Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 - 3167

Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Abstrak Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar‟i. Ketentuan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kluet Timur yang menetapkan standar mahar. Penelitian ini membahas aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat adat kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adat kecamatan Kluet Timur. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pembatasan mahar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pandangan fikih terhadap pembatasan mahar tersebut ialah jika pembatasan pemberian mahar tersebut atas dasar paksaan, dibujuk atau tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya. Kata kunci: Fikih, Mahar, Keputusan, Adat, dan Kluet Timur. Pendahuluan Mahar (sḥadaq) ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan akad nikah. 1 Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan

1

Amir Syarifuddin ,Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 97.

http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

Pembatasan Jumlah Mahar Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati

175

persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim. 2 Imam Syafi‟i mengatakan bahwa mahar adalah suatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Karena Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin), sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.3 Adapun landasan hukum tentang pemberian mahar, didasarkan kepada ayat Al-Quran, surat an-Nisa‟ ayat 4. Dalam surat an- Nisa‟ ayat 4 ini terdapat kata “Nihlah” berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikan karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.4 Dalam Islam tidak disebutkan jenis kualitas dan kuantitas mahar. Hal ini menyangkut dengan adanya perbedaan status sosial antara yang kaya dan yang miskin, berpangkat dan tidak berpangkat. Islam menyerahkan kualitas (jenis dan mutu) dan kuantitas (jumlah) mahar kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga ketentuan tentang kualitas dan kuantitas mahar tidak disebutkan dalam nash kecuali untuk menunjukkan betapa pentingnya nilai mahar tersebut (menunjukkan kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam) tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar. Selain itu, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa‟ad al-Sa‟idi dalam bentuk hadis muttafaq „alaih tentang kedudukan hukum mahar dalam sebuah perkawinan sebagaimana di jelaskan: “Wahai Rasulullah, jika memang engkau tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengan dirinya. “Rasulullah SAW bersabda, “ Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk di jadikan sebagai mahar?” sahabat

2 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 114. 3 Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8485. 4 M. Quraisy Shihab, tafsir al-Misbah, Cet.1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000),. hlm 346.



176

tersebut menjawab,”Tidak, demi Allah wahai Rasulullah!” Rasulullah bersabda, “temuilah keluargamu, lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat di jadikan mahar?)” sahabat tersebut lalu pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, “tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa.”Mendengar demikian Rasulullah SAW bersabda:” Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi.”5 Demikian juga Nabi saw tidak pernah sekalipun meninggalkan pemberian mahar pada suatu pernikahan, yang menunjukkan tidak wajib. Oleh karena itu, hukum memberi mahar adalah wajib. 6 Menurut kesepakatan ulama, memberikan mahar hukumnya wajib. Para ulama juga sepakat menempatkan mahar sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, artinya perkawinan yang tidak memberi mahar adalah tidak sah. Ulama Zhahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak adanya mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Karena menurut ulama Zhahiriyah tidak seharusnya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus diserahkan.7 Jadi, penulis dapat pahami bahwa memberi mahar adalah hukumnya wajib. Mengenai bentuk dan jumlah mahar para ulama sepakat bahwa pernikahan itu sah berdasarkan pertukaran dengan sesuatu tertentu serta diketahui sifatnya. 8 Artinya yaitu yang jelas jenis dan ukuran dengan sifatnya.9 Sedangkan mengenai pemberian mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau di sesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat. Pada daerah Aceh umumnya mahar di berikan berbentuk emas (cincin emas) dan sejenisnya. sedangkan pada daerah lainnya cukup dengan seperangkat alat shalat.

5

Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 595-597. 6 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat..., hlm. 177. 7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 87. 8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Waadillatuhu, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 40. 9 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 2, terj. Abu Usamah Fakhtur Rohhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.40. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


177

Islam tidak mengatur mengenai pembatasan maksimal mahar yang harus diberikan. Dalam Islam hanya mengatur batas minimal mahar seperti terdapat dalam hadis yang di riwayatkan oleh muttafaq „alaih di atas. Namun, dalam praktek masyarakat khususnya di kecamatan Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan, telah diberlakukan dan diterapkan suatu aturan (reusam)10, dalam adat Kluet Timur yaitu, pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita “tidak boleh di bawah maupun di atas 2 mayam dalan sebuah perkawinan.” 11 Hal ini berlaku bagi wanita yang belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan bagi wanita yang sudah pernah menikah ketentuannya adalah satu mayam untuk mahar mereka. Seperti disebutkan dalam pasal 1 adat perkawinan Kluet Timur ayat 2 syarat-syarat menandai/meminang huruf d yang bunyinya, “Dalam menentukan/menetapkan maskawin tidak boleh lebih dari delapan mayam, serendah-rendahnya sebanyak dua mayam”. Aturan ini harus di patuhi dan tidak boleh dilanggar, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam ketentuan musyawarah rakyat Masyarakat kecamatan Kluet Timur pasal 1 ayat 2 huruf d ketentuan adat tentang perkawinan tahun 1978. Di samping aturan tersebut, sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Kluet Timur biasanya mempelai laki-laki yang berasal dari luar kecamatan Kluet Timur meminang perempuan Kluet Timur dan mampu memberi lebih dari 2 mayam emas, dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga mempelai, misalnya 15 mayam emas, maka yang di akadkan dan yang di tulis di dalam buku nikah tetap 2 mayam emas saja. 12 Hal ini seolah-olah terdapat unsur pembohongan terhadap pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, karena beda yang di akadkan dengan pemberian yang sebenarnya. Dengan kata lain bahwa, di dalam praktek adat kecamatan Kluet Timur

10

Reusam, adalah aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan atau petunjuk-petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik (kepala desa) setelah mendapat persetujuan dari tuha peut gampong. 11 Hasil Wawancara dengan, Hamka, Keuchik Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 10 Februari 2016. 12 Hasil Wawancara dengan, Sudirman, Tuha Peut Gampong Durian Kawan Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Tanggal 11 Februari 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


178

terjadi pembatasan pemberian mahar kepada mempelai perempuan, pemberlakuan ketentuan ini tidak memandang perempuan tersebut dari segi pendidikan, rupa, keturunan, status sosial maupun hal-hal lainnya. Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan konsepsi antara pemaknaan dan pengakadan mahar dalam fikih dan sosio adat masyarakat kecamatan Kluet Timur. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengapa masyarakat menerapkan konsep yang berbeda dengan fiqh Islam dalam konteks mahar yang diakadkan. Secara hukum apakah hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap status mahar atau tidak dan bagaimana penerapan hukum adat ini dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat di kecamatan Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “shadaq”, nihlah; dan faridhah” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.13 Imam Syafi‟i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk mendapatkan menguasai seluruh anggota badannya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.14 Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, dengan ikhlas tanpa ada paksaan dan mengharapkan ridha Allah SWT. dan Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

13 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 36 14 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Kencana Media Group, 2012), hlm.84.



179

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya boleh diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri. Adapun dasar hukumnya terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Adapun ayat-ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang mahar yaitu diantaranya adalah: (                )٤ :‫ا لنسا ء‬ Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa‟:4) Dalam surat an- Nisa‟ ayat 4 di atas pada kata “Nihlah” kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu, merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya. 15 Ayat di atas juga menerangkan diperbolehkan memberikan kepada orang tua (wali) atau orang selainnya, yaitu pada kata “hanian marian” yang berarti sedap lagi baik, yaitu perempuan-perempuan yang telah kamu nikahi itu dan telah kamu serahkan maharnya kepadanya, dengan kebaikan hati, bukan karena dipaksa atau dibujuk atau ditipu kemudian mereka berkenan menyerahkan sebahagian kepadamu dengan lezat.16 Akan tetapi begitu pula sebaliknya, apabila dalam memberikan

15

M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet.1.

hlm 346. 16

Syaikh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta: Kencana, 2006). Cet. 1. Hlm.195-196. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


180

mahar tersebut perempuan atau laki-laki merasa terpaksa maka tidak dihalalkan atau haram untuk menerimanya. Dalam syariat tidak ada batasan banyak sedikitnya mahar yang diberikan kepada perempuan. Selama segala sesuatu itu halal dan mengandung manfaatnya dan pemberian tersebut atas dasar suka rela dan ikhlas dari lubuk hati laki-laki tersebut yang bertujuan untuk menimbulkan cinta kasih dari seorang istri. Dan jika dalam pengakadannya disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurnakan, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia seorang ahli derma dengan syarat istri menerima tambahan tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT: ...           ... Artinya: Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu. (QS. AnNisa‟ (4):24) Sebagaimana pula sang istri yang dewasa, berakal, dan memiliki hak pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah di tentukan jika suami menyetujuinya.17 Dalil sunnahnya yang menyatakan kewajiban memberi mahar adalah sabda Nabi SAW yang bunyinya: ‫بسس٘ه‬ٝ ‫ ٗهللا‬،‫ ال‬:‫ فقبه‬. ‫ء‬ٜ‫ فٖو عْذك ٍِ ش‬: ‫ فقبه‬،‫ٖب‬ْٞ‫نِ ىل ثٖبحبجخفضٗج‬ٝ ٌ‫ إُ ى‬،‫بسس٘ه هللا‬ٝ ‫ فقبه‬. ‫ئب‬ٞ‫ ٗهللا ٍبٗجذد ش‬،‫ ال‬: ‫ فزٕت ثٌ سجع فقبه‬. ‫ئب‬ٞ‫ إيل فبّظشٕو رجذش‬ٚ‫ إرٕت إى‬:‫ فقبه‬.‫هللا‬ ‫عق٘ة‬ٝ ‫ث‬ٝ‫ حبصً ٗحذ‬ٚ‫ث اثِ أث‬ٝ ‫ حذ‬. ‫ذ‬ٝ‫ اّظشٗى٘خبرَبٍِ حذ‬،ٌ‫ٔ ٗسي‬ٞ‫ هللا عي‬ٚ‫سس٘الهلل صي‬ .‫ اىيفظ‬ٜ‫قبسثٔ ف‬ٝ Artinya:“Wahai Rasulullah, jika memang engkau tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengan dirinya. “Rasulullah SAW bersabda, “ Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk di jadikan sebagai mahar?” sahabat tersebut menjawab,”Tidak, demi Allah wahai Rasulullah!” Rasulullah bersabda, “temuilah keluargamu, lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat di jadikan mahar?)” sahabat tersebut lalu pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, “tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa.”Mendengar demiakian

17

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011),hlm. 199. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


181

Rasulullah SAW bersabda:” Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi,” 18 Demikian juga Nabi SAW tidak pernah sekalipun meninggalkan pemberian mahar pada suatu pernikahan, yang menunjukkan tidak wajib. Oleh karena itu, hukum memberi mahar adalah wajib.19 Menurut Abdur Rahman Ghazaly, jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh di terima dan tidak boleh disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. 20 Dan pemberian maskawin yang besar kecilnya di tetapkan atas kesepakatan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Sedangakan Ibnu Juraij menambahkan:”yaitu suatu keharusan yang telah disebutkan namanya. Selanjutnya ia berkata,”(maksudnya janganlah engkau nikahi dia kecuali dengan sesuatu yang wajib baginya (yakni mahar) dan tidak boleh bagi seseorang kecuali Nabi menikahi seseorang tanpa menyerahkan mahar yang wajib, tidak boleh pula menyebutkan mahar secara dusta .21 Mengenai penyerahan mahar dalam fiqh Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri, suami tidak mesti harus segera menyerahkan mahar pada saat akad nikah. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik itu dalam waktu dekat atau lama semua itu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada kesepakatan apakah tunai atau diutangkan, keputusannya dikembalikan kepada „urf pernikahan daerah

18 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj. Ahmad Khotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 595-597. 19 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat..., hlm. 177. 20 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat...,hlm, 85. 21 Syaikh Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, terj. Abu Ishan al-Atsari, (Bogor: PustakaIbnu Katsir, 2006), hlm.423-424.



182

tertentu. 22 Namun demikian, disunnahkan membayar kontan sebagian, berdasarkan sabda Nabi SAW: ‫ فب‬: ‫ فقبه‬،‫ئب‬ٞ‫ٖبش‬ٞ‫عط‬ٝ ٚ‫ذخو ثفبغَخحز‬ٝ ُ‫با‬ٞ‫ٔ ٗسيٌ ٍْع عي‬ٞ‫ ا هلل عي‬ٚ‫ صي‬ٚ‫عِ اثِ عجبط اُ اىْج‬ )ٔ‫ ٗاىحبمٌ ٗصحح‬ٚ‫بٓ (سٗآ اث٘داٗدٗاىْسبئ‬ٝ‫خ؟ فأعطبا‬َٞ‫ِ دسعل اىحط‬ٝ Artinya: Dariibnu Abbas bahwa Nabi Saw. Melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.” (HR. Abu Daud, Nasa‟i dan disahihkan oleh Hakim). Hadis di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar terlebih dahulu.23 Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan (cerai) setelah melakukan hubungan suami istri, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk musamma (bentuk, wujud atau nilainya jelas), maka kewajiban suami yang menceraikan adalah secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Demikian pula bila keadaannya salah satu dari keduanya yang meninggal dunia. Namun jika perceraian terjadi sebelum terjadinya persetubuhan, sedangkan jumlah mahar telah ditentukan maka kewajiban sang suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah di maafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 237:               ...          Artinya: “Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah

22

Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,...hlm. hlm.190. 23 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat,.. hlm.44. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


183

kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.” Sedangkan dasar hukum yang terdapat dalam hadis Nabi Muttafaqun „Alaih yang bunyinya: ‫ أُ أصٗجل فالّخ قبه ّعٌ ٗقبه‬ٚ‫ هللا عْٔ قب ه ىشجو أرشظ‬ٚ‫ س ظ‬ٜ‫عِ عقجخ ثِ عب ٍشأُ اّج‬ ‫فشض‬ٝ ٌ‫ِ أُ أص ٗجل فالّبقبىذ ّعٌ فضٗج أحذَٕبصبحجٔ فذخو ثٖباىشجو ٗى‬ٞ‫ىيَشأح أرشظ‬ ،‫جش‬ٞ‫خىٔ سٌٖ ثخ‬ٞ‫ج‬ٝ‫ ٗمبُ ٍِ شٖذاىحذ‬،ٔٞ‫ج‬ٝ‫ ٗمبُ ٍَِ شٖذاىحذ‬،‫ئب‬ٞ‫عطٖبش‬ٝ ٌ‫ىٖبصذاقبٗى‬ ٌ‫ فالّخٗىٌ أفشض ىٖبصذاقبٗى‬ْٜ‫ٔ ٗسيٌ صٗج‬ٞ‫ ا هلل عي‬ٚ‫ إُ سس٘ه ا هلل صي‬:‫فيَبحعشرٔ اى٘فبحقبه‬ ٔ‫جشفأخزد سَٖبفجبعز‬ٞ‫ ثخ‬َٜٖ‫زٖبٍِ صذاقٖبس‬ٞ‫ أعط‬ّٜ‫ أشٖذمٌ أ‬ّٜ‫ئبٗإ‬ٞ‫أعطٖبش‬ .ٓ‫سش‬ٝ‫شاىْنبح أ‬ٞ‫خ‬:‫و‬ٞ‫ق‬.‫ثَبءىخأىف‬ Artinya:“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir; sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku nikahkanmu dengan fulanah?” laki-laki itu menjawab, “Ya” Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang wanita, “Apakah engkau senang, jika aku nikahkan kamu dengan si fulan?” sang wanita pun menjawab, “Ya”. “Kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah akan mendapatkan bagian harta perang Khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata, “Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besarnya mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi di hadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan bagian saya pada perang Khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu. “ dalam riwayat lain ada penambahan redaksi yang berbunyi, “sebaik-baik pernikahan adalah yang mudah maharnya.” (HR. Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al Hakim).24 Hadits Nabi yang juga menjelaskan tentang mahar yaitu: ِ‫ حبصً عِ سٖو ث‬ٚ‫ عِ أث‬- ٙ‫ اثِ عجذاىشحَِ اىقبس‬ْٚ‫ع‬ٝ -‫عق٘ة‬ٝ‫حذثْب‬. ٚ‫ذاىثقف‬ٞ‫جخثِ سع‬ٞ‫حذثْبقز‬ ‫ جبءد اٍشاح‬: ‫ قبه‬ٛ‫ٔ عِ سٖو ثِ سعذاىسبعذ‬ٞ‫ حبصً عِ أث‬ٜ‫ِ أث‬ٝ‫ض‬ٝ‫جخحذثْبعجذاىعض‬ٞ‫سعذٗحذثْبقز‬ ‫ٖبسس٘ه هللا‬ٞ‫ فْظشإى‬ٜ‫بسس٘ه هللا جئذ إت ىل ّفس‬ٝ : ‫ فقبىذ‬،ٌ‫ٔ ٗسي‬ٞ‫ هللا عي‬ٚ‫ سس٘ه ا هلل صي‬ٚ‫اى‬ ‫ فيَب‬،ٔ‫ٔ ٗسيٌ سأس‬ٞ‫ هللا عي‬ٚ‫ٖبٗص٘ثٔ ثٌ غأغأسس٘ه هللا صي‬ٞ‫ٔ ٗسيٌ فصعذاىْظشف‬ٞ‫ هللا عي‬ٚ‫صي‬ 24

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 1 terj. Tajuddin Arif dkk ,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 820-821. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


184

‫نِ ىل‬ٝ ٌ‫ إُ ى‬،‫بسس٘ه هللا‬ٝ : ‫ فقبه‬،ٔ‫ئبجيسذ فقبً سجو ٍِ أصحبث‬ٞ‫ٖبش‬ٞ‫قط ف‬ٝ ٌ‫سأد اىَشأحأّٔ ى‬ ‫ إيل‬ٚ‫ إرٕت إى‬:‫ فقبه‬. ‫بسس٘ه هللا‬ٝ ‫ٗهللا‬،‫ ال‬: ‫ء؟ فقبه‬ٜ‫ فٖو عْذك ٍِ ش‬: ‫ قبه‬،‫ٖب‬ْٞ‫ثٖبحبجخفضٗج‬ ٔٞ‫ هللا عي‬ٚ‫ فقبه سس٘ه هللا صي‬. ‫ئب‬ٞ‫ ٍبٗجذرش‬،‫ ٗهللا‬،‫ ال‬: ‫ئب؟فزٕت ثٌ سجع؟فقبه‬ٞ‫فبّظشٕو رجذش‬ .ٔٞ‫ ٍزفق عي‬.‫ اىيفظ‬ٜ‫قبسثٔ ف‬ٝ ‫عق٘ة‬ٝ ‫ث‬ٝ‫ حبصً ٗحذ‬ٚ‫ث ا ثِ أث‬ٝ‫حذ‬.‫ذ‬ٝ‫ اّظشٗى٘خبرَبٍِ حذ‬،ٌ‫ٗسي‬ Artinya:“Qutaibah bin sa‟id ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, ya‟qub (yakni Ibnu Abdirrahman Al Qaari), dari Abu Hazim, dari Sahal Bin Sa‟ad. Dan, Qutaibah menceritakan kaepada kami, dari ayahnya, dari Sahal bin Sa‟ad as Sa‟idi, ia berkata: seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata; “Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku sendiri (untuk engkau nikahkan).” Rasulullah memperhatikan wanita itu dari bawah ke atas dan sebaliknya. Kemudian Rasulullah SAW mengangguk-nganggukkan kepalanya. Ketika mengetahui Rasulullah SAW tidak memberikan keputusan apapun terhadap dirinya, wanita itu pun duduk. Seorang sahabat bangkit lalu berkata,“Wahai Rasulullah, jika memang engkau tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengan dirinya. “Rasulullah SAW bersabda, “ Apakah engkau mempunyai sesuatu untuk di jadikan sebagai mahar?” sahabat tersebut menjawab,”Tidak, demi Allah wahai Rasulullah!” Rasulullah bersabda, “temuilah keluargamu, lalu lihatlah apakah engkau mendapatkan sesuatu (yang dapat di jadikan mahar?)” sahabat tersebut lalu pergi, kemudian kembali lagi dan berkata, “tidak, demi Allah aku tidak mendapatkan apa-apa.”Mendengar demikian Rasulullah SAW bersabda:” Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi,”(Muttafaq „alaih) 25 Sebagaimana hadits di atas menyatakan bahwa batasan minimal mahar yaitu sebuah cincin dari besi. Dan hal ini dalam bentuk harta atau benda (materi), dan ada juga boleh berbentuk jasa yang penting sesuatu yang dijadikan mahar adalah yang mengandung nilai manfaat. Seperti halnya yang terdapat dalam hadits Nabi yang bunyi nya: .ُ‫ فقذٍيّنزنٖب ثٖب ٍعل ٍِ اىقشأ‬،‫إرٕت‬ Artinya: “Pergilah, aku telah berikan wanita itu kepadamu dengan hafalan Qur‟an yang engkau miliki.” (Mutafaq „alaih dan riwayatnya menurut Muslim)26

25 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (terj. Ahmad Khotib), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 595-597. 26 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum,(Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 428-429



185

Batasan Mahar Menurut Fikih Bahwa yang dikatakan dengan mahar itu ialah sesuatu yang jelas barang, jenis, sifat, dan sesuatu yang halal, berharga lagi bermanfaat. 27 Namun, mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya mahar, yang terbagi kepada tiga pendapat yaitu: Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, standar ukuran mahar diqiyaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong. Menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakkan posisi perempuan.28 Tetapi ketika mereka mencari “dasar” untuk mengqiyaskan batas maksimal dan minimal mahar, yang mirip ialah dasar hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, karena kedua hukum ini sama-sama memberikan kewenangan untuk memperolah manfaat pada anggota tubuh dengan imbalan harta, yaitu potong tangan karena melakukan pencurian terhadap harta yang sudah mencapai satu nisab dan menggauli dengan imbalan berupa mahar. Sedangkan perbedaannya sangat mencolok, dan qiyas seperti ini dianggap lemah. Disebabkan hukuman potong tangan sangat berbeda dengan menggauli.29 Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yamg sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, atau hewan, atau bangunan yang dibeli dengan secara legal, dan bermanfaat menurut syariat. Maksudnya, boleh dimanfaatkan, bukan seperti peralatan hiburan. Juga mampu diserahkan kepada istri, yang kadar, jenis, dan macamnya jelas. Mazhab Syafi‟i dan Hambali berpendapat, tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai 27

Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.87-88. 28 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,...hlm. 235-236. 29 Ibnu Rusd, bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Jakarta timur:Ak Barmedia, 2013), hlm. 83. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


186

sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memilki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai. Dimakruhkan tidak menentukan mahar di dalam akad karena hal ini dapat menimbulkan persengketaan jika ini ditetapkan. Disunnahkan agar jangan sampai mahar kurang dari sepuluh dirham, untuk keluar dari perselisihan orang yang menetapkannya lebih sedikit dari itu.30 Pangkal silang pendapat soal penentuan mahar ini ada dua. Pertama, ketidak jelasan apakah fungsi akad nikah sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli, atau sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab, dari satu aspek, berkat adanya mahar seorang lelaki dapat memiliki manfaat-manfaat pada seorang wanita untuk selamanya, sehingga dengan begitu ini mirip dengan kompensasi. Dan dari aspek yang lain, adanya larangan mengadakan persetujuan untuk menafikan mahar atau maskawin, sehingga dengan begitu ini mirip dengan ibadah. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menuntut adanya pembatasan maskawin dengan pengertian sebuah hadits yang tidak menuntut adanya pembatasan. Qiyas yang menuntut adanya pembatasan ialah, seperti yang telah dikemukakan bahwa pernikahan itu ibadah, dan setiap ibadah itu sudah ada ketentuanketentuannya. Sementara hadits yang pengertiannya tidak menuntut adanya pembatasan mahar ialah hadits Sahal bin Sa‟idi yang telah disepakati keshahihannya yang telah penulis uraikan sebelumnya. Sabda Nabi shallahualaihi wa sallam, “carilah, walau hanya cincin besi” hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal maskawin. Tentang qiyas yang dijadikan pedoman oleh para ulama yang mengharuskan adanya pembatasan maskawin, tidak dapat diterima dilihat dari dua aspek. Pertama, sesungguhnya maskawin adalah ibadah. Kedua, ibadah itu memiliki ketentuan. Kedua hal inilah yang menjadi bahan perselisihan cukup tajam di antara para ulama. Karena dalam syariat ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan yang diwajibkan hanya melakukannya minimal yang dapat memenuhi nama ibadah tersebut.31

30

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,...hlm. 237. Ibnu Rusd, bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,...hlm.81-83.

31



187

Latarbelakangi Adat Penetapan Mahar di Kecamatan Kluet Timur Penetapan mahar dalam masyarakat kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan secara umum sama seperti pada daerah-daerah lainnya di Aceh, tetapi yang membedakannya adalah mengenai kadar atau jumlah mahar tersebut. Penetapan mahar ditentukan oleh lembaga adat yang terdapat di daerah kecamatan Kluet Timur dengan cara musyawarah sehingga diperoleh keputusan dengan ketetapan minimal 2 mayam (6,6 gram) dan maksimal 8 mayam (26 gram) emas. Hal ini telah dijalankan sejak tahun 1978 oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi yang kuat, sulit untuk di rubah meskipun zaman terus berganti. Sebelum tahun 1978 pemberian mahar dilakukan tidak ada batasan tetapi berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak keluarga, dan begitu pula yang di akadkan. Namun hal ini, menurut pemuka adat pada waktu itu tidak ada keseragaman dalam pemberian mahar, oleh sebab itu pemuka adat menetapkan pembatasan mahar pada tanggal 21 dan 22 November 1978 yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat kecamatan Kluet Timur, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Adapun aturan tersebut yang menyatakan, pasal 1 adat perkawinan Kluet Timur ayat 2 syarat-syarat menandai/meminang huruf d yang bunyinya, “Dalam menetukan/menetapkan maskawin tidak boleh lebih dari delapan mayam, serendah-rendahnya sebanyak 2 mayam.” Sebagaimana praktek masyarakat kecamatan Kluet Timur bahwasannya dibatasi hanya 2 (3,3 gram) mayam saja dan tidak boleh lebih dalam peng akadannya, tetapi boleh memberikan lebih dengan syarat selebihnya dianggap sebagai hadiah dari pihak laki-laki.32 Adapun aspek yang melatarbelakangi penetapan pembatasan mahar dalam masyarakat kecamatan Kluet Timur di antaranya yaitu: 1.Aspek Agama Agama merupakan ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia, yang mengatur hubungan antara makhluk dan khaliknya. Hubungan tersebut mewujud

32

Wawancara dengan Sudirman, Tuha Peut Gampong Durian Kawan, pada tanggal 07 Februari 2017. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


188

dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukan, dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.33 Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti di bayarkan oleh suami kepada calon istri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Anjuran ini merupakan perwujudan dari prinsip kemudahan ajaran agama tentang mahar, dan mengutamakan kemudahan itu adalah sesuatu yang di anjurkan Nabi. Sehubungan dengan ini Nabi menyatakan sesuai dengan hadis berikut ini: 34 ‫ذ‬ٝ‫اّظشٗى٘خبرَبٍِ حذ‬ Artinya:“Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi,”(Muttafaq „alaih).35 Atas dasar hadis di atas Lembaga Adat Kluet membuat sebuah keputusan pembatasan jumlah mahar perkawinan. Karena mahar lebih sedikit itu lebih banyak manfaatnya dan tidak menyulitkan para kaum laki-laki bagi yang sudah siap untuk menikah. Hal ini juga sudah sesuai dengan syariat dan tidak melanggar hukum Islam. Di dalam adat kluet pembatasan mahar ini bukan berarti merendahkan hak wanita tetapi untuk menjaga marwah wanita tersebut. Sehingga kaum wanita masih mempunyai hak atas dirinya dan tidak semena-mena laki-laki terhadap dia. Dan hal ini atas dasar persetujuan kedua belah pihak keluarga masing-masing.36. Hal tersebut sudah dijalankan sejak tahun 1978 meski pun sekarang zaman sudah modern. Di sana dalam penentuan jumlah atau kadar mahar harus sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh adat dengan tujuan supaya kaum laki-laki tidak diberatkan dalam memberikan mahar kepada kaum perempuan.

33

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.32. 34 Wawancara dengan Mukrijal, Mukim Perdamaian, pada tanggal 25 Juli 2016. 35 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj. Ahmad Khotib,...595-597. 36 Wawancara dengan Mukrijal, Mukim Perdamaian, pada tanggal 25 Juli 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


189

2. Aspek Ekonomi Dalam penetapan mahar aspek ekonomi juga memiliki peran penting, terutama dalam hal penentuan standar atau jumlahnya. Mahar yang ditetapkan dalam masyarakat kecamatan Kluet Timur tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Aceh senilai 2 mayam (6,6 gram) hal ini merupakan salah satu faktor mempertimbangkan status ekonomi masyarakat yang rata-rata masih berada di tingkatan menengah kebawah. Dengan demikian orang-orang yang memiliki tingkatan ekonomi rendah dapat menikah tanpa merasa terbebani dengan mahar yang akan diberikan kepada calon istrinya. Sehingga tidak ada laki-laki ataupun wanita yang telah siap untuk menikah membujang hanya karena disebabkan hal tersebut. 37 Dengan kata lain dalam penetapan pembatasan jumlah mahar tersebut dengan tujuan untuk tidak mempersulit terwujudnya pernikahan dan membebani laki-laki yang di karena ketidak mampuan laki-laki untuk memenuhi permintaan jumlah yang besar. Karena di sana kondisi kemamapuan perekonomian manusia menengah kebawah jadi perlu diperhatikan dan setiap manusia itu tidak sama kondisi perekonomiannya serta tidak bisa dipungkiri juga mereka berbeda-beda dalam hal pendapatan, kebiasaan, tradisi dan semisalnya. Jadi, didapat pahami bahwa, salah satu aspek yang melatarbelakangi adat pembatasan mahar di Kluet Timur, yaitu pegawai adat dan pegawai hukum menetapkan berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat, agar tidak menyulitkan pihak laki-lakinya untuk memberikan mahar atau (jenamu). Meskipun pada umumnya di Aceh dalam menentukan jumlah mahar berlomba-lomba dengan berjumlah yang sangat tinggi serta tidak memperhatikan kondisi atau keadaan lakilakinya. Jika perempuan tersebut telah memenuhi kriteria wanita yang berstatus sosial dan berpendidikan tinggi di gampong tersebut maka harus memberikan jumlah mahar yang tinggi sesuai dengan permintaan wanita tersebut atau orang tuanya. 3.Aspek Sosial Penetapan standar mahar dengan nilai yang disamaratakan dalam praktek masyarakat Kluet Timur selain mempertimbangkan faktor ekonomi juga memiliki tujuan untuk menghilangkan pembedaan dalam status sosial, sehingga tidak ada yang merasa ditinggikan ataupun

37

Wawancara dengan Sudirman, Tuha Peut Gampong Durian Kawan, pada tanggal 24 Juli 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


190

sebaliknya. Baik itu dari segi kecantikan, pendidikan, sosial dan hal-hal lainnya yang bisa menimbulkan kesenjangan dalam bermasyarakat terutama untuk mengukur tingkatan mahar seorang wanita.38 Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dihadapkan kepada masalah sosial yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Masalah sosial ini timbul sebagai akibat dari hubungannya dengan sesama manusia lainnya dan akibat tingkah lakunya. Masalah sosial ini tidaklah sama antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya karena adanya perbedaan dalam tingkat perkembangan kebudayaannya, sifat kependudukannya dan hal lainnya. Begitu pula halnya masalahmasalah sosial biasanya dimulai oleh para ahli, para cendikiawan, pemimpin agama, tokoh-tokoh masyatakat, dan oleh warga masyarakat yang langsung merasakan akibat-akibat yang merugikan dan kondisi objektif yang ada tersebut. Kondisi yang ada di situ menjadi masalahmasalah sosial jika dapat mempengaruhi sebagian besar warganya.39 Masyarakat tidak lepas dari masalah sosial begitu pula yang terjadi di daerah Kluet agar tidak terjadi kecemburuan sosial tersebut maka pegawai adat membuat aturan mengenai pembatasan mahar wanita itu di sama ratakan tidak ada yang merasa di tinggikan dan begitu pula sebaliknya. Dengan adanya peraturan ini masyarakat yang miskin atau tidak mampu tidak merasa minder atau di rendahkan status sosialnya. Seperti halnya yang terjadi pada pasangan Nova Yanti dan Indra, pihak laki-lakinya memberikan mahar 15 mayam dan ketika pihak keluarga datang melamar ke rumah perempuan tersebut, sebelum terjadinya penyerahan mahar pegawai adat memberi tahu langsung terlebih dahulu kepada pihak keluarga laki-laki bahwasannya dalam adat Kluet khususnya kecamatan Kluet Timur pemberian mahar biasanya hanya 2 mayam saja, dan jika laki-lakinya berkemampuan memberi lebih bolehboleh saja tidak ada larangan dalam adat, tetapi selebihnya itu dianggap hanya sebagai hadiah dan dalam pengucapan akad tetap 2 (6,6 gram) mayam saja. Dan dalam acara pelamaran tersebut pihak keluarga lakilakinya langsung menjawab, bahwasannya dia setuju. Setelah penulis

38 Wawancara dengan Hamzah, Tokoh Adat Gampong Durian Kawan, pada tanggal 24 Juli 2016. 39 Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori & Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm.6-7.



191

meneliti, selama ini masyarakat di kecamatan Kluet Timur menerima terhadap peraturan tersebut.40 4. Aspek Budaya Dengan begitu, disamping faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya budaya tidak luput dari perhatian lembaga adat Kluet Timur dalam menetapkan mahar untuk wanita yang berada di daerah kecamatan Kluet Timur. Dengan standar yang telah ditentukan diharapkan kepada para wanita agar memahami bahwa budaya yang telah dijalankan secara mentradisi merupakan suatu nilai yang mengandung kebaikan untuk mereka dan hal ini juga berlaku untuk laki-laki.41 Hal ini begitu pula yang berlaku dalam adat istiadat pembatasan jumlah mahar di kecamatan Kluet Timur yaitu harus dipatuhi dan tidak boleh di otak atik oleh orang lain. Dan jika orang Luar daerah kluet Timur ingin meminang perempuan Kluet Timur maka harus mengikuti adat istiadat di sana khususnya masalah penetapan jumlah mahar dalam pernikahan yaitu 2 (6,6 gram) mayam emas, dan jika laki-lakinya mampu memberikan lebih dari 2 (6,6 gram) mayam emas maka yang boleh di akadkan hanya 2 (6.6 gram) mayam saja dan selebihnya dianggap hanya sebagai hadiah semata. Dengan syarat di mintai persetujuan dari pihak laki-laki terlebih dahulu dan begitu pula sebaliknya, jumlah minimalnya di tetapkan tidak boleh kurang dari 2 (6.6 gram) emas. Jika laki-laki atau perempuan melanggar terhadap putusan adat tersebut, maka diancam tidak boleh melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti yang terjadi pada pasangan Leni Darwiyana dan Hendra Yansyah ketika itu pihak laki-laki pergi meminang ke rumah perempuan tersebut dengan membawa mahar berjumlah 1(3,3) mayam emas atau kurang dari jumlah mahar yang telah di tetapkan oleh adat, dan dalam adat Kluet mahar yang dibawa oleh pihak keluarga laki-laki tersebut harus di perlihatkan di depan pegawai adat dan pegawai hukum, untuk memastikan mahar tersebut. Dan dalam kasus ini ternyata maharnya kurang dari 1 (3,3 gram) mayam maka pihak pegawai adat dan pegawai hukum pihak perempuan tidak menerima mahar tersebut karena kurang dari jumlah yang telah di tetapkan dalam adat Kluet. Kemudian salah satu dari pihak keluarga laki-laki kembali pulang untuk memenuhi jumlah mahar tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat Kluet

40

Wawancara dengan Sudirman, Tuha Peut Gampong Durian Kawan, pada tanggal 24 Juli 2016. 41 Wawancara dengan Sudirman, Tuha Peut, pada tanggal 24 Juni 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


192

Timur biasanya yaitu berjumlah 2 (6,6 gram) mayam emas. Setelah terpenuhinya jumlah mahar tersebut maka acara pertunangan akan dilanjutkan kembali. Dalam adat Kluet Timur khususnya pemberian mahar tidak boleh di tangguh atau kredit karena menurut masyarakat Kluet timur jika emasnya di tangguh dikhawatirkan mahar tersebut tidak akan dilunasi oleh suaminya kelak. Oleh karena itu, dalam adat istiadat penetapan mahar di Kluet Timur juga, walaupun sudah diberi keringanan jadi jangan pula dimudah-mudahkan atau semena-mena laki-laki terhadap perempuan dalam memberi emas kawin.42 Jadi, dapat dipahami bahwa, dalam adat istiadat Kluet tentang penetapan jumlah mahar tersebut tidak boleh diotak atik oleh siapapun juga. Dan barang siapa melanggarnya akan dikenai ancaman yaitu pernikahannya akan di tunda sampai laki-laki tersebut setuju terhadap putusan pegawai adat Kluet. Setelah penulis meneliti, masyarakat menerima atas penerapan aturan tersebut. Tata Cara Penetapan Jumlah Mahar di Kecamatan Kluet Timur Penetapan mahar adalah penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon mempelai wanita yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah kecil untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar, yang sangat berperan adalah keluarga dari pihak perempuan dan dalam penetapan mahar tersebut sangat jarang sekali pihak keluarga perempuannya menetapkan jumlah yang sangat tinggi. Biasanya dan yang sering terjadi sesuai dengan keikhlasan pihak laki-lakinya. Meskipun mahar tersebut sudah disepakati antara kedua belah pihak secara resmi, namun ketika dalam peng akadannya berbeda dari yang sudah disepakati tadi. Karena dalam adat Kluet Timur khususnya, jika mempelai laki-laki memberikan lebih dari 2 mayam dan sudah disetujui antara kedua belah pihak maka yang diperlihatkan pada saat akan nikah hanya 2 (6,6 gram) mayam emas saja. Hal ini sesuai dengan adat istiadat Kluet Timur yang telah mentradisi dan

42

Wawancara dengan Darmawati, Tokoh Adat Perempuan Gampong durian Kawan, pada tanggal 20 Juli 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


193

dijalankan dari sejak tahun 1978 . 43 Maka dari itu jelaslah bahwa di dalam penetapan mahar wanita di kecamatan Kluet Timur, meskipun mahar tersebut sudah disepakati secara kekeluargaan di samping itu adat juga sangat berpengaruh atas penetapan mahar wanita. Sebelum penulis menguraikan tentang pelaksanaan tentang penetapan mahar, penulis ingin menggambarkan tata cara pelaksanaan perkawinan masyarakat Kluet yang di dalamnya akan diuraikan tentang penetapan mahar sebagaimana yang ada dalam adat istiadat masyarakat Kluet Timur. Biasanya dalam setiap peristiwa penting mengenai kekerabatan di masyarakat seperti halnya perkawinan akan menggelar pesta atau Walimah. Khususnya dalam pelaksanaan budaya perkawinan masyarakat Kluet terdapat beberapa sistematika yang biasanya di lakukan sebagai berikut: 1. Kusik di Tepian atau Risik, Risiak, Bisiek (bisik di tepi sungai) Seorang pemuda jika sudah berusia aqil baligh dan sudah saatnya berumah tangga, maka orang tuanyalah yang mencari jodoh sebagai pasangan hidupnya berumah tangga. Oleh orang tua pemuda melalui salah seorang anggota keluarga atau oleh nenek atau paman atau anak paman ditentukan pilihan jodoh yang cocok untuk anaknya dengan pilihan pertama kali kerabat sekampung. Jika pilihan sudah ditemukan maka diberi tahukan kepada anaknya untuk mendapatkan persetujuan. Upaya pertama yang dilakukan adalah membicarakan secara bisik-bisik dengan keluarga anak gadis. Biasanya pembicaraan ini dilakukan di tepi sungai sambil nyuci atau memancing. Oleh karena itu di katakan bisikbisik di tepi sungai. Adapun inti pembicaraan kusik di tepian tersebut nenek pemuda tersebut menanyakan kepada paman gadis apakah gadis tersebut sudah boleh untuk berumah tangga atau belum. Kemudian pamannya menanyakan terlebih dahulu kepada orang tuanya, dan meminta persetujuan kepada gadis tersebut . Selanjutnya paman anak

43

Wawancara dengan Amiruddin, Tokoh Adat Gampong Durian Kawan, pada tanggal 27 Juli 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


194

gadis menyampaikan kabar dari keluarga gadis tersebut kepada keluarga atau nenek pemudanya.44 2. Kusik di Halaman (Bisik di Halaman) Setelah mendapat kabar dari keluarga anak gadis, maka keluarga anak muda mengunjungi rumah orang tua anak gadis untuk memperoleh kepastian. Dimasa lalu kunjungan ini berlangsung di halaman rumah, itu sebabnya disebut kusik di halaman. Kusik ini sebagai lanjutan dari kusikan tepian. Yaitu disebut kusik di halaman dalam prakteknya dapat dilakukan ditempat lain sesuai dengan kesepakatan, sama halnya kusik dalam arti berbisik, pelaksanaan juga dilakukan secara terang-terangan. Dalam acara kusik di halaman yang berbicara dari pihak pemuda adalah paman (mamo) pemuda dan dari pihak anak gadis (beru) dilakukan oleh kakeknya (muan).45 3. Nyusuk (Meminang) Berakhir kusik di halaman dan pembicaraan selanjutnya akan diadakan pada hari yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hari dimaksud adalah hari meminang yang disebut “wari nyusuk” atau lazim juga disebut “kusik dibatang ruang” yang berarti acara itu berlangsung di serambi rumah. Keluarga gadis diwakili oleh ninik mamak “pemamoan”. Kemudian ninik mamak menunjuk seorang yang dituakan dikampung untuk memberitahukan bahwa akan datang ke rumah orang tua gadis untuk meminang. Yang dituakan itu disebut dengan sebutan “teulangke”. Setelah memperoleh jawaban dari pihak keluarga anak gadis maka rombongan ninik mamak dengan ditemani oleh beberapa orang tua gampong menuju rumah anak gadis. Di rumah orang tua anak gadis disambut oleh orang tua wali dan pemamoan serta pemuka gampong yang menjadi juru bicara dalam pertemuan itu adalah ninik mamak dari kedua belah pihak. Adapun inti dari pembicaraan mamo pemuda dan mamo anak beru yaitu untuk mengikat janji dan menentukan kapan pihak laki-laki kembali untuk mobokon tando (tanda tunangan)

44

Wawancara dengan Aminah, Ibuk PKK Gampong paya dapur, pada tanggal

30 Juli 2016. 45

Wawancara dengan Darmawati, Ibuk keuchik Gampong Durian Kawan, pada tanggal 30 Juli 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


195

beserta pihak laki-laki juga bertanya kepada pihak keluarga perempuan tersebut, berapa emas (bentang pagar) biasanya dalam adat, dan pihak perempuan menjawab seperti biasanya cukup dengan 2 bentang pagar saja. Pada hari nyusuk ini, sekaligus juga pihak laki-laki bertanya kepada pihak keluarga perempuan kapan mereka kembali lagi untuk menentukan hari peresmiannya.46 Di samping itu, masalah mahar di kecamatan Kluet Timur telah di atur sejak tahun 1978 berdasarkan keputusan musyawarah adat masyarakat Kluet Timur disepakati bersama mahar tidak boleh lebih dari 8 mayam dan serendah-rendahnya 2 mayam emas. Meskipun di katakan setinggi-tingginya 8 manyam, namun kebiasaan adat khususnya di kecamatan Kluet Timur adalah cukup dengan 2 mayam emas saja tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Dalam pemberian mahar, jika calon mempelai laki-laki mampu dan sudah disepakati memberikan lebih dari 2 mayam (6,6 gram) misalnya 10 mayam maka pegawai adat, pegawai hukumnya akan menyampaikan kepada pihak laki-laki yang diakadkan tetap hanya 2 mayam (6,6) saja, selain dari pada itu dianggap sebagai hadiah semata, dan hal ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, dengan ketentuan harus disetujui oleh pihak laki-laki. Ketentuan tersebut tidak boleh di ganggu gugat oleh siapapun, sebagaimana yang telah ditetapkan adat Kluet biasanya serta tidak memandang tinggi rendah pendidikan, status sosial, kecantikan dan lain sebagainya dimata adat Kluet tetap sama. Barang siapa melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi adat yaitu dapat cemoohan atau jadi bahan buah bibir orang gampong keluarga pihak perempuan tersebut.47 Mengenai perlengkapan isi kamar biasanya yang telah berlaku khususnya di Aceh pada umumnya ialah tanggung jawab pihak mempelai laki-laki serta diberikan uang hangus. Lain hal nya adat kecamatan kluet timur perlengkapan kamar tanggung jawab pihak perempuan dan sesuai dengan kemampuan pihak perempuan saja. Dalam praktek adat masyarakat Kluet Timur juga tidak mengenal adanya istilah uang hangus. Yang ada hanya lah apabila anak si A (wanita) menikah dengan 46

Wawancara dengan Keuchik Durian Kawan, pada tanggal 21 Juli 2016. Wawancara dengan Sudirman, Tuha Peut Gampong Durian Kawan, pada tanggal 29 Juli 2016. 47



196

anak si B (laki-laki) dan acara walimah nya di adakan di rumah si wanita tersebut maka laki-lakinya memberikan uang dengan niat untuk membantu meringankan beban pihak si wanita.48 Dan jika pihak laki-laki ingin membantu pihak perempuan dengan memberikan uang seikhlasnya boleh-boleh saja tetapi hal itu di anggap hanya sebagai hadiah saja bukan seperti biasa yang dilakukan oleh adat masyarakat Aceh pada umumnya. Hal ini berdasarkan peraturan adat kecamatan Kluet Timur yaitu hasil Musyawarah adat masyarakat Kluet Timur ayat 2 syarat-syarat menandai/ meminang huruf e yang bunyi nya “ menentukan uang hangus dalam bentuk apapun dilarang” Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas mengenai adat pemberian mahar di kecamatan Kluet Timur dapat kita simpulkan bahwa mereka masih sangat menjujung tinggi adatnya, dan tidak memberatkan pihak laki-laki untuk memenuhi mahar perempuan di sana. Maka langkah berikutnya adalah dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan tunangan “metunangan”. kebiasaan bertunangan dewasa ini sudah jarang dilakukan berdasarkan pertimbangan efisien saja dari segi waktu dan juga ekonomis. Kegiatan tunangan berlangsung terutama pada masa lalu, merupakan suatu keharusan untuk mengadakan ikatan pertunangan yang disebut “metunangan” atau disebut juga “moboko tando” atau disebut juga “kalang batang”. 4. Mobokon Tando (Tanda Tunangan) Setelah jumlah mahar sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka sesuai dengan jadwal yang sudah di sepakati pihak keluarga pemuda beserta orang tua gampong, Keucik, Teungku, Tuha Pheut, Ketua Pemuda, Kepala Lorong, tokoh adat beserta sanak keluarga lainnya untuk berkunjung kerumah orang tua anak gadis untuk membawa tanda tunangan yang disebut “mobokon tando” atau disebut juga “kalang batang”, dan begitu pula sebaliknya yang menerima dari pihak perempuannya. Biasanya acara ini berlangsung dipagi hari sekira pukul 10:00 pagi. Rombongan membawa seperangkat bawaan antara lain membawakan mahar atau emas yang dibungkus di dalam kertas dan

48

Wawancara dengan Hamzah, Tokoh Adat Gampong Durian Kawan, pada tanggal 28 Juni 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


197

dimasukkan kedalam cerana yang kemudian dibungkus dengan sehelai kain batik berwarna merah yang bersulamkan benang emas dan “bate meukuto” yang berisi sirih untuk diserahkan kepada keluarga anak gadis. Sebagai balasannya kepada pihak keluarga pemuda diserahkan sirih dalam bate “cerano” Dalam adat Kluet terdapat dalam ikatan pertunangan yang di kenal dengan istilah “mengikat pagar” pagar tersebut ada 1 bentang dan ada 2 bentang supaya jangan dimasuki kambing tanaman tersebut. Waktu masa tunggu tunangan ada setengah tahun dan paling lama selama satu tahun, hal ini sangat tergantung pada kesiapan dan kesepakatan para pihak juga dalam adat Kluet dilarang hidup serumah sebelum berlangsungnya peresmian atau walimah di sebut dengan istilah nikah gantung .49 Sebelumnya sudah disebutkan bahwa tunangan selalu diiringi dengan membawa sirih dan pinang debagai simbul yang menyertai acara tunangan, bahkan dalam masyarakat Aceh pada umumnya sirih juga dijadikan tanda ikatan tunangan “ranup kong haba” sama halnya dengan suku Kluet dalam acara tunangan juga membawa sirih selain masih ditambah dengan simbul lainnya berupa menandai pohon kelapa sebagai penguat ikatan pertunangan. Janji tunangan berarti para pihak wajib mematuhi perjanjian yang sudah disepakati dengan sungguh-sungguh, serta diberi sanksi jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Dalam upacara tunangan, maka yang menjadi juru bicara dari masing-masing pihak adalah pegawai adat atau pegawai hukum dari pihak pemuda dan begitu pula dari pihak perempuan. Sapaan di awali dari pihak tamu kemudian dijawab oleh tuan rumah yang biasanya diwakili oleh seseorang yang pandai bertutur sapa. Semua perlengkapan mobokon tando (tanda tunangan) kemudian diserahkan kepada pihak perempuan, sebaliknya pihak perempuan juga menyerahkan sirih yang sudah tersusun di dalam batee (cerana) sebagai balasannya kepada pihak keluarga pemuda. Penyerahan

49

Wawancara dengan Nur Hayati, Ibuk PKK Gampong Durian Kawan, pada tanggal 30 Juni 2016. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


198

ini harus dihadiri pemangku adat, yaitu Keuchik, teungku, tokoh adat beserta sanak keluarga lainnya dari kedua belah pihak, baik calon pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Dan pada saat acara penyerahan tersebut dipimpin oleh seorang juru bicara yang berpidato secara adat, kemudian disambut pidato adat dari pihak laki-laki. Selesainya acara adat bertunangan pihak keluarga perempuan telah mempersiapkan keunduri sedikit sesuai dengan kemampuan pihak keluarga calon mempelai perempuannya.50 Tinjauan Fikih terhadap Praktek Pembatasan Mahar di Kecamatan Kluet Timur Sebagaimana praktek pembatasan mahar ketika akad yang di tetapkan oleh musyawarah rakyat di Suaq Bakung, 22 November 1978 kecamatan Kluet Selatan. Yang di hadiri oleh Minduk sebagai kepala Mukim Jaya, Marah Sudah sebagai kepala Mukim Kandang, T. Raja Ansari sebagai kepala Mukim Perdamaian, Marah Salim sebagai kepala Mukim Makmur, dan M. Syam sebagai kepala Mukim Utama. Yang khususnya masalah pembatasan jumlah mahar bab V Adat pasal 1 adat perkawinan ayat 2 huruf d dalam menentukan/menetapkan mas kawin tidak boleh lebih dari delapan mayam, serendah-rendahnya sebanyak dua manyam. Hal ini telah menjadi patokan atau aturan adat yang di jalani oleh masyarakat Kluet semenjak tahun 1978 sampai sekarang.51 Meskipun adat tersebut telah menetapkan tidak boleh lebih dari 2 (6,6 gram) mayam namun jika pihak laki-lakinya ingin memberikan maharnya (jenamu) lebih dari 2 (6,6 gram) mayam sebagai penghormatan atau membantu perempuan tersebut boleh-boleh saja, tetapi selebihnya tersebut di anggap sebagai hadiah yang di ucapkan ketika akad hanya 2 (6,6 gram) mayam saja hal ini juga atas dasar persetujuan kedua belah pihak keluarga. Adapun dasar penetapan adat pembatasan mahar di Kluet ini yaitu untuk menjaga kemaslahatan agar tidak terjadinya kecemburuan

50 Wawancara dengan Aminah, Ibuk PKK GampongPaya Dapur, pada tanggal 29 Juni 2016. 51 Wawancara dengan Mukrijal, Mukim Perdamaian, pada tanggal 25 Juli 2016.



199

sosial dan selain itu juga supaya tidak mempersulit pihak laki-laki dan untuk menghindari pemuda pemudi membujang tua.52 Dan mengenai status mahar tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwasanya di dalam Islam memberi mahar kepada calon istri berdasarkan ketulusan hati laki-laki dan perempuannya dan tidak ada paksaan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa‟ ayat 4 yang bunyinya:                Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa‟:4) Ayat di atas menjelaskan pada kata “nihlah” bahwa seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada perempuan sebagai suatu keharusan dan secara suka rela. Sebagaimana jika ia memberikan ”manihah “ (kambing yang dimanfaatkan susunya) ataupun hadiah dengan penuh kerelaan, maka begitu pula pada kewajiban mahar pada perempuan. 53 Oleh karena itu, dari penjelasan ayat al-Quran di atas dapat dipahami bahwasanya mengenai pemberian mahar kepada perempuan hukumnya wajib dan harus berdasar kesuka relaan, ikhlas, tulus dan tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup sehingga mas kawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

52

Wawancara dengan Sudirman, Tuha Peut Gampong Durian Kawan, pada tanggal 29 Juli 2016. 53

Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. „Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2009), hlm. 8. http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


200

Dengan demikian, di dalam Islam juga tidak menentukan secara pasti mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar yang harus diberikan kepada calon istri tetapi tergantung kepada kemampuan calon suami. Apabila pemberian tersebut di berikan dengan harta yang lebih banyak dan berdasarkan keikhlasan maka itu lebih baik. Dan jika mahar diberikan dalam berjumlah banyak kemudian kamu menceraikannya, maka ia tidak boleh mengambil mahar yang pernah diberikan sebelumnya sedikitpun. Sekalipun maharnya itu dalam ukuran qinthar (jumlah besar) dari harta, karena dalam Islam tidak ada batasan jumlah maksimal mahar yang harus diberikan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat anNisa‟ ayat 20.                   Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” Di dalam ayat ini terdapat dalil dibolehkannya mahar dengan harta yang banyak. Dahulu, „Umar bin al-Khaththab melarang mahar yang banyak, kemudian beliau menarik kembali larangannya. Al-Hafiz Abu Ya‟la mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Khaisamah. Telah menceritakan kepada kami Ya‟qub inbu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami ayahku. dari Ibnu Ishaq. telah mrnceritakan kepadaku Muhammad ibnu Abdur Rahman, dari Khalid ibnu Sa‟id, dari Masruq yang mengatakan bahwa Khalifah Umar ibnul Khaththab menaiki mimbar Rasulullah Saw. Kemudian berkata, “ Hai manusia, mengapa kalian berbanyak-banyak dalam mengeluarkan maskawin untuk wanita, padahal dahulu Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya membayar maskawin mereka di antara sesama mereka hanya empat ratus dirham atau kurang dari itu. Seandainya memperbanyak maskawin merupakan http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


201

ketakwaan di sisi Allah atau suatu kemuliaan, niscaya kalian tidak akan dapat mendahului mereka dalam hal ini. Sekarang aku benar-benar akan mempermaklumatkan, hendaknya seorang lelaki jangan membayar maskawin kepada seorang wanita dalam jumlah lebih dari empat ratus dirham.” Masruq melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Khalifah „Umar turun dari mimbarnya, tetapi ada seorang wanita dari kalangan Quraisy mencegatnya dan mengatakan kepadanya, “Wahai Amirul Mu‟minin, engkau melarang orang-orang melebihi empat ratus dirham dalam maskawin mereka?” Khalifah „Umar menjawab, “Ya.” Wanita itu berkata. “ Tidakkah engkau mendengar apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam al-Quran?” Khalifah „Umar bertanya, “Ayat manakah yang engkau maksudkan?” Wanita itu menjawab, “Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Allah SWT. telah berfirman: “sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak” (anNisa‟:20), hingga akhir ayat.” Maka Khalifah „Umar berkata. “kemudian Khalifah „Umar kembali menaiki mimbar, dan berkata. “Hai manusia sekalian sesungguhnya aku telah melarang kalian melebihi empat ratus dirham dalam membayar maskawin wanita. Sekarang barang siapa yang ingin memberi mahar dari hartanya menurut apa yang disukainya, ia boleh melakukannya.”Abu Ya‟la mengatakan, “Menurut dugaan kuatku, „Umar ra. Mengatakan, “barang siapa yang suka rela (memberi mahar dalam jumlah yang lebih dari empat ratus dirham), ia boleh melakukannya.” Sanad asar ini dinilai jayyid (baik) lagi kuat.54 Penutup 1. Aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang di tetapkan oleh lembaga adat masyarakat Kluet Timur di lihat dari beberapa aspek yaitu aspek agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan sebagai pengatur keadilan dan ketentraman masyarakat dapat di wujudkan. Praktek pembatasan mahar tersebut telah di jalankan sejak tahun 1978 hingga sekarang. Adapun pembatasan jumlah

54

Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2,...hlm. 34.



2.

202

mahar tersebut tidak boleh kurang dari 2 mayam dan tidak boleh lebih dari 2 mayam ketika pengakadannya. Jika pihak laki-laki berkemampuan memberi lebih boleh-boleh saja dan tidak ada larangan dari aturan adat Kluet, tetapi mahar tersebut disembunyikan dan tidak diumumkan di anggap hanya sebagai hadiah saja dengan syarat atas persetujuan kedua belah pihak keluarga. Tinjauan fikih terhadap pembatasan jumlah mahar tersebut ialah hukumnya keji dan tidak terpuji. Jika pembatasan pemberian mahar tersebut berdasarkan keterpaksaan, tidak ikhlas dan di dalamnya ada unsur kebohongan maka hukumnya tidak boleh. Karena telah mendzalimi calon suami. Dan dalam Islam tidak ada pembatasan secara pasti mengenai jumlah maksimal dan minimal mahar tetapi sesuai dengan kemampuan calon suaminya.

Daftar Pustaka Al-Quran dan Terjemahannya, terj. Yayasan Penyelenggara Al-Quran, PT Mizan Pustaka, 2010. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011. Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2008. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. Abdul Qadir Mansur, Buku Pintar Fikih Wanita, Tangerang: Zaman, 2005. Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, terj. M. „Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2009. Amir Syarifuddin , Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. ............................, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraja, 2006. Al Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Abu Daud, Jakarta: Pustakazzam, 2007. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cet. VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.



203

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I, Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001. Cholid Nurbuka dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, Bandung: PT. Jasa Baru, 2009. Faisal bin Abd Aziz, Nailul Authar (Himpunan Hadis-Hadis Hukum), Jilid 5, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 2001. Ibnu Rusd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Jakarta timur:Ak Barmedia, 2013. Ibnu Mandhur, al-Ifriqy Lisan Arab, Dar Shadir, Cet. Tahun 1958 M/ 1375 H, Jld. V, hlm. 184, dan lihat Luis Makluf, al-Munjid Filughah Wa al-Alam, Dar al-Masriq Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, Jakarta: GemaInsani,2013. Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (terj. Ahmad Khotib), Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media, 2003. M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, Cet.1, Jakarta: Lentera Hati, 2000. Muhammad Nashruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa‟I Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. ............., Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 1(terj. Tajuddin Arif dkk), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Munandar Soelaeman, Ilmu Sosial Dasar Teori & Konsep Ilmu sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006. Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi‟, kado penikahan, Pustaka Al Kausar, Cet. III, 1424 H/ 2003), hlm. 35-36, Lihat Wahbah Az-zuhaili, alFiqh Islam Wa adillatuh,juz. VII, Dar al-Fikr, Mesir, Cet. Tahun 1989 M/ 1409 H, hlm.251, dan lihat Ibn”Abidin, Hasyiah Radd al-Mukhtar, Juz. III, Syirkah Maktabah Wamatba‟ah Mustafa al-Baby al-Halaby Wa auladuh, Mesir. Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nadia Foundation, 2004. Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fikih Wanita, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2012. Syaikh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2006. .........., Tafsir Al-Ahkam, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006. Situs resmi tentang kabupaten Aceh Selatan diakses padaTanggal 26 Juli 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Selatan http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah


204

Situs Resmi Kabupaten Aceh Selatan di akses pada tanggal 27 Juni 2016 dari situs https://id.wikipedia.org/wiki/kluet_Timur_Aceh_Selatan. Sumber data dari Koordinator Statistik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Soerjono Soekanto, Pengan Penelitian Hukum. Cet III, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986. Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Amzah, 2009. Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010. Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Waadillatuhu, Jilid 9 Jakarta: Gema Insani, 2007. Yusuf Al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa kontemporer jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 1995.


Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur Burhanuddin A. Gani Ainun Hayati Fakultas Syari ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Recommend Documents