Pembaca yang budiman. Mulai tanggal 16 sampai dengan

Pengantar Redaksi Penanggungjawab Moehammad Aman Wirakartakusumah Pemimpin Redaksi Edy Tri Baskoro Redaksi Eksekutif Richardus Eko Indrajit Djemari Mardapi Teuku Ramli Zakaria Weinata Sairin Redaksi Pelaksana Bambang Suryadi Penyunting/Editor Mungin Eddy Wibowo Zaki Baridwan Djaali Furqon Johannes Gunawan Jamaris Jamna Kaharuddin Arafah

P

embaca yang budiman. Mulai tanggal 16 sampai dengan 19 April 2012 ini, BSNP kembali menyelenggarakan Ujian Nasional atau UN SMA/MA, SMALB dan SMK. Sedangkan UN SMP/MTs dan SMPLB diselenggarakan mulai tanggal 23 sampai dengan 26 April 2012. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menjadikan penyelenggaraan UN tahun ini sukses, kredibel, dan akuntabel. Informasi selengkapnya tentang persiapan UN ini kami muat dalam Berita BSNP. Pada edisi kedua ini kami juga menyajikan dua artikel utama yaitu Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI (bagian keempat) dan Resensi Buku Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan. Edisi kali ini juga memuat gambar/lensa kegiatan BSNP. Selamat membaca.

Daftar Isi 3-8 9-11 12-17

Desain Grafis & Fotografer Djuandi Ibar Warsita Sekretaris Redaksi Ning Karningsih Alamat: BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen Jl. RS. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591 Email: [email protected] Website: http://www.bsnp-indonesia.org

18-20

Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI (Bagian IV) Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan Berita BSNP: - Pelaksanaan UN yang Jujur dan Berprestasi - Diperlukan Koordinasi yang Baik dalam Penyelenggaraan UN - Guru-Guru SD/MI dan SDLB Siap Hasilkan Soal UN Bermutu - Harmonisasi dan Sinkronisasi Kegiatan BSNP - Sisdiknas Dijadikan Berchmark Pendidikan Bangladesh - USAid dan Dikti Berkolabrorasi Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi - Asah Pena Sampaikan Aspirasi ke BSNP tentang UNPK Lensa BSNP

Keterangan Gambar Cover Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan didampingi oleh Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang Kemdikbud menyematkan PIN Ujian Nasional Prestasi YES, Jujus HARUS kepada perwakilan dari Kepala Dinas Pendidikan, Rektor Perguruan Tinggi, dan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi (atas). Peserta rapat koordinasi persiapan pelaksanaan UN tahun 2012 mendengarkan pengarahan Wakil Menteri Bidang Pendidikan (bawah).

Vol. VII/No. 2/Juni 2012

PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI (Bagian IV) BAB III: Peluang dan Tantangan Pendidikan Abad XXI e.

3.1. Karakteristik Abad XXI

A

bad XXI baru berjalan satu dekade, namun dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran, dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Tidaklah berlebihan bila dikatakan kemajuan ilmu tersebut dipicu oleh lahirnya sains dan teknologi komputer. Dengan piranti mana kemajuan sains dan teknologi terutama dalam bidang cognitive science, biomolecular, information technology dan nanoscience kemudian menjadi kelompok ilmu pengetahuan yang mencirikan abad XXI. Salah satu ciri yang paling menonjol pada abad XXI adalah semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi di antaranya menjadi semakin cepat. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti semakin menyempitnya dan meleburnya faktor “ruang dan waktu” yang selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat manusia. Bila disarikan, karakteristik abad XXI adalah: a. Perhatian yang semakin besar ter hadap masalah lingkungan hidup, berikut implikasinya, terutama ter hadap: pemanasan global, energi, pangan, kesehatan, lingkungan bina an, dan mitigasi. b. Dunia kehidupan akan semakin di hubungkan oleh teknologi informasi, berikut implikasinya, terutama ter hadap: ketahanan dan sistim per tahanan, pendidikan, industri, dan komunikasi. c. Ilmu pengetahuan akan semakin con verging, berikut implikasinya, ter utama terhadap: penelitian, filsafat ilmu, paradigma pendidikan, dan kurikulum. d. Kebangkitan pusat ekonomi di be

f.

g.

h.

lahan Asia Timur dan Tenggara, beri kut implikasinya terhadap: politik dan strategi ekonomi, industri, dan pertahanan, Perubahan dari ekonomi berbasis sumber daya alam serta manusia ke arah ekonomi berbasis pengetahuan, berikut dengan implikasinya terha dap: kualitas sumber daya insani, pendidikan, dan lapangan kerja, Perhatian yang semakin besar pada industri kreatif dan industri budaya, berikut implikasinya, terutama ter hadap: kekayaan dan keanekaan ra gam budaya, pendidikan kreatif, en trepreneurship, technopreneurship, dan rumah produksi. Budaya akan saling imbas mengimbas dengan teknosains berikut implika sinya, terutama terhadap: karakter, kepribadian, etiket, etika, hukum, kriminologi, dan media. Perubahan paradigma universitas, dari “Menara Gading” ke “Mesin Penggerak Ekonomi”. Investasi yang ditanamkan dari sektor publik ke perguruan tinggi untuk riset ilmu dasar dan terapan serta inovasi tek nologi/desain yang memberikan dampak pada pengembangan industri dan pembangungan ekonomi dalam arti luas akan cenderung meningkat.

3.2. Kompleksitas Abad XXI Masalah yang dihadapi manusia pada abad XXI semakin kompleks, saling kait mengkait, cepat berubah dan penuh paradoks. Umumnya kaum futuris mengaitkan pertumbuhan pen duduk dunia yang bergerak secara cepat sebagai pemicu. Bila pada tahun 2010 penduduk dunia sebesar 6.9 milyar, maka dalam waktu 2050 oleh United Nations Population Division diperkirakan akan mencapai 9.2 milyard orang, ini berarti dalam masa empat puluh tahun akan terjadi pertambahan sebesar 2.5 milyar penduduk. Dampak dari pertumbuhan ini pada seluruh kehidupan manusia luar biasa; mulai dari masalah kelangsungan hidup, pangan,


kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan. Penduduk Indonesia yang sebesar 234,2 juta merupakan 3.38% penghuni planet ini mengalami pertumbuhan sekitar 1.14% per tahun. Masalah tersebut menjadi kompleks bila dihubungkan dengan kondisi nya ta dalam kehidupan bermasyarakat, ber bangsa, dan bernegara, karena menyang kut sistem dan nilai yang berlaku antara bangsa, sukubangsa, dan individu. Tun tutan tersebut berimplikasi pada daya dukung alam yang lama kelamaan tak akan mencukupi, padahal sumber daya alam mineral tidak bertambah, sedangkan sumberdaya hayati dan nabati dapat diberdayakan namun tetap akan ‘mengganggu’ keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, masalah lingkungan hidup dalam peradaban abad XXI dijadikan isu untuk mengubah paradigma lama yang terlalu menekankan pada ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan, seni demi seni, kearah paradigma baru yang lebih mengedepankan makna dan nilai pengembangan yang bersifat berkelanjutan. Sama halnya dengan dunia ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi abad XXI mengalami konvergensi dari eko nomi “kelangkaan” ke arah ekonomi yang dikendalikan oleh informasi, di mana 93% seluruh pengetahuan di dunia ini sudah didigitalkan. Lebih dari 80% kekayaan negara negara industri maju pada awal abad XXI dibangkitkan oleh informasi dan usaha jasa yang juga merupakan industri di mana bahan mentahnya bukan berupa tanah, mesin, tenaga kerja, dan bahan baku alam melainkan pengetahuan (Westland, 2002). Perekonomian global abad XXI dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, di mana semua transaksi dilakukan secara online, investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Angka-angka itu berubah dari menit ke menit, seiring dengan gejolak yang terjadi dalam ekonomi perdagangan, politik, sosial, bahkan oleh ‘ulah’ tokoh dunia. Dalam kondisi pasar global sema cam ini, maka apa yang terjadi di satu negara, pengaruhnya akan terasa di negara lain. 3.3 Tantangan Abad XXI Ilmu pengetahuan dan teknologi saling terkait mengembangkan ekolo

gi kependidikan dan kesadaran berko munikasi, bernegara dan berbangsa. Walaupun perbatasan alami negara tra disional masih berlaku tetapi tanpa sepenuhnya disadari muncul sekat baru berujud tepian-tepian teknologik dan sains. Tidak dapat dipungkiri bah wa penyekatan itu menumbuhkan ci tarasa kebangunan dan kebanggaan berkat identitas yang melekat sebagai hamba berpengetahuan. Kehormatan itu tentu saja tidak datang sendiri, me lainkan digapai dengan usaha berat dan konsisten melalui penguasaan ilmu pengetahuan, serta dengan inovasi tek nologi dan penciptaan keagungan bu daya pendidikan. Entitas bangsa lain lalu melihat kelompok tersebut se bagai mercu suar kehidupan abad ke XX yang memancarkan kemashalatan, sinar kemanusiaan yang menjadi pe doman arah. Tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada saat bersamaan membangkitkan maz hab-mazhab ekonomi, sinar itu menjadi redup. Muka pengagumnya berpaling ke arah lain yang lebih menjanjikan peradaban zamannya. Hampir semua bangsa mendekatkan diri dengan penguasa pasar global, yang ditandai dengan atribut penguasaan teknologi dan inovasinya. Mereka yang tidak dapat meraihnya harus rela ter geser ke pinggiran dan tertinggal di belakang. Bersamaan dengan pembaharuan hidup berkebangsaan dengan ekonomi dan sosial sadar-pengetahuan kita mem bangun manusia berdaya cipta, mandiri dan kritis tanpa meninggalkan wawasan tanggungjawab membela sesama untuk diajak maju menikmati peluang abad XXI. Dalam hubungan ini kita ditantang untuk menciptakan dan membangun tata-pendidikan yang dapat ikut meng hasilkan sumber daya pemikir yang mampu ikut mengembangkan tatanan sosial dan ekonomi yang sadar-penge tahuan seperti laiknya warga abad XXI. Mereka harus terlatih mempergunakan kekuatan argumen dan daya pikir, alih-alih kekuatan fisik konvensional. Tentu saja dalam memandang ke depan dan merancang langkah kita tidak boleh sama sekali berpaling dari kenyataan yang mengikat kita dengan realita kehidupan. Indonesia masih menyimpan banyak kantong-kantong kemiskinan, wilayah kesehatan umum yang tidak memadai dan kesehatan


kependudukan yang rendah serta mutu umum pendidikan yang belum dapat dibanggakan. Ini merupakan masalah yang memerlukan perhatian dan upaya yang serius dan taat asas. Sederet falsafah dan kebijakan tradisional yang berkembang dalam kehidupan kita dan terangkum sebagai budaya bangsa, telah ikut menerapkan dan merawat lingkungan hidup alami. Namun masuknya budaya asing, yang kurang empati terhadap kehidupan lingkungan lokal telah mencabut akar kebajikan itu dari lingkungan tanpa daya kita untuk mencegahnya. Karenanya nurani jernih dan akal sehat haruslah menjadi ciri dalam pendidikan dalam abad yang tak lagi mengenal batas geografi seperti abad XXI ini. 3.4. Modern, Post-modern, dan Modernisasi Abad XXI merupakan penerusan dari abad ke XX yang merupakan era di mana istilah modern untuk pertama kali dilontarkan, yang kemudian men dasari apa yang berkembang lanjut pa da abad sekarang. Istilah “modern” menunjuk aspek kekinian, sedangkan istilah “modernisme” adalah aliran pe mikiran yang mengacu kepada sikap kritis-ilmiah yang liberal. Spirit modern adalah semangat yang meyakini bahwa kebenaran ilmiah adalah satu-satunya asas yang bersifat universal yang dapat mengantarkan manusia mencapai aktua lisasinya yang maksimal. Dalam kaitannya dengan modernitas, ilmu-ilmu alamiah dijadikan sebagai ujung tombak dalam menguak rahasia alam. Kelompok ilmu tersebut kemudian diaplikasikan ke dalam berbagai ran cang-bangun dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor industri dan pertahanan. Pengaruhnya terhadap ke hidupan modern dalam paruh kedua abad XX nampak dari timbulnya ke inginan untuk mendayagunakan pe ngetahuan bagi kemajuan material. Mo dernitas memang membawa dunia Barat mengalami kemajuan fisik yang luar biasa. Dalam segala bidang semangat modernisasi diterapkan. Individualisme dan kebebasan diusung sebagai asas berkompetisi dalam kegiatan ekonomi dan politik. Permasalahan sosial-budaya men cuat ke permukaan, tidak hanya di bi dang ekonomi, tapi juga di bidang aga

ma, seni, dan filsafat. Hubungan an tara agama dengan ilmu pengetahuan yang dahulunya bersifat konfirmatif mendapat ujian berat akibat semakin berpengaruhnya teori Darwin. Kemu dian muncul tantangan-tantangan ter hadap teori itu. Di bidang seni dan hu maniora: jika dulunya seni diusung untuk meningkatkan derajat moralitas, maka seni modern lantas semata-mata menjadi ungkapan pribadi. Laksana karya ilmiah, seni adalah ideosinkrasi si seniman. Kebalikannya, desain yang lahir oleh perpaduan seni dan enjiniring semakin memperoleh peran untuk mem berdayakan kejayaan industri. Begitu pula dengan filsafat yang sejak Abad Pencerahan dianggap sebagai pemandu untuk menggali asal usul “ada” (ontologi), rahasia kehidupan dan alam realitas, bahkan kemudian dijadikan mata kuliah wajib bagi setiap calon sarjana. Namun demikian, setelah mereka memisahkan fisika dari metafisika, filsafat tidak di jadikan mata kuliah wajib, karena me reka meyakini bahwa upaya mencari kebenaran yang empiris, yang obyektif, dan universal itu mempunyai ranah per kembangan tersendiri. Wacana post-modern yang melatar belakangi filsafat ilmu abad XXI, mun cul untuk pertama kalinya di bidang seni, sebagai reaksi terhadap aliran modernisme yang dianggap semakin deterministik dalam mengagung-agung kan rasionalitas dan pola pikir yang sistematik dan terlalu mengandalkan kekuatan teori universal dalam berkarya. Post-modernisme tidak memiliki makna yang pasti, karena derivasinya diangkat dari keyakinan adanya relativitas dalam segala hal. Aliran ini masih memper cayai proyek modernitas sebagai pelita peradaban dan budaya masa mendatang, tetapi mereka menyangsikan apa yang diyakini oleh kaum modernis. Menu rut paham ini, pengetahuan dan eti ka berkedudukan relatif terhadap pa radigma yang berlaku, sehingga tidak ada aturan yang baku dalam melihat kebenaran obyektif dan narasi budaya global. Pengaruh aliran post-modern me mang lebih nampak di bidang ilmu-ilmu budaya seperti sastra, lingustik, sosiologi budaya, arsitektur, senirupa dan musik, tetapi sebenarnya juga berimbas pada ilmu-ilmu alami dan sosial, khususnya dalam menyikapi gejala kompleksitas dan chaos yang ditemui dalam fenomena alam dan kehidupan sosial di alam


globalisasi. Sampai saat ini spirit modernisme dan post-modernisme masih berlang sung baik secara terpisah maupun ber tindihan. Sebagaimana lazimnya da lam perubahan paradigma, kritik yang pro dan kontra dalam tataran onto logis masih terjadi. Terlepas dari pro dan kontra dari kedua paham di atas, kenyataan menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut masih berjalan berdampingan dalam menggali penge tahuan (knowledge inquiry). Bahkan da lam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terjadi hibrida seperti terlihat dalam diagram di bawah ini.

senggang dan hiburan, penyajian lewat DVD, iPod, iPad, VR, Hologram, dan Game kita diajak berkelana di dunia maya. Berbeda dengan istilah budaya dalam pengertian antropologi yang dikondisikan oleh kesadaran ruang dan waktu nyata, budaya maya bergantung pada situasi masing-masing pribadi. Di antara teknologi di atas yang paling memberikan dampak pada budaya adalah berbagai perangkat komunikasi elektronik. Fenomena ini membawa perubahan besar dalam kegiatan ilmiah. Pertama, terjadinya konvergensi aktivitas antara saintis yang bergulat dalam ranah teoritis

Gambar 2. Hibrid Pengetahuan/ Ilmu/Teknologi 3.5. Teknologi dan Budaya Abad XXI Dewasa ini kita mengalami gelom bang paradigma baru. Tatkala para peneliti menukik lebih jauh ke masalah alam pikiran (‘mind’), genetika, dan fractal, perspektif keilmuan bergeser ke arah dimensi yang tidak kasat mata. Melalui tahapan yang berjenjang, proses penelitian yang rumit ini kemudian memunculkan pengetahuan baru. Se perti gayung bersambut ilmu-ilmu ter sebut saling bergantung satu sama lain sehingga memunculkan teknologi internet, robotika, bioteknologi, dan teknologi lain yang diperlukan bagi berbagai kebutuhan hidup antara lain: kesehatan, pertanian, pertahanan, bis nis, komunikasi, transportasi, sport, pendidikan, rumah tangga, hiburan dll. Dalam dunia komunikasi, selain kita dapat melakukan interaksi real time, kita seolah-olah berada dalam ruang nyata, meskipun sebenarnya ruang itu maya. Dalam mengisi waktu

dengan teknolog yang bekerja di ranah praksis. Kedua, tumbuhnya lembaga atau institusi riset yang mengkhususkan diri dalam melakukan R&D. Ketiga, tum buhnya sinergi antara lembaga keil muan termasuk perguruan tinggi de ngan industri untuk memproduksi produk canggih berbasis komputer. Karena kemampuannya yang canggih, efisien, efektif, serta tidak menuntut infra struktur yang kolosal serta nilai inovasinya yang berbobot pengetahuan, maka himpunan ilmu itu oleh bangsabangsa industri maju dipergunakan sebagai strategi dalam pengambilan berbagai keputusan politik, ekonomi dan apalagi pertahanan yang berskala internasional. Dari sanalah kemudian lahir globalisasi seperti yang kita kenal dewasa ini. Teknologi Informasi yang berbasis digital meliputi komputer, komunikasi satelit, robotika, videotext, televisi kabel, e-mail, permainan elektronik (electronic games), dan mesin perkantoran berbasis


elektronik. Kehadiran teknologi infor masi ini memang berkat penelitian dan kiprah sains dasar, tetapi karena dalam beberapa segi kemampuan ope rasionalnya sanggup mengungguli ke mampuan otak manusia, maka hampir semua instrumen untuk penelitian, ker ja profesional dalam berbagai bidang keilmuan telah memanfaatkan teknologi digital.

b.

3.6. Paradigma Keilmuan Baru Sebagaimana dikemukakan di depan tentang kemampuan konektivitas, berkat teknologi ini ilmu pengetahuan semakin mengerucut, menyatu dan bahkan menghasilkan hibrida. Perkembangan tersebut dirintis oleh para fisikawan yang mulai berspekulasi mencari te ori umum yang dapat menerangkan hubungan tentang adanya empat gaya (gravitasi, elektromagnit, gaya kuat, dan gaya lemah) ke dalam teori string atau teori yang dapat menerangkan segala masalah (Theory of Everything). Dalam konteks ini, beberapa teknologi masa depan yang sedang dan akan mengubah paradigma kehidupan manusia adalah: a. Nanosains dan Teknologi nano. Pada saat yang bersamaan dengan perintisan teori DNA, fisikawan Fei neman mengutarakan gagasan ten tang inti dari proses manipulasi materi atom dan molekul dengan menggunakan kehandalan materi itu sendiri. Dengan bantuan teknologi pemberdayaan yang sesuai dengan ukuran nano tersebut, diharapkan Gambar 3. Konvergensi Teknologi

Misalnya ketika computer Deep Blue mengalahkan Garry Kasparov dalam suatu seri pertandingan catur (1996-1997).

c.

d.

e.

bahwa masalah gravitasi lantas ti dak menjadi kendala, selagi tegang an permukaan dan gaya tarik be kerjanya akan menjadi semakin signifikan. Neurosains kognitif. Istilah neuro sains kognitif berasal dari “kognisi” yaitu proses mengetahui, dan “neu rosains” yaitu ilmu yang mempelajari sistem saraf. Ilmu ini berupaya un tuk melokalisasi bagian-bagian otak sesuai dengan fungsinya dalam kog nisi. Oleh karena itu fokusnya ada lah otak dan sistem saraf yang ber kaitan dengan fungsi otak. Ilmu ini pada dasarnya berupaya untuk mengungkap struktur dan fungsi dari otak manusia. Teknologi pencitraan. Studi tentang optik mengantarkan pada penelitian yang lebih jauh mengenai pencitraan. Di antara teknologi pencitraan yang paling memberikan sumbangan be sar pada kehidupan abad XXI adalah serat optik, hologram, dan Realitas Virtual. Hologram/Holografi. Hologram ada lah produk dari teknologi holografi. Hologram terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopik. Holo gram bertindak sebagai gudang in formasi optik. Informasi-informasi optik itu kemudian akan membentuk suatu gambar, pemandangan, atau adegan. Teknologi Informasi. Dunia kehi dupan dan pendidikan khususnya pada abad XXI ini telah dicirikan oleh hadirnya teknologi informasi, yang dampaknya telah mengubah berbagai sendi kehidupan yang ber sifat mendasar. Dalam kaitannya de ngan dunia akademis, sains dan tek nologi tersebut di atas telah mem buka wawasan baru tentang realitas alam, manusia (kemampuan dan keterbatasannya) serta makna kehi dupan sosial budayanya, sehingga mendobrak dominasi filsafat il mu reduksionistik pada tataran ontologis, epistimologis maupun metodologis.

3.7. Tekno-Sains Berkat teknologi baru yang dihasilkan oleh gugus (cluster) sains di atas, lahirlah internet, komunikasi elektronik nirkabel (mobile communication), mul


Gambar 4. Tekno-Sains timedia dan berbagai teknologi deri vasinya ke dalam dunia kehidupan nyata: sosial politik, ekonomi, budaya dan keamanan, sehingga dunia ilmu pengetahuan larut dalam kehidupan nyata yang dikondisikan oleh dimensi sejarah. Berbeda dengan abad ke XX ketika sains, teknologi dan seni ma sih terfragmentasi, mulai abad XXI berbagai ilmu mulai mengarah pada konvergensi. Dalam rangka konvergensi itu, muncullah tekno-sains yaitu ilmu yang dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi. Teknosains adalah istilah yang di perkenalkan oleh filsuf Belgia Gilbert Hottois (1979) yang mencermati ada nya paradigma keilmuan baru, di ma na teknologi dan sains tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam kenyataannya teknologi dewa sa ini memperkembangkan dan da pat menghasilkan sains. Konsep ini kemudian dipergunakan oleh ‘Scien ce and Technology Studies’ untuk me nengarai munculnya masyarakat mo dern, di mana dalam interaksi dan pemberdayaan sosialnya yang mencakup juga aspek politik, ekonomi, dan budaya, pengaruh simbiosis teknologi dan sains dalam arti positif maupun negatif tidak dapat dilepaskan. Pemberdayaan itu seolah-olah menubuh (embedded) dalam diri pribadi dan spirit masyarakat. 3.8. Budaya Internet dan Cyber Society Sejak dimulainya wacana untuk menghubungkan pengguna komputer satu dengan lainnya yang hanya digu nakan di lingkungan perguruan tinggi ternama, perkembangan internet seka rang ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan itu pertama

ditunjang oleh penemuan sains mate rial, sains pencitraan, dan kedua oleh bahasa program yang canggih sehingga memungkinkan pengguna internet melakukan berbagai kegiatan di dunia maya secara interaktif antara: dirinya sendiri dengan komputer atau dengan sesama pengguna lain; secara perorangan atau kelompok; telah mengenal atau belum; di tetangga atau di benua lain; dan dalam durasi waktu yang tak terbatas. Ini berarti pengalaman yang didapatkan hampir sama dengan kehidupan nyata sehari-hari. Ketika internet juga digunakan dalam dunia bisnis, kemampuannya berkembang luar biasa. Pengertian bisnis tidak ter batas pada hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan dalam pengertian yang sempit, tetapi semua kegiatan, instrumen, institusi, produksi, distribusi dan konsumsi yang dilaksanakan oleh korporasi, konglomerat, organisasi, termasuk juga perguruan tinggi. Jumlah pengguna internet yang besar dan semakin berkembang, telah mewujudkan budaya internet. Internet mempunyai pengaruh yang besar atas perkembangan ilmu pengetahuan dan cara pandang dunia. Konvergensi antara internet dengan komunikasi selular (mobile phone) yang disertai oleh semakin tinggi dan cang gihnya kapasitas operasionalnya, kemu dian didukung oleh berbagai inovasi pe rangkat keras yang semakin menubuh dengan diri kita, maka suka atau tidak, internet mulai menggantikan moda ko munikasi kehidupan sosial (termasuk juga ekonomi, politik, budaya), dan bah kan dapat mengubah sistem dan nilai budaya serta dimensi spiritual, berikut dengan implikasi baik buruknya. l (Bersambung)


Resensi Buku

Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan Bambang Suryadi 1

S

alah satu upaya peningkatan mutu pendidikan nasional yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan. Peraturan perundangan-udangan ini ditetapkan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2012 banyak produk hukum yang ditetapkan menjadi Undangundang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Staf Pofesional BSNP dan dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta 1

Meskipun produk hukum tersebut telah ditetapkan menjadi perundangudangan, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahaminya. Akibatnya, perundangundangan tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Sangat disayangkan memang, sebab untuk menghasilkan sebuah produk hukum, pemerintah telah membelanjakan biaya dan energi yang sangat besar melalui diskusi publik yang sangat alot. Yang perlu digarisbawahi bawah dana tersebut sebenarnya uang rakyat juga. Tidak berlebihan jika dikatakan telah terjadi kesenjangan antara pengeluaran dana untuk menghasilan sebuah produk hukum dan pengetahuan serta pemahaman rakyat tentang peraturan tersebut. Diantara faktor yang menyebabkan masyarakat umum kurang mengetahui produk hukum adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sosialisasi yang ada hanya terbatas pada segmen masyarakat tertentu saja. Faktor kedua adalah terbatasnya akses masyarakat kepada produk-produk hukum. Tidak semua produk hukum bisa ditemukan di pasaran karena pencetakannya terbatas. Sementara masih banyak warga masyarakat yang tidak bisa mengakses produk hukum


Resensi Buku yang dimuat dalam website kementerian atau lembaga pemerintahan karena mereka kurang mengenal teknologi informasi. Sehingga dapat dipastikan produk hukum tersebut hanya menjadi dokumen dan dipahami oleh sebagian kecil warga masyarakat. Ironis memang. Sebuah negara yang selalu mengemukakan aspek hukum, tetapi sebagian besar rakyatnya masih belum melek hukum. Kondisi di atas telah mendorong Weinata Sairin anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk menghimpun peraturan di bidang pendidikan. Suatu usaha mulia dan terpuji yang perlu diacungi jempol dan diberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Melalui usaha tersebutlah produk hukum dapat diketahui serta dipahami dengan mudah. Sebab keberadaan produk hukum yang selama ini tersebar atau terpencarpencar, bisa dihimpun menjadi satu dalam bentuk buku. Sehingga siapapun yang menginginkan peraturan tersebut bisa mendapatkannya dengan mudah di pasaran. Mengenai pentingnya upaya pening katan mutu pendidikan melalui produk hukum, penyunting menyebutkan seba gai berikut: “Sehubungan dengan upaya untuk memajukan pendidikan, maka pemahaman tentang keten tuan perundang-undangan di bi dang pendidikan amatlah perlu dan mendesak. Pemahaman, penguasaan ketentuan perundangundangan dan upaya untuk mengimplementasikannya adalah bagian integral dari upaya untuk memajukan pendidikan”. (hal x). Weinata dalam melakukan kompilasi produk hukum tersebut, sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota BSNP, sengaja memilih produk hukum tentang sistem pendidikan. Mengapa? Pendidikan ini merupakan politik tingkat tinggi (high politic) dalam rangka membentuk jati diri, karakter, dan perilaku bangsa. Dengan pengertian lain, tidak ada lang kah strategis selain pendidikan untuk melakukan perubahan perilaku dan pola pikir rakyat Indonesia. Dalam konteks perundang-undang an, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

10

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif me ngembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecer dasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Buku setelah 431 halaman tersebut oleh penyuntingnya diberi judul “Him punan Peraturan di Bidang Pendidikan”. Kandungan isinya terdiri atas 15 (lima belas) peraturan dengan rincian 2 (dua) Undang-undang, 9 (sembilan) peraturan pemerintah, 1 (satu) Peraturan Men diknas RI, dan 3 (tiga) Keputusan Mendiknas. Kandungan isi tersebut dilengkapi dengan sambutan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Na sional (sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), selain tentunya, ada seberkas ucap dari penyunting yang juga sebagai seorang teolog tersebut. Dua undang-undang yang mutlak dipahami oleh pelaku dan pemerhati pendidikan serta masyarakat luas adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Turunan dari kedua undang-udang tersebut, juga di temukan dalam buku ini. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No mor 19 Tahun2005 tentang Standar Pen didikan Nasional, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Berikutnya adalah PP tentang Wajib Belajar, PP Ten tang Pendanaan Pendidikan, PP Tentang Guru, PP tentang Dosen, PP Tentang Pendidikan Kedinasan, dan PP tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pen didikan. Sedangkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang dihimpun dalam buku ini adalah yang terkait de ngan buku, pengangkatan Anggota BSNP dan Penunjukan Kepala Sekretariat BSNP. Kehadiran buku tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena buku yang diterbitkan oleh Media Pri ma Aksara pada awal tahun 2012 ter sebut, dapat membantu masyarakat luas, khususnya mereka yang concern atau peduli di bidang pendidikan, untuk memahami dengan baik berbagai


Resensi Buku ketentuan perundang-undangan di bi dang pendidikan sehingga mampu memantapkan peran dan kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penyunting menuliskan harapan ini pada paragrap kelima dari pengantarnya. Buku ini sangat mudah dibaca dan dipahami karena disusun berdasarkan kronologis dan hirarki hukum, mulai dari undang-undang, peraturan peme rintah, sampai ke keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa karya ini merupakan karya kreatif dari penyunting yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1948 di Jakarta. Perhatian penyunting terhadap mutu pendidikan nasional melalui karyanya ini semestinya diapresiasi dengan membaca, memahami, dan mengimplementasikan perundangundangan di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya. Hanya dengan cara ini lah produk hukum dapat membumi di tanah air Indonesia. Buku yang dihimpun anggota BSNP dua periode (2005-2009 dan 2009-200) tersebut sebenarnya merupakan penyem purnaan dari buku sebelumnya dengan judul yang sama (Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan) yang diterbitkan tahun 2010 oleh Penerbit Jala Permata Aksara. Bedanya adalah pada buku pertama ada UUD Negara RI 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Sedangkan pada buku terbitan tahun 2012 ini kedua UU tersebut tidak ada. Karena UU BHP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Buku yang serupa juga telah diter bitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pen didikan dan Kebudayaan) tahun 2010. Jika dibandingkan dengan buku yang disunting Weinata, ada beberapa per bedaan. Perbedaan yang menyolok adalah judul buku itu sendiri. Weinata Sairin cukup memberikan judul dengan “Himpunan Peraturan di Bidang Pen didikan”. Dapat dipahami kata peraturan disini mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebaliknya judul buku terbitan Kemdiknas adalah “Un dang-Undang dan Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan”. Perbedaan kedua dapat dilihat da ri segi isi buku tersebut. Pada buku terbitan Kemdiknas, memuat dua Un

dang-undang yang tidak ada di buku Weinata Sairin. Pertama, Undang-un dang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Kedua, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Kemudian, ada satu peraturan pemerintah yang ada di buku terbitan Kemdiknas, tetapi tidak ada di buku Weinata Sairin. Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Professor. Sebaliknya ada empat Keputusan Mendiknas yang ada di buku Weinata Sairin, tetapi tidak ada di buku terbitan Kemdiknas. Pertama, Peraturan Men diknas RI Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Buku. Kedua, Keputusan Men diknas Nomor 040/P/2005 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan. Ketiga, Keputusan Mendiknas Nomor 041/P/2005 tentang Pengangkatan Anggota Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan. Keempat, Keputusan Mendiknas Nomor 067/ P/2009 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Standar Nasional Pendidikan. Dengan adanya perbedaan tersebut, kedua buku itu pada prinsipnya saling melengkapi. Sehingga kedua buku tersebut perlu dimiliki oleh setiap insan yang ingin mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang peraturan di bidang pendidikan. l

Judul : Himpunan Peraturan di Bidang Pendidikan Penyunting : Weinata Sairin, M.Th Penerbit : Media Prima Aksara Jakarta Tahun Terbit : 2012 Jumlah halaman : 431 halaman


11

Berita BSNP*

PELAKSANAAN UN YANG JUJUR DAN BERPRESTASI Rektor dan Kepala Dinas Pendidikan Berikan Komitmen Penuh

P

emerintah telah menetapkan kebijakan untuk tetap menyelenggarakan ujian nasio nal atau UN pada tahun 2012. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Uji an Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional. Un tuk itu, semua lini harus bekerjasama, bahu membahu, dan menyatukan langkah untuk mensukseskan penyelenggaraan UN tahun 2012 dengan kejujuran dan prestasi. Demikian pesan Musliar Kasim Wakil Men teri Bidang Pendidikan Kementerian Pendi dikan dan Kebudayaan ketika membuka ra pat koordinasi dan penandatanganan kerja sama penyelenggaraan UN tahun 2012 di Jakarta (8-9 Maret 2012). Hadir dalam acara ini seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Ke tua Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, dan Rektor Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pengawasan UN. Selain itu juga hadir anggota BSNP, Kepala Balitbang Kemdikbud, dan para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Musliar Kasim, untuk melihat apa kah penyelenggaraan UN sudah baik atau belum sangat sederhana, yaitu dengan melihat masih ada keluhan dari masyarakat atau tidak. “Untuk melihat kinerja kita baik atau buruk, sederhana saja, apakah masyarakat sudah puas atau belum. Jika masih ada keluhan terhadap layanan yang kita diberikan, tandanya kita belum berbuat sesuai keinginan masyarakat”, ungkap mantan Rektor Universitas Andalas tersebut. Selama ini, tambah Musliar Kasim, persepsi

12

yang beredar di masyarakat penyelenggaraan UN itu hanya menghambur-hamburkan uang negara, sementara hasilnya masih belum di terima sebagai hasil yang kredibel. “Selama ini perguruan tinggi belum percaya bahwa UN diselenggarakan dengan jujur dan kredibel. Jika jujur, maka tidak ada alasan bagi perguruan tinggi untuk tidak mau menerima hasil UN sebagai tiket masuk perguruan tinggi”, papar Musliar Kasim. Untuk itu diperlukan langkah-langkah konkrit supaya hasil UN diterima semua pi hak, khususnya pihak perguruan tinggi supa ya bisa menjadikan hasil UN sebagai salah satu pertimbangan masuk ke perguruan tinggi. Keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UN sangat strategis dalam meningkatkan kredibilitas hasil UN. Djemari Mardapi Ketua Penyelenggara UN Tingkat Pusat mengatakan BSNP memberikan wewenang khusus kepada perguruan tinggi. Diantaranya adalah mengawasi dari proses pencetakan naskah soal di percetakan sampai ke pendistribusian naskah soal ke daerahdaerah. Perguruan tinggi juga memiliki wewe nang untuk menentukan pengawas di satuan pendidikan, pengawas ruang ujian, dan pemin daian lembar jawaban ujian nasional untuk SMA/MA dan SMK. “Pemberian wewenang ini karena pergu ruan tinggi adalah lembaga yang akan meng gunakan hasil ujian nasional”, ungkap Djemari Mardapi. Kepala Badan Penelitian dan Pengembang an Kemdikbud Khairil Anwar Notodiputro dalam sambutannya mengatakan rapat koordinasi


Dari kiri ke kanan, deret depan, Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang Kemdikbud, Djemari Mardapi Ketua Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Hendarman Sekretaris Balitbang, dan Hari Setiadi Kepala Puspendik dalam acara rapat koordinasi pelaksanaan UN tahun 2012 di Jakarta.

* Bambang Suryadi

Berita BSNP dan penandatanganan surat kerjasama pelak sanaan UN tahun 2012 bertujuan untuk me mantapkan penyelenggaraan UN. “Rapat koor dinasi hari ini untuk menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan akseptabilitas, kredibilitas, dan obyektifitas penyelenggaraan UN. UN yang kredibel sangat penting, tidak saja untuk mengukur pencapain anak didik, tetapi juga untuk mendapatkan potret yang utuh tentang pendidikan kita. UN yang kre dibel juga menjadi pintu masuk yang baik untuk menjadikan hasil UN sebagai bahan per timbangan masuk ke perguruan tinggi”, ungkap Kepala Balitbang. Sebelum diselenggarakan rapat koordi nasi, tambah Khairil Anwar, ada serentetan acara yang terkait dengan persiapan penye lenggaraan UN. Diantaranya adalah penan datanganan pakta integritas, validasi data Rapat Koordinasi Penyelenggaraan UN tahun 2012 dipimpin langsung oleh Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan (nomor lima dari kiri) di kantor BSNP. Hadir dalam rapat koordinasi ini anggota BSNP, Sekretaris Jenderal, Kepala Balitbang, Irjen, Kepala Puspendik, dan perwakilan dari direktorat terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

peserta UN, lokakarya penyelenggaraan UN dengan tema peningkatan tingkat aksep tabilitas, kredibilitas, dan obyektifitas UN, pe luncuran UN oleh Menteri, sosialisasi oleh BSNP dan Balitbang tentang rencana penye lenggaraan UN, POS, dan kisi-kisi UN pada bulan Desember 2011, rapat koordinasi persiapan dengan bendahara UN dinas pendidikan dan perguruan tinggi pada bulan Februari 2012. Rapat koordinasi kali ini juga ditandai dengan pembacaan ikrar penyelenggaraan UN yang jujur dan berprestasi oleh tiga perwakilan peserta, yaitu Rektor Universitas Mulawarman, Kepala Dinas Pendidikan Papua, dan Ketua Penyelenggara UN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada waktu yang bersamaan, Wakil Menteri Bidang Pendidikan juga menyematkan PIN “Prestasi Ya, Jujur Harus” secara simbolis kepada seluruh peserta rapat koordinasi.l

KOORDINASI YANG BAIK Kunci Keberhasilan PENYELENGGARAAN UN

P

elaksanaan Ujian Nasional atau UN tahun 2012 diharapkan lebih kredibel. Untuk itu diperlukan koordinasi yang terus menerus, se jak persiapan, pelaksanaan, sampai hasil UN diumumkan. Koordinasi lintas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Ke polisian Republik Indonesia mutlak diwu judkan. Demikian juga koordinasi antara Penye lenggara UN Tingkat Pusat, Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pengawasan UN,dan Penye lenggara UN Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan. Demikian kesepakatan rapat koordinasi Penyelenggara UN Tingkat Pusat di BSNP, Selasa (3/4/2012). Hadir dalam rapat tersebut Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Ainun Na’im Sekretaris Jenderal, Suyanto Dirjen Pen

didikan Dasar, Haryono Umar Irjen, Syawal Gul tom Kepala Badan Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Khairil Anwar No todiputro Kepala Balitbang, anggota BSNP, dan para pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Musliar Kasim, UN merupakan ke giatan rutin dalam proses pendidikan. Karena itu tidak perlu dianggap sacral sehingga orang tidak terlalu cemas. “UN merupakan kegiatan rutin dalam proses pendidikan, kita tidak perlu berlebihan menyikapinya, apalagi menjadikannya sebagai sesuatu yang sacral yang berakibat munculnya kecemasan yang berlebihan. Publikasi tentang UN juga semestinya tidak perlu berlebihan”, ungkap Wakil Menteri seraya menambahkan diperlukan cara dan strategi sosialisasi UN yang tidak


13

Berita BSNP membuat orang cemas. Suyanto berpandangan bahwa kecemas an yang moderat dalam menghadapi UN di perlukan. “Secara teoritis dan empiris, ada hubungan yang erat antara tingkat kecemasan yang moderat dan prestasi belajar. Jadi hal yang wajar jika murid-murid akan ujian ada rasa cemas. Jika mereka tidak mengalami kecemasan, justru tidak wajar”, kata Dirjen Pendidikan Dasar tersebut sambil memberikan alasan orang yang antri beli tiket pada musim puncak saja mengalami kecemasan, apalagi menghadapi UN. Proses pencetakan bahan UN saat ini su dah selesai dilakukan. Bahkan untuk wilayah tertentu sudah mulai didistribusikan. “Untuk wilayah kepulauan seperti di Papua, Maluku, dan Riau, distribusi soal dilakukan lebih awal. Tujuannya adalah untuk memastikan supaya pada hari pelaksaan UN tidak ada soal yang terlambat”, kata mantan Rektor Universitas Andalas tersebut. Untuk menjaga keamanan dan keraha siaan soal UN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan pihak kepo lisian. Keterlibatan polisi itu adalah dalam pengamanan soal UN, bukan dalam penga wasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan.

“Informasi tentang wewenang dan keterlibatan Polisi dalam UN ini perlu dipahami oleh masyarakat luas “, tegas Musliar Kasim yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Lebih lanjut Musliar Kasim megatakan, Polri sudah menyatakan komitmennya untuk tidak masuk ke sekolah. Pihak Polri telah mengadakan konferensi pers tentang ini pada tanggal 28 Maret 2012. Sementara Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang menyoroti pentingnya exit strategy jika terjadi hal-hal yang diluar dugaan panitia penyelenggara. “Exit strategy ini perlu kita pikirkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti jika naskah soal kurang atau ada yang rusak”, ungkap Khairil. Pusat Informasi dan Humas (PIH) Ke menterian Pendidikan dan Kebudayaan mem buka Posko UN mulai tanggal 13 sampai 27 April 2012, dari jam 06.00 sampai 16.00. Selain membuka Posko UN, PIH juga menyediakan call center dengan nomor 177 untuk menerima pengaduan masyarakat tentang UN. Untuk sementara waktu call center tersebut bisa dihubungi melalui Telkomsel dan telepon rumah. l

GURU-GURU SD/MI dan SDLB SIAP HASILKAN SOAL UN BERMUTU

Guru-guru SD/ MI dan SDLB memperhatikan materi pelatihan penulisan soal UN yang disampaikan nara sumber dari Puspendik di Mataram NTB

U

ntuk menghasilkan soal ujian nasional yang bermutu diperlukan penulis soal yang terampil, kompeten, dan ahli pada bidang mata pelajaran tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan Pusat Penilaian

14

Pendidikan (Puspendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan pelatihan penulisan soal ujian nasional SD/MI/SDLB dari tanggal 16-22 Maret 2012 untuk tahap pertama dan dari tanggal 30 Maret sampai dengan 5 April 2012 untuk tahap kedua.


Berita BSNP Djemari Mardapi, Ketua Penyelenggara UN dalam penjelasannya saat rapat pleno BSNP di Jakarta (13/3/2012) mengatakan tujuan pelatihan ini adalah untuk menghasilkan soal UN yang bermutu. “Guru yang bermutu akan menghasilkan soal UN yang bermutu. Untuk memastikan para penulis soal memiliki keterampilan, maka dilakukan pelatihan penu lisan soal”, papar Djemari Mardapi. Pada tahap pertama, pelatihan diseleng garakan di 17 provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Bengkulu. Sedangkan provinsi lainnya masuk pada tahap kedua. Di masing-masing provinsi ada seorang dari anggota BSNP dan dua orang dari Puspendik. Peran anggota BSNP adalah melakukan pemantauan, sedangkan peran dari Puspendik adalah memberikan pelatihan penulisan soal UN. Pelaksanaan penulisan soal UN SD/MI di Jawa Barat, sebagaimana dilaporkan oleh M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP, ber jalan dengan baik, guru-guru bersemangat menyiapkan soal yang bermutu dengan tim penelaah dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Namun, tambah M. Aman, ada keluhan dari guru-guru yang menyiapkan soal UN SDLB. Jumlah penulis soal untuk SDLB sedikit tetapi soal yang dibuat banyak, sehingga satu orang harus membuat soal untuk dua mata pelajaran. Di Sumatera Utara, Djemari Mardapi mene mukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada kegiatan tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 30 Maret sampai 5 April 2012. “Ada ada gambar soal biologi yang kurang jelas, kunci jawaban matematika ada yang salah, kemampuan guru menulis soal bervariasi”,papar Djemari seraya menambahkan sebagian besar peserta guru perempuan. Edy Tri Baskoro yang bertugas ke Ternate melaporkan guru yang diundang memiliki pengalaman menulis soal. Kisi-kisi matematika perlu ditinjau kembali karena banyak meng hitung dan hitungannya campuran. Gambar yang dipakai bagus dan jelas, diambil dari buku sekolah elektronik. Peserta pelatihan ini adalah guru-guru SD/MI/SDLB. Di setiap kabupaten/kota dipi lih satu guru untuk masing-masing mata pela jaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan komposisi dua orang guru SD dan satu orang guru MI. Se dangkan untuk SDLB, ada 18 orang guru sesuai dengan jenis ketunaan siswa. Zul Arsiah yang bertugas di Nusa Tenggara Barat mengatakan, pada hari pertama pela

tihan, peserta dikenalkan tentang teknik penyu sunan kisi-kisi, teknik penulisan soal pilihan ganda, teknik telaah dan revisi soal, teknik perakitan soal, dan latihan penyusunan soal pilhan ganda. Soal yang sudah disusun, tambah Zul Arsiah, akan ditelaah dan dirakit oleh dosen dari perguruan tinggi dan guru senior yang berpengalaman dalam penulisan soal. Untuk setiap soal, ada dua dosen dan dua guru senior yang menelaah dan merakit soal yang disusun oleh guru-guru. Selain itu, ada sepuluh orang tim pengetikan naskah soal. Untuk menjaga integritas peserta pela tihan, pada awal kegiatan mereka diminta untuk menandatangani surat pernyataan integritas. “Dengan surat pernyataan ini kita ingin memastikan bahwa soal yang disusun tetap terjaga obyektifitas dan kerahasiaannya”, ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan NTB yang mewakili Kepala Dinas dalam acara pembukaan pelatihan. Tas dan handphone juga tidak di perbolehkan untuk dibawa ke ruang tempat pelatihan penulisan soal. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para peserta pelatihan penulisan soal adalah buku yang dijadikan acuan dalam penulisan soal, yaitu buku yang sudah dinyatakan lolos oleh BSNP sebagai buku teks pelajaran. Soal Pilihan Ganda Bentuk soal yang disusun adalah bentuk soal pilihan ganda. Mengapa harus pilihan gan da? Menurut Zul Arsiah, untuk ujian nasional yang sifatnya massal, maka pilihan ganda menjadi pilihan yang tepat. Aspek kognitif yang diukur juga banyak, mulai dari ingatan, pemahaman, sampai aplikasi. Juga karena sifatnya yang obyektif dan mencakup materi pelajaran yang luas. Kelebihan lainnya adalah penskoran mudah dilakukan dibandingkan dengan soal uraian. Namun, tambah Zul Arsiah, soal pilihan ganda juga memiliki keterbatasan, yaitu memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyiapkan soal. Bagian yang paling sulit adalah menentukan pilihan jawaban dengan pengecoh yang homogen dan berfungsi. Soal pilihan ganda juga memungkinkan anak untuk menebak jawaban (guessing). Zul Arsiah mengingatkan peserta pelatihan untuk memperhatikan tiga hal dalam penulisan soal pilihan ganda. Pertama adalah materi yang akan diukur atau ditanyakan. Terkait dengan materi, soal harus sesuai dengan indikator yang ada dalam kisi-kisi soal UN.Soal yang tidak sesuai dengan indikator tidak bisa dipakai. Misalnya jika indikator menanyakan pengelompokan binatang, tetapi soal menanyakan ciri-ciri bina tang tertentu. Selanjutnya, pilihan jawaban


15

Berita BSNP

M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (dua dari kanan) memperhatikan pembacaan berita acara serah terima naskah soal UN SD/MI dari BSNP ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.

harus homogen dan logis. Selain itu, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Kedua adalah segi konstruksi, yaitu ben tuk atau bangunan soal itu sendiri. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Ru musan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal tidak boleh memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal juga tidak boleh mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, misalnya pernyataan yang mengandung kata “tidak kecuali”. Pan jang rumusan pilihan jawaban harus rela tif sama. Pilihan jawaban tidak boleh me ngandung pernyataan “semua pilihan ja waban di atas salah” atau “semua pilihan ja waban di atas benar”. Pilihan jawaban yang berbentuk angka ha rus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Gambar grafik, tabel, di agram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya.

Ketiga adalah segi bahasa. Bahasa yang digunakan tidak tidak boleh bersifat multi taf sir. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Selama mengikuti pelatihan penulisan soal, menurut pengamatan penulis, peserta sa ngat antusias, aktif, partisipatif, dan responsif. “Soal itu terlalu ngambang dan tidak jelas”, ung kap seorang peserta ketika dipaparkan contoh soal yang pernyataannya tidak jelas. Setelah mengikuti penjelasan dari nara sumber, mereka juga bisa memberi penilaian terhadap soal-soal yang dijadikan contoh. “Soal itu jelek” ungkap peserta mengomentari contoh soal yang dipaparkan nara sumber. Hasil yang diharapkan dari pelatihan penu lisan soal ini adalah tiga buah paket soal yang terdiri atas satu paket soal UN Utama, satu pa ket soal UN Ulangan, dan satu paket soal UN Cadangan. l

HARMONISASI DAN SINKRONISASI KEGIATAN BSNP

U

ntuk pelaksanaan tahapan kegiatan ke lima (uji coba instrument) yang diseleng garakan di delapan provinsi dan tahapan ke giatan ketujuh (pengumpulan data) yang di selenggarakan di enam belas provinsi, BSNP melakukan harmonisasi dan sinkronisasi ke giatan. Caranya adalah dengan mengundang

16

seluruh ketua dan sekretaris tim ahli untuk duduk bersama dan membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut, pada hari Selasa (27/3/2012) di ruang sidang BSNP. “Tahun ini BSNP melaksanakan delapan kegiatan pemantauan. Setiap kegiatan akan tu run ke lapangan di delapan provinsi untuk uji


Berita BSNP

Rapat pembahasan tentang harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan BSNP diikuti oleh anggota BSNP, Ketua dan Sekretaris Tim Ahli, dan staf keuangan.

coba instrument dan di enam belas provinsi un tuk pengumpulan data. Karena itu diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi kegiatan”, ucap M. Aman Wirakartakusumah mengawali pe ngarahannya kepada ketua dan sekretaris tim ahli. Harmonisasi dan sinkronisasi ini, lanjut M. Aman, meliputi wilayah atau provinsi yang akan dikunjungi, waktu pelaksanaan kegiatan, responden, dan instrument. Pada kesempatan yang sama, M. Aman juga menetapkan Sisworo sebagai koordinator kegiatan pemantauan untuk delapan standar. Untuk kegiatan uji coba instrument, ma

sing-masing tim akan berkunjung ke daerah tanpa digabung dengan tim lain. Namun daerah yang dikunjungi perlu dipetakan sehingga ter jadi pemerataan. Sedangkan untuk kegiatan pengumpulan data, ada dua kegiatan standar dilaksanakan secara bersama-sama.Sehingga perwakilan tim, mesti mewakili dua standar dengan komposisi, misalnya, satu orang dari standar A dan dua orang dari standar B. Standar yang target respondennya me miliki karakteristik khusus, seperti standar Pendidikan Nonformal, akan melakukan pe ngumpulan data secara mandiri tanpa diga bung dengan standar lain.l

SISDIKNAS DIJADIKAN BENCHMARK PENDIDIKAN BANGLADESH

S

istem pendidikan nasional Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mulai diakui dan dijadikan benchmark oleh negara-negara lain. Diantaranya adalah negara Bangladesh yang melalui Kementerian Pendidikan Nasional Bangladesh melakukan kunjungan kerja dan studi banding ke Indonesia pada pertengahan Februari 2012. Populasi Bangladesh saat ini sekitar 160 juta penduduk dengan jumlah sekolah sebanyak 26.000 dan jumlah madrasah sebanyak 70.000. Di Bangladesh ada menteri pendidikan dasar dan menteri pendidikan tinggi. Salah satu lembaga yang dikunjungi ada lah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Sebanyak tiga belas orang dari Kementerian Pendidikan Nasional Bangladesh mengunjungi BSNP pada hari Selasa (14/2/2012). Mereka dipandu oleh Dr. Cecep Rustana, dosen Universitas Negeri Jakarta yang notabene juga sebagai konsultan pendidikan di Kementerian Pendidikan Bangladesh. Menurut Cecep tujuan kunjungan ini adalah untuk mencari model pengembangan pendidikan madrasah di Bangladesh. “Di Bangladesh belum ada undang-undang tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana di Indonesia. Oleh sebab itu, para delegasi ini ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana pengembangan pendidikan madrasah di bawah sistem pendidikan nasional”, ungkap Cecep yang mendampingi rombongan selama berada di Indonesia.


17

Berita BSNP

Delegasi dari Kementerian Pendidikan Bangladesh berdialog tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan di BSNP. Mereka diterima oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota BSNP.

Di Bangladesh, tambah Cecep, juga be lum ada Badan Akreditasi Nasional (BAN) sebagaimana di Indonesia. Oleh karena itu, produk-produk BSNP tentang standar nasional pendidikan, bisa dijadikan benchmark dalam pengembangan standar nasional pendidikan di Bangladesh. Namun, sayangnya standar yang dikembangkan BSNP belum ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, se hingga para anggota rombongan merasa ke sulitan untuk memahaminya karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. M.AmanWirakartakusumah Ketua BSNP da lam sambutannya menjelaskan sejak dibentuk pada tahu 2005, BSNP telah menyelesaikan seluruh standar nasional pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah. Mulai ta hun 2009, BSNP mengembangkan standar pendidikan tinggi. “Seluruh delapan standar untuk pendidikan dasar dan menengah telah selesai dikembangkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”, ungkap M. Aman sambil menambahkan sifat standar ini mengikat masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Selain mengembangkan standar, tambah M. Aman, BSNP juga menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) dan mengembangkan serta memantau dan mengevaluasi buku teks pela jaran. “Dengan tugas dan wewenang yang be gitu banyak, sementara anggota BSNP hanya 15 orang, maka BSNP memiliki wewenang un tuk membentuk tim ahli yang bersifat adhoc dalam pengembangan standar-standar terse but”, jelas M. Aman yang memimpin BSNP sejak tahun 2011.

18

Salah satu kelebihan Undang-Undang Sisdiknas di Indonesia menurut M. Aman ada lah bahwa undang-undang tersebut men sinergiskan pendidikan sekolah dan pendidikan madrasah. “Dalam konteks Sisdiknas, sekolah dan madrasah memiliki payung hukum yang sama sehingga tidak ada lagi dikotomi antara keduanya”, ungkap M. Aman.

Dalam konteks Sisdiknas, sekolah dan madrasah memiliki payung hukum yang sama sehingga tidak ada lagi dikotomi antara keduanya M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP Djemari Mardapi dalam penjelasannya mengatakan bahwa dalam pengembangan standar tersebut, BSNP melakukan benchmark ke luar negeri. “Benchmarking ini dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Jepang, dan Korea”, ungkap Djemari sambil menjelaskan BSNP juga mengundang para ahli yang memiliki pengalaman di masing-masing negara untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengembangkan standar pendidikan. Menurut R. Eko Indrajit, jika sebelum tahun 2005 sistem pendidikan di Indonesia masih fo kus kepada pemberian akses pendidikan ke pada masyarakat, maka sejak era reformasi, per hatian negara adalah bagaimana memberikan pendidikan yang bermutu. “Pemberian akses


Berita BSNP kepada pendidikan yang bermutu ini salah satu caranya adalah dengan mengembangkan standar nasional pendidikan”, ungkap Sekretaris BSNP tersebut seraya menegaskan standar yang dikembangkan BSNP bersifat minimal (minimum requirement) yang dijadikan sebagai alat atau tool untuk mencapai pendidikan bermutu. Menurut salah satu anggota rombongan, di Bangladesh yang ada hanya kebijakan tentang pendidikan nasional.“Kami belum memiliki Un dang-Undang pendidikan nasional. Yang ada hanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

Hidayatullah Jakarta,menurut Rusli Ishaq Kepala MTs yang menerima kunjungan tersebut, sebab MTs Pembangunan merupakan madrasah unggulan di Provinsi DKI Jakarta untuk katagori MTs negeri dan swasta. “Setiap tahun MTs Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah selalu menduduki peringkat tertinggi dalam UN”, ungkap Rusli seraya menambahkan prestasi tersebut dicapai selama lima tahun terakhir berturut-turut. Secara terpisah, Eha Soriha guru Biologi kelas IX, mengatakan keunggulan lain yang dimiliki MTs Pembangunan adalah kurikulum

Rusli Ishaq Kepala MTs Pembangunan UIN Jakarta (kiri) menyampaikan cinderamata kepada pimpinan rombongan tamu dari Kementerian Pendidikan Bangladesh

dan disahkan oleh parlemen”, ungkapnya. Olah karena itu, sekembalinya ke Bangladesh, salah satu rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah adalah untuk membentuk badan yang mengembangkan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. “Inilah cara yang strategis dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bangladesh”, ungkap delegasi tersebut dengan penuh semangat. Selain ke BSNP, rombongan juga me ngunjungi Kementerian Agama, Kementeri an Pendidikan dan Kebudayaan, dan madra sah-madrasah. Salah satu madrasah yang dikunjungi adalah MTs Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu (15/2/2012). Madrasah Pembangunan me rupakan madrasah laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hi dayatullah Jakarta yang mengelola jenjang pendidikan MI, MTs, dan MA dengan jumlah murid kurang lebih 2.800 anak. Dipilihnya MTs Pembangunan UIN Syarif

Ujian Nasional itu adalah siklus pendidikan yang harus dihadapi dan tidak perlu ditakuti. Untuk lulus UN dengan hasil yang memuaskan kuncinya adalah guru mengajar dengan penuh dedikasi dan disiplin, sedangkan murid harus rajin dan tekun belajar ditambah berdo’a kepada Allah --Eha Soriha Guru Biologi MTs Pembangunan UIN Jakarta-pendidikan yang menyeimbangkan antara aspek akademik atau intelektual dan spiritual ditambah dengan soft skill. “Setiap pagi muridmurid menunaikan shalat dhuha bersama dibawah bimbingan guru-guru. Sebelum pu


19

Berita BSNP lang ke rumah, pada sore hari, mereka terlebih dahulu menunaikan shalat ashar berjamaah di madrasah”,ucap mantan Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik tersebut. Ketika ditanya tentang strategi yang dilakukan untuk mempersiapkan UN, guru Bio logi tersebut mengatakan tidak ada strategi yang istimewa. “Untuk lulus UN dengan hasil yang memuaskan kuncinya ringan, yaitu guru mengajar dengan penuh dedikasi dan disiplin, sedangkan murid harus rajin dan tekun belajar

ditambah do’a kepada Allah”, ucap Eha yang berpandangan bahwa UN itu adalah siklus pendidikan yang harus dihadapi dan tidak perlu ditakuti. Dengan cara seperti inilah, tambah Eha, kejujuran dan prestasi dalam penyelenggaraan UN dapat dicapai. Namun, Eha yang kini kuliah pada program Magister Sains Psikologi di Fakultas Psikologi UIN Jakarta itu, tidak menafikan adanya pendalaman materi atau PM dan kelas tambahan bagi siswa kelas IX yang mengikuti UN bulan April 2012. l

USAid DAN DIKTI BERKOLABORASI TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Dari kiri ke kanan, perwakilan USAid Kay Ikranagara Penasehat Penjaminan Mutu, Ken Tolo Konsultan, dan Adi Pronomo Bagian Keuangan saat berdialog dengan BSNP tentang manajemen pendidikan tinggi.

H

ubungan antara Pemerintah Amerika dan Indonesia sangat kuat dalam hal pen didikan. Salah satunya adalah bantuan USAid dalam bidang pendidikan. Sejak Desember 2011, USAId memberikan asistensi ke DIKTI Kemdikbud dalam bidang managemen pen didikan tinggi. Selasa, 20 Maret 2012, tiga utusan dari USAid melakukan audiensi dengan BSNP. Me reka adalah Mr Ken Tolo Konsultan, Mrs Kay Ikranagara Penasehat Penjaminan Mutu, dan Adi Pranowo Bagian Keuangan. Menurut Pranowo dalam pengantarnya, sejak Desember 2011, USAid memulai proyek manajemen pendidikan tinggi. Dalam hal ini, USAid bekerjasama dengan DIKTI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya adalah untuk memberikan asistensi kepada DIKTI dalam memperkuat lembaga pendidikan tinggi, termasuk administrasi umum, kepemimpinana, penjaminan mutu, dan kerjasama dengan para

20

pemangku kepentingan. Sampai saat ini, tambah Adi Pranowo, USAid sudah memilih sebelas perguruan tinggi, negeri dan swasta untuk dilakukan analisa ke butuhan. Pada langkah berikutnya, akan dipilih 25 perguruan tinggi untuk dilibatkan dalam program ini. Menurut Kem, terkait dengan program ke pemimpinan, USAid akan memberikan pela tihan kepemimpinan,baseline study,dan analisa kebutuhan. “Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perguruan tinggi di Indonesia, sehingga target program ini mengenai sasarannya”, ungkap Kem. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada langkah awal, USAid perlu melakukan apa yang sudah dilakukan, terutama oleh BSNP terkait dengan standar pendidikan tinggi. Menurut Aman Ketua BSNP, dari delapan standar nasional pendidikan, ada tiga stan dar yang diserahkan kepada perguruan


Berita BSNP tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, setandar penilaian, dan standar pengelolaan. Sedangkan lima stnadar lainnya, yaitu standar isi, stnadar sarana dan prasarana, standar biaya, standar proses, standar pendidik dan tenanga kependidikan, dikembangkan oleh BSNP. Sejak tahun 2009, BSNP mulai mengem bangkan standar pendidikan tinggi. Sampai saat ini hasilnya sudah direkomendasikan kepada Menteri untuk ditetapkan menajdai Keputusan Menteri. Standar yang sudah dikembangkan BSNP, tambah M. Aman, dijadikan standar oleh BANPT dalam melakukan akreditasi pendidikan tinggi.Namun, jelas Aman, karena keberadaan BAN-PT lebihd awal dari BSNP, maka selama ini BAN-PT mengembangkan standar sendiri untuk

melakukan akreditasi. Di DIKTI sendiri, menurut M. Aman, sudah ada yang mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional pendidikan. Oleh karena itu, supaya progam dari AUAid ini bisa lebih bermanfaat, perlu diharmoniskan dengan program yang sudah berjalan tersebut. Yang menangani sistem penjaminan mutu adalah Johannes Gunawan dan KKNI adalah Megawati. Selain itu, M. Aman juga menyarankan supaya kegiatan ini memperhatikan wilayah Indonesia bagian timur. “Indonesia bagian timur masih sangat memerlukan bantuan dalam managemen pendidikan tinggi. Mereka sangat kaya dari segi sumber daya alam, tetapi dalam hal pendidikan tinggi, masih rendah”, ungkap M. Aman. l

ASAH PENA SAMPAIKAN ASPIRASI KE BSNP TENTANG UNPK

Seto Mulyadi Ketua Asah Pena (kedua dari kanan) bersama muridmurid sekolah rumah berdialog dengan anggota BSNP tentang pelaksanaan UNPK tahun 2012.

P

elaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan atau UNPK perlu dipercepat sehingga murid-murid sekolahrumah mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kisi-kisi UNPK perlu disosialisasikan segera supaya bisa dipelajari oleh murid-murid sekolah rumah, pelaksanaan UNPK disamakan dengan UN formal, dan supaya diberi peluang untuk ikut UN formal. Itulah empat aspirasi Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) yang sampaikan dalam dialog dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta, Selasa, 3 April 2012. Dari pihak Asah Pena, ada Seto Mulyadi Ketua bersama puluhan murid-murid sekolah rumah, dan

pengelola sekolah rumah. Sementara dari pihak BSNP diwakili oleh Jamaris Jamna, Weinata Sairin, Teuku Ramli Zakaria, dan Farid Anfasa Moeloek. Menurut Kak Seto –panggilan akrab beliauUjian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) semestinya dilaksanakan sama dengan UN for mal atau tak jauh setelah UN formal. Dengan demikian lulusan sekolah rumah memiliki pe luang untuk masu ke perguruan tinggi pada tahun yang sama. Menanggapi aspirasi tersebut, BSNP selalu melakukan perbaikan pelaksanaan UNPK dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat. UNPK tahun 2012 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012. l


21

Lensa BSNP

Dari kiri ke kanan, DJemari Mardapi Ketua Penyelenggara UN Tingkat Pusat, M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP, Khairil Anwar Notodiputro Kepala Balitbang, Hari Setiadi Kepala Puspendik, bertindak sebagai nara sumber dalam acara rapat koordinasi penyelenggaraan UN tahun 2012 di Jakarta.

Peserta rapat koordinasi penyelenggaraan UN tahun 2012 memperhatikan pemaparan materi dari nara sumber dengan penuh semangat dan antusias.

Weinata Sairin (kanan) menyerahkan buku Himpunan Perundang-Undangan di Bidang Pendidikan kepada M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP dalam rapat pleno BSNP.

Tamu dari Kementerian Pendidikan Bangladesh berpose bersama anggota BSNP seusai berdialog seputar sistem pendidikan nasional

22


Lensa BSNP

Bambang Suryadi Ketua Tim (depan kanan) dan Paramita Atmodiwirdjo Sekretaris Tim (depan kiri) bersama Ketua dan anggota BSNP mencermati pemaparan rencana kegiatan pemantauan standar sarana dan prasarana.

Edy Tri Baskoro Koordinator Standar Sarana dan Prasarana menjelaskan rencana pelaksanaan kegiatan pemantauan standar kepada anggota tim ahli.

Anggota Tim Ahli Standar Proses menyiapkan rencana pemantauan standar dibawah supervisi anggota BSNP.

Suasana ulang tahun R. Eko Indrajit Sekretaris BSNP (kanan) di kantor BSNP. Sederhana namun penuh makna.


23

Lensa BSNP

Gunawan Indrayanto Anggota BSNP berbagi kebahagiaan dengan anggota BSNP dan staf sekretariat pada acara ulang tahun ke-53 di kantor BSNP.

Guru-guru SD/MI dan SDLB menyiapkan soal Ujian Nasional tahun 2012 di Lombok NTB.

Suasana penulisan soal UN SD/MI dan SDLB di kota Pangkal Pinang Bangka

Pembaca yang budiman. Mulai tanggal 16 sampai dengan

Recommend Documents