PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA MELALUI CIVIC EDUCATION

Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2012 VOL. XIII NO. 1, 130-149

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA MELALUI CIVIC EDUCATION Farid Wajdi Ibrahim Guru Besar pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh Abstract Civil society is often positioned as the ideal pattern of community life. From the historical aspect, the Islamic thinkers usually refers to the condition of civil society such as on the condition of Medina under the leadership of the Prophet Muhammad Ṣallallāh ‘alayh wa Sallam. Ideal concept of civil society is driven by a variety of many aspects including the pattern of the life of society, nation that refers to the rule of law, human rights, and respect for diversity in all its forms (pluralism). Certainly not an easy thing to realize the ideal society as the concept of civil society in such a way. It requires a serious effort, continuous and consistent from the variety and facets, one of which is a crucial aspect of civic education (civic education). These issues are the focus of discussion of this article. Abstrak Masyarakat madani (civil society) seringkali diposisikan sebagai pola kehidupan masyarakat yang ideal. Dari aspek historis, para pemikir Islam biasanya merujuk kondisi civil society seperti ini pada kondisi masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Ṣallallāh ‘alayh wa Sallam. Idealitas konsep masyarakat madani tidak lain didorong oleh berbagai macam aspek yang ditonjolkan di antaranya adalah bahwa pola kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegaranya senantiasa mengacu pada supremasi hukum, hak-hak asasi manusia, serta menghargai perbedaan dengan segala bentuknya (pluralisme). Tentu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan masyarakat ideal sebagaimana konsep masyarakat madani sedemikian rupa. Diperlukan upaya yang serius, kontinyu dan konsisten dari beragam pihak dan aspek, salah satunya yang krusial adalah dari aspek pendidikan sipil (civic education). Persoalan-persoalan inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan berikut. Kata Kunci: masyarakat madani, civic education, Indonesia. PENDAHULUAN Akhir-akhir ini, kata masyarakat madani (Madinan Society) sangat sering disebut, digunakan dan didiskusikan. Meskipun belum tentu semua orang memahami apa hakikat masyarakat madani, namun tak disangkal bahwa hampir

Farid Wajdi Ibrahim

semua orang menganggap masyarakat madani sebagai sesuatu yang dicita-citakan di masa mendatang. Kehancuran Uni Soviet sebagai negara adidaya (raksasa), kejatuhan Rezim Suharto pada 21 Mei 1998 dengan cara tidak terhormat dan masih banyak lagi pelajaran berharga dari beragam kejadian di muka bumi ini yang sepertinya hendak membisikkan pesan bahwa segala sesuatu di muka bumi tidak ada yang abadi. Masyarakat Orde Baru yang kaya dengan nuansa otoriter, serba takut, tunduk, patuh dan diam dalam buaian kerukunan yang semu, ternyata luluh-lantak meskipun telah dirajut sekian lama (32 tahun). Ibaratnya fase perkembangan manusia, maka masyarakat Indonesia setelah dibesarkan sekian lama oleh rezim yang dhalim, bukannya menjadi dewasa dan matang, malah justru menjadi masyarakat yang tidak pandai menggunakan cermin dirinya dan tidak kenal makna dan hakekat kemanusiaannya. Kesenjangan sosial terjadi dengan sangat tajam antara segelintir orang kaya raya dengan massa yang miskin.1 Masyarakat ini dibudayakan dengan budaya serba semu dan mengekspose konglomerasi sebagai kekuatan ekonomi, pembonsaian demokrasi melalui perampingan partai, menggemukkan kekuasaan ABRI. Demikian juga dengan mensosialisasikan gaya hidup snobis melalui penampilan putra-putri pejabat maupun impor budaya luar secara serampangan dan masih banyak tingkah-tingkah aneh lain lagi. Kesemuanya ini membuat masyarakat semakin tidak berdaya, tidak mengenal dirinya, takut, cemas dalam himpitan sebuah kotak kekuasaan yang terlalu raksasa untuk ditaklukkan. Kini terjadi peralihan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, namun sepertinya tidak terlihat perubahan sebagaimana yang dicita-citakan kecuali perubahan nama, bukan sikap dan mental. Nampaknya tidak membawa kemajuan sedikitpun, sebagaimana harapan masyarakat. Aceh dan Papua hendak memisahkan diri, namun kedua daerah tersebut sekarang sudah mendapat perlakuan khusus demi untuk meredam keinginan merdeka mereka.

Malah Aceh sekarang sudah

disahkan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) sebagai bahagian mencegah konflik yang berkepanjangan karena tuntutan kemerdekan. Sikap separatis dan anarkis menjadi karakter bangsa. Konflik etnis, ras, suku dan 1

Sudirman Tebba, Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, t.t, hal. xviii.

Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII, No. 1, Agustus 2012 | 131

PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA MELALUI CIVIC EDUCATION

golongan mudah terjadi di semua sudut negeri seperti yang terjadi di Poso dan Ambon. Di Orde Reformasi ini masih saja terjadi, kekuasaan sebagai alat memperkaya diri bukannya mengabdi bagi kemajuan bangsa. KKN hidup subur dan ekonomi bangsa terus merosot. Walaupun setiap

pemimpin bangsa yang

tampil jadi presiden dan pada peringkat lainnya tetap mengumandangkan pemberantasaan terhadap korupsi, akan tetapi korupsi tetap saja tumtuh subur di bumi Indonesia ini. Tawuran antar elit politik sudah menjadi kebiasaan. Bukan saja perpecahan partai yang makin sering, tetapi juga merosotnya etika parlementarianisme dan gagalnya oposisi yang permanen. Kini dengan sebuah semangat dan cita-cita yang disimbolkan dalam dua kata yaitu “masyarakat madani” cukup ideal untuk diberdayakan, namun tidak terlalu bermakna jika dua kata tersebut hanya sekedar menjadi cita-cita tanpa diikuti oleh langkah-langkah kongkrit untuk diraihnya. Tulisan sederhana ini ingin membedah bagaimana sebenarnya format ideal masyarakat madani itu? Apakah konsep masyarakat madani ini layak diterapkan di Indonesia, sebagai alternatif solusi kebangkrutan bangsa ini? Bagaimana peran Civic Education dalam upaya pemberdayaan kesadaran

masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan? Untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahasan berikut ini berkisar tentang wacana masyarakat madani. Seterusnya, membincangkan ciri-ciri masyarakat madani dan diiringi dengan uraian bagaimana pemberdayaan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta penjelasan tentang format masyarakat madani.

PEMBAHASAN Wacana Masyarakat Madani Membicarakan masyarakat madani (Madinan Society) kita tidak mungkin melupakan sejarah Rasulullah Ṣallallāh ‘alayh wa Sallam yang melakukan keputusan jitu untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah itu sendiri merupakan suatu peristiwa besar dan amat penting dalam sejarah kerasulan Muhammad Ṣallallāh ‘alayh wa Sallam. Demikian pentingnya hijrah sehingga diabadikan menjadi tahun Islam sebagai suatu tanda tahun baru Hijriah. Selain itu hijrah itu sendiri juga mengandung makna ketulusan dan dedikasi kaum Muhajirin waktu itu pada keimanan dan aqidahnya.

132 | Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII, No. 1, Agustus 2012

Farid Wajdi Ibrahim

Sebelum kedatangan Nabi, kota Madinah bernama Yatsrib. Kondisi masyarakat Madinah jauh lebih baik daripada masyarakat kota Mekah. Pada waktu itu mayoritas masyarakat Mekah adalah penyembah berhala, sampai pada saat Nabi hijrah pun masih ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka’bah. Pejabat Mekah waktu itu rata-rata adalah pejabat yang bermental korup, suka memeras, meminta upeti dan menzalimi penduduknya. Di lain pihak penduduk kota Yatsrib yang muslim telah berikrar tunduk membela Nabi bahkan mereka membuat komitmen dengan Nabi melalui Perjanjian Aqabah I dan II.2 Di sisi lain, kota Yatsrib waktu itu budayanya amat maju. Masyarakat di sana lebih terbuka dan demokratis mau menerima pandangan baru serta tidak kaku dan kolot dengan pandangan kejahiliyahannya. Pada waktu itu Mushfab bin Umar dan masyarakat di sana berhasil menghancurkan berhala di depan rumahnya masingmasing serta melakukan shalat berjamaah secara terang-terangan. Ketika itu amat mustahil melakukan hal serupa di kota Mekah. Realita pada waktu itu memang menunjukkan tak semua pejabat Yatsrib baik, namun yang jelas jumlah oknum pejabat yang KKN tidak banyak di antaranya adalah Abdullah bin Ubay. Ia tergolong pejabat yang memiliki wajah ganda. Satu pihak ia adalah pejabat Muslim dan pengayom masyarakat, namun di pihak lain ia memiliki bisnis prostitusi dan gembong kaum munafik. Setelah Rasulullah Ṣallallāh ‘alayh wa Sallam hijrah ke Yatsrib, maka kota itu diberi nama Madinah yang artinya kota. Pemberian nama ini bukannya tanpa alasan, melainkan Nabi mampu memandang jauh ke depan bahwa kota ini memiliki prospek sebagai kota yang memiliki peradaban maju dan siap tinggal landas menuju suatu kemajuan baik secara fisik maupun moral. Masyarakat berperadaban itulah yang kemudian disebut dengan masyarakat madani yang merupakan

suatu masyarakat yang terbuka, hidup rukun dan damai dengan

beragam keyakinan dan kepercayaan, setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya secara demokratis. Bahkan setiap individu dalam masyarakat ini dapat berkontribusi satu sama lain dalam pembangunan dengan berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sentral pandang dan aktivitas dalam masyarakat madani ini adalah manusia selaku individu maupun kelompok 2

Akram Dhiyauddin Umara, Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi, Jakarta: Gema Insani, 1999, hal. 54.



yang memiliki posisi terhormat sebagai khalifah di muka bumi. Masyarakat madani juga amat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan peradaban serta menghargai berbagai ide maupun aktivitas yang konstruktif dan menolak kekerasan sebagai perilaku destruktif.3 Ada pandangan yang mengatakan

bahwa masyarakat madani ini

dilatarbelakangi oleh konsep kota ilahi, kota peradaban atau masyarakat kota. Di sisi lain, pemaknaan masyarakat madani ini juga dilandasi oleh konsep tentang alMujtama’ al-Madani yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli Sejarah dan Peradaban Islam Malaysia, yang secara definitif masyarakat madani merupakan konsep masyarakat ideal yang mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab.4 Pada prinsipnya masyarakat madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, berkeadaban dan menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan). Masyarakat madani sering dikatakan serupa dengan istilah masyarakat sipil (civil soceity). Konsep civil soceity sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat yang mana istilah ini pertama digunakan oleh Cicero dengan kata societes civilis dalam filsafat politiknya. Adapun istilah civil soceity pertama kali dicetuskan oleh Adam Ferguson, seorang filosof Skontlandia abad kedelapan belas yang juga menulis buku An Essay on the History of Civil soceity (1767). Dalam bukunya Ferguson menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang memiliki kemampuan mengimbangi kekuasaan negara. Gagasan civil soceity berakar dari filsafat pencerahan (enlightenment) dengan tokohnya Locke dan Rousseau yang mana melalui pemikiran pencerahannya mencoba memberikan dasar filosofis aktualisasinya sebuah sistem politik yang memberi posisi sentral bagi kedaulatan individu, kesetaraan dan persaudaraan manusia. Jika kemudian kita lebih condong menggunakan istilah masyarakat madani (madinan society) dibandingkan dengan masyarakat sipil (civil soceity).

3

J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 17. 4

A. Ubaidillah, et al. Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000, hal. 140.


Farid Wajdi Ibrahim

Pentingnya suatu istilah, namun jangan sampai membelenggu kreativitas pikir dan rasa yang kita miliki. Bukankah pujangga Inggris William Shakespeare pernah berkata “What is a name ?” Definisi civil soceity menurut AS. Hikam adalah: “wilayah kehidupan sosial yang

terorganisasi

dan

bercirikan

antara

lain

kesukarelaan

(voluntary),

keswasembadaan (self generating) dan keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilainilai hukum yang diikuti oleh warganya.5 Sehubungan dengan kesepakatan menggunakan kata madani, tentu tidak akan tuntas sebelum kita menyelam dalan lautan empati kesejarahan lahirnya kata tersebut secara hakiki. Setelah hijrahnya Muhammad Ṣallallāh ‘alayh wa Sallam beserta kum muslimin ke Madinah, antara kaum Muhajirin, Anshar dan Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama, harta benda, dan nilai-nilai kemanusiaan dengan syarat-syarat timbal balik, yang tertuang dalam Piagam Madinah. Menurut J. Sayuthi Pulungan Piagam Madinah ini dapat diringkas menjadi 14 prinsip yaitu : 1. Prinsip umat 2. Prinsip persatuan dan persaudaraan 3. Prinsip persamaan 4. Prinsip kebebasan 5. Prinsip hubungan antar pemeluk agama 6. Prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya. 7. Prinsip hidup bertetangga 8. Prinsip perdamaian 9. Prinsip pertahanan 10. Prinsip musyawarah 11. Prinsip keadilan 5

Muhammad AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Soceity, Jakarta: LPES, 1996, hal. 27.



12. Prinsip pelaksanaan hukum 13. Prinsip kepemimpinan 14. Prinsip ketakwaan, amr ma’ruf dan nahi munkar Ciri-Ciri Masyarakat Madani (Civil society) Ciri-ciri civil soceity dimaksudkan di sini adalah untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana civil society diperlukan persyaratan-persyaratan yang menjadi nilai universal dalam penegakan civil society. Prasyarat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya saja, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi civil sociey. 1. Free Public Sphere Yang dimaksud dengan free public sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi wacana dan praktis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan civil sociey dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan civil sociey, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter. 2. Demokratis Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana civil sociey, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam


Farid Wajdi Ibrahim

pola

hubungan

interaksi

dengan

masyarakat

sekitarnya

dengan

tidak

mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena civil society. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan civil society. Penekanan demokrasi di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya pendidikan, ekonomi dan sebagainya. 3. Toleran Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masingmasing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid, merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani lebih dari sekadar gerakan-gerakan prodemokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan bertamaddun (civility). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandanganpandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. 4. Pluralisme Sebagai sebuah prasyarat penegakan civil society, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan. Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinkekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities within



the bonds of civility). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance). Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan design-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala segi. 5. Keadilan Sosial (social justice) Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).6

Pemberdayaan Kesadaran Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan Melalui Civic Education Sebagaimana dimaklumi, semua negara di dunia termasuk Indonesia, dalam upaya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya baik secara tersurat maupun tersirat selalu menggariskan komitmen untuk melakukan proses “nation and character building”. Salah satu cara untuk itu adalah melaksanakan pendidikan kewarga negara an dalam arti luas atau “citizenship education” yang mencakup sasaran dunia pendidikan formal dan non formal, melalui “school civic education” dan masyarakat luas melalui “community civic education”. Saat ini Indonesia sedang memasuki era reformasi menuju kehidupan yang lebih demokrasi. Proses “nation and character building” yang sudah mulai dirintis sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui era kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto ternyata telah mengalami pasang surut dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kemudian proses itu dilanjutkan pada era 6

A. Ubaidillah (et. al), Pendidikan …, hal. 149.


Farid Wajdi Ibrahim

kepemimpinan transisional Presiden B.J Habibie dan era kepemimpinan yang legitimate Presiden Abdurachman Wahid, di mana nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kembali menjadi titik sentral, dan proses “nation and character building” pun kembali dirasakan kepentingan dan peranan sentralnya.7 Dalam konteks itulah peran pendidikan kewarga negara an dalam arti luas menjadi sangat penting. Oleh karena itu upaya yang sistematis dan sistemik perlu dilakukan untuk membangun paradigma baru pendidikan kewarga negara an sebagai komponen dan “vehicle” utama dalam pendidikan demokrasi di Indonesia. Dalam paradigma ini harus tercakup asumsi dasar, rasional, dan kerangka konseptual yang koheren yang berfungsi melandasi dan memfasilitasi praktis pendidikan demokrasi untuk berbagai konteks. Sebagai program pendidikan, pendidikan demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara

(civic intelligence)

dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Tanggung jawab warga negara (civic responsibility) dan partisipasi warga negara (civic participation) guna menopang tumbuh dan berkembangnya individu warga negara baik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin pada hari ini dan hari esok. Warga negara Indonesia yang cerdas dan baik adalah mereka yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita dan nilai demokrasi, dan secara efektif mengelola berbagai krisis secara demokrasi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Civic Education (selanjutnya disingkat CE) di sekolah dan di luar sekolah serta di perguruan tinggi pada dasarnya merupakan komponen utama pendidikan demokrasi yang sengaja dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan secara kreatif dikembangkan secara berkesinambungan oleh pemerintah bersama dengan lembaga independen dalam bidang keilmuan, kependidikan, dan profesional yang secara akademis memusatkan perhatian pada pengkajian konsep dan proses

7 Udin S. Winatapura, Apa dan Bagaimana Pendidkan Kewarganegaraan: Menuju Suatu Paradigama Baru, Makalah disamapaikan pada Work Shop Cicic Education IAIN dan STAIN seluruh Indonesia di Bogor, 5-19 Agustus 2001.



demokrasi dan secara profesional bekerja untuk mendidik warga negara

yang

8

cerdas dan baik dalam upaya mewujudkan masyarakat madani Indonesia.

Materi kurikulum dan proses pembelajaran CE di seluruh jenjang dan jenis pendidikan perlu dipilih secara psikologis dan ilmiah dengan cermat dan diorganisasikan secara terpadu dalam kerangka cita-cita, konsep, nilai, norma dan praksis demokrasi yang secara psikologis relevan dengan perkembangan individu, secara sosial-kultural adaptif terhadap berbagai lingkungan belajar, dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu kelas CE seyogyanya diperlukan laboratorium demokrasi di mana semangat kewarga negara an yang memancar dari cita-cita dan nilai demokrasi tersebut diterapkan secara interaktif. Dalam situasi itu guru dan siswa/mahasiswa secara bersama-sama berupaya mengembangkan dan memelihara iklim demokrasi yang memungkinkan terjadinya berbagai bentuk proses pengambilan keputusan. Dalam situasi seperti itu pula cita-cita dan nilai demokrasi diharapkan dapat ditangkap secara langsung dan dipelajari secara bermakna oleh siswa/mahasiswa dan guru/dosen. Dalam waktu bersamaan masyarakat sekolah/kampus dan masyarakat yang lebih luas yang bersifat lokal, nasional, regional, dan global seyogyanya diperlakukan sebagai “global classroom”.9 Dengan demikian secara sosial dan pedagogis terjadi perpaduan yang interaktif pengalaman belajar (learning experimen) CE di sekolah/kampus dengan kegiatan dalam masyarakat, dan dengan begitu pembangunan CE akan semakin menantang dan bermakna bagi proses belajar berdemokrasi (learning democracy in democracy and for democracy). Untuk memungkinkan CE dapat memberikan kontribusi yang besar dan bremakna terhadap proses pengembangan individu dan masyarakat Indonesia yang demokrasi perlu ditetapkan kompetensi minimal siswa/mahasiswa dalam CE untuk berbagai jenjang dan jenis pendidikan yang menyangkut kemampuan belajar, berpikir, bersikap, bertindak, dan hidup bersama dalam masyarakat. Sedangkan muatan cita-cita, nilai dan konsep demokrasi yang seyogyanya menjadi isi dari CE pada dasarnya diangkat dari pilar-pilar demokrasi konstitusional

8

Juwono Sudarsono, Fostering Demicratic Living: The Roles of Government and Provate Agenscies, Bandung, 1990. 9

Surjadi, A. School and Community Civic Education, Bandung: tp, 1999.


Farid Wajdi Ibrahim

Indonesia yang antara lain meliputi: demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung hak azasi manusia, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan kecerdasan warga negara , demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan “rule of law”, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat, dan demokrasi dengan keadilan sosial. Materi subyek CE yang digali dan disaripatikan dari pilar-pilar inti seperti: warga negara

yang beriman dan bertakwa; kewajiban, dan tanggung jawab,

kedaulatan rakyat; warga negara yang cerdas dan baik; pembagian kekuasaan negara; pemberdayaan daerah; Indonesia sebagai negara hukum; peradilan yang merdeka; kesejahteraan masyarakat; dan keadilan sosial untuk semua. Untuk memfasilitasi pembelajaran CE yang efektif perlu dikembangkan bahan belajar interaktif yang dikemas dalam berbagai bentuk seperti bahan belajar tercetak, dan bahan belajar yang digali langsung dari masyarakat sebagai “hands-on experience”. Di samping itu, upaya peningkatan kualifikasi dan mutu guru/dosen CE perlu dilakukan secara sistematis dan sistemik yang memungkinkan terjadinya kesinambungan program pendidikan guru, dan kesejajaran peningkatan kualifikasi dan mutu guru/dosen dengan peningkatan proses dan hasil belajar CE. Format Pemberdayaan Masyarakat Madani Guna

mewujudkan

ciri-ciri

masyarakat

madani

dalam

kehidupan

berbangsa, tentu saja dibutuhkan sebuah proses yang panjang yang melibatkan berbagai unsur. Proses inilah yang layak dinamakan dengan proses penemuan kembali dan pemberdayaan masyarakat madani (the recovery and empowerment of civil soceity). Pemberdayaan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut empowerment, adalah suatu optimalisasi dari fungsi-fungsi komponen yang ada di dalam diri individu dan kelompok. Sistem pemberdayaan masyarakat madani itu dapat ditilik dari segi individunya sendiri, kelompok maupun masyarakat. Pemberdayaan yang akan dibahas dalam tulisan ini dipilahkan dari segi strategi pemberdayaan itu sendiri, pendekatan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan tersebut juga dari segi potensi yang diberdayakan.



Ditinjau dari segi strateginya, maka pemberdayaan masyarakat madani berdasarkan pengalaman sejarah dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain : 1.

Revitalisasi peran kaum cendikiawan. Pengalaman di berbagai belahan dunia (seperti Havel di Ceko dan Adam Michnik di Polandia) membuktikan bahwa revitalisasi peran kaum cendikiawan sering melahirkan sebuah kebangkitan baru pada masyarakat untuk lebih mengaktualisasikan eksistensinya. Suara, tulisan, pamflet bahkan karya seni kaum cendikiawan mampu menjadi sebuah energi baru pada masyarakat “akar rumput” sekalipun10. Di Indonesia, berdirinya ICMI dan organisasi cendikiawan sejenis dapat menghadirkan sebuah kesadaran dan keberanian baru. Demikian pula mahasiswa sebagai bagian cendikiawan juga memiliki andil yang besar bagi proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat madani. Revitalisasi peran mahasiswa yang pasang surut sesuai dengan proses perjalanan sejarah nampaknya perlu dicermati, sehingga mahasiswa tetap tegak sebagai kelompok yang memiliki posisi tawar yang baik sehingga negara tidak terlalu dominan.

2.

Strategi politik sejajar.

Strategi ini sebenarnya

merupakan strategi

kompensasi saja bagi sebuah masyarakat yang frustasi akibat rezim totaliter yang terlalu lama berkuasa. Strategi politik sejajar (parallel politics) digunakan oleh kaum pro demokrasi yang perwujudannya dalam bentuk kegiatan politik bebas seolah-olah mereka berada dalam kondisi politik yang demokratis. Strategi ini hanyalah defense mechanism sementara namun jika dilakukan secara intensif dapat menjadi “tandingan” sistem politik totaliter.11 3.

Strategi menciptakan wilayah publik yang bebas.

The Free Public Sphere

diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta menyiarkan penerbitan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang termasuk wilayah ini, antara lain media massa, kampus dan sekolah, gedung-gedung pertemuan umum, parlemen dan sebagainya. Salah 10

M Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, hal. 43-71. 11

Goldfarb, J. Beyond Glasnost, The Post Totalitarian Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1989, hal 34.


Farid Wajdi Ibrahim

satu bentuk konkritnya adalah adanya kebebasan pers yang sesungguhnya, sehingga mampu menjadi alat dan mekanisme kontrol sosial politik yang ampuh dalam menegakkan demokrasi.12 4.

Strategi aktualisasi life world. Life world menurut Habermas secara singkat dapat diartikan sebagai kesepakatan sosial yang telah terbentuk dalam tradisi, kebudayaan, bahasa yang dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada suatu masyarakat. Life world ini mencakup masalah khazanah pengetahuan (stock of knowledge), sumber keyakinan-keyakinan (reservoir of convictions), solidaritas dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki dan digunakan seara otomatis oleh para anggota komunitas. Dalam totalitarianisme sebuah negara, maka life world ini terbonsai dan tidak mendapat kesempatan untuk teraktualisasikan. Akibatnya akan terjadi sebuah krisis life world baik secara individual maupun kelompok. Krisis ini dapat berbentuk munculnya kecenderungan eskapisme, apatisme maupun fundamentalisme. Selanjutnya aktualisasi life world ini juga akan menguatnya partisipasi aktif masyarakat lewat pranata-pranata politik yang dibuat.13

5.

Strategi memperkuat supremasi hukum. Salah satu ciri masyarakat madani adalah keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum. Hal itu akan terwujud jika hukum cukup memiliki wibawa (law inforcement) dapat terwujud dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum hendaklah menjadi panglima dan negara tunduk pada kekuasaan hukum serta tidak ikut campur dalam menentukan proses jalannya peradilan. Tegaknya rule of law (negara yang menghormati dan mempraktekkan hukum) akan membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu sistem pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi negara juga perlu ditegakkan.

6.

Strategi melalui civic culture dan civic education: Civic culture yang diartikan sebagai sebuah budaya yang mendukung setiap warga masyarakat, seperangkat gagasan yang menjelma secara efektif dalam penampilan budaya yang bertujuan menanamkan identitas masyarakat. Civic culture inilah yang menyediakan sarana bagi terselenggaranya civic education, dan civic education 12

AS. Hikam, Demokrasi …, hal. 54.

13

AS. Hikam, Demokrasi …, hal. 61.



yang menghasilkan dan memperkuat civic culture. Jadi keduanya saling berkaitan satu sama lain dan ketika keduanya berfungsi secara efektif maka sebagian besar masyarakat akan berkesempatan untuk mengembangkan sikapnya, dan nilai-nilai yang sebenarnya serta memiliki posisi tawar yang baik. Baik civic education maupun civic culture merupakan sebuah jembatan bagi terciptanya masyarakat yang mandiri dan terdidik sehingga mampu melakukan proses pengambilan keputusan bagi kemaslahatan dirinya, keluarga maupun masyarakat tanpa tekanan baik dari dalam diri maupun dari luar (tekanan dari dalam diri dapat tercipta karena keraguan akan identitas dan kemampuan maupun pengalaman traumatik masa lalu). 7.

Strategi sosialisasi dan pendidikan hak asasi manusia. Cita-cita masyarakat madani yang menempatkan manusia dalam posisi sentral sulit tercapai apabila individu-individu dalam masyarakat dan negara tidak memahami konon

pula

tidak

menghormati

hak

asasi

manusia.

Untuk

itu

mensosialisasikan dan melakukan pendidikan HAM merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat madani.14 Demikianlah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat madani, tentu saja masih banyak strategi lain yang dapat dilakukan guna meraih cita-cita ideal terbentuknya masyarakat yang tau menghargai sesama. Jika ditilik dari segi pendekatannya maka pemberdayaan masyarakat madani dapat ditempuh melalui tiga model pendekatan yaitu: a.

Pendekatan melalui keterlibatan aktif dalam birokrasi atau berkiprah dalam kerangka jaringan korporasi negara. Pendekatan ini dikarenakan jalan reformasi masyarakat yang ideal adalah dari atas (top down) dan mereka masuk ke dalam biokrasi sehingga dapat melakukan perbaikan dari dalam serta dapat terlibat dalam proses perbuatan kebijakan. Pendekatan ini seringkali hanya indah ketika belum dimulai, namun seringkali individu yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ini akan terbentur manakala sistem yang berlaku dalam sebuah negara tidak mendukungnya. Akhirnya individu-individu itu tentu akan lebih berat mempertimbangkan kepentingan 14

Otto Syamsuddin Ishak, Dari Maaf ke Panik Aceh, ttp: Cordova, 2000, hal.18.


Farid Wajdi Ibrahim

negara dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini juga kurang efektif karena sebuah sistem yang kurang baik biasanya juga akan mengimbas pada pribadi-pribadi yang ada dalam sistem tersebut. Ketegaran sebuah pribadi dalam lautan kebobrokan akan tenggelam juga meskipun membutuhkan proses dan waktu untuk itu. b.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dari luar wilayah negara tersebut namun tetap mengupayakan hubungan dengan negara. Pendekatan kedua ini sekaligus memadukan pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan ini melakukan pemberdayaan masyarakat di luar wilayah negara namun tetap mengupayakan hubungan yang harmonis dengan negara atau setidaknya elite negara. Pendekatan ini biasanya terbentur dengan terjadinya sebuah konflik di mana kebijakan negara amat berbeda dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh individu yang akan memberdayakan masyarakat melalui model ini. Biasanya konflik ini kemudian diselesaikan dengan pencarian titik temu yang seringkali justru lebih bayak memuaskan kepentingan negara.

c.

Pendekatan

pemberdayaan

masyarakat

melalui

model

transformatif.

Pemberdayaan pada masyarakat di luar wilayah negara dengan prioritas pada lapisan bawah. Pendekatan ini berupaya mengambil jarak dari negara meskipun bukan berarti menolak keberadaan negara. Cita-cita pendekatan ini adalah bagaimana agar kekuatan negara yang sangat besar itu dapat diimbangi oleh kekuatan masyarakat yang semakin mandiri. Secara jangka panjang pendekatan ini amat ideal, apalagi jika pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara holistik. Adapun jika ditilik dari potensi yang akan diberdayakan, maka

pemberdayaan

masyarakat

madani

dapat

dilakukan

melalui

pemberdayaan tiga potensi yang ada pada individu-individu dalam masyarakat maupun masyarakat itu sendiri yaitu : 1. Pemberdayaan intelektual. Melalui pemberdayaan intellectual content sejak dini baik pada individu dalam wilayah negara, masyarakat atau justru negara itu sendiri. Intellectual content di sini tidak hanya kecerdasan logika saja melainkan juga kecerdasan kreatif yang secara gradual akan terbonsai jika tidak ada kemauan baik dari negara. Oleh itu salah satu contoh konkrit terbonsainya kecerdasan kreatif pada fenomena penggunaan pakaian seragam sekolah secara massal, hal ini merupakan suatu pelecehan nyata sebuah eksistensi kreatifitas



individual. Jika digunakan alasan disiplin, namun sebenarnya sekolah sebagai sebuah the free public sphere dapat mendisainnya sesuai dengan kreativitas lokal. Hingga hari pendidikan masih merupakan sebuah jalan bagi mobilitas vertikal yang adil pada masyarakat, untuk itu kesempatan mengenyam pendidikan dapat dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat15. 2. Pemberdayaan kepribadian. Kepribadian individu dan kepribadian masyarakat dalam tatanan masyarakat madani perlu dilakukan hingga pemberdayaan segi kepribadian ini akan lebih terfokus. Salah satunya kita dapat menggunakan sandaran kepribadian sehat model Maslow (tokoh psikologi humanistik) yang memberikan simbol the self actualizing person dengan ciri-ciri sebagai berikut: -

Persepsi obyektif

-

Penerimaan secara utuh akan dirinya, orang lain maupun lingkungan hidup

-

Spontan, sederhana dan alamiah (tidak berpura-pura)

-

Menyintai pekerjaan

-

Mandiri dan merdeka

-

Memiliki apresiasi terhadap dunia sekitarnya

-

Memiliki rasa humor yang cerdas

-

Minat sosial yang tinggi

-

Menjalin hubungan interpersonal yang sehat

-

Kreatif

-

Demokratis. 16 Ciri-ciri kepribadian tersebut akan terwujud apabila tiap individu mendapat

kesempatan untuk mengaktualisasikannya dan berada dalam situasi yang memang menstimulasi perkembangan ke arah itu. Bukanlah suatu utopia apabila kemudian individual personality ini mewarnai modal personality pada kelompok masyarakat di mana mereka berada. 3. Pemberdayaan perilaku. Perilaku merupakan aktivitas, gerak, respon yang dilakukan organisme yang pada dasarnya merupakan aktualisasi aspek 15

Bumi Aksara, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 4. 16

Schultz, Duane Growth Psychology, Model of The Healthy Personality. New York: D. Van Nostrand Compani, 1977, hal. 49.


Farid Wajdi Ibrahim

intelektual dan kepribadian seseorang. Jika pemberdayaan segi intelektual dan kepribadian telah dilakukan maka konsekuensinya perilaku seseorang yang tercermin tidak akan lari jauh dari kondisi tersebut. Perilaku yang cerdas disertai dengan perencanaan dan perhitungan yang cermat, mandiri, demokratis dan berbagai ciri intelektual dan kepribadian lainnya tidak akan bertengger pada kawasan ide saja, melainkan akan terimpelementasi dalam dunia nyata menjadi bentuk perilaku aktual apabila kondisi dan situasi mendorong untuk itu. Demikianlah beberapa kiat pemberdayaan masyarakat madani baik dari segi strategi, model pendekatan maupun aspek potensi yang diberdayakan. Selain itu perlu digaris bawahi bahwa pemberdayaan ni hendaknya juga mencakup seluruh kelompok masyarakat sehingga kesetaraan dan kemandirian tiap kelompok masyarakat akan terwujud. Pria, wanita, berbagai profesi, petani, buruh, mahasiswa, pelajar dan seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya tercipta suatu sinergi tangguh yang menghantar proses pengembangan masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik.

SIMPULAN Masyarakat madani (civil society) yang sarat dengan nilai-nilai universalitas kemanusiaan, adalah sebuah cita-cita mulia yang perlu terus menerus diperjuangkan secara kolektif dalam upaya merekonstruksi ulang cara-cara (sistem) berbangsa dan bernegara. Format ideal masyarakat madani (civil society), telah diformat oleh baginda Nabi Muhammad Ṣallallāh ‘alayh wa sallam di Madinah. Saat itu, nilai-nilai kesadaran terhadap hak-hak dasar manusia itu telah dituangkan dalam sebuah piagam, yang dikenal dengan “Piagam Madinah”. Piagam inilah yang mengikat semua komponen yang hidup dan berdomisili di Madinah sehingga tercipta sebuah masyarakat yang ideal, damai, aman dan sejahtera. Masyarakat madani sering diistilahkan dengan civil society. Konsep civil society sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat

dan pertama sekali

dicetuskan oleh Adam Ferguson, seorang filosof Skotlandia abad kedelapan belas.



Di antara ciri civil society adalah free public sphere, demokratis, toleran, puralisme dan berkeadilan sosial. Untuk pemberdayaan masyarakat madani dapat ditempuh berbagai strategi. Di antaranya, revitalisasi kaum cendekiawan, strategi politik sejajar, strategi aktualisasi life world, memperkuat supremasi hukum, pendidkan HAM, melalui Civic Education dan lain-lain. Civic Education secara khusus dapat digunakan sebagai salah satu upaya menformat masyarakat madani (civil society). Dengan jalan ini dapat ditanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan kepada para pelajar dan mahasiswa secara sistematik. Mereka adalah bagian integral dan motor pembaharuan (agent of change) dalam masyarakat dan menempati posisi strategis dalam situasi transisi saat ini. Peran mereka telah terbukti dalam perjalanan sejarah bangsa ini seperti dalam menumbangkan ORLA dan ORBA. Sebagai masyarakat akademik, mereka merupakan sosok harapan bangsa dan di tangan merekalah wajah masa depan bangsa ini.


Farid Wajdi Ibrahim

DAFTAR PUSTAKA Goldfarb, J. Beyond Glasnost, The Post Totalitarian Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1989. Hikam, Muhammad AS., Demokrasi dan Civil Soceity, Jakarta: LPES, 1996. Ishak, Otto Syamsuddin, Dari Maaf ke Panik Aceh, Cordova, tk, 2000. Pulungan, J. Suyuthi, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. Raharjo, M. Dawam, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa, Bandung: Penerbit Mizan, 1999. Schultz, Duane, Growth Psychology, Model of The Healthy Personality. New York: D. Van Nostrand Compani, 1977. Sudarsono, Juwono, Fostering Demicratic Living: The Roles of Government and Provate Agenscies, Bandung, 1990. Surjadi, A. School and Community Civic Education, Bandung: tp, 1999. Tebba, Sudirman, Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, t.t. Ubaidillah, A., et al. Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta, IAIN Jakarta Press, 2000. _______, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Sinar Grafika, 1992. Umara, Akram Dhiyauddin, Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi. Jakarta: Gema Insani, 1999. Winatapura, Udin S., Apa dan Bagaimana Pendidkan Kewarga negara an: Menuju Suatu Paradigama Baru, Makalah disamapaikan pada Work Shop Civic Education IAIN dan STAIN seluruh Indonesia di Bogor, 5-19 Agustus 2001.


PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA MELALUI CIVIC EDUCATION

Recommend Documents