PEMBAYARAN ROYALTI PERUSAHAAN RADIO SWASTA KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Skripsi)
Oleh CHANDRA AGUS WIJAYA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
ABSTRAK PEMBAYARAN ROYALTI PERUSAHAAN RADIO SWASTA KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Oleh Chandra Agus Wijaya
Dewasa ini stasiun radio semakin sering memutarkan lagu-lagu ciptaan anak bangsa maupun lagu-lagu asing/luar negeri. Tentu saja lagu-lagu ciptaan yang disiarkan tersebut telah melalui proses perijinan dalam pengeksploitasiannya yaitu dengan menyiarkan, menyebarluasan dan memperdengarkan. Perijinan atau pengalihan hak cipta biasanya dilandasi motif ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pengalihan hak pengeksploitasian karya cipta memiliki akibat yaitu adanya perjanjian dan pembayaran royalti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah siapa pihak-pihak yang terkait dalam pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta dan bagaimana skema pembayaran royalti dari perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait dan lembaga hukum dalam pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta yaitu pencipta/pemegang hak cipta yaitu selaku yang menghasilkan suatu ciptaan. Selanjutnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yaitu pemegang kuasa atas pemungutan royalti dan pihak perusahaan stasiun radio yaitu penyelenggara penyiaran, atau sebagai pengeksploitasi suatu ciptaan. Skema pembayaran royalti dari perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta menurut Pasal 1382 KUH Perdata diketahui bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang
Chandra Agus Wijaya berkepentingan dalam hal ini yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) selaku LMK karya cipta lagu/musik melalui perjanjian pemberian kuasa yang diberikan oleh pencipta/pemegang hak cipta untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan tindakan-tindakan lain sebagai usaha untuk menjaga hak ekonomi karya cipta lagu/musik. Kemudian setelah memperoleh kuasa untuk mengolah hak ekonomi WAMI dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan stasiun radio selaku media massa untuk melakukan pengeksploitasi karya cipta lagu/musik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
Kata kunci : Royalti, Perusahaan Radio, Pemegang Hak Cipta
PEMBAYARAN ROYALTI PERUSAHAAN RADIO SWASTA KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Oleh CHANDRA AGUS WIJAYA
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM Pada Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap dari penulis adalah Chandra Agus Wijaya, penulis dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 22 Agustus 1993. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Chandra Saputra dan ibu Wastuti. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Xaverius Kotabumi Lampung Utara pada tahun 1998, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar di SD Xaverius Kotabumi Lampung Utara pada tahun 1999 hingga tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama di SMP Xaverius Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2005 hingga tahun 2008 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Kotabumi Lampung Utara pada Tahun 2008 hingga tahun 2011. Penulis terdaftar sebagai mahasiwa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Undangan (SNMPTN UNDANGAN) pada tahun 2011. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai unit kegiatan mahasiswa. Penulis pernah menjadi Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa MAHKAMAH 2011, Anggota Himpunan Mahasiswa Perdata periode 2014-2015, Selain dalam kegiatan internal kampus, penulis juga mengikuti kegiatan eksternal kampus. Penulis juga tercatat mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN Tematik) di Desa Kedaton Dua, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur.
MOTO “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” (Albert Einstein)
“Tuhan yang mengatur, kita yang berusaha, waktu yang menjawab” (Unknown) “Luangkan sejenak waktumu untuk mendengarkan musik supaya dapat menghilangkan beban di pikiranmu” (Chandra Agus Wijaya)
“Bernyanyilah untuk mengeluarkan perasaaan yang kamu rasakan” (Chandra Agus Wijaya)
PERSEMBAHAN
Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada: Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Chandra Saputra dan Ibunda Wastuti yang telah membesarkanku dengan sabar dan penuh kasih sayang serta selalu menyertaiku dalam doa agar setiap langkahku dipermudah oleh Allah, serta mengajarkankku untuk kuat dalam menjalani hidup agar lebih baik lagi. Teruntuk Adik-adik ku Indriyani Saputra dan Shalsa Bella Saputri terimakasih untuk semua doa, canda dan dukungannya dalam setiap langkah yang kupilih.
SANWACANA Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta Kepada Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.
Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia untuk
meluangkan
waktunya,
mencurahkan
segenap
pemikirannya,
memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 4. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 5. Bapak Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., sebagai Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 6. Almarhum Bapak Sudirman Mechsan, S.H., M.H., dan Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi; 8. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah Chandra Saputra yang penulis banggakan dan Ibu Wastuti tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan; 9. Adik-adik ku Indriyani Suputra dan Shalsa Bella Saputri atas semua dukungan moril, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2011: Abdoel Haris Ngabehi, Andre Jevi Surya, Angga Adiyama Dasa P., Asep Elinudin, Beni Prawira Candra Jaya, Birsye Niadora, Devy Litasari, Egi Yuzario, Jimmy Septian, Lucky Setia Widodo, Try Gilbert Hutagalung, Nurul Rahma Selviana, Ratika Sanvebilisa DS, Sindu Purnomo, Sofiratunnisa, Yessy Theresya L. K., Yola Dwi Anggraeni, Zuliyani, Bramantya Ariwibowo, Muhammad Gerri Prasetya, Astari Maharani, Chelsilia Hernidons, Clara Lucky Respati, Tri Aktariyani, Juli Ardila, M. Haris Fikri, Muhammad Akbar, Yuda Ganda Putra, Fahrur Rozy Alkatiri, Rendi Andika, Rizki Prasetya Nugraha, Brian Tarekh Setiadi, Juna Saputra Ginting, Sembrina Aries Sandy, Dananjaya Ajie P, Nico Silaban, Fannyza Fitri Faisal, Akhmad Nopriansyah M., Daniel Sitanggang, Asep Rian Bintang P., Nyoman Hanggara Putra, Agung Kurniawan, Rantika Wulandari BR. Tarigan, Wardiyanti Sukmaya, Yuniar Ana Fitri, Yusuf Wahyu Wibowo, Dewi Yanti, Refan Efraim, Christina Sidauruk, Kevin Fedrick H.H. semoga kita sehat dan sukses selalu, Aamiin. 11. Keluarga KKN, Desa Kedaton Dua Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, Dede Saputra, Dewa Ketut Adi, Dewi Mentari, Diah Andini, Dian Eprianda, Dian Triyanto, Diki Yogi Arfiyanto dan Ega Sabrina Loventia terimakasih telah menjadi bagian dalam suka dan duka selama 40 hari masa KKN. 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa, bantuan dan dukungannya.
13. Almamater Tercinta. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
Bandar Lampung, 10 Februari 2017 Penulis,
Chandra Agus Wijaya
DAFTAR ISI
ABSTRAK ..................................................................................................... i HALAMAN JUDUL ..................................................................................... iii HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iv HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... v RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vi MOTO ............................................................................................................ vii PERSEMBAHAN .......................................................................................... viii SANWACANA .............................................................................................. ix DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup ............................................ 6 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...................................................... 7
II.
TINJAUAN PUSTAKA A. Perlindungan Hukum ........................................................................ 9 B. Hak dan Kewajiban ........................................................................... 11 1. Pengertian Hak dan Kewajiban .................................................. 11 2. Macam-Macam Hak dan Kewajiban ......................................... 12 C. Hak Kekayaan Intelektual ................................................................. 15 D. Hak Cipta .......................................................................................... 17 1. Pengertian Hak Cipta ................................................................. 17 2. Hak Ekonomi dan Hak Moral .................................................... 19 3. Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta ............................. 20 4. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta .............................................. 23 5. Pengaturan Hukum Hak Cipta ................................................... 25 E. Perjanjian Lisensi .............................................................................. 27
F. Royalti ............................................................................................... 32 1. Royalti dalam Hak Cipta Lagu .................................................. 32 2. Pengelolaan Administrasi Hak Cipta ......................................... 34 G. Kerangka Pikir .................................................................................. 36 III. METODE PENELITIAN A. Pendekatan Masalah .......................................................................... 38 B. Jenis Penelitian .................................................................................. 39 C. Tipe Penelitian .................................................................................. 40 D. Data dan Sumber Data ...................................................................... 40 E. Metode Pengumpulan Data ............................................................... 41 F. Metode Pengolahan Data .................................................................. 42 G. Analisis Data ..................................................................................... 43 IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................................. 44 B. Pihak-Pihak yang Terkait dan Lembaga Hukum yang termasuk dalam Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta kepada Pemegang Hak Cipta ......................................................................... 46 C. Skema Pembayaran Royalti dari Perusahaan Radio Swasta kepada Pemegang Hak Cipta ......................................................................... 51
V.
PENUTUP A. Kesimpulan ...................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA
1
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti dengan laju perkembangan teknologi, semakin meningkat pula kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah semakin besar minat masyarakat di bidang hiburan, khususnya semakin besar apresiasi masyarakat Indonesia dalam hal musik. Oleh karena itu semakin banyak pula orang mengapresiasikan jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Masyarakat pendengar musik pun tidak kalah apresiatifnya dengan perkembangan musik Indonesia. Untuk itu banyak sekali media-media yang berusaha menyalurkan apresiasi-apresiasi tersebut ke dalam bentuk audio visual khususnya media penyiaran, berupa stasiun radio. Dewasa ini, stasiun radio semakin sering mengumandangkan lagu-lagu ciptaan anak bangsa Indonesia maupun lagu-lagu asing/luar negeri. Tentu saja lagu-lagu ciptaan yang disiarkan tersebut telah melalui proses perijinan.
Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagai karya cipta yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta yang di singkat (UUHC), dalam proses penciptaannya memerlukan pengorbanan pikiran, tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apalagi ditambah adanya manfaat yang dapat dinikmati. Peninjauan dari sudut ilmu
2
ekonomi karya-karya seperti itu memiliki nilai ekonomi. Diperlukan perangkat hukum untuk melindungi karya cipta tersebut dan menjamin pencipta dapat bertindak, menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum merupakan kepentingan pemilik hak.1
Hak Cipta sebagai cabang dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari intelektual manusia yang dijelmakan dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.2 HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek HKI bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa benda tidak berwujud. HKI akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk penemuan atau ciptaan untuk dapat dinikmati oleh konsumennya.
Menurut Abdulkadir Muhammad, pengalihan hak cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersil. Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. Hal ini menegaskan berlakunya asas kemanunggalan hak cipta dengan penciptanya. Hak cipta yang
1
Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: PT. Alumni, 2003), hlm. 90. 2 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 9.
3
dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.3
Oleh karena itu, tercipta konsep kekayaan intelektual pada karya-karya manusia tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti, orang lain atau pihak lain yang berkeinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, terlebih dahulu harus meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80–86 Undang-undang Hak Cipta (UUHC). Bersama dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut.
Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensansi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Sebagai seorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta ijin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Dalam
3
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 187.
4
praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.
Di Indonesia, salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).4 Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta atau pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai yang antara lain adalah stasiun radio yang memutar dan memperdengarkan lagu atau musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu atau musik adalah karya intelektual dari seseorang, dimana pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui YKCI.
Berhubungan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Sebagai salah satu contohnya, pemegang suatu hak cipta atas sebuah lagu tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun radio untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemakai maka si pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut.
4
Muhamad Djumhana dan R. Djubadillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 69.
5
Royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi YKCI melainkan akan didistribusikan oleh YKCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Sebagai upaya untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari YKCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekuensinya adalah membayar royalti kepada YKCI atas lisensi tersebut.5
Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, baik anda yang merupakan pengguna/pemakai karya cipta musik maupun Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau YKCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal–hal yang juga menyangkut kepentingan anda sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti, sedangkan jika suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan komersil maka terdapat kewajiban untuk membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak cipta. Besaran nilai royalti dilakukan dengan negosiasi, besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas si pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut. 5
Lisensi Karya Cipta Indonesia,
, diakses pada tanggal 02 Agustus 2016, pukul 20.04 WIB.
6
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah tentang pemberian royalti oleh perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta sebuah lagu yang dirasa masih sedikit informasi. Adanya rasa keingintahuan yang besar dari diri penulis untuk mengkaji mekanisme Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta Kepada Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pembayaran Royalti Perusahaan Radio Swasta Kepada Pemegang Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup
1.
Rumusan Masalah
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah;
a.
Siapakah pihak-pihak yang terkait dalam pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta ?
b.
Bagaimana skema pembayaran royalti dari perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta ?
7
2.
Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah:
a.
Ruang lingkup keilmuan Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai pembayaran royalti perusahaan radio kepada pemegang hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum Perdata Ekonomi.
b.
Ruang lingkup objek kajian Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji tentang penerapan dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada suatu perusahaan radio tentang bagaimana pemberian royalti kepada pemegang hak cipta.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.
Tujuan Penelitian
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
a.
Untuk memahami dan menganalisis tentang pihak-pihak yang terkait dalam pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta, dan
b.
Untuk memahami dan menganalisis tentang skema pemberian royalti perusahaan radio kepada pemegang hak cipta.
8
2.
Kegunaan Penelitian
a.
Kegunaan Teoritis
1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini. 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
b.
Kegunaan Praktis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.
9
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Perlindungan Hukum
Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihakpihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. 6 Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Daniel S. Lev mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, bagaimana
6
Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia,
, hlm. 1, diakses pada tanggal 02 Agustus 2016, pukul 20.33 WIB.
10
peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, bagi masyarakat serta apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat.7
Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:8
1.
2.
Membuat peraturan (by giving regulation), bertujuan untuk: a.
Memberikan hak dan kewajiban, dan
b.
Menjamin hak-hak para subjek hukum.
Menegakan peraturan (by law enforcement) melalui: a.
Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
b.
Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman, dan
c.
Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative; recovery; remedy), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.
Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam
7
Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 33. 8 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.
11
hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.9
B. Hak dan Kewajiban
1.
Pengertian Hak dan Kewajiban
Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban.
Menurut Lemaire hak adalah suatu kebolehan untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukannya).10 Sedangkan Purnadi dan Soerjono mengartikan hak sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. 11 Hukum di dalamnya mengatur peranan dari para subjek hukum yang berupa hak dan kewajiban. Hak adalah suatu peran yang bersifat fukultatif artinya boleh di laksanakan atau tidak dilaksanakan, berbeda dengan kewajiban adalah peran yang bersifat imperatif artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling
9
Ibid, hlm. 31. Punardi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 51. 11 Ibid. 10
12
berhadapan dan berdampingan karena di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.12
2.
Macam-Macam Hak dan Kewajiban
Hak dalam bahasa Belanda disebut subjectief recht. Selain itu, ada objectief recht artinya hukum. Hak disebut dengan hukum subjektif, karena dalam hak senantiasa muncul dari adanya hukum objektif, misal hukum agraria sebagai hukum objektif mengatur hukum subyektif berupa hak-hak atas tanah seperti hak milik dan hak sewa. Dalam konteks ini, hak sebagai hukum subjektif dibagi dua, yaitu:
a. Hak mutlak (absolut), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan, dan dihormati oleh orang lain. Hak mutlak dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) hak asasi manusia, (2) hak publik, misal hak atas kemerdekaan dan kedaulatan, hak negara memungut pajak, (3) hak keperdataan, hak menuntut ganti kerugian, hak kekuasaaan orang tua, hak perwalian, hak pengampuan, hak kebendaan dan hak imateriel; b. Hak relatif (nisbi), ialah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang tertentu untuk menuntut kepada orang lain tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu. Hak relatif dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) hak publik relatif, hak untuk memmungut pajak atas pihak tertentu, (2) hak keluarga relatif, hak suami istri, (3) hak kekayaan
12
Wahyu Sasongko, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), hlm. 53.
13
relatif, hak dalam hukum perikatan atau perjanjian misal hutang piutang, jual beli.13 Menurut Salmond, di dalam hak terdapat empat pengertian,14 yaitu:
a.
Dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban, dengan ciri-ciri tertentu, ialah: (1) Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik; (2) Hak yang tertuju pada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif; (3) Hak dapat berisikan untuk mewajibkan kepada pihak lain agar melakukan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan; (4) Hak dapat memiliki objek yang timbul dari comission dan omission; (5) Hak memiliki titel, ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemiliknya.
b.
Kemerdekaan, hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukaan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk mengganggu, melanggar, menyalahgunakannya sehingga melaranggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain.
c.
Kekuasaan, hak yang diberikan untuk melalui jalan dan cara hukum, mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertangungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum.
d.
Kekebalan atau imunitas, hak untuk dibebaskan dari kekuasaaan hukum orang lain. 13 14
Ibid, hlm. 54. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 56.
14
Curzon mengelompokkan hak menjadi lima,15 yaitu: a.
Hak sempurna, dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum; hak tidak sempurna tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, misal hak yang dibatasi oleh daluwarsa;
b.
Hak utama, hak yang diperluas oleh hak hak lain; hak tambahan, melengkapi hak utama;
c.
Hak publik, ada pada masyarakat dan negara: hak perdata, ada pada seseorang;
d.
Hak positif, menuntut dilakukannya perbuatan; hak negatif agar tidak melakukan;
e.
Hak milik, berkaitan dengan barang; dan hak pribadi, berkaitan dengan kedudukan seseorang.
Begitu pun dengan kewajiban, oleh Curzon dikelompokkan menjadi lima, yaitu: a.
Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak; kewajiban relatif, melibatkan hak di lain pihak.
b.
Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik; kewajiban perdata, timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata, seperti kewajiban yang muncul dari perjanjian.
c.
Kewajiban positif, menghendaki dilakukan perbuatan positif seperti penjual menyerahkan barang; kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain.
15
Ibid.
15
d.
Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara; kewajiban umum ditujukan kepada golongan tertentu; kewajiban khusus, kewajiban yang timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian misalnya.
e.
Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik; kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar ganti kerugian dalam hukum perdata.16
C. Hak Kekayaan Intelektual
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak milik dari hasil pemikiran, yang bersifat tetap dan eksklusif dan melekat pada pemiliknya. HKI pada dasarnya adalah hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik.17 HKI terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.
HKI merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum, oleh karena itu HKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya atau pemegang HKI. Dalam HKI terdapat dua sistem perlindungan yaitu sistem konstitutif yang melindungi pendaftar pertama (first to file system) bagi HKI dan sistem deklaratif yang mendasarkan pada pengguna pertama (first to use system). Dalam sistem konstitutif, untuk mendapatkan perlindungan hukum 16 17
Ibid. Muhammad, Kajian Hukum, hlm. 9.
16
yang sah, pemilik HKI diwajibkan untuk mendaftarkan haknya tersebut. Setiap HKI yang telah didaftarkan akan sah dengan pembuktian berupa sertifikat pendaftaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran maupun kecurangankecurangan terhadap HKI. Apabila terjadi pelanggaran HKI maka pemilik HKI dapat menuntut pelanggarnya secara hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Namun jika HKI tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan hak yang sah dari pemiliknya, dengan demikian tidak ada perlindungan hukum terhadap haknya tersebut. Sedangkan dalam sistem deklaratif, perlindungan hukum diberikan kepada pengguna atau pemakai pertama HKI. Jadi apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik dari HKI, maka ia harus membuktikan bahwa ia adalah pemilik pertama yang sah dari HKI tersebut. Dalam sistem deklaratif tidak diharuskan melakukan pendaftaran HKI, namun pendaftaran dianjurkan karena pendaftaran HKI memberikan kepastian hukum.
HKI dapat dialihkan kepada orang lain dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Adanya pengalihan HKI dengan berbagai cara dikarenakan pemilik atau pemegang HKI mengharapkan hak miliknya dapat memberikan manfaat ekonomi yang sebesarbesarnya, guna mendapatkan nilai ekonomis tersebut, maka hak tersebut mempunyai kesempatan untuk dapat dialihkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak pemilik atau pemegang hak tersebut.18 Sifat-sifat HKI menurut Abdulkadir Muhammad yaitu sebagai berikut:19
18
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 34. 19 Muhammad, Kajian Hukum, hlm. 197.
17
1.
Benda bergerak tidak berwujud;
2.
Dapat dibagi, artinya dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain, dan
3.
Tidak dapat disita.
D. Hak Cipta
1.
Pengertian Hak Cipta
Hak cipta merupakan salah satu dari beberapa cabang hak kekayaan intelektual. Hak cipta terdiri dari dua kata hak dan cipta, kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Kata “cipta” tertuju kepada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karenanya, hak cipta berkaitan dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak.20 Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku.21
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendaftaran hak cipta bukan merupakan 20
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 1. Asian Law Group Pty Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 97. 21
18
suatu keharusan, karena hak cipta timbul secara otomatis dan tanpa pendaftaran pun hak cipta tersebut akan dilindungi, hanya saja pembuktian mengenai hak ciptanya akan sulit dilakukan daripada hak cipta yang sudah didaftarkan, maka dari itu perlu adanya pengumuman atau penerbitan mengenai hak milik atas ciptaan tersebut.
Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian hak cipta diatas yaitu hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila orang lain ingin mengakui hak cipta tersebut maka harus dengan seizin penciptanya atau pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan bahwa suatu ciptaan itu tidak mudah diciptakan, butuh proses yang lama, dimulai dari gagasan inspirasi sang pencipta kemudian di tuangkan dalam pemikiran yang melahirkan suatu ciptaan. Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (incoporeal property), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pemikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.22
Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi
22
Djumhana, Hak Milik Intelektual, hlm. 56.
19
balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.23
2.
Hak Ekonomi dan Hak Moral
Hak eksklusif dari hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Dikatakan Hak ekonomi karena hak cipta adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak cipta dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.24
Pencipta memiliki hak ekonomi, apabila orang lain ingin melaksanaan hak ekonomi dari ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa hak ekonomi untuk melakukan:
a.
Penerbitan ciptaan;
b.
Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
c.
Penerjemahan ciptaan;
d.
Pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan;
e.
Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
f.
Pertunjukkan ciptaan;
g.
Pengumuman ciptaan; 23
Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 78. 24 Muhammad, Kajian Hukum, hlm. 23.
20
h.
Komunikasi ciptaan, dan
i.
Penyewaan ciptaan.
Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak cipta telah dialihkan.25 Hak moral tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama pencipta masih hidup. Hak moral baru dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia dengan wasiat atau hal-hal lain berdasarkan dengan peraturan perundangundangan. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:26
a.
Hak Reproduksi atau Penggandaan (Reproduction Right);
b.
Hak Adaptasi (Adaptation Right);
c.
Hak Distribusi (Distribution Right);
d.
Hak Pertunjukan (Public Performance Right);
e.
Hak Penyiaran (Broadcasting Right);
f.
Hak Programa Kabel (Cablecasting Right);
g.
Droite de suite, dan
h.
Hak Pinjam Masyarakat (Public Landing Right).
3.
Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta
a.
Pencipta
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu 25 26
Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektua (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115. Djumhana, Hak Milik Intelektual, hlm. 52.
21
ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.27 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Seseorang dianggap pencipta jika ia merupakan orang yang merancang ciptaan itu.28
Dari rumusan tersebut dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi pencipta dan jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersamasama. Ada kerjasama satu dengan yang lain diantara mereka dalam melakukan ciptaan. Oleh karena sifatnya demikian maka dipandang tidak dimungkinkan sebuah badan hukum menjadi pencipta. Dengan demikian perseroan terbatas, koperasi dan yayasan tidak dapat sebagai pencipta walaupun mereka kedudukannya sebagai badan hukum dan diperlakukan sebagai manusia pada umumnya.29
27
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 124. Lutviansori, Hak Cipta, hlm. 76. 29 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 28
hlm. 8.
22
b. Ciptaan
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata, hal ini tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ciptaan dilindungi oleh undang-undang, artinya setiap orang tidak boleh mengambil, memperbanyak, atau mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian, maupun seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang hak cipta.30
Ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta. Ciptaan harus bersifat asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa.31
Mengenai ciptaan yang dilindungi, berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang diterbitkan.
30
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 459. 31 Supramono, Hak Cipta, hlm. 8.
23
c.
Pemegang Hak Cipta
Pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jika pemegang hak cipta bukan pencipta, hal itu terjadi karena adanya proses pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak tertentu yang biasanya disertai dengan pemberian kompensasi (imbalan atau royalti) dari penerima hak cipta kepada pencipta.32
4.
Pelanggaran Terhadap Hak Cipta
Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan atau penggunaan karya cipta yang dapat merugikan atau mengganggu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta seperti, memproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan atau memamerkan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.
Tindakan pelanggaran hak cipta dalam KUHPerdata termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dan dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Adapun isi pasal tersebut yaitu sebagai berikut setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan 32
Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif (Bandung: PT.Alumni, 2011), hlm. 80.
24
kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a.
Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige), perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pelaku melakukan tindakan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum hak cipta.
b.
Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materil maupun kerugian inmateril. Dalam tindakan pelanggaran hak cipta, kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian di bidang hak ekonomi maupun hak moral.
c.
Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, pengertian kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdata ini mengandung semua lingkup dari kesalahan baik yang merupakan kesalahan sengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja (lalai).
d.
Antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan klausal, berdasarkan rumusan pengertian pada pasal 1365 KUHPerdata maka perbuatan
klausal
merupakan
perbuatan
yang
karena
kesalahannya
menimbulkan kerugian, kerugian tersebut harus timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku pelanggaran, jika tidak ada perbuatan maka tidak ada kerugian.
Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:
25
a.
Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b.
Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut,
atau
ketika terhadap Ciptaan tersebut
dilakukan
Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; c.
Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
d.
Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi
dan
komunikasi
yang
bersifat
tidak
komersial
dan/atau
menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut, dan e.
Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.
Pengaturan Hukum Hak Cipta
Perkembangan hukum hak cipta telah melalui beberapa proses yang panjang, berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks. Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia sendiri berawal dari masa pemerintahan Hindia-
26
Belanda yaitu sejak Auteurswet 1912 diundangkan. Auteurswet merupakan suatu ketentuan atau undang-undang yang mengatur mengenai masalah hak cipta dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya-karya yang diciptakannya.33 Pada masa itu Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886 dengan beberapa Reservation.
Auteurswet terus berlaku hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tanggal 10 Oktober 1945. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi persetujuan TRIPs yang mengacu pada Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang selanjutnya disebut dengan WTO (Agreement of Trade Related Aspecs of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang perdagangan yang terkait dengan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual)34, sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
Lima tahun kemudian undang-undang tersebut diperbaharui menjadi UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 dilakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang hak cipta sebelumnya, yaitu berubah menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Upaya pembaharuan terhadap undang-undang hak cipta terus dilakukan, pada tahun 2002 undang-undang hak cipta diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hingga
33
Naning Ramdlon, Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1997 (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 20. 34 Sejarah Hak Cipta di Indonesia, , diakses pada tanggal 02 Agustus 2016, pukul 20:50 WIB.
27
pembaharuan terakhir yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
E. Perjanjian Lisensi
Kata lisensi berasal dari kata licentia yang berarti kebebasan atau ijin. Lisensi menurut Black’s Law Dictionary adalah sebagai berikut: “the certificate or document evidencing such permission, yaitu sebuah sertifikat atau dokumen tertulis menerangkan seperti pemberian izin”.35 Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan hak cipta yang memilikinya.36 Lisensi sering diberikan di bidang intelectual property right, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya hak atas merek, hak cipta dan hak paten. Jika melihat pengertian licensing lebih lanjut yang dikemukakan oleh Betsy Ann Toffer dan Jane Imber dalam Dictionary of Marketing Terms, dimana Licensing diartikan sebagai:37
35
ST. Paul Minn, Black’s Law Dictionary Abridge Seventh Edition (USA: West Group, 2004), hlm. 743. 36 Ibrahim Idham, Masalah Perjanjian Lisensi, Makalah disampaikan dalam seminar tentang Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangandan Industri dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta,29-30 November 1993, hlm. 3. 37 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 9.
28
Contractual agreement between two business entities in which Licensor permits the Licensee to use a brand name, patent, or other proprietary rights, in exchange for fee or royalti. Apabila diterjemahkan secara bebas berarti: Perjanjian bersifat kontrak antara dua pelaku usaha dimana pemberi lisensi mengizinkan penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak lainnya, dengan penggantian sejumlah uang atau royalti. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Dengan demikian, suatu kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Kerapkali dalam pemanfaatan nilai ekonomi dari HKI, pencipta tidak dapat melakukannya seorang diri, namun berdasarkan undang-undang yang berlaku, HKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi. Dalam kepustakaan dikenal adanya beberapa jenis lisensi, yaitu :
1.
Lisensi tunggal dan lisensi hak diberikan kepada beberapa badan hukum. Dalam lisensi tunggal, satu perusahaan atau seseorang tertentu memperoleh izin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di dalamnya pemegang hak itu sendiri. Dalam hal lisensi diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di samping perusahaan lain atau orang lain. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal dengan lisensi ekslusif dan lisensi non ekslusif;
2.
Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas. Dalam lisensi ini yang dibicarakan adalah perihal luasnya ruang lingkup pemberian lisensi itu. Dalam hal lisensi tak terbatas, maka pemegang lisensi berhak melakukan apa saja sebagaimana
29
pemilik hak itu sendiri. Lain halnya dengan lisensi terbatas. Pembatasan dapat dilakukan umpamanya mengenai luas hak-hak yang diberikan dalam lisensinya. Misalnya untuk lisensi hak cipta atas lagu, hanya terbatas untuk lagu-lagu tertentu saja, atau pembatasan mengenai wilayah edar lagu dan lain sebagainya, dan 3.
Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan, penjelasan tersebut sesuai dengan isi Pasal 84 UndangUndang Hak Cipta.
Istilah lisensi ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab XI pasal 80 sampai dengan pasal 86. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptaan. 1.
Dalam Pasal 80 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
2.
Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.
30
3.
Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.
4.
Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi.
5.
Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.
Drupsteen memberikan ukuran lain untuk membeda-bedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi.38 Ukuran pertama adalah tujuan ekonomis apa yang berhak dicapai oleh perjanjian lisensi itu. Ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi tadi. Istilah perjanjian lisensi sering muncul dalam dunia perdagangan, dimana satu pihak membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan usahanya serta mencari keuntungan. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah suatu karya hasil perwujudan imaginasi pihak lain. Mau tidak mau pihak yang akan menggunakan hasil karya tadi harus berhubungan dengan pihak pemilik hasil karya tadi untuk meminta persetujuan agar bisa menggunakan hasil karya tersebut. Persetujuan inilah yang oleh kalangan umum terutama yang bersangkutan langsung dengan perjanjian lisensi ini, selain meminta pendapat dari kalangan umum yang
38
G. Th. Drupsteen, Lampiran pada Pengantar Hukum Perizinan, Terjemahan M.Soetopo, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia (Bandung: PT. Alumni, 2001), hlm. 11.
31
berhubungan langsung dengan perjanjian lisensi, penulis juga memakai definisidefinisi yang di berikan oleh para pakar dalam masalah perlisensian.
Salah satu diantaranya adalah, yang menyatakan bahwa, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (licensor), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk know how, keterampilan teknik dan pemasangan seiring suatu hak mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak licensie, yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi.39
Perjanjian lisensi mengacu kepada syarat sah perjanjian berdasarkan
Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun perjanjian lisensi yang diberikan sepanjang tidak dikecualikan, maka dalam perjanjian lisensi segala perbuatan yang terkait dengan penggunaan atas hak cipta yakni dalam bentuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta menyewakan suatu ciptaan untuk kepentingan yang bersifat komersial tersebut berlangsung dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian lisensi adalah memberikan keuntungan ekonomis kepada pemberi maupun penerima lisensi, memperluas pangsa pasar, memperbesar keuntungan hasil produksi, mempercepat proses perwujudan produksi massal dan sebagai salah satu cara tukar menukar teknologi.
39
Ibrahim Idham, Op.Cit., hlm. 4.
32
F. Royalti
1.
Royalti dalam Hak Cipta Lagu
Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.40 Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performers), karena menggunakan kepemilikannya.
Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 telah memberi definisi mengenai royalti. Dalam Pasal 1 angka 21 royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa41 “Royalti adalah suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik, pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dinyatakan sebagai prosentase yang diterima atas pemakaian hak milik”. Pembayaran yang diberikan kepada seorang pencipta yang
40
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm. 77. 41 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 750.
33
dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (assignee), penerima lisensi (licensee) atau pemegang hak cipta (copyright holder) yang dijual. Sedangkan di dalam Black’s Law Dictionary, pengertian royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya.
Pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (user) melalui karya ciptanya. Oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya, dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat. Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara42: a.
Royalti (royalty payment) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran, dan
b.
Flat (flat payment) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.
Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya 42
Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 59.
34
meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan seharihari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.43
2.
Pengelolaan Administrasi Hak Cipta
Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta dibidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya musik. Terminologi royalti dibidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta, atas izin yang diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI, royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kapada artis.
Para pencipta lagu dan pengarang sendiri yang memprakarsai pembentukan manajemen kolektif dan perlindungan terhadap hak cipta mereka, dengan mendirikan lembaga pemungut royalti. Organisasi ini, mendistribusikan uang tersebut kepada para composer, lirikus, dan penerbit. Kegiatan ini dalam skala internasional dituangkan melalui perjanjian antara organisasi-organisasi pemungut royalti sejenis, perjanjian lisensi dengan pemakai (user) dan kontrak eksploitasi, dan peraturan-peraturan untuk pendistribusian dengan para anggota dan kolega mereka pada masing-masing lembaga.
43
Tim Lindsay, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, 2002), hlm. 120.
35
Cara pemungutan royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti pada mulanya diciptakan atas inisiatif dari para pencipta. Mereka sendiri tidak dapat mengubah hak-haknya menjadi uang, karena mereka tidak dapat mengikuti perkembangan penggunaan ciptaan tersebut, yang berdasarkan undang-undang diperkenankan hanya jika disetujui oleh pencipta. Organisasi pemungut royalti kemudian dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan, memperdengarkan musik secara langsung, kepada para pendengan atau penonton. Rekaman terjadi, demikian juga dengan organisasi pemungut royalti yang bertujuan untuk menangani hak perbanyakan (right to mechanical reproduction) dan mengawasi pendistribusian copy rekaman tersebut. Organisasi pemungut royalti sudah selayaknya melakukan pengawasan terhadap penggunaan rekaman.
Falsafah yang melatarbelakangi hak pengadministrasian kolektif (collective administration of rights) dibidang musik melalui organisasi pemungut royalti adalah akses yang diperbolehkan oleh mereka yang menggunakan atau menikmati musik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan cara yang tertib. Bagi organisasi pemungut royalti ini berarti berhak mewakili atau menyajikan katalog daftar lagu seluruh dunia, dengan atau tanpa teks, untuk memberi lisensi penggunaan musik tanpa diskriminasi kepada pengguna/ user yang memenuhi syarat, mengontrol penggunaan yang sah, mengasih uang dari penggunaan tersebut dan kemudian mendistribusikannya kepada para pemilik hak cipta setelah dipotong biaya yang layak berdasarkan prinsip-prinsip yang disetujui di antara para pihak. Dengan demikian, sejauh yang menyangkut karya perorangan dapat dipastikan bahwa penggunaan itu membentuk dasar penghitungan jumlah royalti,
36
yang kemudian dibagikan kepada para pemegang hak dari masing-masing karya tersebut.
Sentral dari hak pengadministrasian kolektif adalah blanket license, suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu kepada user untuk menggunakan daftar lisensi (repertoire) melalui tindakan hukum sederhana, yaitu mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti atau dengan beberapa organisasi pemungut royalti lainnya. Fungsi ini adalah untuk kepentingan pemakai musik, karena organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama. Namun, mereka saling terkait oleh perjanjian timbal balik di atas.
G. Kerangka Pikir
Pengguna Hak Cipta
Pemegang Hak Cipta
(Radio Swasta)
(Pencipta Lagu)
Lembaga Manajemen Kolektif
Perjanjian/Lisensi
Pembayaran Royalti
37
Keterangan: Untuk menyiarkan sebuah lagu di radio swasta, pihak pengguna hak cipta (radio swasta) terlebih dahulu menghubungi pihak pemegang hak cipta untuk meminta izin menggunakan suatu karya cipta. Selanjutnya, pihak pemegang hak cipta menunjuk wakil yang bertugas untuk mengurus perjanjian lisensi
antara
pengguna hak cipta dan pemegang hak cipta untuk pengumpulan royalti. Berdasarkan hal ini lembaga menejemen kolektif di tunjuk sebagai pemegang kuasa atas pemungutan royalti yang di bayarkan pengguna hak cipta kepada pemegang hak cipta. Setelah itu baru lembaga menejemen kolektif memberikan bayaran royalti tersebut kepada pemegang hak cipta. Pembayaran royalti yang dilakukan pengguna hak cipta besarannya dinegosiasikan sesuai dengan kapasitasnya dalam melakukan pembayaran tersebut. Pembayaran royalti juga diperhitungkan dari jumlah lagu yang diputar dalam satu periode waktu (1 tahun) yang sudah di perjanjikan sebelumnya.
38
III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah
Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
satu
atau
beberapa
gejala
hukum
tertentu
dengan
jalan
menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.44
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sitematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.45 Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatifterapan, dan penelitian hukum empiris.46
44
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
hlm. 39. 45
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984),
hlm. 42. 46
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Abadi, 2004), hlm. 52.
39
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan (statute approach). Substansi hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif karena karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan isi perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini penulis meneliti dan mengkaji mengenai penerapan peraturan perundang-undangan hak cipta berkenaan dengan pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta secara in-action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar peraturan. Penelitian hukum normatif ini dikonsepkan sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.47
47
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 118.
40
C. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.48 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
D. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.49 Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 1.
Bahan hukum primer yaitu data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini peraturan yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2.
Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami
48
Ibid.,hlm. 53. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 57. 49
41
bahan hukum primer, diantaranya yaitu berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum
serta
norma-norma
hukum
yang
berkaitan
dengan
pokok
permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.50 3.
Bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan pencarian sumber-sumber data melalui internet (Browsing).
E. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data: 1.
Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, bukubuku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
2.
Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi perjanjian.
3.
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tiga 50
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 3.
42
responden yang menjabat dalam struktur organisasi perusahaan radio yaitu pertama Sunardi Mahendra selaku Manager Program Radio Rajawali Lampung. Kedua, Reyhan Niko Al-Fatih selaku Manager Pemasaran Radio Sonora Lampung dan Khairul Al-Amin selaku penyiar di stasiun Radio Andalas Lampung.
F. Metode Pengolahan Data
Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap berikut:51
1.
Pemeriksaan Data (editing)
Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah maka akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap.
2.
Penandaan Data (coding)
Penandaan data yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Jika itu buku literatur, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman. Jika itu perundangundangan, catatan terdiri dari nomor Pasal, nomor, tahun, judul undang-undang. Jika itu putusan pengadilan, catatan terdiri dari nama pengadilan yang 51
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 126.
43
memutuskan perkara, nomor kode, tahun, dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor, kode, dan peristiwa hukum untuk mana dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (footnote) dengan nomor urut.
3.
Rekonstruksi Data (reconstructing)
Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
4.
Sistematisi Data (sistematizing)
Sistematisi data yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.
G. Analisis Data
Data yang telah diperoleh dari tahap pengolahan data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Kemudian hasil analisis disusun secara sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan untuk membuat kesimpulan.
60
V.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian pendahuluan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut;
1.
Pihak-pihak yang terkait dan lembaga hukum dalam pembayaran royalti perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta yaitu pertama pencipta/pemegang hak cipta yaitu seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan, kedua, LMK yaitu pemegang kuasa atas pemungutan royalti yang di bayarkan pengguna hak cipta kepada pemegang hak cipta yang telah bekerja sama dengan pihak pencipta/pemegang hak cipta dan ketiga, pihak perusahaan stasiun radio yaitu penyelenggara penyiaran, baik publik/swasta/komunitas/berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Skema pembayaran royalti dari perusahaan radio swasta kepada pemegang hak cipta menurut Pasal 1382 KUH Perdata diketahui bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal ini yaitu WAMI.
61
WAMI
sebelumnya
telah
menjalin
hubungan
hukum
dengan
pencipta/pemegang hak cipta lagu/musik dan pencipta/pemegang hak cipta tidak
diperbolehkan
untuk
menjalin
kerja
sama/perjanjian
dengan
WAMI/LMK lebih dari satu lembaga. Pencipta/pemegang hak cipta telah memberi kuasa kepada WAMI untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan tindakan-tindakan lain sebagai usaha untuk menjaga hak ekonomi karya cipta lagu/musik sebagai bentuk pemenuhan perjanjian pemberian kuasa. Kemudian setelah memperoleh kuasa untuk mengolah hak ekonomi WAMI dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan stasiun radio selaku media massa untuk melakukan pengeksploitasi karya cipta lagu/musik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
62
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Audah, Husain. 2004. Hak Cipta dan Karya Cipta Musik.Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa. Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Asian Law Group Pty Ltd. 2011. Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar. Bandung: PT Alumni. Bintang, Sanusi. 1998. Hukum Hak Cipta. Bandung: Citra Aditya Bakti. Budiono, Herlin, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Damian, Eddy. 2005. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni. Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Drupsteen, G. Th. 2001. Lampiran pada Pengantar Hukum Perizinan, Terjemahan M.Soetopo, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, dalam, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia. Bandung: PT. Alumni. Idham, Ibrahim. 1993. Masalah Perjanjian Lisensi, Makalah disampaikan dalam seminar tentang Peranan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk Meningkatkan Perdagangandan Industri dalam Era Globalisasi, diselenggarakan oleh Mercantile Club, Jakarta,29-30 November 1993. Val, Limburg E. 2008. Etika Media Elektronik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lindsay, Tim, dkk. 2002. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: PT. Alumni. ___________. 2003. Hukum Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung : PT. Alumni
63
Lutviansori, Arif. 2010. Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. ___________. 2007. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung : Citra Aditya Bakti. Nainggolan, Bernard. 2011. Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif. Bandung: PT.Alumni. Paul, ST. Minn. 2004. Black’s Law Dictionary Abridge Seventh Edition. USA: West Group. Purbacaraka, Punardi dan Soerjono Soekanto. 1979. Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum. Bandung: Alumni. Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Ramdlon, Naning. 1997. Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1997. Yogyakarta: Liberty. Ruslan, Roesady. Kampanye Publik Relations : Kiat dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung. ___________. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung. Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdulah. 1987. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta: CV Rajawali. Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sutedi, Andrian. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.
64
Supramono, Gatot. 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta : Rineka Cipta. Tanu, Hendra Atmadja, 2003, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cetakan I Jakarta: UI Press. Widjaja, Gunawan. 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Zen, Achmad Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT. Alumni. B. Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka. C. Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta D. Lainnya http://id.m.wikipedia.org http//jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html http://www.kompasiana.com http://kci-lmk.or.id/licensi-kci http://www.yrci.or.id/sejarah-hak-cipta-di-indonesia
