LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 03 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 03 TAHUN 2008 T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BONE DISUSUN OLEH BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE
-28-
Pasal 30
PEMERINTAH KABUPATEN BONE
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 03 TAHUN 2008
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.
TENTANG
Ditetapkan di Watampone pada tanggal 09 Mei 2008 BUPATI BONE,
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BONE
ttd DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
H. A. MUH. IDRIS GALIGO
BUPATI BONE, Diundangkan di Watampone pada tanggal, 12 mei 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,
Menimbang
: a. bahwa sehubungan dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan terhadap organisasi Dinas-Dinas Daerah
H. ANDI AMRULLAH AMAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 03
Kabupaten Bone ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone.
-2Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
-27BAB V UPTD DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 (1) Pembentukan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinasdinas Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan Peraturan Bupati. (2) Pembentukan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 27
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan undangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-Undang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja dilingkungan Dinas-dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pemangku Jabatan dilingkungan Dinas-dinas Daerah, tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap Pejabat Baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Pasal 29
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh Peraturan yang mengatur tentang pembentukan Organisasi dilingkungan Dinasdinas Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-26-
-36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
b. Sekretariat terdiri dari :
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Anggaran terdiri dari :
Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
1. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung;
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
2. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung;
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3. Seksi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4741); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang
d. Bidang Akuntansi terdiri dari :
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
1. Seksi Akuntansi Pendapatan ;
Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008
2. Seksi Akuntansi Pengeluaran;
Nomor 01 ).
3. Seksi Evaluasi dan Palaporan;
Dengan Persetujuan Bersama
e. Bidang Aset terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan
2. Seksi Pemanfaatan, Penatausahaan dan Pemeliharaan; f.
3. Seksi Penilaian dan Penghapusan.
BUPATI BONE
Bidang Koordinasi Penerimaaan Daerah terdiri dari :
MEMUTUSKAN :
1. Seksi Koordinasi Penerimaaan Retribusi Daerah; 2. Seksi Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah; 3. Seksi Koordinasi Penerimaan Dana Perimbangan. i. UPTD j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS KABUPATEN BONE BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone
TENTANG DAERAH
-42. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Bupati adalah Bupati Bone 6. Sekretaris Daerah disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone; 7. Dinas adalah Dinas Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Bone;
-25d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari : 1. Seksi Pembukuan dan Penerimaan; 2. Seksi Pembukuan dan Persediaan Benda Berharga; 3. Seksi Pelaporan; e. Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari :
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bone;
1. Seksi Penerbitan Surat-surat Ketetapan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada pada Dinas Daerah Kabupaten Bone;
2. Seksi Keberatan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bone. Pasal 3
3. Seksi Penagihan; f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan; 2. Seksi Pengendalian dan Peningkatan; g. Bidang Pasar terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Pasar; 2. Seksi Pendapatan; 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini
g. UPTD
terdiri dari :
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Koperasi dan UMKM
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Bagian Kesembilanbelas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Dinas Kesejahteraan Sosial
Pasal 25
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 8. Dinas Peternakan
(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
9. Dinas Kesehatan a. Kepala;
-24-
-5-
c. Bidang Penataan Ruang dan Program terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; 2. Seksi Bina Program. d. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan terdiri dari : 1. Seksi Penataan Bangunan dan Revitalisasi; 2. Seksi Gedung; e. Bidang Pemukiman dan Perumahan terdiri dari :
f.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air 13. Dinas Kelautan dan Perikanan 14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
1. Seksi Perumahan dan Pemukinan;
16. Dinas Pendidikan
2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Bersih;
17. Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Perumahan
Bidang Pengawasan terdiri dari :
18. Dinas Pendapatan Daerah
1. Seksi pengawasan; 2. Seksi Penertiban. g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Kedelapanbelas Dinas Pendapatan Daerah Pasal 24 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran; 2. Seksi Pendataan; 3. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH Pasal 4 Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 5 Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 6 Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menyelenggarakan Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
-6c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan;
-23e. Bidang SMP terdiri dari :
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
1. Seksi Kurikulum
fungsinya.
2. Seksi Tenaga Teknis; 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama
f.
1. Seksi Kurikulum 2. Seksi Tenaga Teknis
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Seksi Sarana dan Prasarana
Pasal 7 (1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
Bidang SMA terdiri dari :
g. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari : 1. Seksi Pendidikan Pemuda dan Keolahragaan 2. Seksi Pengembangan anak usia dini
a. Kepala;
3. Seksi Kesetaraan b.Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; c. Bidang Pengembangan Produksi terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Tanaman Pangan; 2. Seksi Pengembangan Holtikultura; 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; d. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari : 1. Seksi Penyuluhan Petanian; 2. SeksiPendidikan dan Pelatihan; 3. Seksi Pengembangan Teknologi.
h. UPTD i.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Ketujuhbelas Dinas Tata Ruang , Pemukiman dan Perumahan Pasal 23 (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang ,Permukiman dan Perumahan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian;
-22-
-7-
e. Bidang Keolahragaan terdiri dari : 1. Seksi Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;
e. Bidang Pemanfaatan Lahan dan Air terdiri dari :
2. Seksi Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat;
1. Seksi Pemanfaatan Lahan;
3. Seksi Olahraga Rekreasi / Olahraga Masyarakat. f.
2. Seksi Air dan Irigasi;
Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
3. Seksi Pestisida dan Alsintan;
1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi pengendalian Mutu.
f.
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian ( P2HP)
g. UPTD
terdiri dari :
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1. Seksi Pembinaan Pasca Panen;
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Keenambelas Dinas Pendidikan Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
2. Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil; 3. Seksi Pembiayaan dan Perizinan; g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagaian Kedua Dinas Koperasi dan UMKM
3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Program dan Kebudayaan terdiri dari : 1. Seksi Program
Pasal 8 (1) susunan organisasi Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari : a. Kepala;
2. Seksi Data dan Informasi 3. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; d. Bidang Tk / SD terdiri dari : 1. Seksi Kurikulum 2. Seksi Tenaga Teknis 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 3. Sub Bagian Kepegawaian
-8-
-21e. Bidang Kelistrikan terdiri dari :
c. Bidang Perencanaan dan evaluasi terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Usaha Jasa Kelistrikan 2. Seksi Pasilitasi Proyek Listrik Pedesaan;
1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi d. Bidang Usaha Koperasi terdiri dari : 1. Seksi Pertanian dan Kehutanan 2. Seksi Non Pertanian e. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari : 1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana 2. Seksi Hukum dan Pengawasan f.
Bidang Permodalan dan Simpan Pinjam terdiri dari : 1. Seksi Permodalan 2. Seksi Simpan Pinjam
g. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah terdiri dari :
f.
Bidang Geologi terdiri dari : 1. Seksi Pendataan Lingkungan Geologi; 2. Seksi Koordinasi Mitigazi Geologi
g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian kelimabelas Dinas Pemuda dan Olahraga Pasal 21 (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
1. Seksi Perdagangan dan Distribusi
a. Kepala;
2. Seksi Kemitraan
b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum;
h. UPTD i.
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaiaman tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Perhubungan Pasal 9 (1). Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari: a. Kepala;
3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Informasi dan Pengembangan terdiri dari : 1. Seksi Data dan Informasi; 2. Seksi Kajian dan Pengembangan; 3. Seksi Monitoring, evaluasi dan Pelaporan; d. Bidang Kepemudaan terdiri dari : 1. Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas pemuda; 2. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan; 3. Seksi keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda.
-20d.
-9-
Bidang Usaha dan Kelembagaan Penyuluhan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Usaha Perikanan dan Kelautan
b. Sekretariat terdiri dari :
2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
1. Seksi Perlindungan dan Konservasi 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya 3. Seksi Identifikasi dan Pemantauan Sumber Daya Ikan f. Bidang Perikanan Tangkap Pesisir terdiri dari: 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Teknoligi Perikanan Tangkap 2. Seksi Pembinaan dan Jasa Kelautan 3. Seksi Pembinaan Pesisir g. UPTD h.
3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Perhubungan ASDP terdiri dari : 1. Seksi Lantas dan Jasa Pelabuhan. 2. Seksi Sarana dan Prasarana 3. Seksi Keamanan dan Ketertibaan d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : 1. Seksi Kesyahbandaran
Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Seksi Keselamatan Pelayaran
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan
3. Seksi Lalu Lintas Laut
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Keempatbelas Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
e. Bidang Perhubungan Udara terdiri dari : 1. Seksi Pajak dan Retribusi
Pasal 20 (1). Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi dan Air tanah terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan izin Usaha Pertambangan 2. Seksi Inventarisasi Potensi Air Tanah; d. Bidang Minyak dan Gas terdiri dari : 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Niaga BBM 2. Seksi Pembinaan Jasa Penunjang Migas;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Bandara 3. Seksi Penataan Kawasan Bandara f.
Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat 2. Seksi Pengujian Akreditasi dan Sarana Uji 3. Seksi Sarana dan Prasarana
h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-10Bagian Keempat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
-19f.
Strategis terdiri dari :
Pasal 10
1. Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Strategis
(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pedesaan
a. Kepala;
3.
b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum;
Bidang Pengembangan Infrastruktur Pedesaan dan Wilayah
Seksi Pengendalian Operasional Sarana dan Prasarana Pedesaan;
g. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
3. Sub Bagian Kepegawaian;
2. Seksi pengelolaan Daerah Aliran Sungai
c. Bidang perencanaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian
3. Seksi Konservasi Lingkungan Sumber Daya Air
terdiri dari :
h. UPTD
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan
i.
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; d. Bidang Kebudayaan terdiri dari : 1. Seksi Kesenian dan Kebudayaan 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Ketigabelas Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 19
3. Seksi Museum; e. Bidang Pengembangan Distinasi Pariwisata dan Pemasaran ODTW terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Distinasi Pariwisata 2. Seksi Pemasaran ODTW; f.
Bidang Pembinaan Hotel, Rumah makan dan tempat wisata terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan hotel dan rumah makan 2. Seksi Pembinaan dan pemeliharaan tempat wisata 3. Seksi Tenaga kerja wisata; g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikan terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pengembangan Teknologi dan Perikanan Budidaya terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Teknologi Bidudaya 2. Seksi Produksi Perikanan Budidaya 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit
-18-
-11(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran
h. UPTD i.
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan
Bagian Kelima Dinas Perindustrian dan Perdagangan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Keduabelas Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Pasal 18
Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari :
(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air terdiri dari: a. Kepala;
1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Kepegawaian; c.
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
1. Seksi
3. Sub Bagian Kepegawaian;
Perlindungan
1. Seksi Pengembangan Produksi 2. Seksi Pendaftaran Perusahaan; e. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Bimbingan dan Perluasan Usaha Industri
1. Seksi Pengembangan Sarana Jalan / Jembatan
2. Seksi industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan / Jembatan;
3. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Lahan
3. Seksi Pengendalian Operasional Jalan / Jembatan f. 1. Seksi Perbengkelan dan Alat Berat
dan
d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha terdiri dari :
3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
e. Bidang Sarana dan Prasarana Kebinamargaan terdiri dari :
Pengendalian
2. Seksi Distribusi;
2. Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
d. Bidang Jalan / Jembatan (Bina Marga) terdiri dari :
Pengawasan,
Konsumen
c. Bidang Bina Program terdiri dari : 1. Seksi Penyusunan Program
Bidang Usaha dan Perdagangan terdiri dari :
Bidang Bina Program terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
2. Seksi Gudang dan Peralatan
g. UPTD
3. Seksi Laboratorium;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
-12(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Keenam Dinas Kesejahteraan Sosial Pasal 12 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Napza; 2. Seksi Pelayanan Sosial, Anak dan Lanjut Usia; d. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari : 1.
Seksi Peningkatan Peran Kelembagaan dan Kepahlawanan;
2. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin; e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari : 1. Seksi Bantuan Sosial Bencana; 2. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; f.
Bidang Informasi dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial terdiri dari : 1. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional.
-17g. UPTD h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Kesebelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 17 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari : 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan 2. Seksi Promosi dan Pemasaran 3. Seksi Sarana dan Prasarana; d. Bidang Bina Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Pengembangan Tanaman 2. Seksi Pengolahan lahan dan air 3. Seksi Perlindungan Tanaman; e. Bidang Bina Kehutanan terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan; 3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan; f. Bidang Pengembangan SDM terdiri dari : 1. Seksi Tata Penyuluhan 2. Seksi Kelembagaan 3. Seksi Pelatihan; g. Bidang Program 1. Seksi Evaluasi dan Monitoring 2. Seksi Data dan Pelaporan 3. Seksi Penyuluhan Program
-16(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
Bagian Kesepuluh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bagian Ketujuh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasal 16
Pasal 13
(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari :
(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Kepegawaian;
c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri dari :
c. Bidang Administrasi Kependudukan terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan dan Perselisihan HI
1. Seksi Pendaftaran Administrasi Penduduk
2. Seksi Pembinaan hub dan syarat-syarat kerja;
2. Seksi Mutasi Administrasi Penduduk;
3. Seksi Pengupahan dan Jamsos
3. Seksi Pelaporan Penduduk;
d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Bina penempatan, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja 2. Seksi Bimbingan Lingkungan dan usaha mandiri 3. Seksi Penyuluhan dan ketenaga kerjaan; e. Bidang Pembinaan, pengawasan ketenaga kerjaan terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
f.
-13-
d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari : 1. Seksi Kelahiran dan Kematian 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian 3. Seksi Pengangkatan anak, Pengakuan Anak; e. Bidang Bina Program terdiri dari :
Pengesahan
Anak
2. Seksi Pembinaan Norma Kerja
1. Seksi Perencanaan
3. Seksi Pengendalian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Seksi Penyuluhan
Bidang Ketransmigrasian terdiri dari :
3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Data;
1. Seksi Pemberdayaan, pemukiman, mobilisasi dan pengembangan masyarakat 2. Seksi Fasilitas pemindahan dan pemukiman kembali 3. Seksi Inventarisasi dan Informasi;
f. Bidang Data dan Informasi terdiri dari : 1. Seksi Penyimpanan dan Perubahan 2. Seksi Informasi Data 3. Seksi Pendataan Penduduk;
dan
-14-
-15(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran
g. UPTD
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kesembilan Dinas Kesehatan Pasal 15
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian Kedelapan Dinas Peternakan Pasal 14
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat terdiri dari :
(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
a. Kepala;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
b. Sekretariat terdiri dari :
3. Sub Bagian Kepegawaian;
1. Sub Bagian Umum, Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang produksi, penyebaran dan pengembangan ternak terdiri dari : 1. Seksi Teknik Produksi dan Kaji Terap 2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan ternak 3. Seksi Pembibitan dan Pakan; d. Bidang Usaha Tani Ternak terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan usaha 2. Seksi Pengolahan hasil, informasi pasar dan promosi 3. Seksi Sumber daya; e. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari : 1. Seksi Rumah Sakit & Instalasi medis 2. Seksi Puskesmas Kesehatan dan usia lanjut; d. Bidang Kesehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit Menular terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan 2. Seksi Pengamatan & Pencegahan penyakit; e. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Keluarga terdiri dari :
1. Seksi Pengamatan dan penyelidikan Hewan 2. Seksi Pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit; 3. Seksi Kesehatan masyarakat veteriner;
1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak 2. Seksi Perbaikan gizi masyarakat
f. Bidang Pengembangan SDM terdiri dari :
3. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
1. Seksi Pelatihan dan Keterampilan 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana 3. Seksi Penyuluhan; g. UPTD
f.
Bidang Pengawasan obat dan makanan terdiri dari :
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. UPTD
1. Seksi Obat, Narkoba dan Makanan 2. Seksi Pengawasan peredaran obat dan makanan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
