penurunan angka kematian ibu dengan asumsi AKI sama dengan 2002 maka penurunan AKI setiap tahun harus mencapai 26 ibu per 100.000 kelahiran hidup. Apabila asumsi AKI tahun 2007 sebesar 262, maka penurunan AKI setiap tahun mencapai 16 ibu per 100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian, AKI merupakan salah satu tujuan MDGs yang sulit tercapai (off track) jika pemerintah tidak memfokuskan semua sumberdaya dan jenis intervensi dengan lebih efektif (Gambar 4.4). Gambar 4.5 Penyebab Kematian Ibu (SKRT, 2001) Trauma obstetric 5%

partus macet/ lama 5%

Emboli obstetric 3% Perdarahan 28 %

Abortus 5% Komplikasi puerperium 8%

Lain-lain 11% Eklamsia 11 %

Infeksi 24%

Kematian ibu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan (28 persen), infeksi (24 persen), eklamsia (11), komplikasi puerperium atau nifas (8 persen), partus macet/lama (5 persen), komplikasi abortus (5 persen) dan lainnya (11 persen) (Gambar 4.5). Tabel 4.1 Jenis dan Persentase Penggunaan Kontrasepsi di Indonesia Tahun 2004

Kontrasepsi modern memainkan peranan penting untuk menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tahun 1997, tingkat pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) pada pasangan usia kawin 15-49 tahun hanya 57,4 persen, yang meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002-2003 (SDKI). Jenis kontrasepsi dan persentase penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Jenis Kontrasepsi Pil Suntik Kondom pria Kondom wanita Alat Kontrasepsi dalam rahim/IUD Implan Sterilisasi pria Sterilisasi wanita

Penggunaan (%) 24,52 54,92 1,62 0,20 9,64 5,55 0,74 2,81

Sumber: Depkes, Profil Kesehatan Indonesia 2004, 2006

66


4.1.2.4

Tujuan 6: Menanggulangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya A.

HIV dan AIDS

Saat ini Indonesia menghadapi epidemi Human Immune Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang cukup serius. Walaupun prevalensi AIDS pada populasi umum masih cukup rendah, namun pada sub-populasi perilaku berisiko seperti pengguna narkotika dan psikotropik suntik (intravenous drug use/IDU) dan pekerja seks komersial telah melebihi 5 persen. Bahkan di Papua, HIV dan AIDS telah masuk pada populasi umum dengan prevalensi 2,4 persen (usia 15-49 tahun). Kasus HIV dan AIDS meningkat cukup tajam dari 276 kasus HIV dan 112 kasus AIDS (1995) menjadi 5.229 kasus HIV dan 8.139 kasus AIDS (2006). Jika pada tahun 2004 hanya 16 provinsi yang melaporkan adanya kasus AIDS, maka pada tahun 2007 AIDS telah dilaporkan di 32 provinsi. Hingga akhir September 2007, jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan mencapai 10,384 kasus. Angka penggunaan kondom digunakan untuk memonitor perkembangan arah penghentian dan pengurangan penyebaran HIV/AIDS. Kondom juga merupakan metode yang efektif dalam pengurangan penyebaran HIV. Penggunaan kondom saat hubungan seksual dengan pekerja seks komersial pada tahun 2004 mencapai 59,7 persen, naik dari 41 persen pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, survei di tiga kota menunjukkan bahwa hanya 10 persen dari 7-10 juta pelanggan seks pria yang menggunakan kondom secara konsisten. Survey di Papua tahun 2006 menunjukkan bahwa penggunaan kondom dalam hubungan seks pada pekerja komersial juga sekitar 14,1 persen. Sementara itu, penggunaan kondom sebagai alat KB (contraceptive prevalence rate) pada wanita berstatus kawin pada tahun 2002-2003 sebesar 0,9 persen. Gambar 4.6 Jumlah Kasus Baru dan Kumulatif Kasus AIDS (sampai dengan tahun 2006)

Kasus AIDS di Indonesia

8.193

Jumlah Kasus

8000 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS yang dilaporkan Jumlah Kasus Baru AIDS yang dilaporkan

6000

5.320

4000 2.682

2000 607

5

0

12

7 5

1987

2

5

1989

17

15

1991

89

69

45

32 5

13

24

1993

826

1.171

2.638

2.873

1.487

352 112 154 198 258 255 219 345 316 94 23 42 44 60

1.195

20

1995

1997

1999

2001

2003

2005

Sumber: Depkes 2007

67


Sebesar 65,8 persen wanita dan 79,4 persen pria usia 15-24 tahun telah mendengar tentang HIV dan AIDS. Pada wanita usia subur usia 15-49 tahun, sebagian besar (62,4 persen) telah mendengar HIV dan AIDS, tetapi hanya 20,7 persen di antaranya yang mengetahui bahwa menggunakan kondom setiap berhubungan seksual dapat mencegah penularan HIV (SDKI 2002-2003). B.

Malaria

Hampir separuh populasi Indonesia—sebanyak lebih dari 110 juta orang—tinggal di daerah endemik malaria, sebagian besar berada di bagian timur Indonesia di mana malaria merupakan penyakit endemik. Di Jawa Tengah dan Jawa Barat, malaria merupakan penyakit yang muncul kembali (re-emerging diseases). Diperkirakan saat ini terdapat 30 juta kasus malaria setiap tahunnya. Sejak tahun 1990, kasus malaria cenderung berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun 1990 hingga tahun 1996, kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2000. Sejak tahun 2000, kasus malaria cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2005 mencapai 18,94 kasus per 1.000 penduduk (Annual Parasite Rate/API di Jawa dan Bali) dan 0,15 kasus per 1.000 penduduk (Annual Malaria Rate/AMI di luar Jawa dan Bali). Di antara anak di bawah lima tahun (balita) dengan gejala klinis malaria, hanya sekitar 4,4 persen yang menerima pengobatan malaria. Sementara balita yang menderita malaria umumnya hanya menerima obat untuk mengurangi demam (67,6 persen). Kurang lebih separuh dari kasus yang dilaporkan diperkirakan hanya didiagnosis berdasarkan gejala klinis tanpa dukungan konfirmasi laboratorium. C.

Tuberkulosis (TB)

Indonesia juga masih berada pada urutan ketiga terbesar penyumbang kasus tuberkulosis (TB) di dunia. Tahun 2005 prevalensiTB (all cases) nasional mencapai 262 per 100.000 penduduk dengan 533,000 kasus. Insidens bakteri tahan asam positif (smear sputum positive atau SS+) nasional pada tahun 2005 adalah 125 kasus per 100.000 penduduk. Gambar 4.7 di bawah ini menunjukkan prevalensi bakteri tahan asam positif tahun 1990 menurut kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kawasan Indonesia Timur, dan nasional masing-masing menurun sebesar 35 persen, 54 persen, 28 persen, dan 42 persen. Angka kematian tuberkulosis (death rate) secara nasional pada tahun 2005 sebesar 41 per 100.000 penduduk Kinerja program TB Directly-Observed Treatment Short Course (DOTS) telah meningkat dengan baik. Angka penemuan kasus TB meningkat pesat dari 1 persen menjadi 76 persen (2006) dan angka keberhasilan pengobatan TB meningkat tajam dari 51 persen menjadi 91 persen (2005). Dengan kemajuan ini, Indonesia telah mencapai target global dan nasional sebesar 85 persen. Pada tahun 2003, sebanyak 87 persen penderita menyelesaikan pengobatan (pengobatan lengkap dan sembuh). Angka ini telah mencapai target global dan nasional sebesar 85 persen pada tahun 2000. Angka keberhasilan pengobatan ini pada tahun 2005 terus meningkat menjadi 91 persen.

68


Gambar 4.7 Prevalensi TB dengan Sputum Positif menurut Kawasan dan Nasional 500

Prevalensi TB

SS+ per 100.000 penduduk

422 400

433 342

311 300

255

321 246

203 200

146

217 125

67

100 0 S umatra 1980

Jawa Bali 1990

2004

Kawasan Timur

Nasional

Indonesia

Sumber: Depkes 2007

4.1.3

Kondisi Pendanaan Kesehatan di Indonesia

4.1.3.1

Besaran Pembiayaan Kesehatan

Pada masa sebelum krisis, Gani (2003) melaporkan rata-rata dana kesehatan nasional adalah US$ 12/kapita/tahun atau sekitar 2,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan negara Asean. Sebagai perbandingan, pendanaan kesehatan di Thailand sebesar US$ 73 atau 5 persen GDP, Filipina US$ 14 atau 2 persen GDP, dan Malaysia US$ 67 atau 3 persen GDP (Gani 2002). Dari jumlah US$ 12 tersebut, US $3,6 atau 30 persen berasal dari pemerintah, selebihnya 70 persen atau $8,4 berasal dari sumber-sumber non pemerintah (private source). Jika dirinci lagi maka sumber dana non-pemerintah tadi berasal dari pengeluaran langsung oleh rumah tangga atau out of pocket sebesar 75 persen, dari perusahaan swasta yaitu untuk biaya kesehatan karyawannya sebesar 19 persen, dan dari sistem asuransi kesehatan sebesar 6 persen. Secara sederhana besaran belanja kesehatan dapat dilihat pada Gambar 4.8. Setalah krisis, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Pemerintah yang antara lain ditandai 4 (33,3%) dengan meningkatnya Asuransi 0,5 Perusah Gross Domestic Product 1,5 aan 12 (GDP), serta membaiknya (Total 8 Rumah 2,5%GDP) Total Non-Pemerintah kehidupan politik dan (67,7%) 6 Tangga Pembiayaan kesejahteraan sosial secara keseluruhan, belanja Belanja Kesehatan per Kapita (dalam USD) kesehatan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Secara nominal anggaran kesehatan naik cukup tajam lebih Gambar 4.8 Gambaran Belanja Kesehatan Indonesia Pra Krisis

69


dari 100 persen dan persentase dana kesehatan terhadap GDP juga ikut naik. Proporsi pengeluaran pemerintah naik sempat mengalami penurunan, dan kemudian meningkat lagi mulai tahun 2002. Tabel 4.2 Peta Pembiayaan Kesehatan Indonesia 2003-2004 2002

2003

2004

Jumlah Penduduk

211.063.000

213.722.300

216.415.100

GDP (Miliar Rupiah)

1.619.062,4

1.794.663,4

2.032.824,9

Pembiayaan Kesehatan Total (Miliar Rp)

31.713,4

41.791,1

44.693,2

-

Pemerintah

12.280,8

16.370,6

17.002,8

-

Non Pemerintah

19.432,6

25.420,5

27.690,4

Total Pembiayaan sebagai % GDP

1,96%

2,33%

2,20%

- Pemerintah

38,72%

39,17%

38,04%

- Non Pemerintah

61,28%

60,83%

61,96%

7.670.991

8.397.174

9.393.175

150.256

195.539

206.516

10.320

8.876

8.441

$743,31

$946,05

$1.112,80

$14,56

$22,03

$24,47

GDP per kapita (Rp) Pembiayaan total per kapita (Rp) NilaiTukar USD ke rupiah GDP per kapita (USD) Pembiayaan Total perkapita (USD)

Total pengeluaran untuk kesehatan juga terus meningkat dari 31,7 trliyun rupiah pada tahun 2002 menjadi 44,7 triliun rupiah pada tahun 2004 (Tabel 4.2). Pada tahun-tahun tersebut, kenaikan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah juga meningkat, namun tidak setinggi peningkatan pembiayaaan kesehatan non publik. Secara keseluruhan pengeluaran untuk kesehatan meningkat dari 1,96 persen dari GDP pada tahun 2002 menjadi 2,2 persen dari GDP pada tahun 2004. Walaupun demikian selama kurun waktu ini, proporsi pengeluaran publik untuk kesehatan terhadap GDP relatif tidak meningkat secara signifikan. Jika dilihat dari pengeluaran kesehatan per kapita, maka terjadi peningkatan secara konsisten dari tahun 2002 -2004 yaitu mencapai Rp 206.526 per kapita per tahun, atau meningkat hampir dua kali lipat dari masa sebelum krisis (Bappenas,2008). Gambar 4.9 Sumber Pembiayaan Kesehatan di Indonesia tahun 2004

70

Jika dilihat dari sumber (agen) pengeluaran kesehatan, maka pada tahun 2004, sebanyak 34 persen pengeluaran dilakukan oleh masyarakat (out of pocket expenditure), diikuti oleh pengeluaran pemerintah pusat sebesar 29 persen dan dana dari perusahaan sebesar 19 persen (Gambar 4.9). Pada masa 2006-2008 diperkirakan peran pembiayaan pemerintah terus meningkat dengan semakin meningkatnya anggaran pembangunan


untuk kesehatan, termasuk meningkatnya secara signifikan pembiayaan pemerintah untuk masyarakat miskin melalui upaya Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Askeskin). Tabel 4.3 Gambaran Belanja Kesehatan Indonesia dan Negara Asean Lainnya

Total belanja kesehatan terhadap GDP (USD)

Persentase belanja kesehatan pemerintah

Persentase belanja kesehetan non pemerintah

Negara

Belanja Kesehatan per kapita (USD)

Brunei Darussalam

430

3,5

78,2

21,8

32

12,0

17,1

82,9

Indonesia

26

3,2

36,0

64,0

Malaysia

149

3,8

53,8

46,2

Myanmar

315

2,2

18,5

81,5

28

2,9

39,1

60,9

Singapura

898

4,3

30,9

69,1

Thailand

90

4,4

69,7

30,3

Vietnam

23

5,2

29,3

70,8

Kamboja

Filipina

Sumber: WHO Report 2005

Pengeluaran pemerintah sampai dengan tahun 2004 masih didominasi oleh pengeluaran pemerintah pusat yang mencakup 79 persen biaya kesehatan pemerintah. Sedangkan pembiayaan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten masih sangat rendah yaitu masing-masing 5 persen dan 14 persen. Tabel berikut menunjukkan perbandingan belanja kesehatan Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Total belanja kesehatan Indonesia menempati urutan nomor dua terbawah dari sembilan anggota ASEAN. Proporsi pembiayaan kesehatan yang berasal dari rumah tangga (RT) Indonesia menempati urutan ke 5 besar dari sembilan negara ASEAN tersebut. Tabel 4.4 Status Kesehatan Negara Asean Dibandingkan dengan Indonesia (Data 1997)

Negara

AKB

AKI

AKBA

GNP/Kapita (US $)

Thailand

26

44

30

1.960

Malaysia

8

39

9

3.400

Philippina

31

170

42

1.020

Myanmar

79

230

230

220

Indonesia

45

390

52

580

Vietnam

31

160

160

370

Sumber: Gani (2003) yang dikutip dari WHO Report 2000

Belanja kesehatan terlihat memiliki korelasi terhadap kinerja pembangunan kesehatan pada masa sebelum krisis dan sesudah krisis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index bangsa Indonesia di bawah beberapa negara-negara ASEAN. Tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia masih rendah dibandingan negara-negara tetangga.

71


Bandingkan dana kesehatan per kapita Indonesia dengan negara ASEAN pada Tabel 4.4 dengan beberapa indikator kesehatan (WHO, 2005 ; WHO 2004). Besaran biaya kesehatan yang direkomendasikan oleh badan dunia sebagai tanggung jawab pemerintah adalah sebesar US$ 35-40/kapita/tahun (WHO, 2001) atau setara dengan Rp 74,2 triliun pada jumlah penduduk 230 juta (estimasi penduduk tahun 2008) dengan kurs US$ 1 sebesar Rp 9.200. Besaran ini dialokasikan untuk jenis pelayanan/program kesehatan yang terbukti cost efective dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, bayi, anak, kesakitan, dan kurang gizi. Pada tahun 2008, kondisi pembiayaan kesehatan diperkirakan terus membaik dan proporsi pembiayaan publik diperkirakan meningkat karena meningkatnya alokasi anggaran khususnya di Departemen Kesehatan dan meningkatnya dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Tabel 4.5 menunjukkan besaran dan alokasi anggaran dari pagu indikatif Depkes tahun 2008. Tabel 4.5 Alokasi Anggaran Departemen Kesehatan Tahun 2008 Menurut Program Untuk Belanja Tidak Mengikat

No

Program

Jumlah Anggaran (Juta Rupiah)

1

Penerapan Kepemerintahan yang Baik

47.214

2

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur negara

13.804

3

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

18.302

4

Lingkungan Sehat

248.931

5

Obat dan Perbekalan Kesehatan

633.028

6

Upaya Kesehatan Perorangan

7

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8

Upaya Kesehatan Masyarakat

7.924.061 134.682 1.700.109

9

Pencegahan dan pemberantasan Penyakit

442.912

10

Perbaikan Gizi Masyarakat

409.605

11

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

159.846

12

Sumber Daya Kesehatan

452.112

13

Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

678.598

14

Pendidikan Kedinasan

85.000 Jumlah

12.948.207

Sumber: Bappenas 2008

Dengan jumlah belanja mengikat sekitar Rp 4,2 triliun, maka anggaran Keseluruhan Depkes pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 17,1 triliun (merupakan alokasi anggaran setelah adanya efisiensi 15 persen). Seandainya anggaran tersebut ditambahkan dengan rencana dana alokasi khusus bidang kesehatan tahun 2008 sekitar Rp 800 miliar, maka total dana Depkes tahun 2008 sebesar Rp 18 triliun atau sekitar 24 persen dari rekomendasi WHO tersebut. Dana kesehatan juga berada pada beberapa lembaga lain seperti BKKBN, BPOM, TNI/POLRI, dan lainnya yang diprediksi berjumlah sekitar Rp 4 triliun. Daerah diasumsikan

72


dapat memberikan kontribusi sebesar Rp 28 triliun (7 persen dari Rp 400 triliun). Dengan demikian total pendanaan bersumber pemerintah pada tahun 2008 menjadi Rp 46 triliun atau 62 persen dari rekomendasi WHO. Masih terdapat gap terhadap besaran rekomendasi WHO dengan alokasi yang ada sebesar Rp 28 triliun pada tahun 2008. Kondisi pendanaan tahun 2008 menghadapi kendala besar karena harga minyak yang melambung tinggi dan pengaruh perekonomian dunia menyebabkan penurunan penerimaan negara sebesar sekitar 15 persen. Dengan adanya perkembangan ini Pemerintah melakukan berbagai efisiensi dalam bentuk pemotongan anggaran kementerian dan lembaga sebesar 15 persen dalam rangka stabilitas anggaran negara tahun 2008. Permasalahannya adalah pemangkasan tersebut disamaratakan setiap departemen. Pengalaman tahun 2007 menunjukkan alokasi anggaran yang dipangkas adalah perjalanan dinas, pelatihan, dan kegiatan supervisi. Oleh karena itu, kebijakan ini diperkirakan berdampak buruk terhadap komitmen pencapaian MDGs. Tabel 4.6 Anggaran Kesehatan Di Beberapa Kabupaten/Kota

Kab/kota

Jumlah Penduduk

Anggaran APBD (miliar rupiah)

Anggaran Kesehatan (miliar rupiah) dari APBD

dari APBD & APBN

Persen Anggaran Kesehatan terhadap APBD

Anggaran Kesehatan per kapita (rupiah)

Kota Medan 1 Deli Serdang 2

2.060.000

NA

NA

105,8

-

51.379

1.539.697

NA

21,4

-

-

13.867

Kediri 3 Jember 4

1.492.479

709,7

12.,6

33,1

1.8%

8.409

2.231.793

981,0

54,5

87,8

5.6%

24.419

800.000

601.0

23,3

-

3.9%

29.155

Kota Malang 5 Bogor

4.107.437

1.271,6

165,4

-

13%

40.260

Sumedang 7

1.067.361

695,9

63,6

-

9.1%

59.544

Kota Bandung 6

2.270.970

1.375,2

77,4

-

5.6%

34.102

6

Aceh .Besar

299.510

Aceh Barat 9

-

128.000

449,5

46,4

-

10.3%

362.087

A. Jaya 8

73.000

426,7

25,5

-

6.0%

348.661

Kota Banda Aceh 6

212000

505,2

32,8

-

6.5%

154.904

Serang

5

Kab. Tangerang 5

1.834.514

887,2

55,4

-

6.2%

30.204

3.317.331

1.493,9

77,2

-

5.2' %

23.285

Keterangan: 1. Belum jelas termasuk RS/ Dinkes dan seluruh sumber

6. Termasuk Dinkes dan RS tapi belum jelas sumber dari pusat

2. dana dinkes saja tapi tidak ada data dari pusat/provinsi

7. Termasuk dinkes dan RS besumber APBD murni

3. Dinkes saja & seluruh sumber lain tanpa dana di RS

8. Dinkes 2007 termasuk RS

4. Tahun 2005 lengkap Dinkes dan RS dan sumber dana

9. Dinkes 2007 hanya dana langsung saja

5. Tahun 2007 data dinkes, data pusat/provinsitidak tersedia

* Langsung dikelola sektor kesehatan 65474874844

Salah satu kajian pendanaan kesehatan yang dilakukan di daerah binaan Health Services Project (HSP-USAID ) menunjukkan bahwa rata-rata proporsi anggaran kesehatan

73


terhadap APBD adalah 6 persen (Ruby, 2007). Daerah yang tinggi proporsinya adalah Kabupaten Bogor (13 persen), Aceh Barat (10 persen) dan Sumedang (9 persen). Menurut besarnya pengeluaran per kapita, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Kota Banda Aceh termasuk yang tinggi. Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya sudah mencapai batas besaran anjuran WHO di atas. Tingginya biaya kesehatan per kapita di Aceh antara lain disebabkan jumlah penduduk yang rendah dan banyaknya anggaran negara dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur dan pelayanan kesehatan di provinsi NAD pasca tsunami. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum mendanai sektor kesehatan sebagaimana komitmen bupati/walikota se-Indonesia untuk mendanai kesehatan sebesar 15 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada era desentralisasi, di mana daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam urusan kesehatan, diharapkan pembiayaan oleh pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dapat ditingkatkan. 4.1.3.2

Komitmen dan Kesenjangan terhadap Pembiayaan MDGs

Gambaran detail mengenai jumlah pembiayaan yang telah dialokasikan untuk program-program dalam rangka pencapaian tujuan MDGs belum diketahui. Untuk itu gambaran pembiayaan MDGs bidang kesehatan hanya dapat didentifikasi secara terbatas, khususnya pengeluaran publik untuk kesehatan yang dialokasikan oleh Departemen Kesehatan. Dalam hal ini dapat diketahui gambaran umum pembiayaan pemerintah pusat untuk program-program terkait dengan kesehatan ibu dan anak, HIV/AIDS, TB, dan malaria. Alokasi pendanaan untuk program-program ini dapat digunakan sebagai cerminan dari komitmen pemerintah untuk mencapai tujuan MDGs. Alokasi pelayanan langsung kesehatan anak untuk pelayanan kesehatan anak sekitar Rp 19 miliar, penyelenggaraan imunisasi dasar sekitar Rp 190 miliar, vaksin dan obat sekitar Rp 600 miliar, gizi anak sekitar Rp 300 miliar, diare dan Ispa sekitar Rp 6 miliar. Secara kasar anggaran pusat untuk pelayanan kesehatan anak adalah Rp 1,12 triliun. Alokasi anggaran pada pelayanan kesehatan ibu, HIV/AIDS, TB DOTs, dan malaria berturut-turut sekitar Rp 20 miliar, Rp 27,4 miliar, Rp 5 miliar, dan Rp 998. juta. Selain dari rupiah murni, pelayanan kesehatan tersebut lebih banyak didanai dari bantuan luar negeri. Misalnya, malaria dibiayai oleh Global Fund for AIDS, Tubercolosis and Malaria (GFATM) sekitar 23 juta dolar (Rp 211 miliar) untuk beberapa tahun. Demikian juga dengan TB DOTS yang dibiayai oleh GFATM sebesar Rp 121 miliar dan KNCV Rp 30 miliar pada tahun 2007. dana Askeskin yang berada pada DIPA Bina Yanmedik dan DIPA Bina Kesmas, Depkes pada tahun 2008 masing-masing sebesar Rp 4,5 triliun dan sekitar Rp 1 triliun diasumsikan digunakan untuk pelayanan ibu dan anak. Alokasi anggaran untuk kontrasepsi dari BKKBN sekitar Rp 300 miliar. Sedangkan dana dari bantuan dan pinjaman luar negeri sekitar Rp 1 triliun. Dengan melihat komposisi penganggaran tersebut, diperkirakan alokasi pusat untuk pembiayaan MDGs tahun 2008 adalah sekitar Rp 3,6 triliun yang terdiri dari kesehatan anak Rp 1,12 triliun, kesehatan ibu dan AIDS, Malaria dan TB Rp 151 miliar, Askeskin Rp 1 triliun, anggaran BKKBN Rp 300 miliar, dan pembiyaan dari luar negeri sebesar Rp 1 triliun.

74


Alokasi dari dalam negeri Tabel 4.7 Beberapa Daerah yang Telah Mengalokasikan Anggaran Kesehatan Secara Efektif masih perlu dirinci lagi peruntukanya; apakah untuk Alokasi Anggaran 2007 Kabupaten/Kota pelayanan langsung, SDM, sarana (miliar rupiah) atau penguatan sistem. Banyak Kabupaten Bogor 66,4 daerah yang sebenarnya dapat Kabupaten Sumedang 23,1 mengalokasikan dananya dengan Kabupaten Aceh Jaya 15,6 baik, terutama untuk menunjang Kabupaten Aceh Barat 16,3 pencapaian sasaran-sasaran yang sejalan dengan MDGs. Pada daerahdaerah ini, besaran dan jenis pelayanan kesehatan sejalan dengan rekomendasi WHO untuk pelayanan yang efektif. Kabupaten Bogor, Sumedang, Aceh Jaya dan Aceh Barat merupakan daerah yang mengalokasikan dana kesehatan lebih besar baik secara proporsional terhadap APBD maupun per kapita dari beberapa daerah lain di daerah binaan HSP. Alokasi dana kesehatan pada kabupaten/kabupaten tersebut antara lain digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi, peningkatan keselamatan ibu melahirkan, pembangunan prasarana pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin. Secara umum, alokasi anggaran kesehatan daerah kepada pelayanan langsung MDGs sekitar 10 - 20 persen dari anggaran langsung (di luar anggaran aparatur) kesehatan di Dinkes. Di Kabupaten Aceh Barat, yang diasumsikan sebagai pelayanan MDGs Bidang Kesehatan adalah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, Perbaikan Gizi, dan Pencegahan Penyakit Menular yang dialokasikan sebesar Rp 1,8 miliar (meskipun dalam program-program tersebut ada kegiatan/pelayanan yang bukan spesifik MDGs Bidang Kesehatan). Aceh Barat hanya mengalokasikan untuk pelayanan langsung MDGs Bidang Kesehatan sekitar 10 persen. Bila diperhatikan daerah lain terlihat program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dialokasikan cukup tinggi tetapi rincian program UKM umumnya adalah untuk revitalisasi sistem kesehatan, pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Atas dasar kajian di atas dan beberapa kajian lain pendanaan kesehatan di daerah, maka diperkirakan dana daerah yang dialokasikan untuk MDGs Bidang Kesehatan sekitar Rp 1,7 triliun dengan asumsi: 1.

2. 3. 4.

Anggaran daerah pada tahun 2008 dari pusat sekitar Rp 350 triliun dan ditambah penghasilan daerah sekitar Rp 50 triliun sehingga total anggaran di daerah berjumlah sekitar Rp 400 triliun Sekitar Rp 28 triliun (7 persen dari total anggaran) dialokasikan untuk kesehatan Dari anggaran kesehatan tersebut, sekitar Rp 16,8 triliun (60 persen) digunakan untuk biaya aparatur (anggaran rutin) Dari Rp 11,2 triliun (40 persen dari anggaran kesehatan) yang digunakan untuk dana program, sekitar 15 persennya atau Rp 1,7 trilliun digunakan untuk pembiayaan MDGs bidang kesehatan.

75


4.2 Metodologi 4.2.1

Ruang Lingkup

Perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk pencapaian target MDGs bidang kesehatan menggunakan pendekatan penilaian kebutuhan atau needs asessment. Yang dimaksud bidang kesehatan dalam perhitungan pembiayaan MDGs ini adalah pembiayaan untuk pencapaian Tujuan 4 Menurunkan Kematian Anak, Tujuan 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Tujuan 6 Pengendalian HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya. Adapun tahap-tahap dari kajian tentang pembiayaan untuk ketiga Tujuan MDGs tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut: 1.

Evaluasi literatur mengenai pembiayaan MDGs sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan metode perhitungan pembiayaan yang paling mungkin untuk dilakukan. Beberapa referensi yang digunakan antara lain adalah kajian-kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan UN Millennium Project. Selain itu dilakukan diskusi dengan para pakar, instansi dan lembaga terkait. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kepraktisan dalam penggunaannya, digunakan metode needs assessment.

2.

Pemilihan jenis intervensi dan target. Indikator dalam MDGs bidang kesehatan merupakan kombinasi antara indikator outcome dan indikator output. Penentuan jenis intervensi yang diperlukan untuk mencapai indikator output (misalnya cakupan imunisasi campak) relatif lebih mudah dibandingkan dengan indikator outcome (seperti angka kematian ibu). Dalam kajian ini intervensi yang akan dihitung biayanya adalah jenis intervensi yang langsung terkait dengan indikator. Sebagai contoh ketersediaan alat transportasi yang memadai sangat diperlukan agar ibu hamil yang mengalami komplikasi pada saat melahirkan dapat mencapai fasilitas kesehatan. Namun, karena ketersediaan jalan merupakan faktor yang tidak langsung, maka biaya untuk intervensi ini tidak dihitung. Pemilihan intervensi dilakukan dengan mengacu pada paket-paket intervensi tertentu. Untuk penurunan AKI mengacu pada program Making Pregnancy Safer, untuk penurunan kematian bayi dan balita antara lain menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MYBS) dan untuk penanggulangan HIV dan AIDS dengan mengacu pada model perhitungan yang disusun oleh USAID.

3.

Target untuk setiap jenis intervensi, diusahakan sedapat mungkin mengacu pada targettarget yang telah disepakati bersama baik secara internasional maupun nasional. Beberapa kesepakatan yang dijadikan acuan antara lain adalah dokumen MDGs, RPJMN, Renstra dan Indonesia Sehat 2010 serta Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan. Apabila dalam kondisi tertentu tidak terdapat kesepakatan yang dapat dijadikan acuan, maka target ditetapkan berdasarkan kondisi ideal, pengalaman pelaksanaan program selama ini atau perkiraan yang dipandang realistis. Selain itu perhitungan target tidak dilakukan secara linear. Jika pembiayaan terhadap intervensi dilakukan, maka diharapkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat. Dengan demikian, beban pembiayaan pada periode selanjutnya akan berkurang. Perubahan target karena adanya keberhasilan intervensi ini dihitung, misalnya keberhasilan upaya preventif penanggulangan malaria melalui kelambunisasi dan penyemprotan dapat menurunkan kasus malaria sebesar 30

76


persen pada tahun berikutnya. Penurunan kasus sebesar ini dalam tahun tertentu berarti dapat menurunkan kebutuhan pembiayaan untuk intervensi pada tahun berikutnya. 4.

Penentuan satuan biaya. Biaya per unit dari setiap intervensi dihitung secara rinci sebisa mungkin berdasarkan data standar yang ada. Jika tidak terdapat standar yang diperlukan maka satuan biaya di peroleh dari dokumen-dokumen perencanaan yang selama ini menjadi acuan baik di tingkat, nasional, departemen maupun unit pengelola program dan kajian. Sebagai contoh, satuan biaya imunisasi diperoleh dari kajian Finance Sustainability Plan tahun 2004. Jika sumber-sumber resmi tidak ada, maka satuan biaya dihitung berdasarkan pengalaman pelaksanaan program di lapangan pada tahun-tahun sebelumnya disesuaikan dengan perubahan harga (inflasi). Penyesuaian harga disesuaikan dengan tingkat inflasi yang mengacu pada dokumen RPJMN 2005-2009 yaitu sekitar 6 persen.

5.

Perhitungan kebutuhan biaya dilakukan dengan menggunakan satuan biaya dan besarnya permasalahan yang dilihat dari target intervensi tersebut. Dari paket-paket intervensi tersebut dapat dihitung kebutuhan biaya untuk pencapaian setiap tujuan. Dalam praktek perencanaan program, kadangkala agregasi kebutuhan dana untuk setiap tujuan MDGs tidak cukup operasional dan mudah dalam pelaksanaannya berkaitan dengan dokumen penganggaran. Untuk itu setiap perhitungan kebutuhan dilakukan kategorisasi intervensi menurut sifat produk (deliverable) misalnya untuk sarana, training, tenaga, obat dan lainlain. Kategorisasi ini dibuat untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai struktur kebutuhan biaya.

6.

Sensitifitas. Hasil perhitungan satuan biaya serta perhitungan kebutuhan pada setiap tujuan perlu diuji sensitifitasnya oleh para pelaku program atau perencana program. Oleh karena itu dilakukan serial diskusi dan seminar untuk melihat kesahihan penghitungan pembiayaan MDGs pada setiap tahap pelaksanaan kajian.

7.

Strategi Pembiayaan. Perumusan strategi pembiayaan dilakukan dengan melihat kebutuhan dana untuk mencapai MDGs, dan membandingkannya dengan kecenderungan kondisi pembiayaan kesehatan saat ini. Dengan melihat kondisi politik, pemerintahan dan kehidupan sosial, dirumuskan beberapa alternatif untuk membiayai pencapaian MDGs hingga tahun 2015.

4.2.2

Kerangka Pikir dan Alur Perhitungan Biaya

Kajian ini menggunakan satuan biaya makro berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim Komite Kesehatan Makroekonomi (2001), Bank Dunia (1999), wawancara pakar, dan tim pelaksana program di Depkes RI dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kerangka pikir pada analisis biaya kesehatan dalam mencapai MDGs menunjukkan bahwa masalah kesehatan atau tujuan dari MDGs yang berhubungan dengan kesehatan sangat berhubungan satu dengan lainnya. Angka kematian ibu, bayi dan anak balita sangat dipengaruhi oleh status gizi (ibu, bayi dan balita) dan penyakit menular. Program-program atau kelompok intervensi tertentu memiliki tujuan untuk yang secara langsung dapat membantu pencapaian tujuan MDGs bidang kesehatan. Program Kesehatan Ibu dan Anak bertujuan menurunkan kematian ibu dan anak, Program Perbaikan

77


Gizi bertujuan meningkatkan status gizi ibu dan anak sehingga dapat terhindar dari kesakitan dan kematian. Demikian juga dengan program-program pemberantasan penyakit menular bertujuan mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut terutama yang menyerang ibu dan anak. Program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) bertujuan juga untuk menurunkan kematian dan kesakitan anak akibat beberapa penyakit menular. Setiap program tersebut memiliki jenis intervensi atau pelayanan yang dianggap efektif dan efisien dalam upaya pencegahan kesakitan dan kematian. 4.2.2.1

Menurunkan Kematian Anak

Analisa intervensi kesehatan anak dilakukan antara lain berdasarkan Integrated Managament of Childhood Illnesses (IMCI) atau Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), imunisasi untuk penyakit-penyakit utama pada anak, dan pelayanan neonatus. MTBS menggunakan upaya pencegahan dan perawatan dengan target anak usia 0-5 tahun. Pelayanan neonatus menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia karena dua pertiga kematian bayi terjadi pada saat anak berusia 0-28 hari (kematian neonatal). Sesuai dengan penyebab kematian neonatus sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, jenis intervensi tersebut mengikuti pola penyebab tersebut. Pemberian imunisasi TT 2 kali pada ibu hamil dapat mencegah kematian bayi baru lahir hampir 100 persen. Imunisasi lengkap pada bayi di bawah 2 tahun (UCI) dapat menurunkan kematian dari campak sebanyak 86 persen. Pemberian ASI segera segera setelah sebulan, tanpa makanan tambahan lainnya, dapat mencegah 22 persen bayi dari kematian akibat BBLR (Bayi dengan Berat Lahir Rendah). Gambar 4.10 Jenis-Jenis Intervensi Penurunan Angka Kematian Anak yang Efektivitas Biaya (Cost Effective) L a in - la i n

2 5 0 ,0 0 0

UCI P e n c e g a h a n M a l a ri a

2 0 0 ,0 0 0

M TBS

1 5 0 ,0 0 0

Cu ci T ang an ASI

1 0 0 ,0 0 0

E m e rg e n c y N e o n a ta l S k i lle d A tte n d a n c e

5 0 ,0 0 0

TT 2

0 4 6 /1 ,0 0 0

1 5 /1 ,0 0 0

An ak yang m e n in g g a l

Sumber: USAID-HSP, 2007

Persalinan dengan tenaga kesehatan (linakes) terlatih akan mampu melakukan resusitasi terhadap bayi menderita asfiksi, serta mencegah infeksi terjadi pada saat paska persalinan. Pada kunjungan neonatal (KN1), linakes terlatih dapat mengatasi infeksi pada bayi. Tindakan tersebut dapat mencegah 30 persen kematian bayi baru lahir karena asfiksi, serta 90 persen kematian karena infeksi.

78


Kebiasaan cuci tangan dengan sabun dapat mencegah hingga 46 persen kasus diare pada balita, dan dapat mencegah 33 persen kematian karena diare. Pelaksanaan protokol Manajemen Terpadu Bayi Sakit (MTBS) dapat mencegah 60 persen kematian akibat diare, ispa, pneumonia, kurang gizi, dan sebagainya. Gizi Buruk berkaitan dengan 54 persen kematian balita. Balita dengan gizi buruk lebih rawan meninggal bila terkena diare, ISPA, campak, dan lainnya. Karena itu, program gizi juga penting. ASI eksklusif adalah salah satu intervensi gizi yang paling efektif, dan dapat menurunkan kematian balita yang terkait gizi buruk sebanyak 10 persen. Gambar 4.10 di atas meringkaskan beberapa jenis intervensi yang cost efective dalam penurunan angka kematian anak. Bila posisi angka kematian anak (balita) sebesar 46 per 1000 kelahiran atau sekitar 210 ribu kasus, intervensi-intervensi di atas tersebut dapat menurunkan jumlah kematian menjadi 10/1000 kelahiran hidup atau menjadi 60 ribu kasus kematian pada tahun 2015. Tabel 4.8 Paket Program dan Intervensi Kesehatan Anak

Paket Program

Deskripsi Intervensi/pelayanan

Pelayanan neonatus

Persalinan yang bersih, resusitasi bayi baru lahir, pencegahan dari hipotermia, perawatan Kangguru (kontak kulit ibu dan bayi segera baru lahir terutama pada kelahiran prematur), antibiotik untuk infeksi, pemberian air susu ibu eksklusif, pendidikan hygiene, dan intervensi neonatal.

Immunisasi

Polio, Dipteri, Pertusis, Tetanus, Campak, dan Hepatitis B.

MTBS

MTBS bertujuan mengurangi kematian, kesakitan, dan cacat dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. MTBS meliputi preventif dan kuratif yang diimplementasikan oleh keluarga dan masyarakat dengan fasilitasi-fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan yang menjadi kegiatan MTBS adalah pengobatan penyakit ISPA, diare, malaria, campak, kurang gizi, pelayanan gizi (pemberian ASI, pemberian zat gizi mikro (zat besi, vitamin A, yodium) dan pengobatan cacing.

4.2.2.2

Meningkatkan Kesehatan Ibu

Paket program dan intervensi untuk meningkatkan kesehatan ibu difokuskan pada upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2. Kerangka startegi yang digunakan adalah Making Pregnancy Safer (MPS) yang telah dicanangkan sejak tahu 2001. MPS merupakan strategi sektor kesehatan secara terfokus pada meningkatkan kemampuan sistem kesehatan dalam menjamin penyediaan dan pemantapan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk menanggulangi penyebab utama kematian dan kesakitan ibu dan bayi baru lahir. Perhitungan biaya intervensi untuk pencapaian Tujuan 5 pada kajian ini berdasarkan pada paket integrasi ibu dan anak (mother-baby package) yang dikembangkan oleh WHO termasuk di dalamnya kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 tahun dan ibu nifas. Termasuk di dalamnya adalah penanganan aborsi yang aman dan konseling. Cakupan pelayanan antenatal

79


(kunjungan K4) ditetapkan setidaknya mencapai 90 persen. Dengan penyebab kematian yang sebagian besar disebabkan oleh perdarahan, eklamsia, partus lama, maka jika penanganan darurat persalinan dapat ditingkatkan sampai 80 persen diperkirakan dapat menyelamatkan ibu dari kematian sekitar 43 persen; dan penanganan aborsi dapat menyelamatkan 10 persen kematian ibu, serta tersedianya alat kontrasepsi yang mudah dijangkau dapat menurunkan kematian ibu menjadi dua pertiganya. Tabel 4.9 Paket Program dan Intervensi Kesehatan Ibu

Paket Program

Diskripsi Intervensi/pelayanan

Antenatal care (ANC)

Kunjungan tenaga kesehatan terlatih selama ibu hamil untuk mengawasi kesehatan ibu dan janin sehingga tetap baik. Pelayanan yang diberikan dalam ANC adalah pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan HB, pemberian tablet besi, imunisasi tetanus toksoid (TT), perbaikan gizi (bagi ibu yang kurang energi kronis (KEK) dan Kekurangan Energi Protein (KEP). Termasuk juga pengobatan malaria, dan penyakit lainnya (sexually transmitted diseases/STDs, HIV, dan lainnya).

Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan bersih

Tersedianya bidan atau dokter yang terlatih dan mahir. Disamping perlu dilakukan promosi agar masyarakat bersedia melahirkan pada tenaga terlatih.

Penanganan Obstetri Neonatus Emergency Dasar/Komprehensif (PONED/PONEK)

Manajemen eklamsia, perdarahan, kesulitan persalinan, dan sepsis. Intervensi meliputi pemenuhan peralatan kelengkapan PONEK dan PONED dan training tenaga

Kontrasepsi dan keluarga berencana

Konseling dan penggunaan kontrasepsi (kondom pria/wanita, Depoprovera, intrauterine device/IUD, Norplant, oral kontrasepsi, sterilisasi wanita/pria)

Aborsi yang aman

Aborsi karena indikasi medis dilakukan dengan aman

Post Partum

Memberikan konseling (misalnya ASI ekslusif, gizi ibu) dan pemeriksaan resiko perdarahan post partum

Secara ringkas peran dari berbagai intervensi tersebut dalam memberi manfaat terhadap penurunan AKI adalah sebagai berikut: 1.

80

Pertolongan persalinan oleh tenaga terampil. Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah dengan kehadiran tenaga kesehatan terampil di saat persalinan. Gambar 4.11 di bawah ini menunjukkan bahwa makin tinggi proporsi persalinan oleh tenaga terampil makin rendah AKI. Bila proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil hanya 70 persen dan 95 persen maka AKI berturut-turut adalah sekitar 300/100.000 dan 100/100.000. Data ini menunjukkan bahwa kehadiran tenaga terlatih dan keterjangkauan ibu terhadap persalinan oleh tenaga terlatih ini merupakan jenis intervensi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap penurunan angka kematian ibu di Indonesia. Biaya merupakan hambatan utama bagi masyarakat untuk tidak menggunakan tenaga kesehatan pada persalinan.


Selain biaya, distribusi tenaga kesehatan dan hambatan budaya merupakan penyebab hambatan keterjangkauan ibu terhadap persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. 2.

Manajemen kala tiga yang baik oleh seorang tenaga kesehatan terlatih dapat mengurangi perdarahan ibu sebesar 60 persen.

Mengetahui tanda-tanda awal dari risiko tinggi oleh tenaga kesehatan terlatih dan merujuknya ke fasilitas kesehatan yang memadai baik pada tingkat pertama (Poned) maupun tingkat lanjutan (Ponek) dapat mengurangi kematian ibu karena infeksi, eklamsia, panggul sempit dan risiko lainnya antara 30 – 80 persen kematian ibu. 4.2.2.3

Penanggulangan HIV dan AIDS

Intervensi untuk pencegahan (preventif), perawatan (care) dan pengobatan (kuratif) HIV dan AIDS didasarkan pada kajian tentang unit cost oleh UNAIDS dan Depkes (2002) yang bertujuan untuk mengestimasi kebutuhan sumber daya untuk menghentikan penyebaran HIV dan AIDS (Tabel 4.10). Perhitungan kebutuhan pendanaan untuk HIV dan AIDS ini disusun sesuai dengan kerangka Rencana Strategis Penanggulangan AIDS 2007-2010. Akses pada pelayanan kesehatan reproduksi yang esensial untuk berbagai tujuan, terutama kematian anak dan ibu serta Tujuan MDGs untuk HIV/AIDS, menjadi indikator yang penting dalam pemberantasan HIV/AIDS. Dari berbagai cara kontrasepsi, hanya kondom yang efektif mencegah infeksi HIV. Pengaruh AIDS terhadap anak yatim diukur melalui rasio anak yatim yang bersekolah dan yang tidak yatim yang bersekolah. Tabel 4.10 Paket Program dan Intervensi HIV/AIDS

Paket Program

Diskripsi Intervensi/pelayanan

Preventif

Intervensi promosi difokuskan pada remaja Intervensi difokuskan pada pekerja seks dan langganannya Promosi kondom Peningkatan Manajemen infeksi yang ditularkan melalui seks Keamanan produk darah Pencegahan penularan dari ibu ke anak Kampanye oleh media massa Program harm reduction (akses jarum suntik bagi pecandu narkotika suntik) Promosi dan intervensi pada hubungan seksual sesama lelaki

Care

Palliative care, Dukungan terhadap anak yatim Bantuan biaya sekolah

Kuratif

Pengobatan dari infeksi Tes diagnostik HIV Pencegahan (profilaksis) melawan infeksi untuk pasien yang bersifat simtomatis Dukungan tinggi terhadap terapi antiretroviral dan laboratorium

Jika prevalensi anak yatim meningkat, berarti anak yatim menghadapi ketidakpastian masa depan yang tinggi. Karena anak yatim sering disertai dengan peningkatan kemiskinan,

81


anak yatim tersebut menghadapi pengurangan akses pada nutrisi yang cukup, pelayanan kesehatan dasar, perumahan dan pakaian. Mereka juga menjadi putus sekolah karena diskriminasi, tekanan emosional, ketidakmampuan membayar biaya sekolah, atau kebutuhan perawatan orang tua. 4.2.2.4

Penanggulangan Malaria

Penghitungan Tabel 4.11 Paket Program dan Intervensi Malaria pembiayaan MDGs untuk Paket Program Diskripsi Intervensi/pelayanan penanggulangan malaria Preventif Memberikan kelambu yang dilakukan berdasarkan mengandung insektisida (Insecticide inisiatif Roll Back Malaria Treated Nets) yang dilansir pada akhir Intervensi lingkungan (air dan 1998 oleh WHO, UNICEF, sanitasi) terutama kontrol vektor dan Bank Dunia dengan Kuratif Diagnostik (mikoroskopis dan tes paket preventif dan kuratif cepat) sebagaimana tercantum Terapi kombinasi artemisin pada Tabel 4.11. Terdapat Terapi malaria komplikasi (rumah empat intervensi utama sakit) dan tidak komplikasi (di untuk mengurangi beban komunitas) malaria, yaitu penggunaan kelambu yang diberikan insektisida, akses yang tepat pada pengobatan yang efektif, penyediaan obat antimalaria dan memperbaiki ramalan, pencegahan dan respon yang cepat pada epidemik malaria. 4.2.2.5

Penanggulangan Tuberkulosis

Intervensi yang digunakan pada kajian ini didasarkan pada strategi Directly-Observed Treatment Short Course (DOTS) yang telah direkomendasikan secara internasional (lihat Tabel 4.12). Lima komponen DOTS menurut WHO meliputi komitmen politik, mikroskopi, perawatan, obat-obatan dan monitoring (Stop TB Partnership, 2002). Strategi ini mensyaratkan diagnosis yang akurat dengan sputum-smear microscopy untuk pasien dengan gejala TB, regimen 6-8 bulan pengobatan bagi pasien dengan TB aktif dan DOTS dua bulan pertama regimen. Tabel 4.12 Paket Program dan Intervensi TB

Paket Program TB DOTS

82

Diskripsi Intervensi/pelayanan Komitmen politik Deteksi 70 persen kasus baru positif dahak BTA Pengobatan dan kesembuhan 85 persen dari kasus positif dahak BTA Promosi TB DOTS


4.2.2.6

Penyediaan Tenaga, Infrastruktur dan Penguatan Sistem Kesehatan

Upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat akan berhasil jika dilakukan dalam skala yang luas yang didukung oleh keseluruhan sub-sistem kesehatan. Dengan kata lain, diperlukan tenaga, infrastruktur, dan penguatan sistem kesehatan (health system strengthening). Segala intervensi spesifik untuk pencapaian tujuan MDGs harus didukung oleh sistem kesehatan yang kuat seperti tenaga kesehatan, baik administratif maupun tenaga pelayanan, sarana dan prasarana, dan perencanaan serta monitoring dan evaluasi yang memadai. Dalam kajian ini, tenaga kesehatan menjadi komponen penting yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs. Dalam konteks pembangunan kesehatan di Indonesia, masalah ketenagaan kesehatan memang cukup krusial dan keterbatasan tenaga menjadi salah satu penghambat utama pembangunan kesehatan. Untuk sarana dan prasarana yang terkait langsung telah diakomodasikan dalam masing-masing paket intervensi. Dalam hal ketenagaan, terdapat dua pendekatan yang lazim digunakan. Pendekatan pertama adalah dengan menghitung kekurangan tenaga untuk mengisi fasilitas kesehatan sesuai dengan standar. Pendekatan kedua adalah menggunakan rasio kecukupan antar tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. Pada kajian ini, kedua pendekatan digunakan. Pendekatan rasio digunakan untuk menghitung kebutuhan dokter dan perawat, sedangkan pendekatan fasilitas digunakan untuk tenaga lainnya. Untuk puskesmas, misalnya, diperlukan penambahan tenaga dokter agar seluruh puskesmas memiliki dokter, bidan di desa dihitung berdasarkan kebutuhan untuk setiap desa, dan tenaga dokter spesialis diupayakan untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit umum daerah tingkat kabupaten/kota. Dalam kajian ini, yang dimasukkan ke dalam komponen tenaga dalam setiap tujuan MDGs adalah biaya untuk pelatihan tenaga kesehatan, yaitu pelatihan program. Selain itu untuk juga dihitung biaya untuk pre-service (biaya pendidikan) tenaga baru yang akan direkrut. Dalam kajian ini komponen gaji belum dihitung.

4.2.3

Langkah Penghitungan Biaya

Sesuai dengan kerangka pikir yang telah disampaikan sebelumnya, perhitungan biaya kesehatan MDGs dilakukan dengan pendekatan needs assessment. Langkah untuk penghitungan biaya adalah: 1. 2. 3.

4. 5.

Mengidentifikasi jenis intervensi yang terkait erat dengan tujuan MDGs. Menentukan target/sasaran dari intervensi tersebut setiap tahun dalam periode 2008-2015. Menentukan satuan biaya untuk tiap intervensi dengan tahun 2007 sebagai dasar sampai tahun 2015. Perhitungan unit cost setiap tahun disesuaikan dengan estimasi inflasi dan akumulasi kasus atau prevalensi dari tahun-tahun sebelumnya. Menjumlahkan seluruh satuan biaya dalam 8 tahun sehingga diperoleh jumlah total biaya per tujuan. Menganalisis kemampuan pemerintah dalam membiayai program tersebut dilihat dari kecenderungan penganggaran kesehatan.

83


Metode perhitungan satuan biaya dilakukan dengan dua cara. 1. Perhitungan satuan biaya menurut pengalaman para pelaksana program di pusat, provinsi dan kabupaten kota. 2. Memakai hasil analisis yang dilakukan berbagai penelitian oleh peneliti lain. Beberapa data yang diperlukan untuk mendukung kajian ini adalah: 1. Data demografi yang meliputi jumlah wanita usia subur, pasangan usia subur, kehamilan, persalinan, balita, dan sebagainya. Data yang tidak tersedia langsung seperti jumlah neonatus, akan diperkirakan dari data demografi tersebut. Sejauh mungkin datadata tersebut diperoleh dari proyeksi yang dilakukan oleh BPS (BPS, Bappenas dan UNFPA, 2006) 2.

Data epidemologi yang meliputi insiden/prevalensi gangguan selama masa hamil, komplikasi persalinan, penyakit menular seksual dan lainnya, diperoleh dari data-data survey. Jika tidak tersedia, maka digunakan data program yang diperoleh dari masingmasing unit yang bertanggung jawab di Departemen Kesehatan.

3.

Angka cakupan sekarang dan target untuk berbagai jenis intervensi. Angka cakupan dan target diperoleh dari data program serta mengacu pada target-target cakupan yang ingin dicapai.

4.

Informasi tentang obat dan bahan-bahan untuk masing-masing intervensi, diperoleh dari dokumen perencanaan dan anggaran di masing-masing unit yang bertanggung jawab di Depkes. Beberapa informasi tentang harga obat dan bahan diperkirakan langsung dari harga di pasaran.

5.

Data tentang ketenagaan termasuk jumlah, kebutuhan dan biaya untuk perekrutan, training dan gaji diperoleh dari unit-unit yang bertanggung jawab di Departemen Kesehatan.

Perhitungan biaya dilakukan dengan berdasarkan intervensi-nya sebagai berikut: 1.

84

melakukan

kategorisasi

pembiayaan

Biaya Intervensi Langsung. Pada komponen ini dilakukan identifikasi kebutuhan pembiayaan untuk obat, bahan, dan tenaga yang dibutuhkan untuk menyediakan intervensi untuk setiap kasus yang ditangani. Identifikasi juga dilakukan terhadap target populasi dari masing-masing intervensi (misalnya seluruh wanita hamil untuk ANC atau seluruh wanita usia subur atau pasangan usia subur untuk keluarga berencana). Dari target populasi dihitung target sasaran intervensi dengan mempertimbangkan cakupan intervensi. Dengan Penghitungan Biaya Intervensi Langsung: mengalikan satuan biaya Unit cost (A) = (obat) + (bahan) + (tenaga langsung) dengan target cakupan Jumlah sasaran (B) = (angka cakupan) x (populasi target) setiap tahun dapat Total Biaya =AxB diperoleh kebutuhan = (biaya per kasus ) x jumlah sasaran dana yang diperlukan untuk kasus/tujuan tertentu (biaya untuk ANC). Hal yang sama dilakukan untuk intervensi yang lain pada tujuan MDGs tertentu. Demikian dilakukan untuk semua intervensi langsung pada tujuan


2.

MDGs tertentu. Pada tahun berikutnya, cakupan atau prevalensi dihitung kembali dan disesuaikan dengan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan keberhasilan penanganan pada tahun sebelumnya. Demikian juga dengan satuan biaya disesuaikan dengan perkembangan harga, yang pada kajian ini dihitung dengan tingkat inflasi tahunan. Hal itu dilakukan secara iteratif hingga tahun 2015 untuk mendapatkan estimasi kebutuhan pembiyaaan hingga tahun 2015. Sumber Daya Kesehatan. Komponen tenaga kesehatan meliputi jenis tenaga untuk berbagai jenis intervensi di atas, terutama untuk pelatihan.

3.

Infrastruktur. Kebutuhan biaya untuk infrastruktur adalah biaya yang secara langsung spesifik untuk penyelenggaraan intervensi langsung. Sementara infrastruktur umum dianggap diinvenstasikan pada program-program lainnya.

4.

Penguatan Sistem kesehatan. Langkah keempat adalah menghitung kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan sistem kesehatan yang meliputi: 1) penguatan sistem manajemen (manajemen keuangan, manajemen kasus, manajemen program); 2) monitoring, evaluasi dan jaminan mutu; dan 3) pengembangan untuk riset dasar dan lainnya. Proporsi dari penguatan sistem ini secara umum diasumsikan sebesar 20 persen dari biaya intervensi langsung, kecuali penanganan malaria sebesar 37 persen.

5.

Biaya Total per Tujuan. Untuk memperoleh keseluruhan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan maka dilakukan penjumlahan dari seluruh komponen pembiayaan di atas yaitu intervensi langsung, sumber daya, infrastruktur, dan penguatan sistem kesehatan. Persamaan untuk penghitungan:

U k = Ok + H k + Lk dimana: Uk = Ok = Hk = Lk =

wk = λk * N k

unit cost untuk intervensi/kasus k biaya obat intervensi/kasus k biaya bahan intervensi/kasus k biaya tenaga langsung intervensi/kasus k Wk = jumlah sasaran yang menjadi target intervensi/kasus k λk = angka cakupan intervensi/kasus k

6.

j =n k =m

ΤCt = ∑ ∑ w jt * U kit j =1 k =1

Nk = populasi target intervensi/kasus k TC = total biaya seluruh tujuan MDGs per tahun k = jenis intervensi dalam satu tujuan MDGs j = tujuan MDGs t = tahun intervensi (2008-2015)

Biaya Total MDGs Kesehatan. Selain biaya total untuk setiap intervensi, ditambahkan komponen biaya untuk penambahan tenaga kesehatan utama yaitu biaya pre-service training. Komponen ini perlu ditambahkan mengingat kebutuhan tenaga kesehatan secara keseluruhan di Indonesia masih cukup tinggi dan jika tidak terpenuhi akan menghambat pencapaian tujuan MDGs.

Secara ringkas, perhitungan biaya tersebut dapat disederhanakan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 4.12 di bawah ini.

85


Gambar 4.12 Perhitungan Akhir Biaya Pencapaian MDGs Kesehatan

4.2.4

Asumsi dan Keterbatasan

1.

Pendekatan yang dilakukan dalam penghitungan pembiayan MDGs dalam kajian ini mengunakan pendekatan need assesment berdasarkan biaya individu intervensi (pendekatan mikro), bukan pendekatan makro dengan menggunakan perhitungan biaya agregat. Banyak studi yang dilakukan dengan pendekatan makro antara lain oleh Devarajan et.al (2002) dan banyak studi oleh Bank Dunia. Pendekatan makro biasanya tidak dapat memberikan petunjuk langsung kepada pada pengambil keputusan tentang bagaimana pembiayaan harus dialokasikan antar sektor, program dan kegiatan. Dengan pendekatan biaya individu, maka pengambil kebijakan bisa langsung dapat merujuk pada arah intervensi-intervensi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Tentu saja pendekatan ini memerlukan upaya yang lebih keras dan waktu yang lebih panjang untuk dapat mengetahui detail intrevensi, satuan biaya, dan target yang perlu dicapai setiap tahunnya.

2.

Perhitungan pembiayaan dilakukan dengan berdasarkan pada target-target dan satuan biaya yang bersifat rata-rata nasional. Oleh karena itu untuk hasil dari perhitungan ini tidak dengan serta merta bisa langsung diadopsi untuk wilayah, propinsi atau kabupaten terntentu. Dalam banyak hal, satuan biaya bisa berbeda untuk setiap wilayah karena perbedaan regulasi dan kondisi geografis serta sosial ekonomi. Selain itu, jenis intervensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan juga tidak bersifat mutlak harus ada. Sebagai contoh, pengasapan untuk pemberantasan nyamuk penyebab malaria bisa dimasukkan sebagai unit intervensi di daerah endemik, namun belum tentu perlu dilakukan untuk daerah yang tidak endemik malaria. Walaupun begitu, metodologi dan tahap-tahap penghitungan yang dilakukan dapat diadopsi untuk keperluan daerah yang kemudian menyesuaikan satuan biayanya masing-masing.

86


3.

Sinergisitas antar program dan intervensi. Dalam suatu sistem kesehatan, berbagai input kepada subsistem kesehatan dapat mempunyai dampak yang lebih luas, misalnya penyediaan air minum dan sanitasi yang layak berkontribusi secara positif terhadap penurunan angka kematian bayi. Oleh karena itu jika akses terhadap air minum dan sanitasi ditingkatkan, maka penurunan kematian bayi akan lebih cepat. Dalam hal ini kita melihat adanya sinergisitas antara MDGs Tujuan 4 dan MDGs Tujuan 7, artinya bisa jadi target-target yang telah ditetapkan dalam penghitungan Pembiayaan MDGs Tujuan 4 sebenarnya lebih rendah karena ada kontribusi dari sektor air bersih dan sanitasi. Dengan demikian akan terjadi apa yang disebut sebagai efisiensi, yaitu biaya yang tidak perlu dikeluarkan karena adanya pengurangan sasaran. Secara kualitatif, hubungan ini jelas tampak, namun sulit untuk dikonversikan secara kuantitatif. Dalam kajian ini, hubungan semacam ini dieksplorasi sejauh mungkin. Namun karena keterbatasan metode dan referensi maka hubungan sinergisitas tidak bisa sepenuhnya dieksplorasi

4.

Kemampuan Penyerapan (Absorbtive Capacity) anggaran sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan manajemen, pemantauan dan evaluasi, sarana dan prasarana dan lain-lain untuk melaksanakan dan scale up intervensi-intervensi yang diperlukan guna mencapai tujuan MDGs. Kemampuan absorpsi ini penting karena merupakan salah satu prasyarat yang jika tidak dimiliki akan menghambat pencapaian MDGs, walaupun sumber daya keuangannya dilipatgandakan (World Bank 2003a). Dalam kajian ini diasumsikan bahwa apabila kebutuhan dana untuk setiap intervensi dipenuhi, maka pemerintah akan mampu menyerap dana tersebut dalam pelaksanaan program. Dengan demikian dianggap bahwa kapasitas sistem kesehatan berjalan cukup baik. Dalam kenyataan, hal ini mungkin tidak sepenuhnya benar. Dari berbagai pengalaman, pada umumnya kapasitas absorbsi sistem kesehatan tidak optimal. Jika hal ini terjadi, maka target yang ditetapkan akan terlalu tinggi dan alokasi yang melebihi kapasitas tadi menjadi suatu bentuk inefficiency. Yang lebih penting lagi adalah bahwa proyeksi atau target yang akan dicapai setiap tahunnya akan lebih rendah. Dalam kajian ini, kemampuan penyerapan diasumskikan akan terus meningkat. Asumsi ini cukup logis, karena melihat dari terus diterapkannya prinsip good governance, termasuk dalam hal reformasi perencanaan dan penganggaran yang jauh lebih baik, misalnya dana program APBN yang telah tersedia sejak awal tahun. Selain itu pada hampir setiap paket intervensi, peningkatan kapasitas petugas kesehatan juga menjadi salah satu komponen yang akan ditingkatkan melalaui pembiayaan

5.

Pembiayaaan publik versus non-publik. Pemerintah mempunyai tugas untuk memastikan bahwa target-target MDGs tercapai. Oleh karena itu dalam analisis dalam kajian ini lebih menggunakan pendekatan pembiayaan publik walaupun dalam penyampaian dan pembelanjaan (purchasing) dari pelayanan dapat dilaksanakan baik oleh sektor publik maupun non-publik. Penggunaan pendekatan pembiayaan publik ini digunakan karena status kesehatan yang rendah tercermin dari tingginya AKI, AKB, AKBA dan tingginya prevalensi penyakit menular merupakan hambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah berkepentingan agar hambatan-

87


hambatan ini dapat dikurangi melalui pembiayaan publik. Masih tingginya kemiskinan dan masih rendahnya pendapatan perkapita penduduk menyebabkan penduduk terutama dari golongan miskin tidak mungkin memenuhi pembiayaan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, hampir seluruh dari target-target MDGs untuk bidang kesehatan mempunyai eksternalitas yang tinggi, sehingga swasta akan sangat sulit untuk menyediakan pembiayaan sesuai tingkat kebutuhan.

4.3 Kebutuhan Biaya 4.3.1

Kebutuhan Kesehatan Utama

4.3.1.1

Tujuan 4: Menurunkan Kematian Anak

Sekitar dua per tiga kematian bayi terjadi pada saat bayi berumur 0-28 bulan (kematian neonatal) dan dua pertiga dari kematian bayi terjadi pada saat bayi berusia 0-1 hari (perinatal). Data SDKI menunjukkan bahwa penurunan kematian neonatal lebih lambat dibandingkan dengan kematian bayi. Dengan demikian fokus penurunan kematian bayi adalah mencegah kematian neonatal. Penyebab utama kematian bayi utama adalah asfiksia, BBLR, infeksi, dan tetanus. Intervensi untuk mengurangi penyebab kematian karena asfiksia dan infeksi adalah meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga kesehatan yang membantu bersalin (Linakes) sehingga mampu melakukan resusitasi bayi yang menderita asfiksi. Pada kunjungan neonatal (KN1), linakes terlatih dapat mengatasi infeksi pada bayi paska persalinan. Tindakan tersebut dapat mencegah 30 persen kematian bayi baru lahir karena asfiksia dan 90 persen kematian karena infeksi. Bayi lahir dengan berat badan rendah menyebabkan 28 persen kematian bayi baru lahir. Intervensi yang sangat efektif adalah pemberian ASI segera selama sebulan, tanpa makanan tambahan lainnya. Tindakan ini dapat mencegah kematian bayi (BBLR) sebanyak 22 persen. Sementara penyebab kematian bayi karena tetanus sebesar 10 persen kematian bayi dapat dicegah dengan Imunisasi TT2 pada ibu hamil. Selain intervensi-intervensi tersebut, promosi perilaku hidup bersih (cuci tangan) dan lingkungan rumah yang sehat merupakan intervensi yang sangat efektif mengurangi kematian bayi. Penyebab utama kematian anak terutama karena ISPA, kurang gizi, diare, malaria, dan campak yang intervensinya dikelompokkan dalam program MTBS. Kebiasaan cuci tangan dengan sabun dapat mencegah hingga 46 persen kasus diare pada balita dan dapat mencegah 33 persen kematian karena diare. Immunisasi lengkap pada Bayi di bawah 2 tahun (Universal Coverage of Immunization atau UCI) dapat menurunkan kematian dari campak sebanyak 86 persen. Gizi buruk berkaitan dengan 54 persen kematian balita. Balita dengan gizi buruk lebih rawan meninggal bila terkena diare, ISPA, campak, dan lainnya. Karena itu, program gizi memiliki peran yang penting dalam menurunkan kematian anak. ASI eksklusif adalah salah satu intervensi gizi yang paling efektif dan dapat menurunkan kematian balita yang terkait gizi buruk sebanyak 10 persen. Peyakit parasit seperti penyakit cacing dapat meningkatkan risiko gizi buruk balita sehingga perlu diberikan intervensi obat cacing.

88


Sumber data cakupan dan prevalensi berasal dari SKRT, BPS (Susenas) dan laporan tahunan dari Depkes. Untuk data tentang prevalensi penyakit yang belum tersedia, prevalensi prakirakan dengan digunakan asumsi-asumsi yang telah lebih dahulu dikonsultasikan dengan staf dari Sub Direktorat Anak Depkes dan para pakar. Demikian juga dengan harga obat yang dibutuhkan telah dikonsultasikan dengan Direktorat Pelayanan Farmasi. Di samping itu, perhitungan biaya sering dilakukan dalam bentuk paket karena data satuan biaya belum tersedia. Paket ini dirujuk dari paket tarif pelayanan penduduk miskin di rumah sakit. A. 1.

Pelayanan Langsung

Pelayanan Kesehatan Neonatus

Jenis intervensi yang dihitung dalam perhitungan ini adalah tindakan mengatasi asfiksia, BBLR, infeksi dan tetanus. Intervensi asfiksia lebih difokuskan pada pencegahan infeksi dan resusitasi neonatus asfiksia. Bentuk intervensi pada bayi BBLR berupa pencegahan infeksi, promosi ibu dan keluarga untuk pemberian ASI Eklusif yang memadai. Sementara intervensi infeksi adalah pengobatan neonatus dengan antibiotika dan jika perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih baik. Demikian juga dengan penanganan tetanus neonatorum mulai pada tingkat puskesmas perawatan sampai rumah sakit. Tabel 4.13 Jumlah Kasus Asfiksia, BBLR, Infeksi dan Tetanus Neonatorum Menurut Tahun Jenis Pelayanan

Pencegahan (vit K & mata) Asfiksia

Tetanus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4.685.161 4.746.068 4.807.765 4.870.268 4.933.582 4.997.718 5.062.689 5.128.504 106.822

104.603

102.309

99.938

97.488

94.957

92.343

89.646

Sedang

20.029

19.613

19.183

18.738

18.279

17.804

17.314

16.809

6.676

6.538

6.394

6.246

6.093

5.935

5.771

5.603

Ringan

238.943

233.981

228.850

223.545

218.064

212.403

206.558

200.525

Sedang

39.355

41.291

40.385

39.449

38.482

37.483

36.451

35.387

2.811

2.753

2.692

2.630

2.565

2.499

2.430

2.359

Ringan

224.888

220.218

215.388

210.396

205.237

199.909

194.407

188.729

Sedang

42.166

41.291

40.385

39.449

38.482

37.483

36.451

35.387

Berat

14.055

13.764

13.462

13.150

12.827

12.494

12.150

11.796

7.028

6.882

6.731

6.575

6.414

6.247

6.075

5.898

Berat Infeksi/Sepsis

2009

Ringan

Berat BBLR

2008

Tahap awal perhitungan adalah menghitung jumlah neonatus yang sakit berdasarkan prevalensi rata-rata 15 persen pada tahun 2008. Kemudian prevalensi neonatus sakit menurun tiap tahun 0,5 persen. Perhitungan prevalensi asfiksia, BBLR, infeksi dan tetanus dihtung terhadap jumlah neonatus yang sakit tersebut dengan prevalensi berturut-turut adalah 19 persen, 40 persen, 40 persen dan 1 persen dari jumlah neonatus sakit. Proporsi kriteria ringan, sedang dan berat masing-masing adalah 80 persen, 15 persen dan 5 persen dari kasus yang sakit tersebut. Selain penurunan kasus, kemampuan penanganan kasus-kasus tersebut dengan

89


baik menyebabkan angka kematian neonatus dengan sendirinya akan turun. Tabel 4.13 menunjukkan jumlah sasaran dan jumlah kasus dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya. Tabel 4.14 menunjukkan satuan biaya menurut jenis intervensi setiap tahun setelah disesuaikan dengan inflasi sebesar 6 persen. Perhitungan satuan biaya ini didasarkan dari jumlah hari rawat yang dibutuhkan oleh neonatus dalam penanganan kondisi tersebut. Tabel 4.14 Biaya Rata-Rata Per Kasus Penanganan Bayi Penderita Asfiksia, BBLR, Infeksi dan Tetanus Neonatorum Menurut Tahun Jenis Pelayanan

2008

Pencegahan Asfiksia

Ringan

BBLR

2014

2015

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

150

159

169

179

189

201

213

226

Sedang

2.100

2.226

2.360

2.501

2.651

2.810

2.979

3.158

Berat

8.400

8.904

9.438

10.005

10.605

11.241

11.916

12.630

Ringan

75

80

84

89

95

100

106

113

Sedang

3.500

3.710

3.933

4.169

4.419

4.684

4.965

5.263

14.000

14.840

15.730

16.674

17.675

18.735

19.859

21.051

Berat Infeksi/Sepsis

Biaya per kasus (ribu rupiah) 2010 2011 2012 2013

2009

Ringan

200

212

225

238

252

268

284

301

Sedang

3.500

3.710

3.933

4.169

4.419

4.684

4.965

5.263

10.500

11.130

11.798

12.506

13.256

14.051

14.894

15.788

2.100

2.226

2.360

2.501

2.651

2.810

2.979

3.158

Berat Tetanus

Sesuai dengan jumlah sasaran dan satuan biaya setiap tahun maka total kebutuhan biaya untuk pelayanan neonatus seperti ditunjukkan tabel di bawah ini (dalam Jutaan Rupiah). Biaya jenis intervensi infeksi merupakan jenis biaya yang terbesar dalam pelayanan neonatal. Secara keseluruhan, kebutuhan biaya untuk pelayanan neonatal adalah Rp 670 miliar pada tahun 2008 dan Rp 860 miliar pada tahun 2015. Tabel 4.15 Total Biaya Intervensi Langsung Pelayanan Neonatal Menurut Tahun Biaya intervensi langsung (Juta Rupiah)

Jenis Pelayanan 2008

Pencegahan Asfiksia

BBLR

Infeksi/ Sepsis

5.031

2010

2011

2012

5.402

5.801

6.229

2013

6.688

2014

7.182

2015

7.711

Ringan

16.023

16.632

17.243

17.854

18.461

19.061

19.649

20.219

Sedang

42.061

43.659

45.263

46.867

48.461

50.035

51.578

53.075

Berat

56.081

58.212

60.351

62.490

64.615

66.714

68.770

70.767

Ringan

17.921

18.602

19.285

19.968

20.648

21.318

21.975

22.614

Sedang

137.744

153.189

158.819

164.446

170.039

175.562

180.974

186.230

Berat

39.355

40.850

42.352

43.852

45.344

46.817

48.260

49.661

Ringan

44.978

46.686

48.402

50.117

51.821

53.505

55.154

56.756

Sedang

147.583

153.189

158.819

164.446

170.039

175.562

180.974

186.230

Berat

147.583

153.189

158.819

164.446

170.039

175.562

180.974

186.230

Tetanus Total

90

4.685

2009

14.758

15.319

15.882

16.445

17.004

17.556

18.097

18.623

668.772

704.557

730.637

756.732

782.699

808.379

833.588

858.116


2.

Pelayanan Imunisasi

Pelayanan imunisasi yang direkomendasikan saat ini adalah untuk BCG, polio, DPT/HB, HB Uniject dan campak pada bayi. Jumlah sasaran, jumlah safety box, dan cakupan untuk pelayanan imunisasi menurut tahun ditunjukkan di dalam Tabel 4.16 di bawah ini. Selain itu, safety box merupakan tempat penyimpanan jarum suntik yang digunakan dalam imunisasi agar tidak digunakan berulang. Target cakupan imunisasi pada tahun 2008 kecuali untuk DPT masih di bawah 100 persen. Diharapkan cakupan 100 persen akan dicapai pada tahun 2009 untuk BCG dan tahun 2011 untuk DPT HB Uniject dan campak. Tabel 4.16 Kebutuhan Safety Box dan Target Cakupan Imunisasi Bayi Menurut Tahun Tahun

Jumlah Safety Box

Jumlah Sasaran (bayi)

BCG

Polio

DPT

HB Uniject

Campak

2008 2009

346.459 355.137

4.685.161 4.746.068

98 100

100 100

90 95

80 85

90 95

2010 2011

360.044 364.023

4.807.765 4.870.268

100 100

100 100

98 100

90 100

98 100

2012 2013

368.138 371.218

4.933.582 4.997.718

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

2014

373.755

5.062.689

100

100

100

100

100

2015

378.453

5.128.504

100

100

100

100

100

Target Cakupan (persen)

Tabel di bawah ini menunjukkan satuan biaya imunisasi per anak per tahun berdasarkan survei Finance Sustainability Plan oleh Depkes dan GAVI tahun 2004-2005. Satuan biaya 2008 dihitung berdasarkan satuan biaya pada tahun 2005 yang telah disesuaikan dengan inflasi tahun 2006 dan 2007. Biaya satuan operasional meliputi biaya rutin operasional dan biaya modal operasional. Biaya rutin operasional adalah transport petugas ke posyandu untuk melakukan sweeping atau petugas pusat, petugas provinsi dan petugas kabupaten/kota untuk melakukan pemantauan dan supervisi, pelayanan di fasilitas kesehatan, distribusi vaksin, pemeliharaan cold chain, pelatihan petugas, sosialisasi, manajemen program dan riset. Sementara biaya modal operasional antara lain adalah penggantian cold chain dan alat tranportasi. Tabel 4.17 Satuan Biaya Imunisasi Menurut Tahun Satuan Biaya per anak (rupiah)

Tahun

Biaya per safety box (rupiah)

BCG

Polio

DPT

HB Uniject

Campak

2008

8.000

17.485

46.977

73.008

29.011

17.062

2009

8.480

18.535

49.796

77.389

30.752

18.086

2010

8.989

19.647

52.784

82.032

32.597

19.171

2011

9.528

20.825

55.951

86.954

34.553

20.321

2012

10.100

22.075

59.308

92.171

36.626

21.540

2013

10.706

23.399

62.866

97.702

38.824

22.833

2014

11.348

24.803

66.638

103.564

41.153

24.203

2015

12.029

26.292

70.636

109.778

43.622

25.655

91


Sedangkan biaya satuan safety box dihitung terpisah. Biaya satuan tersebut disesuaikan dengan inflasi rata-rata tiap tahun sebesar 6 persen. Secara rinci unit cost tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.17. Biaya imunisasi DPT merupakan jenis imunisasi yang biaya satuannya tertinggi. Campak merupakan jenis imunisasi yang biaya satuannya paling rendah di antara berbagai jenis imunisasi dasar. Berdasarkan data dari Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 di atas maka kebutuhan total biaya imunisasi dapat dilihat pada Tabel 4.18. Biaya pelayanan imunisasi akan mengalami peningkatan hampir dua kali lipat pada tahun 2015 (Rp 792 miliar) dibandingkan kebutuhan pada 2008 (Rp 1,4 triliun). Peningkatan ini terjadi karena peningkatan jumlah sasaran dan terjadinya peningkatan biaya satuan akibat inflasi. Tabel 4.18 Total Biaya Intervensi Langsung Pelayanan Imunisasi Tahun 2008-2015 Biaya (Juta Rupiah) Tahun

3.

Safety Box

BCG

Polio

DPT

HB Uniject

Campak

Total

2008

2.772

80.284

220.096

307.850

108.738

71.945

791.685

2009

3.012

87.966

236.335

348.928

124.059

81.545

881.844

2010

3.236

94.456

253.771

386.503

141.048

90.326

969.341

2011

3.468

101.425

272.495

423.490

168.282

98.970

1.068.131

2012

3.718

108.909

292.600

454.735

180.698

106.272

1.146.931

2013

3.974

116.944

314.188

488.285

194.030

114.112

1.231.533

2014

4.241

125.572

337.368

524.311

208.346

122.532

1.322.370

2015

4.552

134.837

362.259

562.994

223.717

131.572

1.419.933

Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Jenis pelayanan MTBS yang dihitung dalam kajian ini adalah pelayanan promosi kesehatan melalui posyandu, diare, ISPA pneumonia, malaria, campak, gizi kurang, pelayanan gizi (vitamin A, besi, mikronutrien) pengobatan parasit cacing, dan perawatan rujukan. Perhitungan sasaran dilakukan dengan menggunakan data dasar prevalensi tahun 2003 (SKRT 2003) kemudian disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan biaya satuan menggunakan data tahun 2007 dan untuk tahun berikutnya disesuaikan dengan inflasi. Sasaran promosi di posyandu ditingkatkan secara bertahap sejak tahun 2008 sehingga pada tahun 2015 semua posyandu (200 ribu unit) sudah memperoleh program revitalisasi posyandu. Prevalensi diare, ISPA, dan kurang gizi berat diasumsikan setiap tahun mengalami penurunan sebesar 0,5 persen. Sedangkan prevalensi campak diasumsikan tetap. Sedangkan prevalensi malaria dan TB diasumsikan turun sebesar 0,15 persen setiap tahun. Sementara target vitamin A, pengobatan cacing dan perawatan rujukan dianggap sama prevalensinya selama 8 tahun ke depan (Tabel 4.19). Biaya satuan diasumsikan sama kecuali inflasi sebesar 6 persen per tahun.

92


Tabel 4.19 Jumlah Kasus yang Menjadi Fokus MTBS Menurut Tahun (dalam Ribuan Rupiah) Jenis Pelayanan

2008

Pomosi (poskesdes)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

70

80

100

120

140

160

180

200

Diare +zinc 10 h

2.264

2.168

2.073

1.973

1.873

1.773

1.673

1.570

Ispa (pneumonia)

5.969

5.886

5.804

5.712

5.620

5.529

5.436

5.339

412

382

352

322

291

261

230

209

41

41

41

42

42

42

42

42

412

382

352

322

291

261

230

209

2.058

1.859

1.658

1.454

1.249

1.147

1.045

942

Malaria Campak'+3 dosis Vit A TB KEP + Vit A Pelayanan Gizi

-

-

-

-

-

-

-

-

Vitamin A

20.582

20.652

20.728

20.771

20.816

20.863

20.908

20.938

Besi

10.291

9.810

9.327

8.828

8.326

7.824

7.318

6.805

Mikronutrien Cacing (albendazol) DBD Perawatan Rujukan

2.058

2.065

2.073

2.077

2.082

2.086

2.091

2.094

20.582

20.652

20.728

20.771

20.816

20.863

20.908

20.938

82

58

40

28

20

14

10

7

112

107

103

98

94

90

87

83

Tabel 4.20 menunjukkan biaya rata-rata per kasus dari jenis pelayanan MTBS. Setiap tahun disesuaikan dengan inflasi rata-rata sebesar 6 persen per tahun. Tabel 4.20 Biaya Rata-Rata Per Kasus (dalam Ribuan Rupiah) Jenis Pelayanan

Pomosi (poskesdes) Diare +zinc 10 h

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.800

1.908

2.022

2.144

2.272

2.409

2.553

2.707

15

16

17

18

19

20

21

23 15

Ispa (pneumonia)

10

11

11

12

13

13

14

Malaria

34

36

38

40

43

45

48

51

campak'+3 dosis Vit A

15

16

17

18

19

20

21

23

122

130

137

146

154

164

173

184

1.620

1.717

1.820

1.929

2.045

2.168

2.298

2.436

-

-

-

-

-

-

-

-

0,40

0,42

0,45

0,48

0,50

0,54

0,57

0,60

9

10

10

11

11

12

13

14

27

29

30

32

34

36

38

41

2

2

2

2

3

3

3

3

600

636

674

715

757

803

851

902

4.800

5.088

5.393

5.717

6.060

6.423

6.809

7.217

TB KEP + Vit A Pelayanan Gizi Vitamin A Besi Mikronutrien Cacing (albendazol) DBD Perawatan Rujukan

Total kebutuhan biaya pelayanan MTBS dapat dilihat pada Tabel 4.21. Biaya MTBS ini dapat lebih ditekan lagi bila kasus-kasus tersebut atau prevalensinya menurun cukup tajam. Penurunan prevalensi ini sangat ditentukan oleh kondisi sanitasi dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, intervensi sanitasi yang cukup memadai terutama kepada keluarga miskin dapat menekan belanja untuk pengobatan MTBS. Sementara perubahan perilaku dapat dimulai dengan kegiatan promosi yang cukup memadai pula. Kebutuhan biaya pelayanan gizi merupakan komponen biaya yang proporsinya paling besar (76 persen) dari intervensi MTBS

93


pada tahun 2008, namun hanya 59 persen pada tahun 2015. Pada kajian ini, intervensi gizi diberikan kepada balita selama 6 bulan. Kebutuhan biaya intervensi MTBS pada tahun 2008 sebesar Rp 4,4 triliun pada tahun 2008 turun menjadi Rp 3,9 triliun pada tahun 2015. Tabel 4.21 Total Biaya Intervensi Langsung Pelayanan MTBS (dalam Jutaan Rupiah) Jenis Pelayanan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

126.000

152.640

202.248

257.259

318.144

385.409

459.600

541.307

Diare +zinc 10 h

33.960

34.479

34.934

35.253

35.477

35.597

35.589

35.418

Ispa (pneumonia)

59.688

62.391

65.211

68.032

70.955

73.986

77.110

80.281

Malaria

13.996

13.770

13.461

13.037

12.509

11.866

11.092

10.704

617

657

699

742

788

838

890

944

50.298

49.486

48.378

46.854

44.955

42.644

39.863

38.469

Pomosi (poskesdes)

campak'+3 dosis Vit A TB KEP + Vit A

3.334.284 3.191.772 3.018.338 2.805.397 2.554.364 2.487.619 2.402.284 2.295.090

Pelayanan Gizi Vitamin A

-

-

-

-

-

-

-

-

8.233

8.757

9.316

9.896

10.512

11.168

11.863

12.593

Besi

92.619

93.586

94.323

94.626

94.606

94.228

93.422

92.087

Mikronutrien

55.571

59.107

62.882

66.795

70.955

75.382

80.076

85.003

Cacing (albendazol)

41.164

43.783

46.579

49.478

52.559

55.839

59.316

62.965

DBD

49.397

36.652

27.196

20.180

14.973

11.110

8.244

6.117

535.461

545.360

554.480

561.673

567.637

578.937

589.360

599.935

Perawatan Rujukan Total

4.401.289 4.292.438 4.178.046 4.029.223 3.848.434 3.864.622 3.868.710 3.860.913

Total pelayanan langsung kesehatan anak dapat diringkas pada Tabel 4.22. Pelayanan MTBS merupakan jenis pelayanan yang membutuhkan biaya terbesar dibandingkan pelayanan neonatus dan imunisasi. Pelayanan MTBS menyerap dana kesehatan anak 75 persen pada tahun 2008, dan turun menjadi 63 persen pada tahun 2015. Pelayanan gizi merupakan biaya yang terbesar pada pelayanan MTBS. Kebutuhan total biaya pada tahun 2008 untuk pelayanan langsung kesehatan anak adalah Rp 5,9 triliun. Sementara kebutuhan biaya untuk pelayanan langsung kesehatan anak pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 6,1 triliun atau meningkat 5 persen dibandingkan tahun 2008. Tabel 4.22 Total Biaya Langsung Pelayanan Kesehatan Anak Menurut Tahun Tahun

94

Biaya (Juta Rupiah) Neonatus

Imunisasi

MTBS

Total

2008

668.772

791.685

4.401.289

5.861.745

2009

704.557

881.844

4.292.438

5.878.839

2010

730.637

969.341

4.178.046

5.878.024

2011

756.732

1.068.131

4.029.223

5.854.086

2012

782.699

1.146.931

3.848.434

5.778.065

2013

808.379

1.231.533

3.864.622

5.904.534

2014

833.588

1.322.370

3.868.710

6.024.668

2015

858.116

1.419.933

3.860.913

6.138.961


B.

Sumber Daya Manusia

Biaya sumberdaya manusia yang dihitung di sini adalah biaya untuk pelatihan. Jenis tenaga yang dilatih meliputi dokter (umum dan ahli anak), bidan (yang bekerja pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten atau rumah sakit), perawat, dan tenaga gizi. Pelatihan perawat dan bidan diutamakan pada kemahiran resusitasi dan manajemen imunisasi. Penetapan jumlah tenaga berdasarkan asumsi sebagai berikut: 1.

Jumlah bidan baru pada tahun 2007 sebesar 15 ribu, yang direkrut menjadi bidan desa dan bidan di puskesmas perlu dilatih kembali berbagai hal yang berhubungan dengan program penurunan angka kematian ibu. Sementara untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan pelatihan bagi bidan yang tidak mendapatkan pelatihan tiga tahun terakhir.

2.

Jumlah perawat diasumsikan berdasarkan jumlah rumah sakit (RS) pemerintah. Bagi setiap RS pemerintah diasumsikan dilatih 3 orang per tahun terutama yang bertugas di bagian yang berhubungan dengan perawatan ibu melahirkan. Kemudian kemampuan mereka dipelihara dengan dilatih kembali setiap 3 tahun.

3.

Tenaga gizi dipilih setiap tahun sebanyak 30 persen dari total puskesmas dan satu tenaga gizi tiap puskesmas yang dipilih sehingga setiap tiga tahun keahlian tenaga gizi dipelihara kembali dengan pelatihan ulang

4.

Satu dokter ahli anak akan dipilih dari 30 persen RS setiap tahun untuk dilatih.

5.

Pelatihan dokter umum bagi satu dokter umum dari 30 persen Puskesmas setiap tahun. Pelatihan ulangan setiap tiga tahun dilakukan untuk pemeliharaan keahlian.

6.

Kebutuhan dana untuk pelatihan bagi tenaga pelayanan neonatus dan MTBS menggunakan harga satuan tahun 2007, yaitu Rp 3 juta per pelatihan per orang dengan lama pelatihan 3 hari.

Tabel 4.23 menunjukkan perhitungan kebutuhan biaya pelatihan tenaga bidan, perawat, tenaga gizi dokter ahli anak, dan dokter umum untuk pelayanan neonatal dan MTBS. Kebutuhan tenaga bidan, perawat, gizi, ahli anak dan dokter umum yang dilatih berturut-turut adalah 10.000 orang; 1.851 orang; 2.300 orang; 205 orang; dan 2.300 orang. Jumlah yang dilatih sama setiap tahun, sedangkan yang berbeda hanyalah biaya satuan pelatihan karena disesuaikan dengan nilai prakiraan inflasi 6 persen per tahun. Tabel 4.23 Kebutuhan Biaya Pelatihan Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Biaya yang diperlukan (Juta Rupiah) Tahun Bidan

Perawat

Gizi

Ahli Anak

Dokter Umum

Total

2008

31.800

5.886

7.314

652

7.314

52.966

2009

33.708

6.239

7.753

691

7.753

56.144

2010

35.730

6.614

8.218

732

8.218

59.513

2011

37.874

7.011

8.711

776

8.711

63.083

2012

40.147

7.431

9.234

823

9.234

66.868

2013

42.556

7.877

9.788

872

9.788

70.881

2014

45.109

8.350

10.375

925

10.375

75.133

2015

47.815

8.851

10.998

980

10.998

79.641

95


C.

Sarana Kesehatan

Penghitungan sarana pelayanan kesehatan anak telah di hitung dalam sarana untuk pelayanan kesehatan ibu yaitu sarana PONED dan PONEK. Biaya sarana yang diperlukan untuk imunisasi juga telah dihitung dalam penghitungan biaya imunisasi dalam komponen biaya satuan pelayanan langsung.

D. Tabel 4.24 Kebutuhan Biaya untuk Penguatan Sistem Kesehatan

Tahun

Biaya penguatan sistem (Juta Rupiah)

2008

919.953

2009

910.105

2010

949.726

2011

990.391

2012

1.026.456

2013

1.063.220

2014

1.099.597

2015

1.130.896

Penguatan Sistem Kesehatan

Perhitungan biaya penguatan sistem kesehatan dilakukan dengan pendekatan makro yaitu 20 persen dari total biaya langsung. Biaya penguatan ini dapat diintegrasikan dengan penguatan sistem pada kesehatan ibu. Tabel 4.24 menunjukkan kebutuhan biaya untuk penguatan sistem. Biaya penguatan sistem ini digunakan untuk biaya manajemen (manajemen sumberdaya manusia, manajemen program, manajemen keuangan dan lainya), monitoring, evaluasi, quality assurance, pengembangan dan penelitian riset dasar dan operasional. E.

Total Biaya Kesehatan Anak

Kebutuhan biaya keseluruhan untuk penurunan kematian neonatal, bayi, dan balita pada tahun 2008 sebesar Rp 7 triliun atau 31.114 rupiah atau US $ 3,4 per kapita. Kebutuhan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 7,5 triliun atau naik sebesar 5 persen, sebaliknya dalam biaya per kapita terjadi penurunan (Tabel 4.25). Tabel 4.25 Total Kebutuhan Biaya Untuk Penurunan Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Tahun

Kebutuhan Biaya (Juta Rupiah) Langsung Tenaga Sistem

Biaya Perkapita Rupiah USD

2008 2009

5.861.745 5.878.839

52.966 56.144

1.172.349 1.175.768

7.087.060 7.110.750

31.114 30.831

3,38 3,35

2010 2011

5.878.024 5.854.086

59.513 63.083

1.175.605 1.170.817

7.113.142 7.087.986

30.466 29.992

3,31 3,26

2012 2013

5.778.065 5.904.534

66.868 70.881

1.155.613 1.180.907

7.000.546 7.156.322

29.270 29.570

3,18 3,21

2014 2015

6.024.668 6.138.961

75.133 79.641

1.204.934 1.227.792

7.304.735 7.446.395

29.838 30.078

3,24 3,27

Keterangan: USD 1 = Rp.9.200

96

Total


4.3.1.2

Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu

Penghitungan pembiayaan untuk meningkatkan kesehatan ibu difokuskan pada upaya-upaya untuk menurunkan angka kematian ibu. Intervensi pelayanan kesehatan ibu ditujukan untuk mencegah dan menangani penyebab kematian ibu yang meliputi perdarahan, infeksi, komplikasi nifas, partus macet/lama, dan abortus. Kematian karena penyebab tersebut makin tinggi karena terjadi 3 terlambat yaitu terlambat deteksi dini risiko tinggi dan mengambil keputusan. terlambat mencapai fasilitas kesehatan. dan terlambat mendapat pertolongan di fasilitas kesehatan. Di samping tiga terlambat, terdapat juga 4 terlalu sehingga meningkatkan risiko kematian ibu yaitu terlalu banyak anak, terlalu muda, terlalu dekat jarak kelahiran sekarang dengan sebelumnya, dan terlalu tua untuk melahirkan. Tabel 4.26 Sasaran dan Cakupan Kesehatan Ibu Jenis Sasaran

Penduduk

Jumlah Sasaran Menurut Tahun (dalam ribuan) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

227.779

230.633

233.477

236.331

239.174

242.014

244.815

247.572

Bumil

4.685

4.719

4.726

4.705

4.736

4.712

4.659

4.711

Bulin

4.472

4.504

4.511

4.491

4.520

4.498

4.447

4.497

Bufas

4.259

4.290

4.296

4.278

4.305

4.284

4.235

4.283

PUS

38.722

39.208

39.691

40.176

40.660

41.142

41.619

42.087

Penduduk Miskin

77.445

69.190

70.043

70.899

65.773

66.554

67.324

61.893

Bulin Miskin

1.472

1.351

1.353

1.347

1.243

1.237

1.223

1.124

Komplikasi

703

708

709

706

710

707

699

707

Perlu operasi

117

142

165

188

237

236

233

236

Bumil Malaria

47

47

47

47

47

47

47

47

703

708

709

471

474

471

466

471

Bumil Anemia

2.343

2.359

2.363

2.353

2.368

2.356

2.329

2.356

Target K1

4.353

4.436

4.489

4.517

4.594

4.618

4.612

4.711

Target K4

3.959

4.247

4.253

4.282

4.357

4.382

4.379

4.476

Target Pn

3.779

3.919

4.060

4.132

4.204

4.228

4.225

4.272

Target Pn di Fasilkes

2.281

2.522

2.752

2.919

3.164

3.328

3.469

3.598

Target KN

3.625

3.758

3.866

3.935

4.004

4.027

4.024

4.069

Target PK

492

531

567

579

597

608

615

671

Bumil KEK

Target PK RS

344

372

397

405

418

425

430

470

Target PK Pusk

148

159

170

174

179

182

184

201

Target PK tanpa Sc

471

503

532

543

554

558

566

622

21

28

35

35

43

49

49

49

23.621

24.701

25.799

26.918

28.055

29.211

30.382

31.565

2.645

2.939

3.248

3.512

3.573

4.017

4.013

4.272

Target Sc Target KB Target KB postpartum Alat kontrasepsi Imunisasi TT Malaria bumil dan nifas PMT Bumil KEK Pemberian Fe bumil

147

135

135

135

124

124

122

112

3.959

4.247

4.253

4.282

4.357

4.382

4.379

4.476

23

28

35

42

45

45

47

47

351

460

532

376

403

424

443

471

3.959

4.247

4.253

4.282

4.357

4.382

4.379

4.476

97


Perhitungan biaya kesehatan ibu ini dikelompokkan dalam beberapa kelompok biaya. Intervensi langsung meliputi antenatal care (ANC), persalinan, nifas, dan keluarga berencana (kontrasepsi). Sementara penanganan aborsi merupakan bagian dari rujukan atau komplikasi kehamilan lainnya. Pelayanan PONED dan PONEK dimasukkan dalam pelayanan rujukan. Kelompok sumberdaya yang meliputi tenaga kesehatan, infrastruktur dan penguatan sistem kesehatan. Data-data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini berasal dari BPS, Depkes (SKRT dan Profil kesehatan 2004). Namun banyak satuan biaya dari kesehatan ibu ini tidak tersedia sehingga tim menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan konsultasi dengan penanggung jawab program kesehatan ibu di Depkes. Selain itu, tim juga menggunakan satuan biaya berdasarkan paket pelayanan kesehatan penduduk miskin (Askeskin). Data-data dasar yang berkaitan dengan jumlah penduduk diperoleh dari Proyeksi Penduduk (BPS, Bappenas, dan UNFPA (2006)) dan data sasaran diperoleh dari proyeksi dari Departemen Kesehatan yang juga diproyeksi dari data poyeksi penduduk. Rincian mengenai asumsi perhitungan sasaran dalam program peningkatan kesehatan ibu dapat dilihat pada Tabel 4.26.

A.

98

Pelayanan Langsung

1.

Antenatal care (ANC). Pelayanan antenatal care meliputi pelacakan ibu hamil, pelayanan antenatal care empat kali, imunisasi TT ibu hamil, pemberian tablet besi, penanganan ibu hamil kekurangan energi kronik, pemeriksaan Hb dan protein urin, penanganan malaria ibu hamil termasuk ibu yang dirawat, serta transportasi petugas ANC (outreach) dengan cakupan 10 persen dari target kunjungan pertama. Besarnya satuan biaya menggunakan tahun dasar 2007 yang kemudian disesuaikan dengan inflasi. Perhitungan satuan biaya ini sudah termasuk biaya insentif petugas.

2.

Persalinan. Biaya persalinan besarnya dua kali lipat dari pada biaya ANC (lihat tabel). Besarnya biaya persalinan karena persalinan banyak melakukan tindakantindakan sehingga biaya besar pengeluaran untuk bahan habis pakai, jasa/insentif petugas, dan lainya. Unit cost penanganan komplikasi merujuk kepada biaya rata-rata yang dikeluarkan dalam program Askeskin. Sementara biaya habis pakai meliputi pengeluaran untuk kasa, alkohol, betadin, oksitosin, cat gut, vitamin A, Vit K, tetes mata, sarung tangan spuit, dan klorin.

3.

Pelayanan Nifas. Jenis kegiatan utama dalam pelayanan nifas adalah kunjungan kepada ibu nifas untuk memeriksa kondisi rahim dan kesehatan anak. Kunjungan nifas ini sangat berguna dalam memotivasi ibu untuk memberikan ASI eksklusif, imunisasi, dan kebersihan (perilaku hidup bersih dan sehat). Komponen biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan nifas ini meliputi jasa, tranportasi petugas dan pelaporan.

4.

Keluarga Berencana. Pelayanan keluarga berencana meliputi pelayanan kontrasepsi dan non kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi meliputi pelayanan penggunaan berbagai alat kontrasepsi (pil, suntik, kondom, dan IUD) dan tindakan kontrasepsi lainnya. Perhitungan satuan biaya untuk pelayanan kontrasepsi terdiri dari biaya alat


kontrasepsi dan jasa tindakan medis. Perhitungan satuan biaya pada Tabel 4.27 di bawah ini merupakan satuan biaya rata-rata dari berbagai alat kontrasepsi termasuk biaya tindakan dan bahan habis pakai. Sasaran dalam program keluarga berencana ini dihitung hanya untuk penduduk miskin saja karena program keluarga berencana nasional sudah memasuki fase mandiri kecuali bagi penduduk miskin.

Tabel 4.27 Perhitungan Kebutuhan Biaya Pelayanan Langsung Jenis Pelayanan ANC

Satuan Biaya(Rp)

Kebutuhan Biaya (Juta Rupiah) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pelayanan Antenatal Pelacakan bumil Pemeriksaan Kehamilan Imunisasi TT Pemberian Fe Tes (kehamilan, Hb, Protein) Bumil KEK Malaria pada bumil Malaria yang dirawat Tranpor petugas ANC Jumlah

50.000 50.000 35.840 36.000 30.000 240.000 50.000 300.000 50.000

248.327 265.099 281.412 297.020 316.868 334.204 350.258 375.455 230.696 249.193 267.342 285.139 307.362 327.520 346.755 375.455 150.411 171.021 181.545 193.743 208.961 222.788 236.001 255.670 151.082 171.784 182.091 194.608 209.894 223.783 237.054 256.811 148.996 159.059 168.847 178.212 190.121 200.522 210.155 225.273 178.795 190.871 202.617 142.570 152.097 160.418 168.124 180.218 2.483 2.651 2.814 2.970 3.169 3.342 3.503 3.755 7.450 9.544 12.664 16.039 18.062 19.050 21.015 22.527 23.070 24.919 26.734 28.514 30.736 32.752 34.676 37.546 1.141.310 1.244.142 1.326.066 1.338.815 1.437.270 1.524.378 1.607.540 1.732.710

Pelayanan Persalinan Pertolongan Persalinan Bahan habis pakai Penanganan Komplikasi Penanganan caesar Tranpor Rujukan Jumlah

300.000 1.259.018 1.431.535 1.519.626 1.621.730 2.040.633 2.175.666 2.304.696 2.496.776 150.000 629.509 715.768 759.813 810.865 874.557 932.428 987.727 1.070.047 500.000 249.569 282.331 316.589 343.058 370.736 396.031 425.563 495.601 2.500.000 55.874 79.530 105.530 111.383 142.591 175.457 183.885 197.114 200.000 148.996 159.059 168.847 178.212 190.121 200.522 210.155 225.273 2.342.966 2.668.222 2.870.405 3.065.248 3.618.638 3.880.105 4.112.025 4.484.810

Pelayanan Nifas Kunjungan Nifas Tranport Jumlah

50.000 50.000

200.298 12.089 212.387

220.153 14.171 234.324

241.759 16.386 258.145

260.838 18.429 279.266

281.293 21.173 302.465

299.872 23.607 323.479

317.620 26.078 343.698

340.469 28.671 369.141

Pelayanan Keluarga Berancana Alat dan lainnya Jumlah

150.000 1.860.157 1.996.468 2.142.359 2.298.659 2.465.890 2.644.875 2.836.016 3.042.784 1.860.157 1.996.468 2.142.359 2.298.659 2.465.890 2.644.875 2.836.016 3.042.784

Jumlah untuk Pelayanan Langsung

5.556.820 6.143.156 6.596.974 6.981.989 7.824.263 8.372.837 8.899.280 9.629.445

Secara umum perhitungan biaya ini sama dengan kesehatan anak. Yang membedakan hanya biaya tenaga kesehatan digabungkan di kesehatan ibu. Perhitungan biaya satuan ini juga dilakukan dengan menggunakan rincian biaya dari seluruh biaya yang dikeluarkan (misalnya ANC) dan paket (misalnya persalinan). Kebutuhan biaya untuk pelayanan ANC (pelacakan ibu hamil (bumil), pemeriksaan kehamilan, pemberian imunisasi TT dan tablet besi, pemeriksaan laboratorium (kehamilan, HB, protein urin), pemberian gizi pada ibu hamil kurang energi dan protein, perawatan malaria dan tranportasi petugas, membutuhkan biaya pada tahun 2008 sebesar Rp 1,14 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp 1,7 triliun atau meningkat 50 persen dibandingkan tahun 2008.

99


Sedangkan kebutuhan untuk persalinan 2008 mencapai 2 kali biaya pelayanan ANC 2008. Selain itu, biaya persalinan tahun 2015 mencapai 2,5 kali biaya pelayanan ANC pada tahun yang sama. Kebutuhan biaya untuk pelayanan nifas hanya sebesar Rp 212 miliar pada tahun 2008 dan Rp 370 miliar pada tahun 2015. Kebutuhan pelayanan Keluarga Berencana melalui penggunaan kontrasepsi memerlukan biaya sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2008 dan Rp 3 triliun pada tahun 2015. Kebutuhan biaya keseluruhan untuk pelayanan langsung kesehatan ibu adalah Rp 5,6 triliun pada tahun 2008 dan Rp 9,6 triliun pada tahun 2015. Kebutuhan biaya pada tahun 2015 meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan kebutuhan biaya pada tahun 2015. Seluruh kebutuhan biaya pelayanan kesehatan ibu mengalami peningkatan karena secara umum terjadi peningkatan sasaran. Besarnya kenaikan dana ini sangat tergantung dari keberhasilan program keluarga berencana pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Bila angka penggunaan kontrasepsi meningkat satu persen saja akan mampu menurunkan angka kehamilan dan kelahiran sampai ratusan ribu per tahun. B.

Sumber Daya Manusia

Biaya sumberdaya manusia yang dihitung di sini hanyalah biaya untuk pelatihan. Pelatihan diberikan kepada dokter umum, dokter spesialis kebidanan/kandungan, dan bidan baik yang bekerja di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten (rumah sakit). Penghitungan biaya pelatihan ini dilakukan berdasarkan asumsi sebagai berikut:

100

1.

Jumlah bidan baru pada tahun 2007 sebesar 15 ribu orang. Bidan desa dan bidan di puskesmas yang baru direkrut perlu dilatih kembali terutama tentang APN dan hal lain yang berhubungan dengan program penurunan angka kematian ibu. Sementara untuk tahun-tahun berikutnya, pelatihan dilakukan pada bidan yang tidak mendapatkan pelatihan tiga tahun terakhir.

2.

Jumlah perawat yang dilatih dihitung berdasarkan jumlah RS pemerintah. Dari setiap rumah sakit pemerintah, setiap tahun dilatih 3 perawat terutama yang bertugas di bagian yang berhubungan dengan perawatan ibu melahirkan. Pelatihan ini diulang setiap 3 tahun.

3.

Tenaga gizi yang dilatih adalah satu orang per puskesmas dari 30 persen dari total puskesmas. Setiap tiga tahun keahlian mereka dipelihara kembali dengan mendapatkan pelatihan ulang. Namun karena keterbatasan jumlah tenaga saat ini, maka jumlah yang dilatih hanya sebesar 1.500 tenaga gizi setiap tahunnya.

4.

Untuk tenaga analisis, setiap tahun dilatih satu analis dari 30 persen RS pemerintah dan. Analis yang bertugas di RS terutama yang berhubungan dengan tranfusi darah.

5.

Asumsi dokter ahli kebidanan dan kandungan juga mirip dengan dengan asumsi tenaga analis di mana setiap tahun dipilih 30 persen RS dan setiap RS yang terpilih satu dokter spesialis.

6.

Pelatihan dokter umum adalah dokter yang bertugas di Puskesmas di mana setiap tahun dipilih 30 persen puskesmas dan setiap puskesmas dipilih 1 orang dokter umum. Demikian juga dengan pemeliharaan keahlian mereka setiap 3 tahun.


Sesuai asumsi-asumsi di atas, jumlah tenaga kesehatan yang dilatih dapat dilihat pada Tabel 4.28. Setiap tahun diasumsikan jumlah tenaga yang dilatih sama. Tenaga bidan merupakan tenaga yang paling besar dilatih setiap tahun karena tenaga bidan merupakan tenaga terdepan dalam upaya penurunan angka kematian ibu melalui ANC dan persalinan. Tabel 4.28 Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan yang Dilatih dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Jenis Tenaga

Bidan/bidan Desa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Perawat

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

Gizi

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Analis Kesehatan

200

200

200

200

200

200

200

200

SpOG

200

200

200

200

200

200

200

200

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Dokter umum

Sesuai dengan jumlah tenaga seperti tercantum pada Tabel 4.28, maka jumlah kebutuhan dana untuk pelatihan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.29. Biaya rata pelatihan asumsikan sebesar Rp 6 juta per orang untuk pelatihan selama 6 hari. Makin tinggi jumlah tenaga yang dilatih makin tinggi dana yang dibutuhkan. Tenaga bidan menyerap sekitar 70 persen dari seluruh biaya pelatihan karena merupakan komponen tenaga yang paling besar. Total kebutuhan dana pelatihan tenaga kesehatan dalam upaya penurunan angka kematian ibu adalah Rp 133 miliar pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 199 miliar pada tahun 2015. Tabel 4.29 Kebutuhan Biaya Tenaga Kesehatan Dalam Penurunan Angka Kematian Ibu Biaya yang diperlukan (Juta Rupiah)

Tahun Bidan

Perawat

Gizi

Analis

SpOG

Dokter Umum

Total

2008

95.400

12.402

9.540

1.272

1.272

12.720

132.606

2009

101.124

13.146

10.112

1.348

1.348

13.483

140.562

2010

107.191

13.935

10.719

1.429

1.429

14.292

148.996

2011

113.623

14.771

11.362

1.515

1.515

15.150

157.936

2012

120.440

15.657

12.044

1.606

1.606

16.059

167.412

2013

127.667

16.597

12.767

1.702

1.702

17.022

177.457

2014

135.327

17.592

13.533

1.804

1.804

18.044

188.104

2015

143.446

18.648

14.345

1.913

1.913

19.126

199.390

C.

Infrastruktur

Infrastruktur atau sarana yang perlu dilengkapi dalam pelayanan kesehatan ibu seperti bidan kit, pos kesehatan desa (poskesdes), penanganan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK), dan penanganan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED). Jenis sarana untuk PONEK meliputi bank darah, alat seksio-sesaria, dan alat untuk perawatan anak. Sedangkan sarana PONED meliputi alat persalinan dan resusitasi bayi serta perawatan

101


neonatal setingkat puskesmas. Besarnya jumlah sarana dan alat pada tahun 2008 adalah sebagai upaya percepatan penurunan AKI dan untuk Poskesdes disesuaikan dengan jumlah Desa Siaga. Target rumah sakit PONEK adalah seluruh Rumah sakit milik pemerintah. dengan akselerasi yang tinggi di tahun-tahun awal. Demikian pula pengembangan Puskesmas PONED dilakukan dengan cepat pada tahun-tahun awal untuk mengejar target MPS sebesar 4 Puskesmas PONED per kabupaten/kota pada tahun 2010. Setelah itu pertambahan pengembangan Puskesmas PONED dilakukan secara bertahap hingga mencapai 50 persen dari seluruh Puskesmas yang ada saat ini. Target jumlah sarana dan alat yang akan disediakan sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.30 Tabel 4.30 Satuan Biaya dan Jumlah Sarana dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Satuan biaya (Juta Rupiah)

Jenis

Jumlah sarana yang diperlukan 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

165

190

24

24

24

24

24

24

RS PONEK

250

Unit Transfusi Darah

250

165

190

23

24

24

24

24

24

60

1.388

240

240

240

320

320

320

320

Bidan Kit

3

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Poskesdes

30

27.000

20.000

23.000

Pusk Poned

Besaran kebutuhan biaya untuk sarana di atas sesuai dengan asumsi biaya satuan yang telah disesuaikan dengan inflasi dapat dilihat pada Tabel 4.31 di bawah ini. Kebutuhan paling besar untuk sarana ini terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 1 triliun, kemudian secara signifikan terjadi penurunan menjadi Rp 97 miliar pada tahun 2015. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya penurunan ini adalah pembangunan sarana poskesdes sejak tahun 2011 sampai 2015 sudah tidak terbangun lagi karena semua desa sudah terisi dengan sarana poskesdes. Skema ini bisa berubah sesuai dengan kondisi pendanaan pemerintah. Tabel 4.31 Kebutuhan Biaya Untuk Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Kesehatan Ibu Tahun

102

Biaya (Juta Rupiah) RS PONEK

UTD Darah

Pusk Poned

Bidan Kit

Poskesdes

Total

2008

43.725

43.725

88.277

31.800

858.600

1.066.127

2009

53.371

53.371

16.180

33.708

674.160

830.790

2010

7.146

6.848

17.151

35.730

821.801

888.677

2011

7.575

7.575

18.180

37.874

-

71.204

2012

8.029

8.029

25.694

40.147

-

81.899

2013

8.511

8.511

27.236

42.556

-

86.813

2014

9.022

9.022

28.870

45.109

-

92.022

2015

9.563

9.563

30.602

47.815

-

97.544


D.


Tabel 4.32 menunjukkan kebutuhan biaya untuk penguatan sistem yang meliputi biaya pemberdayaan. manajemen (perencanaan, supervisi, monitoring, dan Tahun Biaya (Juta Rupiah) evaluasi) dan riset dengan asumsi sebesar 20 persen dari 2008 1.111.364 pelayanan langsung setelah disesuaikan dengan inflasi 6 2009 1.228.631 persen. Kebutuhan biaya penguatan sistem setiap tahun 2010 1.319.395 terjadi peningkatan sesuai dengan kebutuhan untuk 2011 1.396.398 melaksanakan pelayanan langsung. Besarnya asumsi 20 2012 1.564.853 2013 1.674.567 persen ini didasari kebutuhan tidak langsung untuk 2014 1.779.856 menunjang operasional dibutuhkan antara 20 - 35%. 2015 1.925.889 Berhubung pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat diintegrasikan maka kebutuhan untuk penguatan sistem kesehatan ibu dapat dipenuhi sekitar 20%. Tabel 4.32 Kebutuhan Biaya Penguatan Sistem

E.

Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Kesehatan Ibu

Kebutuhan keseluruhan biaya kesehatan ibu yang meliputi biaya langsung, pelatihan, sarana, dan penguatan sistem kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Hasil pada Tabel 4.33 sudah disesuaikan dengan inflasi rata-rata 6% per tahun. Pada tahun 2008, pelayanan kesehatan ibu dalam upaya penurunan angka kematian ibu membutuhkan dana sebesar 7,9 triliun rupiah yang meliputi kebutuhan langsung Rp 5,6 triliun, tenaga Rp 133 miliar, infrastruktur Rp 1 triliun dan penguatan sistem Rp 1,1 triliun. Pada tahun 2015, total kebutuhan dana untuk pelayanan kesehatan ibu naik sebesar 51% menjadi Rp 11,9 triliun. Porsi pelayanan langsung menghabiskan biaya rata-rata sebesar 78% dari total kebutuhan dana. Porsi pelayanan langsung makin meningkat seiring dengan meningkatnya tahun pelaksanaan. Tabel 4.33 Total Kebutuhan Biaya Pelayanan Kesehatan Ibu Biaya (Juta Rupiah) Tahun

Langsung

Tenaga

Infrastruktur

Penguatan sistem

Total

Per Kapita Penduduk

2008

5.556.820

132.606

1.066.127

1.111.364

7.866.917

34.537

2009

6.143.156

140.562

830.790

1.228.631

8.343.140

36.175

2010

6.596.974

148.996

888.677

1.319.395

8.954.042

38.351

2011

6.981.989

157.936

71.204

1.396.398

8.607.526

36.421

2012

7.824.263

167.412

81.899

1.564.853

9.638.427

40.299

2013

8.372.837

177.457

86.813

1.674.567

10.311.675

42.608

2014

8.899.280

188.104

92.022

1.779.856

10.959.263

44.766

2015

9.629.445

199.390

97.544

1.925.889

11.852.268

47.874

103


4.3.1.3 4.3.1.3.1

Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Penanggulangan HIV/AIDS

Perhitungan biaya HIV-AIDS didasarkan pada perhitungan biaya yang telah dilakukan oleh Depkes berdasarkan model yang dikembangkan oleh USAID dan The Future International Groups. Pada dasarnya penghitungan dilakukan dalam empat kelompok biaya yaitu pelayanan HIV-AIDS langsung, sumber daya manusia. infrastruktur (sarana kesehatan). dan penguatan sistem kesehatan. Tim juga menguraikan menurut jenis-jenis intervensi seperti yang direkomendasikan oleh UN Millennium Development Goals. Sebelum dilakukan perhitungan kebutuhan biaya diperkirakan data prevalensi dari HIV-AIDS. Tabel 4.34 di bawah ini menunjukkan prevalensi dan estimasi dari kasus HIV menurut tahun (Depkes 2007). Tabel 4.34 Estimasi Prevalensi dan Kasus HIV Menurut Tahun

Tahun

Prevalensi HIV dewasa (15 – 49 th)

Penduduk (15 – 49 th)

Estimasi Kasus HIV Dewasa (1549 th)

Prevalensi HIV Ibu Hamil (bumil)

Jumlah Bumil

Estimasi Kasus pada Bumil

Total Kasus

2008

0,23%

126.069.394

286.630

0,23%

4.685.416

10.652

297.282

2009

0,25%

128.419.257

325.628

0,25%

4.718.745

11.965

337.592

2010

0,28%

130.754.053

368.126

0,28%

4.725.583

13.304

381.430

2011

0,31%

133.654.600

416.319

0,31%

4.705.356

14.656

430.976

2012

0,34%

134.605.300

462.946

0,34%

4.735.651

16.287

479.232

2013

0,38%

135.508.600

514.389

0,38%

4.712.009

17.886

532.275

2014

0,42%

136.315.300

571.794

0,42%

4.658.828

19.542

591.335

2015

0,46%

137.041.200

634.741

0,46%

4.711.303

21.821

656.562

Dari estimasi tersebut terlihat kenaikan kasus yang terjadi setiap tahunnya. Dengan kenaikan kasus ini maka pencapaian tujuan dari MDGs yaitu menghentikan penyebaran atau menurunkan prevalensi merupakan sebuah tantangan yang sangat berat. Estimasi ini menunjukkan adanya peningkatan kasus sekitar 0,03 persen per tahun antara tahun 2008 sampai 2012. Sedangkan antara tahun 2012 sampai 2015 hanya meningkat 0,04 persen per tahun. Jika kita lihat jumlah kasus, pada tahun 2008 sekitar 297 ribu kasus dan pada tahun 2015 jumlah kasus menjadi 656 ribu kasus atau naik menjadi lebih dari 2 kali lipat. Kenaikan kasus ini terjadi karena akumulasi kasus dari tahun-tahun sebelumnya (kasus lama) dengan kasus baru. Penyakit HIV/AIDS sampai saat ini belum dapat disembuhkan sehingga seluruh penderita HIV/AIDS tetap membutuhkan pelayanan kesehatan agar mereka dapat hidup dengan layak dan tidak menyebarkannya kepada orang lain. Bila tindakan preventif dilaksanakan dengan baik dan intensif yang ditandai dengan kebijakan dan pendanaan yang cukup maka prevalensi sesuai estimasi ini dapat dipertahankan bahkan bisa ditekan. Intervensi yang paling krusial pada pelayanan HIV/AIDS ini adalah mencegah munculnya penderita baru (insiden) dari HIV/AIDS.

104


A. 1.

Pelayanan langsung HIV dan AIDS

Preventif

Dalam hal penanganan HIV/AIDS di Indonesia terdapat sedikit perbedaaan intensitas antara wilayah Papua dan wilayah lainnya (non Papua). Dengan demikian tabel-tabel hasil perhitungan akan dibedakan menjadi Papua dan Non Papua. Sementara itu dalam hal kegiatan di daerah Papua dan non Papua tidak terdapat perbedaan yang berarti. Kegiatan preventif yang menjadi sasaran atau kelompok risiko dari perhitungan kajian ini adalah: 1) Pekerja seks (langsung dan tidak langsung) 2) Pelanggan pekerja seks 3) Hubungan seks sesama lelaki (gay dan waria) 4) Pengguna jarum suntik 5) Narapidana 6) Remaja 7) Pekerja sektor formal dan informal 8) Penderita penyakit kelamin yang ditularkan karena hubungan seks 9) Sukarela untuk tes dan konseling 10) Ibu hamil 11) Media massa 12) Keamanan alat darah 13) Profilaksis bagi yang terpapar 14) Pencegahan pada pekerja kesehatan Secara umum kebutuhan biaya pencegahan untuk berbagai kegiatan di atas dapat dilihat pada Tabel 4.35 Kebutuhan biaya antar wilayah tersebut ada perbedaan. Di daerah Papua banyak terserap dana untuk penanganan penyakit menular seksual (sexual transmission infection atau STI). Sementara di daerah lain banyak terserap untuk pencegahan pada kalangan remaja. Sedangkan biaya untuk STI di daerah lain merupakan kebutuhan biaya nomor tiga terkecil dari seluruh intervensi preventif. Selain itu, di daerah lain banyak terserap (nomor 2 terbesar) untuk intervensi pada pecandu narkotika suntik. Sedangkan di daerah Papua hampir tidak terdapat penularan HIV/AIDS karena penyalahgunaan narkotika. Perbedaan karakteristik penularan ini yang menyebabkan penanganan HIV/AIDS wilayah Papua dan daerah lain dibedakan perlakuannya (treatment). Kebutuhan total biaya untuk preventif daerah Papua pada tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp 21 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp 54 miliar atau naik sekitar 2,5 kali lipat. Sementara untuk daerah lain, pada tahun 2008 membutuhkan biaya sebesar Rp 1,1 triliun dan pada tahun 2015 sebesar Rp 4,5 triliun atau naik sekitar 4 kali lipat. Proporsi biaya pelayanan preventif daerah Papua sekitar 2 persen dan 1,2 persen dari total nasional pada tahun 2008 dan 2015.

105


Tabel 4.35 Kebutuhan Biaya Pelayanan Preventif Menurut Daerah Papua dan Selain Papua Jenis intervensi PAPUA Pekerja Seks Langsung Pekerja seks tidak langtsung Pelanggan pekerja seks

Waria Narapidana Remaja Tempat kerja Kondom STI manajemen Konseling dan tes Ibu ke anak Media massa Keamanan darah Profilaksis Kemanan tenaga kesehatan

Biaya (Juta Rupiah) 2011 2012

2008

2009

2010

1.945

3.204

4.214

4.581

970

1.610

2.348

2.514

1.546

2.530

3.878

4.381

2013

2014

2015

4.965

5.299

5.647

5.999

2.598

2.764

2.936

3.110

4.892

5.408

5.928

6.463

266 35 1.289 1.856 280 5.306 4.945 563 746 745 4 448

409 79 1.741 2.145 520 7.628 6.635 824 821 762 4 573

558 127 2.088 2.444 841 9.951 7.799 1.109 903 778 4 703

534 136 2.132 2.414 1.133 9.951 7.802 1.133 993 795 4 717

554 146 2.176 2.541 1.467 9.951 9.612 1.157 1.092 811 4 732

573 155 2.220 2.667 1.845 9.951 11.449 1.180 1.202 828 4 747

591 165 2.265 2.794 2.267 9.951 13.314 1.205 1.322 844 4 762

611 175 2.309 2.925 2.737 9.951 15.217 1.229 1.454 861 4 777

20.945

29.484

37.743

39.220

42.698

46.292

49.993

53.821

38.728

65.751

103.700

119.281

135.744

154.219

174.884

197.953

27.814

45.269

69.108

96.206

109.899

125.390

142.862

162.559

88.289

131.535

181.035

220.090

259.368

302.866

350.766

403.479

116.103

176.804

250.143

316.296

369.267

428.256

493.628

566.038

16.758 206.875 28.676 229.835 74.549 2.291 163.358 1.498 19.019 63.045 365 37.941

22.036 295.838 55.812 424.341 89.711 3.233 260.619 1.936 25.200 66.828 387 40.217

28.115 430.884 70.200 467.663 106.769 4.309 372.189 2.394 26.712 70.837 411 42.630

31.454 482.342 82.520 734.217 121.253 5.040 457.550 254 33.978 75.088 435 45.188

34.460 528.714 96.246 787.633 134.710 5.399 536.522 273 36.016 79.593 461 47.899

37.721 578.984 111.515 844.803 149.390 5.782 623.942 295 38.177 84.368 489 50.773

41.234 633.119 128.479 905.855 165.304 6.188 720.208 313 40.468 89.431 518 53.819

45.027 691.519 147.300 995.556 182.573 6.619 826.130 332 42.896 94.796 549 57.048

Sub total non Papua

1.115.144

1.705.517

2.227.099

2.821.190

3.162.204

3.536.970

3.947.075

4.420.375

TOTAL NASIONAL

1.136.088

1.735.001

2.264.842

2.860.410

3.204.901

3.583.262

3.997.068

4.474.196

Sub total Papua SELAIN PAPUA Pekerja Seks Langsung Pekerja seks tidak langtsung Pelanggan pekerja seks Gay

Waria Narkotika suntik Narapidana Remaja Tempat kerja STI manajemen Konseling dan tes Ibu ke anak Media massa Keamanan darah Profilaksis Kemanan tenaga kesehatan

106


2. Kuratif Pelayanan kuratif yang diberikan pada pelayanan HIV dan AIDS adalah: 1) Perawatan rumah 2) Pengobatan paliatif 3) Pelayanan diagnostik 4) Pengobatan infeksi opportunistik 5) Pencegahan terhadap infeksi opportunistik 6) Tes laboratorium untuk pengobatan ARV 7) Pengobatan anti retroviral Karakteristik besaran biaya kuratif antara Papua dan Non Papua ada perbedaan juga seperti ditunjukkan pada Tabel 4.36. Berhubung kasus HIV/AIDS yang cukup tinggi di Papua maka Papua banyak menyerap dana untuk pengobatan ARV. Proporsi biaya kuratif Papua terhadap biaya total nasional adalah 19 persen pada tahun 2008 dan 21 persen pada tahun 2015. Tabel 4.36 Kebutuhan Biaya untuk Pengobatan Menurut Wilayah No

Intervensi

2008

Biaya (Juta Rupiah) 2011 2012 2013

2009

2010

2014

2015

7.203

10.716

14.367

14.613

14.790

29

124

307

440

525

14.954

15.102

15.252

564

579

2.141

3.006

3.873

4.125

585

4.376

4.628

4.880

5.132

PAPUA

1

Perawatan rumah

2

Pengobatan paliatif

3

Pelayanan diagnostik

4

Pengobatan infeksi oportunistik

948

1.413

2.509

3.213

3.666

3.879

3.965

4.007

5

Pencegahan terhadap infeksi oportunistik

165

252

359

394

410

418

422

426

6

Tes laboratorium untuk pengobatan ARV

2.473

4.168

5.243

5.625

5.692

5.755

5.812

5.870

7

Pengobatan ARV

10.703

18.031

24.094

27.335

28.750

29.327

29.618

29.909

Total

23.661

37.711

50.751

55.745

58.212

59.524

60.379

61.181

64.162

99.166 136.339 141.327 145.837 149.195 152.627 156.115

SELAIN PAPUA

1

Perawatan rumah

2

Pengobatan paliatif

9

18

31

43

52

57

60

61

3

Pelayanan diagnostik

4

Pengobatan infeksi oportunistik

5

Pencegahan terhadap infeksi oportunistik

6

Tes laboratorium untuk pengobatan ARV

7

Pengobatan ARV

119.410 165.967 214.483 243.662 259.886 208.442 212.805 216.863

Total

218.994 310.807 407.693 451.356 476.333 430.744 440.042 448.563

TOTAL NASIONAL

706

940

1.183

1.209

1.236

1.301

1.366

1.431

10.301

10.786

11.795

16.137

19.399

21.371

22.421

22.977

1.781

2.366

3.049

3.453

3.673

3.799

3.880

3.959

22.625

31.564

40.813

45.525

46.250

46.579

46.883

47.157

242.655 348.518 458.444 507.101 534.545 490.268 500.421 509.744

107


B.

Sumber Daya Manusia

Pelatihan tenaga kesehatan yang meliputi dokter (dokter umum dan spesialis penyakit dalam), analis, bidan, perawat (pelayanan preventif dan kuratif), dan tenaga kesehatan masyarakat. Biaya satuan pelatihan per hari rata-rata Rp 1,5 juta selama 5 hari. Biaya satuan ini sudah termasuk biaya penyelenggaraan, honor narasumber, honor peserta (akomodasi. Transportasi, konsumsi, dan uang saku). Pelatihan bagi dokter spesialis dilakukan di luar kabupaten/kota, sedangkan dokter puskesmas dan tenaga lain dapat dilatih di tingkat kabupaten/kota. Tabel 4.37 di bawah ini menunjukkan jenis dan jumlah tenaga yang mendapat pelatihan HIV-AIDS menurut tahun. Jumlah tenaga ini disesuaikan dengan jumlah wilayah terjadinya penyebaran HIV–AIDS dan daerah yang memiliki risiko tinggi. Jumlah tenaga yang dilatih sama jumlahnya setiap tahun. Bidan dan perawat mendapat porsi yang besar dalam pelatihan ini mengingat mereka tenaga terdepan dalam pelayanan pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS Tabel 4.37 Jenis dan jumlah tenaga yang perlu dilatih dalam penanggulangan HIV/AIDS No

Jenis Tenaga

Jumlah yang perlu dilatih 2008

2009

2012

2013

2014

1

Bidan/bidan Desa

1.000

1.000

2010

1.000

2011

1.000

1.000

1.000

1.000

2015

1.000

2

Perawat

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

3

Analisi Kesehatan

200

200

200

200

200

200

200

200

4

Kesmas

200

200

200

200

200

200

200

200

5

Internist

200

200

200

200

200

200

200

200

6

Dokter umum

400

400

400

400

400

400

400

400

Tabel 4.38 menunjukkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan. Total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 26 miliar pada tahun 2008 dan Rp 39 miliar pada tahun 2015. Kenaikan ini hanya karena faktor penyesuaian inflasi 6 persen. Tabel 4.38 Kebutuhan Biaya Pelatihan Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Tahun

108

Biaya pelatihan (Juta Rupiah) Analis

Kesmas

Internist

Umum

Total

2008

7.500

Bidan

Perawat

7.500

1.500

1.500

5.000

3.000

26.000

2009

7.950

7.950

1.590

1.590

5.300

3.180

27.560

2010

8.427

8.427

1.685

1.685

5.618

3.371

29.214

2011

8.933

8.933

1.787

1.787

5.955

3.573

30.966

2012

9.469

9.469

1.894

1.894

6.312

3.787

32.824

2013

10.037

10.037

2.007

2.007

6.691

4.015

34.794

2014

10.639

10.639

2.128

2.128

7.093

4.256

36.881

2015

11.277

11.277

2.255

2.255

7.518

4.511

39.094


C.

Infrastruktur

Kebutuhan biaya infrastruktur dihitung dari kebutuhan alat diagnostik, ruang perawatan, dan ruang puskesmas. Tabel 4.39 menunjukan kebutuhan biaya untuk infrastruktur. Secara bertahap, kebutuhan infrastruktur seperti alat diagnostik, ruang perawatan semakin lama semkain menurun seiring. Tabel 4.39 Kebutuhan biaya untuk infrastruktur program HIV/AIDS Biaya (Juta Rupiah)

Jenis Sarana 2008

2009

Alat Diagnostik

10.000

Ruang rawatan

6.000

Ruang puskesmas Total

2010

2011

15.900

10.600

10.600

9.540

15.900

9.540

8.000

8.480

8.480

8.480

24.000

33.920

34.980

28.620

D.

2012

2013

2014

2015

10.600

10.600

10.600

10.000

15.900

15.900

6.360

6.000

8.480

8.480

8.480

8.000

34.980

34.980

25.440

24.000


Kegiatan dalam penguatan sistem kesehatan meliputi advokasi, manajemen dan administrasi program, riset dan surveilens, dan monitoring dan evaluasi. Total kebutuhan biaya untuk keseluruhan adalah Rp 359 miliar pada tahun 2008 dan Rp 1,1 triliun pada tahu 2015. Kenaikan biaya penguatan sistem hampir 4 kali lipat ini disebabkan peningkatan penanggulangan HIV/AIDS Tabel 4.40 Kebutuhan Biaya Bagi Penguatan Sistem Penanggulangan HIV/AIDS Jenis kegiatan

Biaya (Juta Rupiah) 2008

Advokasi

2009

2010

65.257

77.799

76.027

Manajemen dan administrasi

108.762

155.597

Riset dan surveilens

103.324

190.607

81.572 358.916

Monitoring dan evaluasi Total

E.

2011

2012

2013

2014

2015

91.182

96.528

101.842

107.145

113.268

190.066

227.956

241.320

254.604

267.862

283.170

285.100

341.934

361.980

381.906

401.793

424.755

136.148

190.066

227.956

241.320

254.604

267.862

283.170

560.150

741.259

889.029

941.147

992.955 1.044.663 1.104.362

Rekapitulasi kebutuhan biaya HIV AIDS.

Tabel 4.41 menunjukkan kebutuhan total dari pelayanan HIV/AIDS. Kelompok pembiayaan langsung untuk upaya preventif dan kuratif menyerap dana terbesar antara 75-80 persen dari total biaya. Di samping itu, total biaya meningkat sekitar 50 persen dari tahun 2008 ke 2009, sekitar 30 persen dari 2009 ke 2010, dan sekitar 23 persen dari tahun 2010 ke 2011, sedangkan peningkatan selanjutnya sampai tahun 2015 adalah rata-rata sebesar 10 persen.

109


Peningkatan yang tinggi pada tahun 2009 disebabkan optimalisasi kegiatan yang lebih besar baik pada pelayanan preventif, kuratif, maupun penguatan sistem kesehatan yang terjadi setiap tahun. Oleh karena itu total biaya pada tahun 2015 menjadi 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009. Tabel 4.41 Total Biaya Pelayanan HIV/AIDS Tahun

Preventif

Biaya yang diperlukan (Juta Rupiah) Sarana Penguatan Kuratif SDM Kesehatan Sistem

Total

Biaya per kapita USD rupiah (Rp 9.200)

2008

1.136.088

242.654

26.000

24.000

358.916

1.787.658

7.751

0,84

2009

1.735.001

348.516

27.560

33.920

560.150

2.705.147

11.586

1,26

2010

2.264.842

458.444

29.214

34.980

741.259

3.528.739

14.931

1,62

2011

2.860.410

507.059

30.966

28.620

889.029

4.316.084

18.046

1,96

2012

3.204.901

534.544

32.824

34.980

941.147

4.748.397

19.620

2,13

2013

3.583.262

594.068

34.794

34.980

992.955

5.240.059

21.404

2,33

2014

3.997.068

500.419

36.881

25.440

1.044.663

5.604.472

22.638

2,46

2015

4.474.196

509.744

39.094

24.000

1.104.362

6.151.396

24.847

2,70

Apabila penanganan program HIV-AIDS dengan memadai termasuk pendanaannya agar seluruh pelayanan dapat dilakukan dengan baik, maka kasus-kasus tersebut dapat ditekan dengan baik sehingga peningkatan anggaran pada tahun-tahun selanjutnya tidak melebihi dari nilai inflasi. Disinilah butuh komitmen yang konsisten yang diikuti dengan pengawasan dan pembinaan yang baik. 4.3.1.3.2

Penanggulangan Malaria

Program pemberantasan malaria berdasarkan Strategi Roll Back Malaria meliputi upaya-upaya preventif dan kuratif. Bentuk intervensi preventif adalah menggunakan kelambu yang telah diberikan insektisida, kontrol Tabel 4.42 Estimasi Jumlah Kasus vektor dan sanitasi. Khusus untuk Malaria per Tahun perhitungan kebutuhan peningkatan Prevalensi Jumlah kasus sanitasi tidak akan dimasukkan dalam Tahun malaria malaria perhitungan dalam bagian ini karena akan 2008 0,0205 4.727.970 dihitung pada bagian pencapaian tujuan ke 7 2009 0,0190 4.436.071 yaitu target air dan sanitasi dasar. Bentuk 2010 0,0175 4.135.798 intervensi kuratif berupa diagnosa, 2011 0,0160 3.826.789 pengobatan dengan kombinasi artemisin, 2012 0,0145 3.509.200 dan pengobatan komplikasi. Perhitungan 2013 0,0130 3.182.594 biaya program malaria juga sama dengan 2014 0,0115 2.847.083 program lainnya yang meliputi komponen 2015 0,0100 2.475.724 biaya pelayanan langsung, SDM, infrastruktur dan penguatan sistem kesehatan.

110


Beberapa asumsi yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan pembiayaan pengendalian malaria adalah sebagai berikut: 1.

Estimasi kasus malaria didasarkan pada prevalensi (kasus baru dan lama) malaria. Proyeksi yang dilakukan oleh Depkes (2007) menunjukkan bahwa prevalensi dan jumlah kasus malaria sejak tahun 2008 sampai 2015 seperti cenderung menurun dengan prevalensi malaria dari 205 kasus per 10.000 penduduk (2008) menjadi 100 kasus per 10.000 penduduk (2015). Dengan demikian pada tahun 2015 jumlah kasus diproyeksikan menurun sekitar 52 persen dari kondisi tahun 2008 (lihat Tabel 4.42). Penurunan prevalensi ini dapat terjadi dengan prasyarat dilaksanakannya program pemberantasan malaria yang memadai baik dari sisi biaya maupun dari sisi konsistensi jenis intervensinya. Namun sebenarnya jumlah kasus dapat ditekan menjadi jauh lebih rendah jika kegiatan preventif dilakukan dengan baik oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. Keuntungan yang diperoleh akibat adanya pencegahan adalah turunnya kasus yang diasumsikan sebesar 30 persen setiap tahunnya. Dalam kajian ini asumsi penurunan 30 persen karena upaya promotif dan preventif tidak akan digunakan karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa upaya promotif dan preventif tidak dilakukan dengan optimal termasuk dalam dukungan pendanaannya.

2.

Kegiatan intervensi preventif dilaksanakan dengan intensif di daerah endemis.

3.

Satu kelambu dipakai untuk dua orang.

4.

Upah per hari untuk tenaga penyemprotan insektisida adalah Rp 100.000 dengan masa pakai alat penyemprot mencapai 3 tahun. A. 1.

Pelayanan Langsung

Preventif. Kegiatan preventif dalam program malaria meliputi kegiatan pengasapan, pemakaian kelambu yang mengandung zat insektisida, dan promosi kesehatan. Satuan biaya dihitung menurut jumlah rumah tangga yang kemudian dikonversikan menurut individu/kasus. Alasan utama pendekatan ini adalah rendahnya vektor dan orang yang terinfeksi parasit malaria sehingga akan memberikan manfaat terhadap rumah tangga di luar daerah endemis malaria. Biaya satuan satu unit kelambu sebesar Rp 90.000 dengan coverage diperkirakan 50 persen dari kasus dan insektisida sebesar Rp 45.000 per rumah tangga dengan biaya operasional sebesar Rp 21.000 per rumah tangga. Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang. Rincian satuan biaya promosi tidak tersedia. Oleh karena itu biaya promosi diestimasikan sebesar 15 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan di atas. Bentuk atau media kegiatan promosi bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Biaya ini dihitung untuk tahun dasar 2007 dan untuk tahun-tahun berikutnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Rincian kebutuhan biaya preventif dapat dilihat pada Tabel 4.43.

111


Tabel 4.43 Biaya Intervensi Langsung Preventif Penanggulangan Malaria Tahun

Jumlah Kasus

2008 2009

Biaya (Juta Rupiah) Insektisida IRS

Operasional IRS

Kelambu

Promosi

Total

4.727.970

56.381

26.311

225.524

46.232

354.449

4.436.071

56.074

26.168

224.297

45.981

352.520

2010

4.135.798

55.415

25.860

221.661

45.441

348.377

2011

3.826.789

54.351

25.364

217.405

44.568

341.689

2012

3.509.200

52.831

24.655

211.325

43.322

332.132

2013

3.182.594

50.789

23.701

203.156

41.647

319.293

2014

2.847.083

48.161

22.475

192.643

39.492

302.771

2015

2.475.724

44.392

20.716

177.567

36.401

279.076

2.

Diagnosa. Satuan biaya diagnosa malaria terdiri dari biaya untuk reagensia dan biaya pemeriksa. Dalam perhitungan ini dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) sebesar 60 persen dari jumlah kasus. Sedangkan sisanya (40 persen dari jumlah kasus) di diagnosa secara mikroskopis. Biaya dasar RDT pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 18.000 per kasus dan biaya diagnosa secara mikroskopis sebesar Rp 4.500 per kasus. Tabel 4.44 menunjukkan rincian dari kebutuhan biaya untuk diagnosa. Tabel 4.44 Kebutuhan Biaya untuk Diagnosa Tahun

Jumlah kasus

Biaya (Juta Rupiah)

Jumlah kasus

Biaya (Juta Rupiah)

Total Biaya (Juta Rupiah)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.836.782 2.661.643 2.481.479 2.296.073 2.105.520 1.909.556 1.708.250 1.485.434

54.126 53.831 53.199 52.177 50.718 48.757 46.234 42.616

1.891.188 1.774.428 1.654.319 1.530.716 1.403.680 1.273.038 1.138.833 990.290

9.021 8.972 8.866 8.696 8.453 8.126 7.706 7.103

63.147 62.803 62.065 60.874 59.171 56.884 53.940 49.719

Rapid Diagnostic Test

3.

Mikroskopis

Pengobatan. Perhitungan pengobatan malaria meliputi pengobatan falsiparum, vivak, dan malaria berat. Dengan dasar perhitungan tahun 2007, besarnya biaya pengobatan falsiparum 1st line adalah sebesar Rp 33.090 dan falsiparum 2nd line adalah Rp 12.130. Biaya pengobatan malaria vivak 1st line Rp 1.320 dan 2nd line Rp 6.420. Sedangkan biaya pengobatan malaria berat di puskesmas, rumah Sakit dan berbasis masyarakat. masing-masing sebesar Rp 87.500. Rp 276.000 dan Rp 2.220 per kasus pada tahun 2007. Jumlah kasus malaria falsiparum (first line) adalah sebesar 50 persen dari seluruh kasus dan faciparum second line sebesar 10 persen dari kasus first line. Untuk malaria vivak, jumlah kasus (first line) adalah 50 persen dari seluruh kasus sedangkan kasus second line 10 persen. Pengobatan kasus malaria berat diasumsikan sebesar 10 persen

112


dari seluruh kasus malaria falciparum baik dilakukan di Puskesmas maupun rumah sakit dengan satuan biaya Rp 87.500 di Puskesmas dan Rp 276.000 di Rumah Sakit. Selain itu upaya pengobatan juga dilakukan oleh kader pada masyarakat dengan biaya yang diperlukan untuk obat kloroquin dan biaya trasnportasi dengan satuan biaya Rp 2.200 per kasus. Jumlah kasus pada yang ditangani oleh kader diperkirakan sebesar 30 persen dari seluruh kasus malaria. Rincian kebutuhan biaya dapat dilihat pada Tabel 4.45. Tabel 4.45 Biaya Pengobatan Malaria Falsiparum, Malaria Vivax, Malaria Berat dan Penyediaan Obat oleh Kader Tahun

4.

Falciparum Vivak Malaria Berat Pengobatan 1st Line 2nd Line 1st Line 2nd Line Rumah oleh Kader Puksemas (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) Sakit

Total

2008

82.918

3.040

3.308

4.022

21.926

69.161

3.338

184.375

2009

82.466

3.023

3.290

4.000

21.807

68.784

3.320

183.370

2010

81.497

2.987

3.251

3.953

21.550

67.976

3.281

181.214

2011

79.933

2.930

3.189

3.877

21.137

66.671

3.218

177.737

2012

77.697

2.848

3.099

3.769

20.545

64.806

3.128

172.764

2013

74.694

2.738

2.980

3.623

19.751

62.301

3.007

166.087

2014

70.828

2.596

2.825

3.435

18.729

59.077

2.851

157.490

2015

65.285

2.393

2.604

3.167

17.263

54.454

2.628

145.166

Bahan Habis Pakai. Bahan habis pakai yang dirasakan penting dalam hal ini adalah pengadaan buku pedoman tentang pengendalian malaria yang akan dijadikan rujukan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Jumlah yang diperlukan adalah sesuai dengan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Sedangkan unit cost tahun 2007 untuk pedoman tersebut adalah Rp 15.000 per unit. Tabel 4.46 Kebutuhan Dana untuk Pedoman/Bahan Habis Pakai Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.

Puskesmas

Puskesmas Pembantu

Unit

Biaya (Juta Rp)

Unit

Biaya (Juta Rp)

7.600 7.800 7.900 8.000

136 157 178 203

22.000 22.100 22.200 22.300

370 419 472 533

Total biaya (Juta Rp)

507 575 651 736

Rekapitulasi biaya pelayanan langsung. Tabel 4.47 menunjukkan besaran dana malaria yang dibutuhkan untuk intervensi langsung yang terdiri dari biaya untuk pencegahan, diagnosa, pengobatan dan bahan habis pakai.

113


Tabel 4.47 Rekapitulasi Biaya Langsung Program Malaria Biaya (Juta Rupiah)

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Preventif

Diagnosa

Pengobatan

Habis pakai

Total

354.449 352.520 348.377 341.689 332.132 319.293 302.771 279.076

63.147 62.803 62.065 60.874 59.171 56.884 53.940 49.719

184.375 183.370 181.214 177.737 172.764 166.087 157.490 145.166

507 575 651 736

601.971 599.200 591.656 580.875 564.067 542.915 514.201 474.697

B.

Sumber Daya Manusia

Jenis tenaga yang diperkirakan membutuhkan pelatihan adalah dokter yang bertugas di puskesmas, petugas laboratorium, bidan desa di daerah endemis, dan perawat. Asumsi pelatihan ini adalah unit cost untuk setiap jenis tenaga sebesar Rp 6.000.000 per orang. Asumsi lain adalah jumlah tenaga yang dilatih setiap tahun adalah 900 tenaga laboratorium, 1.500 tenaga dokter, dan 2.100 orang tenaga bidan/perawat. Tabel 4.48 Kebutuhan Biaya Pelatihan Tenaga Pengelola Malaria Tahun

Biaya (Juta Rupiah) Dokter

Petugas lab

Bidan/perawat

Total

2008

9.540

5.724

13.356

28.620

2009

10.112

6.067

14.157

30.337

2010

10.719

6.431

15.007

32.157

2011

11.362

6.817

15.907

34.087

2012

12.044

7.226

16.862

36.132

2013

12.767

7.660

17.873

38.300

2014

13.533

8.120

18.946

40.598

2015

14.345

8.607

20.082

43.034

C.

Infrastruktur

Infrastruktur yang sangat perlu disediakan untuk program malaria adalah mikroskop, spraycan, dan mistblower. Pengadaan mikroskop diasumsikan disediakan setiap tahun dengan satuan biaya sebesar Rp 9 juta. Sementara sprayscan disediakan dua kali yaitu pada tahun 2008 dan 2012 dengan biaya Rp 4,5 juta per unit. Sedangkan pengadaan mistblower dilakukan pada tahun 2008, 2010, dan 2013 dengan unit cost Rp 9 juta (satuan biaya tahun 2007).

114


Tabel 4.49 Kebutuhan Biaya untuk Infrastruktur Penanggulangan Malaria Mikroskop Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

D.

Jumlah (unit)

Biaya (Juta Rp)

500 500 500 500 1.000 1.000 1.000 1.000

4.770 5.056 5.360 5.681 12.044 12.767 13.533 14.345

Spraycan Jumlah (unit)

6.000 6.000 -

Mistblower

Biaya (Juta Rp)

Jumlah (unit)

Biaya (Juta Rp)

28.620 36.132 -

930 930 930 -

8.872 9.969 11.873 -

42.262 5.056 15.328 5.681 48.176 24.640 13.533 14.345


Penguatan sistem kesehatan malaria diasumsikan secara makro yaitu 37 persen dari intervensi langsung untuk biaya pengendalian program, monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan riset dasar. Persentase ini relatif lebih besar dari program lainnya karena program pengendalian malaria seringkali perlu dilakukan di daerah yang terpencil yang memerlukan dana yang lebih besar. Tabel 4.50 menunjukkan kebutuhan dana untuk penguatan sistem kesehatan.

E.

Total Biaya (Juta Rp)

Tabel 4.50 Biaya Penguatan Sistem

Tahun

Biaya (Juta Rp)

2008

222.729

2009

221.704

2010

218.913

2011

214.924

2012

208.705

2013

200.879

2014

190.254

2015

175.638

Biaya Total Pengendalian Malaria

Kebutuhan total biaya pengendalian malaria merupakan penjumlahan dari biaya intervensi langsung, sumber daya manusia, infastruktur, dan penguatan sistem sebesar Rp 898 miliar pada tahun 2008 dan Rp 710 miliar pada tahun 2015. Tabel 4.51 Rekapitulasi Kebutuhan Biaya Program Malaria Biaya (Juta Rp) Tahun

Langsung

SDM

Infrastruktur

Penguatan Sistem

Total

2008

601.971

28.620

42.262

222.729

897.590

2009

599.200

30.337

5.056

221.704

858.306

2010

591.656

32.157

15.328

218.913

860.065

2011

580.875

34.087

5.681

214.924

837.578

2012

564.067

36.132

48.176

208.705

859.092

2013

542.915

38.300

24.640

200.879

808.746

2014

514.201

40.598

13.533

190.254

760.600

2015

474.697

43.034

14.345

175.638

709.728

115


Dengan menggunakan data proyeksi jumlah penduduk maka dapat dihitung kebutuhan dana untuk program malaria per kapita per tahun. Data proyeksi penduduk berasal dari Proyeksi Penduduk Indonesia (BPS, Bappenas, dan UNFPA, 2006), sedangkan patokan nilai kurs digunakan satu dolar Amerika Serikat adalah Rp 9.200 (RPJMN 2004-2009) Tabel 4.52 Kebutuhan Biaya Malaria Per Kapita Biaya Per Kapita Penduduk Tahun

4.3.1.3.3

Biaya Per Kasus (Rp)

Rp

US Dolar (Rp 9.200/US $)

2008

3.941

0,43

189.847

2009

3.722

0,40

193.483

2010

3.684

0,40

207.956

2011

3.544

0,39

218.872

2012

3.592

0,39

244.811

2013

3.342

0,36

254.115

2014

3.107

0,34

267.151

2015

2.867

0,31

286.675

Penanggulangan Tuberkulosis

Perhitungan biaya untuk program TB DOTS secara garis besar dihitung berdasarkan perhitungan biaya langsung, tenaga, infrastruktur dan penguatan sistem kesehatan. Jenis biaya ini diidentifikasi dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI. Biaya langsung meliputi diagnostik di RS dan puskesmas, logistik (obat anti tuberkulosis dan non obat anti tuberkulosis), laboratorium, pengobatan TB dengan HIV, pengobatan TB bagi narapidana, pengobatan TB di tempat kerja, dan pengobatan TB bagi anak. Biaya untuk tenaga dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk pelatihan program. Sementara itu, biaya infrastruktur terdiri dari biaya pengadaan mikroskop dan kendaraan. Biaya penguatan sistem digunakan untuk advokasi dan sosialisasi, riset operasional, penemuan dan pengendalian kasus, dan surveilens. Asumsi-asumsi dalam perhitungan ini adalah sebagai berikut: 1. Kasus baru (incidence rate) penderita dengan bakteri tahan asam (BTA positif) diperkirakan menurun sebesar 4 kasus per 100.000 penduduk setiap tahun secara linear sejak tahun 2005 (125 kasus per 100.000 penduduk). 2. Kasus kambuh diperkirakan sebesar 4,11 persen dari BTA positif. 3. Kasus BTA negatif diperkirakan sebesar 65 persen dari BTA positif 4. Kasus dengan EP diestimasikan sebesar 3,78 persen dari BTA positif 5. Kasus TB pada anak diperkirakan sebesar 15 persen dari BTA positif Berdasarkan asumsi tersebut maka perkembangan kasus TB tahun 2006 sampai 2015 diprakirakan adalah sebagai berikut:

116


Tabel 4.53 Perkembangan Target Penemuan Kasus TB Tahun

IR

Jumlah Kasus

Target CDR

Target penemuan BTA Pos kasus

Rincian Target penemuan kasus Kambuh

BTA negative

EP

Anak

2007

100

424.114

75

318.086

169.294

6.958

110.041

6.399

25.394

2008

96

419.394

80

335.516

178.570

7.339

116.071

6.750

26.786

2009

92

409.958

85

348.464

185.462

7.622

120.550

7.010

27.819

2010

88

399.977

90

359.979

191.590

7.874

124.534

7.242

28.739

2011

84

387.904

90

349.114

185.808

7.637

120.775

7.024

27.871

2012

80

375.344

90

337.809

179.791

7.389

116.864

6.796

26.969

2013

76

361.925

90

325.733

173.364

7.125

112.686

6.553

26.005

2014

72

347.677

90

312.909

166.538

6.845

108.250

6.295

24.981

2015

68

332.630

90

299.367

159.331

6.549

103.565

6.023

23.900

Dengan menggunakan data epidemiologis TB seperti tersebut di atas maka perhitungan pembiayaan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut: A.

Biaya Intervensi langsung

1.

Satuan biaya penemuan dan penanganan kasus sebesar Rp 236.040 per kasus. Unit cost ini adalah untuk kasus-kasus yang tidak membutuhkan perawatan khusus pada berbagai kasus (masyarakat umum, tahanan, dan anak).

2.

Satuan biaya penanganan kasus di RS sebesar Rp 721.500 dengan perkiraan kasus BTA yang ditangani di RS berkisar 30-35 persen dari seluruh kasus TB.

3.

Kebutuhan bahan habis pakai meliputi obat, bahan laboratorium, bahan cetakan, dan barang. Obat yang dihitung meliputi obat kombipak dan FDC. Kebutuhan laboratory supply termasuk reagensia, pot sputum, dan kaca sediaan. Kebutuhan untuk bahan cetakan termasuk formulir laporan, modul-modul pedoman, dan alat tulis menulis lainnya. Tabel 4.54 Total Biaya Intervensi Langsung Penanganan TB DOTS TB tanpa perawatan

Tahun

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Kasus

Biaya (Juta Rp)

335.516 348.464 359.979 349.114 337.809 325.733 312.909 299.367

83.947 92.418 101.199 104.034 106.706 109.064 111.057 112.626

TB dengan Perawatan Bahan Habis Pakai di Rumah Sakit Jumlah Biaya (Juta Obat (Juta Suplai lab Bahan cetakan Kasus Rp) Rp) (Juta Rp) (Juta Rp)

87.276 99.169 98.358 96.373 93.252 89.918 86.378 82.640

66.748 80.394 84.520 87.784 90.037 92.028 93.709 95.033

124.530 170.897 162.538 170.147 174.344 178.199 181.633 184.561

57.662 76.862 88.498 83.457 88.273 95.252 102.113 108.747

3.681 4.031 3.837 3.978 3.787 3.934 3.696 3.820

Total Intervensi Langsung (Juta Rp)

336.568 424.603 440.594 449.400 463.148 478.476 492.207 504.788

117


B.

Sumber Daya Manusia

Kebutuhan biaya untuk SDM pada program DOTS terutama untuk pelatihan. Jenis tenaga dan jumlah tenaga yang dilatih setiap tahun dapat dililhat pada Tabel 4.55. Tabel 4.55 Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan yang Dilatih TB DOTS Dokter Paramedis Petugas lab Pengelola UPK UPK UPK Program TB

Pelatihan Manajemen dan lanjutan TB Kepemimpinan (ACDA)

Jumlah

Jumlah peserta per batch

25

25

20

25

20

20

2008

3.721

3.811

1.413

50

20

80

9.095

2009

3.904

3.994

1.478

50

20

80

9.526

2010

2.836

2.904

1.076

50

20

80

6.967

2011

4.186

4.254

2.156

50

20

80

10.747

2012

3.849

3.984

1.498

50

20

80

9.481

2013

3.849

3.984

1.498

50

20

80

9.481

2014

3.511

3.624

1.357

50

20

80

8.642

2015

3.511

3.624

1.357

50

20

80

8.642

Besaran biaya pelatihan disesuaikan dengan jumlah tenaga yang akan dilatih sehingga jumlah biayapun akan mengikuti jumlah tenaga tersebut. Tabel 4.56 menunjukkan bahwa biaya pelatihan SDM TB DOTS tertinggi pada tahun 2011 dan 2015, dan terendah pada tahun 2010. Pemerintah selama ini sedang menggalakkan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka penanganan TB DOTS sehingga pada tahun 2010 diharapkan sudah mencapai pelatihan yang optimal. Kemudian pada tahun 2011, jumlah pelatihan kembali meningkat sebagai upaya refreshing bagi tenaga mendapat pelatihan lebih dari 3 tahun sebelumnya dan bagi tenaga pengelola TB DOTS baru. Tabel 4.56 Biaya Pelatihan Menurut Jenis Tenaga yang Menangani TB DOTS Biaya Pelatihan (Juta Rp) Dokter UPK

Petugas Pengelola Paramedis laboratorium Program UPK UPK TB

Pelatihan lanjutan TB (ACDA)

Manajemen dan Kepemimpinan

Total

Biaya per batch

65

65

63

289

605

67

2008

10.316

10.566

4.770

598

641

283

27.174

2009

11.471

11.736

5.290

634

680

300

30.111

2010

8.835

9.046

4.082

672

721

318

23.673

2011

13.823

14.046

8.669

712

764

337

38.352

2012

13.469

13.943

6.382

755

810

357

35.717

2013

14.280

14.780

6.765

800

858

379

37.862

2014

13.808

14.251

6.499

848

910

401

36.717

2015

14.636

15.106

6.889

899

964

426

38.920

118


C.

Infrastruktur

Komponen pembiayaan infrastruktur terdiri dari kebutuhan mikroskop dan kendaraan bermotor. Sementara infrastruktur gedung relatif sudah tersedia sehingga diasumsi tidak diperlukan tambahan ruangan. Kebutuhan mikroskop untuk diagnosa TB pada daerah non endemis malaria. Sedangkan untuk daerah Tabel 4.57 Kebutuhan Biaya TB Untuk endemis malaria.maka perhitungan kebutuhan Infrastruktur dan Penguatan Sistem pengadaan mikroskop telah dimasukkan ke Biaya (Juta Rp) dalam komponen infsrastruktur malaria. Tahun Mikroskop dan Penguatan Kebutuhan infrastruktur TB DOTS pada tahun kendaraan sistem kesehatan 2009 dan 2014 diasumsikan nol karena pada 2008 2.862 95.518 tahun tersebut dianggap sudah terlengkapi. 2009 90.909 Kebutuhan kembali dana pada tahun 2010 24.200 103.409 2011 10.000 98.876 berikutnya karena alat tersebut sudah habis 2012 10.000 90.843 masa pakainya. 2013

10.000

87.164

Dalam penguatan sistem untuk 2014 94.890 2015 900 95.518 pengendalian TB. Komponen perhitungan pegendalian TB adalah pengendalian TB sebagai penyakit oportunistik pada penderita HIV/AIDS, program penganggulangan TB di penjara dan tempat kerja, TB pada anak, dan komponen penelitian dan pengembangan. Jenis kegiatan yang dilakukan antara lain adalah kegiatan perencanan, pertemuan, supervisi, sosialiasi, advokasi, surveilens, operasional riset, kontrol kualitas, dan evaluasi. D.

Kebutuhan Total untuk Penanggulangan TB

Total kebutuhan biaya untuk pencapaian program TB DOTS dapat diringkaskan pada Tabel 4.58. Total biaya terlihat terjadi peningkatan sejak tahun 2008 (Rp 436 miliar) sampai tahun 2010 (Rp 501 miliar) karena terjadinya peningkatan biaya pada komponen sistem kesehatan dan atau infrastruktur. Setelah tahun 2010, total biaya TB DOTS terjadi penuruan kembali secara bertahap setiap tahunnya sehingga total biaya TB DOTS menjadi 404 miliar rupiah pada tahun 2015. Tabel 4.58 Rekapitulasi Total Kebutuhan Biaya TB DOTS Biaya yang diperlukan (Juta Rp) InfraSistem SDM struktur Kesehatan

Biaya per Biaya per Biaya Per kapita kapita Kasus (rupiah) (USD) (rupiah)

Tahun

Pelayanan langsung

2008

336.568

27.174

2.862

95.518

462.122

2.029

0,22

1.101.880

2009

424.603

30.111

0

90.909

545.624

2.366

0,26

1.330.927

2010

440.594

23.673

24.200

103.409

591.875

2.535

0,28

1.479.773

2011

449.400

38.352

10.000

98.876

596.628

2.525

0,27

1.538.082

2012

463.148

35.717

10.000

90.843

599.708

2.507

0,27

1.597.756

2013

478.476

37.862

10.000

87.164

613.502

2.535

0,28

1.695.108

2014

492.207

36.717

0

94.890

623.814

2.548

0,28

1.794.234

2015

504.788

38.920

900

98.358

642.966

2.597

0,28

1.932.977

Total

119


Dari total biaya program TB DOTS sebagaimana ditunjukkan tabel tersebut maka jumlah keseluruhan biaya yang diperlukan untuk penanggulangan TB dari tahun 2008 hingga tahun 2015 adalah 4,67 triliun rupiah atau jika diperlukan 19.642 rupiah per kapita. Biaya yang diperlukan setiap tahunnya berkisar antara Rp 462 miliar hingga Rp 642 miliar atau sekitar Rp 2.500 per kapita per tahun. 4.3.1.4

Kebutuhan Tenaga Kesehatan Utama

Kebutuhan biaya untuk tenaga dibagi dua yaitu pre-service training dan in-service training. Pre-service training mencakup biaya pendidikan di perguruan tunggi bagi tenaga tersebut sebelum ditempatkan. Sementara itu, in-service training adalah pelatihan tambahan untuk tujuan tertentu dalam masa tugas tenaga kesehatan tersebut. Penghitungan in-service training dalam kajian ini dapat dilakukan dalam penghitungan kebutuhan masing-masing tujuan MDGs. Dalam bagian ini, penghitungan dilakukan untuk pre-service training tenagatenaga utama untuk mencapai MDGs. Tenaga yang terkait dengan upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Penurunan Kematian Anak adalah dokter spesialis obgyn, spesialis anak, spesialis anastesi, perawat dan bidan di desa. Kebutuhan dokter spesialis dihitung dari kekurangan jumlah dokter spesialis tersebut di rumah sakit pemerintah terutama rumah sakit umum kapubaten/kota dengan kebutuhan masing-masing sebanyak 330 spesialis obgyn, 314 spesialis anastesi, dan 186 spesialis anak. Menurut data yang ada, jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah Puskesmas adalah rata-rata sebesar 1,86 di Indonesia yang dipandang sudah mencukupi. Sementara itu World Development Report 1993 merekomendasikan rasio dokter sebesar 0,1 sampai 0,2 per 1.000 penduduk atau 10 – 20 per 100.000 penduduk. Saat ini rasio tenaga dokter di Indonesia telah mencapai 18,72 per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan. 2005). Dengan demikian dengan pendekatan fasilitas maupun rasio, kebutuhan tenaga dokter umum di Indonesia sudah mencukupi sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan kebutuhan MDGs ini. Yang menjadi kendala adalah penyebarannya yang tidak merata. Kebutuhan tenaga bidan yang paling utama adalah untuk penempatan di desa (bidan di desa). Pada tahun 2006, jumlah desa telah mencapai 73,142. Sementara itu, jumlah total bidan (baik yang tinggal di desa maupun tidak) sebesar 43.360 bidan yang menyebabkan kekurangan sekitar 29.782 bidan. Sasaran rasio perawat per penduduk yang tercantum dalam Indonesia Sehat 2010 adalah sebanyak 117 per 100.000 penduduk atau sekitar 276.507 perawat. Sedangkan, pada tahun 2006 terdapat 54.052 perawat. Dengan demikian terdapat kekurangan 222.455 perawat. Dengan melihat pengalaman pengangkatan perawat selama ini, maka kemungkinan besar jumlah tersebut tidak dapat terpenuhi pada tahun 2010. Oleh karena itu dalam perhitungan ini. pengadaan perawat tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2015. Target utama penyediaan tenaga gizi adalah ketersediaan satu tenaga gizi di setiap Puskesmas. Pada saat ini terdapat sekitar 3.000 tenaga gizi, sedangkan jumlah Puskesmas mencapai 7.669 (tahun 2005). Dengan demikian diperlukan sekitar 4.669 tenaga gizi. Selain itu diperlukan pula tambahan tenaga gizi untuk rumah sakit dan dinas kesehatan sebanyak

120


sekitar 4.000 tenaga gizi dan yang tersedia saat ini sekitar 1.000 tenaga gizi. Dalam penghitungan ini pemenuhan kebutuhan gizi sebanyak ini dilakukan sampai dengan tahun 2015. Tabel 4.59 Satuan Biaya dan Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Unit Cost 2007 (Juta Rp)

Spesialis Obgyn

Jumlah kebutuhan tenaga kesehatan 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

275

40

40

40

40

40

40

45

45

Spesialis Anak

275.5

35

39

40

40

40

40

40

40

Spesialis Anastesi

275.5

20

20

20

26

25

25

25

25

Bidan di Desa

30

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

3.750

Perawat (Puskesmas dan RS)

21

27.800

27.800

27.800

27.800

27.800

27.800

27.800

27.900

Tenaga Gizi Puskesmas

24

580

580

580

580

580

580

590

600

Tenaga Gizi RS dan Dinkes

24

375

375

375

375

375

375

375

375

Dengan memperkirakan satuan biaya untuk pendidikan (pre-service training) untuk tenaga-tenaga tersebut maka dapat dihitung kebutuhan untuk pelatihan tenaga utama dalam pencapaian MDGs sebagai berikut: Tabel 4.60 Kebutuhan Biaya Pre-service Training (dalam Jutaan Rupiah) Biaya (Juta Rupiah) Tahun Spesialis Spesialis Spesialis Obgyn Anak Anastesi

Bidan di Desa

Perawat Tenaga Gizi Tenaga Gizi (Puskesmas RS dan Puskesmas dan RS) Dinkes

Total

2008

11.681

10.221

5.841

119.250

618.828

14.755

9.540

790.116

2009

12.382

12.073

6.191

126.405

655.958

15.641

10.112

838.761

2010

13.125

13.125

6.562

133.989

695.315

16.579

10.719

889.415

2011

13.912

13.912

9.043

142.029

737.034

17.574

11.362

944.867

2012

14.747

14.747

9.217

150.550

781.256

18.628

12.044

1.001.190

2013

15.632

15.632

9.770

159.583

828.131

19.746

12.767

1.061.262

2014

18.641

16.570

10.356

169.158

877.819

21.291

13.533

1.127.369

2015

19.760

17.564

10.978

179.308

933.836

22.951

14.345

1.198.741

4.3.2

Rekapitulasi Kebutuhan Biaya MDGs Bidang Kesehatan

Tabel 4.59 menunjukkan total kebutuhan biaya untuk mencapai MDGs untuk setiap tujuan MDGs. Pada tahun 2008, kebutuhan total biaya sebesar Rp 17,4 triliun, dan naik secara bertahap setiap tahun sekitar Rp 1,2 triliun sehingga total dana yang dibutuhkan untuk mencapai MDGs 2015 adalah Rp 27,4 triliun. Kebutuhan biaya perkapita untuk mencapai tujuan milenium pada tahun 2008 dan 2015 adalah Rp 76 ribu (USD 8,3) dan Rp 111 ribu (USD 12).

121


Tabel 4.61 Kebutuhan Biaya Total dalam Mencapai MDGs Menurut Tujuan Kebutuhan Pembiayaan MDGs menurut Tujuan (Juta Rp) 2008 Tujuan 4 ; Menurunkan Kematian Anak Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan 6: Penanggulangan HIV/AIDS Tujuan 6: Penanggulangan Malaria Tujuan 6: Penanggulangan TB Tenaga Kesehatan Total

2009

2010

2011

2012

2013 7.156.322

2014

2015

7.087.060

7.110.750

7.113.142

7.087.986

7.000.546

7.304.735

7.446.395

7.866.917

8.343.140

8.954.042

8.607.526

9.638.427 10.311.675 10.959.263 11.852.268

1.787.658

2.705.147

3.528.739

4.316.084

4.748.397

5.240.059

5.604.472

6.151.396

897.590

858.306

860.065

837.578

859.092

808.746

760.600

709.728

462.122

545.624

591.875

596.628

599.708

613.502

623.814

642.966

790.116

838.761

889.415

944.867

1.001.190

1.061.262

1.127.369

1.198.741

18.891.464 20.401.728 21.937.277 22.390.669 23.847.360 25.191.565 26.380.253 28.001.494

Per kapita (rupiah) Per Kapita USD (Rp9.200/USD)

82.938

88.460

93.959

94.743

99.707

104.091

107.756

113.104

9.01

9.62

10.21

10.30

10.84

11.31

11.71

12.29

Kebutuhan dana untuk mencapai MDGs bidang kesehatan menurut kategori biaya menunjukkan intervensi langsung merupakan kategori biaya yang paling besar menyerap dana. Penguatan sistem merupakan kategori kedua yang terbanyak menyerap biaya (lihat Tabel 4.62). Indonesia membutuhkan dana sebesar 178,8 triliun rupiah selama 8 tahun ke depan untuk mencapai MDGs bidang kesehatan. Tabel 4.62 Kebutuhan Biaya Menurut MDGs Menurut Kategori Biaya (dalam Juta Rp) Tahun

Intervensi Langsung

SDM

Infrastruktur

Penguatan Sistem

Tenaga

Total

2008

13.735.847

267.366

1.135.251

2.960.876

790.116

18.889.456

2009

15.129.315

284.715

869.766

3.277.162

838.761

20.399.719

2010

16.230.534

293.552

963.185

3.558.580

889.415

21.935.267

2011

17.233.819

324.424

115.505

3.770.043

944.867

22.388.658

2012

18.368.988

338.954

175.056

3.961.160

1.001.190

23.845.348

2013

19.476.093

359.293

156.433

4.136.472

1.061.262

25.189.552

2014

20.427.844

377.434

130.995

4.314.596

1.127.369

26.378.239

2015

21.731.831

400.080

136.788

4.532.039

1.198.741

27.999.479

Total

142.334.270

2.645.819

3.682.978

30.510.930

7.851.721

187.025.719

4.3.3

Kebutuhan dan Kesenjangan Pembiayaan

Hasil kajian ini menununjukkan bahwa kebutuhan dana untuk membiayai MDGs pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 18,9 triliun. Rekomendasi WHO (2001) untuk pendanaan kesehatan sebesar 35-40 dolar US per kapita per tahun untuk 11 program. Tabel 4.63 ini

122


membandingkan program rekomendasi WHO yang cost-effective dan program MDGs. Dari 11 program rekomendasi WHO tersebut, 8 program (73 persen) merupakan program MDGs. Artinya, program MDGs Bidang Kesehatan sudah merupakan program yang sangat costeffective untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Estimasi WHO (2001) Tabel 4.63 Kesesuaian antara Intervensi yang terhadap peningkatan kebutuhan dana Dianggap cost effective oleh WHO di bandingkan dengan Tujuan MDGs pencapaian MDGs Bidang Kesehatan pada tahun 2008 sebesar US$ Rekomendasi WHO MDGs 6,35/kapita/tahun (Rp 13,3 triliun). TB DOTS TB DOTS Sementara kebutuhan MDGs Bidang KIA KIA Kesehatan di Indonesia tahun 2008 KB KB MTBS MTBS sebesar 18,9 triliun, ketersediaan dana Pencegahan HIV Pencegahan HIV dari pusat sekitar Rp 3,6 triliun dan daerah Rp 1,7 triliun, maka total dana Terapi PMS Terapi PMS Imunisasi Imunisasi kesehatan MDGs Bidang Kesehatan Malaria Malaria yang teralokasikan saat ini ada sekitar UKS Rp 5,2 triliun. Program MDGs Bidang Pengawasan tembakau Kesehatan Indonesia masih ada gap Non Infeksi dan kecelakaan atau butuh scaling up sekitar Rp 12,7 triliun pada tahun 2008 (belum termasuk gaji tenaga kesehatan yang baru direkruit). Angka ini terus mengalami kenaikan sejalan dengan perkembangan epidemiologi, demografi dan inflasi hingga mencapai Rp 28 triliun pada tahun 2015 (Gambar 4.13). Namun, asumsi gap sebesar ini dijumpai bila pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang ada sesuai dengan jenis intervensi/pelayanan yang direkomendasi oleh WHO seperti menjadi dasar perhitungan biaya dalam kajian ini. Gambar 4.13 Kebutuhan Biaya MDGs Kesehatan 2008-2015

30

Trilyun Rupiah

25 18,89

20,40

21,94

22,39

2010

2011

23,85

25,19

26,38

28,00

20 15 10 5 0 2008

2009

2012

2013

2014

2015

123


Jika diukur dengan biaya per kapita penduduk, maka biaya yang diperlukan setiap tahun terus meningkat. Namun peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu besar, terutama disebabkan oleh adanya keberhasilan penanganan penyakit pada tahun tertentu akan mengurangi beban penyakit pada tahun berikutnya. Kenaikan kebutuhan biaya per kapita ini lebih disebabkan oleh inflasi. Jika melihat kecenderungan perkembangan beban penyakit yang ada, pada tahun 2008, proporsi terbesar dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesehatan ibu (Rp 7,9 triliun), diikuti oleh kesehatan anak (Rp 5,6 triliun). Untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, proporsi terbesar terus dipimpin oleh kesehatan ibu dan disusul kemudian oleh kesehatan anak serta penyakit menular. Dalam perhitungan MDGs ini, pembiayaan dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu pelayanan langsung, kebutuhan sumber daya manusia (training), sarana dan prasarana (infrastruktur), penguatan sistem, dan pre-service training tenaga kesehatan. Kebutuhan biaya per kategori tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut. Gambar 4.14 Kebutuhan Pembiyaan MDGs 2008-2015 menurut Kategori

160

142,3

Rp trilyun

120

80 29,1

40

7,9

3,7

2,6

Tenaga

Infrastruktur

SDM

0 Intervensi

Penguatan

Langsung

Sistem

Dari kelima kategori tersebut, secara kumulatif antara tahun 2008-2015, biaya paling besar (76 persen) adalah untuk intervensi langsung, 16,3 persen untuk penguatan sistem dan sisanya untuk ketenagaan (4,2 persen), infrastruktur (2,1 persen) dan sumber daya manusia (1,4 persen). Implikasi dari penghitungan per kategori ini adalah bahwa dalam proses perencanaan jenis belanja anggaran pemerintah untuk pencapaian MDGs harus lebih difokuskan pada intrevensi langsung, karena kategori ini yang membutuhkan biaya paling besar. Dari perhitungan biaya yang diperlukan untuk mendukung pencapaian MDGs dapat dilihat bahwa biaya yang diperlukan cukup besar dan hampir sama besarnya dengan seluruh anggaran APBN departemen Kesehatan (tidak termasuk dana Alokasi Khusus). Besaran alokasi APBN Departemen Kesehatan dapat dilihat pada Gambar 4.15.

124


Gambar. 4.15 Alokasi Anggaran Departemen Kesehatan 2006-2008

20

Rp Trilyun

16

17,12 15,06 13,52

12 8 4 0 2006

2007

2008

Pada tahun 2006 alokasi anggaran Departemen Kesehatan (pagu indikatif) sebesar Rp 13,52 triliun kemudian ditingkatkan menjadi Rp 15,06 triliun pada tahun 2007 dan menjadi 17,1 triliun (APBN-P) pada tahun 2008. Pada bab sebelumnya diperkirakan dana sektor kesehatan (Depkes), BKKBN, dan BPOM untuk pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah sekitar Rp 3,6 triliun atau sekitar 21 persen dari total anggaran Depkes tahun 2008. dana dari pemerintah daerah diperkirakan sebesar Rp 1,7 triliun. Dengan demikian masih terdapat gap yang cukup besar yaitu Rp 13,6 triliun dari kebutuhan total MDGs Bidang Kesehatan pada tahun 2008 sebesar Rp 18,9 triliun. Dengan melihat jenis-jenis intervensi yang diperlukan untuk pembiayaan MDGs yaitu terkait dengan kematian anak, kematian bayi, kematian ibu, dan penyakit menular yang mempunyai eksternalitas sangat besar, wajar jika diasumsikan bila biaya pencapaian tersebut merupakan beban bagi sektor publik. Dengan demikian seluruh kesenjangan pembiayaan tersebut perlu ditanggung oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya, peran serta swasta dan masyarakat juga cukup besar. Dari tahun 1996 hingga 2005, peran sektor swasta sekitar 70 persen dan pemerintah sekitar 30 persen. Oleh karena itu perlu juga dipikirkan strategi pembiayaan MDGs yang juga melibatkan swasta dan masyarakat. Selain itu, pengalaman menunjukan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam pembanguann termasuk sektor kesehatan masih terbatas, sehingga wajar untuk melihat strategi pembiayaan yang efektif yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selain itu beberapa strategi yang mungkin dapat kembangkan adalah dengan fokus pada daerah-daerah dengan jumlah penduduk tinggi dan kondisi pencapaian MDGs kesehatan yang tidak baik. Dengan demikian upaya yang dilakukan diharakan mempunyai daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian tujuan MDGs. Selain itu upaya yang lebih keras perlu difokuskan pada tujuan MDGs yang pencapaiannya tidak menuju pada arah yang diinginkan yaitu penurunan kematian ibu, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria.

125


127

BAB 5

PEMBIAYAAN MDGs BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI


Latar Belakang

A

ir minum dan sanitasi dasar mempunyai peranan yang penting sebagai indikator kemiskinan terutama dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. MDGs menempatkan terjaminnya persediaan air minum dan sanitasi ke dalam tujuan utama yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuan 7 MDGs memastikan keberlanjutan lingkungan hidup yang mencakup tiga target yaitu memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber yang hilang (target ke-9). Pada tahun 2015 juga harus dipastikan pengurangan setengahnya persentase penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar (target ke 10). Sementara itu juga ditargetkan bahwa pada tahun 2020 kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh mencapai perbaikan yang nyata. Dengan tidak mengesampingkan peranan penting target bidang lingkungan lainnya, pembiayaan untuk penyediaan air minum dan sanitasi dasar menjadi fokus perhitungan pencapaian MDGs saat ini. Alasan-alasan yang melandasi pertimbangan ini adalah; 1.

Sebagai tahap awal dalam menghitung pembiayaan pencapaian target MDGs bidang lingkungan, target penyediaan air minum dan sanitasi relatif lebih mudah dikuantifikasi dibandingkan dengan 2 target lainnya, baik besaran capaian (indikator) maupun waktu (timeframe).

2.

Dari sisi konsep dan definisi, air minum dan sanitasi dasar tidak terlalu banyak kontroversi.

3.

Ketersediaan data historis penyediaan air minum dan sanitasi tersedia di hampir semua wilayah yang memungkinkan tinjauan yang cukup dalam baik secara nasional maupun perbandingan antar wilayah.

4.

Sebagai dasar pemerintah untuk mengambil kebijakan prioritas pembangunan maupun dari segi pendanaannya.

5.

Penyediaan air minum dan sanitasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan MDGs di bidang kesehatan.

129

Bab 5. Pembiayaan MDGs Bidang Air Minum dan Sanitasi

5.1.2

Konsep Dasar dan Pencapaian Sasaran Air Minum dan Sanitasi

Dalam penyediaan infrastruktur sektor air minum dan penyehatan lingkungan, kaidah-kaidah dasar yang harus dipenuhi adalah: a.

Kualitas Air minum yang berkualitas saat ini didefinisikan sebagai air yang memenuhi kondisi parametris yang telah ditetapkan pemerintah (Kepmenkes SK No.907/ Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum) melalui uji laboratoris sehingga air tersebut dinyatakan aman dan sehat. Kualitas fasilitas sanitasi harus memenuhi kaidah buangan air limbah rumah tangga di badan air (sungai dan air tanah) sesuai dengan peraturan pemerintah PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

b.

Kuantitas Setiap orang membutuhkan air untuk minum per hari sekitar 2-3 liter/hari sehingga memenuhi standar kesehatan yang telah dibuktikan keabsahannya. Selain itu untuk mendukung kegiatan lainnya seperti kegiatan memasak, mandi, buang air besar, serta perikehidupan lainnya, manusia membutuhkan sekitar 60 liter/orang/hari. Amanat jumlah kuantitas ini tertuang dalam PP No. 16 tahun 2004, disebutkan jumlah air minum per hari harus mampu mendukung tingkat kesehatan dan produktivitas masyarakat.

c.

Kontinuitas Air minum yang berkualitas serta pelayanan sanitasi dasar yang memadai diharapkan tersedia secara kontinyu, yaitu 1 hari-24 jam, 7 hari-seminggu, 365 hari-setahun. Artinya ketersediaan air minum ada pada tingkat kualitas dan kuantitas yang konsisten sepanjang waktu harian maupun tahunan tanpa terpengaruh musim, perbaikan pipa, maupun gangguan-gangguan lainnya. Hal ini demi menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

d.

Terjangkau (affordable) Pelayanan air minum dan sanitasi haruslah mampu dijangkau masyarakat. Sebab pada dasarnya, air minum adalah benda sosial non substitutif. Kualitas dan kuantitas pelayanan air minum untuk kebutuhan dasar, terjangkau baik harga, jarak tempuh, waktu tempuh, serta kemudahan mendapatkannya. Selain itu, dengan mekanisme harga, dapat dilakukan pembatasan pemakaian air minum.

e.

Kehandalan (reliable) Kualitas sarana dan prasarana air minum dan sanitasi dasar itu sendiri dapat dihandalkan dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi kebutuhan sesuai kuantitas dan kualitas air minum sesuai desain konstruksi yang direncanakan. Selain itu juga, infrastruktur tersebut mudah dalam mendapatkan suku cadang dan jasa pelayanan pemeliharaan jika ada kerusakan.

f.

Mudah penggunaannya (user friendly) Unsur terakhir dari suatu infrastruktur adalah memenuhi kaidah kemudahan dalam pemakaian. Infrastruktur harus sesuai dengan kemampuan dan perilaku masyarakat dalam menggunakan sarana-prasarana tersebut, dengan demikian dapat digunakan optimal sesuai tujuan pelayanan air minum dan sanitasi baik kualitas maupun kuantitas.

130


Unsur-unsur di atas itulah sebenarnya yang menjadi bahan indikator dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan air minum dan sanitasi. Dengan unsur di atas, gambaran potret air minum dan sanitasi dasar dapat ditangkap dengan utuh. Namun demikian ketersediaan data atas unsur tersebut di atas masih terbatas. Untuk itu, perlu dikembangkan indikator pendekatan sebagai acuan umum. Untuk memotret kondisi tersebut, dalam Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) Indonesia Tahun 2004 (Bappenas dan PBB, 2004) disebutkan tiga definisi pendekatan (proxy) air minum. Definisi ini lebih menjelaskan air dalam arti sumber air yang terlindungi (improved water source) dan dapat dirujuk sebagai sumber air untuk air minum. Sumber air minum pada dasarnya adalah sumber yang terlindungi yang mempertimbangkan konstruksi bangunannya serta jarak dari tempat pembuangan tinja terdekat. Jarak yang layak antara sumber air dan tempat pembuangan tinja terdekat adalah lebih dari 10 meter. Sumber-sumber air tersebut meliputi air perpipaan, air pompa, air dari sumur atau mata air yang dilindungi, dan air hujan. (Bappenas. Laporan MDGs 2007. Jakarta. 2007) Air perpipaan, yaitu air dengan kualitas yang dapat diandalkan (reliable) dan lebih sehat dibandingkan dengan sumber air lainnya. Sementara itu, air dengan sumber yang tidak terlindungi adalah apabila sumber air tersebut berjarak kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan tinja yang kemungkinan besar akan terkontaminasi limbah tinja. (Bappenas. Laporan MDGs 2007. Jakarta. 2007) Konsep dan definsi sanitasi dasar adalah proporsi rumah tangga yang menggunakan tangki septik/SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah) dan lubang tanah sebagai tempat terakhir pembuangan tinja. Yang disebut sebagai tangki septik adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai SPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Sedangkan lubang tanah didefinisikan bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

5.1.3

Dampak Pelayanan

Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini, telah dicoba untuk menemukan buktibukti pengaruh air minum dan sanitasi terhadap kesehatan. Beberapa jenis penyakit bisa diklasifikasikan menurut jalur penularan sebagai berikut: (a) water-borne: kolera, tipus; (b)water-washed: trakoma; (c)water-based: schistosomiasis; (d)water-related vector borne: malaria, filariasis; (e)water-disperesed infections: legionellosis. Namun demikian, jalur penyakit yang diduga sangat dipengaruhi oleh kondisi cakupan air minum, sanitasi, dan higiene yang rendah adalah water-borne dan water washed. Penyakit melalui jalur water-borne dan water-washed ini seperti kolera, salmonellosis, shigellosis, amoebiasis, dan infeksi oleh protozoa dan virus lainnya. Penyakit ini ditularkan melalui jalur air, kontak personal, kontak binatang-manusia, dan makanan. Secara statistik, peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi dasar akan berpengaruh pada:

131


• Penurunan angka kejadian (jumlah kejadian per tahun) • Penurunan angka kematian (jumlah kematian per tahun) Selain itu, ada keuntungan non-kesehatan lainnya akibat dari peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi dasar. Secara umum, ditabulasikan sebagai berikut: Tabel 5.1 Dampak Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Dasar Manfaat

Dampak Ekonomi Langsung Terkait Pencegahan Diare

Dampak Ekonomi Tak Dampak Non-Kesehatan Terkait Langsung Terkait Peningkatan Air Minum dan Peningkatan Kesehatan Sanitasi Dasar

Sektor Kesehatan

• Pengurangan belanja untuk perawatan penyakit diare

• Nilai penurunan • Pengelolaan sumber daya air kesehatan pekerja oleh yang lebih efektif karena sakit akibat diare

Pasien

• Pengurangan belanja untuk perawatan penyakit diare dan pengurangan biaya • Pengurangan belanja untuk transportasi dalam mendapatkan perawatan penyakit • Pengurangan waktu dalam mendapatkan perawatan penyakit

• Nilai dari hari kerja • Pengelolaan sumber daya air yang hilang. yang lebih efektif • Nilai dari kehilaganan waktu orang tua dalam perawatan anak • Nilai dari pencegahan kematian akibat penyakit.

• Menghemat waktu dalam mendapatkan air minum dan sanitasi dasar. • Minimalisasi peralatan kerja di tingkat rumah tangga • Terhindar dari sumber air yang mahal. • Peningkatan nilai permukiman. • Waktu luang untuk bermacam kegiatan.

Konsumen

Pertanian dan • Pengurangan belanja untuk Industri biaya karyawan yang sakit diare

• Pengurangan dampak produktivitas oleh penyakit pada karyawan

• Pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif • Hemat waktu dan peningkatan pendapatan • Tata guna lahan

Sumber: WHO, 2004 (Guy Hutton and Laurence Haller. Evaluation of The Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at The Global Level. WHO. Geneva. 2005.)

Sebagai ilustrasi, pada studi yang dilakukan WHO pada tahun 2004, setiap investasi USD 1 akan meningkatkan benefit antara USD 5-11 tergantung dari wilayah dan pilihan intervensi yang dilakukan. Namun demikian, nilai manfaat ini tidak serta-merta langsung didapatkan. Hal ini karena sifat benefit yang mengurangi belanja dan waktu kerja akibat sakit diare.

132


5.1.4

Pencapaian Sasaran Air Minum dan Sanitasi Dasar

Berdasarkan konsep dan definisi operasional tersebut, kondisi capaian saat ini adalah seperti ditunjukkan dalam tabel berikut dibawah. Saat ini pelayanan air minum terlindungi (total) baru mencapai 57,2 persen dan 18,4 persen pelayanan air perpipaan. Sementara itu pelayanan air minum terlindungi dan air perpipaan harus mencapai masing-masing 69,1 persen dan 57,4 persen untuk memenuhi target MDGs. Dengan demikian terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara target dan kondisi nyata pelayanan air perpipaan. Di lain pihak, pelayanan air minum terlindungi sudah hampir mencapai target yang telah ditetapkan. (Bappenas. Laporan MDGs 2007. Jakarta. 2007) Dibanding air minum, sekilas sanitasi dasar memperlihatkan kondisi yang jauh lebih cerah. Ilustrasi di bawah ini memperlihatkan bahwa terdapat sekitar 81,8 persen proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi layak di perkotaan dan 60 persen di pedesaan. Hal ini berarti bahwa target MDG sudah tercapai beberapa tahun yang lampau. Namun demikian, apabila dicermati kondisi kualitas prasarana yang ada maka angka akses terhadap prsarana yang layak akan turun secara signifikan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan pelayanan sanitasi di pedesaan yang pelayanannya cenderung jauh lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Gambar 5.1 Cakupan Pelayanan Air Minum 80.0

Target MDG Pelayanan Air Terlindungi (Total) 2015

70.0

69.1

57.2

60.0 50.0

57.4

43.4 38.2

40.0 30.0

19.2

20.0

18.4

Target MDG Pelayanan Air Minum Perpipaan (Total) 2015

14.7

10.0

2015

2010

2005

2000

1995

1990

-

Pelayanan Air Minum Perpipaan (Total) Pelayanan Air Minum Terlindungi (Total) Target MDG Pelayanan Air Minum Perpipaan (Total) Target MDG Pelayanan Air Non-Perpipaan Terlindungi (Total)

Melihat kondisi dan target yang telah diuraikan, tantangan Penyediaan Air Minum, dapat dirangkum sebagai berikut: •

Cakupan pembangunan yang sangat besar. Sebaran penduduk yang tidak merata, serta beragamnya wilayah Indonesia (yang meliputi pantai-pegunungan-pedalaman-bantaran sungai-kota-desa), menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan terutama dalam hal akses pemeliharaan infrastruktur dan pilihan teknologi yang digunakan.

133


•

Keterbatasan sumber pendanaan. Kemampuan pendanaan dari sumber pemerintah yang terbatas.

•

Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku. Hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang mengurangi daerah tutupan tanah sehingga menyebabkan daya dukung hutan terhadap sistem siklus air semakin menurun.

•

Jumlah kepadatan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi.

•

Problema kemiskinan yang diderita penduduk turut menjadi penyebab rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses air minum yang layak.

•

Lemahnya kemampuan manajerial operator air minum. Gambar 5.2 Cakupan Pelayanan Sanitasi Dasar 90

69.3

70 60

Target MDG (Kota) 2015 78.8

81.8

80

Target MDG (Total) 2015 65.5

60.0

57.5

50 40 30 20

Target MDG (Desa) 2015 59.6

30.9 19.1

10

2015

2010

2005

2000

1995

1990

0

Proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi dasar (desa dan kota) (%) Proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi dasar (desa) (%) Proporsi rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi dasar (kota) (%)

Sedangkan permasalahan dan tantangan dalam penyediaan sanitasi dasar dapat dirumuskan sebagai berikut: • • • •

•

134

pengetahuan, yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai sanitasi dan dampaknya terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, perilaku, yaitu perilaku masyarakat belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat ekonomi, yaitu keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu sama sekali membeli atau membangun fasilitas sanitasi. kerangka kebijakan, yaitu masih rendahnya kepedulian dan wawasan pemerintah, politisi, bahkan dunia usaha terhadap persoalan sanitasi yang menyebabkan kebijakan sanitasi selalu berada dalam prioritas bawah, persepsi, yaitu persepsi keliru yang menyatakan bahwa persoalan sanitasi adalah persoalan individu bukan persoalan masyarakat padahal dengan melihat dampaknya maka sanitasi merupakan tanggungjawab bersama masyarakat bukan tanggungjawab individu,


• •

gender, yaitu adanya kesenjangan gender dalam proses pengambilan keputusan selalu menempatkan sanitasi pada urutan bawah dalam kebijakan publik, teknologi, yaitu beragamnya teknologi dalam sanitasi yang kadangkala menyebabkan munculnya ketidak-cocokkan antara kebutuhan masyarakat dengan yang disediakan oleh pemerintah, selain itu varian teknologi tertinggi (yang ideal) masih cukup mahal untuk diterapkan di Indonesia.

5.2 Metodologi Pertanyaan mendasar berikutnya adalah berapa besar pendanaan untuk mencapai target MDGs 2015 sektor air minum dan sanitasi dasar ini? Dalam kajian internasional, telah dilakukan sebanyak 11 laporan kebutuhan dana untuk mencapati target-10. Kisaran budget antara USD 10 miliar/tahun hingga USD 30 miliar/tahun. Apabila mempertimbangkan pelayanan sanitasi dasar dengan IPAL terpadu yang melayani setiap rumah tangga maka dibutuhkan biaya sekitar USD 80 triliun/tahun. Biaya ini juga termasuk pertimbangan pelestarian lingkungan dengan penerapan prinsip Manajemen Sumber Daya Air Terpadu dan Ekologis. (Jereme Toubkess. Costing MDG Target 10 on Water Supply and Sanitation: Comparative Analysis, Obstacles and Recommendations. World Water Council. Maret 2006) Beberapa hal yang menjadi kunci dalam estimasi pendanaan untuk target air minum dan sanitasi dasar ini adalah: 1.

Lingkup Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Dasar

Apakah SPAL terpadu masuk ke dalam pertimbangan pelayanan sanitasi dasar menjadi perdebatan para pakar dan pemerhati kebijakan. Hal yang sama dengan infrastruktur waduk dan salurannya. Infrastruktur hulu ini menjadi hal pokok ketika menjawab ketersediaan air baku di perkotaan serta tantangan perubahan iklim dalam pola adaptasinya nanti. Penetapan kerangka waktu yang akan digunakan. Amanat dokumen MDGs tidak menyebutkan secara mendasar dari tahun berapa target dimulai. Beberapa berpendapat dari tahun 1990, sebagian lain dari tahun 2000. Hal yang patut menjadi dasar penghitungan ini adalah termasuk konsistensi ketersediaan data serta konsep dan definisi yang digunakan. Seperti terlihat pada grafik indikator sanitasi dasar, antara tahun 1994-1996 terjadi lompatan ekstrim sehingga mempengaruhi pengitungan pencapaian. Sehingga saat ini boleh dikatakan, pelayanan sanitasi dasar telah dicapai jika menggunakan tahun dasar 1990. Dugaan ‘kecurigaan’ sementara adalah pada tahun-tahun (1994-1996) ini terjadi perubahan konsep dan definisi sanitasi dasar dan/atau perubahan metodologi survei itu sendiri. Pada dasarnya, data dan informasi yang ada kurang menggambarkan kondisi sarana air minum dan sanitasi dasar yang ada pada saat ini. Data yang tersedia hanya menyangkut pendekatan indikator atas proporsi cakupan masyarakat (rumah tangga) terhadap sumber air untuk minum dan sanitasi dasar. Hal ini tidak cukup menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya kualitas air minum, efektifitas penggunaannya, kondisi fisik infrastrruktur, berapa jumlah pemakai, ketersediaan sepanjang waktu (hari, bulan, tahun). Sehingga sulit ditentukan

135


infrastruktur mana saja yang cukup direhabilitasi dan mana saja yang memang perlu konstruksi baru. Sebagai ilustrasi, pemahaman tangki septik oleh masyarakat adalah bak tampungan tinja di tiap rumah. Namun demikian, apakah kualitas dan desain konstruksi tangki septik tersebut terjamin sesuai standar? Hal ini tidak bisa dibuktikan dalam kerangka kuesinoer yang diajukan dalam Susenas BPS. 2.

Target Populasi yang Akan Dilayani.

Seiring perkembangan jaman, migrasi penduduk dari desa ke kota semakin besar. Selain itu, munculnya kota-kota baru juga mendorong jumlah penduduk di perkotaan. Hal lain yang patut jadi pertimbangan adalah kawasan sub-urban dimana kepadatan penduduk sudah menunjukkan perkotaan tapi pola permukiman masih cenderung perdesaan. Hal ini memicu timbulnya kawasan kumuh yang rentan penyakit dan perubahan lingkungan. Selain itu juga data yang tersedia saat ini kurang menggambarkan kondisi demografi lainnya seperti: pantaipegunungan, sungai-pedalaman, kepulauan-daratan, dimana sebenarnya faktor-faktor ini mempengaruhi pola penyediaan air minum dan sanitasi dasar. Dengan demikian, pendekatan tradisional desa-kota kurang bisa membidik problem real demografi. 3.

Tingkat Pelayanan

Target ini tidak memberikan informasi yang jelas mengenai tingkat pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Sehingga, pilihan teknologi akan bervariasi menurut lokasi, jaman, dan model proyek. Beberapa hal yang menjadi isu mengenai tingkat pelayanan adalah:

Tingkat standar pelayanan akan berubah mengikuti jaman dan tantangan yang akan berpengaruh pada skala investasi yang dibutuhkan. Tingkat pelayanan beragam menurut perdesaan dan perkotaan bahkan menurut daerah/wilayah masing-masing menurut kondisi sosial-ekonomi masyarakat, budaya dan norma, dan kelayakan pilihan teknologi.

4.

Penetapan Satuan Biaya Hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan satuan biaya ini adalah:

Ketersediaan sumber air. Tingkat inflasi Kedalaman tingkat pembiayaan yang meliputi operasional, pemeliharaan, penggantian atau recovery cost, transmisi, biaya penyelenggaraan kelembagaan (perencanaan, monitoring, dan perundangan), serta biaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang perlu dijelaskan setiap komponennya.

Demikian hal-hal yang berpengaruh dalam estimasi pembiayaan MDGs sektor air minum dan sanitasi dasar. Komponen ini kemudian diterjemahkan dalam proses penghitungan nantinya. Secara umum, proses penghitungan MDGs sektor air minum dan sanitasi dasar diringkas dalam diagram berikut:

136


Gambar 5.3 Flowchart Penghitungan Pembiayaan MDGs untuk Air Minum dan Sanitasi Dasar

Selanjutnya, beberapa hal yang menjadi asumsi dalam estimasi ini adalah sebagai berikut (Bappenas. Laporan MDGs 2007. Jakarta. 2007): Tabel 5.2 Definisi Air Minum dan Sanitasi Dasar Terlindungi

Intervensi

Terlindungi

Tak terlindungi

Air Minum

• • • • • •

Sambungan rumah Hidran umum Sumur bor Mata air/sumur gali terlindungi Penampung air hujan Desinfeksi di tingkat konsumen

• • • • •

Sanitasi Dasar

• • • •

SPAL Tangki septik Cubluk sederhana Cubluk berventilasi

• Jamban umum • Jamban terbuka

Sumur tak terlindung Mata air tak terlindung Pedagang air Air kemasan Air yang disediakan melalui truk

Sumber: Global Water Supply and Sanitation Report, WHO-UNICEF, tahun 2000

5.3 Kebutuhan Biaya 5.3.1

Asumsi Perhitungan

Target cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dasar ini dihitung dari basis tahun 2000. Hal ini disebabkan pada data sanitasi dasar tahun 1994-1996 terjadi lonjakan cakupan hampir 2 kali lipat (dari 32% menjadi 55%). Beberapa dugaan sementara yang terjadi pada tahun ini adalah adanya perubahan konsep dan definisi dari sanitasi dasar, selain itu juga dimungkinkan perubahan metodologi dalam melakukan survei. Oleh karena itu, jika akan

137


digunakan basis tahun penghitungan tahun 1990, lonjakan cakupan pelayanan sanitasi harus dilakukan penyesuaian konsep dan definisi serta metodologi. Dengan konsep dan definisi operasional tersebut, berdasarkan data tahun 2000 (lihat Tabel 5.1 dan 5.2), diestimasikan rata-rata pertumbuhan untuk mencapai target pelayanan MDGs hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut: Gambar 5.4 Cakupan Pelayanan Air Minum untuk Mencapai Target MDGs 2015 80.00 70.00 60.00

(%)

50.00

Total

40.00

Kota

30.00

Desa

20.00 10.00

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

0.00

Tahun

Sumber: Hasil Perhitungan Proyeksi Data Susenas BPS

Sedangkan untuk kondisi capaian sanitasi dasar adalah sebagai berikut: Gambar 5.5 Cakupan Pelayanan Sanitasi Dasar untuk Mencapai Target MDGs 2015 90 80

Cakupan (%)

70 60 Total

50

Kota 40

Desa

30 20 10

20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15

0

Tahun


Tabel 5.3 Biaya Investasi Awal Per Kapita Subsektor

Biaya Investasi Awal per kapita (USD tahun 2000) Afrika

Air Minum Terlindungi Sambungan Rumah Hidran Umum

Sumur Bor Sumur Gali Air Hujan Disinfeksi pada pengguna

138

Asia

LA&C

102 31

92 64

144 41

23 21

17 22

55 48

49 0,13

34 0,094

36 0,273


Biaya Investasi Awal per kapita (USD tahun 2000)

Subsektor

Afrika

Asia

LA&C

Sanitasi Dasar Terlindungi SPAL Kota SPAL Komunal

120 52

154 60

160 112

Tangki Septik Cubluk berventilasi Cubluk sederhana

115 57 39

104 50 26

160 52 60

Sumber: WHO, 2004 Keterangan: dalam penghitungan selanjutnya, biaya ini meningkat berdasar asumsi inflasi pertahun sebesar 6%.

Estimasi pembiayaan disini termasuk di dialamnya sumber daya yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayananan dan merawatnya. Oleh karena itu, pembiayaan dibagi menurut 2 jenis, yaitu biaya investasi awal dan biaya pelayanan. Tabel 5.4 Asumsi yang Digunakan untuk Menentukan Biaya Komposisi Operasional dan Pemeliharaan Tahunan

Sub sektor

Umur bangunan (tahun)

Operasional, Perlindungan PHBS dalam % pemiliharaan, dan sumber air sbg % biaya tahunan pengawasan dalam % biaya tahunan (rentang) biaya tahunan (rentang) (rentang)

Air Minum Terlindungi

Sambungan Rumah*

40 (30-50)

30 (30-30)

-

10 (5-15)

Hidran Umum

20 (10-30)

5 (0-10)

-

10 (5-15)

Sumur Bor

20 (10-30)

5 (0-10)

-

5 (0-10)

Sumur Gali

20 (10-30)

5 (0-10)

-

5 (0-10)

Penangkap Air Hujan

20 (10-30)

10 (5-15)

-

0

SPAL Kota&Komunal**

40 (30-50)

30 (15-45)

5 (0-10)

-

Tangki Septik***

30 (20-40)

10 (0-10)

5 (0-10)

-

Cubluk Berventilasi****

20 (10-30)

5 (0-10)

5 (0-10)

-

Cubluk Sederhana

20 (10-30)

5 (0-10)

5 (0-10)

-

Sanitasi Terlindungi

Sumber: WHO, 2004 Keterangan: * = Biaya pengolahan air (60 liter/orang/hari), USD 0.30/M3 (Afrika dan Amerika Latin) dan USD 0.20/m3 (Asia) pengolahan dan distribusi ** = Biaya pengolahan air buangan SPAL kota, USD 0.15/M3 (rentang: USD 0.10 - 0.20), data WHO *** = Biaya pengolahan air buangan ke cubluk sekitar USD 2/kapital/tahun. Sedangkan untuk tangki septik sekitar USD 3/kapita/tahun **** = Biaya ini menurut tahun dasar 2000, selanjutnya diperhitungkan inflasi per tahun sekitar 6%

Yang termasuk biaya investasi awal disini adalah: perencanaan dan pengawasan kegiatan konstruksi, perangkat keras, konstruksi, proteksi sumber air, dan pelatihan awal

139


operator. Sedangkan biaya pelayanan adalah peralatan operasional, pemeliharaan perangkat keras dan penggantian suku cadang, pengurasan tangki septik dan cubluk, peraturan perundangan dan pengawasan terhadap kualitas air minum, perlindungan dan pemantauan kualitas sumber air bersih, pengolahan air minum serta distribusinya, serta aktivitas pendidikan PHBS sehubungan dengan air minum dan sanitasi dasar. Beberapa kesulitan ditemui terutama dalam penghitungan untuk biaya pelayanan karena kekurangan dalam sumber data. Nilai yang digunakan tersebut diambil dari asumsi dan beberapa sumber penelitan WHO dan Bank Dunia. Sedangkan tabel berikut merupakan biaya tahunan pelayanan per kapita untuk orang yang telah terlayani. Tabel 5.5 Biaya Pemeliharaan Tahunan Per Kapita Intervensi

Biaya tahuan perkapita untuk orang yang telah menerima akses pelayanan (USD tahun 2000) Afrika

Asia

Amerika Latin

Air Minum Terlindungi

Hidran Umum

2,4

4,95

Sumur Bor

1,7

1,26

3,17 4,07

Sumur Gali

1,55

1,63

3,55

Penampungan Air Hujan

3,62

2,51

2,66

Disinfeksi

0,33

0,26

0,58

12,75

9,95

15,29

8,34

5,97

9,06

Pengaturan air perpipaan (hardware &software) Pengaturan air perpipaan (software) Sanitasi Dasar Terlindungi

Tangki Septik

9,75

9,1

12,39

Cubluk berventilasi

6,21

5,7

5,84

Cubluk sederhana SPAL (hardware & software) SPAL (software)

4,88

3,92

6,44

10,03

11,95

13,38

4,84

5,28

6,46

Sumber: WHO, 2004 Keterangan: * = Biaya ini menurut tahun dasar 2000, selanjutnya diperhitungkan inflasi per tahun sekitar

6%

5.3.2

Hasil Perhitungan

Hasil yang didapatkan adalah estimasi biaya di Indonesia berdasarkan asumsi di atas adalah sebagai berikut: 5.3.2.1

Rekapitulasi Estimasi Pembiayaan Air Minum

Secara garis besar, hasil perhitungan estimasi pembiayaan untuk mencapai target MDGs tahun 2015 untuk air minum dapat dilihat pada Tabel 5.6 di bawah ini.

140


Tabel 5.6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Estimasi Pembiayaan Untuk Pencapaian Target MDGs Air Minum Per Tahun 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cakupan Pelayanan (%)

Jenis

60,02

61,68

63,35

65,02

66,69

68,36

70,03

71,70

Jenis Pelayanan (%) a. Sambungan Rumah

21,19

23,16

24,80

26,78

28,40

30,03

31,69

33,11

b. Hidran Umum

6,65

7,08

7,08

7,42

7,80

8,16

8,32

8,66

c. Sumur Bor Terlindungi

11,82

11,56

11,60

11,62

11,59

11,57

11,61

11,47

d. Sumur Gali Terlindungi

16,91

16,46

16,50

15,84

15,58

15,30

15,19

15,20

e. Penampung Air Hujan

3,45

3,42

3,37

3,36

3,33

3,30

3,27

3,26

229.442,60

232.634,50

233.477,40

239.018,20

242.210,10

245.401,90

248.593,80

253.572,40

137.700,86

143.499,70

147.916,91

155.416,99

161.535,51

167.760,51

174.090,24

181.811,41

5.692,28

5.798,84

4.417,22

7.500,08

6.118,52

6.225,01

6.329,72

7.721,17

Target Jumlah Penduduk Terlayani Total menurut Teknologi a. Sambungan Rumah (ribu jiwa) 48.613,05 53.886,98 b. Hidran Umum (ribu jiwa) 15.257,68 16.459,66 c. Sumur Bor Terlindungi (ribu jiwa) 27.113,57 26.898,64 d. Sumur Gali Terlindungi (ribu jiwa) 38.800,17 38.299,33 e. Penampung Air Hujan (ribu jiwa) 7.916,86 7.954,00 f. Total (ribu jiwa) 137.701,34 143.498,61

57.900,97 16.539,50 27.078,63 38.520,00 7.878,12 147.917,22

64.011,07 17.727,58 27.770,03 37.872,02 8.028,27 155.408,97

68.776,94 18.885,06 28.074,96 37.728,61 8.065,41 161.530,97

73.698,95 20.024,72 28.401,38 37.539,38 8.102,54 167.766,97

78.777,12 20.692,55 28.868,62 37.758,41 8.139,68 174.236,39

83.962,69 21.963,28 29.072,33 38.555,54 8.259,30 181.813,15

TOTAL PEMBIAYAAN (USD ribu) a. Investasi Awal

717.991,87

1.277.085,32

1.052.230,71

1.143.731,90

1.204.314,48

1.417.400,36

Penduduk a. Total (ribu jiwa)

b. Terlayani (ribu jiwa) c. Target Pelayanan pertahun (ribujiwa)

b. Operasional c. Pemeliharaan Total

696.855,35 445.885,07

520.559,38

583.904,60

679.619,90

772.602,01

875.587,68

985.024,22

1.111.897,03

1.078.244,75

1.239.968,63

1.387.308,76

1.597.483,30

1.800.770,58

2.025.725,58

2.271.330,68

2.550.787,68

2.220.985,17

2.736.919,71

2.689.205,23

3.554.188,53

3.625.603,30

4.045.045,17

4.460.669,37

5.080.085,07


141

976.391,70

Bab 5. Pembiayaan Bidang Air Minum dan Sanitasi

Dalam perhitungan ini, investasi awal dalam pelayanan air minum mencakup biayabiaya untuk perencanaan dan pengawasan kegiatan konstruksi, perangkat keras, konstruksi, proteksi sumber air, dan pelatihan awal operator. Sedangkan biaya operasional dan pemeliharaan dikategorikan sebagai biaya pelayanan yang mencakup biaya-biaya: peralatan operasional, pemeliharaan perangkat keras dan penggantian suku cadang, peraturan perundangan dan pengawasan terhadap kualitas air minum, perlindungan dan pemantauan kualitas sumber air bersih, pengolahan air minum serta distribusinya, serta aktivitas pendidikan PHBS sehubungan dengan air minum dan sanitasi dasar. Selanjutnya, deskripsi hasil penghitungan dapat dijelaskan pada gambar berikut: Gambar 5.6 Cakupan Air Minum Menurut Pilihan Teknologi 35

Cakupan (%)

30 25

Sambungan Rumah

20

Hidran Umum Sumur Bor Terlindungi

15

Sumur Gali Terlindungi Penampung Air Hujan

10 5 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


Gambar 5.7 Cakupan Air Minum Menurut Pilihan Teknologi di Perkotaan 60

Cakupan (%)

50 Sambungan Rumah

40

Hidran Umum 30

Sumur Bor Terlindungi Sumur Gali Terlindungi

20

Penampung Air Hujan

10 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tahun


142


Gambar 5.8 Cakupan Air Minum Menurut Pilihan Teknologi di Perdesaan

Cakupan (%)

25 20 Sambungan Rumah Hidran Umum

15

Sumur Bor Terlindungi 10

Sumur Gali Terlindungi Penampung Air Hujan

5 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tahun


Tiga grafik di atas menjelaskan mengenai rincian target dari Gambar 5.4 dan 5.5. Rincian tersebut mencakup pilihan-pilihan teknologi yang digunakan dalam instervensi peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi dasar. Pada Gambar 5.7 terlihat bahwa untuk wilayah perkotaan bentuk pelayanan yang diprioritaskan adalah sambungan rumah (perpipaan). Hal ini mengingat bahwa lahan kota makin sempit dan semakin tidak memadai untuk penerapan teknologi lainnya seperti sumur. Selain itu juga, tingkat pencemaran air tanah di perkotaan juga semakin tinggi baik disebabkan oleh limbah domestik maupun industri. Sedangkan untuk wilayah perdesaan, bentuk layanan yang menjadi prioritas adalah hidran umum dan sumur gali terlindungi. Masyarakat perdesaan cenderung masih senang berkumpul dan bersosialisasi sehingga mereka lebih mudah menerima keberadaan fasilitas komunal seperti hidran umum dan keberadaan fasilitas ini juga akan memperkuat budaya tersebut. Selain itu, dengan jarak antar rumah yang cukup jauh, fasilitas hidran umum ini dapat memberikan efisiensi pelayanan. Gambar 5.9 Pembiayaan Tahunan Air Minum Menurut Desa-Kota 1.600.000 1.400.000

USD (ribu)

1.200.000 1.000.000 Desa

800.000

Kota

600.000 400.000 200.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


143


Pada grafik di atas, investasi awal di perkotaan hampir 5-7 kali lipat dari perdesaan. Hal ini disebabkan karena prioritas pilihan teknologi pada kedua wilayah tersebut berbeda. Seperti telah diuraikan di atas, di perkotaan didorong untuk menggunakan perpipaan sedangkan di perdesaan didorong menggunakan hidran umum dan sumur gali terlindungi. Gambar 5.10 Biaya Operasional Tahunan untuk Air Minum 1.200.000

USD (ribu)

1.000.000 800.000 Desa

600.000

Kota

400.000 200.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


Selanjutnya, biaya operasional yang meliputi biaya pengolahan air baku berkembang dari USD 445 juta pada tahun 2008 hingga USD 1,4 miliar. Gambar 5.11 Biaya Pemeliharaan Tahunan untuk Air Minum 3.000.000 2.500.000

USD (ribu)

2.000.000 Desa

1.500.000

Kota

1.000.000 500.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


Grafik pada Gambar 5.11 menggambarkan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun. Biaya ini berkisar antara USD 1,078 miliar pada tahun 2008 hingga USD 2,55 miliar pada tahun 2015.

144


Gambar 5.12 Total Biaya untuk Air Minum per Tahun 6.000.000

USD (ribu)

5.000.000 4.000.000 Pemeliharaan 3.000.000

Operasional Investasi Awal

2.000.000 1.000.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


Dengan menggunakan pilihan-pilihan teknologi penyediaan air minum di atas (perpipaan, hidran umum dan sumur gali), diperoleh jumlah total biaya sekitar USD 2,2 miliar pada tahun 2008, yang kemudian meningkat hingga sebesar USD 5,08 miliar pada tahun 2015. Gambar 5.13 Proporsi Pembiayaan untuk Air Minum 100%

Proporsi (%)

80%

60%

Pemeliharaan Operasional Investasi Awal

40%

20%

0% 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


Komponen biaya terbesar adalah komponen pemeliharaan yaitu sebesar rata-rata 45% per tahun. Hal ini bisa dipahami karena biaya ini mencakup biaya pemeliharaan untuk seluruh penduduk yang telah mendapatkan pelayanan air minum dan sanitasi dasar yang memenuhi syarat. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk perlindungan air baku serta berbagai kegiatan pemeliharaan yang bersifat in-kind (dalam bentuk barang atau jasa). Selanjutnya, ketika prinsip full cost recovery (pemulihan biaya) diterapkan, akan dapat ditentukan pembagian peran dan tanggung jawab dalam pembiayaan layanan air minum untuk pencapaian target MDGs. Misalnya, Pemerintah bertanggungjawab untuk menanggung investasi awal konstruksi sedangkan biaya pemeliharaan dan operasional ditanggung oleh masyarakat.

145


5.3.2.2

Rekapitulasi Pembiayaan Sanitasi Dasar

Pembiayaan sanitasi menghadapi permasalahan tersendiri, yaitu penggunaan definisi yang releven. Ketika IPAL diterapkan, instalasi ini tidak sekedar mengolah air limbah dari tinja tapi lebih luas dari pada itu yaitu air limbah dari aktivitas mandi, cuci, masak, bahkan industri kecil (rumah tangga). Oleh karena itu, penghitungan untuk pembiayaan akhirnya harus lebih detil secara teknis menyangkut timbulan BOD dan COD dari air limbah tersebut, tidak sekedar jumlah kuantitas air limbah. Namun demikian, untuk studi ini diasumsikan penghitungan untuk IPAL dianggap flat (tidak memandang timbulan kualitas) seperti pada penghitungan WHO, 2004. Dari Tabel 5.7, pada tahun 2015 diharapkan jumlah penduduk yang menikmati fasilitas sanitasi dasar sekitar 206,3 juta dari total penduduk Indonesia yaitu sekitar 253,6 juta jiwa. Hal ini sesuai target MDGs yaitu sekitar 81,35%. Berikut akan dijelaskan lebih detil mengenai komponen pembiayaan tiap wilayah. Gambar 5.14 Cakupan Sanitasi Dasar Menurut Pilihan Teknologi 60

Cakupan (%)

50 SPAL Kota

40

SPAL Komunal 30

Tangki Septik Cubluk Berventilasi

20

Cubluk Sederhana

10 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun


Target umum peningkatan pelayanan sanitasi dasar secara nasional adalah peningkatan penggunaan tangki septik di skala rumah tangga. Gambar 5.15 Cakupan Sanitasi Dasar Menurut Pilihan Teknologi di Perkotaan 70

Cakupan (%)

60 SPAL Kota

50

SPAL Komunal

40

Tangki Septik 30

Cubluk Berventilasi

20

Cubluk Sederhana

10 0 2008

2009

2010

2011 Tahun


146

2012

2013

2014


Tabel 5.7 Rekapitulasi Penghitungan Estimasi Pembiayaan Tahunan Sanitasi Dasar URAIAN

2008

Cakupan Pelayanan (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

72.01

73.34

74.68

76.01

77.35

78.68

80.02

81.35

a. SPAL Kota

0,77

1,58

2,98

3,56

4,04

4,53

5,18

5,81

b. SPAL Komunal

2,26

2,66

3,38

3,80

4,17

4,49

4,87

5,42

Jenis Pelayanan

c. Tangki Septik

46,73

47,81

48,36

49,16

50,39

51,47

52,50

53,42

d. Cubluk Berventilasi

14,01

13,43

12,39

12,15

11,77

11,56

11,17

10,77

e. Cubluk Sederhana

8,23

7,86

7,56

7,35

6,99

6,64

6,30

5,93

a. Total (ribu jiwa)

229.442,60

232.634,50

233.477,40

239.018,20

242.210,10

245.401,90

248.593,80

253.572,40

b. Terlayani (ribu jiwa)

165.219,07

170.621,90

174.355,73

181.683,05

187.341,44

193.084,94

198.913,71

206.281,15

5.317,64

5.402,83

3.733,84

7.327,31

5.658,39

5.743,50

5.828,77

7.367,44

Penduduk

c. Target Pelayanan per tahun (ribu jiwa)

Target Jumlah Penduduk Terlayani Total menurut Teknologi

a. SPAL Kota

1.777,63

3.677,72

6.958,88

8.499,05

9.775,65

11.113,47

12.870,03

14.731,06

b. SPAL Komunal

5.181,40

6.183,63

7.901,67

9.093,67

10.090,44

11.019,83

12.099,66

13.741,24

107.225,24

111.215,86

112.911,47

117.493,03

122.039,72

126.296,33

130.503,64

135.448,26

d. Cubluk Berventilasi

c. Tangki Septik

32.153,10

31.253,88

28.936,52

29.029,67

28.503,56

28.356,82

27.778,37

27.313,63

e. Cubluk Sederhana

18.884,40

18.291,32

17.656,56

17.568,04

16.932,41

16.297,49

15.663,33

15.045,50

165.221,77

170.622,42

174.365,11

181.683,47

187.341,77

193.083,94

198.915,02

206.279,68

872.625,88

1.297.136,12

1.419.559,24

1.500.425,10

1.467.829,01

1.519.643,62

1.747.361,07

2.155.306,97

12.145,34

18.243,31

29.141,22

36.568,88

43.772,03

51.693,57

61.817,19

74.717,89

2.602.331,68

2.874.274,63

3.148.738,22

3.496.546,28

3.846.832,40

4.225.780,61

4.642.988,86

5.136.073,20

3.487.102,90

4.189.654,05

4.597.438,68

5.033.540,25

5.358.433,45

5.797.117,81

6.452.167,11

7.366.098,06

TOTAL

TOTAL PEMBIAYAAN (USD ribu)

a. Investasi Awal b. Operasional c. Pemeliharaan Total

Sumber: Hasil penghitungan Data Proyeksi Susenas BPS

147


Sedangkan khusus di perkotaan, masyarakat dikembangkan teknologi SPAL (Sistem Pengolahan Air Limbah) skala kota dan SPAL komunal (mencakup 80-100 kepala keluarga). SPAL kota diharapkan pada tahun 2015 mencapai 10% dari penduduk perkotaan (atau sekitar 14,7 juta jiwa). Gambar 5.16 Cakupan Sanitasi Dasar Menurut Pilihan Teknologi di Perdesaan 45 40 35

Cakupan (%)

30

SPAL Komunal

25 Tangki Septik

20 Cubluk Berventilasi

15 Cubluk Sederhana

10 5 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tahun


Pada wilayah perdesaan, pilihan teknologi yang dikembangkan adalah tangki septik dan mempertahankan penggunaan cubluk. Hal ini dengan asumsi bahwa lahan di perdesaan masih cukup luas. Namun demikian, perlu juga diantisipasi perkembangan sub-urbanisasi di wilayah perdesaan. Untuk itu, dikembangkan juga teknologi SPAL komunal untuk wilayah perdesaan yang sudah padat penduduk. Pada akhir tahun 2015 diharapkan komposisi SPAL komunal sekitar 6%, tangki septik sebesar 44,14%, cubluk berventilasi sekitar 16%, dan cubluk sederhana 10%. Gambar 5.17 Pembiayaan Menurut Desa-Kota 2.500.000

USD (ribu)

2.000.000 1500.000 Desa Kota 1.000.000 500.000

0 2008

2009

2010

2011 Tahun


148

2012

2013

2014

2015


Pembiayaan tahunan untuk investasi awal di perkotaan lebih besar dari perdesaan. Hal ini disebabkan antara lain pilihan teknologi yang digunakan. Di desa lebih cenderung penggunaan teknologi sanitasi dasar on-site, yaitu tangki septik dan cubluk. Investasi awal pada tahun 2008 sekitar USD 872 juta sedangkan tahun 2015 sekitar USD 2,15 miliar. Gambar 5.18 Pembiayaan Operasional Sanitasi Dasar 80.000 70.000

USD (ribu)

60.000 50.000 Desa

40.000

Kota

30.000 20.000 10.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun

Sumber: Hasil Perhitungan Proyeksi Data Susenas BPS Gambar 5.19. Pembiayaan Pemeliharaan Sanitasi Dasar 3.500.000 3.000.000

USD (ribu)

2.500.000 2.000.000

Kota

1.500.000

Desa

1.000.000 500.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tahun Sumber: Hasil Perhitungan Proyeksi Data Susenas BPS

Pembiayaan operasional dan pemeliharaan tahunan antara desa dan kota dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tahun 2008, biaya operasional mencapai USD 12,1 juta sedang pada tahun 2015 mencapai USD 74,7 juta. Sedangkan untuk pembiayaan pemeliharaan tahun 2008 sekitar USD 2,6 miliar selanjutnya menigkat per tahun hingga 2015 sebesar USD 5,1 miliar.

149


Grafik berikut menjelaskan mengenai perbandingan antar komponen biaya: investasi awal, operasional, dan pemeliharaan. Biaya operasional untuk sanitasi dasar sangat kecil jika dibandingkan dengan yang lain. Hal ini mengingat bahwa biaya operasional untuk sanitasi dasar hanya meliputi teknologi SPAL kota dan SPAL komunal. Sedangkan untuk teknologi tangki septik dan cubluk relatif tidak membutuhkan biaya operasional, yang diperlukan hanya biaya pemeliharaan saja. Gambar 5.20 Jumlah Biaya Berdasarkan Komponen 8.000.000 7.000.000

USD (ribu)

6.000.000 5.000.000

Pemeliharaan

4.000.000

Operasional

3.000.000

Investasi Awal

2.000.000 1.000.000 0 2008

2009

2010

2012

2011

2013

2014

2015

Tahun


Total pembiayaan untuk sanitasi dasar untuk mencapai target MDGs, berkisar dari tahun 2008 sebesar USD 3,5 miliar hingga pada tahun 2015 sekitar USD 7,4 miliar. Namun demikian, jika diterapkan prinsip full cost recovery pada pelayanan, maka pembiayaan untuk pemeiliharaan dan operasional dapat diserahkan kepada masayarakat. Selanjutnya, Pemerintah dapat fokus pada biaya investasi awal saja. Gambar 5.21 Proporsi Pembiayaan Berdasarkan Komponen Biaya 100%

Proporsi (%)

80%

60%

Pemeliharaan Operasional Investasi Awal

40%

20%

0% 2008

2009

2010

2011

2012

Tahun


150

2013

2014

2015


5.4

Strategi Pembiayaan

Pembiayaan air minum dan sanitasi dasar di Indonesia sekitar USD 5,7 miliar (Rp 52,4 triliun) pada tahun 2008 selanjutnya meningkat per tahun hingga mencapai USD 12,4 miliar (Rp 114,1 triliun) pada tahun 2015. Namun demikian, biaya ini meliputi seluruh komponen yaitu investasi awal dan biaya pelayanan. Jika menerapkan prinsip penyelenggaraan full cost recovery, dimana biaya pelayanan ditanggung oleh masyarakat, maka biaya investasi awal untuk air minum dan sanitasi dasar yang ditanggung Pemerintah adalah sekitar USD 1,6 miliar (Rp 14,7 triliun) pada tahun 2008 kemudian meningkat hingga tahun 2015 sekitar USD 3,6 miliar (Rp 33,12 triliun).

5.4.1

Kebijakan Pendanaan Air Minum dan Sanitasi

Pada tahun 2006, telah dicoba dilakukan studi mengenai profil pembiayaan publik sektor air minum dan sanitasi oleh proyek WASPOLA (Brian Smith & Jemima Sy. Kajian Pendanaan Publik untuk Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Jakarta. Desember 2006). Secara umum, hasil studi tersebut dapat disarikan dalam uraian-urain di bawah ini. Pendanaan publik untuk sektor ini berasal dari sumber-sumber berikut:

Alokasi anggaran pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah didelegasikan ke pemerintah daerah melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan. Alokasi anggaran oleh pemerintah daerah, termasuk dana Alokasi Khusus – DAK. Pinjaman luar negeri yang diserahkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pinjaman oleh pemerintah daerah. Selama periode studi (2003-2005), tidak ada pinjaman untuk proyek air dan sanitasi. Sumber-sumber pendanaan lain yang dialokasikan dari APBN biasanya lebih bersifat ad hoc atau sementara seperti contohnya Anggaran Belanja Tambahan atau kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar. Sumber dana dari kalangan swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility). Namun demikian, dana ini belum terpetakan potensinya secara jelas, terutama untuk sektor air minum dan sanitasi. Sumber dana dari masyarakat sendiri. Kebijakan nasional sendiri mengamantkan peran serta masyarakat ini untuk berkontribusi baik secara in-kind maupun in-cash.

Perkembangan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada saat ini memberikan peluang bagi perencanaan dan pengawasan yang lebih bersifat sektoral. Reformasi pada saat ini menekankan pada anggaran yang terintegrasi dan berfokus pada kinerja, berdasarkan sudut pandang pembangunan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Proses baru ini menggunakan rencana jangka panjang dan menengah pada tingkat nasional dan daerah sebagai dasar bagi proposal anggaran tahunan. Kebijakan pada saat ini juga mempertimbangkan penggunaan kerangka kerja pengeluaran jangka menengah, dengan plafon anggaran masa depan untuk pengguna anggaran.

151


Tabel 5.8 Ketidaksejalanan antara Reformasi Anggaran dengan Pendanaan Air Minum dan Sanitasi

Pilar-Pilar Reformasi Anggaran

Pendanaan AMPL Saat Ini

Kesatuan anggaran sehingga semua dana menjadi akuntabel dan dapat diawasi

Berbagai kegiatan ‘off budget’, terutama dari sudut pandang pemerintah daerah yang memegang tanggungjawab utama AMPL

Penganggaran berdasarkan kinerja perlu untuk mendefinisikan hubungan antara input (alokasi) dengan output dan hasil untuk memastikan keefektifan anggaran

Pencapaian hasil AMPL atau ketidakberhasilannya tidak dapat dikaitkan secara mudah kepada badan tertentu karena sektor ini melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan berbagai badan. Tidak ada kontrak atau strategi yang mencakup keseluruhan sektor yang dapat dipergunakan untuk mengalokasikan tanggung jawab dan akuntabilitas pendanaan antar pelaku.

Kerangka kerja pengeluaran jangka Kebanyakan pendanaan bersifat tahunan dan bukan menengah (MTEF) untuk bertahun-tahun dan tidak ada MTEF untuk sektor ini. perencanaan dalam jangka yang lebih panjang dan realistis Kerangka kerja perencanaan dan anggaran pada saat ini tidak mendukung perencanaan yang mencakup keseluruhan sektor. Untuk sektor yang dipegang oleh satu otoritas yang sama, hal ini bukan merupakan masalah. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, otoritas di bidang penyediaan AMPL mencakup banyak unit dan institusi.

5.4.2

Kecenderungan Anggaran untuk Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 2003-2005

5.4.2.1

Investasi Daerah untuk Air Minum dan Sanitasi

Sebagai ilustrasi pembiayaan daerah untuk air minum dan sanitasi dasar, diambilkan dari studi di wilayah yang mendapatkan fasilatsi program WASPOLA. Program ini bertujuan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan air minum dan sanitasi serta mendampingi daerah dalam implementasi kebijakan tersebut. Rata-rata investasi daerah dalam sektor AMPL di Indonesia (penyediaan air, sanitasi, limbah padat dan saluran air) di lokasi WASPOLA tercatat meningkat dari tahun ke tahun.

152


Gambar 5.22 Alokasi Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Menurt Sub-Sektor di Tingkat Daerah 45,000

40,000

35,000

30,000

25,000 IDR

Other WES Sanitation Water

20,000

15,000

10,000

5,000

0 2003

2004

2005

2003

Districts

2004

2005

2003

Provinces

2004

2005

Cities

Local Government Level

Kebanyakan alokasi anggaran AMPL daerah, sekitar 90%, diperuntukkan bagi investasi kapital. Hanya sejumlah kecil yang dialokasikan untuk bantuan teknis, sosialisasi, dan pembangunan kapasitas (lihat Gambar berikut).

Gambar 5.23 Alokasi Pembiayaan Air Minum dan Sanitasi Menurut Jenis Kegiatan di Tingkat Daerah

8%

Capital

0%

Technical Assistance

2%

Project Support and Maintenance Socialization and Capacity Building

90%

153


Sekitar 50% dari alokasi anggaran AMPL propinsi dan kabupaten diperuntukkan bagi penyediaan air. Namun, pada anggaran kota, penyediaan air mendapatkan bagian yang lebih kecil; alokasi anggaran AMPL kota yang terbesar adalah untuk saluran air. Alokasi anggaran AMPL untuk limbah padat mendapatkan bagian kecil pada semua tingkat pemerintahan, yang terbesar hanya mencapai 5% dari anggaran kota. Sanitasi mendapatkan sekitar seperlima dari total alokasi anggaran untuk penyediaan air, namun perbandingan ini bervariasi pada setiap tingkat pemerintahan. 5.4.2.2

Investasi Nasional AMPL

Alokasi dari Departemen Pekerjaan Umum ke pemerintah daerah, baik secara nasional maupun bagi peserta WASPOLA, kebanyakan untuk sector air. Secara nasional, sanitasi hanya mendapat sekitar 15% dari total alokasi Departemen Pekerjaan Umum untuk penyediaan air. Sedangkan untuk daerah dampingan WASPOLA, sanitasi dialokasikan sekitar 10% dari jumlah ini. Dua 60% dari alokasi Departemen Pekerjaan Umum dianggarkan untuk investasi fisik dan hampir keseluruhan sisanya untuk bantuan teknis, yang meliputi studi optimalisasi sektor, rancangan teknik detail dan studi kelayakan yang terkait dengan investasi fisik. Departemen Kesehatan adalah departemen yang menyalurkan dana terbesar nomor dua untuk air dan sanitasi, namun jauh lebih sedikit dibandingkan Departemen Pekerjaan Umum. Dalam jangka waktu tiga tahun, alokasi anggaran umum Departemen Kesehatan untuk penyediaan air dan sanitasi hanya sebesar kurang dari satu persen dari jumlah yang dialokasikan oleh PU, dan alokasi dari Depkes terus menurun sepanjang jangka waktu studi. Di sisi lain, pendanaan Depkes untuk sanitasi melebihi kontribusi Departemen PU.

154

BAB 6 PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM YANG TERINTEGRASI

155

BAB 6

PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM YANG TERINTEGRASI

6.1 Pendahuluan

K

emiskinan sebagai salah satu komponen utama dalam tujuan MDGs dicantumkan dalam tujuan 1 yaitu menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga pada tahun 2015 menjadi setengah dari jumlahnya pada tahun 1990. Apabila garis kemiskinan adalah pendapatan per kapita sebesar USD 1 per hari, target MDGs tersebuit di Indonesia sudah lama terlampaui. Dengan indikator itu pada tahun 1990 terhitung 20,60 persen penduduk adalah penduduk miskin dan hanya berjumlah 7,54 persen pada tahun 2006. Sementara itu, apabila mengikuti standar kemiskinan nasional, jumlah penduduk miskin tahun 2006 dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 1990 terlihat lebih tinggi. Untuk itu, target penurunan kemiskinan menurut standar nasional pada tahun 2015 menjadi setengahnya dari tahun 1990 merupakan tantangan yang berat . Pembahasan pada bagian ini akan difokuskan ke dalam isu kemiskinan dan bagaimana penanggulangan kemiskinan telah menjadi fokus utama pembangunan pemerintah. Berbeda dengan pembahasan pada bab-bab lainnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan air minum dan sanitasi, bab ini hanya merupakan paparan program-program yang selama ini berjalan untuk menanggulangi kemiskinan dan tidak mencoba untuk menghitung kebutuhan biaya untuk mencapai totalitas target MDGs bidang kemiskinan. Beberapa pakar menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan dapat terjadi dengan sendirinya apabila pertumbuhan ekonomi mencukupi. Tentu saja hal ini tergantung pada beberapa faktor; salah satu yang terpenting antara lain adalah elastisitas kemiskinan yang bergantung pada tingkat distribusi pendapatan dan garis kemiskinan. Selain itu pertumbuhan penduduk juga memegang peranan penting. Pengurangan kemiskinan akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk diikuti oleh peningkatan pendapatan yang tumbuh lebih tinggi. Meskipun tidak terjadi perubahan distribusi pendapatan di dalam masyarakat, peningkatan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi dapat mengangkat orang-orang di bawah garis kemiskinan yang diasumsikan tidak berubah. Apabila argumentasi ini benar; maka untuk kasus Indonesia, dimana Gini Coefficient-nya sekitar 0,35 (yang menghasilkan elastisitas kemiskinan sekitar 0,5) dan pertumbuhan penduduk sekitar 1,4 persen pada tahun-tahun terakhir ini dibutuhkan hanya sekitar 3 persen pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi

157

Bab 6. Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program yang Terintegrasi

tingkat kemiskinan. Sementara ini pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai lebih dari 5 persen namun tingkat kemiskinan hanya menurun sangat sedikit. Salah satu penyebab melesetnya perkiraan ini adalah bahwa asumsi tidak berubahnya distribusi pendapatan tidak dapat terpenuhi. Dengan kata lain, distribusi pendapatan semakin tidak merata yang terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Melihat tantangannya yang berat, pengurangan kemiskinan merupakan tugas yang tidak dapat dilihat hanya secara sektoral, karena merupakan pekerjaan lintassektor yang harus terintegrasi. Meskipun demikian, saat ini penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui dua arus pendekatan utama yaitu; pertama adalah penanggulangan kemiskinan oleh masingmasing sektor yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan seperti pendidikan dan kesehatan. Program pendidikan yang menyentuh keluarga miskin berupa pemberian beasiswa bagi murid yang berasal dari keluarga miskin. Di bidang kesehatan, bagi keluarga miskin diberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan gratis di kelas tiga Rumah Sakit melalui program kartu sehat asuransi kesehatan bagi rakyat miskin (Askeskin). Kedua, selain program-program bernuansa kemiskinan yang dilakukan oleh masing-masing sektor atau departemen, program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan secara terintegrasi dengan melihat dari sisi sisi kebutuhan mereka. Salah satu program yang masih berada dalam tahap uji coba adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program penanggulangan kemiskinan ini melihat permasalahan kemiskinan secara lebih terintegrasi sehingga memiliki ciri lintas sektoral.

6.2 Program Penanggulangan Kemiskinan Hal yang membedakan program-program penanggulangan kemiskinan secara sektoral dan lintas sektoral adalah bahwa program sektoral cenderung berbentuk pemberian kemudahan dari sisi suplai, pelayanan atau penyaluran. Sementara itu, program kemiskinan lintas sektoral melalui Program Keluarga Harapan (PKH) menanggulangi permasalahan kemiskinan dengan memberdayakan penduduk miskin tersebut serta mendorong keluarga miskin untuk mendayagunakan pelayanan dasar yang tersedia secara maksimal. Pada intinya, program ini mencoba untuk memberikan dukungan dari sisi permintaan. Dalam program seperti ini penerima manfaat diharapkan aktif berpartisipasi untuk memperoleh, jika perlu mengejar, manfaat pelayanan yang tersedia bagi mereka. Tulisan ini mencoba untuk mengupas kedua aspek pembiayaan penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua jalur pendanaan tersebut seperti yang telah disebutkan di atas adalah pembiayaan secara sektoral atau pembiayaan secara lintas sektor.

6.2.1

Pembangunan Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Tidak Mampu

Pencapaian MDGs di bidang pendidikan harus difokuskan pada upaya untuk menarik anak-anak diluar sekolah untuk bersekolah dan mempertahankannya berada di sekolah. Percepatan peningkatan pertumbuhan partisipasi sekolah yang diperlukan untuk

158


mencapai pendidikan sembilan tahun cenderung lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan partisipasi sekolah yang terjadi saat ini. Sekitar 500 ribu anak diharuskan bersekolah pada tahun 2008 dan diproyeksikan terus meningkat setiap tahun sehingga tujuan MDG bidang pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu diperlukan komitmen yang kuat untuk menarik anak-anak usia sekolah tersebut untuk bersekolah. Apabila tidak, maka pertumbuhan partisipasi sekolah tidak akan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak akan sesuai dengan target MDGs. Kemiskinan masih menjadi kendala utama anak-anak tidak bersekolah. Kemiskinan menyebabkan beberapa hal sebagai berikut (yang diurutkan berdasarkan kemudahan relatif untuk menanganinya) pertama, kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai sekolah anak; kedua, kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mau melepaskan anak untuk bersekolah; ketiga, kemiskinan menyebabkan orang tua berpikir skeptis tentang pentingnya sekolah. Pembangunan sekolah di daerah miskin atau terpencil, pengupayaan pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin, dan pemberian beasiswa adalah upaya-upaya yang meringankan beban biaya pendidikan sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat bersekolah. Pembangunan sekolah di daerah terpencil akan mengurangi beban transportasi dan opportunity cost bersekolah. Dengan berdirinya sekolah di sekitar tempat tinggal mereka, keluarga tidak mampu dapat mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan apabila anaknya bersekolah. Selain pembangunan sekolah, pendidikan gratis juga dapat menjadi program utama dalam mengentaskan pendidikan dasar anak selama sembilan tahun. Melalui pendidikan gratis maka anak dari keluarga miskin akan terbebas dari segala beban biaya sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memberikan dana hibah kepada sekolah yang perhitungannya berbasis pada beban murid adalah salah satu upaya yang nyata dalam meningkatkan partisipasi sekolah di kalangan keluarga miskin. Terlepas dari hasil evaluasi mengenai efisiensi BOS terhadap pertambahan partisipasi sekolah dari kalangan anak miskin, program ini diharapkan akan dapat menarik anak miskin lebih banyak di kemudian hari. Dengan menyekolahkan anak, orang tua telah berkomitmen dalam menyiapkan dana untuk pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan sekolah. Terdapat korelasi yang positif antara program pembangunan sekolah dengan pengeluaran bukan pendidikan untuk anak (Maliki, 2007). Sebuah keluarga melihat rendahnya opportunity cost bersekolah apabila sekolah lebih dekat dengan tempat tinggal yang disebabkan oleh pembangunan sekolah oleh pemerintah ataupun swasta. Dengan menurunnya opportunity cost tersebut, orang tua memutuskan untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Konsekuensinya, mereka juga harus mengeluarkan uang pendidikan langsung, seperti iuran sekolah dan iuran lainnya, meskipun secara resmi tidak boleh ada lagi pungutan di sekolah. Pengeluaran langsung lainnya adalah pengeluaran untuk alat tulis menulis, buku pelajaran, seragam, dan lainnya. Sementara itu, dengan bersekolahnya anak, terdapat pengeluaran tidak langsung yang cenderung meningkat, seperti makan siang di sekolah, pakaian bebas yang cenderung dipakai apabila anaknya bermain dengan teman sekolahnya, dan sebagainya. Untuk itu, pengeluaran bukan makanan ataupun pengeluaran out-of-pocket orang tua akan memberikan beban tertentu terutama terhadap keluarga miskin.

159


Program beasiswa ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran langsung mapun tidak langsung akibat bersekolah. Berdasarkan perhitungan pembiayaan pencapaian MDG bidang pendidikan yang akan dijabarkan pada bab berikut ini, besarnya biaya program beasiswa tersebut diperkirakan sebesar Rp 2 triliun yang mencakup anak SD/MI kelas 4, 5, dan 6 dan anak SMP/MTs kelas 1 sampai 3. Kebutuhan beasiswa untuk anak miskin akan terus meningkat untuk mempertahankan anak-anak miskin bersekolah karena setiap tahun jumlah target tambahan anak miskin yang harus bersekolah dan a jumlah mereka terus bertambah. Faktor kedua kendala anak dari keluarga miskin tidak bersekolah adalah ketidakmauan orang tua untuk melepas anaknya bersekolah. Caldwell (1976) dalam tulisannya yang menjadi pedoman teori fertilitas berargumentasi bahwa orang tua di negara berkembang menjadikan anaknya komoditas ekonomi dan investasi hari tua mereka. Terlepas dari kontroversi tentang kesahihan argumen tersebut, keluarga miskin cenderung untuk mengirimkan anak mereka menjadi pekerja buruh jika memungkinkan. Anak berusia di atas 10 tahun, bahkan lebih muda dari itu, sampai usia dewasa dapat berkontribusi secara finansial sebesar-besarnya sekitar Rp 50 ribu sampai Rp 250 ribu tergantung pekerjaan dan umur mereka. Anak-anak dari keluarga petani atau pengusaha, cenderung menyuruh anaknya untuk bekerja daripada mengirimkan anaknya bersekolah karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, dengan bersekolah, anak tersebut tidak dapat memberikan kontribusi lagi sehingga mereka kehilangan pendapatan yang cukup substansial. Apabila tidak terdapat kompensasi yang memadai, orang tua akan enggan melepaskan anaknya untuk bersekolah. Terlebih lagi, mereka yang berusia sekitar 10 sampai 15 tahun sangat rawan menjadi pekerja anak dan putus sekolah atau tidak bersekolah sama sekali. Untuk itu, perlu diberikan kompensasi terhadap keluarga miskin apabila mereka menyekolahkan anaknya. Besarnya kompensasi tersebut dapat disesuaikan dengan usia anak. Dengan memberikan kompensasi sekitar Rp 40 ribu untuk anak SD/MI dan 50 ribu untuk anak SMP/MI setiap bulan, (dan diasumsikan terdapat sekitar 15% anak dari keluarga miskin) diperkirakan diperlukan dana sekitar Rp 1 triliun pada tahun 2008, dan angka itu terus meningkat setiap tahunnya. Persepsi orang tua yang tidak memahami pentingnya pendidikan menjadi kendala utama mengentaskan partisipasi sekolah sembilan tahun. Selain orang tua yang mempunyai pikiran tersebut, banyak pula anak miskin yang malas untuk bersekolah. Tidak jelas apakah hal ini disebabkan karena skeptisime mereka mengenai ketidakmampuan mereka bersekolah baik secara finansial maupun kognitif atau mereka memang tidak melihat keuntungan bersekolah. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat dan pertumbuhan pengangguran yang terus meningkat memperkuat pemikiran-pemikiran tersebut. Anak miskin dengan sekolah sekedarnya tidak dapat berkompetisi untuk mencari pekerjaan. Akhirnya mereka harus menerima pil pahit dengan menjadi penganggur. Melihat kejadian seperti itu, akhirnya mereka berpikir bahwa tidak ada gunanya sekolah karena nantinya pun tidak berguna dalam mencari pekerjaan. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara sepihak, karena melibatkan banyak pihak. Dari sisi sektor pendidikan, peningkatan mutu pendidikan menjadi sasaran utama dalam meningkatkan kualitas para lulusan sehingga di mana pun anak bersekolah, mereka berhak untuk mendapatkan kualitas pengajaran dan pelajaran yang sama. Hal ini akhirnya dapat memberikan keyakinan pada para pengguna tenaga kerja (produsen)

160


untuk menggunakan para lulusan tersebut. Di lain pihak, peningkatan kesempatan berusaha harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi. Kesempatan berusaha yang ditekankan pada kelompok miskin dengan program pemberdayaan. Program advokasi pentingnya pendidikan harus terus digalakkan terutama di daerah-daerah marjinal. Pembangunan pendidikan merupakan lini utama dalam peningkatan sumber daya manusia. Melalui pendidikan rantai ‘pewarisan’ kemiskinan dapat diputus dan memberikan pengharapan baru terhadap generasi yang akan datang. Sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi memberikan eksternalitas positif yang tidak dapat dikuantifikasikan.

6.2.2

Pembangunan Kesehatan untuk Keluarga Miskin

Indikator pencapaian MDG bidang kesehatan sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Sebagai contoh, tujuan MDGs untuk menekan jumlah penduduk miskin dari tahun 1990 menjadi setengahnya pada tahun 2015 sangat dekat hubungannya dengan peningkatan status gizi dan konsumsi energi keluarga miskin. Angka kematian balita (AKABA) dan angka kematian bayi bawah satu tahun (AKB) merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal anak-anak termasuk perawatan kesehatan mereka. Penyebab utama kematian neonatus adalah penyakit infeksi (15%) maupun berat badan lahir rendah (BBLR sebesar 28%), dan juga asfiksia 27%. Untuk itu, program kesehatan banyak ditekankan pada peningkatan status gizi bayi dan anak-anak balita yang lebih banyak difokuskan pada orang-orang miskin. Melihat penyebab kematian bayi maupun balita tersebut pencegahan berupa pemberian masukan gizi tinggi akan membantu dalam mengurangi angka kematian. Selain itu pemberian imunisasi gratis bagi orang tidak mampu terus digalakkan. Negara-negara sedang berkembang biasanya membiayai imunisasi Campak dan DPT ( Dipteri, Pertusis dan Tetanus) sebagai bagian dari paket dasar kesehatan nasional. Campak merupakan penyebab utama kematian anak. Pendekatan program, imunisasi campak memberikan gambaran bahwa anak yang mendapatkan imunisasi campak telah mendapatkan imunisasi dasar lainnya. Indikator kesehatan selanjutnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang secara langsung berhubungan dengan kehamilan. Kematian dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan pesalinan. Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan (28%), infeksi (24%), eklamsia (11), komplikasi nifas (8%), partus macet/lama ( 5%), abortus (5%) dan lainnya (11%). Program peningkatan gizi dan pemeriksaan teratur merupakan upaya pencegahan kematian ibu pada masa kehamilan maupun setelah melahirkan. Pelayanan gratis yang disediakan di puskesmas menitikberatkan pada orang yang tidak mampu. Peningkatan kasus dan kematian akibat penyakit menular, terutama malaria, disebabkan oleh menurunnya sistem kesehatan, peningkatan resistensi obat dan insektisida, perubahan pola cuaca secara periodik, kerusuhan sipil, migrasi, dan pemindahan penduduk. Sebagian besar penyebab kematian tersebut sangat berhubungan dengan tingkat kemiskinan atau sosial ekonomi seseorang. Untuk itu, upaya menurunkan tingkat kematian akibat penyakit malaria dengan mendistribusikan kelambu yang telah diberi insektisida, meningkatkan akses pelayanan kesehatan, dan menyediakan obat antimalaria dilakukan terutama kepada keluarga miskin.

161


6.3 Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi: Program Keluarga Harapan (PKH) Strategi pembiayaan bidang pendidikan dan kesehatan yang telah disebutkan di atas melihat dari sisi pengadaan, yaitu pengadaan gedung sekolah, peningkatan kualitas guru, pembiayaan sekolah gratis, dan sejenisnya yang cenderung menjadi tanggung jawab sektoral. Sementara beasiswa untuk orang miskin masih bisa dilihat sebagai upaya pembiayaan dari sisi suplai karena beasiswa tersebut diberikan untuk anak yang sudah ada di sekolah. Kemungkinan beasiswa tersebut berpengaruh terhadap keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang belum bersekolah meskipun kemungkinannya kecil. Sementara itu, kompensasi forgone income dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan termasuk program pembiayaan dengan pendekatan dari sisi permintaan. Pembangunan sektor pendidikan dari sisi permintaan adalah upaya peningkatan partisipasi sekolah dengan memperbaiki atau meningkatkan sisi permintaan terhadap pendidikan dari orang tua maupun anak sendiri. Program ini pada dasarnya adalah memberdayakan ‘empowerment’ orang tua sehingga mereka sadar dan mampu untuk menyekolahkan anaknya. Pengembangan sisi permintaan pada dasarnya mampu meningkatkan partisipasi sekolah dan frekuensi masuk sekolah, menurunkan mengulang kelas atau putus sekolah, dan akhirnya meningkatkan prestasi di sekolah. Ide dasarnya adalah memberikan insentif finansial kepada orang tua apabila mereka menyekolahkan anak. Program yang sedang dikembangkan adalah Bantuan Tunai Bersyarat atau lebih dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). Program ini telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan terutama di negaranegara yang memiliki kemiskinan kronis. CCT adalah salah satu program intervensi pengentasan kemiskinan berbasis pemberian bantuan tunai. Program ini mengentaskan kemiskinan dengan mengidentifikasi secara tepat siapa dan di mana lokasi satu keluarga miskin. Selanjutnya intervensi diterapkan melalui persyaratan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga agar rumah tangga tersebut dapat menerima bantuan tunai. Syarat ini pada umumnya terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, seperti misalnya menyekolahkan anak usia sekolah dan memeriksakan kesehatan anak balita dan ibu hamil atau menyusui. Jika si anak tidak masuk sekolah lebih dari batas yang telah ditetapkan atau ibu tidak memeriksakan balita atau kandungannya sesuai jadual yang ditetapkan, maka rumah tangga ybs tidak akan menerima bantuan tunai tersebut. Sejalan dengan pemenuhan persyaratan tersebut, si ibu juga harus menghadiri berbagai pertemuan kelompok dan kegiatan penyuluhan untuk perbaikan pola hidupnya. Karakteristik unik yang ditawarkan oleh CCT ini adalah rasa tanggung jawab dari sisi penerima transfer. Dengan mengaitkan syarat pemberian transfer tunai dengan partisipasi, misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan, maka ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab di sisi penerima bantuan, dalam jangka panjang. Dengan demikian program CCT ini mengeksploitasi komplementaritas antara kecukupan pendapatan, perbaikan pendidikan dan perbaikan status kesehatan secara bersama-sama.

162


Beberapa program intervensi pengentasan kemiskinan dengan menggunakan CCT sebagai basisnya telah dibuat di beberapa negara di dunia ini. Program ini telah diaplikasikan di beberapa negara seperti Mexico dengan nama Progresa and Opportunidades, Brazil dengan nama Bolsa Familia, dan Nicaragua dengan program Red de Protección Social (RPS), Columbia dengan program Familias en Accion. Program Progresa and Opportunidades di Argentina dimulai pada tahun 1995 saat krisis ekonomi Meksiko. Tujuan dari Oportunidades adalah untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga yang hidup dalam kondisi kemiskinan terparah. Caranya adalah dengan melakukan investasi pada mutu modal manusia. Target program ini pada tahun 2004 adalah 5 juta keluarga atau 18 persen dari total penduduk Meksiko. Intervensi dilakukan di sejumlah 86 ribu lokasi, yang sekitar 96 persennya ada di daerah perdesaan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang. Keseluruhan intervensi ini berlokasi di sekitar 2.435 daerah setingkat kabupaten/kota di Indonesia. Program ini menghabiskan sekitar USD 2,5 juta (atau sekitar 0,3 persen dari GDP Meksiko) untuk tahun yang sama. Jenis intervensi meliputi transfer kepada anak-anak di kelas 3-9, transfer tunai dan in-kind untuk mendukung peralatan sekolah, paket kesehatan dasar untuk anggota keluarga, transfer tunai untuk pengeluaran keluarga, suplemen gizi untuk balita berumur 4-23 bulan dan anak gizi buruk berumur 2-5 tahun, dan perempuan hamil atau menyusui. Komponen pertama dari transfer tunai ini ialah transfer pendidikan. Nilai transfer meningkat berdasarkan jenjang pendidikan, dan nilainya lebih tinggi bagi anak perempuan di sekolah menengah. Di tahun 1999, nilai bantuan bulanan dimulai dari 80 pesos.1 Bantuan tunai diberikan kepada keluarga yang memiliki anak di bawah 18 tahun yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah. Bantuan diberikan hanya jika si anak hadir sedikitnya 85 persen di kelasnya setiap bulannya dan apabila tingkat ketidakhadirannya lebih dari 15 persen tanpa sebab yang jelas bantuan tunainya akan dihentikan. Nilai transfer pendidikan disesuaikan besarnya dengan nilai pendapatan yang mungkin didapatkan oleh si anak apabila ia bekerja, dan bukannya bersekolah. Karena itu nilai transfer ini akan bertambah tinggi sejalan dengan usia si anak. dan bantuan tunai untuk anak perempuan ditetapkan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Nilai transfer ini juga disesuaikan dengan inflasi, sehingga membuat nilai riilnya konstan. Komponen kedua ialah transfer makanan yang nilainya sebesar 125 pesos untuk setiap keluarga. Jumlah ini diberikan apabila keluarga yang bersangkutan secara reguler melakukan pemeriksaan kesehatan, dan juga workshop bulanan tentang nutrisi dan kebersihan. Selain itu, keluarga dengan anak di bawah tiga tahun menerima suplemen nutrisi bulanan (dalam bentuk in-kind). Secara umum, nilai transfer yang diterima satu keluarga adalah sekitar 20 persen dari total pengeluran konsumsi RT. Uang bantuan tersebut diberikan kepada ibu, dengan harapan dapat memberi dampak maksimal kepada anak. Nilai transfer juga disesuaikan dengan inflasi setiap enam bulan.

1

Di tahun 1999, nilai tukar ialah USD 1 = 10 peso

163


Prosedur pemilihan bantuan dimulai dengan pemilihan daerah miskin. Setelah daerah miskin terpilih, dilaksanakan sensus di daerah tersebut untuk mengidentifikasi keluarga yang berhak mendapat bantuan. Seleksi akhir akan melibatkan komunitas. Metode seleksi yang seperti ini biasanya efisien, karena sensus hanya dilaksanakan di daerah yang telah terpilih sebagai miskin. Namun demikian metode seleksi ini memiliki kekurangan karena itu mampu mengidentifikasi kelompok miskin di daerah yang relatif lebih maju. Biasanya kelompok miskin yang ada di daerah yang lebih maju ini adalah kelompok yang relatif agak lebih kaya. Karena itu Skoufias et al (1999) menyatakan bahwa metode seleksi yang seperti ini berpotensi mengurangi tingkat kesenjangan kemiskinan atau tingkat keparahan kemiskinan, namun tidak terlalu efektif untuk mengurangi angka kemiskinan (headcount ratio). Tabel 6.1 Program Conditional Cash Transfers (CCT) di Beberapa Negara

Program Oportunidades (Mexico)

USD PPP per keluarga per bulan (rata-rata) Pendidikan 61,54

Bolsa Familia (Brazil) Familias en Accion (Colombia)

Total

Kesehatan/Nutrisi 21,44

64,29 53,21

Solidario (Chile)

31,38 22,11

PATH (Jamaica)

27,36

27,36

RPS (Nicaragua)

31,91

53,59

PRAF (Honduras)

22,49

31,30

Sumber: Rawling (2005)

Tabel 6.1 menunjukkan ringkasan program Conditional Cash Transfers di beberapa negara termasuk program Familias en Accion di Columbia. Program ini seperti programprogram lainnya juga memberikan penekanan pada partisipasi sekolah dan peningkatan pemakaian fasilitas kesehatan bagi orang miskin. Attanasio dan Mesnard (2005) membuat evaluasi atas program Familias en Accion ini. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini memberi dampak positif kepada pengeluaran konsumsi total. Namun demikian besar dari dampak tersebut tidak sebesar yang dibayangkan sebelumnya. Program Familias en Accion ini juga terbukti memperbaiki kualitas komoditi yang dikonsumsi menjadi lebih kaya protein. Studi ini juga menunjukkan bahwa Familias en Accion berhasil membuat efek redistribusi yang menguntungkan anak, dan pada saat yang bersamaan tidak terdeteksi adanya perubahan signifikan pada konsumsi barang dewasa (seperti alkohol, rokok ataupun barang sandang dewasa). Attanasio et al (2004) menunjukkan bahwa program ini memiliki tingkat kebocoran yang dapat diterima. Sekitar 71 persen dari keluarga yang mengikuti program ini memang miskin pada saat tersebut. Namun, program ini memiliki masalah exclusion error, karena sulitnya menjangkau keluarga miskin yang berada di daerah pedalaman dan tidak memiliki akses ke pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. Skoufias dan Parker (2001) juga memberikan suatu justifikasi bahwa transfer tunai bersyarat dapat dilaksanakan, dengan menunjukkan interaksi antara transfer tunai, preferensi keluarga dan tingkat pendapatan (budget constraint). Syarat yang ditetapkan oleh program

164


akan mempengaruhi penggunaan waktu di keluarga. Program ini akan menyebabkan terjadinya income effect di tingkat rumah tangga di mana program ini diaplikasikan. Jika si anak membantu di ladang, maka keluarga tersebut sesungguhnya menerima tambahan pendapatan setara dengan nilai tenaga kerja si anak tersebut. Dengan pergi ke sekolah maka si anak tersebut tidak bisa membantu pekerjaan orang tuanya, dan karenanya pendapatan keluarga akan lebih rendah. Skoufias dan Parker (2001) berargumentasi bahwa akan ada suatu nilai transfer tertentu yang dapat memberi insentif bagi keluarga tersebut untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Syarat (conditionalities) memegang peranan penting pada program bantuan tunai bersyarat ini. Hal ini lah yang membedakan program ini dengan model bantuan tunai langsung yang tidak menaruh persyaratan apapun bagi penerimanya. Terkait dengan uraian di atas, potensi keuntungan dari memberi syarat mencakup hal-hal berikut2: 1.

Persyaratan tersebut dapat mendorong rumah tangga untuk melakukan investasi pada kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anaknya (dibandingkan jika tidak ada persyaratan). Dengan status kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, maka peluang generasi mendatang untuk keluar dari perangkap kemiskinan akan lebih besar.

2.

Persyaratan dapat dianggap menjadi semacam kontrak antara pemerintah dan rumah tangga. Dengan kontrak ini ada rasa tanggung jawab yang lebih besar di sisi rumah tangga untuk mengikuti program CCT tersebut.

3.

Persyaratan tersebut juga membuat kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah menjadi lebih baik.

Sementara itu, potensi sisi negatif dari persyaratan tersebut adalah: Jika persyaratan dibuat terlalu kaku, maka kemungkinan besar penerapan persyaratan tersebut dapat mengeluarkan (excluding) kelompok yang paling membutuhkan intervensi pemerintah lewat CCT tersebut. Fleksibilitas di tingkat lokal dalam menentukan kriteria kelompok penerima bantuan sangatlah penting, terutama di negara yang tinggi variasi masyarakatnya seperti Indonesia. 1.

Diperlukan kegiatan pemantauan yang memadai untuk menjamin bahwa persyaratan tersebut dipenuhi. Kegiatan pemantauan harus dilaksanakan secara kontinyu dan inheren dengan program itu sendiri. Pemantauan eksternal bisa menjadi komplemen pemantauan internal. Kegiatan pemantauan pemenuhan persyaratan ini bisa sangat memakan sumber daya.

2.

Persyaratan malah menjauhkan rumah tangga dari ’pilihan’ konsumsinya. Hal ini dapat dipandang sebagai berlawanan dengan konsep transfer sosial yang memberi bobot lebih kepada pengentasan kemiskinan melalui partisipasi rumah tangga miskin dalam memilih apa yang terbaik bagi mereka.

2

Diambil dari Proceeding 3rd Conference on CCT in Turkey, June 2006

165


Tentunya faktor-faktor positif dan negatif di atas tidak berlaku sama untuk seluruh negara yang mengimplementasikan CCT. Konteks lembaga sosial budaya lokal memegang peranan penting dalam menentukan faktor mana yang harus diperhatikan lebih serius. Bantuan tunai tidak saja memberikan nilai positif terhadap investasi manusia, tetapi juga mengundang kontroversi lainnya. Bantuan tunai semacam ini seringkali dianggap bukan sebagai jalan keluar berkelanjutan dari suatu intervensi pengentasan kemiskinan. Metode pengentasan kemiskinan ini sering dianggap menciptakan ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah. Transfer tunai tidak akan memberdayakan suatu keluarga untuk secara mandiri berusaha keluar dari status miskin. Kemandirian ini penting bagi keluarga tersebut jika ingin secara permanen keluar dari kemiskinan itu sendiri. Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, intervensi pengentasan kemiskinan yang paling cepat adalah dengan memberikan transfer tunai. Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin secara langsung berdampak pada pendapatan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan (income effect). Untuk jangka yang lebih panjang, perbaikan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak keluarga tersebut berdampak pada membaiknya kesempatan karena ”harga” atau price effect yang dimiliki dari anak-anak tersebut dan akhirnya juga berdampak pada masa depan yang semakin baik dari anak-anak tersebut (insurance effect). Intervensi transfer tunai dipandang lebih baik daripada alternatif lain seperti pemberian barang (in-kind transfer), pemberian voucher, atau perbaikan sisi penawaran layanan publik (DFID 2005). Dengan in-kind transfer, pemerintah menyalurkan barang kebutuhan kelompok masyarakat miskin secara massal. Hal ini akan menghambat perkembangan sektor usaha, sedemikian sehingga hanya menguntungkan bagi sektor usaha yang memproduksi sekelompok barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kelompok tertentu akan berusaha menjadi penyalur komoditi yang telah ditetapkan tersebut. Penetapan jenis dan spesifikasi barang itu sendiri akan menjadi masalah karena hampir pasti sulit untuk memuaskan seluruh perbedaan keinginan dan selera rumah tangga. Hal ini akan sangat jelas terasa di Indonesia yang memiliki keragaman yang sangat tinggi. Voucher tidak luput dari kelemahan yang sama. Jika voucher dimaksudkan sebagai alat untuk mendapatkan sejumlah barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka jenis intervensi ini akan menghadapi masalah yang sama dengan in-kind transfer. Jika voucher disalurkan melalui jalur distribusi resmi, maka tidak akan menguntungkan bagi jalur distribusi lain yang tidak ditunjuk oleh pemerintah. Penunjukkannya itu sendiri akan menciptakan kesempatan lagi bagi pemerintah untuk menarik rente ekonomi dari kegiatan ini. Jikalau rente ini dapat ditarik, maka penanggung rente ini tidak lain nantinya adalah kelompok rumah tangga miskin yang akan menerima jumlah atau kualitas barang di bawah dari apa yang telah digariskan. Seperti telah diuraikan, manfaat yang bisa didapat dari penerapan CCT pada bidang pendidikan adalah mendorong keluarga miskin untuk melakukan investasi sumber daya manusia dari anak-anaknya, meningkatkan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan manfaat yang bisa diperoleh dari bidang kesehatan adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak dari masyarakat miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 akan melaksanakan CCT yang disebut sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini

166


bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Untuk tahun 2007, PKH akan dilaksanakan pada beberapa daerah uji coba dengan sasaran sebanyak 500 ribu RTSM (rumah tangga sangat miskin). Tujuan uji coba ini adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat. Pelaksanaan PKH di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Setidaknya terdapat 5 komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. RTSM (rumah tangga sangat miskin) yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Bantuan tunai dibayarkan kepada peserta setiap tiga bulan melalui kantor Pos terdekat dan diterima langsung oleh ibu RTSM atau perempuan yang mengasuh anak. Bantuan PKH terdiri atas komponen pendidikan dan kesehatan: 1.

Bantuan PKH terkait Bidang Pendidikan

RTSM dengan anak-anak usia 6-15 tahun, dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau buta aksara dapat sebagai penerima bantuan pendidikan. Apabila anak kelompok usia tersebut bekerja baik di sektor formal maupun informal, maka Ibu dari RTSM peserta PKH harus mengikutkan anak tersebut kedalam program persiapan pendidikan (seperti: rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak (RPSA), panti sosial asuhan anak, dll) dan selanjutnya mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan formal dan non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sanggar kegiatan belajar (SKB), dan PLS (Pendidikan Luar Sekolah) lainnya. Peserta PKH yang memiliki anak dengan kemampuan terbatas (tuna daksa, keterbelakangan mental, keterbatasan penyerapan dan sejenisnya) memiliki pengecualian dalam hal usia. Semua anak dari kelompok ini yang masih mengenyam pendidikan dasar tidak dibatasi rentang usianya jika peserta didik tersebut terdaftar di sekolah khusus (SLB) maupun sekolah umum yang menyediakan program khusus. Bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika anak-anak dari keluarga peserta PKH terdaftar dan memenuhi komitmen pendidikan yang ditetapkan (yakni kehadiran di kelas/kelompok belajar). Komitmen yang harus dipenuhi berbasis tingkat kehadiran 85%. Bukti bahwa anak-anak telah memenuhi komitmen pendidikan tersebut harus diverifikasi oleh tenaga pendidik. Hal ini juga berlaku pada kegiatan yang ada di panti sosial dan institusi serupa yang menangani pekerja anak atau mereka yang membutuhkan program penyesuaian kembali ke bangku sekolah.

167


Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dari keluarga peserta PKH terdiri dari: lembaga pendidikan formal (SD/MI, SMP/ MTs, pesantren salafiyah) dan lembaga pendidikan non formal (Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) 2.

Bantuan PKH terkait Bidang Kesehatan

Komponen kesehatan PKH diberikan kepada RTSM dengan anak-anak usia 0-5 tahun dan atau ibu hamil/nifas jika anggota keluarga peserta PKH memeriksakan kesehatannya secara rutin ke pusat-puat layanan kesehatan. Bukti bahwa anggota keluarga peserta PKH telah memenuhi komitmen harus diverifikasi oleh petugas kesehatan. Di awal kepesertaan, RTSM didampingi pendamping PKH Kecamatan mencatatkan status kesehatan dan mendapat jadwal kunjungan rutin bagi setiap anggota keluarganya di Puskesmas terdekat. Kunjungan berikut sebagai pemenuhan komitmen dapat dilakukan pada puskesmas dan jaringannya. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kunjungan puskesmas dalam waktu bersamaan, pendamping PKH akan melakukan koordinasi waktu kunjungan dengan petugas puskesmas dan Ketua Kelompok peserta PKH. Persyaratan peserta PKH dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini. Tabel 6.2 Persyaratan Peserta PKH Kesehatan Sasaran

Ibu Hamil

Ibu Melahirkan

Persyaratan (kewajiban peserta)

Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebanyak 4 (empat) kali selama masa kehamilan Mendapat supplemen tablet Fe

Fasilitas Puskesmas, Pustu, Polindes, Pusling Dokter &/ Bidan Desa Bidan kit Tablet Fe

Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh Puskesmas, Pustu, Polindes, Pusling tenaga kesehatan terlatih Dokter, Bidan Desa Bidan kit, obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan ibu dan bayu baru lahir

Ibu Nifas

Bayi usia 0-11 bulan

Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari Anak berusia dibawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan.

Dokter &/ Bidan Desa Bidan kit, obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan ibu & bayi baru lahir Puskesmas, Pustu, Polindes, Pusling atau Posyandu Vaksin BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B Alat penyimpan vaksin: cold chain Alat penimbang bayi: Dacin dan sarung timbang Buku rekord penimbangan bayi (Kartu Menuju Sehat) Tenaga: Juru Imunisasi (jurim) seperti perawat, Bidan Desa dan Juru timbang bayi seperti kader kesehatan, Bidan Desa, dll

168


Sasaran

Persyaratan (kewajiban peserta)

Bayi usia 6-11 bulan

Mendapat suplemen tabel Vitamin A

Anak usia 2-5 tahun

Anak berusia 2-5 tahun dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan di fasilitas kesehatan.

Fasilitas

Anak usia 5-6 tahun

Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan/atau mengikuti program pendidikan dan perawatan anak usia dini apabila tersedia di Posyandu.

Polindes, Pusling atau Posyandu Tablet Vitamin A BidanDesa, Kader Kesehatan Polindes, Pusling atau Posyandu Alat penimbang bayi Buku rekord penimbangan bayi (Kartu Menuju Sehat) Juru timbang bayi seperti kader kesehatan, bidan desa, dll Fisik: Polindes, Pusling atau Posyandu Tenaga: Bidan Desa, Kader Kesehatan Alat penimbang bayi & Buku rekord penimbangan bayi

6.4 Pembiayaan Program Keluarga Harapan (PKH) Komponen terbesar pembiayaan CCT adalah untuk bantuan tunai. Besaran bantuan Bantuan per RTM Skenario Bantuan tunai pada umumnya dihitung per tahun (Rp) berdasarkan besarnya kebutuhan Bantuan tetap 200.000 yang diperlukan di sisi rumah tangga (demand side). Berdasarkan Bantuan komponen pendidikan: pengalaman di berbagai negara, a. SD/MI 400.000 b. SMP/MTs 800.000 batas minimum dan maksimum besarnya bantuan yang efektif dan Bantuan komponen kesehatan: tidak menyebabkan ketergantungan a. Balita 800.000 rumah tangga terhadap bantuan b. Bumil/menyusui 800.000 adalah pada kisaran antara 15-25% Rata-rata bantuan per RTM 1.390.000 dari pendapatan rata2 rumah Bantuan minimum per RTM 600.000 tangga miskin per tahun. Sedangkan komponen pembiayaan Bantuan maksimum per RTM 2.200.000 lainnya adalah berbagai kegiatan pendukung implementasi CCT seperti survey sasaran penerima, pengelolaan data dan informasi (MIS), pelatihan pendampingan, sosialisasi, biaya operasional, dan sebagainya. Tabel 6.3 Skenario Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan hal tersebut di atas dan ketersediaan dana yang ada, besarnya bantuan tunai PKH rata-rata adalah Rp. 1.390.000 per tahun, atau 16% dari rata-rata pendapatan RTM per tahun. Jumlah ini untuk jangka pendek diharapkan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM khususnya untuk komponen pendidikan dan kesehatan. Rincian skenario bantuan PKH adalah sebagai berikut:

169


Dengan skenario di atas, kombinasi jumlah anak penerima bantuan maksimum adalah 1 balita, 1 SD, 1 SMP; 1 balita, 3 SD; 1 SD, 2 SMP. Apabila kombinasi jumlah anak melebihi jumlah bantuan maksimum, seluruh anak harus tetap mengikuti ketentuan BTB, namun bantuan per anak diproporsionalkan. Prinsip pembiayaan PKH pada prinsipnya merupakan pelengkap complementary dari biaya yang dibutuhkan pada sisi penyedia layanan atau supply side yang telah dianggarkan pada sektor-sektor terkait. Biaya pelengkap ini diharapkan akan membantu RTSM membiayai indirect cost seperti antara lain transportasi, pembelian sepatu dan seragam, pembelian makanan bergizi dan sebagainya. Tabel 6.4 Rencana Tahapan Cakupan Penerima PKH 2008-2015 (dalam Juta)*)

Tahap

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tahap I

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Exit

Tahap II

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Exit

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

2,25

Exit

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Tahap III Tahap IV Total Total Biaya (Rp triliun)

2014

2015

1,75

4,0

6,5

6,5

6,5

6,0

4,75

2,5

3,0

6,7

11,0

11,0

11,0

10,1

8,0

4,2

Keterangan: *) Kecuali diberikan keterangan terpisah

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menghitung pembiayaan CCT antara lain adalah: 1)

2)

Jumlah target sasaran. Berdasarkan data Susenas 2005, jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki anak usia 0-15 tahun di Indonesia diproyeksikan sebesar 6,5 juta RTSM. Apabila target tersebut dibagi setiap tahunnya hingga tahun 2015, atau sejalan pencapain MDGs, maka rincian cakupan RTSM yang dicakup setiap tahunnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.4. Besarnya bantuan tunai. Berdasarkan pelaksanan CCT di berbagai negara Amerika Latin, rata-rata bantuan tunai adalah sebesar Rp. 1.390.000/RTSM/tahun. Bila ditambahkan sekitar 20 persen biaya untuk kegiatan administrasi dan pendukung (survey, sosialisasi, pelatihan pendamping, dan sebagainya), maka rincian kebutuhan dana untuk CCT di Indonesia setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Sisi suplai menyediakan beasiswa bagi murid yang sudah bersekolah sementara sisi permintaan menyediakan kompensasi bagi ’calon’ murid yang harus bersekolah karena mendapatkan bantuan tunai bersyarat. Kompensasi ‘forgone income’ yang tadinya dihitung dari sisi suplai sebenarnya sudah dipertimbangkan menjadi bagian dari bantuan tunai bersyarat. Besarnya kompensasi tersebut hampir sama besar dengan bantuan tunai bersyarat komponen bantuan tunai pendidikan.

170


Kedua jenis program tersebut pada dasarnya memiliki target yang serupa tetapi tidak sama. Kedua program tersebut menargetkan penduduk miskin dalam mendistribusian benefitnya. Namun, bantuan tunai bersyarat memfokuskan kepada anak dari keluarga miskin yang belum bersekolah. Di lain pihak, program beasiswa dan kompensasi ditujukan kepada anak dari keluarga miskin yang telah bersekolah sehingga program beasiswa dan kompensasi ini dapat mempertahankan mereka untuk tetap bersekolah. Sementara dengan pemberian bantuan tunai, anak yang tadinya tidak bersekolah menjadi bersekolah dan tetap akan bersekolah selama mereka menerima bantuan tersebut. Oleh karena itu, kedua program akan menjadi sangat berguna untuk meningkatkan pencapaian wajib belajar sembilan tahun.

171

BAB 7 STRATEGI PEMBIAYAAN UNTUK PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA

173

BAB 7

STRATEGI PEMBIAYAAN UNTUK PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA

7.1 Pendahuluan

P

emerintah Indonesia selaku salah satu penandatangan Deklarasi Milenium, mempunyai kewajiban untuk mengupayakan pembiayaan bidang-bidang yang tercakup dalam MDGs agar pencapaiannya dapat dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan. MDGs meliputi tujuan sebagai berikut: (a) penanggulangan kemiskinan, (b) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (c) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (d) menurunkan kematian anak, (e) meningkatkan kesehatan ibu, (f) memberantas penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (g) pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan (h) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Permasalahan pencapaian MDGs dari segi pembiayaan adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target MDGs sampai dengan 2015 sehingga tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara berkembang termasuk Indonesia karena kemampuan yang terbatas. Diperkirakan sampai dengan tahun 2009 pemerintah masih dihadapkan pada kondisi APBN yang defisit dengan beban pembayaran bunga dan pokok pinjaman pemerintah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Pembayaran pinjaman pemerintah baik untuk pinjaman dalam negeri maupun luar negeri jumlahnya hampir 25-30 persen dari total pengeluaran negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam membiayai pencapaian MDGs ke depan, yang dimulai dengan perhitungan biaya yang dibutuhkan sampai dengan 2015. Perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk pencapaian MDGs dilakukan dengan mempertimbangkan setiap target/indikator pencapaian, kondisi dan permasalahan yang masih dihadapi saat ini. Dengan adanya keterbatasan pendanaan, sangat penting adanya skala prioritas yang lebih tajam untuk pencapaian setiap target/indikator. Hasil analisis mengenai besarnya kebutuhan biaya untuk pencapaian MDGs juga sangat bermanfaat untuk menentukan strategi pengerahan sumberdaya (resource mobilization) dari seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pencapaian MDGs di Indonesia.

175

Bab 7. Strategi Pembiayaan untuk Pencapaian MDGs di Indonesia

7.2

Kebutuhan Pembiayaan

Berdasarkan penjabaran pada bab-bab sebelumnya mengenai pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi diketahui bahwa total kebutuhan pembiayaan untuk pencapaian MDGs bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut: Tabel 7.1 Rekapitulasi Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian MDGs Bidang Pendidikan, Kesehatan, serta Air Minum dan Sanitasi Dasar (Miliar Rupiah) No

Bidang

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

1 Pendidikan

97.752,0

104.706,0

113.024,0

121.038,0

129.462,0

137.353,0

145.049,0

152.717,0

1.001.101,0

2 Kesehatan

17.375,1

18.805,7

20.580,0

21.306,1

23.070,4

24.483,4

25.746,2

27.418,1

178.785,0

3 Air minum & Sanitasi Dasar

52.514,4

63.724,5

67.037,1

79.007,1

82.653,1

90.547,9

100.398,1

114.504,9

650.387,1

TOTAL

167.641,5

187.236,2

200.641,1

221.351,2

235.185,5

252.384,3

271.193,3

294.640,0

1.830.273,1

Dalam bidang pendidikan, pengalokasian dana dibagi menjadi empat komponen besar yaitu biaya rutin personil, rutin non-personil, investasi personil, dan investasi nonpersonil. Biaya rutin personil dialokasikan melalui anggaran dana Alokasi Umum (DAU), seperti yang telah diimplementasikan selama ini. Sementara itu, biaya rutin non-personil dapat dialokasikan melalui dana biaya operasional sekolah (BOS). Investasi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen yang relatif baru dalam rangka peningkatkan kualitas pendidikan. Sesuai dengan konsepnya, implementasi program investasi personil cenderung memiliki tingkat teknikalitasnya yang tinggi. Seperti yang telah didiskusikan di dalam bab pendidikan terdahulu besarnya kesenjangan (gap) antara keperluan pembiayaan MDGs tahun 2008 dan dana alokasi pendidikan pada tahun yang sama adalah sekitar Rp 30 triliun dengan komponen paling besar adalah komponen rutin guru dan investasi non-personil. Komponen guru mengalami kekurangan sekitar Rp 10 triliun yang disebabkan oleh adanya sistem insentif baru karena peningkatan kualifikasi guru dan program sertifikasi guru. Oleh karena pembayaran gaji guru merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, perlu diupayakan pengalokasian dana tersebut melalui sumber APBN melalui mekanisme yang berlaku. Dalam bidang kesehatan, perhitungan pembiayaan MDGs mencakup tujuan untuk menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, penanggulangan HIV/AIDS, malaria dan TB. Hasil perhitungan kebutuhan pembiayaan memperlihatkan kebutuhan dana yang cukup besar dan relatif meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 kebutuhan dan untuk MDG bidang kesehatan sekitar Rp 18,9 triliun, sedangkan menurut perkiraaan jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah baru mencapai Rp 5,2 triliun, atau terjadi kesenjangan sebesar Rp 13,7 triliun. Tentu saja kesenjangan sebesar ini tidak sepenuhnya harus disediakan pemerintah saja. Dengan demikian perlu adanya strategi pembiayaan yang khusus agar pencapaian MDG dapat berjalan lebih optimal.

176


Pembiayaan air minum dan sanitasi dasar di Indonesia sekitar USD 5,7 miliar (Rp 52,4 triliun) pada tahun 2008 selanjutnya meningkat per tahun hingga mencapai USD 12,4 miliar (Rp 114,1 triliun) pada tahun 2015. Namun demikian, biaya ini meliputi seluruh komponen yaitu investasi awal dan biaya pelayanan. Jika menerapkan prinsip penyelenggaraan full cost recovery, dimana biaya pelayanan ditanggung oleh masyarakat, maka biaya investasi awal untuk air minum dan sanitasi dasar yang ditanggung pemerintah adalah sekitar USD 1,6 miliar (Rp 14,7 triliun) pada tahun 2008 kemudian meningkat hingga pada tahun 2015 sebesar sekitar USD 3,6 miliar (Rp 33,12 triliun).

7.3 Strategi Pembiayaan Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya total kebutuhan biaya untuk pencapaian MDGs bidang pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi sampai dengan 2015 adalah sangat besar yaitu sebesar Rp 1.830,3 triliun. Kebutuhan pembiayaan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pemerintah yang ada saat ini. Sebagai gambaran, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2005 dan 2006, RAPBN-P 2007 dan RAPBN 2008 profil dan rencana pengeluaran berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, perumahan serta fasilitas umum dapat dilihat pada Tabel 7.2 dibawah ini. Tabel 7.2 Anggaran Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi Pendidikan, Kesehatan, serta Perumahan dan Fasilitas Umum (Miliar Rupiah)

Fungsi

LKPP 2005

LKPP 2006

RAPBN-P 2007

RAPBN 2008

Pendidikan

29.307,9

45.303,9

52.445,8

61.409,7

Kesehatan

5.836,9

12.189,7

16.130,6

16.767,6

Perumahan dan Fasilitas Umum

4.216,5

5.457,2

9.560,5

13.481,7

Sumber: LKPP dan Nota Keuangan berbagai tahun, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2008 saja pembiayaan yang disediakan pemerintah untuk membiayai fungsi kesehatan dan pendidikan tidak mencukupi. Dalam bidang kesehatan, setidaknya terdapat kekurangan pembiayaan sebesar Rp. 13,7 triliun. Sedangkan dalam bidang pendidikan, pada tahun yang sama terdapat kesenjangan sebesar Rp 30 triliun. Dengan demikian, agar kebutuhan pembiayaan untuk pencapaian MDGs dapat terpenuhi maka diperlukan strategi untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan dalam pencapaian MDGs yang secara umum mencakup tiga hal sebagai berikut: 1. 2.

Peningkatan kapasitas pembiayaan, sinkronisasi kebijakan fiskal dengan upaya pencapaian MDGs, serta peningkatan optimalisasi pengeluaran/ belanja negara. Peningkatan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, dan organisasi non pemerintah. Diperlukan adanya pembagian peran dan fungsi yang lebih jelas antara pemerintah

177


dengan stakeholder pembangunan yang lain agar dapat bersinergi untuk mencapai target MDGs. Peningkatan kerjasama pembangunan dan pembiayaan internasional untuk mendukung pencapaian MDGs di Indonesia

3.

7.3.1

Peningkatan Kapasitas Sumber Pembiayaan, Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dengan Upaya Pencapaian MDGs, serta Peningkatan Optimalisasi Belanja Negara

7.3.1.1

Peningkatan Kapasitas Sumber Pembiayaan

Konferensi mengenai pembiayaan pembangunan di Monterrey, Mexico pada bulan Maret 2002 menghasilkan konsensus (Monterrey Consensus on Financing for Development) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk mendukung pencapaian MDGs di dunia. Hasil konsensus tersebut antara lain adalah: (i) mobilisasi sumber pendanaan dalam negeri, (ii) peningkatan jumlah dana Official Development Assistance (ODA) yang disalurkan dari negara maju kepada negara miskin dan berkembang, (iii) meningkatkan penanaman modal/investasi asing, (iv) meningkatkan sistem perdagangan internasional agar lebih berkeadilan, (v) meningkatkan kerjasama keuangan internasional dan kerjasama teknik, dan (vi) memecahkan permasalahan dalam manajemen utang luar negeri termasuk untuk negara berpendapatan menengah dan negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali potensi pemanfaatan penerimaan negara baik dari sumber pajak maupun non pajak. Tabel 7.3 Penerimaan Negara dan Hibah 2004-2008 (Miliar Rupiah) URAIAN

A.

PENERIMAAN NEGARA & HIBAH I. Pendapatan Negara 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri (1) Pajak Penghasilan - Migas - Non Migas (2) Pajak Pertambahan Nilai (3) PBB dan BPHTB (4) Cukai (5) Pajak Lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional (1) Bea Masuk (2) Pajak Ekspor 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan SDA (1) Migas (2) Lainnya b. Penerimaan BUMN c. Lainnya II. Hibah

2004 2005 2006 2007 2008 REALISASI REALISASI REALISASI APBN-P APBN miliar Rp. % PDB miliar Rp. % PDB miliar Rp. % PDB miliar Rp. % PDB miliar Rp. % PDB 407.859,9 407.581,9 280.897,6 268.155,8 134.903,8 22.946,6 111.957,2 87.567,3 14.680,0 29.172,5 1.832,2 12.741,8 12.444,2 297,6

17,7 17,7 12,2 11,6 5,9 1,0 4,9 3,8 0,6 1,3 0,1 0,6 0,5 0,0

495.224,3 493.919,5 347.031,1 331.792,0 175.541,2 34.985,6 140.555,6 101.295,8 19.648,6 33.256,2 2.050,2 15.239,1 14.920,9 318,2

17,8 17,7 12,5 11,9 6,3 1,3 5,0 3,6 0,7 1,2 0,1 0,5 0,5 0,0

637.987,2 636.153,1 409.203,0 395.971,5 208.833,1 43.190,1 165.643,0 123.035,9 24.043,0 37.772,1 2.287,4 13.231,5 12.140,4 1.091,1

19,1 19,1 12,3 11,9 6,3 1,3 5,0 3,7 0,7 1,1 0,1 0,4 0,4 0,0

694.088,0 690.264,7 492.010,9 474.551,0 251.748,3 37.267,6 214.480,7 152.057,2 25.991,3 42.034,7 2.719,5 17.459,9 14.417,6 3.042,3

18,5 18,4 13,1 12,6 6,7 1,0 5,7 4,0 0,7 1,1 0,1 0,5 0,4 0,1

781.354,1 779.214,4 591.978,3 569.971,6 305.961,4 41.649,8 264.311,6 187.626,7 29.012,4 44.426,5 2.944,6 22.006,7 17.940,8 4.065,9

18,1 18,1 13,7 13,2 7,1 1,0 6,1 4,4 0,7 1,0 0,1 0,5 0,4 0,1

126.684,3 91.397,7 85.259,6 6.138,1 9.817,5 25.469,1

5,5 4,0 3,7 0,3 0,4 1,1

146.888,4 110.467,3 103.762,0 6.705,3 12.835,2 23.585,9

5,3 4,0 3,7 0,2 0,5 0,8

226.950,1 167.473,8 158.086,1 9.387,7 22.973,1 36.503,2

6,8 5,0 4,7 0,3 0,7 1,1

198.253,8 115.053,4 107.719,0 7.334,4 35.469,3 47.731,1

5,3 3,1 2,9 0,2 0,9 1,3

187.236,2 126.203,3 117.922,0 8.281,2 23.404,3 37.628,6

4,3 2,9 2,7 0,2 0,5 0,9

278,0

0,0

1.304,8

0,0

1.834,1

0,1

3.823,3

0,1

2.139,7

0,0

Sumber: LKPP dan Nota Keuangan, berbagai tahun, diolah

Penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama yang besaran proporsinya terhadap PDB diperkirakan sebesar 13,1 persen pada tahun 2007. Pemerintah pada saat ini

178


sedang melaksanakan reformasi dan perbaikan sistem pelayanan perpajakan serta bea dan cukai. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2008 diperkirakan meningkat menjadi 13,7 persen dari PDB. Pelayanan pajak serta bea dan cukai diharapkan akan semakin transparan dan profesional sehingga target pemerintah untuk meningkatkan cakupan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran para wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dapat terrealisasi dengan baik. Selain meningkatkan pendapatan dari perpajakan, pemerintah juga berupaya untuk terus meningkatkan kinerja ekspor non migas melalui berbagai kemudahan dalam mengurus perijinan ekspor dan pemberian modal kerja terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dalam hal penerimaan hibah, selama ini besarannya dalam APBN belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Hibah luar negeri yang secara rill telah disalurkan ke Indonesia sebagian besar masih belum tercatat dalam dokumen anggaran sehingga belum diperhitungkan sebagai pendapatan resmi negara yang tercantum dalam APBN. Proyekproyek yang dibiayai hibah luar negeri sebagian besar masih bersifat off-budget. Hal ini disebabkan masih adanya perbedaan sistem administrasi keuangan antara pemerintah dan lembaga/negara pemberi hibah. Dalam rangka pembenahan manajemen pinjaman dan hibah luar negeri, pemerintah telah mewajibkan seluruh proyek yang dibiayai hibah luar negeri dicatat serta menggunakan prosedur APBN. 7.3.1.2

Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dengan upaya Pencapaian MDGs dan Peningkatan Optimalisasi Anggaran Belanja

Peningkatan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan upaya pencapaian MDGs dan peningkatan optimalisasi anggaran belanja antara lain dapat dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut: 1.

Defisit anggaran diperkirakan masih akan terjadi paling tidak sampai tahun 2009 sekitar 1,5 – 1,7 persen dari PDB. Hal ini di bawah target awal dari RPJMN 2004-2009, dimana diperkirakan pada 2009 APBN sudah berimbang antara penerimaan dan belanja negara. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang lebih besar dihadapkan pada kemampuan pembiayaan pemerintah yang belum mencukupi pada saat ini. Upaya percepatan pencapaian MDGs yang membutuhkan biaya yang sangat besar, akan mempunyai dampak pada besaran defisit. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan dalam upaya pencapaian target MDGs karena akan berdampak kepada besaran defisit anggaran.

2.

Untuk lebih mendukung tercapainya hal tersebut di atas maka upaya pencapaian MDGs harus disertai dengan penajaman prioritas program dan target/sasaran serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pada tingkat teknis pelaksanaan kegiatan.

3.

Penajaman prioritas program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sangat diperlukan mengingat kemampuan pendanaan yang sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan untuk pencapaian MDGs. Selain itu, pembangunan harus lebih diarahkan untuk membantu masyarakat miskin, serta pembangunan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan agar kesenjangan tingkat pembangunan antar daerah tidak semakin besar. Hal ini dapat terlaksana apabila partisipasi masyarakat dalam proses

179


perencanaan pembangunan nasional lebih baik dan transparan. Forum musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah perlu terus diperbaiki kualitas pelaksanaannya. Penyusunan perencanaan pembangunan harus didukung oleh sistem database yang komprehensif sehingga ketepatan target/sasaran dapat lebih baik di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap pelaksanaan program yang berskala nasional untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan agar tingkat efisiensinya semakin meningkat. Sinkronisasi dan harmonisasi antar program juga harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program baik dalam hal substansi maupun lokasi dan target sasaran. 4.

Kebijakan pengurangan biaya subsidi BBM dapat meningkatkan ruang gerak fiskal dan pengalihan pengeluaran pada komponen belanja yang lain. Namun demikian pengurangan subsidi ini telah mengakibatkan meningkatnya harga BBM di dalam negeri. Supaya hal ini tidak semakin berdampak luas dan kontraproduktif bagi program penanggulangan kemiskinan, pengurangan subsidi harus diikuti oleh penambahan alokasi untuk pembiayaan program untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan percepatan pencapaian target MDGs. Sebagai contoh, pada tahun 2006 menurunnya subsidi sebesar 4% PDB antara lain dianggarkan untuk penambahan dana daerah sebesar 1,7 persen, belanja modal (0,7%), dan bantuan sosial (0,3%).

5.

Peningkatan tatakelola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada saat ini proses pengadaan barang dan jasa masih belum berjalan dengan optimal, sehingga ditengarai masih terjadi inefisiensi sekitar Rp. 20-30 triliun per tahun. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah memberikan pedoman yang sangat detail sebagai bagian dari program reformasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada bulan Desember 2007, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pelaksanaan pengadaan akan semakin optimal di masa yang akan datang dan inefisiensi dalam pelaksanaan pengadaan diharapkan akan semakin kecil sehingga anggaran belanja negara dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal.

6.

Dalam hal pemanfaatan pinjaman luar negeri sebagai bagian dari instrumen pembiayaan pembangunan nasional, masih terjadi inefisiensi yang cukup besar akibat tingkat penyerapan proyek yang masih rendah dan keterlambatan waktu pelaksanaan akibat adanya kendala teknis pada saat pelaksanaan proyek. Hal ini sangat merugikan karena berakibat pada penambahan akumulasi commitment fee. Dalam beberapa proyek, ownership pemerintah dalam hal ini. kementerian/lembaga masih kurang sehingga pihak pemberi pinjaman lebih besar pengaruhnya untuk menentukan susbtansi dan teknis pelaksanaan proyek (lender driven). Akibatnya pelaksanaan proyek kurang sesuai dengan prioritas program pembangunan dan kebutuhan nasional. Selain itu, pelaksanaan program masih ada yang tumpang tindih dan kurang sejalan dengan prosedur/mekanisme nasional. Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka pemerintah perlu untuk terus melaksanakan:

180


7.

a.

Penyusunan strategi pinjaman yang mengetengahkan prioritas bidang, prinsip dan arah kebijakan, dan rencana pinjaman setiap tahun dalam kerangka perencanaan kegiatan dan anggaran jangka menengah. Rencana pinjaman disusun berdasarkan kondisi pinjaman on going dan kemampuan membayar kembali pinjaman;

b.

Komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dilakukan secara konsisten baik dari segi proporsi terhadap PDB maupun secara nominal, kecuali ada kebijakan nasional dari pemerintah untuk mendayagunakan sumber pendanaan luar negeri secara proporsional untuk pencapaian MDGs;

c.

Perlu adanya analisis dan penyusunan rencana tindak untuk pengurangan beban pinjaman melalui mekanisme yang berlaku secara internasional misalnya melalui debt swap;

d.

Peningkatan ownership, kesesuaian dengan program pembangunan nasional, serta penggunaan prosedur nasional terutama dalam hal penarikan/ pencairan dana serta pengadaan barang dan jasa.

e.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan proyek pinjaman luar negeri melalui peningkatan sistem persiapan proyek, transparansi dalam pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi;

Sistem penganggaran jangka menengah yang berbasis kinerja perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan. Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan dalam sistem penganggaran yang menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang terbatas. Dibandingkan dengan sistem penganggaran konvensional yang berorientasi pada masukan (input based), penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada keluaran dan hasil (output and outcome based). Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan penerapan anggaran berbasis kinerja perlu dilakukan upaya–upaya antara lain : a.

Meningkatkan sinkronisasi dan penajaman kegiatan dan program prioritas sehingga menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran;

b.

Memperbaiki format RKAKL agar menjadi lebih informatif dalam mencerminkan penganggaran berbasis kinerja;

c.

Mendorong dan memfasilitasi seluruh kementerian/lembaga untuk menyusun standar biaya yang berbasis output dan/atau outcome;

d.

Menyempurnakan penerapan sistem akuntansi pemerintah yang lebih handal guna mendukung diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi;

e.

Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan anggaran berbasis kinerja.

181


7.3.2

Pembagian Peran Pemerintah – Non Pemerintah dan Peningkatan Peran Masyarakat/ Swasta

Pada saat Deklarasi Milenium ditandatangani pada tahun 2000, telah disadari bahwa target pencapaian MDGs di negara miskin dan berkembang bukan merupakan hal yang mudah. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak baik secara nasional, regional dan global untuk bersinergi dalam upaya pencapaian MDGs di dunia. MDGs menjadi komitmen bersama untuk menuju dunia yang lebih baik. Hanya saja dalam implementasinya belum ada suatu sinergi yang sistematis dan berkelanjutan antara Pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam mendukung upaya pencapaian MDGs di Indonesia. Peran masyarakat dan kalangan dunia usaha sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan. Dilihat dari kemampuan belanja pemerintah, kontribusinya hanya sekitar 20 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), sisanya merupakan kontribusi stakeholders pembangunan lain selain pemerintah. Dengan demikian pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat/swasta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pembiayaan untuk pencapaian MDGs di Indonesia. Lebih jauh lagi, optimalisasi peran ini tidak hanya untuk pemerintah dan non pemerintah saja, namun optimalisasi peran secara internal dalam pemerintah pun perlu ditingkatkan. 7.3.2.1

Pembagian Peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memegang peranan yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan dibandingkan masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Pola pelaksanaan pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan secara terpusat/sentralistik, baik secara program maupun anggaran, telah diturunkan kepada daerah. Gambar 7.1 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

Sumber: Departemen Keuangan

182


Pada saat ini tidak kurang dari 6,3-6,8 persen PDB pada tahun 2007 dan 2008 menjadi bagian untuk belanja daerah baik dalam bentuk dana perimbangan berupa dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum, maupun dana otonomi khusus dan penyesuaian. Peran pemerintah daerah dalam pencapaian MDGs sangat besar. Program-program pencapaian MDGs yang dilaksanakan secara nasional tidak mungkin akan berhasil jika tidak didukung oleh pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya pencapaian MDGs, peran pemerintah daerah juga dapat bersifat komplementer terhadap program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara nasional. Misalnya dalam hal penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menyusun dan melaksanakan program yang saling melengkapi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam pelaksanaan program nasional tersebut, pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai pemilihan lokasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran dan berperan optimal dalam mengurangi kesenjangan wilayah, dan berperan dalam mendukung pelaksanaan teknis program-program tersebut. Dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan pembagian peran dan fungsi kepemerintahan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya PP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas koordinasi karena pembagian peran dan fungsi kepemerintahan menjadi lebih jelas. Sebagai ilustrasi dalam bidang pendidikan, PP No.38/2007 mengatur bahwa penyelenggaraan perencanaan, penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan, serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah daerah. Di bidang kesehatan, penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk dan pencegahan penyakit menular juga merupakan urusan pemerintah daerah. Selain permasalahan koordinasi dan pembagian peran dan fungsi kepemerintahan, kinerja fiskal dan pengelolaan keuangan derah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. 7.3.2.2

Peningkatan Peran Masyarakat, Swasta, dan Perguruan Tinggi

Paradigma pembangunan di dunia mengalami perubahan yang siginifikan pada saat ini dibandingkan 15-20 tahun yang lalu. Fungsi dan peran dari pemerintah serta lembaga pembiayaan internasional semakin diimbangi oleh peran serta masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha/swasta. Peran masyarakat dan swasta tidak lagi hanya mengawasi pelaksanaan pembangunan, melainkan ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaannya. Isu-isu penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup, HIV/AIDS, terorisme dan good governance tidak lagi hanya menjadi perhatian dari pemerintah dan lembaga pembiayaan dan pembangunan internasional. Semua pihak sudah menyadari bahwa untuk membangun dunia yang lebih baik diperlukan partisipasi aktif, sinergi, dan kerja keras dari semua pihak.

183


Sebagai contoh, dalam rangka mendukung komitmen internasional dalam bidang human security dan MDGs, Sekjen PBB pada tahun 2000 telah mengajak sekitar 50 perusahaan internasional untuk bergabung, mendukung dan melibatkan diri dalam the Global Compact yang bertujuan untuk mempunyai prinsip dasar yang mencakup: Hak Asasi Manusia, tenaga kerja, dan pelestarian lingkungan hidup. Prinsip ini terus berkembang sehingga mencakup juga mengenai anti korupsi. The Global Compact selalu berupaya untuk berperan aktif dalam mendukung negara miskin dan berkembang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemberantasan penyakit menular, dan pelestarian lingkungan hidup, serta mengadvokasi negara maju untuk terus mengembangkan sistem dalam penyaluran bantuan. Peran Corparate Social Responsibility (CSR) terus dikembangkan dan diperluas pelaksanaannya. Di Indonesia, perusahaan nasional yang sudah terlibat secara aktif dalam UN Global Compact sudah sekitar 20 perusahaan antara lain Martha Tilaar, Mark Plus, dan the Body Shop Indonesia. Selain itu, hampir seluruh perusahaan nasional lainnya walaupun tidak tergabung secara resmi namun telah melaksanakan upayaupaya terkait dengan CSR dan dukungan nyata terhadap sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Apabila peran dan tanggung jawab sosial dari setiap perusahaan dapat dilaksanakan dengan memadai akan sangat membantu masyarakat sekitar perusahaan tersebut untuk dapat mandiri secara ekonomi dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Agar konstribusi dari pihak swasta semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk terus membangun iklim investasi dan lingkungan berusaha yang menarik, insentif perpajakan, kemudahan perijinan, keamanan dan kepastian hukum. Hal yang paling penting dalam membangun hubungan yang sinergis antara pemerintah dan swasta adalah adanya pembagian peran yang jelas. Karena keterbatasan pendanaan pemerintah, pembangunan infrastruktur besar yang sudah marketable lebih bak dilaksanakan oleh swasta. Pemerintah hanya berperan dalam hal regulasi dan pengawasan pelaksanaannya. Demikian halnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Misalnya pembangunan sekolah, rumah sakit dan perumahan yang sudah dapat dikelola oleh swasta harus didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Namun demikian, pemerintah harus terus menjaga keseimbangan kepentingan umum dan komersil. Selain pihak swasta, perguruan tinggi dapat memainkan peranan yang signifikan untuk terus menghasilkan teknologi tepat guna dan berbiaya murah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perguruan tinggi dapat mendukung upaya pencapaian MDGs dengan ikut serta mensosialiasikan, advokasi dan kajian agar upaya pencapaian dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.

184


7.3.3

Peningkatan Kerjasama Pembangunan dan Pembiayaan Internasional

Dari hasil analisis UN Millennium Project dikemukakan bahwa pencapaian MDGs di negara miskin dan berkembang sulit untuk dilakukan tanpa adanya peningkatan bantuan internasional yang signifikan. Oleh karena itu PBB dan banyak forum internasional lainnya selalu mendorong negara maju agar memenuhi komitmen untuk menyisihkan 0,7 persen dari Gross National Income (GNI) nya agar disalurkan kepada negara miskin dan berkembang dalam bentuk Official Development Assistance (ODA). Peningkatan penyaluran dana ODA akan memberikan manfaat jika disertai dengan peningkatan manajemen penyaluran dana ODA tersebut, baik secara internasional maupun lokal. Secara internasional Deklarasi Roma pada tahun 2003 dan Deklarasi Paris pada tahun 2005 telah memberikan arahan dalam hal peningkatan efektivitas dan efisiensi bantuan internasional (aid effectiveness). Deklarasi Paris menggaris bawahi upaya yang harus dilakukan baik oleh negara penerima maupun lembaga/negara donor dalam rangka aid effectiveness yaitu dalam hal: (i) ownership, (ii) kesesuaian dengan prioritas program pembangunan nasional, (iii) penggunaan prosedur nasional, (iv) harmonisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan (v) peningkatan sistem pertanggungjawaban. Agar bantuan internasional dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam pencapaian target MDGs di negara miskin dan berkembang, maka sistem penyaluran bantuan harus berlandaskan pada progres pencapaian MDGs di negara yang bersangkutan. Koordinasi penyusunan country strategy dan rencana program kerja harus berlandaskan pada prioritas program nasional terutama dalam mendukung upaya pencapaian MDGs. Masyarakat internasional juga dituntut untuk dapat menyusun sistem dan mekanisme pengurangan beban utang. Sebagian besar negara miskin dan berkembang mempunyai kewajiban pembayaran pinjaman pertahun yang cukup besar dibandingkan total pengeluaran/belanja negara yang bersangkutan. Pemerintah Indonesia setiap tahun mengalokasikan sekitar 20-25 persen dari total pengeluaran untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Hal tersebut sangat mempersempit ruang gerak fiskal dan memperkecil kemampuan pemerintah dalam membiayai sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan sektor pembangunan lainnya. Skenario pengurangan beban utang yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah adalah debt swap. Indonesia sudah melakukan kerjasama debt swap dengan pemerintah Jerman di bidang pendidikan sebesar US$ 20 juta. Di masa yang akan datang diharapkan besarnya utang luar negeri pemerintah yang dapat di swap dapat lebih besar. Isu yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan debt swap dapat diusulkan terkait dengan pencapaian MDGs, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Debt for MDGs Swap, DMS).

185


7.4 Strategi Khusus Selain strategi pembiayaan secara umum yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, pada bagian ini akan diketengahkan strategi khusus terkait dengan bidang pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi dasar sebagai berikut:

7.4.1

Bidang Pendidikan

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan MDGs bidang pendidikan, kapasitas kelembagaan dan sistem perencanaan terutama di daerah harus ditingkatkan sehingga transisi implementasi program dari pemerintah pusat ke daerah menjadi lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa tambahan dana untuk bidang pendidikan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, efisien dan efektif. Dalam rangka pemanfaatan dana BOS, fleksibilitas penggunaannya sebaiknya ditingkatkan dengan memperluas kriteria komponen pembelanjaannya. Pihak sekolah juga perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam penggunaan dana tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi penggunaannya. Pendanaan investasi non-personil dapat dilakukan melalui mekanisme dana Alokasi Khusus (DAK) yang selama ini juga telah berjalan. Mekanisme DAK memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran daerah sesuai dengan prioritas nasional sehingga dapat memberikan inisiatif lokal yang akhirnya meningkatkan efisiensi baik dari segi efisiensi implementasi maupun efisiensi penggunaan hasil programnya. Oleh karena itu, mekanisme DAK ini perlu terus didukung karena berpotensi dalam meningkatkan kapasitas daerah dan efisiensi pencapaian tujuan MDGs. Kesenjangan dana investasi non personil dapat dipenuhi dengan cara membagi peran antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan/atau dengan pihak swasta. Sekolah swasta mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu mencapai MDGs tepat waktu, terutama dengan peranan swasta yang besar pada tingkat sekolah menengah pertama. Sampai saat ini, persentase sekolah swasta pada tingkat sekolah menengah pertama adalah sekitar 45 persen pada tahun 2005 (Depdiknas, 2005). Peranan sekolah swasta bukan saja dapat menampung pertumbuhan kebutuhan sekolah tingkat SMP/MTs yang disebabkan oleh program wajib belajar sembilan tahun. Tetapi juga, sekolah swasta dapat meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar yang akhirnya dapat menurunkan tingkat drop out sekolah. Peranan swasta dapat mengurangi beban pembangunan dan rehabilitasi sekolah tingkat SMP/MTs. Untuk itu, perlu diingat bahwa peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pelindung, pembimbing, dan regulator yang dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan pemerataan partisipasi sekolah secara nasional, perlu dipikirkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. Dengan berkembangnya sekolah swasta yang tentunya tidak akan gratis membuat terbatasnya akses sekolah anak dari keluarga miskin. Oleh karena itu, program pemerintah dapat ‘menitipkan’ anak dari keluarga miskin tapi tidak mampu untuk bersekolah ke sekolah swasta yang relatif mahal dengan memberikan biaya operasional yang sesuai dengan jumlah anak

186


yang dititipkan tersebut. Mekanisme BOS yang telah terbukti efisiensinya selama ini dapat dilanjutkan untuk digunakan secara lebih strategis dalam pembiayaan sekolah anak dari keluarga miskin.

7.4.2

Bidang Kesehatan

Pembagian peran antara pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan MDGs bidang kesehatan di Indonesia. Gambar di bawah ini menjelaskan proporsi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah dan swasta di Indonesia. Gambar 7.2 Proporsi Pembiayaan Kesehatan dari Pemerintah dan Non Pemerintah di Indonesia

Pengeluaran

100% 75% Pemerintah (%)

Non Pemerintah (%)

50% 25% 0%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Non Pemerintah (%)

71,5

70,0

72,1

69,6

73,7

66,9

66,3

68,4

65,8

65,3

Pemerintah (%)

28,5

30,0

27,9

30,4

26,3

33,1

33,7

31,6

34,2

34,7

Gambar di atas menunjukkan proporsi pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan non pemerintah sejak tahun 1996 sampai tahun 2005. Dari tahun 1996 hingga 2005, peran sektor non pemerintah (termasuk di dalamnya swasta dan masyarakat) sekitar 70 persen dan pemerintah sekitar 30 persen. Oleh karena itu perlu juga dipikirkan strategi pembiayaan MDGs yang juga melibatkan swasta dan masyarakat. Selain itu, pengalaman menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam pembangunan termasuk sektor kesehatan masih terbatas, sehingga wajar untuk melihat strategi pembiayaan yang efektif yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam rangka percepatan pencapaian MDGs, pemerintah juga dapat lebih fokus pada daerah yang masih bermasalah dengan pencapaian MDGs dengan jumlah penduduk yang besar. Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih memprioritaskan daerah yang berkontribusi besar menyumbang terhadap AKI, AKB dan penyakit-penyakit ATM. Pemerintah dapat hanya melakukan prioritas anggaran yang ada pada daerah tersebut. Tabel 7.4 di bawah menunjukkan beberapa daerah yang merupakan daerah yang bermasalah dengan kondisi kesehatan anak. Dengan melihat tabel ini , pemerintah dapat saja memfokuskan upaya yang lebih kuat pada daerah-daerah dengan kematian anak yang tinggi.

187


Tabel 7.4 Situasi Kesehatan Ibu dan Anak Menurut Provinsi

PROVINSI

AKN (SDKI 2002)

Angka kematian bayi (per 1000)

AKABA (SDKI 2002)

Kelahiran ditolong tenaga medis (%)

KN 2

Balita krg gizi (%)

Threshold untuk Fokus

>20

>35

>46

<80%

<70%

>26%

24 28 26 14 19 27 24 28

36,10 40,00 47,40 36,90 43,40 45,70 47,90 43,00 41,80

42 48 43 41 30 53 55 43

74,20 84,00 84,90 78,70 61,60 69,40 74,80 61,60 72,50

18 25 19 17 28 16 9 24 31 24 22

21,80 47,00 34,10 23,30 47,00 54,70 29,20 78,00 51,00 52,10 31,30

35 44 36 20 43 38 14 74 59 47 40

97,10 54,60 69,80 87,20 72,20 56,60 92,40 49,90 37,30 54,00 61,10

Kalimantan Selatan

23

Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Irian Jaya Barat

20 16 24 12 36 24

57,20 31,80 25,20 57,80 33,00 45,40 45,40

45 42 25 52 47 67 77

64,10 79,20 85,20 58,10 57,30 34,00 44,50

NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah

TOTAL

46,90 57,10 50,50

51,30 31,50 51,80

51,80

13,60

54,14 58,15 88,66 78,94 63,13 71,10 71,20 94,10 82,68 85,92 76,23 74,22 85,49 79,55 96,40 84,83 50,39 60,78 80,77 70,95 52,46 78,69 77,47 68,11 52,87 70,97

35,20 33,00 28,0 18,4 25,00 28,20 26,40 24,20 21,10 23,20 21,50 25,00 16,90 25,20 20,50 18,70 37,80 38,80 33,20 31,90 30,20 21,50 21,90 29,60 29,10 28,30 42,00 25,20 29,60 24,30 24,30

Sumber: Direktorat Anak, Kondisi 2006

Selain itu, pemerintah dapat menyusun skala prioritas melalui penyeleksian tujuan MDGs bidang kesehatan yang masih berada dalam kondisi off track. Strategi yang dapat ditempuh adalah memenuhi dengan cukup seluruh kebutuhan sumber daya bila ingin mengejar MDGs yang off track agar on track. Sedangkan terhadap program-program yang sudah on track hanya dilakukan peningkatan kualitas pelayanan saja.

188


7.4.3

Bidang Air Minum dan Sanitasi Dasar

Secara historis Tabel 7.5 berikut ini memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi air minum dan sanitasi dasar sebelum dan sesudah otonomi daerah. Tabel 7.5 Pengeluaran Rata-rata Tahunan dalam Pembangunan Sektor Air Minum

Tingkat Pemerintahan

Pusat

Rata-rata (1994-1997) (Miliar Rupiah)



Sebelum Reformasi

Setelah Reformasi

Era Desentralisasi

842,0

1.450,8

1.985,1

Provinsi

55,0

106,0

284,6

Kabupaten/Kota

29,0

53,8

335,5

926,0

1.610,5

2.605,3

0,23

0,4

0,64

Total % terhadap GDP

Sumber: Hasil analisa data Departemen Keuangan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Dari Tabel 7.5 di atas, dalam era desentralisasi terjadi kenaikan 3 kali lipat pembiayaan air secara signifikan, terutama jika dilihat pada kenaikan prosentase terhadap GDP. Apabila dibandingkan dengan total pembiayaan air minum dan sanitasi dasar untuk mencapai MDGs yaitu sebesar Rp 14,7 triliun pada tahun 2008 seperti yang telah didiskusikan pada bab 6 sebelumnya, masih ada gap sekitar Rp 12 triliun dalam upaya pencapaian MDGs bidang air minum dan sanitasi. Namun demikian, yang perlu dicermati adalah bahwa pembiayaan di atas meliputi seluruh komponen air, yaitu konservasi sumber daya air, pengembangannya serta air minum. Data khusus untuk air minum sangat sedikit, apalagi untuk sub-sektor sanitasi sangat sulit diperoleh. Isu selanjutnya adalah peran kelembagaan. Saat ini beragam aktor dari berbagai institusi terlibat dalam kegiatan pembangunan di sektor ini. Pada tingkat pusat, lebih dari 20 direktorat dari 8 departemen/kementerian terlibat dalam urusan penyediaan air dan sanitasi, sementara pada tingkat lokal terdapat 9 unit yang berbeda, di mana setiap kabupaten/kota memiliki antara 2 sampai 4 unit. Beragamnya unit penanggungjawab dan pelaksana anggaran menimbulkan skema yang beragam dalam penyaluran dana, skala prioritas, dan besaran biaya. Prospek ini makin berisiko tinggi manakala hubungan antar lembaga pemerintah kurang terkoordinasi dengan baik. Kewenangan pusat adalah dalam hal pembuatan kebijakan, bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan sosialisasi dan promosi kebijakan. Pada tingkat daerah, terlepas dari banyaknya pelaku, beberapa kewenangan masih belum memiliki kerangka kelembagaan yang jelas. Tantangan di bidang koordinasi dan kejelasan peran setiap institusi tidaklah ringan. Koordinasi yang lemah berpotensi menurunkan akuntabilitas institusi-institusi di tingkat daerah.

189

DAFTAR PUSTAKA Attanasio, Orazio & Alice Mesnard. “The impact of a conditional cash transfer programme on consumption in Columnbia” Institute for Fiscal Studies, June 2005. Attanasio, Orazio et al. “Baseline Report on the Evaluation of Familias en Acción”, IFS Reports, London, The Institute for Fiscal Studies, April. Available at http://www.ifs.org.uk/, 2004. Badan Pusat Statistik, Bappenas and UNDP. “Indonesia Human Development Report 2004, The Economics of Democracy Financing Human Development in Indonesia”. Jakarta, 2004: 9-21 Badan Pusat Statistik. “Statistik Kesehatan”. BPS, Jakarta, 2001: 1-20. Bappenas, Badan Pusat Statistik, dan UNFPA. “Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025”, BPS, 2005. Bappenas. “Laporan MDGs 2007”. Jakarta, 2007. Bappenas. “Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009”. Jakarta, 2005. Bappenas. “Studi Pendidikan Dasar Gratis.” Bappenas – the World Bank, Jakarta, 2007. Barrientos A, Hulme D, & Moore K. “Social protection for the poorest: taking a broader view.” Poverty in Focus, UNDP, June 2006. BPS. “Statistik Kesejahteraan Rakyat 2004”. Jakarta, 2005. Brossard, Mathieu dan Luc-Charles Gacougnolle. “Financing Primary Education for All: Yesterday, Today and Tomorrow.” UNESCO, Paris, 2001. Browne, Stephen dan Martin Maya. “Financing the MDGs: an analysis of Cameroon, Uganda, and Philippine”. UNDP, April 2003. Bruns, Barbara, Alain Mingat, Ramahatra Rakoomalala. “Achieving Universal Primary Education by 2015: A Chance for Every Child.” UNESCO, Paris, 2003. Caldes, N, David Coady, John A. Malucio. “The cost of poverty alleviation transfer programs: A comparative analysis of three programs in Latin America”, FCND Discussion Paper no. 174, IFPRI, February 2004. Caldwell, John C. “Towards a restatement of demographic transition theory,” Population and Development Review, vol. 2 (2-3), 1976:321-366. Castañeda T & Lindert K. Designing and implementing household targeting systems: lessons from Latin America and the United States. World Bank & DFID Manuscript, 2005. Chusnun P, Thabrany H dan Ruby M. ”Pendanaan Kesehatan oleh Perusahaan Swasta 2001”. PKEK FKM UI- Biro Keuangan Depkes RI, Jakarta, 2002: 1-80

191

Daftar Pustaka

Clemens, Michael. 2004. “The Long Walk to School: International Education Goals in Historical Perspective.” Working Paper 37, Center for Global Development. Coady D, Grosh M, and Hoddinott. “The targeting of transfers in developing countries: review of experiences and lessons”. 2004. Coady D, Raul Perez, & Hadid Vera-Llamas. “Evaluating the cost of poverty alleviation transfer program: An illustration based on PROGRESA (now OPORTUNIDADES) in Mexico”, Inter-American Development Bank, December 2005. Das, Jas, Quy-Toan Do, & Berk Olzer. “Conditional cash transfer and equity-efficiency debate”. World Bank WPS 3280, 200. David Evans. “Which Interventions Targeting the Health MDGs are Cost effective?, Reflection on BMJ Series Achieving MDGs for Health”, Department of Health Financing WHO, Geneva, 2005. De Janvry, Alan & Elisabeth Sadoulet. ”Conditional cash transfer programs: are they really magic bullet”, 2004. Delamonica, Enrique, Santosh Mehrotha dan Jan Vandermoortele. “Is EFA affordable? Estimating the Global Minimum Cost of ‘Education for All’.” Innocenti Working Paper No. 87 UNICEF, 2001. Departemen Kesehatan RI, Perhitungan Biaya Kesehatan MDG bidang Kesehatan Ibu, Anak, HIV-AIDS, TB, dan Malaria. Sheet Excel, Jakarta, 2007 Departemen Kesehatan RI, Kebijakan Anggaran Kesehatan 2008, Materi Rapat Kerja Menteri Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI , Jakarta, 29 November 2007 Departemen Kesehatan RI, Laporan Survei Kesehatan Rumah Tangga Kondisi Kesehatan Ibu dan Anak, Litbangkes Depkes RI, 2003 Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) 2007, Sekretariat Jenderal Depkes RI, Jakarta, 2007 Departemen Kesehatan RI, Profil Kesehatan Indonesia 2004, Pusat Data Sekretariat Jenderal Depkes RI, Jakarta, 2006 Departemen Kesehatan RI, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 tahun 2003 tentang Daftar Standar Pelayanan Minimal, Jakarta, 2003: 1-3 Departemen Kesehatan RI, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Jakarta, 2005: 1-11 Departemen Kesehatan RI. “Indonesia Sehat 2010”. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202 tahun 2003, Jakarta:1-5, 2003.

192

Daftar Pustaka

Deravajan, Shantayanan, Margaret J. Miller, dan Eric V. Swanson. “Goals for Development: History, Prosepects, and Costs.” World Bank Policy Research Working Paper 2819, 2002. DFID. “Social transfers and chronic poverty: emerging evidence and the challenge ahead.” DFID practice paper, October 2005. Donaldson C dan Gerard K, “Economic of Health Care Financing”. The Visible Hand; Macmilan Press LTD, London, 1993: 26-99, 143-162. Ensor T. “Estimating Equity of Health Care Finance in Brazil”, International Programme Centre for Health Economics University of York, York, 10th December 2002: 1-16. Feldstein P, “Health Care Economics”, 4th, Delmar Publisher Inc, California, 1993: 106-140. Filmer, Dion. “Costing the Goal of Universal Primary Education.” The World Bank, 2002. Folland S, Goodman AC, Stano M. “The Economics of Health and Health Care”. Upper Saddle River, New York, Vol.3, 2001: 141-163. François Bourguignon, Francisco H. G. Ferreira and Phillippe G. Leite. “Conditional Cash Transfers, Schooling and Child Labor: Micro-Simulating Bolsa Escola”, Unpublished manuscript, May 2003. Gani A. “Investasi SDM Sejak Dini, Materi Advokasi Kesehatan Daerah”. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan dan Kebijakan Kesehatan dan Uniceff, Jakarta, 2002 (a). Gani A. “Pembangunan Kesehatan, Otonomi Daerah dan Peranan Profesi dan Ilmu Kesehatan Masyarakat”, Kuliah Perdana, Program IKM Khusus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pekanbaru, 2001b: 1-11. Gani A. “Pemberdayaan Daerah Dalam Bidang Kesehatan, Materi yang disampaikan pada Konferensi Nasional Promosi Kesehatan”, Depkesos RI, Jakarta, 11-13 Juni 2001a:1-12. Gani A. “Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu”. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan dan Kebijakan Kesehatan dan Biro Perencanaan Depkes RI, Jakarta, 2002 (b). Gani A. “The Lost Generation dan Sistem Pendanaan Kesehatan dalam Era Desentralisasi”. Makalah Disampaikan pada Pertemuan Dewan Kerja Sama Kesehatan Propinsi Jawa Barat, 7 Oktober 2003, 1-12. Ghozali, Abbas, dkk. “Laporan Akhir Penelitian Perhitungan Biaya Total Pendidikan Untuk Jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.” Badan Pelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2005. Glewwe, Paul dan Meng Zhao. “Attaining Universal Primary Completion by 2015: How Much Will it Cost?.” University of Minnesota, 2005. Gurria, Martin dan Alec Ian Gershberg. “Costing the Education MDGs: A Review of the Leading Methodologies.” Fast Track Initiative Partnership, 2005.

193

Daftar Pustaka

HAPCO, “Millnnium Development Goals Needs Assessment on HIV/AIDS Programs of Ethiopia”, March 2005. Hicks, N. dan Q. Wodon. “Social protection for the poor in Latin America”. CEPAL Review, No. 73, LC/G.2130-P, Santiago, Chile, April, 2006. Holzmann, R. & O. Jorgensen. “Manejo social del riesgo: un nuevo marco conceptual para la protección social y más allá”, Working Paper, No. 0006, Washington, D.C., World Bank. Available at http://www1.worldbank.org.sp.safetynets/, 2000. Hutton, Guy and Laurence Haller. “Evaluation of The Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at The Global Level”. WHO. Geneva. 2005. IFPRI (International Food Policy Research Institute). “Nicaragua Social Protection Network. Pilot Phase Evaluation System: Impact Evaluation”. Washington, D.C. Available at http://www.ifpri.org/, 2000. Jacobs P. “The Economics of Health and Medical Care”. Aspen Publication Vol 2nd, Maryland USA, 1987:35-85. Kirana P. “Upaya Pencapaian Target MDGs dalam Rangka Menurunkan Angka Kematian Balita, Disajikan pada:Pertemuan Penyusunan Instrumen Kajian Kebijakan dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Bidang Kesehatan”. Direktorat Bina Kesehatan Anak Depkes RI, 26 April 2007. Lilani Kumaranayake, Christoph Kurowski, dan Lesong Conteh, “Cost of scaling Up Priority Health Interventions in Low-income and selected Middle- Income Countries: Methodology and Estimates”. Commission on Macroeconomics and Health Paper Series WG5:18, October 2001. Maliki. “The effect of compulsory education on education and non-education transfers in Indonesia,” Working Paper, 2007. Maluccio J A & Flores R. “Impact evaluation of a conditional cash transfer program: the Nicaraguan red de protección social.” Research report 141 IFPRI, Washington DC, 2005. Mills A & Gilson L. “Ekonomi Kesehata Untuk Negara- Negara Sedang Berkembang Sebuah pengantar”. diterjemahkan oleh: Unit Analisa Kebijaksanaan dan ekonomi Kesehatan (AKEK) Biro Perencanaan Depkes, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1990. Ministry of Health and Social Welfare United republic of Tanzania. “Mkukuta Based MDGs Costing for the Health Sub Sector”. Dar es Salaam, June 2006. Mossialos & Dixon A. “Funding Health Care: an Introduction, Chapter I Funding Health Care: Option for Europe”. WHO, Open University Press, Buckigham – Philadelphia, USA, 2002: 1-30. Naschold. 2002. “Aid and the MDGs.” ODI.

194

Daftar Pustaka

Nepal dan UNDP. “Millennium Development Goals Need Assessment for Nepal”. Government of Nepal, National Planning Commission, UNDP, 2006. Pablo Gottret and George Schieber. “Health Financing Revisited, a Practitioner’s Guide”. World Bank, 2007. Peabody JW dkk. “Policy and Health, Implication for Development in Asia”. Cambridge University Press, Rand, UK, 1999: 184-231. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan & Unicef Jakarta. ”Pembangunan Mansuia Sejak Dini”. Laporan Studi FKMUI, Jakarta, 2002. Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan. “Materi Pelatihan Advokasi Anggaran Kesehatan bagi Jejaring Koalisi untuk Indonesia Sehat”. FKMUI dan KuIS, 2005. Rawling, Laura B. “Overview of Conditional Cash Transfers and Social Funds.” Presentation, 2005. Robinson R. "User Charge for Health Care, Chapter 11, funding health care option for Europe, edited Mossialos E et al, open university press, Buckingham-Philadelphia, USA, 2002:161-183. Ruby, M. “Advokasi Anggaran Kesehatan Ibu dan Anak”. Health Services Project – USAID, Jakarta, 2007. Ruby, M. “Hubungan Belanja Kesehatan Katastropik terhadap Belanja Pendidikan, Protein, dan Pemiskinan Rumah Tangga di Indonesia”. Disertasi Doktoral, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Januari, 2007. Ruger JF, Jamison DT dan Bloom DE. “Health and the Economy”. In: International Public Health, Disease, Programs, System, and Policies, An Aspen Publication ®, New York, USA, 2001: (7)617-660. Sach JD. “Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development”. Report of the Commission on Macroeconomics and Health, WHO, Geneva, 2001a: 1114. Sachs JD dkk. “Millennium Development Goals Needs Assessments Country Case Studies of Bangladesh, Cambodia, Ghana, Tanzania and Uganda”. UN Millennium Project Working Paper Draft 17 January 2004. Sachs JD. “A New Global Consensus on Helping the Poorest of the Poor”. In: Annual World Bank Conference on Development Economics 2000, edited Pleskovic B & stern N, World Bank, Washington, USA, 2001b: 39-48.

195

Daftar Pustaka

Samuelson PA dan Nordhaus WD. “Mikro Ekonomi”. Edisi XIV, terjemahan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992 (86 – 110). Sen, Amartya. “Development As Freedom”. Oxford University Press, 1999: 87-110 Skoufias, E., B. Davis and S. de la Vega. “An Addendum to the Final Report: An Evaluation of the Selection of Beneficiary Households in the Education, Health, and Nutrition Program (PROGRESA) of Mexico”. Washington, D.C., International Food Policy Research Institute (IFPRI). Available at http://www.ifpri.org/. 1999. Skoufias, Emmanuel & S. Parker. “Conditional Cash Transfers and Their Impact on Child Work and Schooling: Evidence from the Progresa Program in Mexico". FCND Discussion Paper, No. 123, Washington, D.C., International Food Policy Research Institute (IFPRI) Available at http://www.ifpri.org/, 2001. Smith, Brian dan Jemima Sy. “Kajian Pendanaan Publik untuk Air Minum dan Sanitasi di Indonesia”. Jakarta, Desember 2006. Soares, Fabio Veras, Sergei Soares, Marcelo Medeiros, dan Rafael Guerreiro Osorio (2006). “Cash transfer programmes in Brazil: Impacts on inequality and poverty” International Povery Center UNDP, June 2006. Sorkin AL. “Health Economics: An Introduction”. 2nd Ed, Lexington, USA, 1983. Spinaci, Sergio. “The MDGs and Their Relation to Health and development Policy”. Malaysia, WHO, 2004. Thabrany, Hasbullah (ed). “Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia”. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005: 69-187. Thabrany, Hasbullah dkk. “Comprehensive Review on JPKM to Develop a More Sustainable Health Insurance Scheme”. Proyek S3CB-Bappenas- Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia, Jakarta, 2000: 1-43. Todaro MP. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Terjemahan: Munandar H, Erlangga, 2000:83-90 Toubkess, Jereme. “Costing MDG Target 10 on Water Supply and Sanitation: Comparative Analysis, Obstacles and Recommendations”. World Water Council. Maret 2006. Umbas, MF dkk. (ed). “Saatnya Merdeka dari Sakit, rekam Jejak PT. Askes (Persero) Menyelenggarakan Asuransi Kesehatan Rakyat Miskin”. Media BUMN, PT. Askes (Persero), Jakarta: 2006. UN Millennium Project. “Investing in Development a Practical Plan to Achieve the MDGs, Report to UN Secretary –General”. UK and USA, 2005. UN Millennium Project. “Malaria Needs Assessment Model , User Guide”. Draft v.1.0, 18 MDG Need Assessment Tool, 18 July 2005.

196

Daftar Pustaka

UN Millennium Project. “Module 4: Health Strategies, UNDP RBA Workshop on MDG Based National Development Strategies”. February-March 2006: 1-13. UN Millennium Project. “Module 8: Adapting Models for MDG Need Assessment, UNDP RBA Workshop on MDG Based National Development Strategies”. February-March 2006: 1-13. UN Millennium Project. “Reproductive Health Needs Assessment Model , User Guide”. Draft v.1.1, 18 MDG Need Assessment Tool, 18 July 2005. UN Millennium Project. “Scaling Up: Defining Interventions and Removing Constraints, MDGs for Health: What Will It Take to Accelerate Progress”. http://www.dcp2.org/pubs/DCP/9/Section/952, 2007. UN Millennium Project: Costing and Financing Additional Spending for the MDGs, MDGs for Health: What Will It Take to Accelerate Progress, http://www.dcp2.org/pubs/DCP/9/Section/982, 2007 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Van Damme W dkk. “Out of Pocket Expenditure and Debtin Poor Household; Evidence from Combodia, Tropical Medcine and International Health”. Vol 9 No.2, 2004: 273-280. Vergin H. “Constraint to Scale Up of Priority Interventions: Factoring and Quality of Governance and Policy Frame Work”. Commission on Macroeconomics and Health Paper Series WG5:22, December 2000. Villatoro, Pablo. “Conditional Cash Transfer Programmes: Experiences from Latin America”, Cepal Review, August 2005. WHO/UNICEF. “Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation. Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Report”. New York. 2000. World Bank. “Human Development Report 2005”. Human Development Indicators, Washington, 2005. World Health Organization. “Health-Related MDGs 2005”. WHO Searo and WPR, 2005 World Health Organization. “Indicators for Monitoring the MDGs, Definitions, Rationale, Concepts, and Sources”. United Nations, Draft 11:07:2003. World Health Organization. “The World Health Report 2003,Shaping the Future”. Geneva, 2003: 23-37. World Health Organization. “The World Health Report 2004, Changing History”. Geneva, 2004: annex table 1. World Health Organization. “The World Health Report 2005, Make Every Mother and Child Count”. Geneva, 2005: 198-202. World Health Organization. “World Health Report 2000 Health System: Improving Performance”. Geneva, 2000: 23-46, 95-116.

197

PEMBIAYAAN PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA. Laporan Kajian

Recommend Documents