PEMAHAMAN BIDAN TENTANG PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

PEMAHAMAN BIDAN TENTANG PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

Puji Hastuti, Diki Retno Yuliani, Rusmini Prodi DIII Kebidanan Purwokerto Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, Jl Raya baturraden KM 12 Purwokerto, Telp : 0281 (681704) Email : [email protected]

ABSTRACT: OVERVIEW UNDERSTANDING THE MIDWIFE OF HEALTH MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1464/MENKES/PER/X/2010 PERMISSION AND IMPLEMENTATION OF PRACTICE IN DISTRICT BANYUMAS MIDWIFE. The practice of midwifery services are health services that have a significant contribution in improving health, especially maternal and child health. For that a midwife should be able to maintain the quality and safety by providing services in accordance with the authority , based on the regulatory services practice clear. This study aims to describe the midwife understanding of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1464/MENKES/PER/X/2010 of Permit and Implementation Practice Midwife in Banyumas.This research is a descriptive cross- sectional design . The population in this research that the whole midwife working in the area of Banyumas Health Office 728 samples of 88 people with a midwife . Sampling technique with accidental sampling. Results showed the most understanding about licensing midwives high enough minimum of 67% less by 5 % . Understanding of the implementation of good practices the highest and lowest 49 % less 3 % . Understanding midwife about recording and reporting the highest good and the lowest 94 % less than 6 % . An understanding of the guidance and supervision of midwives the most high enough 55 % and the lowest approximately 9 % . An understanding of the midwives Ministry of Health of the Republic of Indonesia 1464/menkes/per/x/2010 number of licenses and the implementation of midwifery practices in the highest category of Banyumas regency enough and the lowest 55 % less 3 %. Suggestions addressed to the midwife for more active in seeking information and for further research using better sampling techniques with other variables such as the implementation of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number of licenses and implementation 1464/MENKES/PER/X/2010 midwife practice in Banyumas district . Keywords : Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1464/2010, Midwives ABSTRAK. GAMBARAN PEMAHAMAN BIDAN TENTANG PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN DI KABUPATEN BANYUMAS. Praktik pelayanan bidan merupakan layanan kesehatan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam peningkatan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak. Untuk itu seorang bidan harus dapat menjaga kualitas dan keamanannya dengan memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya, dilandasi dengan regulasi pelayanan praktik yang jelas. Penelitian ini

34

Puji Hastuti, dkk, Pemahaman Bidan Tentang... 35

bertujuan untuk mengetahui gambaran pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian deskriptif dengan rancangan cross secsional. Populasinya seluruh bidan yang bekerja di wilayah Dinas Kesehatan Banyumas sebanyak 728 orang dengan penghitungan besar sampel menggunakan rumus slovin didapatkan subyek 88 bidan dan teknik pengambilan sampel accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman bidan tentang perijinan paling tinggi cukup sebesar 67 % paling rendah kurang sebesar 5 %. Pemahaman tentang penyelenggaraan praktik yang paling tinggi baik 49 % dan paling rendah kurang 3 %. Pemahaman bidan tentang pencatatan dan pelaporan paling tinggi baik 94 % dan paling rendah kurang 6 %. Pemahaman bidan tentang pembinaan dan pengawasan yang paling tinggi cukup 55 % dan yang paling rendah kurang 9 %. Pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori paling tinggi cukup 55 % dan paling rendah kurang 3 %. Saran ditujukan kepada IBI untuk lebih aktif lagi dalam mencari informasi dan untuk melakukan penelitian implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas. Kata kunci : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/2010, Bidan

PENDAHULUAN Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang terhadap pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Pelayanan kesehatan adalah salah satu pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Praktik pelayanan bidan merupakan layanan kesehatan yang memiliki kontribusi cukup besar dalam peningkatan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak. Untuk itu seorang bidan harus dapat menjaga kualitas dan keamanannya dengan memberikan layanan sesuai dengan kewenangannya, dilandasi dengan regulasi pelayanan praktik yang jelas. Regulasi praktik bidan yang terbaru adalah Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1464/

MENKES/PER/X/ 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan yang dikeluarkan dengan pertimbang-an antara lain untuk menyelaraskan kewenangan

36 Bidan Prada : Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 6 No. 1 Edisi Juni 2015, hlm. 34-43

bidan dengan tugas pe-merintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata. Regulasi tersebut tentunya akan berjalan dengan baik apabila bidan memahami isi yang termaktub di dalamnya dan melaksanakan dalam pelayanan kebidanan. Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2011 jumlah tenaga bidan di kabupaten Banyumas adalah 728 orang dengan rasio per 100.000 penduduk sebesar 47,61 dengan tingkat pendidikan D3 Kebidanan 536 dan D1 Kebidanan 192. Survey pendahuluan yang dilakukan pada bidan di wilayah Kabupaten Banyumas dari 10 bidan yang diwawancarai diketahui bahwa 7 bidan mengatakan sudah tahu dan pernah terpapar informasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-nesia Nomor 1464/MENKES/PER/ X/2010 Tentang Ijin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Di Kabupaten Banyumas dan 3 bidan mengatakan belum tahu secara detail peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang maka tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pemahaman bidan tentang perijinan, penyelenggaraan praktik, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta gambaran pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kabupaten Banyumas

METODE PENELITIAN Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 di Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dengan populasi seluruh bidan yang bekerja di wilayah Dinas Kesehatan Banyumas sebanyak 728 orang dan 88 sampel bidan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner di Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan responden sejumlah 7 orang bidan, Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 41 orang bidan, Bidan Praktek Mandiri sejumlah 5 orang,


Prodi DIII Kebidanan Purwokerto 5 orang dan lulusan baru (fresh graduate) 30 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penelitian gambaran pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464 /MENKES/PER/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan populasi bidan yang bekerja di Wilayah Kabupaten Banyumas sebanyak 728 orang. Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 88 bidan dengan latar belakang pendidikan DIII Kebidanan 84 bidan dan DIV kebidanan 4 bidan. Adapun usia respondennya lebih dari 36 tahun ada 46 bidan dan antara 20 sampai 35 tahun ada 42 bidan. Berdasarkan tempat bekerjanya ada 41 bidan yang bekerja di Puskesmas, 7 bidan bekerja di Rumah Sakit, 5 Bidan di Bidan Praktik Mandiri, 5 orang bekerja di Prodi DIII Kebidanan Purwokerto dan 30 bidan belum bekerja ( fresh graduate). 1. Pemahaman Tentang Perijinan Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pemahaman bidan tentang perijinan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464 /MENKES/PER/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah cukup sebanyak 59 bidan atau sebesar 67 %, kategori baik sebanyak 25 bidan dengan prosentase 28 % dan yang pa-ling rendah adalah kurang dengan jumlah 4 bidan atau 5 %. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Pemahaman bidan tentang perijinan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas No 1. 2. 3.

Pengetahuan Baik Cukup Kurang Total

Frekuensi 25 59 4 88

Jumlah Persentase 28 67 5 100


Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pemahaman bidan terhadap perijinan sudah cukup baik walaupun masih ada yang kurang. Pemahaman tentang perijinan ini berdasarkan hasil penelitian bidan yang bekerja di rumah sakit dalam kategori cukup dan ada juga yang kurang yaitu 2 bidan yang di puskesmas dan 2 bidan baru lulus. Kategori umur bidan yang lebih baik pengetahuannya pada kelompok umur lebih 36 tahun dan tingkat pendidikan yang lebih baik pemahamannya adalah bidan dengan latar belakang D4 kebidanan. Perijinan itu memang penting karena menurut Damayanti, (2012), semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki ijin. Tujuan perijinan terhadap sarana kesehatan pada dasarnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik pemberian pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar, agar tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan. 2. Pemahaman Tentang Penyelenggaraan Praktik Rata-rata pemahaman bidan tentang penyelenggaraan praktik sesuai Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

nomor

1464/MENKES/

PER/X/2010 tentang ijin dan penye-lenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah baik sebanyak 43 bidan atau sebesar 49 %, kategori cukup sebanyak 42 bidan (48 %) dan yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 3 bidan (3 %). Tabel 2. Pemahaman bidan tentang penyelenggaraan praktik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas No 1. 2. 3.


Dari hasil tersebut

Jumlah Frekuensi Persentase 43 49 42 48 3 3 88 100

diketahui bahwa pemahaman bidan

tentang

penyelenggaraan praktik di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik meskipun tidak menjamin dengan pemahaman yang baik, penyelenggaraan praktik ini juga tidak ada pelanggaran. Pemahaman tentang penyelenggaraan praktik ini berdasarkan hasil penelitian ternyata hampir sama pemahamannya antara bidan


yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, BPM, Prodi kebidanan Purwokerto maupun yang baru lulus. Kategori umur bidan yang berada pada kelompok umur lebih dari 36 tahun lebih baik pemahamannya dan untuk pendidikan baik antara D3 kebidanan dan D4 kebidanan hampir sama tingkat pemahamannya. Sebagaimana penelitian tentang pelaksanaan Peraturan menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES /PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan yang dilakukan oleh Sunarti A, Ismail dkk di Provinsi Gorontalo menunjukkan terdapat pelanggaran terhadap kewajiban dan kewenangan bidan, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka diharapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara bertanggung ja-wab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Untuk itu bagi setiap bidan yang akan melaksanakan praktik pelayanan kesehatan juga harus mematuhi hal tersebut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab, aman, ber-mutu, serta merata dan non diskriminatif. 3. Pemahaman Bidan Tentang Pencatatan Dan Pelaporan Pemahaman bidan tentang pencatatan dan pelaporan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES / PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah baik sebanyak 83 bidan atau sebesar 94 %, kategori yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 5 bidan (6 %). Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3. Pemahaman bidan tentang pencatatan dan pelaporan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/ PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di Kabupaten Banyumas No 1. 2. 3.


Frekuensi 83 0 5 88


Pemahaman yang baik tersebut tidak memandang tempat bekerja, umur maupun pendidikan, hanya ada yang masih pengetahuannya kurang yaitu bidan yang bekerja di puskesmas sebanyak 5 orang. Dengan pemahaman yang baik


tersebut diharapkan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan bidan di Kabupaten Banyumas baik juga. Pencatatan dan pelaporan ini merupakan kewajiban bidan setelah melakukan pelayanan kesehatan, dimana pelaporan tersebut ditujukan ke Puskesmas wilayah tempat praktek kecuali bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Pemahaman Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemahaman bidan tentang pembinaan dan pengawasan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER /X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah cukup sebanyak 48 bidan atau sebesar 55 %, kategori baik sebanyak 32 bidan atau sebesar 36 %, dan kategori yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 8 bidan atau 9 %. Tabel 4. Pemahaman bidan tentang pembinaan dan pengawasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas No

Pengetahuan

1. 2. 3.

Baik Cukup Kurang Total

Frekuensi 32 48 8 88


Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman bidan di Banyumas berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan separuh lebih dalam kategori cukup. Pemahaman tentang pembinaan dan penga-wasan ini berdasarkan hasil penelitian kategori baik dimiliki oleh bidan yang bekerja di rumah sakit dan BPM. Kategori bidan dengan umur lebih 36 tahun mempunyai pemahaman yang lebih baik dari kategori umur 20-35 tahun dan kategori pendidikan baik yang D3 maupun D4 kebidanan mempunyai pengetahuan cukup. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan praktik bidan sesuai dengan pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan dilakukan oleh Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan mengikut-sertakan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi,


Organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan yang bersangkutan. Tujuan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. 5. Pemahaman Tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/ PER/ X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan Pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/ PER/ X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah baik sebanyak 48 bidan (55 %), berikutnya cukup sebanyak 37 bidan atau sebesar 42 %, dan yang paling rendah adalah kurang dengan jumlah 3 bidan (3%). Pemahaman bidan di Banyumas terhadap materi Peraturan Menteri Kesehatan Repu-blik Indonesia nomor 1464/MENKES/ PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan secara keseluruhan menunjukkan hasil dengan kategori tertinggi adalah cukup. Pemahaman tentang materi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-nesia nomor 1464/MENKES/PER/ X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan ini berdasarkan hasil penelitian bidan yang bekerja di BPM memiliki pengetahuan yang lebih baik dengan kategori umur lebih 36 tahun dan untuk tingkat pendidikan D3 maupun D4 kebidanan mempunyai pengetahuan yang cukup. Pemahaman yang baik diharapkan dalam implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di Banyumas juga baik. Realitas yang ada implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan Bidan Praktik Mandiri (BPM) Kabupaten Grobogan dari hasil penelitian Rubaidi, 2012 menunjukkan bahwa terdapat 15 bidan (30%) telah melaksanakan tugas mengelola PKD dan menyelengga-rakan praktik sebagai Bidan Praktik Mandiri dalam kategori baik, terdapat 21 bidan (42%) telah melaksanakan tugas mengelola PKD dan


menyelengggarakan praktik sebagai Bidan Praktik Mandiri dalam kategori cukup, kemudian terdapat 14 bidan (28%) telah melaksanakan tugas mengelola PKD dan menyelenggarakan praktik sebagai Bidan Praktik Mandiri dalam kategori kurang. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian yang sama di Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Sunarti A.Ismail menunjukkan hasil penyelenggaraan praktik bidan mandiri tidak sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan pengo-batan sebanyak 100% dan pernah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban. Demikian juga dengan tempat penyelenggaraan praktik bidan tidak memenuhi syarat (tidak memasang papan nama sebanyak 27 %, 40% tidak memenuhi syarat pencatatan dan pelaporan dan 40 % juga tidak memenuhi syarat belum memenuhi formulir permintaan darah. Bidan di kabupaten Banyumas sebanyak 728 orang dengan rasio per 100.000 pen-duduk sebesar 47,61 dengan tingkat pendidikan D3 Kebidanan 536 dan D1 Kebidanan 192. Masih adanya bidan yang tingkat pendidikannya masih DI kebidanan dan pemahaman yang kurang terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ MENKES /PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan sudah semestinya para bidan berupaya untuk meningkatkan pendidikan dan mencari informasi tentang pera-turan tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Rubadi, 2013 bahwa faktor pendidikan dan upaya pemahaman terhadap isi dari peraturan tersebut terkait perlin-dungan hukum yang harus diperoleh oleh bidan merupakan awal dari timbulnya kesadaran dalam menjalan-kan profesinya sehingga mampu membedakan kewenangan sesuai dengan tempat pelayanan maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang menaunginya serta memahami dengan baik batas - batas kewenangannya.

KESIMPULAN Pemahaman bidan tentang perijinan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di Kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah cukup sebesar 67 % yang paling rendah adalah kurang sebesar 5 %. Pemahaman bidan tentang penyelenggaraan praktik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/ PER/X/2010 tentang ijin


dan penyelenggaraan praktik bidan di Kabupaten Banyumas kategori yang paling tinggi adalah baik sebesar 49 % dan paling rendah kurang sebesar 3%. Pemahaman bidan tentang pencatatan dan pelaporan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/PER /X/2010 tentang ijin dan penyeleng-garaan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah baik sebesar 94 % dan kategori yang paling rendah adalah kurang sebesar 6 %. Pemahaman bidan tentang pembinaan dan pengawasan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1464/MENKES/ PER /X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah cukup sebesar 55 % dan kategori yang paling rendah adalah kurang sebesar 9%. Pemahaman bidan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-nesia nomor 1464/MENKES/ PER /X/2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik bidan di Kabupaten Banyumas dengan kategori yang paling tinggi adalah cukup (55 %) dan yang paling rendah adalah kurang (3 %). DAFTAR PUSTAKA Damayanti, Fitriani Nur (2012) Perbandingan pelaksanaan kewenangan bidan dalam pelayanan kebidanan pada Bidan Praktek Mandiri (BPM) menurut Kepmmenkes Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002, Permenkes Nomor Hk.02.02/MENKES/149/2010 dan Permenkes Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 di Kota Semarang. masters thesis, Unika Soegijapranata. Profil kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2011. (2012) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Sunarti A. Ismail, Achmad Ruslan, Muh. Yunus Wahid. (2012). Pelaksanaan peraturan menteri kesehatan nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar di Provinsi Gorontalo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. (2009). Tentang kesehatan. Handoyo, Rubadi. (2012). Implementasi peraturan menteri kesehatan nomor : 1464/Menkes/ Per/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan di poliklinik kesehatan desa dan bidan praktik mandiri Kabupaten Grobogan. Masters thesis, Unika Soegijapranata.

PEMAHAMAN BIDAN TENTANG PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

Recommend Documents