PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Oleh : Pande I Putu Cahya Widyantara A. A. Sri Indrawati Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT Assessing criminal law, can not be separated with violations of the law, either offense or crime. In enacting the law shall respect the principle of legality, but also some criminal acts may impose Retroactive Principles. Therefore, it can be observed regarding Retroactive application of the principles of substantive criminal law and formal. For that, there needs to be a method that supports the type of research that uses normative research (conflict norm). With the aim to determine Retroactive application of the principle of substantive and formal criminal law. Enforcement of criminal law retroactively, has been included in the Law on human rights and terrorism for the Bali bomb case, a retroactive application of the substantive criminal law. Retroactive Enforcement of principle by no means impossible that applies to the formal criminal law. Law Commission as an example of the law governing the event that new evidence by electronic means applicable to a particular event. Retroactive enforcement of the principle of the Indonesian criminal law can only be applied to the criminal law and the principle Retroactive material and can not be applied to the formal criminal law in general, but can be applied specifically to the formal criminal. Keywords : Retroactive Principles, and the Indonesian Penal Code. ABSTRAK Mengkaji hukum pidana, tidak dapat terlepas dengan penyimpangan hukum, baik pelanggaran maupun kejahatan. Dalam memberlakukan hukum wajib memperhatikan Asas Legalitas, namun juga beberapa tindak pidana dapat memberlakukan Asas Retroaktif. Maka dari itu, dapat diteliti mengenai pemberlakuan Asas Retroaktif pada hukum pidana materiil dan formil. Untuk itu, perlu adanya metode yang mendukung dalam penelitian yakni menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (konflik norma). Tujuannya untuk mengetahui pemberlakuan Asas Retroaktif pada hukum pidana materiil dan formil. Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif, telah terdapat dalam UndangUndang tentang HAM dan terorisme untuk kasus bom di Bali, merupakan pemberlakuan secara retroaktif bagi hukum pidana materiil. Pemberlakukan Asas Retroaktif tidak berarti tertutup kemungkinan berlaku pada hukum pidana formil. Undang-Undang KPK sebagai contoh yang mengatur hukum acara yang baru yakni pembuktian dengan alat elektronik yang diberlakukan terhadap suatu peristiwa tertentu. Pemberlakuan Asas Retroaktif pada hukum pidana Indonesia hanya dapat diberlakukan pada hukum pidana materiil dan serta Asas Retroaktif tidak dapat diberlakukan pada hukum pidana formil secara umum namun dapat diberlakukan pada pidana formil secara khusus. Keywords : Asas Retroaktif, dan Hukum Pidana Indonesia. 1
I.
PENDAHULUAN
1. 1 LATAR BELAKANG Mengkaji hukum pidana, tidak dapat dilepaskan dari masalah kejahatan. Halhal yang berkaitan dengan kejahatan yakni bentuk kejahatan, kausalitas serta perkembangan kejahatan merupakan masalah yang tidak pernah selesai untuk dikaji dan sesuai menarik disiplin lain untuk turut serta mengkaji. 1 ”Kejahatan tidak terjadi dan tidak terdapat kekosongan artinya dimana ada manusia lebih dari satu orang atau dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan”.2 Asas legalitas merupakan asas fundamental bagi Negara-Negara yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun berlakunya tidak mutlak dalam arti pembentuk undang-undang dapat menyatakan suatu perbuatan yang telah terjadi sebagai tindak pidana dan dapat dipidana asalkan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis.
3
Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dilandasi oleh prinsip keadilan untuk semuanya dalam arti keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun keadilan bagi korban tindak pidana, merupakan menyeimbang asas legalitas yang sematamata berpatokan pada kepastian hukum dan asas keadilan untuk semuanya.
4
Pemberlakukan hukum pidana secara retroaktif dengan kondisi-kondisi seperti baik kepentingan kelompok masyarakat, bangsa, maupun Negara yang selama ini kurang mendapat perlindungan dari asas legalitas dapat diterima guna memenuhi tuntutan moral pembalasan masyarakat.
5
Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu judul pada karya ilmiah ini yaitu : “Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana di Indonesia”. 1. 2 TUJUAN PENELITIAN Secara umum tujuan dalam karya ilmiah ini untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai Pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana di
1
J.E.Sahetapy, 1979, Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h.1. 2 Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I), h.14. 3 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, h.29. 4 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II), h.8-9. 5 Barda Nawawi Arief I, loc.cit.
2
Indonesia. Disamping itu juga terdapat tujuan secara khusus yaitu untuk mengetahui pemberlakuan hukum pidana materiil dan hukum formil/hukum acara secara retroaktif. II.
ISI MAKALAH
2.1. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena adanya konflik norma. Di satu sisi adanya pemberlakuan Asas Retroaktif di sisi lain adanya pemberlakuan Asas Legalitas. Sumber Hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan pencatatan teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur serta Peraturan Perundang-Undangan. Dari jawaban tersebut dilakukan pencatatan sederhana yang kemudian diolah dan analisa.6 2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN 2.2.1. Pemberlakuan Hukum Pidana Materiil Secara Retroaktif Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang mendahuluinya”. Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang tentang HAM dan terorisme untuk kasus bom di Bali, merupakan pemberlakuan secara retroaktif bagi hukum pidana materiil. Lebih lanjut bahwa hukum acara pidana baru berjalan kalau hukum pidana materiil ada. Fungsi hukum acara pidana adalah untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum pidana materiil, atau lebih khusus lagi hukum pidana memberi tugas kepada para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil itu hanya ada pada fakta-fakta yang ada di dalam hukum pidana materiil. Jadi asas-asas hukum acara pidana hanya ditujukan kepada para penegak hukum terutama Hakim yang akhirnya harus mencari kebenaran materiil.7
6 7
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.5, Kencana, Jakarta, h.95. J.E.Sahetapy, loc.cit.
3
Sejarah hukum pidana retroaktif itu hanya untuk hukum pidana materiil, tidak dalam hukum acara pidana, karena asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu memang dilahirkan sebagai akibat dari rezim yang otoriter. Asas legalitas dimaksudkan untuk membatasi kewenang-wenangan, dan hingga saat ini tidak ada perubahan.8 Penentuan delik berkaitan dengan ranah hukum pidana materiil, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang (legislatif). Pemberlakuan secara retroaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP secara jelas menunjuk pada hukum pidana materiil, tetapi asas non retroaktif dapat disampingi berdasarkan Pasal 103 KUHP. Asas non retroaktif merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat disampingi begitu saja, hanya karena telah diatur dalam sebuah undang-undang. Penyimpangan yang diperolehkan menurut Pasal 103 KUHP, tidak berlaku terhadap asas non retroaktif. Pemberlakuan asas retroaktif hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil. Kalimat “nullum delictum” yang artinya “tidak ada delik” dan “nulla poena” yang artinya “tidak ada pidana” menunjukan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum pidana materiil. Penentuan delik dan pidana, ditentukan dalam hukum pidana materiil.9 Suatu ketentuan mengandung pemberlakuan secara retroaktif jika ketentuan tersebut menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.10 2.2.2. Pemberlakuan Hukum Pidana Formil Secara Retroaktif Pemberlakukan Asas Retroaktif terhadap hukum pidana materiil, tidak berarti tertutup kemungkinan bahwa terdapat hukum pidana formil, yang diberlakukan secara retroaktif. Pemberlakuan hukum pidana formil secara retroaktif sangat mungkin terjadi. Undang-Undang KPK sebagai contoh Undang-Undang yang mengatur sesuatu perbuatan tetapi disertai dengan hukum acara yang baru misalnya pembuktian 8
J.E.Sahetapy, loc.cit. Barda Nawawi Arief II, op.cit, h.11 10 Barda Nawawi Arief II, loc.cit. 9
4
dengan alat elektronik yang diberlakukan terhadap suatu peristiwa tertentu yang telah ada sebelumnya. Ketika perbuatan tersebut dilakukan pembuktian dengan alat elektronik, sehingga dalam hal ini hukum acara pidana diberlakukan secara retroaktif. Namun dalam hukum pidana formil secara umum yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat memberlakukan Asas Retroaktif. III.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat ditarik simpulan yaitu
sebagai berikut : a. Pemberlakuan Asas Retroaktif hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil. Dari kalimat “nullum delictum” yang artinya “tidak ada delik” dan “nulla poena” yang artinya “tidak ada pidana” menunjukan bahwa hal tersebut merupakan ranah hukum pidana materiil. b. Pemberlakuan Asas Retroaktif tidak dapat diberlakukan dalam hukum pidana formil secara umum yakni KUHAP, namun Asas Retroaktif dapat diberlakukan dalam hukum pidana formil secara khusus yakni dalam Undang-Undang KPK. Daftar Pustaka 1. Buku-Buku J.E.Sahetapy, 1979, Kausa Kejahatan, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, Surabaya. Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang. , 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Ed.1, Cet.5, Kencana, Jakarta. Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang. 2. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.
5
