PUTUSAN NOMOR : 36/Pdt.G/2012/PTA.Mks. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: Pembanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan .............., tempat kediaman di ............., Kelurahan ............, Kecamatan
.................,
Kota
...............,
sebagai
Tergugat/Pembanding ; MELAWAN Terbanding, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ............, tempat kediaman di ............... (samping Kantor Lurah Kalibone), Kelurahan
.............., Kecamatan ................,
Kabupaten ..................., sebagai Penggugat/Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara banding beserta surat-surat yang terkait dengan perkara tersebut. DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pangkajene nomor: 315/Pdt.G/2011/PA.Pkj. tertanggal 30 Desember 2011 M bertepatan tanggal 3 Shafar 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Mengabulkan gugatan penggugat;
2.
Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Ahmad Ricky bin Freddy terhadap Penggugat, Jusmawarni binti H. Abd. Kadir;
Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.36/Pdt.G/2012/PTA.Mks
3.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4.
Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah); Membaca akta permohonan banding Nomor : 315/Pdt.G/2011/PA.Pkj. tanggal 18
Januari 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene ternyata bahwa Ahmad Ricky bin Freddy sebagai tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, dan permohonan banding mana telah pula disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Januari 2012. Telah pula membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding
tertanggal
30
Januari
2012,
sedangkan
pihak
Penggugat/Terbanding hingga perkara ini diputus, tidak mengajukan kontra memori banding. Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage ), Pembanding telah mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 23 Februari 2012 sedangkan pihak Terbanding tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding, walaupun kepadanya telah diberikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 10 Februari 2012. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan dengan menggunakan cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.
Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.36/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pegadilan Tingkat Pertama dengan alasan: 1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkajene tidaklah benar, karena prosedur beracara telah dilanggar, olehnya putusan itu menjadi cacat hukum. 2. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak dipanggil secara patut, karena yang berhak menyampaikan relaas adalah saudara Taufiq dari Pengadilan Agama Makassar, tetapi yang menyampaikan temannya Taufiq. 3. Bahwa relaas tersebut disampaikan melalui kantor Kelurahan Sudiang Raya, tetapi yang menerima bukan staf kantor kelurahan Sudiang Raya. 4. Bahwa Tergugat/ Pembanding bertempat tinggal di Makassar, tetapi mengapa persidangan dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene? 5. Bahwa saya disuruh oleh Panitera untuk menunggu panggilan sidang, akan tetapi Penggugat memberitahukan lewat telpon bahwa perkaranya sudah putus, saya merasa terkejut setengah tidak percaya. 6. Bahwa proses mediasipun tidak ada, karena pada saat saya hadir penggugat tidak hadir. 7. Bahwa ketika saya akan menemui anak saya, ternyata sudah dibawa ke Kendari oleh Penggugat tanpa seizin saya. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
keberatan
Pembanding
yang
pertama
menyatakan bahwa Pengadilan Agama telah melanggar prosedur beracara, maka putusannya cacat hukum, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa yang dimaksud Pengadilan Agama telah melanggar prosedur beracara oleh Pembanding tidak jelas, prosedur beracara yang mana yang dilanggar, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah meneliti berkas banding bundel A menilai, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara
Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.36/Pdt.G/2012/PTA.Mks
a quo sudah memenuhi tahapan prosedur beracara berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dengan demikian keberatan Pembanding tidak terbukti, maka harus ditolak. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang kedua dalam memori bandingnya ialah, karena Tergugat tidak dipanggil secara patut, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, meneliti semua relaas panggilan sidang dalam berkas banding bundel A, semua relaas panggilan sidang disampaikan kepada para pihak secara patut yaitu disampaikan oleh juru sita Pengganti kepada para pihak dalam waktu tidak kurang dari tiga hari kerja, sampai hari sidang yang ditentukan, maka keberatan kedua Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang ketiga adalah relaas disampaikan melalui kantor Kelurahan Sudiang Raya, tetapi yang menerima bukan pegawai kelurahan, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti relaas panggilan sidang tanggal 21 Desember 2011 juru sita Pengganti tidak bertemu langsung dengan Tergugat, maka selanjutnya Relaas panggilan sidang disampaikan lewat lurah setempat, adapun yang menerima tidak harus lurahnya sendiri, tetapi bisa juga pegawai kelurahan tersebut, yang membubuhkan tanda tangan dan disetempel, ternyata relaas tersebut ditandatangani dan disetempel Kelurahan Sudiang Raya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai relaas panggilan sidang tersebut sudah disampaikan secara resmi dan sah, maka dengan demikian keberatan Pembanding yang ketiga tidak dapat dipertimbangkan. Menimbang,
bahwa
keberatan
Pembanding
yang
ke
empat
adalah
Tergugat/Pembanding bertempat tinggal di Makasar, tetapi kenapa sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene, hal ini bisa terjadi karena Penggugat sebagai istri bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, dan mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Pangkajene, bila Tergugat/Pembanding keberatan bisa mengajukan eksepsi pada saat Tergugat hadir dihadapan sidang, akan tetapi Tergugat pada saat hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Pangkajene
Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.36/Pdt.G/2012/PTA.Mks
tidak menyampaikan eksepsi kompetensi relative kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang menangani perkara tersebut, kemudian baru menyampaikan keberatan tersebut pada tingkat banding, maka keberatan tersebut tidak bisa dipertimbangkan, karena sudah lewat waktu/tidak pada waktunya. Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang ke lima yaitu Tergugat/ Pembanding oleh Panitera disuruh menunggu panggilan pada saat akan hadir dipersidangan adalah prosedur yang benar, akan tetapi Tergugat/ Pembanding kurang memahami, sehingga salah pengertian, maka keberatannya tidak dapat dipertimbangkan. Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang ke enam yaitu tidak dilaksanakannya mediasi, karena pada saat Tergugat hadir Penggugat tidak hadir, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Perma No. 1 tahun 2008, mediasi dapat dilaksanakan pada saat sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Manakala salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian keberatan Pembanding yang ke enam tidak dapat dipertimbangkan. Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang ke tujuh masalah anak yang diasuh Penggugat dibawa ke Kendari oleh Penggugat tanpa seizin Tergugat, juga tidak dapat dipertimbangkan, karena anak tidak termasuk dalam materi gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Menimbang, bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam masalah gugatan cerai yang mengabulkan gugatan Penggugat, sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menerimanya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan.
Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.36/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang terkait dengan perkara ini. MENGADILI -
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dapat diterima.
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Pangkajene
Nomor:
315/Pdt.G/2011/PA.Pkj. tertanggal 30 Desember 2011 M bertepatan tanggal 3 Shafar 1433 H. -
Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil awal 1433 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj.Rahmah Umar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif,SH. MH. dan Drs. Abd. Munir S, SH. masing-masing sebagai hakim anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 05 Maret 2012 dengan
dibantu oleh
Dra.Hj. Salmah sebagai panitera
Penggantitanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Hakim Anggota ttd Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.
Ketua Majelis ttd Dra. Hj. Rahmah Umar
Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.36/Pdt.G/2012/PTA.Mks
ttd Drs. Abd. Munir S., SH.
Panitera Pengganti ttd Dra. Hj. Salmah
Perincian biaya perkara 1. Administrasi
: Rp
5.000,-
2. Meterai
: Rp 6.000,-
3. Biaya penyelesaian perkara : Rp 139.000,Jumlah
Rp 150.000,-
Untuk salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs.Agus Zainal Muttaqien,SH.
Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.36/Pdt.G/2012/PTA.Mks
