PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI
Oleh :
TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2 Magister Kenotariatan
YUSNIDAR RACHMAN, SH B4B 004 200
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2006
i
LEMBAR PERSETUJUAN
PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI
Disusun Oleh :
YUSNIDAR RACHMAN, SH B4B 004 200
Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Prof. H. Abdullah Kelib, SH NIP : 130 354 857
H. Mulyadi, SH. MS NIP : 130 529 429
ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI
Disusun Oleh :
YUSNIDAR RACHMAN, SH B4B 004 200
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 19 Agustus 2006 dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima
Tesis ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Mengetahui ; Dosen pembimbing
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Prof. H. Abdullah Kelib, SH NIP.130 354 857
H. Mulyadi, S.H., M.S NIP. 130 529 429
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Semarang, 19 Agustus 2006 Penulis,
Yusnidar Rachman, SH
iv
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan mengucap hamdallah, karena tidak ada kata yang patut penulis ucapkan atas rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang sehingga dengan perkenan-Nya jualah diberikan segenap kemampuan dan kekuatan kepada makhluk-Nya untuk menjalankan fungsinya di dunia ini. Sholawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi pemimpin dan penyampai hidayah kepada umat manusia di muka bumi. Hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “PEMBATALAN PERKAWINAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI” Tesis
ini
bertujuan
untuk
memenuhi
salah
satu
syarat
dalam
menyelesaikan studi pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa tesis yang penulis selesaikan ini adalah jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan dan kejanggalan. Hal ini sepenuhnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam hal waktu, data dan bahan bacaan.
v
Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga (Mamah, Abah, Mas Yose dan Nita) yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan terbesar kepada penulis selama ini. Khusus kepada Bang Iwan, semoga cita-cita kita untuk menjalani kehidupan bersama serta menjadi notaris yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah disegerakan oleh Allah SWT. Untuk teman-teman angkatan tahun 2004, khususnya teman-teman kelas A, terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama menempuh studi di Magister Kenotariatan. Untuk teman-teman kos dan teman-teman lain dimanapun berada, terima kasih atas perhatian dan dukungannya hingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.
Bapak H. Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2.
Bapak Soeryono Soekanto, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3.
Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, Dosen Pembimbing Utama tesis yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar mengarahkan dan membantu demi kelancaran penyusunan tesis ini.
4.
Bapak Zubaidi, SH, MHum, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dengan penuh kesabaran. Seluruh dosen pengajar, atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan para staf bagian
vi
pengajaran, yang telah dengan sabar membantu dan melayani urusan akademik penulis selama ini. 5.
Bapak Drs. Ahmad Muharor , di Pengadilan Agama Slawi
6.
Bapak Drs. Bahrudin, Msi, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna.
7.
Bapak Irawan Harahap, SH, MKn yang selama ini menjadi sahabat penulis dalam berdiskusi dan bertukar pikiran. Akhirnya, penulis hanya berdoa semoga amal dan kebaikan Bapak- bapak
sekalian mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan baik secara sengaja ataupun tidak yang telah penulis perbuat. Penulis berharap, karya tulis yang sangat sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari siapapun yang membaca tesis ini demi sebuah tambahan wawasan dan keilmuan, sehingga di kemudian hari penulis dapat mengevaluasi diri. Wassalamualaikum Wr.Wb. Semarang, 19 Agustus 2006 Penulis,
Yusnidar Rachman, SH
vii
ABSTRAK
Ketentuan dalam hukum mengharuskan perkawinan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, termasuk didalamnya telah diketahuinya kebenaran identitas diri oleh masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw., serta mengetahui akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga. Permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus diatas bermula dari diketahuinya status Tergugat yang ternyata ketika menikah dengan Penggugat menggunakan identitas diri yang tidak benar dan masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Kenyataan tersebut merupakan bukti tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang mengakibatkan perkawinan itu dapat dimohonkan pembatalan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan sifat hukum, khususnya hukum perkawinan dalam hal ini mengenai pembatalan perkawinan yang sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Melalui penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa pada proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. telah terjadi hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan, karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mengenai status dirinya yang bertentangan dengan syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya kesepakan dan tidak adanya paksaan. Adanya pembatalan perkawinan tersebut memberikan akibat hukum bagi harta suami istri, Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik yang dalam karya tulis ini adalah Penggugat, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga. Sedangkan bagi Pihak Ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri tersebut. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
viii
ABSTRACT
The certainly in law requires the marriage to be performed in advance to meet the require ments and rules of the marriage that should be fulfilled is a deal between all sides which wish to establish a marriage, including having been known the self –identity truth by each side in it. This research intends to recognize the process of the marriage implementation proposing a cancellation in Slawi Religious Court No.59/Pdt.G/2005/PA.Slw.,and to know the relationship with the third side. The proposal of the marriage cancellation in the case above is started from being known the Accused status in which as getting married with the Accuser uses incorrect self-identity and is still tied in a marriage with other side. This reality is a proof for not being met one of the marriage requirements making the marriage to be capable of being proposing the cancellation. Such things as mentioned above becomes the background of this Thesis by using empirical juridical approach, an approach to the law issue, particularly the marriage law, in which in this case concerning to the marriage cancellation appropriate to the reality in public. Through this research, it can be concluded that to the marriage implementation proposing a cancellation in Slawi Religious Court No. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. has occurred something that may be become a reason to perform the marriage cancellation. Due to having occured a deception done by the Accused to the Accuser concerning to his self-status contradicting with the marriage requirement, namely there being an agreement and there not being any force. The marriage cancellation provides a law impact for the property of the couples. Principally, the altogether property obtained during the marriage becomes collective property. The effect of the cancellation marriage may not suffer any side having a good will called the Accuser in this thesis, even for the side having a bad will should be responsible for any damages including the interest. Meanwhile, for the Third Side who has a good will to the marriage cancellation does not have any impact. Hence, the whole civil action or the bond experienced by the couple before the marriage cancellation stays prevailing, and it should be performed by the couple. Keywords: The Marriage Cancellatin, The Impact Of The Marriage Cancellation Law
ix
DAFTAR ISI HALAMAN HALAMAN JUDUL ................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... iii PERNYATAAN .......................................................................................... iv KATA PENGANTAR................................................................................. v ABSTRAK .................................................................................................. viii ABSTRACT ................................................................................................ ix DAFTAR ISI ............................................................................................... x BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ................................................................. 1 A.
Latar Belakang Masalah................................................. 1
B.
Perumusan Masalah ....................................................... 6
C.
Tujuan Penelitian ........................................................... 7
D.
Manfaat Penelitian ........................................................ 8
E.
Sistematika Penulisan ................................................... 9
TINJAUAN PUSTAKA......................................................... 11 A.
Tinjauan Umum tentang Perkawinan ............................ 11 1. Pengertian Perkawinan ............................................ 11 2. Tujuan dan Asas Perkawinan ................................... 16 3. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan.......................... 22
x
B.
Pengaturan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .................... 28
C.
Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan ........ 30 1. Menurut Hukum Islam............................................ 3o 2. Menurut Hukum Islam ........................................... 34 3. Menurut Undang-Undang Perkawinan ................... 36
D.
Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .................................................................... 38
E.
Akibat hukum pembatalan perkawinan.......................... 40 1.
Terhadap Anak ....................................................... 40
2.
Terhadap HartaYang diperoleh selama Perkawinan ............................................................ 41
3.
Terhadap Pihak Ketiga ........................................... 45
BAB III. METODE PENELITIAN........................................................... 47 A. Metode Pendekatan ............................................................ 47 B. Spesifikasi Penelitian ......................................................... 48 C. Lokasi Penelitian ................................................................ 49 D. Sumber Data ....................................................................... 49 E.
Populasi dan Sampel .......................................................... 51
F.
Metode Analisis Data ......................................................... 52
xi
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................... 53 A.
Proses Pelaksanaan Perkawinan yang dimohonkan Pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor 59/Pdt.G/2005/PA.Slw ...................................................... 53
B.
Akibat Hukum Terhadap Harta Yang Diperoleh Selam Masa Perkawinan Dan Hubungannya Dengan Pihak Ketiga ......................................................... 70
BAB V
PENUTUP .................................................................................. 75 5.1 Kesimpulan.......................................................................... 75 5.2 Saran .................................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu wujud kebesaran Allah SWT bagi manusia ciptaannya adalah diciptakannya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan berpasang-pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan isteri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spirituil. Di samping itu perkawinan bukanlah sematamata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.
1
Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan. Salah satu prinsip yang terkandung didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan. Asas kematangan tersebut tercermin pada Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi. Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Dengan
adanya
pencatatan
juga
telah
terjadi
perlindungan
kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan galidzan) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami.Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya1. Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai
1
Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,2006, Hlm.26
3
Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Watjik Saleh berpendapat2: “Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu, maksudnya agar lebih mengetahui dengan jelas identitas dirinya. Bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah kartu tanda Penduduk (KTP) dan surat yang diminta dari Kepala Desa atau Kantor Kelurahan setempat dimana perkawinan akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Bila dicermati, adanya kewajiban suatu perkawinan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan surat keterangan tentang status diri sebenarnya merupakan aplikasi dari adanya pelaksanaan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masingmasing calon. Menjadi sebuah persoalan tersendiri bila surat keterangan yang digunakan adalah tidak benar baik dari cara memperoleh maupun isi
2
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 19
4
yang tertuang. Adanya perbedaan fakta antara yang tertera pada surat keterangan dengan yang ada pada kenyataan merupakan bentuk tidak terpenuhinya syarat perkawinan yang dapat merugikan pihak yang lain. Bila dicermati lebih lanjut keberadaan surat keterangan ini dan identitas diri berkaitan dengan masalah persetujuan kedua calon mempelai yang merupakan syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam prakteknya setelah terpenuhi syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan lain yang juga sudah ditentukan terkadang diabaikan, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan perkawinannya dibatalkan. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang dijadikan bukti adalah pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama di Slawi yang berawal dari adanya perkawinan seorang perempuan yang bernama M.H Binti M yang kemudian berkedudukan sebagai Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama A.B Bin I yang pada kasus ini berkedudukan sebagai Tergugat. Pada awalnya sebelum perkawinan dilaksanakan, Penggugat statusnya adalah perawan sedangkan Tergugat mengaku berstatus sebagai duda cerai mati. Namun berselang satu minggu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama R Binti R. Keadaan tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat. Penggugat tidak rela sebagai isteri kedua, oleh karena itu
5
Penggugat mohon untuk dibatalkan pernikahan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah menipu Penggugat karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku berstatus duda ditinggal mati. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian dengan memilih judul Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan
Agama
Slawi
(Studi
Kasus
Perkara
Nomor.
59/Pdt.G/2005/PA.Slw.) yang akan penulis lakukan di wilayah Kabupaten Tegal, Propinsi Jawah Tengah dengan fokus pada Pengadilan Agama Slawi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis hukum dalam tesis ini adalah:
“Pembatalan
Perkawinan
Serta
Akibat
Hukumnya
Di
Pengadilan Agama Slawi.
B. Perumusan Masalah Penulis menyadari bahwa ruang lingkup permasalahan pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya sangat luas. Karenanya penulis akan berusaha untuk melakukan pengkajian
terkait dengan sebab adanya
pembatalan perkawinan serta akibat hukum yang timbul terhadap status Penggugat, Tergugat, harta yang diperoleh serta hubungan dengan pihak ketiga yang terkait dengan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw.
6
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw.? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga?
C. Tujuan Penelitian Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penelitian ini akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Tujuan Khusus a. Untuk
mengetahui
proses
pelaksanaan
perkawinan
yang
dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga. 2. Tujuan Umum a.
Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya, sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal.
7
b.
Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis: 1. Manfaat Praktis. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam usaha penertiban dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan Undangundang. 2. Manfaat Teoritis. a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya. b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama Pengadilan Agama Slawi sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan bagi
8
umat Islam di Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah, lembaga pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum.
E. Sistematika Penulisan Dalam penyusunan tesis dengan judul “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi” ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
Bab II Tinjauan Pustaka Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, syarat sah dan rukun perkawinan. Ditinjau juga mengenai pengaturan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagian terakhir adalah tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan yang mencakup pembatalan perkawinan dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan pada Undangundang Perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan
9
pembatalan perkawinan yang diakhiri dengan akibat hukum adanya pembatalan perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga.. BAB III Metode Penelitian Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode sampling, teknik pengumpulan
data,
termasuk
didalamnya
mengenai
lokasi
penelitian dan subyek penelitian serta terakhir metode analisis data. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan
yang
berisikan
tentang
proses
pelaksanaan
perkawinan yang dimohonkan pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw, pihak yang mengajukan pembatalan dan alasan yang yang mendasari diajukannya pembatalan perkawinan dan akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan hubungannya dengan pihak ketiga. BABV Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa terhadap penelitian dan pembahasan pada bab keempat.
10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 1.
Pengertian Perkawinan Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan al-dammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat ‘an al-wath wa al-‘ aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad3. Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan. Masalah perkawinan dalam Al-Qur’an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan diterangkan secara tafsili/terperinci4. Pokok-pokok hukum perkawinan dalam Al Qur’an diterangkan dalam lebih dari 8 surat, adapun inti hukum perkawinan dicantumkan dalam Al-Qur’an Surat AlBaqarah ayat 221-237 mengenai perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena susuan. Mengenai perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam
3
4
Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989, hlm.29 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 45
11
Al-Qur’an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 yang artinya : ” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan”…. Nabi Muhammad SAW memperkuat Firman Allah di atas dengan bersabda “Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan termasuk golonganku’. (HR.Bukhori-Muslim). Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan. Bermacam-macam pendapat dikemukakan oleh ahli di bidang hukum perkawinan.
Perbedaan
diantara
pendapat-pendapat
itu
tidaklah
memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang di pihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan pengertian perkawinan sebagai acuan teori penelitian yang akan dilaksanakan: a.
Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan5.
b. 5
Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.47
12
inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang6. c.
Al-Malibari
mendefinisikan
perkawinan
sebagai
akad
yang
mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij. d.
Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban7.
e.
Imam Taqiyuddin didalam Kifarat al-Akhyar mendefinisikan nikah sebagai, ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah alwat’(bersetubuh)8.
f.
Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi9.
g. 6
7
8
9
Sedang R. Abdul Djamali dalam bukunya yang berjudul Hukum
Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, t.tp.Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986, Juz IV, hlm 3 Muhammad Abu Zahrah, al-ahwal al- Syakhsiyyah, Qahirah; Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957, hlm 19 Imam Taqiyuddin, Kifarat al-Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar, Bandung; Al-Ma’arif,t.t, Juz II, hlm 36 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, 2004 Hlm. 42
13
Islam, berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum berpendapat bahwa istilah perkawinan menurut hukum Islam adalah nikah atau ziwaj. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam Bahasa Indoensia ada perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seks antara suami isteri, sedangkan “ziwaj” berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah10. h.
Anwar Harjono mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara
seorang
laki-laki
dengan
seorang
perempuan
untuk
membentuk keluarga bahagia11. i.
Wirjono Prodjodikoro berpendapat perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan12.
j.
K. Wantjik Saleh mengungkapkan, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materiil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu seharusnyalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila13.
k.
Ahmad Azhar Basyir dalam sebuah bukunya yang berjudul Hukum
10
R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 77-78. Ibid, Hlm 47 12 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.3. 13 Ibid, Hlm 6 11
14
Perkawinan Islam berpendapat bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT14. l.
Adapun Hilman Hadikusumo menyebutkan perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan15
m. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon goliidhan untuk mentaaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah16. Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah17. Sebagai penutup bagian ini, penulis akan membandingkan dengan pengertian yang ada pada tata tertib kaidah-kaidah yang berlaku
14
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 14 Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm.10 16 Kompilasi Hukum Islam di Indoensia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 1992/1993 17 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 14
15
15
di Indonesia yang terbentuk dalam bentuk kongkretnya disebut Hukum Perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya yang telah berlaku sejak dahulu sampai sekarang. Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalam Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa18. Dari rumusan tersebut diatas jelas bahwa arti perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri”. Dalam perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. 2.
Tujuan dan Asas Perkawinan Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan bila
18
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
16
mendasarkan pada Alqur’an dan hadist dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya19. K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja20. Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama21. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,
19
20 21
Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit Hlm. 13 K. Wantjik Saleh, Op. Cit Hlm. 15 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 68
17
berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah22. Rumusan tujuan perkawinan tersebut dapat diperinci sebagai berikut a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan
perkawinan,
pemenuhan
tuntutan
tabiat
kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan. b.
Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih Dengan perkawinan maka terjalin ikatan lahir antara suami isteri dalam hidup bersama diliputi rasa ketenteraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Firman Allah SWT: “Diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Dia ciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menemukan ketentraman (sakinah) pada jodoh itu, dan Dia
22
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 73
18
jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah)…” (Q.S. Arrum:21). c. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Selain itu, keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah. Menurut hukum Islam, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Saling memenuhi kewajiban antara suami isteri dan anggota keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara
19
membina rumah tangga bahagia23. Dengan demikian perkawinan dan tujuan perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama, maka pendidikan agama dalam keluarga merupakan conditio sine quo non
untuk membentuk
keluarga bahagia. Sebab sesungguhnya agama akan membuat hidup dan kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip dalam perkawinan terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: a.
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi,
agar
masing-masing
dapat
mengembangkan
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual. b.
Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya. Itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
c.
Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang yang bersangkutan mengijinkan, suami dapat beristeri
23
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 26-27
20
lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh orang-orang yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. d.
Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami atau isteri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami atau isteri yang masih dibawah umur.
e.
Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undangundang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.
f.
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama. Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pembentukan keluarga bahagia
21
dan kekal. Perkawinan yang sah menurut masing-masing agamanya, pencatatan perkawinan, asas monogami terbuka, prinsip calon suami isteri sudah masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian dipersulit, kedudukan suami isteri seimbang Rumusan
lain
seperti
yang
diuraikan
oleh
Arso
Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut24:
3.
1.
Asas sukarela,
2.
Partisipasi keluarga,
3.
Perceraian dipersulit,
4.
Poligami dibatasi secara ketat,
5.
Kematangan calon mempelai,
6.
Memperbaiki derajat kaum wanita.
Syarat sah dan Rukun Perkawinan Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
24
Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, Hlm. 35
22
a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya. b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Syaratsyarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
23
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sedangkan pada Pasal 7 disebutkan: 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh
24
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah: a. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita. b. Wali. c. Saksi. d. Akad nikah. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masingmasing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut25: 1. Calon Suami, syarat-syaratnya: a. Beragama Islam b. Laki-laki c. Jelas orangnya d. Dapat memberikan persetujuan e. Tidak terdapat halangan perkawinan 2. Calon Isteri, syarat-syaratnya: a. Beragama Islam b. Perempuan
25
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Hlm.71
25
c. Jelas orangnya d. Dapat dimintai persetujuannya e. Tidak terdapat halangan perkawinan 3. Wali nikah, syarat-syaratnya; a. Laki-laki b. Dewasa c. Mempunyai hak perwalian d. Tidak terdapat halangan perwaliannya 4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: a. Minimal dua orang laki-laki b. Hadir dalam ijab qabul c. Dapat mengerti maksud akad d. Islam e. Dewasa 5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: a. Adanya penyataan mengawinkan dari wali b. Adanya pernyataan penerimaam dari calon mempelai c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut d. Antara ijab dan qabul bersambungan e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
26
g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. Dalam kitab al-Figh ‘ala al-Mazhib al-Araba’ah disebutkan bahwa nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah26. Prinsip-prinsip Perkawinan berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran seperti yang dijelaskan oleh Musdah Mulia adalah sebagai berikut27: 1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh Kebebasan dalam hal memilih jodoh merupakan hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 2. Prinsip Mawaddah wa rahmah Prinsip ini didasarkan pada QS. Ar-Rum: 21. Perkawinan manusia disamping tujuannya bersifat biologis juga bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT. 3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada QS. Al-Baqarah: 187. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan
26
27
Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Maktabah al-Tijariyah Kubra jaz IV, hlm.118 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Fondation, Jakarta, 1999, Hlm. 11-17
27
untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 4. Prinsip mu’asarah bi al-ma’ruf Prinsip ini berdasar firman Allah SWT QS. An-Nisa’: 19. Prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita
B. Pengaturan Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada bidang perkawinan, bangsa Indonesia telah memiliki UndangUndang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Menurut DR. Mr. Hazairin, UndangUndang Perkawinan ini adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia28. Undang-undang ini merupakan suatu unifikasi dengan tetap menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Unifikasi ini bertujuan 28
Hazairin, Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975, Hlm. 260
28
hendak melengkapi segala apa yang yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut Negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman29. Sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut keluar, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelyks Ordonansi voor de Christenen Indoensiers) Staaatblad 1933 Nomor. 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelyken) Stablad. 1898 Nomor. 158, dan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 Nomor. 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya. Dengan keluarnya Undang-undang perkawinan tersebut, ketentuanketentuan yang diatur dalam undang-undang, ordonansi, dan peraturan – peraturan sebelumnya sejauh telah diatur dalam undang-undang yang baru dinyatakan tidak berlaku. Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi penganut agama Islam memperoleh jaminan untuk tetap dapat berlaku. Sebagaimana didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan
menurut
hukum
masing-masing
agamanya
dan
kepercayaannya. Ini menjadi jaminan bagi setiap penganut agama Islam untuk dapat secara bebas menjalankan agamanya dalam lapangan pelaksanaan perkawinan.
29
Ibid, Hlm. 261
29
Hal ini sejalan pula dengan jaminan bagi setiap warga negara untuk aturan agama yang dianutnya yang bersumber dari ketentuan dalam UndangUndang Dasar 1945 dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Tetap berlakunya hukum perkawinan Islam bagi umat Islam di Indonesia disamping adanya Undang-Undang Perkawinan tidak berarti bahwa pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Dengan mengadakan perbandingan akan kita peroleh kepastian bahwa banyak pasal dalam Undang-Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan Islam30.
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan 1. Menurut Hukum Islam Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuanketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin
30
Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, Hlm. 9
30
sebagai suami isteri. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung31. Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Fasakh disebabkan oleh dua hal32: 1.
Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.
2.
Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Beberapa faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan atau
fasakh tersebut, ialah33: 1. Syiqaq Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35. 2. Adanya cacat
31 32
33
Ahmad Azhar Basyir, Op Cit, Hlm. 85 Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 253 Ibid, Hlm. 245-252
31
Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum. 3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri. 4. Suami gaib ( al-mafqud ) Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. 5. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan.Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan. Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini34: Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawah ini adalah fasakh:
34
1.
Pisah karena suami isteri murtad
2.
Perceraian karena perkawinan itu fasad( rusak )
A. Rahman I Doi, Syariah I Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm. 309-310
32
3.
Perpisahan karena tidak seimbangnya status( kufu ) atau suami tidak dapat dipertemukan. Sedang fasakh menurut Mazhab Syafi’I dan Hanbali: 1.
Pisah karena cacat salah seorang suami istri
2.
Perceraian karena berbagai kesulitan( I’sar ) suami
3.
Pisah karena li’an
4.
Salah seorang suami isteri itu murtad
5.
Perkawinan itu rusak ( fasad )
6.
Tidak ada kesamaam status ( kufu ) Adapun perkawinan itu menjadi fasakh berdasarkan
Mazhab Maliki dalam status di bawah ini: 1.
Terjadinya li’an
2.
Fasadnya perkawinan
3.
Salah seorang pasangan itu murtad Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk
pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa iddah. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak
33
mengurangi bilangan thalaq35. 2. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila: a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam iddah talak Raj’i b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di Li’annya c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis massa iddahnya. d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan
35
Amir Syarifuddin, Op.Cit. Hlm. 253
34
ibu/bapak tiri; 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya); c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain; d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974; e.
perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah: a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi
35
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 3. Menurut Undang-undang Perkawinan Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan36. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Adapun Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana 36
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Op.Cit
36
Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka37. Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan bahwa; 1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. 2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (nietig) tersebut. Batal berarti nietig zonder kracht (tidak ada ketentuan) zonder waarde (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti nietig verklaad, sedangkan absolut nietig adalah pembatalan mutlak Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi relatif nietig. Dengan demikian perkawinan 37
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm.148
37
dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu38. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.
D. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan perkawinan Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan
kepada pengadilan di daerah hukumnya yang
meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).
38
Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indoensia, Indonesia Center Publishing, Jakarta, 2002, Hlm. 25
38
Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73. pihakpihak tersebut antara lain: a.
Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
b.
Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
c.
Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
d.
Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan. Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan
tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.
39
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 1. Terhadap Anak Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut39 Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
39
Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik, Semarang, 1978, Hlm. 25-28
40
Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anank-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anakanak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. 2. Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas
41
adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Di lihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan40; 1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan. 2. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang
atau bersama-sama, tetapi
merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing. 3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian. 40
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit UI, Jakarta, Hlm.83-84
42
Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa: 1.
Harta milik bersama
2.
Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
3.
Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta
bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri–sendiri , sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta
43
isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri41 Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya42 Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah , sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak
41 42
Lihat Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Lihat Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
44
yang beritikad baik harus dianggap tidak pernah ada. 3. Terhadap Pihak Ketiga Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan
perkawinan
tetap
berlaku,
dan
ini
harus
dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Bagi
anak-anak
yang
orang
tuanya
telah
dibatalkan
perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya. Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a.
Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad
b.
Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
45
c.
Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad
baik,
sebelum
keputusan
pembatalan
perkawinan
mempunyai kedudukan hukum yang tetap. Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.
46
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam penulisan tesis ini dibutuhkan data yang akurat, yang dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
A
Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Hukum selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu
47
masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan berdasarkan perkara di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw.
B. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas43. Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai penerapan atau
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangannya
guna
untuk
mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatanhambatan yang dihadapi. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang rinci, sistematis dan menyeluruh tentang masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi. Istilah
analisis
mengandung
makna
mengelompokkan,
menghubungkan, membandingkan dan memberi makna masalah pembatalan
43
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1988, Hlm. 35
48
perkawinan dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi.
C. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal, tepatnya di daerah Slawi yaitu pada Pengadilan Agama Slawi. Daerah tersebut menjadi lokasi untuk penelitian karena terdapat obyek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang penulis pilih.
D. Sumber Data Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data
yang
dikumpulkan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu : 1. Data Primer. Data primer merupakan data yang dikumpulan dalam melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam44. Pedoman
44
Ibid., Hlm. 72
49
wawancara ini ditujukan kepada narasumber. Materi wawancara adalah masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Slawi. 2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya. Pada penelitian kepustakaan, sarana yang dipergunakan adalah bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat
45
,
yang terdiri dari:
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Peraturan-peraturan
lainnya
yang
berkaitan
dengan
objek
penelitian. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer 46,yaitu:
45
46
Berbagai hasil penelitian mengenai Hukum Perkawinan;
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Hlm. 52 Ibid, Hlm. 53
50
Berbagai buku yang membahas mengenai Hukum Perkawinan;
Bahan-bahan seminar, lokarya dan pertemuan ilmiah lainnya
tentang Hukum Perkawinan, dan;
Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan majalah.
c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:
Kamus Hukum;
Kamus Bahasa Indonesia;
Kamus Bahasa Inggris;
Ensiklopedi;
Dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penelitian ini.
E. Populasi dan Sampel Populasi adalah seluruh objek/ seluruh gejala/ seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Hakim, seluruh Penggugat, dan seluruh Tergugat di Pengadilan agama Slawi serta seluruh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Pada penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah
51
Purposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara pengambilan subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena subyek penelitian ini dikelompokkan pada bagian tertentu yaitu masalah pembatalan perkawinan serta akibat hukumnya. Sampling yang purposive adalah sampel yang dipilih dengan cermat dalam menentukan syarat-syarat bagi sampel agar sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang menjadi respondennya adalah: 1.
1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Slawi
2.
1 (satu) orang Penggugat
3.
1 (satu) orang Tergugat
4.
1 (satu) orang pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
F. Metode Analisis Data Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian
kepustakaan
kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.
52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A
Proses Pelaksanaan Perkawinan Yang Dimohonkan Pembatalan di Pengadilan Agama Slawi Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. Pada bagian ini,
untuk memberikan gambaran tentang proses
perkawinan yang menjadi objek pembatalan dalam perkara Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi, maka penulis akan mengemukakan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi responden dari penelitian ini: Perkawinan ini dilatarbelakangi dengan terjadinya perkenalan antara M.H Binti M ( untuk selanjutnya disebut M ) yang akan berkedudukan sebagai Penggugat dengan A.B Bin I (untuk selanjutnya disebut A.B) sebagai pihak Tergugat. Pada tahap awal perkenalan dan hubungan diantara mereka, A.B memperkenalkan dirinya sebagai seorang duda yang telah ditinggal mati oleh isterinya sedangkan M adalah seorang perawan. Hubungan yang awalnya hanya perkenalan dan teman biasa kemudian disepakati akan ditingkatkan menjadi hubungan yang lebih lanjut yaitu melaksanakan perkawinan. Baik M maupun A.B telah sama-sama mempunyai keinginan untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan agama Islam sebagai agama yang mereka anut. Sebagai persyaratan adiminstratif, A.B dan M diharuskan oleh Kantor
53
Urusan Agama Kecamatan Adiwerna untuk melengkapi identitas diri dan suratsurat yang dapat memberikan keterangan akan status mereka47. Pada saat pemeriksaan dokumen adimintrasi, M melengkapi diri dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 130669/0168, tanggal 13 Agustus 2003 atas nama M.H. Sedangkan A.B, menyertakan Kartu Tanda Penduduk atas nama A. B dengan Nomor: 100/02/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suradadi, tertanggal 5 Januari 2005 yang didalamnya juga menerangkan bahwa A. B adalah penduduk Desa Suradadi yang berstatus duda48. Selain Kartu Tanda Penduduk, A.B juga menyertakan Surat Kematian Isterinya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kreman, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, yang menurut keterangannya adalah isterinya yang terdahulu dan pada saat kejadian tersebut telah meninggal dunia sehingga A.B ber status duda cerai mati. Drs. B, M.Si, Kepala Kantor Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sebagai pihak yang berwenang menangani proses pernikahan M dan A.B (yang kemudian dalam perkara ini menjadi pihak Turut Tergugat) menyatakan bahwa Surat Kematian Isteri A.B sah keasliannya, sehingga secara administratif tidak ada alasan bagi Turut Tergugat untuk menolak melakukan pencatatan perkawinan atas nama M dan A.B. Perkawinan pun dilaksanakan tanpa ada halangan ataupun hambatan. A.B dan M melakukan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2005 47 48
Wawancara dengan Drs. B, M.Si, Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatatan Nikah, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pada tanggal 27 Juni 2006 Wawancara dengan Drs. R, Hakim Anggota yang menyidangkan perkara pembatalan perkawinan ini pada tanggal 29 Juni 2006
54
dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2005, tanggal 07 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Setelah kurang lebih satu minggu, perkawinan M dan A.B terganggu oleh kabar tidak sedap bahwa A.B masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama R Binti R (untuk selanjutnya disebut R). M merasa tergangggu dan terancam perkawinannya, untuk membuktikan kebenaran berita tersebut M kemudian melakukan pengecekan ke Desa Dukuhjati Kidul tempat kediaman R. M kecewa dan merasa tertipu karena berita bahwa A.B masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain adalah benar adanya49. Fakta lain yang ditemukan adalah bahwa Surat Kematian Istri yang dijadikan dasar bahwa A.B adalah duda cerai bukan atas nama R, surat tersebut juga dikeluarkan sebelum A.B menikah dengan R. Pada saat pelaksanaan perkawinan Drs. B, M.Si juga tidak melakukan pengecekan mengenai status A.B, apakah ia masih terikat perkawinan dengan perempuan lain. Petugas yang melaksanakan perkawinan antara R dan A.B adalah T Bin S, seorang P3N yang bertugas dan bertempat tinggal di Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. T tidak mengetahui adanya perkawinan antara M dan A.B, karena pada saat perkawinan tersebut ia tidak
49
Wawancara dengan Penggugat yaitu M. H, pada tanggal 25 Juni 2006
55
hadir50. A.B dan R menikah pada tahun 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan R Nomor: 291/14/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, tertanggal 08 April 2004. Menurut T, saat M dan A.B menikah, antara A.B dengan R belum bercerai, dan diketahui juga pada saat A.B menikah dengan R, A.B adalah duda cerai bukan duda cerai mati. Setelah menikah dengan R selama 3 (tiga) bulan, Tergugat kemudian meninggalkan R di Desa Dukuhjati Kidul51. M yang merasa dirugikan dan ditipu atas oleh A.B kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Slawi, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor. 59/Pdt.G/2005/PA.Slw dengan pihak-pihak sebagai berikut: 1. M.H Binti M, sebagai Penggugat 2. A.B Bin I, sebagai Tergugat, dan 3. Drs. B, Msi, yang menjabat Kepala kantor urusan Agama / Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sebagai Turut Tergugat. Pada bagian berikut, penulis akan menuliskan kembali sesuai dengan aslinya gugatan yang diajukan, sebagai acuan pembahasan karya tulis ini:
50 51
Wawancara dengan T Bin S, pada tanggal 3 Juli 2006 Wawancara dengan R Binti R, pada tanggal 6 Juli 2006
56
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: M.H BINTI M
Umur
: 35 tahun
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Sekretaris desa
Tempat tinggal : Desa Lemah Duwur Rt. 11/02, Kecamatan Adiwerna, ----------------- Kabupaten Tegal. ------------------ Untuk selanjutnya sebagai “PENGGUGAT”. Dengan ini mohon keputusan fasid/ pembatalan perkawinan/nikah terhadap PENGGUGAT yang telah kawin dengan seorang laki-laki: Nama
: A.B BIN I
Umur
: 40 tahun
Pekerjaan
: Swasta
Tempat tinggal: Desa Surodadi Rt. 02/05, Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal. ------------------ Untuk selanjutnya sebagai “ TERGUGAT” ; Nama
: Drs. B, Msi
Pekerjaan
: Kepala kantor urusan Agama / Pegawai Pencatatan Nikah
------------------ Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal. ------------------ Untuk selanjutnya sebagai “TURUT TERGUGAT” ; Tentang Duduk Perkaranya: ------------------1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2005 dengan bukti kutipan Akta Nikah Nomor :
57
03/03/1/2005, tanggal 07 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal; ------------------2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 1 minggu terdengar bahwa berita Tergugat Masih terkait perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama R Binti R, kemudian Penggugat mengecek tentang kabar berita tersebut, ternyata benar: ------------------3. Bahwa oleh karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama R BINTI R, sesuai dengan bukti Akta Nikah Nomor : 291/14/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, maka Penggugat tidak rela sebagai isteri kedua, oleh karena itu Penggugat mohon untuk dibatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat; -----------------4. Bahwa dengan demikian Tergugat menipu Penggugat karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku berstatus duda di tinggal mati; Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut; PRIMAIR : -----------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----------------2. Membatalkan perkawinan Penggugat (M. H BINTI M) dengan Tergugat (A.B BIN I) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2005.
58
-----------------3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. SUBSIDAIR; ---------------- 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya; Atas gugatan yang diajukan, dapat terlihat bahwa gugatan pembatalan perkawinan diajukan oleh M.H Binti M, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sekretaris desa dan bertempat tinggal: Desa Lemah Duwur RT/RW. 11/02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yaitu perempuan yang dinikahi oleh A.B Bin I pada tanggal 7 Januari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama M.H Binti M dan A.B Bin I Nomor: 03/03/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Kedudukan M sebagai Penggugat pada perkara ini telah benar dan sesuai dengan aturan hukum, demikian juga tempat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan yang dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975). Ketentuan ini dipertegas Pasal 25 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”. Pengajuan gugatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Slawi adalah
59
tepat, karena Pengadilan Agama Slawi daerah hukumnya mencakup tempat berlangsungnya perkawinan dan juga mencakup tempat tinggal isteri. Demikian juga kedudukan M sebagai penggugat telah memenuhi ketentuan yang ada pada Pasal 23 UU Perkawinan, bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Selain Pasal 23, Pasal 24 menyebutkan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Landasan hukum lainnya, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pada Pasal 74 mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain: 1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau istri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
60
2. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan. 3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundangundangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri. 4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam perkara ini adalah mengenai alasan yang dijadikan dasar oleh M untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yaitu karena perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung A.B sebagai Tergugat mengaku berstatus duda karena kematian isterinya terdahulu, ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama R dan belum pernah bercerai. Menurut hemat penulis, perkawinan ini telah bertentangan dengan syarat khusus perkawinan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai, jadi tidak boleh ada pemaksaan dalam perkawinan tersebut dan harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pemaksaan dan kesepakatan tersebut dalam pandangan
61
penulis dapat juga diartikan tidak adanya unsur kebohongan atau penipuan dari salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang telah dikelabui. Perkawinan ini juga bertentangan dengan asas monogami. Pada perkawinan ini, perkawinan A.B adalah tidak seizin dari R, sehingga asas monogami ditentang. Menurut pendapat Idris ramulyo dalam sebuah bukunya, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan52. Sedangkan bila mendasarkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan adalah dibenarkan sesuai dengan penegasan pasal tersebut yaitu seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Kembali pada gugatan yang diajukan oleh M, pada proses pengajuan gugatan, alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah: A. Alat bukti surat, yaitu ; 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 130669 /0168, tanggal 13 Agustus 2003. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1; 52
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 56
62
2. Foto copy surat Keterangan Kependudukan Nomor: 100/02/1/2005 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Surodadi, tanggal 17 Januari 2005 yang menerangkan bahwa A.B (Tergugat) adalah penduduk Desa Surodadi. Kabupaten Tegal, tanggal 7 Januari 2005. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2; 3. Foto copy kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 03/03/I/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, tanggal 07 Januari 2005. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3; 4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan R, Nomor: 291/14/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah. Kabupaten Tegal, tanggal 08 April 2004. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P.4; B. Alat bukti saksi, yaitu ; 1. T BIN S, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Dukuh Jati Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. 2. M.T BIN S, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuhjati Kidul. Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Saksi ini saudara sepupu R, isteri sah dari Tergugat. Dari proses pemeriksaan di pengadilan, terhadap saksi yang diajukan,
63
majelis hakim mendapatkan keterangan sebagai berikut53: 1. T BIN S, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, bertempat tinggal di Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut; -
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Januari yang lalu, yakni ketika datang ke Dukuhjati Kidul untuk mengecek kebenaran bahwa A.B (Tergugat) masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama R penduduk Desa Dukuhjati Kidul;
-
Bahwa memang benar Tergugat punya isteri bernama R, penduduk Desa Dukuhjati Kidul, mereka menikah pada tahun 2004 dan sampai saat ini mereka belum pernah bercerai;
-
Bahwa pada saat Tergugat menikahi R status Tergugat adalah duda cerai, namun saksi tidak mengetahui ihwal kebenaran surat duda cerai yang dilampirkan Tergugat saat pernikahan tersebut;
-
Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada bulan Januari 2005, setelah Penggugat dan Turut Tergugat datang ke Dukuhjati Kidul menemui saksi untuk mengecek status perkawinan Tergugat dengan R, karena saksi adalah P3N Dukuhjati Kidul;
-
Bahwa pada saat ini Tergugat tidak berada di Dukuhjati Kidul, Tergugat telah pergi meninggalkan R + 6 bulan;
-
53
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat
Wawancara dengan Anggota Majelis Hakim, yaitu Drs. R, pada tanggal 29 Juni 2006
64
ternyata tidak keberatan; 2. M.T BIN S, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuhjati Kidul. Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut54: -
Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak bulan Januari 2005, yakni ketika Penggugat datang ke Dukuhjati Kidul untuk mengecek kebenaran bahwa A.B (Tergugat) masih terikat perkawinan dengan R, saudara sepupu saksi dari Desa Dukuhjati Kidul;
-
Bahwa Benar R Isteri A.B (Tergugat), mereka menikah pada tahun 2004 dan sampai saat ini mereka belum pernah bercerai;
-
Bahwa pada saat perkawinan Tergugat dengan R, Tergugat mengaku berstatus duda cerai;
-
Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada bulan Januari 2005, setelah Penggugat datang ke Desa Dukuhjati Kidul;
-
Bahwa pada saat ini Tergugat dengan R sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan R selama + 6 bulan;
-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; Pada sebuah wawancara dengan Drs. R, anggota majelis hakim yang
memproses
perkara
Nomor.
59/Pdt.G/2005/PA.Slw
diketahui
bahwa
pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah:
54
Keterangan ini dibenarkan oleh M. T, pada wawancara tanggal 1 Agustus 2006
65
1. Bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinannya atas Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatat dengan Akta Nikah Nomor : 03/03 /1/2005, tanggal 07 Januari tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan alasan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung Tergugat mengaku berstatus duda karena kematian isterinya terdahulu, ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama R Binti R asal Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal yang dinikahinya pada tanggal 08 April 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatat dengan Akta Nikah Nomor : 291/14/IV2004, tanggal 08 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dan antara Tergugat dengan R binti R tersebut belum pernah bercerai; 2. Menurut majelis hakim, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menguasakan orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, sedangkan Turut Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan telah memberikan jawabannya, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat; 3. Drs. B, M.Si sebagai Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang dalam perkara ini
66
berkedudukan sebagai Turut Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil
gugatan
Penggugat
serta
menyatakan
tidak
keberatan
perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dibatalkan; 4. Bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa akta nikah, maka telah terbukti bahwa A.B dan M telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2005; 5. Bahwa berdasarkan surat bukti yang ada, maka terbukti pula bahwa A. B telah dan masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama R binti R yang dinikahinya pada tanggal 08 April 2004; 6. Mendengar juga bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama T bin S, selaku P3N dan M. T bin S, saudara sepupu dari R binti R, keduanya penduduk Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah, kabupaten Tegal, pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa Tergugat telah menikah dengan R binti R pada tahun 2004 dan sampai saat ini mereka belum pernah bercerai dan kedua saksi kenal dengan M pada bulan Januari 2005 7. Kedua saksi saat itu baru tahu bahwa A.B telah menikah dengan M pada bulan Januari 2005, yakni pada saat M datang ke Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah untuk mengecek kebenaran berita bahwa A.B masih terikat perkawinan dengan R binti R penduduk desa tersebut. Menurut mereka juga, A.B pada saat itu telah meninggalkan R isterinya selama + 6 bulan;
67
Adapun yang menjadi dasar hukum atas putusan yang diambil adalah: 1. Bahwa berdasarkan pengakuan Drs. B, M.Si, sebagai Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan penipuan pada saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, yakni mengaku sebagai duda mati, sedangkan Tergugat pada saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama R binti R yang dinikahinya pada Tanggal 08 April 2004 dan mereka belum pernah bercerai; 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan M sebagai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 24 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dibatalkan beserta akibat hukumnya oleh majelis hakim dapat dikabulkan; 3. Bahwa menurut majelis hakim, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; Dari pertimbangan hukum yang digunakan tersebut terlihat adanya penekanan pada Pasal 24 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 72 Kompilasi Hukum
68
Islam. Pasal 24 UU Perkawinan menyebutkan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Sebagai pelengkap dari data yang telah diuraikan, berikut akan dikemukakan diktum putusan majelis sebagai berikut: Mengingat akan ketentuan didalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----------------------------M E N G A D I
L I----------------------------
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Membatalkan perkawinan Penggugat (M.H BINTI M) dengan Tergugat (A.B BIN I) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2005 yang dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dengan akta nikah nomor : 03/03/I/2005, tanggal 07 Januari 2005; 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2005, tanggal 07 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat; Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2005, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1426 H, oleh kami Dra N.Y sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. R dan Drs.
69
A.T masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. T sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota I Ttd.
Drs. R
Ketua Mejelis Ttd.
Dra. N.Y
Hakim Anggota II Ttd.
Drs. A.T
Panitera Pengganti Ttd.
Drs. T
Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ------------------------------Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa dalam mengambil keputusan majelis hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu.
B. Akibat Hukum Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Masa Perkawinan dan Hubungannya Dengan Pihak Ketiga. Bila dicermati, dalam putusan pembatalan perkawinan yang diambil oleh majelis hakim pada bagian pertimbangan hukum dan diktum putusan tidak ada disinggung mengenai harta bersama milik Penggugat maupun Tergugat.
70
Namun pada bagian ini penulis akan melakukan pembahasan dengan mendasarkan pada data yang penulis dapatkan pada penelitian lapangan. Berdasarkan wawancara dengan M diketahui bahwa pada saat perkawinan terjadi, kedua pihak membawa sejumlah harta. Kenyataan yang ada, M lebih banyak membawa harta kedalam perkawinan tersebut. Harta yang dibawa oleh M antara lain harta yang merupakan warisan dari orang tuanya berupa satu bidang tanah pekarangan dimana diatasnya berdiri satu buah rumah batu, satu bidang tanah sawah, sejumlah perhiasan dan sejumlah uang yang merupakan hasil tabungan selama ini yang merupakan penghasilannya sebagai pegawai negeri55. Sedangkan A.B hanya membawa sejumlah uang yang bila dibandingkan dengan harta M berjumlah seperempat saja56. Pada perkawinan yang berjalan selama satu minggu tersebut, kedua pihak secara bersama-sama telah membeli sejumlah perabot rumah tangga antara lain meja dan kursi tamu, melakukan kegiatan pembelian satu buah sepeda motor serta pembelian beberapa alat elektronik seperti radio dan televisi.Khusus pembelian sepeda motor dilaksanakan secara kredit atas nama M, uang muka pembelian berasal dari harta M juga. Kembali pada pembahasan pembatalan perkawinan, adanya pembatalan perkawinan memberikan akibat hukum pada pihak M dan A.B terkait dengan harta yang mereka miliki. Secara prinsip, harta bersama yang 55
56
Harta ini menurut Suyati Thalib dalam bukunya:’ Hukum Kekeluargaan Indonesia” yang diterbikan oleh Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 83 adalah golongan harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik yang berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri Wawancara dengan Penggugat yaitu M.H Binti M, pada tanggal 9 Agustus 2006
71
diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama. Perlu diperhatikan, akibat putusan pembatalan perkawinan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Pada kasus ini, pihak yang beritikad baik adalah pihak M sebagai Penggugat, M tidak mempunyai niat apapun dalam melaksanakan perkawinan selain membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrohmah sesuai dengan tuntunan agama dan aturan hukum yang ada. sedangkan A.B dalam kajian penulis adalah pihak yang beritikad buruk, karena telah melakukan penipuan terhadap M dan diketahi juga bahwa ia mempunyai niat untuk memperoleh atau menguasai harta benda yang dimiliki oleh M57 Untuk itu M tidak boleh dirugikan hartanya dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut, dalam hal ini harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada pemilik semula. Harta-harta yang semula menjadi milik M harus dikembalikan kepada M, demikian pula harta yang semula adalah milik A.B juga akan dikembalikan kepada A.B. Akibat adanya pembatalan perkawinan ini juga ditemukan adanya kerugian yang dialami oleh M, yaitu sejumlah uang yang digunakan untuk biaya pelaksanaan perkawinan yang semuanya di
57
Wawancara dengan Penggugat yaitu M.H Binti M, pada tanggal 9 Agustus 2006
72
biayai oleh M. Dalam hal ini M meminta ganti kerugian kepada A.B, dan A.B sebagai pihak yang dinilai beritikad buruk. Sedangkan akibat hukum terhadap pihak ketiga juga tidak disinggung, baik dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan. Namun tidak berarti kepentingan Pihak Ketiga tidak dilindungi. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Pada kasus ini yang menjadi perhatian adalah adanya ikatan perjanjian kredit motor dengan salah satu badan usaha di Kota Tegal. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa terjadi pembelian kredit sepeda motor atas nama M yang dana uang muka serta angsurannya menggunakan dana M. Atas adanya perjanjian tersebut M harus melanjutkan pelaksanaan perjanjian yang ada sesaui dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. M harus membayar cicilan kredit sesuai waktu yang telah ditentukan. Demikian juga dengan pelaku usaha atau badan usaha yang telah melakukan penjualan sejumlah perabot rumah tangga dan alat elektroniki kepada M dan A.B pada saat masih terikat perkawinan. A.B dan juga M tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli yang telah mereka lakukan, karena dapat merugikan pelaku usaha atau badan usaha sebagai Pihak Ketiga yang beritikad baik.
73
Perlindungan hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: 1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad 2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.
74
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Sebagai bagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah tesis yang diberi judul: “Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Slawi”, penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 1. Dalam
perkawinan yang diajukan permohonan pembatalannya di
Pengadilan Agama Slawi, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2005/PA.Slw. terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip perkawinan yaitu unsur kesepakatan dan asas monogami, yang mengatur apabila hendak menikah lagi, seorang suami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya penipuan tersebut maka telah terjadi suatu perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal para pihak mengetahui kebenaran tentang status diri mereka masing-masing. 2.
Secara prinsip, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi hak bersama. Dalam hal ini harta asal atau harta yang dibawa oleh para pihak kedalam perkawinan harus dikembalikan kepada
75
pemilik semula, sehingga dengan demikian maka harta bawaan masingmasing pihak kembali kepada mereka seperti kedudukan semula. Sedangkan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Atas adanya perjanjian yang telah dilakukan, maka perjanjian yang ada harus tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Perlindungan hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.
B. Saran Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor. 59/Pdt. G/2005/PA. Slw di Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut: 1. Kiranya dalam pelaksanan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai
identitas
calon.
Pengecekan
identitas
tidak
hanya
mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan. 2. Usaha-usaha maksimal dari pihak penegak hukum, belum dapat menyadarkan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ketentuan
76
hukum, untuk itu serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum di bidang hukum perkawinan pada masyarakat perlu ditingkatkan
77
DAFTAR PUSTAKA
Literatur
Al Jaziri, Abdurrahman, Kitab ‘Ala Mazahib al- Arba’ah, Juz IV, (Kairo: Dar Al- Fikr, t.t), 1986 Al Zuhaily, Wahbah, al-Figh al- Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr), 1989 Abu Zahrah, Muhammad, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Qohirah: Dar al-Fikr), 1975 Basyir, ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000 Daud ali, Mohammad, Hukum Islam dan Pengadilan Agama (Kumpulan Tulisan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 Djamali, R. Abdul, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2000 Doi, A. Rahman I, Syariah I; Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan, Grafindo Persada, Jakarta, 1996 Hadikusumo, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990 Hazairin, Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975 Mulia, Musdah, Pandangan Islam Tentang Poligami, Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, Jakarta, 1999 Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. !/1974 Sampai KHI, Kencana, 2004 Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002 Ramulyo, Mohd. Idris Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1990
78
Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1998 Reksopradoto, Wibowo, Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik, Semarang, 1978 Soekanto, Soerjono, Pengantar penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986 Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986 Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1978 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 Taqiyuddin, Imam, Kifarat al- Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar, Juz II, Bandung: Al Ma’arif,t.t) Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Penerbit UI, Jakarta, 1974
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kompilasi hukum Islam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
79
