PKMK-2-8-1
PEMBERDAYAAN POTENSI EKONOMI SAMPAH KOTA SURABAYA: PENYULUHAN PENGELOLAAN SAMPAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEPUTIH SURABAYA Fanti Nur Laili, Silvia Rachmawati, Ainun V Ningrum PS Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya ABSTRAK Persoalan sampah seolah-olah merupakan masalah abadi. Sepanjang manusia dan makhluk hidup lainnya ada, maka problematika sampah pun akan terus ada. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Oleh sebab itu perlunya suatu penyuluhan pengelolaan sampah terintegrasi yang berbasis pada pemberberdayaan ekonomi sampah kota, hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa sampah kota memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dikelola secara terintegrasi dan menggunakan konsep pengolahan yang sederhana. Penyuluhan dilakukan dengan kerjasama tokoh masyarakat, agar ikut berperan aktif dalam mengajak warga mengikuti kegiatan penyuluhan. Dibantu juga oleh wakil dari kelompok pemberdayan masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Saat ini masayarakat masih berpendapat bahwa hanya sampah plastik dan organik kering yang memiliki nilai ekonomis sedangkan sampah basah belum memberikan nilai ekonomis. Padahal sampah organik basah jika diolah menjadi kompos akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pengetahuan tentang pengelolaan sampah adalah pengetahuan yang sangat penting guna menyelesaikan masalah sampah dan kegiatan yang terusmenerus. Kata kunci : Sampah, TPA, Pengelolaan, Terintegrasi PENDAHULUAN Menurut studi Japan International Cooperation Agency (JICA) peningkatan laju rata-rata tahunan volume sampah sebesar 5 %, karena pertambahan penduduk 1,6 % per tahun meningkatkan volume sampah per kapita sekitar 3,4 % per tahun untuk periode 1992 2010 di Surabaya (Savitri, 2002). Hasil studi penanganan sampah di wilayah Surabaya Metropolitan (2002) menunjukkan bahwa pada tahun 2001 jumlah volume sampah Kota Surabaya per hari adalah 5.405,12 m3, maka dapat diramalkan jumlah volume sampah pada tahun 2005 adalah 6.569,957 m3. Padahal Kepala Dinas Kebersihan Kota Surabaya, mengemukakan kepada Jawa Pos pada tanggal 10 Maret 2005, bahwa jumlah sampah kota Surabaya per hari rata-rata adalah 8.700 m3. Hal ini menunjukkan bahwa realita sampah yang ada memiliki perbedaan jumlah yang cukup jauh dari peramalan, yaitu 32,42 % melebihi peramalan. Jika dihitung dengan cara yang sama maka diramalkan jumlah sampah kota Surabaya per hari pada tahun 2010 adalah 11.103,65 m3. Dari peramalan kenaikan jumlah sampah yang sangat besar tersebut maka pengelolaan sampah di masa mendatang akan membutuhkan perhatian yang lebih serius dan konsisten. Apalagi kapasitas depo yang disediakan oleh Pemerintah
PKMK-2-8-1
Daerah (pemda) hanya 10-20 m3 per hari untuk masing-masing depo. Sedangkan jumlah depo yang ada adalah 198, sehingga daya tampung maksimal depo per hari secara keseluruhan adalah 3.960 m3. Padahal sampah yang masuk ke TPA sebanyak 6.064 m3 (Jawa Pos, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara kapasitas depo yang tersedia dengan sampah yang masuk ke TPA. Sehingga ketidakseimbangan ini menyebabkan terjadinya penimbunan/penumpukan/peluberan pada depo. Peluberan ini menimbulkan permasalahan baru, yang juga membutuhkan penyelesaian yang optimal. Anggaran pengelolaan sampah Kota Surabaya pada tahun 2003 adalah Rp 30 miliar (Tualeka, 2005). Anggaran tersebut sebagian diambil dari biaya retribusi sampah warga Kota Surabaya, yaitu sebesar Rp 21,47 miliar atau 29,41 % dari anggaran total. Adapun retribusi kebersihan berdasarkan laporan Dinas Kebersihan Kota Surabaya tahun 2000, meningkat 11,15 % per tahun. Jadi pada tahun 2005 ini diperkirakan anggaran retribusi sampah adalah Rp 26,52 miliar. Hal ini akan semakin menambah beban masyarakat, yaitu harus membayar retribusi sampah yang semakin naik dari tahun ke tahun. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Di sisi lain sampah memiliki potensi daur ulang (recovery) dan apabila potensi daur ulang sudah diketahui maka nilai ekonomi sampah kota dapat diketahui, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi. Namun masalah dan kegiatan untuk mendaur ulang dan pengelolaan sampah bukan hanya tugas pemerintah, namun seluruh komponen yang ikut terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan sampah. Dari gambaran di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam usulan program ini adalah bagaimana memberikan pengetahuan tentang pemberdayaan ekonomi sampah kota dan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sehingga dapat terpenuhinya tujuan kegiatan ini, yaitu munculnya minat masyarakat untuk melakukan pemberdayaan nilai ekonomi sampah kota, serta mengekplor ide yang selama ini ada dibenak tentang pengelolaan sampah. METODE PENDEKATAN Metode pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini melalui beberapa tahapan. Efektifitas penyusunan metode tersebut dikarenakan beberapa alasan. Pertama, dengan penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan baru kapada masyarakat untuk mengelola dan mengolah sampah. Kemudian diharapkan dengan penyuluhan ini masyarakat dapat memanfaatkan sampah yang telah ada disekitar lingkungan mereka sebagai suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam pelaksanaan penyuluhan, terdapat kegiatan-kegiatan berupa ceramah yang berasal dari lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai kondisi sampah kota surabaya, bagaiman mengelola sampah dan pemberdayaan nilai ekonomisnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan pandangan baru pada masyarakat bahwa sebenarnya sampah dapat dimanfaatkan dan memberi nilai tambah ekonomis. Ceramah ini dibuat seinteraktif mungkin, untuk memunculkan ide-ide dari masyarakat dalam mengelola hingga mengolah sampah. Adapun gambaran metode penyuluhan yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 1.
PKMK-2-8-11
Menetapkan Sasaran (Target) Penyuluhan
Konsultasi (Dosen, wakil LSM dll)
Pendekatan secara langsung kepada tokoh masyarakat
Pelaksaanaan
Evaluasi dan Analisa
Gambar 1. Metode Pendekatan Pelaksaan Program Sebelum melakukan penyuluhan, maka hal yang pertama dilakukan adalah menetapkan target (sasaran) dengan kriteria yang telah ditetapkan sendiri (misalnya masyarakat terdidik atau tidak, telah memiliki keahlian, golongan dewasa anak-anak dan sebagainya). Dalam penyuluhan ini dipilih anggota Paguyuban Mitra Pasukan Kuning (PMPK) Kota Surabaya cabang keputih, target dipilh karena diharapkan dengan adanya pengetahuan pengelolaan sampah yang baru, target yang telah memiliki keahlian dalam mengolah sampah oraganik kering, maka akan tertarik untuk melakukan pengolahan terhadap sampah basah. Konsultasi kepada dosen dan pihak dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dilakukan agar berlangsungnya kegiatan dapat mengikuti jadwal dan materi rancangan yang telah ditetapkan pelaksana. Konsultasi sangat berguna terutama saat mengadakan evaluasi dan pembahasan dari hasil kegiatan. Setelah rancangan dan jadwal kegiatan selesai, maka dilakukan pendekatan terhadap tokoh msyarakat untuk menghibau warga mengikuti kegiatan penyuluhan. Tokoh masyarakat sangat diperlukan terutama untuk memberikan kondisi tentang target (sasaran) dan hal-hal yang harus dihadapi dalam berinteraksi dengan target (misalnya, memilih waktu pelaksanaan, bahasa yang digunakan dll). Pada saat pelaksanaan pelaksaan digunakan media audio-visual yait layar, laptop dan LCD. Hal ini dipilih, karena media audio-visual adalah media yang paling menarik sebagai media penaympai informasi. Namun pada saat pelaksaan berlangsung dimungkinkan untuk interaktif secara langsung tanpa media apapun. Setelah kegiatan penyuluhan selesai, maka dilakukan evaluasi melalui kuisoner dan pendapat yang disampaikan tokoh masyarakat dan peserta.
PKMK-2-8-11
Dilanjutkan dengan tahap pembahasan, yaitu tahap mengevaluasi fakta kegiatan yang telah dilaksanakan dengan beberapa literatur, sehingga kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah selanjutnya memiliki konsep yang lebih baik. HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam pelaksanaan penyuluhan pengelolaan sampah ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat keputih. Di Keputih ternyata telah berdiri Paguyuban Mitra Pasukan Kuning (PMPK) Kota Surabaya, salah satu kegiatan PMPK adalah menjadikan sampah menjadi komunitas ekonomi, hanya saja pada tahun ini vakum karena tidak memiliki dana. Materi pengelolaan sampah yang pada awalnya disampaikan melalui media komunikasi, yaitu LCD dan komputer ternyata tidak membuat masyarakat begitu tertarik, berbeda ketika penyuluhan diganti dengan interaktif langsung bersama masyarakat. Hasilnya cukup luar biasa, bahwasannya pada masyarakat telah terdapat pengetahuan yang lebih tentang bagaimana mengolah sampah dengan baik. Salah satu contohnya adalah pada saat sesi penyuluhan keranjang takakura, ternyata masyarakat telah mengerti konsep yang dilakukan pada takakura dan masyrakat menyampaikan ide alternatifnya (misalnya keranjang takakura diganti dengan tanah atau keranjang lain). Penyuluhan ini sangat bernilai postif, dan juga mendapat antusiasme yang cukup bagus dari peserta. Oleh sebab itu, kegiatan ini harus didomentasikan karena penyuluhan ini dapat menjadi embrio bagi penyuluhan pengelolaan sampah selanjutnya. LSM Sahabat lingkungan Yunta pada Tahun 2006 mengatakan bahwa Pada saat ini Kota Surabaya sedang melaksanakan satu metode agar masyarakat mampu mengelola sampahnya secara mandiri, rencananya dari 163 kecamatan yang ada di Kota Surabaya akan dilakukan pendampingan dengan berbagai LSM untuk mengelola sampahnya secara mandiri . Kegiatan ini juga mendapat komentar positif dari pejabat setempat, dan juga mengharapkan kegiatan ini menjadi embrio untuk kegiatan pengelolaan sampah selanjutnya. Penyuluhan ini membuat masyarakat Keputih semakin berantusias untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang telah disampaikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon dari masyarakat dengan mengajukan beberapa pertanyaan sehingga tercipta pembicaraan dua arah antara masyarakat dengan pembicara. Dari seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan ini, beberapa peserta dan tokoh masyarakat memberikan penilaian yang baik kepada tim penyelenggara. Beberapa gambaran yang dapat menunjukkan berjalannya program penyuluhan ini ditunjukkan pada gambar-gambar dibawah ini.
PKMK-2-8-11
Gambar 1. Gedung PMPK
Gambar 3. Berlangsungnya Kegiatan
Gambar 2. Pelaksana
Gambar 4. Pengolahan Sampah Kertas
Di lingkungan masyarakat keputih yang hidup di sekitar TPA ternyata telah lama melakukan pengelolaan sampah, melalui penyisihan sampah kering, mulai dari organik kering (misalnya, kertas, koran, kardus dll) dan sampahsampah plastik yang diolah menjadi kerajinan, sehingga sampah memiliki nilai ekonomis. Hanya saja kegiatan ini telah berhenti selama satu tahun dikarenakan alat-alat dan bahan-bahan pembantu yang digunakan untuk mengolah harganya cukup mahal dan penjualan yang masih tergantung pada pesanan. Pengelolaan sampah secara terintegrasi adalah salah satu solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang dimulai pada skala kawasan (tingkat kecamatan), kemudian dilanjutkan pada skala yang lebih luas lagi. Dalam kegiatan penyuluhan ini belum optimal karena belum memberdayakan masyarakat secara penuh dan kurangnya keterlibatan stakeholder lainnya (misalnya industri dan pemerintah secara langsung). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Cohen dan Uphof (1977) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan terbagi atas empat tahap, yaitu: 1. 2. 3. 4.
Partisipasi pada tahap perencanaan; Partisipasi pada tahap pelaksanaan; Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dan; Partisipasi dalam tahap pengawasan dan monitoring.
Pada tahap perencanaan, masyarakat dapat memberikan usulan, saran atau ide-ide kreatifnya tentang pengolalaan sampah melalui tokoh masyarakat atau
PKMK-2-8-11
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat. Tokoh masyarakat atau LSM inilah yang nantinya berkewajiban menyampaikan aspirasi yang telah tertampung. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat sangat dinantikan peran sertanya dalam mengelola atau mendaur ulang sampah menjadi produk yang benilai jual. Tentunya pengelolaan ini juga tidak lepas dari keikutsertaan pemerintah dan kalangan industri selaku penampung hasil olahan tersebut. Partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat dilakukan dengan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Dalam hal ini tentunya pemerintah selayaknya mewajibkan kalangan industri agar produknya ramah lingkungan. Sedangkan partisipasi dalam tahap pengawasan dan monitoring dapat dilakukan dengan keikutsertaan masyarakat dalam mencermati dan mengevaluasi program pengelolaan yang telah dilaksanakan, termasuk laporan dari Dinas Kebersihan. Masyarakat akan senantiasa ikut berpartisipasi terhadap proses-proses pembangunan bila terdapat faktor-faktor yang mendukung, antara lain: kebutuhan, harapan, motivasi, ganjaran, kebutuhan sarana dan prasarana, dorongan moral, dan adanya kelembagaan baik informal maupun formal. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan sampah perkotaan atau lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Pemerintah Jepang saja membutuhkan waktu 10 tahun untuk membiasakan masyarakatnya memilah sampah. Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), Recycling (daur ulang) dan Replace (mengganti) adalah model relatif aplikatif dan dapat bernilai ekonomis. Sistem ini diterapkan pada skala kawasan sehingga memperkecil kuantitas dan kompleksitas sampah. Model ini akan dapat memangkas rantai transportasi yang panjang dan beban APBD yang berat. Selain itu masyarakat secara bersama diikutsertakan dalam pengelolaan yang akan memancing proses serta hasil yang jauh lebih optimal daripada cara yang diterapkan saat ini. Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk mengelola permasalahan sampah ini maka perlu diketahui seberapa besar potensi, kepedulian dan kemauan yang ada sehingga akan mempermudah perancangan sistem pengelolaan yang akan dilakukan. Salah satu bukti bahwa masih banyak masyarakat yang mau peduli dengan permasalahan sampah kota Surabaya adalah adanya seorang warga Kutisari, Bapak Soedarno, yang menciptakan batu bata dari sampah nonorganik. Meskipun sudah diakui bahwa karyanya layak pakai dan layak jual, namun beliau masih menginginkan penelitian lebih lanjut terhadap hasil karyanya. Soedarno berharap karyanya ini bisa didanai oleh pihak pemkot. Di sinilah andil pemerintah sangat dinantikan. Jika karya ini dapat didanai, diproduksi, dan dikelola secara optimal tentunya akan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi permasalahan sampah kota Surabaya. Fakta lain menyebutkan adanya keberhasilan pengelolaan sampah di Depo Sampah Terpadu (DST) Bibis Karah, yang layak menjadi percontohan. Adanya partisipasi warga, pengolahan sampah ini berhasil panen kompos setiap bulannya (Surya, 2005). Jawa Pos, 05 Maret 2005 juga menyebutkan bahwa pasukan kuning yang bertugas di Jl. Ahmad Yani tidak kendur tekadnya untuk mengambil sampah hanya karena guyuran hujan. Fakta-fakta ini tentunya merupakan aset yang sangat bernilai dan harus dikelola. Kepedulian masyarakat
PKMK-2-8-11
terhadap permasalahan sampah ini seharusnya mendapat penghargaan dari pemerintah agar semangat warga semakin bertambah. Sampah adalah sumber daya yang tidak terbatas, kalau kita dapat memilah-milah dan memanfaatkannya. Pengelolaan sampah terpadu bukan dimulai dari teknologi pengolahan sampah atau menangani pencemaran lingkungan yang ditimbulkan karena penimbunan sampah. Pengelolaan sampah terpadu dimulai dari pendidikan lingkungan, disiplin dan itikad baik untuk mengurangi jumlah sampah yang diproduksi setiap hari. Titik awal dari solusi masalah sampah harus dimulai dari kesadaran semua lapisan masyarakat, lembaga pendidikan, pengusaha dan pemerintah bahwa semua problem sampah yang ada sekarang ini sumbernya dari kesalahan kita bersama. Kita masih sangat lemah dalam pendidikan mengenai hemat energi dan peduli lingkungan (Gunadi, 2004). Maka dari itu kewajiban kitalah untuk memulai pendidikan itu dengan memulainya dari diri sendiri, yaitu dengan menanamkan dan membiasakan diri hidup bersih, hemat energi, menghargai lingkungan dan menanamkan paradigma bahwa lingkungan adalah bagian dari hidup kita . Gunadi (2004) juga mengungkapkan bahwa kita masil lemah pula dalam disiplin memilah sampah organik dan sampah anorganik. Hal ini tentunya berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih belum memahami definisi sampah organik dan sampah anorganik, serta belum pahamnya masyarakat terhadap manfaat kedua jenis sampah tersebut. Maka dari itu pemaparan manfaat dan nilai jual sampah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Jika masyarakat mengetahui manfaat dan nilai jual sampah maka masyarakat akan termotivasi untuk melakukan pemilahan sampah. Selain itu, usulan slogan yang dikemukakan oleh Wiweko (2004), yaitu kumpulkan sampah pada tempatnya juga merupakan salah satu upaya dalam penanaman paradigma bahwa pemilahan sampah perlu dilakukan dan memiliki manfaat ekonomis bagi masyarakat. Adapun pelaksanaan teknisnya dapat berupa penyebaran poster tentang pemilahan dan nilai jual sampah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui program cinta lingkungan dari pemkot, dan keteladanan dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Proses pengangkutan sampah ke TPA yang masih belum tepat waktu memerlukan analisis lebih lanjut. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh tidak beresnya infrastruktur pengangkut sampah dan kurang disiplinnya petugas pengangkut sampah. Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dapat dilakukan dengan pengecekan secara berkala dan kontinyu. Adapun ketidakdisiplinan petugas masih memerlukan analisis terhadap penyebabnya. Jika ketidakdisiplinan ini berakar dari rendahnya gaji maka langkah yang tepat untuk dilakukan adalah dengan menaikkan gaji. Pemberian penghargaan terhadap petugas yang melaksanakan kinerjanya dengan baik akan menciptakan iklim kompetisi pada petugas sehingga mampu memotivasi petugas untuk lebih memperbaiki kinerjanya. Tetapi jika ketidakdisiplinan ini berakar dari peraturan yang kurang ketat maka Dinas Kebersihan wajib memberikan ketegasan. Hal penting yang diperlukan dalam hal ini adalah keteladanan dari pihak pimpinan untuk bersikap disiplin. Penanganan sampah di kota besar seringkali dikaitkan dengan keperluan bisnis jangka pendek. Bisnis semacam ini banyak memberikan komisi dan hanya menguntungkan beberapa pihak misalnya perusahaan yang terkait dan oknum
PKMK-2-8-11
pemerintah, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Maka dari itu peran pemerintah sangat dinantikan dalam hal ini. Pelaku bisnis sampah tidak akan bertindak curang jika ada peraturan yang jelas dan ketegasan dari pemerintah, dengan catatan pemerintah selaku pembuat peraturan juga tidak melakukan kecurangan. Faktor sosial ekonomi dan masalah kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup lapisan masyarakat menengah ke bawah juga masih sering diabaikan dalam bisnis persampahan. Bisnis sampah seperti ini pasti akan gagal, karena bagaimanapun masyarakat memiliki kekuatan yang terbesar. Apabila bisnis sampah ini mengikutsertakan peran masyarakat menengah ke bawah maka ada jaminan bahwa bisnis sampah akan mencapai kesuksesan. Hal ini sangat berkaitan dengan pola penyadaran masyarakat terhadap manfaat sampah, seperti tersebut di atas. Apabila masyarakat sudah sadar dan diberikan peran khusus maka masyarakat akan merasa dibutuhkan, sehingga pada akhirnya akan terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antar keduanya. Penggunaan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah misalnya pembuatan kompos, landfill, pembakaran (combustion/incineration), dan kesehatan lingkungan, harus diperhatikan lebih serius lagi. Perlu diketahui bahwa biaya pembuatan sanitary landfill moderen dengan model bathtup dapat mencapai Rp 8 miliar sampai Rp 10 miliar tiap hektar. Landfill yang telah ditutup, setelah kapasitasnya maksimum, harus terus diamati kemungkinan pencemarannya sampai 30 tahun setelah waktu penutupannya. Di sini terlihat bahwa sistem sanitary landfill, selain membutuhkan dana yang cukup banyak juga memiliki resiko yang cukup tinggi, sehingga dapat diprediksi bahwa sistem ini kurang baik untuk direkomendasikan. Waste Management, Inc. adalah salah satu perusahaan sampah terbesar di dunia mencakup Canada, Amerika dan Puerto Rico. Sebelum menemukan teknologi yang tepat supaya dapat mengelola semua jenis sampah, perusahaan tersebut banyak mengeluarkan biaya untuk riset. Supermarket terbesar di dunia Wal-Mart mempunyai fasilitas pengolahan sampah organik dan anorganik. Buat mereka fasilitas tersebut mungkin tidak menguntungkan tetapi mereka mendapatkan simpati dari masyarakat karena ramah lingkungan. Seandainya pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengolahan sampah di Jakarta dan Surabaya dapat berpikir jernih dan didukung masyarakat, pengusaha dan ilmuwan, bukan mustahil rintisan yang mereka lakukan kelak dapat dijadikan model untuk pengelolaan sampah kota-kota besar di negara kita (Gunadi, 2004). Agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara optimal maka dalam pelaksanaannya harus ada kerjasama yang tersistem antar berbagai komponen. Keterpaduan antara komponen yang satu dengan yang lain juga sangat diperlukan dalam upaya ini (Kartika, 2005). Berikut paparan diagram sistem terpadu dalam pengelolaan sampah Kota Surabaya.
PKMK-2-8-11
Gambar 2. Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi (Sumber: Kartika, 2005) Pada sistem pengelolaan sampah terpadu ini pemerintah berfungsi sebagai pemegang kebijakan pengelolaan sampah. Dalam hal ini ketegasan pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang Lingkungan atau Undang-Undang Persampahan sangatlah diperlukan. Selain itu pemerintah juga memiliki kewajiban mengatur kebijakan antara kalangan industri, masyarakat, dan pemerintah sendiri. Pemerintah juga harus memperhatikan dan melaksanakan ideide kreatif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah kota. Dan satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah memberikan penghargaan kepada Petugas Kebersihan yang berprestasi serta peduli terhadap lingkungan. Kalangan industri atau investor memiliki peran yang sangat penting dalam upaya ini. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh industri diantaranya adalah memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan, memberikan dukungan dana dan fasilitas dalam pengelolaan sampah, menampung dan mendistribusikan hasil olahan sampah (sebagai pemasar), serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mau memilah sampah dari produknya (misalnya bekas kemasan produk). Kalangan akademis berfungsi sebagai peneliti dan pengamat kondisi persampahan kota. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memprediksi kondisi persampahan kota di masa depan, sehingga dapat diambil alternatifalternatif solusi permasalahan sampah ini. Selain itu kalangan akademi juga dapat memberikan pembekalan kepada masyarakat yang berupa keterampilan mengolah sampah.
PKMK-2-8-11
Adapun masyarakat berperan sebagai pengelola dan pengkomersiil sampah. Pengelolaan sampah secara optimal harus dari pemilahan sanpah rumah tangga hingga pemindahannya. Dalam hal ini diperlukan kerjasama yang baik mulai dari pemulung hingga bandar. Kerjasama antar elemen pengelola harus terkoordinasi dengan baik. Pengkomersiil sampah juga harus melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pengkomersiil sampah tidak hanya bertugas menjual sampah dan hasil olahannya, tetapi juga harus memiliki kemampuan melihat peluang pasar. Sehingga bisnis persampahan ini dapat berlangsung secara kontinyu. Pelaksanaan program reduksi sampah Kota Surabaya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya motivator. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM merupakan elemen-elemen motivator pelaksanaan program ini. Dalam hal ini, keteladanan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat. Adapun tokoh masyarakat dapat menghimbau masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan jangka pendek, misalnya pembuatan kompos secara sederhana (seperti yang dilakukan warga Bibis Karah), mengumpulkan sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, dan menjual sampah secara berkala. Pelaksanaan program reduksi sampah kota tersebut harus dievaluasi dan direview sehingga ada umpan balik (feed back) terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan. Dari umpan balik tersebut maka pemerintah wajib mengevaluasi kembali kebijakan yang telah dibuat. Hasil evaluasi ini diharapkan mampu memperbaiki program-program reduksi sampah kota pada periode selanjutnya. KESIMPULAN DAN SARAN Dari hasil yang diperoleh dari program ini dapat diambil kesimpulan yaitu belum optimalnya kegiatan penyuluhan permberdayaan ekonomi sampah kota dan pengelolaan sampah terintegrasi dilingkungan keputih, karena belum melibatkan seluruh komponen masyarakat, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak pemerintah, industri, akademis serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keterlibatan stakeholder ini sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat akan kepedulian lingkungan. Sehingga saran untuk kegiatan penyuluhan pengelolaan sampah terintegrasi selanjutnya adalah adanya publikasi mengenai nilai ekonomis sampah sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk mau mengelola sampahnya. Pemerintah sebaiknya membina kerjasama antara kalangan bisnis sampah, industri, dan akademis sehingga pola distibusi sampah jelas dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk memasarkan hasil olahan sampahnya. DAFTAR PUSTAKA 1. Anonim . 2004. Diperlukan Sosialisasi dalam Menangani Kasus Sampah . Berita Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 1 Desember, www.bppt.go.id 2. Anonim . 2004. Mengelola Sampah, Mengelola Gaya Hidup . www.walhi.or.id 3. Anonim . 2005. Sehari Capai 45 Truk . Jawa Pos (Surabaya), 10 Maret.
PKMK-2-8-11
4. Berglund, C. 2003. Economic Efficiency in Waste Management and Recycling. Tesis Jurusan Ekonomi, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Sosial. Universitas Teknologi Lulea. 5. Damanhuri, E. 2003. Permasalahan dan Alternatif Teknologi Pengelolaan Sampah Kota . Prosiding Seminar Teknologi untuk Negeri 2003, Bandung, Vol.I, hal 304-400. www.iptek.net.id/ind/jurnal. 6. Gunadi, E. 2003. Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu . www.idejournal.com. 7. Nurachman, E. 2004. Pengolahan Sampah , www.suarasurabaya.net. 8. Pandebesie, E,. 2004. Problema Sampah Kota Surabaya dan Dampaknya terhadap Lingkungan . Jurusan Teknik Lingkungan, ITS, Surabaya. 9. Pasang, H. 2004. Pengelolaan Sampah yang Regional dan Terintegrasi. www.suarapembaruan.com/ners/2004/07/07.index.htnl. 19 Juni. 10. Purwasasmita, M. 2005. Tumtaskan Pemgolaham Dampah kota . www.pikiran-rakyat.com. 2 April. 11. Kartika R, Widyaningsih W. 2005. Potensi Ekonomis Sampah Sebagai basis Mereduksi Sampah Kota . 12. Savitri., WH dan Nieke K. 2002. Analisis Aliran Massa Sampah Pada Sistem Persampahan Kota Surabaya . Jurnal Purifikasi Vol.3, No.3, Juli 2002 : 107-112. 13. Sugiarto, Anto, Suherman. 2004. Dolusi Teknologi Terkini Pengolahan Sampah . www.lipi.go.id 14. Tualeka, A. R,. 2003. Belum Terlihat, Manfaat Dana Pengelolaan Sampah . www.kompas.com. 15. Tualeka, A. R. 2005. Sistem Pengelolaan Sampah di Surabaya Tidak Profesional . www.kompas.com 16. Wibisono, A. 2005. Sampah: Antara Isu Lingkungan dan Solusi Masa Depan . www.lingkar.Yayasan324.or.id 17. Wiweko, S. 2004. Pengelolaan Sampah Melalui Pelibatan Partisipasi Masyarakat di Depo Terpadu Bibis Karah Surabaya . Pers Release Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia, Teknik Lingkungan, ITS, Surabaya, 5 Juni. 18. Wiweko, S. 2005. Mendidik Sadar Lingkungan dari Rumah Tangga . www.indopos.co.id
PKMK-2-8-11
